PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 34 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
Menimbang
Mengingat
BUPATI BURU, : a. bahwa potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor koperasi perlu digali dan dikelola agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada Daerah ; b. bahwa bentuk Pelayanan Koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan pungutan retribusi adalah pemberian rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai mana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru Beserta Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru; c. Bupati adalah Bupati Buru; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; f. Dinas Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana otonomi Daerah Kabupaten Buru. g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaku. h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru.
-2-
i.
j. k. l. m.
n. o.
p.
q. r. s.
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan ; Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil menengah dan memenuhi criteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang/pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhitung menurut peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. surat Tagian Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminitrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Keputusan Keberatan adala Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhi kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Koperasi dipungut Retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemberian rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memerlukan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Koperasi oleh Pemerintah Daerah meliputi : (1) Rekomendasi membuka rekening Bank. (2) Rekomendasi Proposal dan sejenis . (3) Rekomendasi pencairan Dana Bergulir.
-3-
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang melakukan usaha Koperasi BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Koperasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan rekomendasi. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) (2)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biayarekomendasi Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan di lapangan dan biaya transport dalam rangka pengaturan dan pengawasan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF REATRIBUSI Pasal 8
(1)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan kegunaan rekomendasi.
(2)
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a
Rekomendasi untuk membuka rekening Bank
b. Rekomendasi Proposal dan sejenis c.
: Rp. 15.000,: Rp. 50.000.-
Rekomendasi pencairan dana bergulir sebesar 0,3 % dari besar dana bergulir yang dicairkan. BAB VII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 9
Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Buru.
-4-
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 11 Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) (2) (3)
Wajib Retribusi Wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. Bentuk, Isi, dan Tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 14 (1) (2)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15
(1) (2)
Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. Pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi atau kuasanya melalui Kas Daerah atau Bendaharawan khusus penerima.
-5-
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1)
(2) (3)
Pengeluaran Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat. Pasal 17
Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retrubusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIV KEBERATAN Pasal 18 (1) (2) (3) (4)
(5) (6)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT DAN SKRDLB. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas. Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19
(1) (2) (3)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
-6-
BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6)
Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati. Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (bulan) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21
(1)
(2) (3)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat Wajib Retribusi. b. Masa Retribusi. c. Besarnya kelebihan pembayaran. d. Alasan yang singkat dan jelas. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsug atau melalui Pos Tercatat Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22
(1) (2)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar Kelebihan Retribusi. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1)
Pasal 23 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
-7-
(2) (3)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN
(1) (2)
Pasal 24 Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25
Dalam hal Wajb Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Disahkan di Namlea pada tanggal 15 Nopember 2008 BUPATI BURU,
M. HUSNIE HENTIHU Diundangkan di Namlea pada tanggal 15 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,
JUHANA SOEDRADJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2008 NOMOR 34
-8-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 34 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI I.
PENJELASAN UMUM Dengan adanya Perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Sebagaimana telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah diharuskan melakukan pungutan retribusi daerah untuk pemambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi Pelayanan Koperasi, diharapkan dapat menyumbang lebih kepada daerah dalam rangka pelayanan masyarakat, perlu dibuat Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal. 1 Cukup Jelas Pasal. 2 Cukup Jelas Pasal. 3 1. Rekening Bank adalah Rekening Bank Atas Nama Koperasi sesuai Akta pendirian. 2. Proposal adalah Proposal yang diusulkan Atas Nama Koperasi sesuai Akta Pendirian. 3. Pencarian Dana Bergulir adalah Dana Stimulan yang diberikan secara tunai kepada Koperasi yang memenuhi syarat. Pasal. 4 s/d 26 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 34
-9-
