PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Karimun; b. bahwa kondisi Daerah Kabupaten Karimun yang memiliki Geografis kepulauan, Pemerintah Daerah berkeinginan memberikan pelayanan informasi Publik untuk kepentingan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun; Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 1
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Asas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaran Penyiaran;
2
Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN dan BUPATI KARIMUN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KARIMUN.
LEMBAGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun; 3. Bupati adalah Bupati Karimun; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun; 5. Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Radio Canggai Putri yang disingkat RCP yang berbentuk Badan Hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun; 7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik; 8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran ; 9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Karimun yang diperbantukan pada Radio Canggai Putri; 10. Karyawan adalah Pekerja yang diangkat oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun; 11. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan Informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan; 12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independent, tidak komersial, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia ( RRI ) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) untuk Televisi; 13. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
3
14. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau Televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang dan jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan ; 15. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun Radio.
BAB II BENTUK, NAMA DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Karimun. Pasal 3 Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 2 bernama Radio Canggai Putri disingkat RCP. Pasal 4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal berkedudukan di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. BAB III SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 5 Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersial. Pasal 6 (1) Radio Canggai Putri berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Kabupaten Karimun dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (2) Radio Canggai Putri dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 7 Tujuan Radio Canggai Putri adalah sebagai berikut : a. Berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Karimun yang meliputi 4 (empat) azam Kabupaten Karimun yaitu Azam Iman dan Taqwa, Azam Ekonomi Kerakyatan, Azam Sumber Daya Manusia, serta Azam Seni & Budaya;
4
b. Memberikan informasi kepada masyarakat mencakup segala aspek dalam pemerintahan / instansi perswastaan; c. Membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa; d. Menyajikan program siaran lokal, regional Kabupaten Karimun dan nasional bahkan informasi berita internasional; e. Sebagai sarana hiburan kepada masyarakat. BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Alat Kelengkapan Pasal 8 Alat kelengkapan Lembaga penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun, terdiri atas: a. Dewan Pengawas; b. Direksi. Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 9 Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut : a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; b. Menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun. Pasal 10 Dewan Pengawas memiliki tugas : a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi; b. Mengawasi siaran; c. Menjamin Lembaga penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun tetap berorientasi pada publik; d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun. f. Pemberian sanksi / tindakan administratif atas pelanggaran tugas dan wewenang Direksi. g. Tata cara pemberian sanksi / tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas. Pasal 11 (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPRD dengan keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang.
5
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas : a. Unsur Masyarakat; b. Unsur Pemerintah Daerah; c. Unsur Praktisi Penyiaran. (3) Dewan Pengawas dari unsur masyarakat diusulkan perorangan hasil seleksi yang diajukan kepada DPRD.
dari
masyarakat
(4) Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan kepada DPRD oleh pejabat yang berwenang. (5) Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah diusulkan dari hasil seleksi Pegawai yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang Penyiaran diajukan kepada DPRD oleh pejabat berwenang. (6) Dewan Pengawas dari unsur Praktisi penyiaran, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi yang diajukan kepada DPRD. (7) Keanggotaan Dewan Pengawas adalah individu pemerhati radio, bersikap netral dan bukan anggota dari partai politik. (8) Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai masa kerja selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Pasal 12 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; f. Bagi yang berstatus PNS harus mengetahui dan mengerti tentang Penyiaran; g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan; h. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. Pasal 13 Anggota Dewan pengawas berhenti apabila : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Berhalangan tetap. Pasal 14 (1) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Karimun; d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya. (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal. Pasal 15 Anggota Dewan pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. Pasal 16 Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan terbitnya keputusan pemberhentian oleh Bupati. Pasal 17 Tatacara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagai berikut : a. Bupati membentuk panitia seleksi calon Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Karimun dengan Keputusan Bupati Karimun; b. Anggota panitia seleksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Unsur masyarakat yang mengerti tentang penyiaran dan Praktisi Penyiaran; c. Tugas panitia seleksi, antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi dewan pengawas LPPL Kabupaten Karimun, dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemerintah Kabupaten Karimun akan memilih dan mengangkat Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Karimun menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi; d. Hasil seleksi oleh panitia seleksi ditetapkan sejumlah 6 (Enam) orang dengan masing – masing Unsur terdiri dari 2 (Dua) orang dan disampaikan kepada DPRD; e. DPRD melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap 6 (Enam) calon, untuk dipilih lagi menjadi 3 (Tiga) calon dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
7
f. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang dari usulan DPRD untuk menjadi Dewan Pengawas; g. 3 (Tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan Dewan Pengawas, apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut. Pasal 18 (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri atas Ketua dan Anggota. (2) Kedudukan Ketua dipegang oleh unsur yang mewakili Pemerintah daerah. (3) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan pengawas. (4) Tata cara rapat dan mekanisme kerja Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pengawas. (5) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 19 (1) Dewan direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Kabupaten Karimun. (2) Dewan Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati. (3) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Pasal 20 Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut : a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun; b. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun; c. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karimun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Dewan direksi dapat mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya; e. Dewan Direksi mewakili lembaga diluar maupun didalam pengadilan; f. Dewan Direksi dalam hal melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan aset Radio Publik Lokal Kabupaten Karimun harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui oleh Bupati. Pasal 21 Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut : a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Yang ditetapkan Komisi penyiaran Indonesia; 8
b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; c. Turut mengembangkan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Kabupaten Karimun dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun; d. Menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Pasal 22 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; f. Bagi yang berstatus PNS harus mengetahui dan mengerti tentang Penyiaran; g. tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif; h. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. Pasal 23 Anggota Dewan direksi berhenti apabila : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Berhalangan tetap. Pasal 24 (1) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Kabupaten Karimun; d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
9
(5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal. Pasal 25 Anggota Dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. Pasal 26 Kedudukan sebagai anggota Dewan direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan terbitnya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. Pasal 27 Tata cara pengangkatan Dewan direksi, sebagai berikut : a. Dewan Pengawas menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi dewan direksi LPPL Kabupaten Karimun, dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemerintah Kabupaten Karimun akan memilih dan mengangkat Dewan direksi LPPL Kabupaten Karimun menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi; b. Dewan Pengawas melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap para calon dan menetapkan 6 (enam) orang calon yang dinyatakan lolos seleksi; c. Memilih dan menetapkan 3 (Tiga) orang calon menjadi dewan direksi dan 3 (tiga) orang lainnya menjadi cadangan Dewan Direksi, apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut. Bagian Keempat Honorarium dan tunjangan Pasal 28 (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi menerima honorarium dan tunjangan lainnya. (2) Honorarium dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan Pasal 29 (1) Pengangkatan Karyawan Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun ditetapkan oleh Direksi sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan kecuali Pegawai dari Unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10
(2) Pemberhentian Karyawan Radio Canggai Putri pada ayat (1) pasal ini dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Atas permintaan sendiri; b. Karena kesehatan tidak dapat melakukan tugasnya; c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun; e. Terlibat dalam tindak pidana; f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara; g. Meninggal dunia. Pasal 30 Tata cara seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan memuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi dan sebagainya sekurang – kurangnya adalah : a. Sehat jasmani dan rohani; b. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dewan direksi; c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; d. Bersedia mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manajemen; e. Khusus untuk teknisi radio mempunyai pengetahuan teknik radio. Pasal 31 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dan berdasarkan penugasan Bupati atau melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebanyak – banyaknya 5 (Lima) orang. Pasal 32 (1) Dewan Direksi dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun setelah melalui masa perbantuan dapat diangkat kembali setelah mendapat izin dari Bupati / Pejabat yang berwenang. (2) Kenaikan pangkat Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun dan hal – hal lainnya sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun dalam masa perbantuan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia. (3) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap berpedoman kepada ketentuan kepegawaian Republik Indonesia. Pasal 33 (1) Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun setelah melalui batas waktu masa perbantuan selanjutnya dapat diperpanjang kembali masa kerjanya setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
11
(2) Pelaksanaan pembinaan pelayanan pegawai Radio Canggai Putri berada di bawah koordinasi kesatuan kerja perangkat daerah yang membidangi radio. (3) Kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji berkala yang terjadi dalam masa perbantuan bila memenuhi syarat tetap berlaku dan berpedoman pada ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. (4) Hak dan tunjangan menjadi beban anggaran Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun. (5) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap berpedoman kepada ketentuan kepegawaian Republik Indonesia. (6) Pejabat Penilai Pegawai Kabupaten Karimun pada Radio Canggai Putri dilaksanakan secara berjenjang mulai dari jabatan tertinggi Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun. (7) Jabatan Tertinggi Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini penilai kinerjanya ada pada atasan langsung pejabat tersebut. BAB V JANGKAUAN SIARAN Pasal 34 (1) Kanal frekuensi Radio Canggai Putri di Kabupaten Karimun adalah FM 105.3 Mhz. (2) Daya jangkau Radio Canggai Putri mencakup satu wilayah di Kabupaten Karimun dan sekitarnya. (3) Daya pancar Radio Canggai Putri maksimal 3000 watt. BAB VI OPERASIONAL RADIO Bagian Kesatu Program Komposisi Siaran Pasal 35 (1) Komposisi siaran Radio Canggai Putri berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi : a. Siaran Berita; b. Siaran Agama; c. Siaran Hiburan & Musik; d. Siaran Iklan. (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita internasional, Radio Canggai Putri mendapatkan informasi tersebut melalui media massa dan media audio visual. (3) Dalam siaran Radio Canggai Putri lebih diperbanyak siaran lokal.
12
Bagian Kedua Siaran Iklan Pasal 36 Siaran iklan terdiri dari : a. Siaran Iklan Layanan Masyarakat: 1. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat; 2. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus). b. Siaran Iklan Niaga: 1. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran; 2. Waktu siaran iklan niaga paling banyak 20 % (dua puluh perseratus). Pasal 37 Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 36 dilarang menyiarkan : a. Hal – hal yang berbau SARA; b. Hal – hal yang membuat masyarakat resah. Pasal 38 Siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dilarang melakukan : a. Promosi yang dihubungkan dengan suatu agama, ideology, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain; b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. Promosi rokok yang bersifat menganjurkan. Bagian Ketiga Biaya Operasional Pasal 39 (1) Biaya Operasional Radio Canggai Putri berasal dari : a. Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumbangan Masyarakat; c. Iuran Penyiaran; d. Siaran iklan; dan e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyiaran. (2) Biaya Operasional diperuntukkan bagi : a. Gaji dan tunjangan karyawan; b. Pemeliharaan; c. Biaya Produksi; d. Biaya Rumah Tangga; e. Biaya Perjalanan; f. Biaya Pelatihan.
13
(3) Segala biaya operasional kegiatan penyiaran Radio Publik Lokal Kabupaten Karimun, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Penggajian Pasal 40 (1) Besaran gaji dan tunjangan karyawan ditetapkan melalui Keputusan dewan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran. (2) Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun yang ditugaskan pada Radio Canggai Putri gajinya dibayarkan oleh instansi asal.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 41 Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar Lembaga Penyiaran publik lokal.
BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN RADIO CANGGAI PUTRI FM KABUPATEN KARIMUN Bagian Kesatu Tahun Buku Pasal 42 Tahun Buku Radio Canggai Putri adalah tahun takwim.
Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 43 (1) Radio Canggai Putri Kabupaten Karimun wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan. (2) Laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
14
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2013 BUPATI KARIMUN, Ttd. NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN, Ttd. T.S. ARIF FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013 NOMOR 6
15
