PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 31 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BURU, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dengan memperhatikan landasan pemikiran pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat
:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
1
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buru; 2. Bupati adalah Bupati Buru; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Buru; 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Dusun adalah bagian wilayah desa yang dipimpin oleh seorang kepala dusun 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 10. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif; 11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa; 12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku; 13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa; 14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa; 15. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa; 16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa;
2
17. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa; 18. Kepala dusun adalah bagian dari perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam wilayah dusun; 19. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah biaya yang digunakan untuk proses administrasi pemilihan kepala desa; BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
(1)
(2) (3)
Pasal 2 BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa; 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; BAB III
(1)
(2)
PANITIA PEMILIHAN Pasal 3 BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari : a. Unsur Perangkat Desa; b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
Pasal 4 Susunan panitia pemilihan adalah : a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; d. seksi penjaringan; e. seksi pendaftaran pemilih; f. seksi penyaringan; g. seksi pemungutan suara; h. seksi keamanan; i. seksi lain yang ditentukan sesuai kebutuhan desa masing-masing.
(1) (2)
(3)
Pasal 5 Dalam hal anggota panitia pemilihan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan. Anggota panitia pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon kepala desa, istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat pertama. Anggota panitia yang berhenti sebagaimana pada ayat (1) dan (2), apabila dipandang perlu BPD dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 6 Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang : a. Mengumumkan rencana pemilihan kepala desa; b. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan; c. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa; d. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3
menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD; melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih; mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa; menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa; i. mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih; j. melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa; k. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD. e. f. g. h.
BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7 Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang; b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah; c. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap; e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.
(1)
(2)
(3) (4) (5)
(1)
Pasal 8 Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah tamah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun; e. pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat/berkelakuan baik dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa; g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat; j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan; k. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus; Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang; Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali harus mendapat ijin cuti dari Bupati. Bagi perangkat desa yang masih menjabat harus mengajukan cuti kepada kepala desa sejak mendaftarkan sampai dengan perhitungan suara selesai. Bagi putra desa yang terpilih dan dan ditetapkan menjadi kepala desa, maka terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal didesa yang bersangkutan. Pasal 9 Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih;
4
(2)
(3)
Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri; Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. BAB V PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 10 Panitia pemilihan kepala desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Pasal 11 Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3) (4)
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
(1)
(2)
Pasal 12 Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari; Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurangkurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa; Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi; Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) orang bakal calon, maka penjaringan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 13 Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa; Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan secara terbuka oleh penitia pemilihan; Panitia pemilihan mengadakan ujian penyaringan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Bakal Calon yang dinyatakan lulus penyaringan, ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih, dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarkat umum. Pasal 14 Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan; Materi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; c. pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan. Pelaksanaan penyaringan bakal calon kepala desa secara lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa; Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; Seorang bakal calon kepala desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol); Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada panitia pemilihan kepala desa. Pasal 15 Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dituangkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Tim Uji Kelayakan Kabupaten, selanjutnya disampaikan kepada Camat dengan tembusan kepada panitia pemilihan dan BPD desa bersangkutan; Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), pada saat pemilihan apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya
5
calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa. BAB VI KAMPANYE CALON KEPALA DESA
(1) (2) (3) (4)
(1) (2)
Pasal 16 Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan; Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye; Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari; 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Pasal 17 Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran oleh calon yang bersangkutan; Dalam kampanye dilarang : a. menjelekkan maupun menghina calon lainnya; b. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA; c. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintah desa; d. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain; e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; f. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain. BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(3) (4)
(1)
(2)
(3)
Pasal 18 Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan; Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil; Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. Pasal 19 Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat yang mudah diketahui masyarakat umum tentang akan diadakan pemilihan kepala desa; Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan undangan disertai tanda bukti penerimaan; Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan; Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan. Pasal 20 Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) sari seluruh jumlah pemilih yang ditetapkan; Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang; Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan, maka berlakulah
6
(4)
(1)
(2) (3)
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
ketentuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat; Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD harus melakukan proses pemilihan kepala desa kembali. Pasal 21 Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur; Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon kepala desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara; Panitia pemilihan harus menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 22 Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, ketua penitia pemungutan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat sah dan tidaknya pelaksanaan pemungutan suara Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua penitia pemilihan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses perhitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut keberatan diselesaikan oleh panitia pengawas Pasal 23 Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon kepala desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara; Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon kepala desa. BAB VIII PEMILIHAN ULANG
(1)
(2)
(3)
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 24 Apabila pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang; Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan pertama; Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.
Pasal 25 Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten; Laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan kepala desa disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan pemilihan; Untuk tingkat kabupaten laporan dugaan permasalahan proses pemilihan kepala desa ditangani oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa dan hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya; Apabila kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemilihan kepala desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan pemilihan ulang. BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 26
7
(1)
(2)
Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Pemerintah Desa, swadaya masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dan dana-dana lainnya yang sah; Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya); b. pendaftaran pemilih; c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan; d. honorarium panitia/petugas; e. konsumsi dan rapat-rapat f. lain-lain sesuai dengan kebutuhan. BAB X PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH
(1) (2) (3)
(1) (2)
Bagian Pertama Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 27 Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan; Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, saksi-saksi dan seluruh Calon Kepala Desa; Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon kepala desa. Pasal 28 Ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD; BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
Pasal 29 Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui camat. Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 30 (1)
(2) (3) (4)
Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih, kepala desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain atas persetujuan bersama; Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji; Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 31 Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4), kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan. Pasal 32
8
Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. BAB XI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 33 Kepala desa yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pemeriksaan oleh tim Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa Kabupaten. Pasal 34 (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila: a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; (2) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. (3) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan (4) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekertaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 35 Kepala Desa berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan/atau; f. melanggar larangan bagi kepala desa Pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan, pemberhentiannya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD; Pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan/atau melanggar larangan bagi kepala desa, usul pemberhentian kepala desanya disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD; Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
9
(6)
Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa setempat atau staf dari kecamatan setempat berdasarkan usul Camat sesuai berita acara hasil musyawarah BPD.
Pasal 36 Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(1) (2)
(3)
Pasal 37 Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati; Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidan kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
Pasal 38 Kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa jabatannya diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil. BAB XII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
(1) (2) (3) (4)
Pasal 39 Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat; Sesuai berita acara rapat BPD dan berasal dari perangkat desa atau staf kecamatan setempat; Tugas, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa definitif. Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya kepala desa definitif. BAB XIII LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 40 Kepala Desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan. BAB XIV PERANGKAT DESA
(1) (2)
Pasal 41 Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. sekretaris desa; b. pelaksana teknis lapangan;
10
(3)
c. unsur kewilayahan. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala desa;
BAB XV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Pengangkatan Sekretaris Desa
(1)
(2)
Pasal 42 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu : a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan; e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati. Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa lainnya
(1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
Pasal 43 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa; Kepala desa mengajukan calon perangkat desa kepada Camat untuk selanjutnya diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten; Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; Yang dapat dicalonkan menjadi perangkat desa lainnya adalah penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat; d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. bersedia diangkat menjadi perangkat desa; i. mengenal dan dikenal masyarakat dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus; j. tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI yang masih dinas aktif disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya/pejabat yang berwenang; Bagi penduduk desa yang diangkat menjadi perangkat desa lainnya mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
Pasal 44 (1) Kepala desa mengumumkan secara tertulis/ terbuka penerimaan bakal calon kepala urusan selama kurun waktu 15 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan; (2) Bakal calon kepala urusan dapat mengajukan permohonan beserta persyaratan administrasi kepada kepala desa; (3) Kepala desa menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi calon kepala urusan paling lama 7 hari setelah penutupan penjaringan.
11
(1)
(2) (3) (4)
(1)
(2) (3)
(1)
(2) (3)
Pasal 45 Kepala desa menetapkan calon kepala urusan dan segera mengumumkan nama-nama calon untuk dapat mengikuti ujian penyaringan paling lama 7 hari setelah penetapan; Ujian penyaringan dilaksanakan oleh kepala desa secara tertulis dan wawancara; Ujian penyaringan dilaksanakan dan diawasi langsung oleh kepala desa dalam ruang tertentu dan tertutup; Kepala desa berhak memberikan penilaian wawancara secara langsung bagi calon kepala urusan. Pasal 46 Dalam menjaga standar kualitas dan netralitas penyelenggaraan ujian penyaringan calon kepala urusan, materi ujian penyaringan diadakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten; Pemerintah Kecamatan melakukan pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis calon kepala urusan; Hasil pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis disampaikan kepada kepala desa untuk selanjutnya diumumkan secara tertulis nama-nama yang berhak diterima sebagai kepala urusan berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lambat 5 hari setelah hasil ujian diterima. Pasal 47 Apabila diperlukan Kepala desa dapat mengangkat pelaksana tekhnis sebagai bagian dari perangkat desa dari penduduk desa setempat untuk suatu bidang atau jenis pekerjaan tertentu; Pengangkatan unsur pelaksana tekhnis lapangan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa setempat; Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pelaksana tekhnis dan perangkat desa lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh kepala desa. Bagian Ketiga Pengangkatan Kepala Dusun
(1) (2) (3)
(4)
Pasal 48 Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya yang diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat; Pengangkatan kepala dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah; Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan kepala dusun dapat dilakukan melalui proses penjaringan sebagaimana berlaku pada perangkat desa lainnya; Pengangkatan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat. Bagian Keempat Masa Kerja Perangkat Desa Lainnya
Pasal 49 Masa kerja perangkat desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 55 (lima puluh lima) tahun. Bagian Kelima Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Pasal 50 Perangkat desa lainnya yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang berkembang didesa yang bersangkutan dikenakan tindakan berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)
Pasal 51 Perangkat desa lainnya yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya; 12
(2)
(3)
(4)
Perangkat desa lainnya yang disangka melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh kepala desa sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang sampai adanya keputusan hukum tetap; Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Camat untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak merubah sikap dan perilakunya kearah perbaikan, maka perangkat desa lainnya yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya.
Pasal 52 Perangkat desa lainnya berhenti karena : a. meninggal dunia b. permintaan sendiri c. diberhentikan (2) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; d. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa e. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunya keputusan hukum tetap. (3) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten; (4) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya kepala desa mengangkat pelaksana tugas perangkat desa. (1)
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN (1) (2)
Pasal 53 Masa jabatan Kepala desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya; Jabatan Sekertaris desa dan perangkat desa lainnya yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhir masa kerjanya. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54
(1) (2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi; Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.
13
Disahkan di Namlea pada tanggal 9 Oktober 2007 BUPATI BURU, TTD M. HUSNIE HENTIHU Diundangkan di Namlea pada tanggal 9 Oktober 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, TTD JUHANA SOEDRADJAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2007 NOMOR 31
14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada penyesuaian sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang mengatur tentang Proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagaimana disebutkan pada pasal Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Pearturan Daerah Kabupaten/Kota . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengsulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk mendapat pengesahan / dilantik. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Lembaga kemasyarakatan terdiri dari : Rukun tetangga, Rukun warga, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, karang taruna, satuan tugas Linmas dan lembaga lainnya. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan derajat pertama adalah anak, orang tua, kakak dan/atau adik. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8
15
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan setia dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c dan d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan ”penduduk desa setempat” adalah penduduk desa setempat yang menetap di desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2002 berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Huruf k Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa ditetapkan berdasarkan petunjuk tekhnis dari Pemerintah Kabuapten Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Tim Uji Kelayakan Kabupaten meneliti kembali keabsahan berkas agar tidak terjadi unsur penipuan maupun pemalsuan terhadap dokumen bakal calon kepala desa Ayat (2) Yang dimaksud dengan skrening adalah tes uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui kemampuan kememimpinan, organisasi, pemerintahan, hukum dan nasionalisme bakal calon kepala desa Ayat (3) Cukup jelas
16
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Langsung artinya pemilih dapat langsung menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan perantara atau diwakilkan. Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat mengikuti pemilihan kepala desa baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih secara umum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan golongan tertentu. Bebas artinya setiap penduduk berhak memilih calonnya secara bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun Rahasia artinya setiap pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Jujur dan adil artinya dalam proses pemilihan kepala desa dimulai dari saat penjaringan sampai pada saat pemilihan, panitia pemilihan mapun tim Kabupaten harus bersikap dan bertindak jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para bakal calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas
17
Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a, Yang dimaksud dengan ”bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b, Yang dimaksudkan dengan ”setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan ”setia kepada pemerintah” adalah mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c, Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah ST, SKP, SMEP dan program Kejar paket B atau lulusan pondok pesantren yang diakui oleh Departemen Agama setingkat SMP. Huruf d sampai j, Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Peringatan dikeluarkan secara tertulis oleh kepala desa sampai 2 (dua) kali untuk memberi kesempatan kepada perangkat desa lainnya dimaksud untuk memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan pemasalahan yang dilakukan.
18
Untuk masing-masing peringatan tersebut diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas
TAMBAHAN NOMOR 31
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
BURU
TAHUN
2007
19
