SALINAN BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 2. A TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 1.F TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur;
b.
bahwa berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junto pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, maka perlu menetapkan penyesuaian Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 1.F Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara..
1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.
3. 4.
5.
6. 7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
15.
16.
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri C); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. 6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur. 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
9.
10.
11.
12.
kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu. Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, kecuali pelayanan pendaftaran. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. BAB II PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2 Terhadap pelayanan kesehatan dan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dapat dikenakan tarif layanan yang dapat diakui sebagai Pendapatan Daerah. BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3 ( 1 ).
Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, kecuali pelayanan pendaftaran.
( 2 ).
Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. . Pasal 4 Subyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
(1). (2).
Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis dan kategori kelas pelayanan kesehatan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (1).
(2).
Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya sarana prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 7 Besarnya Tarif untuk jenis pelayanan kesehatan dan tindakan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, sebagai berikut : (1) .
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Guna Penerbitan Surat Kesehatan : -. Surat Keterangan Kesehatan Berbadan Sehat Kecuali jika diperlukan pemeriksaan penunjang berupa : a. Pemeriksaan Radiologi b. Pemeriksaan Laboratorium c. Pemeriksaan EKG
Rp. 30.000
maka akan dikenai biaya tambahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. -. Surat Keterangan Bebas Narkoba Rp. 30.000 -. Surat Keterangan Buta Warna Rp. 20.000 (2) Tarif Pemeriksaan Laboratorium : -. Malaria (Rapit Test/ICT) Rp. 40.000 -. MH Reitz Rp. 25.000 -. TPHA (Sypilis) Rp. 35.000 -. Hepatitis A Rp. 35.000 -. Hepatitis C (HCV) Rp. 35.000 -. GAMMA GT Rp. 30.000 -. BUN Rp. 30.000 -. Glukosa Toleransi Test (GTT) Rp. 30.000 -. Narkoba : a b c d
1 Item : Amphetamine 3 Item : Amphetamine,cocain,Metamphetamine c. 5 Item : Amphetamine, cocain,Metamphetamine, THC, Morphine 6 Item : Amphetamine, cocain, Metamphetamine, THC, Morphine, BZO
(3) Tarif Tindakan Fisiotherapi : . -. Pengeluaran Sputum Anak -. Pengeluaran Sputum Dewasa -. Exercise Theraphy
Rp. 40.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 190.000
Rp. 35.000 Rp. 40.000 Rp. 30.000
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini. Pasal 9 Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang belum memuat pelayanan tindakan Dokter Spesialis, maka dapat mengacu pada Tarif INA-CBG’s. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di LanggurPada tanggal, 2 Januari 2015 BUPATI MALUKU TENGGARA, CAP/TTD. Diundangkan di LanggurPada Tanggal, 2 Januari 2015
ANDERIAS RENTANUBUN
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MALUKU TENGGARA, CAP./TTD PETRUS BERUATWARIN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 2.A
