PEMERINTAH KABUPATEN BURU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BURU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BURU, Menimbang
:
a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman dipandang
dan
perlindungan
perlu
untuk
masyarakat,
menyesuaikan
maka
Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah
Kabupaten
Buru
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buru; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
46
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor
Negara
59,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2008
Republik
Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 23,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Buru
Nomor 23) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BURU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Buru. 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Linmas adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok fungsional di dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional. 6. Jabatan
Fungsional
adalah
kedudukan
yang
menunjukan
tugas
tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri. 7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 8. Peraturan Daerah daalah Peraturan Daerah Kabupaten Buru. 3
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Buru. 10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buru sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buru. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Satpol PP dan Linmas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
penyelenggaraan
penegakan
Peraturan
Daerah,
umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
ketertiban
sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah; (2)
Satpol PP dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Pasal 4
Satpol PP dan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 (1) Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, berfungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; c. Pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
ketertiban
ketentraman masyarakat di daerah; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 4
umum
dan
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Aparatur lainnya; f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan g. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi Satpol PP dan Linmas, terdiri dari: a. Kepala Satuan; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; d. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas; f. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana; g. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. BAB V TATA KERJA Pasal 7
(1)
Satpol
PP
dan
Linmas
dalam
melaksanakan
kewenangan
wajib
menerapkan prinsip : a. Koordinasi; b. Intergrasi; dan c. Sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. (2)
Kepala satuan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dengan menyampaiakan laporan berkala tepat waktu.
(3)
Kepala satuan wajib mematuhi petunjuk Bupati dalam pelaksanaan tugas dan menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
5
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tata kerja Satpol PP dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON Pasal 8
Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 (1)
Kepala
Satuan
diangkat
dan
diberhentikan
oleh
Bupati
setelah
berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2)
Kepala Satuan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10
(1) Tingkat jabatan struktural Satpol PP dan Linmas sebagai berikut : a. Kepala Satpol PP dan Linmas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a; dan b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a (2) Tingkat jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 4 (empat) Tahun. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6
Pasal 12 Peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal, 01 Agustus 2013 BUPATI BURU,
RAMLY I. UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal, 01 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,
ABDUL ADJID SOULISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 03
7
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BURU I. UMUM. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
serta
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan
Daerah
Kabupaten
Buru
Nomor
23
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan wadah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buru dibidang penyelenggaraan bidang penegakan
Perda,
ketertiban
umum,
ketentraman
dan
perlindungan
masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna maka dalam rangka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buru, perlu diadakan penyesuaian Susunan
Organisasi
yang
terdapat
didalamnya
Seksi
Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Memperhatikan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangn, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu
ditetapkan
Peraturan
Daerah
8
Kabupaten
Buru
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Huruf b Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Huruf c Yang dimaksud dengan “sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan penjabaran tata kerja Satpol PP dan Linmas Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut penjabaran Uraian Tugas Kepala Satuan, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batasbatas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban kerja/tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan. Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan berkonsultasi berkonsultasi secara administrasi.
9
dengan Gubernur adalah
Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03
10
