PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
: a.
BUPATI MURUNG RAYA, bahwa untuk menciptakan iklim usaha kondusif guna mendorong peningkatan Investasi, seluruh perusahaan wajib mengurus ijin tanda daftar perusahaan sebagaimana undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah disektor Perdagangan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya dirasa perlu untuk melakukan pungutan Daerah atas pelayanan pemberian Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retrebusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar peresahaan; 13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 /MDAG/PER/5/2007; 14. Peraturan Menteri Perdagagan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58); 16. Peraturan Dearah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 3. Bupati adalah Bupati Murung Raya; 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya; 5. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 03 tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU WDP dan/ atau Peraturan Pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. 6. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan diisi dan ditanda tangani oleh Pemilik/ Penanggung Jawab untuk mendapat Tanda Daftar Perusahaan. 7. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP. 8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 10. Perusahaan Perorangan adalah yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan Hukum atau suatu persekutuan. 11. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 (1) Dengan Nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang dipungut sebagai Pembayaran atas jasa Pemberian Tanda Daftar Perusahaan kepada badan atau Perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
(2) Obyek Retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. (3) Subyek Retribusi adalah setiap Orang atau Badan dan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya.
BAB III PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN Pasal 3 (1) Setiap Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah Kabupaten Murung Raya menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya kantor cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen-agen dan perwakilan dari perusahaan itu, Wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan. (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. (3) Masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 ( lima) Tahun dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang apabila masa berlakunya berakhir. (4) Pendaftaran ulang perpanjangan/ pembaharuan sebagaimana dimaksud ayat 3 ( tiga) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 ( tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 4 (1) Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi dan bentuk perusahaan. (2) Klasifikasi dan bentuk perusahaan dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu : a. Perseroan Terbatas (PT); b. Koperasi (KOP); c. Persekutuan Komanditer (CV); d. Firma(FA); e. Perusahaan Perorangan(PO); f. Bentuk- bentuk usaha dan Perusahaan lainnya(BUL); g. Badan usaha Milik Negara (BUMN) DAN Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); h. Perusahaan Asing. (3) Bagi Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah Kabupaten Murung Raya serta telah memiliki ijin Teknis wajib mendaftarkan Perusahaannya dengan membayar biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 (1) Pengecualian Perusahaan Pendaftaran : a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh Pribadi Pemiliknya Sendiri, atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya; b. Perusahaan yang telah diwajibkan memiliki ijin atau surat keterangan; c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk suatu keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; d. Perusahaan yang tidak berbadan Hukum. (2) Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar Perusahaan.
Pasal 6 Perusahaan atau kegiatan yang bergerak diluar bidang ekonomi dan sifat serta tujuannya tidak sematamata mencari keuntungan dan atau laba tidak dikenakan Tanda Daftar perusahaan (TDP) sebagai berikut : a. Pendirian Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk Badan Usaha : 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah; 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar s/d Akademik/ Universitas (Institut/ sekolah Tinggi). b. Pendidikan Non Formal yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha; c. Jasa Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum; d. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok yang tidak dikelola Badan Usaha; e. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha; f. Klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha. BAB IV BESARNYA RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 7 Pungutan Retribusi Daftar Perusahaan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian, dan perencanaan, biaya administrasi/percetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan biaya pelaporan. Pasal 8 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagai berikut : 1. Perseroan terbatas (PT).............................................................................................. Rp 2. Koperasi (KOP)......................................................................................................... Rp 3. Persekutuan Komanditer (CV).................................................................................. Rp 4. Firma (FA)................................................................................................................. Rp 5. Perusahaan Perseorangan (PO).................................................................................. Rp 6. Badan Usaha lainnya (BUL)...................................................................................... Rp 7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..... Rp 8. Perusahaan asing, kantor cabang/ pembantu, Anak Perusahaan Asing yang Bekerja dan masuk wilayah Hukum Biaya Administrasi sebesar..................... Rp
500.000,100.000,250.000,250.000,100.000,250.000,250.000,1.000.000,-
Pasal 9 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh subyek tanda Daftar Perusahaan ke Bendaharawan Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh Bupati Murung Raya. (2) Penerimaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 8 seluruhnya disetor ke kas Daerah. (3) Bendaharawan Pembantu Penerimaan wajib menyetor ke kas Daerah Kabupaten Murung Raya dalam waktu 1x24 jam. Pasal 10 Retribusi dipungut diwilayah Hukum Kabupaten Murung Raya. BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Perusahaan harus dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) kali masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan.
(2) Tata Cara Pembayaran, Pungutan serta tempat pembayaran tarif biaya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12 Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Bagi Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan batas waktunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan Perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Setiap orang sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyidik atas tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta batuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerisaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sabagai tersangka atau saksi; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Hukum yang dapat bertanggung jawabkan;
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut kepada Bupati Murung Raya. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.
Ditetapkan di Puruk Cahu Pada tanggal 26 Juli 2010 BUPATI MURUNG RAYA, ttd WILLY M. YOSEPH Diundangkan di Puruk Cahu Pada tanggal 26 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd YURIANSON DJATA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2010 NOMOR 84
