BUPATI BURU PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR
l?
TAHUN 2Ot5
TENTANG PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BURU TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BURU,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan program pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Buru serta
pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan pengelolaan dana non kapitasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeioiaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2015;
Mengingat
di Kabupaten Buru
i. Undang-Unciang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utata, Kabupaten Buru clan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ilo*ot 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3s95) sebagaimana telah dirrbah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun tggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik tndJiesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l.; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Urrdang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa90l; 5.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2AO4 tentang Sistem Jaminan Nasional Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa56);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Al1 tentang Badan Penyelen ggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 266, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 10. Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2o1o tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ll.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (lrmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 193i; 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2oI3 tentang Ferrrbahan Atas Peratrrran Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 29); 13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2ol4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll ilo-o, 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afi6l; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2al3 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1a00); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
Buru Nomor O2 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O3 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Al5 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor O3); 18.
Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol4 Nomor 77);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BURU TAHUN 2015 BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. Daerah 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat sebagai ltnsur penyelenggara Pemerintah Daerah' 3. Bupati adalah BuPati Buru' 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru' 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru' PPKD 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat adlaiah Ke[a1a Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang memprrnyai tugas melaksanakan pengelolaan APBb dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. paling 7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja singkat 6 (enam) bulan di indonesia yang telah membayar iuran' yar-ig diberikan 8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatanpengobatan atau t<epada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, p.i"y"rrr.n kesehltan lainnya yang dilakukan di Fuskesmas, Fuskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan Pelayanan Rujukan. 9. pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan klsehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional serta anggota keluarganya. 10. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merulpakan bagian daripada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehaian di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa
Perawatan, Fuskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
ll.pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dalah Pelayanan
Kesehatan
yang meliputi pelayanan rawat jalan yang dilakukan oleh PPK Tingkat Pertama dan tingkat p.l"yr.rrut rawat inap iingkat pertama yang dilakukan oleh PPK Tingkat Pertama dengan fasilitas rawat inap. L2.pelayana,n Rawat Jalan Tingkat Pertama dalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan p.iryu"nu.n kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas. 13. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan t<epada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan p"i"y"rr.r, kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari. jaminan 14. Program Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut JKN adalah beripa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat p"*"lih"raan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. l5.Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program j aminan sosial bidang kesehatan. 15.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta
yang bersifat Perorangan -p"ri"*i
,mrr*
JKN kepada BPJS kesehatan. pelayanan, 17. Jasa Playanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana observasi, rangka atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagn6sis, [.ng-oU atart, konsultasi visite, rehabilitasi medic danf atau pelayanan lainnYa. diterima oleh sarana kesehatan atas 1g. Jasa Sarana adalah imbalan yang pemakaian sarana fasilitas prr"k.*r." _dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang di setor ke kas daerah. obat , 19. Bahan d,an Alat Habis Pakai yang selanjutnya disebrrt BHP adalah bahan kimia, alat kesehatan , bahan radologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pemrnjang. 2O.Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan Yang diterima. oleh BPJS 2|.Tarlf Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim berdasarkan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama jenis dan jumtah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22.Tar1f Ambulans adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawat daruratan dari Puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan. 23. Menajemen klaim pelayanan kesehatan adalah penatalaksanaan kegiaian pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses p.1-.yr..tr,t, dr"r, pencairan dan non kapitasi pada Dinas Kesehatan dan pada PPK Tingkat Pertama. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
1.
Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah memberikan nasionalkeiastian hukum dalim pengelolaan dana jaminan kesehatan
BAB III SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA Pasal 3
Biaya Jaminan Kesehatan untuk peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBi) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan fi"V" Jaminan kesehatan peserta JKN non PBI bersumber dari iuran yans dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau perintah.z. brr. pelayanan kesetiatan bagi pasien BPJS kesehatan yang dibayarkan secara kolektif kepada pembiri pelayanan kesehatan setelah pasien menerima manfaat pelayanan kesehatan. 1.
Pasal 4
Dana Non kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Buru setiap Bulan sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Puskesmas. sebagaimana 2. Dana Non Kapitasi yang ada di Rekening Dinas Kesehatan dimaksud, p"ar. 1i; peruntukannya dilakukan pembagian sebagai "y"t berikut: a. 20 o/o (dua puluh persen) dari pendapatan bruto disetor ke Kas Daerah sebagai PendaPatan Netto Daerah' b. 5 o/o- (lina persen; sebagai dukungan biaya kegiatan operasional p"rrrrjr_.rg iai,,nya dalam pelaksanaan JKN/BPJS pada Dinas Kesehatan KabuPaten Buru. c. 75 % {tujuh puluh lima persen) menjadi penerimaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ Puskesmas' pembagian 3. Dana Non Kapitasi yang peruntukannya telah dilakukanpada aturan sebagaimrrr. di*at<sud p"a" ayat (21 tetap berpedoman pengelolaan keuangan yang berlaku'
1.
Pasal 5
Distribusi Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada petugas pemberi pela]ranan di PPK Tingkat Pertama menjadi kewenangan
kepala PPK Tingkat Pertama yang ditetapkan dalarn lokakarya mini Puskesmas. BAB IV PENUTUP Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.
Ditetapkan di Namlea pada tanggal 1O Maret 2015
urf
UMASUGI
Diundangkan di Namlea pada tanggal 10 Maret 2Ol5 I
{sorneteRls
KABUPATEN
DAERAH \.
BURU,
I
eeSvtADJrD souLISA BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2015 NOMOR
19
