BUPATI
"I.]*U PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 3}O TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BURU BUPATI BURU,
Menimbang
a.
bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Puskesmas mempakan Unit Pelaksana Teknis dinas Kesehatan
KabupatenlKota sesuai ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan; b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Puskesmas yang telah ada selama ini masih beragam, maka sesuai ketentuan pasal 46 huruf (b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2OI4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian; C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
Mengingat
l. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupa-ten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor !26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O6a); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
5.
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2oL4Nomor244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-
UndangNomorgTahun2olstentangPerubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all; 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor5TTahun2ao7
tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi
Perangkat Daerah; 1O.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A72 Nomor 193);
ll.PeraturanMenteriKesehatanNomorT5Tahun2ol4 tentang Fusat Kesehatan Masyarakat; Kesehatan Nomor Menteri 12. Keputusan tentang Standar r4s7 I MENKES/ SK/ IXl 2003 Pelayanan Minimal; Buru Nomor 02 13. Peraturan Daerah KabuPaten Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OA8 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 02); MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BURU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelen ggar aar- Pemerintahan Daerah 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10.
11. L2.
13.
;
Bupati adalah Bupati Buru; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buru; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Operasional Dinas; Kepala Unir Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yarrg selajutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPTD meliputi satu atau sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Buru; Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kecamatan; Puskesma Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah bagian dari pr-rskesmas yang pelayanan kesehatan \lmrrm yang berada di tingkat kelurahan atau desa dengan petugasnya paramedi keperawatan (perawat);
Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah bagian dari puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan khusus (KIA, KB, Ibu hamil, ibu bersalin) ditingkat kelurahan/desa atau dusun
14. Pondok
dengan petugasnya adalah paramedis kebidanan (Bidan); 15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menaggulangi timbulnya masalah kesehatan
masyarakat; 16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan danf atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan; BAB II PEMBENTUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru adalah sebagai berikut : 1. UPTD Puskesmas Namlea wilayah kerja di Kecamatan Namlea; 2. UPTD Fuskesmas Savanajaya wilayah kerja di Kecamatan Waeapo; 3. UPTD Puskesmas Mako wilayah kerja di Kecamatan waeapo; 4. UPTD Puskesmas Kaiely wilayah kerja di Kecamatan Teluk Kaiely; 5. UPTD Puskesmas Lolong Guba wilayah kerja di Kecamatan
6. 7. 8. g. 10.
Lolong Guba; UPID Puskesmas UPTD Puskesmas UPpD Puskesmas UPTD Puskesmas UPID Puskesmas
sawa wilayah kerja di Kecamatan Lilialy; Waplau wilayah kerja di Kecamatan Waplau; Wamlana wilayah kerja di Kecamatan Fena Leisela; Air Buaya wilayah kerja di Kecamatan Air Buaya; dan Ilath wilayah kerja di Kecamatan Batabual;
Pasal 3 1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi : a. Paradigma sehat; b. Pertanggung jawaban wilaYah; c. Kemandirian masyarakat; d. Pemerataan; e. Teknologi tepat guna; dan f. Keterpaduan dan kesinambungan 2) Berdasarkan Prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat'
pertanggung jawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, puskesmas menggerakan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 4) Prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 5) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, puskesmas menyelenggarakan pelayarrarr kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa mernbedakan status social, ekonorni, agama, budaya dan
3) Prinsip
kepercayaan.
Prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 7l Prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasian penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen
6)
Puskesmas.
1)
2)
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di wilayah Kecamatan. UPTD Fuskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Buru. Pasal 5
UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Puskesmas mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 2. Penyelerrggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
5, UPID
Pasal 7
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Fuskesmas berwenang untuk :
melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
a.
C.
melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi
dan
pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan; d. menggerakan masyarakat untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait; e. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada
f. g. h. i.
puskesmas; melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masYarakat; memantau pelaksatlaarl pembangunan agar berwawasan kesehatan; melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon
penanggulangan PenYakit. Pasal 8
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, puskesmas berwenang untuk : a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprenhensif,
b. c. d. e. f. ct
b'
h. i. j.
berkesinambungan dan bermutu; menyelenggrakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelomPok dan masYarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan, keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar Profesi; melaksanakan rekam medis; melaksanakan pencatatan, pelaporan, evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan; melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. Pasal 9
Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6' Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yarrg berlaku.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal
1O
(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan
Kabupaten
Buru, terdiri dari:
t2)
a. Kepala UPTD; b. Kepa-la Sub Bagian Tata Usaha; c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan e. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Bagan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pada (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peratrrran Bupati ini. BAB V
rATA KERJA Pasal
11
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi dalam Lingkungan Dinas Kesehatan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing- masing. Pasal 12 (1)
Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kepala UPTD Fuskesmas bertanggung jawab untuk memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing
(3)
dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk serta bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(1)
(21
(3)
Pasal 14 Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a Kepala Tata Usaha merupakan pejabat struktural eselon IV.b BAB VII KETENTUAN PENUTUP
(1)
(2)
Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.
Ditetapkan di Namlea pada tanggal 02 Februari 2016
u,t^/
UMASUGI
Diundangan di Namlea pada tanggal O2 Februari 2O16
f=un*"rARrs
DAERAH
KABUPATEN BURU,{
fr5s
nr
AHMAD ASSAGAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 20T6 NOMOR 3O
EE
lrj
z ),)
z a a
c E
U
FO
-o /\EJ (DA) rd5
Q
(DoQ
?EE
t5 a
fi sldq k iri u. to30) s,- r.\ E<s
= a
i,i'o-i3 ct !)i f,l !z El>
h
C*
i\o FFU5 b- bl o ooq
t fr'E i+Fl= OI];J
5. hi 0q
e 6?,. 5p5 Enl H
H.
|Y
iE Yi> Fn
l-
gZ >s ad
trd
E .d
|qa'u
N
$hrE 'aG a
!)ii)I =bhgq a
z 442.U I!Dnt5
(,
dRAE
i-
Gl ir
P
.lD
zz>N
ai" F
cro
--t n q. PO0l
EHi P!)d
FEESts; eil<E-c
[*6 p p5I.5
FAEHEE f--jn\ Qn<>1= ENgf;HE zzoJB6 A^
Xo ctrP 3 o c-=' 0q
c a
c
xv> 142z frhg
#Fs =LdU 2".2
EC;
EgF 'E rrt EEG-
gBE 4z>
EE -i
fr2 C-l
