BUPATI MURUNG RAYA PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR to TAHUN 2013
TENTANG KEBIIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MURUNG RAYA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengungkapan maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di Satuan kerja Pengelola Keuangan daerah (SKPKD) maupun di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu adanya kebijakan akuntansi;
b.
bahwa pelaksanaan kebijakan akuntansi harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sebagai petaksanaan lebih lanjut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor Nomor 5 Tahun 2W2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (L"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor a180);
2.
Undang-Undang Nomor 77 Tahran 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbahartlembaran Negara Republik Indonesia Nomor ffiU),
3.
Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M00);
5.
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 20[7
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M1,6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a540);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 20[0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); LL. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor "1,40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); L4. Perafuran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20cr6 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6w\;
76. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461,4)
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
17. Peraturan
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor L3 Tahun 2W6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana
Daerah 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201L tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik [rdonesia Tahun 2011 Nomor 694) ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MURLING RAYA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1.
:
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yffirg
dipilih oleh suatu
entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2.
Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
y{Lg dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama satu periode pelaporan.
3.
|enis-)enis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi ytrLg menurut ketentuan perafuran perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5.
Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yffiLg dikelolanya yang dituiukan kepada entitas pelaporan.
6. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yffig
mengatur
keuangan pemerintah ytrtgmendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan.
7.
Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambung:rn entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (monctary measurement).
8.
Kateristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran norrnatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
9.
Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami
dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
10. Kendala Informasi
yao.lg
relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak
memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan Qimitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
4
11.
Tanggung |awab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung
jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah,
di mana
laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Suplemen I^aporan Keuangan adalah laporan keuangan yang harus dilampirkan
dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Bahasa Laporan Keuangan adalah bahasa
yang diharuskan dipakai dalam
laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan ymgberlaku. 15.
Kebijakan Akuntansi per Komponen Laporan Keuangan adalah penjelasan
kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.
BAB
II
IGBIIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH Pasal 2
(1)
Kebiiakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya meliputi
a. Peranan dan tujuan pelaporan b. Jenis-jenis laporan keuangan;
keuangan;
c. Entitas pelaporan dan akuntansi; d.
e.
Dasar hukum pelaporan keuangan;
Asumsi dasar pelaporan keuangan; f. Kateristik kualitatif pelaporan keuangan; g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; h. Kendala informasi yang relevan dan andal; i. Tanggung jawab atas laporan keuangan; i. Suplemen laporan keuangan; k. Mata uang pelaporan; 1. Bahasalaporankeuangan; m- Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan n. Kebiiakan akuntansi neraca awal; o. Prinsip-prinsip penyusunan laporankonsolidasian; p. Perubahan Kebijakan Akuntansi; dan q. Peristiwa luar biasa.
:
(2) Rincian Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (L), tercantum dalam dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Murung Raya ini, maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Hal-hal ytrtg belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini,
mengenai teknis
pelaksanaarurya diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati. Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ag* setiap orang dapat mengetahui.y+ memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.
Ditetapkan di Puruk Cahu
BUPATI
RAYA
WILLY
Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal ry Iuni 2013
"#ffifiHm,ffi
:ii trxrxiit; t
i
.tLt
BERITA DAERAH KABLIPATEN
6
