BUPATI BURU PERATURAN BUPATI BURU
noMoR
0l
TArruN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BURU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
:
Mengingat:
BUPATI BURU, a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang unit pengadaan barangljasa, perlu membentuk Organisai dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru; b. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 38 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru. 1.
8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun L999 tentang Perrrbahan Atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Popkok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7999 ruohor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor
Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 28
Tahun L999
tentang Korupsi, dari Bebas Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan ProvinJi Maluku Utara, Kabupaten BurL dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun L999 Nomor L74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomot 46
2.
Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +286l.; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 32 tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84\; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523il; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781 ; L2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609]r sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Umsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOZ tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; 15. Peraturan Presiden Nomor 1O6 Tahun 2OOT tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah; t7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bararrgl Jasa Pemerintah; MEMUTUSI(AI{
MenetapKan
:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BURU BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
1
Daerah adalah Kabupaten Buru Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Buru. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru secara terintregrasi yang bersifat perrnanen. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pen[adaan Baraig/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 8. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) ora.ng dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan, yag bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah. 9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adatah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Baralrtg/ Jasa Pemerintah. 11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 12. Pengadaan secara Elektronik atau E-hoanrement adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, yang berbqsls webfintetttet meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
L3.
E-Tendeing adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektornik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 14. Katalog elektronik atau E-Catalognte adalah Sistem Informasi Elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. L5. E-htrchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui Sistem Katalog Elektronik. 16. Portal Pengadaan Nasional adalah Pintu Gerbang Sistem Informasi Elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP. 17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan a.nggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. 1,8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 21. Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
22.Dolsamen Pengadaan adalah Dokumenn yang ditetapkan oleh ULPlPejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 23. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan bxangljasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati Ini dibentuk Organisasi dan Tata Keda Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru BAB III KEDUDUKAN DAN TUJUAN ULP Pasal 3
(1) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru merupakan unit organisasi yang bersifat struktural. (21 Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4
Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk dengan tujuan : a. menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan ; b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ; c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat ; dan d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara profesional. BAB IV RUANG LINGKUP, TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 5
(1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewenangan ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa melalui proses pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/ KPA atau PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (21 Pengadaan barang/jasa
di luar
pelelangan/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan otefr pejabat pengad.aan barang/jasa pada masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 T\.rgas ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi : a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang /Jasa bersama PPK b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c. d. e.
;
Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional ; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau paskualilikasi ; Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang
masuk;
f. Menjawab sanggahan ; g. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan
dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ; Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
; h. Kerangka Acuan Sendiri, Pikiraan perubahan Harga Mengusulkan i. Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK ; j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan dan hasil pengadaan kepada
k. l.
Kepala Daerah
;
Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barcngljasa kepada PA/KPA ; Men5rusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barung/Jasa di lingkungan ULP
;
m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sitem
n. o.
pengadaan secara elektronik di LPSE ; ivtetatsanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barangljasa yang telah dilaksanakan ; dan Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen
peng"d..rr, data suryey harga, daftar kebutuhan bxangljasa dan daftar hitam penyedia.
Pasal 7 Kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada Pasal
5, meliputi : a. Menetapkan Dokumen Pengadaan; b. Menetapkan besaran Jaminan Penawaran; c. Menetapkan pemenang untuk : 1) Pele|angan atau Penunjukan La.ngsung
untuk paket
Pengadaan
Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggr Rp. 1 OO. 0OO.OO0.OO0,OO (seratus miliar rupiah) ; atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. IO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); d. Mengusulkan penetapaan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk eenfeaia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaflg bernilai diatas Rp. 1OO.O0O.OOO.0OO,O0 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsltansi Vi"g bernilai diatas Rp. 10.0OO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) melalui
e.
Kepala ULP;
Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar eeny-eAia narangT.rau^ y"og melakukan perbuatan dan tindakan seperti
penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi
t
pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
Memberikan sanksi administrasif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku
2Ol2 tentang Purubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
dalam Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun Barang/ Jasa Pemerintah. BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Perangkat Organisasi Pasal 8 (1) Perangkat
Organisasi ULP terdiri dari
:
a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Pokja Pelelangan Barang & Jasa Lainnya;
d. Pokja Pelelangan Jasa Konstruksi Kebinamargaan; e. PokJa Pelelangan Jasa Konstruksi KeciptakaryaErn dan Sumber Daya Air;
f. (2)
dan
Pokja Pelelangan Jasa Konsultansi; Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru sebagaimana tersebut dalam lampiran. Bagian Kedua Ruang Lingkup T\rgas Perangkat Organisasi ULP Pasal 9
lingkup tugas Kepala ULP meliputi : Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan BarunglJasa ULP; Menyusun program kerja dan anggaran ULP; Mengawasi- selumh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpan gaurr dan / atau indikasi penyimpangan ; MemLuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barungljasa kepada Kepala Daerah; ivtelat<sanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia
(1) Ruang
a. b.
c. d. e.
f.
ULP;
g. Menugaskan anggota Po$a sesuai beban kerja masing-masing; f,. fvf.rrgrrsulkan penempatan/pemindahan/pembehentian anggota Pokja ULP Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan tepiaa pA/KpA
i. (21
"tauPerundang-undangan dan I atau KKN p.irngg.ran peraturan
irt"rgu"r-rlkan staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan
;
Kepala ULP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat -merangkap dan beitugas sebagai airggota Pokja ULP sesuai ketentuan perundang-undangan;
Pasal
1O
(1) Ruang lingkup tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi
a. Melaksanakan pengelolaan
:
unrsan keuangan,
kepegawaian,
ketatausahhaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
b. Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan
f.
oleh penyedia barang/jasa;
Mengelola sitem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barangljasa dan
i.
men5rusun laporan; dan
Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 11
(1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : a. Melaksanakan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang; b. Mengusulan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; c. Men5rusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; d. Menetapkan dokumen pengadaan; e. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran; f.
Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadan Nasional;
g. Menilai kualifikasi Penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran harga yang masuk; i. Menjawab sanggahan; j. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/fetegaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggt
milyar rupiah); atau 2l Sitetsi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggr Rp. 1O.O00.00O.0OO,OO (sepuluh milyar rupiah) Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melaului Kepala Rp.
k.
ULP;
10O.0OO.0OO.OOO,OO (seratus
1. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan n. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP; m. Memberikn data
(2) Pokja ULP masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang dipilih oleh Kepala ULP. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sarna dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkaan suara terbanyak. (4) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP; (5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.
BAB VI PERSYARATAN, PENGANGKATAN, ESELON DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 12
(1)
Kepala ULP/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kelompok Kerja ULP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas, disiplin dn tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. Memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan; c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas UlP/Kelompok Kerja ULP yang bersangkutan d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; e. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai kompetensi yang dipersyaratkan; f. Memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; g. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; h. Menandatangani Pakta Integritas; i. Syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. {21 Kepala ULP /Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai :
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan; b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan Satuan Kerjanya.
(1) l2l
Pasal 13 Pemenuhan persyaratart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diuji oleh Tim Penguji; Tim Penguji terdiri dari unsur : a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
b. APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah);
c.
1) (21
Pengguna Anggaran.
Pasal 14 Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati.
Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Kepala ULP, Sekretaris ULP dan Anggota Po$a ULP. Pasal 15
Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji, disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengangkat Kepala ULP, Sekretaris dan anggota Pokja. Bagian Kedua Eselon Pasal 16
(1) Kepala ULP, merupakan jabatan struktural eselon IV.a. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha ULP, merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 17
Kepala ULP, Sekretaris dan anggota Pokja diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan : a. Pendapat Pejabat Pengawasan Internal ; b. Pendapat Pengguna Anggaran ; dan c. Masukan dari Asosiasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BAB VII KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI
Pasal 18
(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak mendapatkan karier struktural maupun fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (21 Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tuijangan struktural maupun fungsional yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban kerja. (g) Selain mlndapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 pegawai Negeri dapat menerima honor berdasarkan jumlah paket pekerjaan atas persetujuan kepala Daerah, sesuai dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (4) T\rnjaigan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan BuPati.
BAB VIII TATA KERJA
Pasal 19
(1) Unit Layan€rn Pengadaan (ULP) wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan kerjanya. (21 Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pasal 2O
(1) Hubungan keda Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi : a. Menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan; b. Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; c. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penJrusunan perencanaan pengadaan barang /jasa pemerintah; dan d. Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Bupati. (21 Hubungan kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), meliputi : a. Mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; b. Melaksanakan pedoman dan petunjuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan c. Memberikan masukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (LKPP) untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa. BAB IX PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 38 Tahun 2Ot2 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 118); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.
Ditetapkan di Namlea pada tanggal, O2 Januari 2Al4
Diundangkan di Namlea pada tanggal, 02 Januari 2OL4 SEKRETARIS DAERAHI I{ABUPATEN BURU U tr
ABDUL ADJID SOULISA
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OL4 NOMOR 01
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU NOMOR : 0l TAHUN 2014 TANGGAL : 02 JANUARI 2OL4 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BURU BAGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BURU
SUB BAGIAN TATA USAHA
POKJA PELELANGAN
POK'A PELELANGAN
POK'A PELELANGAN
BARANG & JASA LAINNYA
KONSTRUKSI
KONSTRUKSI KECIPTA-
KEBINAMARGMN
KARYAAN & SDA
POKJA PELELANGAN JASA KONSULTANSI
