BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer/Kontrak dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 1
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4028); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2006 Nomor 23); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 24); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
2
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 09); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 142, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63);
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya; 2. Bupati adalah Bupati Murung Raya; 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Murung Raya; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya; 5. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota tertinggi lembaga tertinggi / tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 6. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah; 8. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Murung Raya; 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya; 10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 11. Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya; 13. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT, adalah Surat Perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; 14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas; 15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang; 16. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya; 17. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah; 4
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Murung Raya/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia; 19. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, dalam hal ini tidak termasuk tenaga honorer atau tenaga kontrak yang membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi dan yang diangkat diluar kerangka sistem kepegawaian; 20. Tenaga Honorer adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan atau Kepala SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi,tugas administrasi perkantoran dilingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 21. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahundiluar kerangka sistem kepegawaian untuk membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi,terdiri dari tenaga satpam, pramubakti, clening service dan supir karena kebutuhan yang sangat mendesak dan diperlukan; 22. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; 23. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; 24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus; 25. At Cost adalah Uang yang dibayarkan berdasarkan tanda bukti sah; 26. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan dan uang saku yang nilainya telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus; 27. Biaya Transport Lokal adalah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk keperluan Taxi Bandara-Hotel dan Hotel-Bandara serta Taxi dalam kota lainnya selama kegiatan yang nilainya telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus; 28. Staf Ahli Fraksi / Kelompok Pakar Tim ahli DPRD/ Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Profesional yang diangkat melalui keputusan Sekretaris DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi dan Anggota DPRD; 29. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas; 30. Tempat Kedudukan adalah tempat kota / kantor satuan kerja berada; 31. Tempat Bertolak berangkat adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan; 32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas; 33. Detasering adalah penugasan sementara waktu; 34. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah; 35. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 36. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit yang berada di wilayah Kabupaten Murung Raya selanjutnya disingkat UPT.
5
BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu: a. Perjalanan Dinas Jabatan selanjutnya disebut perjalanan jabatan; b. Perjalanan Dinas Pindah selanjutnya disebut perjalanan pindah.
Pasal 3 (1)
(2)
Perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan Daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju, dan kembali ke tempat kedudukan semula; Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal : a. ditugaskerjakan atau detasering diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal; b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal; c. ditugaskan mengikuti pendidikan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi, Workshop, Study Banding dan sejenisnya di dalam dan/atau diluar daerah guna pengembangan Sumber Daya Manusia dan membuka wawasan yang mendapat persetujuan Pimpinan; d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri/ ASN atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat Kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan; e. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat tinggal berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri / ASN; f. harus memperoleh pengobatan diluar tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas; g. Menjemput atau mengantar ketempat pemakaman jenazah Pegawai Negeri Sipil/ASN yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas; h. Kepala Desa, Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa se- Kabupaten Murung Raya yang melaksanakan Tugas untuk kepentingan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; i. Jaksa, Petugas Badan Pertanahan Nasional, TNI- POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Unsur dari Masyarakat yang melaksanakan Tugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah; j. Anggota PKK yang melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan / atau kepentingan Organisasi PKK; k. Staf ahli fraksi /Kelompok pakar Tim ahli DPR /Tenaga ahli fraksi yang melaksanakan tugas untuk kepentingan DPRD/Fraksi pendukung DPRD.
6
Pasal 4 Perjalanan Pindah yaitu perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan Negara dan Daerah dari tempat Kedudukan semula ketempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri. Pasal 5 Perjalanan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal Keputusan Tugas Pindah.
BAB III SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Pasal 6 (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT). (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Pasal 7 (1) SPT dan SPPD Pejabat Eselon II, pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD dan Kepala Kantor/Direktur RSUD, ditandatangani oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati dan bila dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. (2) SPT dan SPPD bagi Pejabat Eselon III kebawah pada Badan/Dinas/ Inspektorat/ Kantor/RSUD, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atas nama Bupati dan bila dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah / Kasubbag Tata usaha untuk SKPD yang berstatus kantor, dan bila dalam hal sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah / Kasubbag Tata usaha berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang lebih senior, untuk SKPD yang berstatus kantor oleh Pejabat Eselon IV yang lebih senior. (3) SPT dan SPPD khusus bagi Camat se- Kabupaten Murung Raya yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk pejabat eselon III b kebawah dan staf / Pegawai lainnya dilingkup kantor kecamatan di tandatangan oleh camat,apabila camat berhalangan maka SPT/SPPD ditandatangan oleh sekretaris camat, apabila sekretaris camat berhalangan maka SPT/SPPD ditandatangani oleh pejabat Eselon IV yang lebih senior. (4) SPT dan SPPD Khusus bagi Jaksa, Petugas Badan Pertanahan,TNI- POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Unsur dari Masyarakat ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh wakil Bupati dan Bila dalam hal Wakil Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. (5) SPT dan SPPD UPTD, ditandatangani oleh Kepala Dinas UPT Bersangkutan, dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh 7
Sekretaris Dinas bersangkutan dan SPT / SPPD bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di UPTD, ditanda tangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan, SPT dan SPPD bagi Kepala Sekolah ditandatangani Oleh Kepala UPT Bersangkutan, dalam hal Kepala UPT berhalangan maka SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Pejabat UPT senior yang ditunjuk Kepala UPT, dan SPT / SPPD bagi guru ditandatangani oleh Kepala Sekolah. (6) SPT dan SPPD Anggota PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Pasal 8 (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati apabila yang menjalankan tugas dinas adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN dalam lingkungan Sekretariat Daerah. (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Asisten yang lebih senior. Pasal 9 (1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, dan staf ahli fraksi, kelompok pakar tim ahli DPRD, tenaga ahli fraksi, ditandatangani oleh Ketua DPRD. (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, atau salah seorang yang ditunjuk olehnya. (3) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD dan staf ahli fraksi, kelompok pakar tim ahli DPRD, tenaga ahli fraksi, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD. (4) Apabila Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugasnya SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum, dan apabila Kepala Bagian Umum berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian yang ditunjuk. (5) SPT dan SPPD bagi Pegawai Negeri Sipil / ASN dalam lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum, dan apabila Kepala Bagian Umum berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian yang ditunjuk. Pasal 10 (1) SPT untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dilingkungan Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa. (2) SPT untuk Ketua / anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD. Pasal 11 Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua/Anggota BPD akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh : a. untuk Kepala Desa yang menandatangani SPPD adalah Kepala Desa; b. untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa; c. untuk ketua / Anggota BPD yang menandatangani SPPD adalah Kepala desa.
8
BAB IV PENGGOLONGAN Pasal 12 (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan yaitu: Tingkat A
:
untuk Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD);
Tingkat B
:
untuk Pejabat Eselon II.a/Anggota DPRD;
Tingkat C
:
untuk Pejabat Eselon II.b/Ketua dan wakil ketua PKK Kabupaten;
Tingkat D
:
untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV /staf ahli fraksi, kelompok pakar tim ahli DPRD, tenaga ahli fraksi;
Tingkat E
:
untuk Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III / Pengurus dan anggota PKK kabupaten lainnya/ketua dan wakil ketua PKK Kecamatan.
Tingkat F
:
untuk PNS/ASN Gol II/ Pengurus dan anggota PKK Kecamatan lainnya.
Tingkat G
:
untuk PNS/ASN Gol I/ Pengurus dan anggota PKK Kelurahan/Desa
(2) Perjalanan Dinas Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan unsur dari masyarakat termasuk dalam tingkat golongan F. Pasal 13 Biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 berdasarkan tingkatannya. Pasal 14 (1) Tenaga Honor / Tenaga Kontrak pada dasarnya tidak dapat melakukan perjalanan dinas atas beban keuangan daerah, kecuali untuk tenaga administrasi dan tenaga teknis, seperti awak kapal, motoris, supir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu sedangkan tenaga teknis dibidang tersebut tidak ada. (2) Untuk Tenaga Honor / Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan bantuan uang harian sebesar Rp. 300.000,-/hari, dan biaya transport untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dari 5 Km, bukti pertanggungjawaban transport At –Cost/ sesuai kenyataan. (3) Pengecualian terhadap biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk tenaga Supir, Motoris /Awak Kapal. (4) Khusus untuk supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan Supir BUS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai tenaga honor/kontrak, ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah (dengan Surat Perintah Tugas yang divisum di tempat tujuan) diberikan bantuan Uang Harian Rp. 400.000,-/hari dan Biaya Penginapan disamakan dengan PNS Golongan I, dibayarkan secara At-Cost (sesuai bill penginapan). Apabila tidak menggunakan fasilitas Hotel/Penginapan maka untuk biaya penginapan dibayarkan 30% disamakan dengan PNS/ASN 9
(5)
(6)
(7) (8)
(9)
Golongan I dibayarkan secara Lumpsum dan dihitung berdasarkan jumlah hari/lamanya Perjalanan Dinas. Tenaga honor/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (3) tidak diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dan Dalam Daerah untuk mengikuti kegiatan Diklat /Bimtek /Rapat-rapat /Koordinasi Konsultasi, Sosialisasi, Work shop. Dalam hal Tenaga Honor/Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang perlu oleh Pimpinan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah (dengan Surat Perintah Tugas yang divisum di tempat tujuan) selain daripada perjalanan dinas yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan bantuan uang harian sebesar Rp. 350.000,- / hari, biaya transport (At-Cost) dan biaya penginapan disamakan dengan PNS Golongan I dibayarkan secara At-cost (sesuai bill penginapan). Apabila tidak menggunakan fasilitas Hotel/Penginapan maka untuk biaya penginapan dibayarkan 30% disamakan dengan Golongan I dan dibayarkan secara lumpsum, dihitung berdasarkan jumlah hari/lamanya Perjalanan Dinas. Pengecualian terhadap biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk tenaga Supir, Motoris/Awak Kapal. Untuk Pegawai yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada dasarnya tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas atas beban Keuangan Daerah, kecuali apabila menurut pimpinan bahwa Pegawai yang bersangkutan tersebut dipandang penting/perlu untuk melaksanakan perjalanan Dinas. Bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, maka untuk pembayaran uang saku dibayarkan sebesar 80% dari uang saku sesuai tingkat Perjalanan Dinas.
BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 15 Biaya perjalanan dinas sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari : a. Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum; b. Biaya transport dibayarkan secara At-cost; c. Uang refresentasi bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II / Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum; d. Sewa kendaraan dalam kota untuk Pejabat Negara dibayarkan secara At-Cost; e. Biaya Penginapan dibayarkan secara At-cost; f. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, dihitung berdasarkan jumlah hari/lamanya Perjalanan Dinas. g. Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Kegiatan Bimbingan Teknis dan / atau sejenisnya untuk biaya penginapan dan uang makan selama kegiatan tidak diberikan apabila sudah termasuk dalam biaya Kontribusi, sedangkan untuk selama perjalanan menuju/kembali dari tempat pelaksanaan kegiatan tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 16 (1) Tingkat perjalanan dinas yang dimaksud dalam Pasal 12 dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur sebagai berikut : a. Uang Harian,sebagaimana tercantum pada lampiran I; 10
(2) (3) (4) (5)
b. Uang Refresentasi, dan Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran II; c. Satuan Biaya tertinggi, Fasilitas dan Kelas Penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran III; d. Biaya Penginapan 30% bagi yang tidak menggunakan Fasilitas Hotel dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada lajur 7 Lampiran III. Biaya perjalanan dinas di bebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. Biaya perjalanan dinas bagi kepala desa, Aparat desa dan BPD dibebankan kepada APBDes masing-masing. Biaya perjalanan dinas baru dapat dibayarkan secara penuh, apabila perhitungan SPPD rampung diverifikasi dan disetujui oleh Kepala SKPD atau PPK SKPD bersangkutan. Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia. Pasal 17
Biaya perjalanan dinas untuk Anggota DPRD diatur sebagai berikut : a. Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati. b. Untuk Anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas untuk pejabat eselon II.a Pasal 18 Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak (honorer) yang berstatus sebagai Tenaga Penyuluh dari Ijazah SMA, Diploma dan Sarjana diatur sebagai berikut : Luar Daerah SLTA/Diploma Sarjana Uang Harian : Rp. 500.000,-/perhari Rp. 600.000,-/hari Transport : At cost/sesuai kenyataan At cost Transport Lokal : Rp. 200.000,-/ selama kegiatan Rp. 300.000,-/selama kegiatan Penginapan : Maksimal Rp. 300.000,-/Perhari Maksimal Rp. 400.000,-/hari (At Cost)/ Sesuai kenyataan (Bill (At Cost)/Sesuai kenyataan (Bill Hotel) Hotel) Apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, biaya penginapan dibayarkan sebesar 30% dari biaya penginapan. (Rp.300.000,- x 30% / Rp. 400.000,- x 30 %) Dalam Daerah SLTA/Diploma Sarjana Uang Harian : Rp. 400.000,-/perhari Rp. 500.000,- /hari Transport untuk perjalanan dinas dengan jarak Transport untuk perjalanan tempuh lebih dari 5 Km At cost/sesuai dinas dengan jarak tempuh lebih kenyataan dari 5 Km At cost Untuk Perjalanan Dinas kurang dari 5 Km tidak diberikan uang transport
11
Pasal 19 (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 15 diberikan untuk perjalanan keluar dari wilayah Kabupaten Murung Raya. (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak tempuh kurang dari 5 (lima) kilometer hanya diberikan Uang Harian. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak tempuh lebih dari 5 (lima) Kilometer diberikan uang harian dan transport. (4) Biaya perjalanan dinas dibayarkan Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. (5) Pengecualian terhadap biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perjalanan Dinas Sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2). (6) Pembayaran Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada Pasal 21 ayat (2). Pasal 20 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan Penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian pejabat Negara/ PNS yang bersangkutan. (2) Kelebihan hari dari yang ditetapkan dalam SPPD, adalah disebabkan karena : a. perubahan jadwal/ waktu kegiatan ketika berada ditempat tujuan; b. karena menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ketika berada dikota/ tempat transit; c. karena penyebab lainnya seperti ditundanya jadwal keberangkatan alat angkutan karena rusak, macet dan sebagainya ketika akan bertolak dari kota tujuan. (3) Jumlah hari dan biaya Penginapan yang dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) hari. (4) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. Pasal 21 (1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan Uang harian, biaya transport, uang refresentasi, dan sewa kendaraan dalam kota untuk Pejabat Negara; (2) Untuk uang harian diatur sebagai berikut : a. Untuk perjalanan dinas data sering sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, uang harian maksimal 90 hari dengan ketentuan; - 1 sampai dengan 7 (tujuh) Hari uang harian dibayarkan 100%; - Lebih dari 7 (tujuh) Hari maka untuk hari ke 8 (delapan) dan seterusnya uang harian dibayarkan sebesar 15%; b. Untuk menempuh ujian dinas/ Jabatan diluar kota sebagaimana dimaksud pasal 3 Ayat (2) huruf b, uang harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari; c. Untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) Huruf c, uang harian dibayarkan maksimal 90 hari dengan ketentuan : - 1 sampai dengan 7 (tujuh) Hari uang harian dibayarkan 100%; - Lebih dari 7 (tujuh) Hari maka untuk hari ke 8 (delapan) dan seterusnya uang harian dibayarkan sebesar 15%; 12
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan guna kepentingan Jabatan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 Ayat (2) huruf d, uang harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) Hari; e. Mendapat pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 ayat (2) Huruf e, uang harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) Hari; f. Pengobatan diluar kota akibat cidera sewaktu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf f, uang harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) Hari; g. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g dibayarkan uang harian maksimal 7 (tujuh) Hari dan jumlah pegawai beserta keluarga maksimal 4 orang. h. Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, uang harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) Hari; i. Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, uang harian dibayarkan maksimal 90 hari dengan ketentuan; - 1 sampai dengan 7 (tujuh) Hari uang harian dibayarkan 100%; - Lebih dari 7 (tujuh) Hari maka untuk hari ke 8 (delapan) dan seterusnya uang harian dibayarkan sebesar 15%; j. Untuk perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf J, Uang Harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) Hari. k. Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, uang harian dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari. Pasal 22 (1) Selain biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan juga biaya transport lokal untuk perjalanan dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum. (2) Biaya transport Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pejabat Negara. Pasal 23 Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar bantuan biaya perjalanan pindah berdasarkan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil/ASN yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Pasal 24 Bantuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, diatur sebagaimana tercamtum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. Pasal 25 Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan 2 (dua) Liter untuk Jarak 10 km serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan bukti pertanggung jawaban At - Cost.
13
Pasal 26 (1) Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan oleh Pejabat Eselon II atau Pejabat lainnya yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak dan atau jalur yang dilalui untuk ketempat tujuan perjalanan Dinas tidak terdapat angkutan umum (taxi); (2) Pejabat Eselon II atau pejabat lainnya yang dalam Perjalanan Dinas menggunakan Pencarteran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu mengajukan nota Pertimbangan kepada Pimpinan. - Eselon II.b Kepada Sekretaris Daerah; - Eselon III kebawah lingkup Sekretariat Daerah Kepada Sekretaris Daerah; - Eselon III kebawah / Pejabat Lainnya lingkup SKPD Kepada Kepala SKPD Masing-masing; - Camat Kepada Sekretaris Daerah; - Eselon III.b Kebawah lingkup Kecamatan Kepada Camat, Lurah Kepada camat, Pejabat/Pegawai lainnya dikelurahan kepada Lurah, Kepala UPT Kepada kepala SKPD masing-masing, Pejabat/Pegawai lainnya dilingkup UPT Kepada Kepala UPT, Kepala Sekolah Kepada Kepala UPT, guru/Pegawai lainnya dilingkup sekolah kepada Kepala Sekolah. (3) Pimpinan berdasarkan pertimbangan yang objektif dapat menolak biaya pencarteran dalam Perjalanan Dinas; (4) Bendahara pengeluaran SKPD wajib menolak biaya carter apabila tidak ada persetujuan tertulis / Nota dari pimpinan; (5) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) ini adalah Bupati / Wakil Bupati, Ketua /Wakil ketua DPRD; Pasal 27 Biaya pencarteran transportasi air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan. Pasal 28 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk uang harian dibayarkan sekaligus; b. untuk biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (b) dibayarkan sementara setinggi-tingginya 80% dari perkiraan tarif yang diperhitungkan dalam SPPD Rampung. c. Biaya transport Lokal dibayarkan sekaligus; d. Uang representasi dibayarkan sekaligus e. Sewa kendaraan dalam kota untuk Pejabat Negara dibayarkan sekaligus (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai; (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD maka Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil / ASN yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali kelebihan uang harian dan Biaya Penginapan 30% (Pejabat/Pegawai yang tidak menggunakan Fasilitas Hotel) yang telah diterimanya.
14
Pasal 29 Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, dengan contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan VIII Peraturan Bupati ini. Pasal 30 (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini. (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati ini. BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 31 Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu dan atau tempat yang sama. Pasal 32 (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan atau pertanggung jawaban/pengawasan; (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coret-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah; (3) Pada SPPD dicatat : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan. b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang di kunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang di kunjungi/berwenang. c. tanggal tiba kembali ketempat kedudukan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan. (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil / ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya. (5) Dokumen pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport , Biaya Penginapan dan Nota Pertimbangan / Persetujuan tertulis Pimpinan untuk Pencarteran; (6) Selain dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil / ASN yang melakukan perjalanan dinas jabatan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD.
15
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015, sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, sejak tanggal 1 januari 2016, maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VIII PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 04 November 2015 BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 05 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd SYARKAWI H.SIBU BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 215 16
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TINGKAT GOLONGAN PEGAWAI/SATUAN BIAYA PERHARI
NO
Tempat Tujuan (Komponen Uang Harian)
1
2
1.
Wilayah (Pulau) Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku, Papua : a. Uang makan b. Uang saku
3.
B ESELON II.a/ ANGGOTA DPRD
C ESELON II.b/ KETUA/WAKIL KETUA PKK KABUPATEN
D ESELON III/ PNS/ASN GOL IV/ STAF AHLI FRAKSI/KELOMPOK PAKAR TIM AHLI DPRD/TENAGA AHLI FRAKSI
E ESELON IV / PNS/ASN GOL III/ PENGURUS DAN ANGGOTA PKK KABUPATEN LAINNYA/ KETUA/ WAKIL KETUA PKK KECAMATAN
F PNS /ASN GOL II / PENGURUS ANGGOTA PKK KECAMATAN LAINNYA
G PNS /ASN GOL I / PENGURUS DAN ANGGOTA PKK KELURAHAN/DESA
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
3
4
5
6
7
8
9
450.000 1.550.000
300.000 1.250.000
225.000 1.150.000
150.000 1.000.000
150.000 800.000
150.000 600.000
150.000 500.000
2.000.000
1.550.000
1.375.000
1.150.000
950.000
750.000
650.000
300.000 1.300.000
225.000 1.000.000
225.000 900.000
150.000 800.000
150.000 600.000
150.000 500.000
150.000 400.000
Jumlah Uang Harian
1.600.000
1.225.000
1.125.000
950.000
750.000
650.000
550.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.000.000
800.000
700.000
600.000
500.000
450.000
400.000
Jumlah Uang Harian 2.
A PEJABAT NEGARA
Wilayah (Pulau) Kalimantan : a. Uang makan b. Uang saku
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE 17
DAFTAR 33 PROVINSI dan IBUKOTANYA Pulau Sumatera Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Ibukota nya ialah Banda Aceh Provinsi Sumatera Utara Ibukota nya ialah Medan Provinsi Sumatera Barat Ibukota nya yaitu Padang Provinsi Riau Ibukota nya adalah Pekan Baru Provinsi Kepulauan Riau Ibukota nya adalah Tanjung Pinang Provinsi Jambi Ibukota nya adalah Jambi Provinsi Sumatera Selatan Ibukota nya ialah Palembang Provinsi Bangka Belitung Ibukota nya yaitu Pangkal Pinang Provinsi Bengkulu Ibukota nya adalah Bengkulu Provinsi Lampung Ibukota nya yakni Bandar Lampung Pulau Jawa Provinsi DKI Jakarta Ibukota nya adalah Jakarta Provinsi Jawa Barat Ibukota nya adalah Bandung Provinsi Banten Ibukota nya adalah Serang Provinsi Jawa Tengah Ibukota nya ialah Semarang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibukota nya adalah Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Ibukota nya yaitu Surabaya Pulau Bali dan Nusa Tenggara Provinsi Bali Ibukota nya adalah Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibukota nya adalah Mataram Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibukota nya adalah Kupang Pulau Kalimantan Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan
Barat Ibukota nya yakni Pontianak Tengah Ibukota nya adalah Palangkaraya Selatan Ibukota nya ialah Banjarmasin Timur Ibukota nya adalah Samarinda
Pulau Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara Ibukota nya adalah Manado Provinsi Gorontalo Ibukota nya adalah Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah Ibukota nya yaitu Palu Provinsi Sulawesi Tenggara Ibukota nya adalah Kendari Provinsi Sulawesi Selatan Ibukota nya adalah Makassar Pulau Maluku dan Papua Provinsi Maluku Ibukota nya yaitu Ambon Provinsi Maluku Utara Ibukota nya adalah Ternate Provinsi Papua Barat Ibukota nya adalah Sorong Provinsi Papua Tengah Ibukota nya adalah Timika Prov Papua Barat Ibukotanya ialah Manokwari Prov Papua Ibukotanya ialah Jayapura Provinsi Hasil Pemekaran : Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Banten Gorontalo Maluku Utara Papua Barat Kalimantan utara 18
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA I.
UANG REFRESENTASI BAGI PEJABAT SIPIL/APARATUR SIPIL NEGARA
NEGARA
DAN
PEGAWAI
No
Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil/ASN
Besaran Per-Hari (Rp)
1
2
3
1
Bupati / Wakil Bupati / Ketua / Waket DPRD
250.000,-
2
Eselon II / Anggota DPRD
200.000,-
NEGERI
II. UANG SEWA KENDARAAN DALAM KOTA BAGI PEJABAT NEGARA
No
Pejabat Negara
Maksimal Besaran Per-Hari (Rp)
1
2
3
1
Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD
1.000.000,-
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE
19
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA SATUAN BIAYA, FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
A. WILAYAH SUMATERA JAWA NUSA TENGGARA BALI SULAWESI MALUKU PAPUA
NO
Pejabat/Eselon/ Golongan
Tingkat Perjalanan Dinas
Fasilitas Hotel
Kelas
Satuan Biaya Tertinggi Penginapan (At Cost) (Rp)
1
2
3
4
5
6
Tidak Menggunakan Fasilitas Penginapan/30% (Lumpsum) (Rp)
Keterangan
7
8
Bukti 8.000.000 x 30%= pertanggung jawaban bagi 2.400.000 pejabat / pegawai yang 2.000.000 x 30% = menggunakan 600.000 fasilitas penginapan 1.500.000 x 30% = adalah sesuai dengan 450.000 kenyataan (Bill Hotel) / At Cost
1
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD
A
Bintang Lima
Suite
8.000.000
2
Eselon II.a/ Anggota DPRD
B
Bintang Empat
Deluxe
2.000.000
3
Eselon II.b/ Ketua/Wakil Ketua PKK Kabupaten
C
Bintang Empat
Deluxe
1.500.000
4
Eselon III/ PNS/ASN GOL IV/ Staf Ahli Fraksi/Kelompok Pakar Tim Ahli DPRD/Tenaga Ahli Fraksi
D
Bintang Tiga
Deluxe
1.200.000
1.200.000 x 30%= 360.000
5
Eselon IV / PNS/ASN GOL III/ Pengurus & Anggota PKK Kabupaten Lainnya/ Ketua/ Wakil Ketua PKK Kecamatan
E
Bintang Tiga
Standar
1.000.000
1.000.000 x 30% = 300.000
6
PNS /ASN GOL II / Pengurus Aanggota PKK Kecamatan Lainnya
F
Bintang Dua
Standar
800.000
800.000 x 30% = 240.000
7
PNS /ASN GOL I / Pengurus & Anggota PKK Kelurahan/Desa
G
Bintang Satu
Standar
600.000
600.000 x 30% = 180.000
20
B. WILAYAH KALIMANTAN
NO
Pejabat/Eselon/ Golongan
Tingkat Perjalanan Dinas
1
2
3
Fasilitas Hotel
4
Kelas
Satuan Biaya Tertinggi Penginapan (At Cost) (Rp)
Tidak Menggunakan Fasilitas Penginapan/30% (Lumpsum) (Rp)
5
6
7
Keterangan
8
1
Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD
A
Bintang Lima
Suite
5.000.000
5.000.000 x 30% = 1.500.000
2
Eselon II.a/ Anggota DPRD
B
Bintang Empat
Deluxe
1.500.000
1.500.000 x 30% = 450.000
3
Eselon II.b/ Ketua/Wakil Ketua PKK Kabupaten
C
Bintang Empat
Deluxe
1.000.000
1.000.000 x 30% = 300.000
4
Eselon III/ PNS/ASN GOL IV/ Staf Ahli Fraksi/Kelompok Pakar Tim Ahli DPRD/Tenaga Ahli Fraksi
D
Bintang Tiga
Deluxe
800.000
800.000 x 30% 240.000
=
5
Eselon IV / PNS/ASN GOL III/ Pengurus & Anggota PKK Kabupaten Lainnya/ Ketua/ Wakil Ketua PKK Kecamatan
E
Bintang Tiga
Standar
600.000
600.000 x 30% 180.000
=
6
PNS /ASN GOL II / Pengurus Aanggota PKK Kecamatan Lainnya
F
Bintang Dua
Standar
400.000
400.000 x 30% 120.000
=
7
PNS /ASN GOL I / Pengurus & Anggota PKK Kelurahan/Desa
G
Bintang Satu
Standar
300.000
300.000 x 30% 90.000
=
Bukti pertanggung jawaban bagi pejabat / pegawai yang menggunak an fasilitas penginapan adalah sesuai dengan kenyataan (Bill Hotel) / At Cost
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE
21
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA BIAYA TRANSPORT LOKAL TINGKAT GOLONGAN PEGAWAI/SATUAN BIAYA PERHARI A PEJABAT NEGARA
B ESELON II.a/ ANGGOTA DPRD
C ESELON II.b/ KETUA/WAKIL KETUA PKK KABUPATEN
D ESELON III/ PNS/ASN GOL IV/ STAF AHLI FRAKSI/KELOMPOK PAKAR TIM AHLI DPRD/TENAGA AHLI FRAKSI
E ESELON IV / PNS/ASN GOL III/ PENGURUS DAN ANGGOTA PKK KABUPATEN LAINNYA/ KETUA/ WAKIL KETUA PKK KECAMATAN
F PNS /ASN GOL II / PENGURUS ANGGOTA PKK KECAMATAN LAINNYA
G PNS /ASN GOL I / PENGURUS DAN ANGGOTA PKK KELURAHAN/DESA
NO
Tempat Tujuan
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A.
Wilayah (Pulau) Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku, Papua : Uang Transport Lokal
-
500.000
450.000
400.000
350.000
250.000
200.000
Wilayah (Pulau) Kalimantan : Uang Transport Lokal
-
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
B.
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE
22
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
PEMERINTAHAN
TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH (dalam rupiah) PANGKAT/GOLONGAN NO
JARAK TEMPUH
1
2
1
GOL. IV (Rp) 3
GOL. III (Rp) 4
GOL. II (Rp) 5
GOL. I (Rp) 6
50 – 100 km
5.000.000
3.500.000
2.500.000
2.000.000
2
100 – 300 km
6.500.000
5.000.000
3.500.000
3.000.000
3
300 km keatas
7.500.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
4
Pindah keluar daerah
12.000.000
10.000.000
7.000.000
6.000.000
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE
23
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
PEMERINTAHAN
BANTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH (dalam rupiah) PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL/ASN PEJABAT NEGARA
PNS/ASN GOL. IV
PNS/ASN GOL. III
PNS/ASN GOL. II PNS/ASN GOL. I
NO
URAIAN
1
2
3
4
5
6
1
Biaya Pemetian
10.000.000
7.500.000
6.500.000
5.000.000
2
Pengangkutan
Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
KET
7
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE
24
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
PEMERINTAHAN
KOP DINAS/ BADAN/ UNIT/ SATUAN KERJA SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : ………………………… Dasar
: 1. ……………………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. MENUGASKAN :
Kepada
Untuk
: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan Instansi
: : : : :
2. Nama Pangkat NIP Jabatan Instansi
: : : : :
: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
……………...…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Dikeluarkan di : ………………….. pada tanggal : ………………….. ( Pejabat yang berwenang )
( ………………………) NIP. …………………. Tembusandisampaikan Kepada Yth. : 1. Sekretaris Daerah / Kepala SKPD yang bersangkutan 2. Kabag. Umum / Sekretaris SKPD yang bersangkutan 3. Kabag. Keuangan / Ksb. Perencanaan dan Keuangan SKPD yang bersangkutan 4. Bendaharawan Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE 25
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
PEMERINTAHAN
KOP DINAS/ BADAN/ UNIT/ SATUAN KERJA Lembaran Ke : Kode Nomor : Nomor :
I, II, II, IV, V, VI
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1
Pejabat Berwenang yang memberi perintah
2
Nama/ NIP Pegawai yang diperintahkan
3
a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Pegawai
4
Maksud Perjalanan Dinas
5
Alat Angkutan yang dipergunakan
6
a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan
a. b.
7
a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba
a. b. c.
8
Pengikut :
9
1. 2. 3. dst.
1. 2. 3.
10
Pembabanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran
a. b.
11
a. b. c.
Nama
Keterangan :
Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di : Pada tanggal : ( Pejabat yang berwenang )
( ………………………. ) NIP. …………………... Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Sekretaris Daerah / Kepala SKPD yang bersangkutan 2. Kabag. Umum / Sekretaris SKPD yang bersangkutan 3. Kabag. Keuangan / Ksb. Perencanaan dan Keuangan SKPD yang bersangkutan 4. Bendaharawan Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE 26
( Halaman Belakang SPPD ) I
Berangkat Dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala
: : : :
( ………………………. ) NIP.
II
Tiba di Pada tanggal Kepala
: : :
( ………………………. ) NIP.
III
Tiba di Pada tanggal Kepala
Tiba di Pada tanggal Kepala
: : :
VI
VII
Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada tanggal
Berangkat Ke Pada tanggal Kepala
: : : :
( ………………………. ) NIP.
: : :
( ………………………. ) NIP.
V
: : : :
( ………………………. ) NIP.
( ………………………. ) NIP.
IV
Berangkat Ke Pada tanggal Kepala
Berangkat Ke Pada tanggal Kepala
: : : :
( ………………………. ) NIP.
: :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan / Dinas
Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
( ………………………. ) NIP.
( ………………………. ) NIP.
Catatan Lain-lain
PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara/Derah, apabila Negara/Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
27
LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR : 29 TAHUN 2015 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
PEMERINTAHAN
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor Tanggal
: :
No.
PERINCIAN BIAYA
JUMLAH
1.
Uang Harian ( …….. hari x Rp. …x…..org) Rp.
2.
Biaya Penginapan / Biaya Penginapan 30%
3.
Biaya Transport - Tiket - Airport Tax
: Rp. Rp.
4.
Biaya Transport Lokal
5.
Biaya Refresentasi : (Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II) ............hari x Rp. ............. Sewa Kenderaan dalam Kota (Pejabat Negara) ............hari x Rp. .............
6.
KETERANGAN
Rp.
JUMLAH
Rp.
Rp. Rp.
Terbilang : Puruk Cahu, ……………………… Telah dibayar sejumlah : Rp. ………………
Telah menerima uang sebesar : Rp. …………………
Bendahara,
Yang menerima,
( …………………….. ) NIP. …………………
( …………………….. ) NIP. ………………… PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang / lebih
: : :
Rp. Rp. Rp. Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk*
( …………………….. ) NIP. …………………
* Sekretaris Daerah untuk lingkup Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD untuk Unit Kerja masing-masing BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE 28
