PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang perlu dilakukan perubahan ; b. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat
:
Perda APBD/Was/009
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393) ; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; Perda APBD/Was/009
2
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ; Perda APBD/Was/009
3
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004, Seri A Nomor 04,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 40), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 33,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 06) ; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2000 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 Nomor 42) ; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri A Nomor 04); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri A Nomor 05); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri A Nomor 06); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Bentuk Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri A Nomor 07); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 01) ;
Perda APBD/Was/009
4
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009. Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
Pendapatan a. Semula Rp. 729.750.994.803,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.491.073.227,51 Rp. Jumlah Pendapatan setelah perubahan
743.242.068.030,51
Belanja a. Semula Rp. 784.568.243.878,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.973.352.111,26 Rp. Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. Surplus/(Defisit) setelah perubahan
824.541.595.989,26 (81.299.527.958,75)
Pembiayaan a. Penerimaan : Rp. 54.817.249.075,00 1) Semula 26.482.278.883,75 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Penerimaan setelah perubahan
81.299.527.958,75
b.
Pengeluaran : Rp. 1.388.533.677,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
1.388.533.677,00 81.299.527.958,75 -
Pasal 2 (1)
Perda APBD/Was/009
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 58.078.833.700,00 1) Semula 962.329.536,51 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 59.041.163.236,51 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
5
b.
c.
(2)
Retribusi Daerah : Rp. 38.152.241.300,00 1) Semula Rp. 218.298.800,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
38.370.540.100,00
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp. 2.050.000.000,00 1) Semula 744.030.736,51 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 2.794.030.736,51 Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah : Rp. 7.037.092.400,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan
7.037.092.400,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil : Rp. 36.557.461.103,00 1) Semula 4.704.847.691,00) 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 41.262.308.794,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
c.
Perda APBD/Was/009
37.823.896.000,00
c.
b.
(4)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Rp. 30.000.000.000,00 1) Semula 7.823.896.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan
646.377.008.794,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah : Rp. 10.839.500.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 10.839.500.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan b.
(3)
Dana Perimbangan Rp. 641.672.161.103,00 1) Semula 4.704.847.691,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Dana Alokasi Umum : Rp. 534.217.700.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
534.217.700.000,00
Dana Alokasi Khusus : Rp. 70.897.000.000,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.
70.897.000.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
6
a.
b.
c.
Dana Bagi Hasil Pajak : Rp. 30.000.000.000,00 1) Semula 355.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp. 1) Semula 1.970.341.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
30.355.000.000,00
1.970.341.000,00
Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya : Rp. 1) Semula 5.498.555.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 5.498.555.000,00 Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Pasal 3
(1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 559.773.839.283,00 1) Semula Rp. 39.942692.151,26 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 599.716.531.434,26 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan b.
(2)
224.825.064.555,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai : Rp. 457.913.030.783,00 1) Semula (1.455.516.548,74) 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 456.457.514.234,26 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b.
c.
d.
Perda APBD/Was/009
Belanja Langsung : Rp. 224.794.404.595,00 1) Semula 30.659.960,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Belanja Bunga : Rp. 92.573.500,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
92.573.500,00
Belanja Subsidi : Rp. 26.201.148.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.579.467.000,00) Rp. Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
11.621.681.000,00
Belanja Hibah : Rp. 5.320.000.000,00 1) Semula 39.292.333.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
44.612.333.000,00
7
e.
f.
g.
(3)
Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 53.851.650.000,00 1) Semula (1.208.500.000,00) 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Belanja Tidak Terduga : Rp. 1.000.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.
33.289.279.700,00
52.643.150.000,00
1.000.000.000,0
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai : Rp. 23.319.142.650,00 1) Semula 3.799.341.050,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 27.118.483.700,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b.
c.
d.
e.
f.
g.
Perda APBD/Was/009
Belanja Bantuan Sosial : Rp. 15.395.437.000,00 1) Semula 17.893.842.700,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.
Belanja Barang dan Jasa Rp. 97.289.455.737,00 1) Semula 7.618.717.670,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Belanja Modal Tanah Rp. 1.298.650.000,00 1) Semula 2.273.732.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 28.587.823.268,00 1) Semula Rp. 2.812.315.240,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 48.860.386.440,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.025.886.300,00) Rp. Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 24.470.172.500,00 1) Semula 4.036.121.650,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. setelah perubahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 778.274.000,00 1) Semula 551.293.650,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan
104.908.173.407,00
3.572.382.000,00
31.400.138.508,00
27.834.500.140,00
28.506.294.150,00
1.329.567.650,00
8
h.
Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 190.500.000,00 1) Semula (34.975.000,00) 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan
155.525.000,00
Pasal 4 (1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan : Rp. 56.205.782.752,00 1) Semula 26.482.278.883,75 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 82.688.061.635,75 Jumlah Penerimaan setelah perubahan b.
(2)
1.388.533.677,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pengunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah : Rp. 55.000.000.000,00 1) Semula 26.482.278.883,75 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 81.482.278.883,75 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan b.
(3)
Pengeluaran : Rp. 1.388.533.677,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Penerimaan kembali pemberian pinjaman : Rp. 1.205.782.752,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp.
1.205.782.752,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah : Rp. 1.205.782.752,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.205.782.752,00 Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Rp. Daerah setelah perubahan b.
Pembayaran Pokok Utang : Rp. 182.750.925,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. Jumlah Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
182.750.925,00
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1 Lampiran I 2 Lampiran II
Perda APBD/Was/009
Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
9
3 Lampiran III
4
5
6 7
8
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Lumajang Pada tanggal 8 September 2009
BUPATI LUMAJANG
DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA. Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 8 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Drs. ABDUL FATAH ISMAIL Pembina Utama Muda NIP. 19531223 198003 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2009 NOMOR 18.
Perda APBD/Was/009
10