BUPATI MURUITG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAII PERATURAIT BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR
8
TAHT'IT 2()15
TENTANG
BIAYA PEITUNJANG PTIYY-ELENGGARAAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN I(AITAK KANAIT SUTASTA KABUPATEN MURIING RAYA DEIYGAIV RAIIMAT TT'HAIY YANG MAHA ESA
BUPATI IIURUITG RAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya Cerdas khususnya Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta,
maka diperlukan biaya penur{ang
penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta untuk
memberi peluang pendidikan yang lebih merata pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan telah mengalokasikan dana untuk belanja Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman KanakKanak Swasta;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Murung Raya tentang Biaya
Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman KanakKanak Swasta Kabupaten Murung Raya.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 9L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
1O.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraErn Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1.O Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
ll.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 0 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
2Of
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 20 1 1 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 20ll Nomor 111); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor O4 Tahun
2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2OO8 Nomor 6O); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor O6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor O4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2Ot4 Nomor 141, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2Ol4 Nomor 1O);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATIIRAIY BITPATI TEITTANG BIAYA PEITUNJAIYG PEITTELEN(X}ARAAN PENDIDIKAN JENJAITG TAIiIAN KANAK-I(ANAK StrIASTA KABUPATTIT MURUNG RAYA.
2.
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten hrlang Pisau, Kabupaten Mumng Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418O);
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 17
Nomor 42861;
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara
4. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43Ol); 5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan:L Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tanrrbalran Lembaran Negara Nomor 5657); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa96l; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 71, Tambahan L,embahan Negara Republik Indonesia Nomor 5a10 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
BAB I XETEI{TUAIT I'MI'M
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. 3. 4.
Bupati adalah Bupati Murung Raya. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
Biaya Penunjang Penyenggaraan Pendidikan adalah pendanaan bagi satuan
pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta yang tersebar di 10 Kecamatan sebagai pelaksanaan prograrn mencerdaskan masyarakat sedini mungkin pada usia emas pra Sekolah Dasar di Kabupaten Murung Raya.
5. Satuan Kerja Pangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, kmbaga Teknis Daerah dan Kecamatan selanjutnya di sebut SKPD. BAB II MAKSUD DAIT TUJUAN Pasal 2 (1)
T\rjuan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk meringankan kebutuhan biaya operasional Taman Kanak-Kanak di jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai pelaksanaan program mencerdaskan masyarakat sedini mungkin pada usia emas pra Sekolah Dasar di Kabupaten Murung Raya.
(21
Maksud Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan diberikan dalam rangka meringankan beban Operasional Tarnan Kanak-Kanak Swasta khusus untuk belanja Alat Tulis Kantor dan Penggandaan.
(3)
Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada peningkatan mutu pendidikan. BAB
III
KOORDIITAT1OR BIAYA PEIYI'NJAIYG PENYELENGGARAAN PEIYDIDIKAIT
Pasal 3 (1)
(21
SKPD Bidang Pendidikan di tetapkan sebagai koordinator pelaksana Program Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Murung Raya. SKPD Bidang Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan Program secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
BAB TV ACUAN PENGGUNAAN BIAYA PEITUNJANG PEITTELEI{*M PENDIDIKAN (1)
Penggunaan Biaya Penunjang Penyelenggara€rn Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta di Kabupaten Murung Raya mengacu pada panduan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. t2l Penetapan Sekolah Penerima dan besarnya biaya penunjang pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 1p1 Januari 2OLs G RAYA
BI'PATI
Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal L2 Januari 2015 RAYA,
15-
H.SIBU
2015 NOMOR L96
UTItrPIRAIT PERATURAN BUPATI KABUPATEIT MURUNG RAYA
NOMOR : 8TAHUN2015 TAITGGAL
z
12 JANUARI 2015
TEITTAITG BIAYA PENUNJAITG PEIYYELENGGARAAN PEITDIDIKAN JENJAITG TAIUAN KANAK.KANAK SIf,ASTA DI NABUPATEIT MURUITG RAYA. PAITDUAN PELIII{SANAAN
BIAYA PENUITJAITG PEIVreLEITGGARAAN PEITDIDIKAAIY JENJANG TATUAN rAIfArr-KANAK ITK) SWASTA DI I(ABUPATEN UURUITG RAYA
BAB I PEITDAIIULUAIV
A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal I ayat 74 menyatakan Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan
untuk membenhrk pertumbuhan dan
perkemb€rngan
jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Taman Kanak-Kanak Swasta adalah jenjang pendidikan formal pertama yang pada saat anak memasuki usia 4-6 tahun, sampai memasuki pendidikan dasar. Menurut Peraturan nomor 27 tahun L99O, tentang pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.
Salah satu indikator perkembangan Taman Kanak-Kanak Swasta di Kabupaten Murung Raya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 74,5Oo/o dengan jumlah 1 (Satu) Taman Kanak-Kanak Swasta Negeri dan 156 Taman Kanak-Kanak Swasta pada tahun 2OI4, Operasionalnya dibiayai dari iuran yang sangat kecil dari orang tua siswa oleh karena itu sejak 2OLO Satuan Kerja Perangkat Daerah membantu khusus untuk Taman Kanak-Kanak Swasta unhrk membiayai Operasional terutama untuk belanja alat tulis kantor dan penggandaan. Alokasinya tergantung dana yang tersedia pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.
B. Pengertian Biaya Penuqiang Penyeleaggaraen Pendidikan (BP3| BP3 adalah program pemerintah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan
namanya Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan ditujukan untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non personil bagi jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai pelaksanaan program pendidikan usia prasekolah yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan tingkat penalaran anak didik serta perkembangan selanjutnya. C. Tujuan Biaya PenunJang Penyelenggaraan Pendidtkan (BP3f Secara umum program Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk meringankan beban operasional non personal pada Satuan Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). D. Sasaran Program dan Besar BiaYa Sasaran program Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta yang tersebar di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Mumng Raya yang telah memiliki lzin Operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.
Besaran dana yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta sama.
Jumlah dana Biaya Penunjang Penyelenggaraall Pendidikan yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta adalah
:
Alokasi
/ Tahun
lYo.
Komponen BelanJa
Jumlah TK
1
Alat Tulis Kantor (ATK)
160
2.400.ooo.ooo
2
Fotocopy/Penggandaan
160
421.OOO.OOO
Total Jumlah
2.821.(XX),(XX)
E. trIahu Penyduran Dana Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu - Periode Januari - Maret - Periode April - Juni
-
Periode Juli - SePtember Periode Oktober - Desember
:
Pada tahun anggarzrn 2015, dana Biaya Penunjang Penyelenggaraan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta akan diberikan selama yaitu 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, Triwulan I dan II tahun anggafan 2015 tahun ajaran 2ot4l2o15 dan Triwulan III dan IV tahun anggar€m 2OLS tahun Earzu:2015l20L6'
BAB
II
IMPLIMENTASI BIAYA PEIYUITJAIYG PTIYYELTIGGARAAN PENDIDIKAIT Ketentuan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta penerima Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai
berikut: 1. Semua Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta yang
2.
3.
telah memiliki Izin Operasional; Memiliki Nomor Rekening atas nama Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta bukan atas nama pribadi pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) cabang Puruk Cahu, yang dilaporkan ke Satuan Keg'a Perangkat Daerah Bidang Pendidikan; Semua penerima Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus mengikuti Panduan yang telah ditetapkan;
BAB III ORGANISASI PEL/\KSANA
Organisasi pelaksana Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan meliputi : 1. Tim Pelaksana pada Sahran Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, yang terdiri dari : a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris T\rgas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Satuan Kerja Perang!
2. Tim Pelaksana pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta terdiri dari : a. Penanggung Jawab b. Bendahara
T\rgas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta adalah : a. Wqjib memiliki dal menyimpa.n lzin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta;
b.
Membuka rekening atas nama Satuan Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak Swasta (bukan atas nama pribadi) pada Bank
Pembangunan Kalteng (BPK) cabang Puruk Cahu; c. Mengelola dana Biaya Penunjang Penyelenggara Pendidikan secara bertanggung jawab dan transparan; d. Melaporkan pelaksanaan Biaya Penunjang Penyelenggaraan pendidikan kepada Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pendidikan.
BUPATI
q$l&rss*(ltsa / r.{,s ffffg#{ s{**$i}4tAt*r#*iE'"s*&}l
,"s@s,,ffi
l&*W4,{,l${n}$s f$
i.'f"!;i'*fi &(
lilS
:iEryW}&$ ilrh*t:tiqA t,,tjs{ir.r.E$
:il;$g{,;r'l 1:*'S(6
$*iT$,{t &'4YA
IITG
RAYA,
