PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG Menimbang

:

bahwa sebagai implementasi Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap dunia usaha industri serta untuk meningkatkan kelancaran pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berdasarkan pelimpahan kewenangan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tatacara pemberian Surat Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri di Kabupaten dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

:

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ; Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 ) ; Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 ) ; Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 ) ; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 1

9. 10.

11. 12.

13. 14. 15.

16.

17.

18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, tentang Ijin Usaha Industri ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952 ) ; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987, tentang Pembinaan Penyederhanaan Ijin Usaha Industri ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984, tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian PerIjinan dibidang Usaha ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995, tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589 / MPP / Kep / 10 / 1995, tentang Penetapan Jenis – jenis Industri Dalam Pembinaan masing - masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Ijin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkup Departemen Perindustrian dan Perdagangan ; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 254 / MPP / Kep / 7 / 1997, tentang Kreteria Industri Kecil dan Pedagangan Kecil ; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590 / MPP / Kep / 10 / 1999, tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Usaha Industri , Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 .

2

Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG SURAT IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI KABUPATEN LUMAJANG . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Daerah adalah Kabupaten Lumajang ; Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas Desentralisasi ; Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang ; Bupati adalah Bupati Lumajang ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Badan Legislatif Daerah ; Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan di bidang Industri berdasarkan peraturan perundang – undangan ; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lumajang ; Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri ; Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi , dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ; Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan kelompok industri hulu atau juga disebut industri dasar, industri hilir dan kelompok industri kecil ; Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam suatu proses produksi ;

3

15. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ; 16. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ; 17. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ; 18. Komoditi Industri adalah suatu produk dalam suatu proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ; 19. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diIjinkan ; 20. Ijin Usaha Industri adalah Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Lumajang . BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan nama Ijin Usaha Industri dipungut biaya atas penyelenggaraan pelayanan untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Pasal 3 Obyek Ijin Usaha Industri adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Pasal 4 Subyek Ijin Usaha Industri adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri yang berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum lainnya yang wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. BAB III JENIS IJIN USAHA INDUSTRI Pasal 5 Jenis Ijin Usaha Industri terdiri dari : 1. Surat Ijin Usaha Industri ( SIUI ) ; 2. Ijin Perluasan ; 3. Tanda Daftar Industri ( TDI ) . . PERDA / HUKUM / AGN / 2004

4

BAB IV KETENTUAN PERIJINAN Pasal 6 Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri wajib memperoleh Ijin Usaha Industri . Pasal 7 Ijin Usaha Industri diterbitkan dan berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi . Pasal 8 Ijin Usaha Industri berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diperbarui untuk diperpanjang lagi . Pasal 9 ( 1 ) Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri ( TDI ) ; ( 2 ) Terhadap perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Industri ( SIUI ) . Pasal 10 Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diIjinkan sesuai SIUI yang dimiliki, wajib memperoleh Ijin Perluasan. Pasal 11 Setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Ijin Usaha Industri, dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Ijin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusahaan . Pasal 12 ( 1 ) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban memperoleh Tanda Daftar Industri ; ( 2 ) Perusahaan Industri yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Tanda Daftar Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dapat diberikan TDI apabila dikehendaki oleh perusahaan industri kecil yang bersangkutan ; PERDA / HUKUM / AGN / 2004

5

( 3 ) Tanda Daftar Industri Usaha Industri .

dapat

diberlakukan

sebagai Ijin

Pasal 13 ( 1 ) SIUI, Ijin Perluasan dan TDI diberikan untuk masingmasing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Industri ( KLUI ) 5 digit, yang mencakup semua komoditi industri dalam lingkup jenis tersebut ; ( 2 ) Kewenangan pemberian SIUI, Ijin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berada pada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan tugas dan kewenangan . Pasal 14 ( 1 ) Surat Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dapat diberikan bagi perusahaan industri yang jenis dan komoditi industri dalam proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berlokasi dikawasan industri ; ( 2 ) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri yang memiliki Ijin Kawasan untuk memperoleh Ijin Usaha Industri dapat langsung diberikan dengan membuat Surat Pernyataan ; ( 3 ) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), wajib memuat ketentuan : a.

b.

Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan ; Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat – lambatnya 4 ( empat ) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan .

BAB V TATA CARA, PERMINTAAN SURAT IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI Pasal 15 ( 1 ) Permintaan Surat Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk ; ( 2 ) Permintaan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk ;

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

6

( 3 ) Permintaan Surat Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) ditandatangani oleh Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan . Pasal 16 Permintaan Surat Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13, wajib melampirkan dokumen - dokumen dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat Ijin Usaha Industri ( SIUI ) : 1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan ( bagi Perusahaan Persekutuan ) dan telah mendapatkan pengesahan dari lembaga yang berwenang ( bagi PT dan Koperasi ) ; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik / Direktur Utama / penanggung Jawab Perusahaan ; 3. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU – HO ) ; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ; 5. Dokumen UKL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan ) dan Dokumen UPL ( Upaya Pemantauan Lingkungan ) ; b. Tanda Daftar Industri ( TDI ) : 1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan ( bagi Perusahaan Persekutuan ) dan telah mendapatkan pengesahan dari lembaga yang berwenang ( bagi PT dan Koperasi ) ; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan ; 2. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU - HO ) ; 3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan . Pasal 17 ( 1 ) Selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak diterima formulir permintaan secara lengkap dan benar, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Surat Ijin Usaha Industri ; ( 2 ) Selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak diterima formulir permintaan secara lengkap dan benar, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Tanda Daftar Industri . Pasal 18 ( 1 ) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki Ijin Usaha Industri, diIjinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar - besarnya 30% ( tiga puluh persen ) diatas kapasitas produksi yang diijinkan, tanpa memerlukan Ijin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal atau hasil produksinya untuk pasaran ekspor ;

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

7

( 2 ) Setiap perusahaan industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat - lambatnya 6 ( enam ) bulan, kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk ; ( 3 ) Selambat – lambatnya 14 ( empat belas ) hari sejak diterima formulir permintaan secara lengkap dan benar sesuai yang dipersyaratkan, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Ijin Perluasan . BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 19 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemberian Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan .yang meliputi biaya survey lapangan dan penelitian dalam rangka pengawasan dan pengendalian. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 20 ( 1 ) Atas penerbitan Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dikenakan biaya ; ( 2 ) Struktur dan besarnya tarif pungutan pemberian Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagai berikut : a. Tanda Daftar Industri : 1.

2.

Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ; Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ;

b. Surat Ijin Usaha Industri : 1.

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan 8

2.

3.

Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyard rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ; Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyard rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

c. Ijin Perluasan : Terhadap semua kegiatan usaha industri yang melakukan perluasan melebihi 30% ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah diIjinkan sesuai Surat Ijin Usaha Industri yang dimiliki sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ; d. Perpanjangan Tanda Daftar Industri : 1.

2.

e.

Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) ; Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ;

Perpanjangan Surat Ijin Usaha Industri : 1.

Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

2. Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 500.000.000,00 ( lima milyard rupiah ) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyard rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ; 3. Terhadap semua kegiatan usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyard rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan PERDA / HUKUM / AGN / 2004

9

tempat usaha, sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) . BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21 ( 1 ) Sistim dan tatacara pemungutan pemberian Usaha Industri diatur dalam Keputusan Bupati ;

Ijin

( 2 ) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disetor ke Kas Daerah . BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 22 Wilayah pemungutan Ijin Usaha Industri adalah wilayah Kabupaten Lumajang. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 23 ( 1 ) Pembayaran harus dibayar lunas sekaligus ; ( 2 ) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XI PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN SURAT IJIN USAHA INDUSTRI Pasal 24 Terhadap permintaan Surat Ijin Usaha Industri yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut : a. b.

c.

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Lokasi pabrik dan jenis industri yang dimintakan tidak sesuai dengan permintaan Surat Ijin Usaha Industri ; Tidak menyampaikan informasi kemajuan dan sarana produksi sesuai pengajuan permintaan Surat Ijin Usaha Industri ; Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk menolak disertai alasan - alasan selambat - lambatnya 14 ( empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) .

10

Pasal 25 ( 1 ) Terhadap permintaan Surat Ijin diterima dan ternyata belum ketentuan sebagai berikut : a. b.

c.

Usaha Industri yang memenuhi salah satu

Belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon Surat Ijin Usaha Industri ; Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak / pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) ; Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya, maka Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk menunda disertai alasan - alasannya selambat lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) ;

( 2 ) Terhadap surat penundaan Surat Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan Surat Ijin Usaha Industri ; ( 3 ) Terhadap semua perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan Surat Ijin Usaha Industri . BAB XII PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI Pasal 26 Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan janis industri dalam formulir isian yang diajukan, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak ditemukan perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan Tanda Daftar Industri disertai alasan – alasan . Pasal 27 ( 1 ) Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak PERDA / HUKUM / AGN / 2004

11

diterimanya permintaan Tanda Daftar Industri, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan - alasan ; ( 2 ) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi, selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan ; ( 3 ) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Surat Penolakan Permintaan Tanda Daftar Industri . BAB XIII PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN Pasal 28 Perusahaan apabila :

Industrian

diberikan

peringatan

secara

tertulis

a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin Perluasan ; b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ; c. Tidak menyampaikan informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar ; d. Memindahkan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini ; e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang diperolehnya ; g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek ; h. Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 ( satu ) bulan . Pasal 29 ( 1 ) Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri perusahaan dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan :

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

12

a.

b.

c.

Melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 2 ) ; Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tetapi dipasarkan dalam negeri ; Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek ;

(2)

Pembekuan Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan kegiatan usaha industri ;

(3)

Pembekuan Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ;

(4)

Apabila dalam masa pembekuan Ijin Usaha Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Ijinnya dapat diberlakukan kembali . Pasal 30

(1)

Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila : a. Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ; b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud alam Pasal 29 ayat ( 2 ) ; c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan Standard Nasional Indonesia ( SNI ) wajib ; d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ; e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang memuat sanksi pencabutan Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri .

(2)

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

Pencabutan Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis ;

13

(3)

Pejabat yang berwenang untuk mencabut Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri adalah Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuksesuai dengan ketentuan tugas dan kewenangan . BAB XIV INFORMASI INDUSTRI Pasal 31

Perusahaan industri yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya setiap 6 ( enam ) bulan sekali pada kegiatan usahanya setiap 31 Juli dan tanggal 31 Januari ; BAB XV KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 32 (1)

Apabila Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Surat Ijin Usaha atau Tanda Daftar Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini ;

(2)

Setiap permohonan pengganti Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah rusak atau hilang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ), dilampiri dengan foto copy / salinan surat asli SIUI / TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan kehilangan Surat Ijin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut ;

(3)

Selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengganti SIUI / TDI, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan SIUI / TDI sebagai pengganti SIUI / TDI yang hilang / rusak . Pasal 33

Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam lingkungan usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan bahan/barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut . Pasal 34 ( 1 ) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan SIUI / TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru ; PERDA / HUKUM / AGN / 2004

14

( 2 ) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ; ( 3 ) Selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan SIUI / TDI di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan tertulis . Pasal 35 ( 1 ) Perusahaan industri yang telah mendapatkan Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan SIUI, Ijin Perluasan dan TDI selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman ; ( 2 ) Selambat - lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterima pemberitaan perubahan dari Perusahaan Industri yang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keterangan perubahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUI, Ijin Perluasan dan TDI . Pasal 36 Sesuai dengan SIUI / TDI yang diperoleh Perusahaan Industri berkewajiban : a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ( SPPL ) ; b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja . Pasal 37 Apabila Pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk pemberian SIUI / TDI berhalangan lebih dari 7 ( tujuh ) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 ( satu ) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menanda tangani SIUI / TDI .

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

15

BAB XVI SANKSI PIDANA Pasal 38 ( 1 ) Perusahaan industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 31, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; ( 2 ) Perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 huruf a, sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; ( 3 ) Tatacara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku . BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 39 ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggran Peraturan Daerah ; ( 2 ) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda ; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang, kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ; d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran Peraturan Daerah ; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau PERDA / HUKUM / AGN / 2004

16

h. i. j. k.

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; Menghentikan penyidikan ; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

( 3 ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum . BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 ( 1 ) Surat Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan seperti yang diatur dalam Pasal 8 berdasarkan Peraturan Daerah ini ; ( 2 ) Perusahaan industri yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila melakukan perluasan bagi jenis industri dapat mengajukan langsung kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Ijin Perluasan ; ( 3 ) Perusahaan industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, apabila melakukan perluasan bagi jenis industri : a. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak perlu TDI perluasan ; b. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Industri. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati . PERDA / HUKUM / AGN / 2004

17

Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang . Ditetapkan di L u m a j a n g pada tanggal 16 Juni 2004 BUPATI LUMAJANG

H. ACHMAD FAUZI Diundangkan di Lumajang Pada tanggal 17 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH Pembina Utama Muda NIP : 510 058 267 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 SERI E NOMOR 02

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

18

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI KABUPATEN LUMAJANG I.

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mendukung pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dipandang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perindustrian khususnya yang berasal dari pelayanan Surat Ijin Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan pemberian pelayanan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d Pasal 42 :

Cukup Jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2004 NOMOR 25

PERDA / HUKUM / AGN / 2004

19