PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 33 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI BURU,
Menimbang :
a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Peredaran serta Pemberian izin Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjualan langsung untuk di minum di tempat merupakan kewenangan Bupati; b. bahwa pengaturan menyangkut pengawasan peredaran minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha minuman beralkohol di Kabupaten Buru: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3961); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
5.
6.
7.
8.
9.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Daerah adalah Kabupaten Buru; Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; Bupati adalah Bupati Buru; Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru; Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran dengan ethanol;
7.
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia; Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk perdagangan; Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah tertentu; Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan; Penjual Langsung Untuk Diminum adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat; Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat (SIUP-MB) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C; BAB II GOLONGAN DAN STANDAR MUTU Pasal 2
(1)
Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (lima perseratus). c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
(2)
Minuman beralkohol golongan B dan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(3)
Jenis atau produk minuman beralkohol sesuai golongan dan standar mutu akan diatur lebih lanjut dengan keputusan. BAB III PERIZINAN Pasal 3
(1) (2)
Setiap penjual dan pengecer yang mengadakan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol di daerah terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati. Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjual dan pengecer wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati BAB IV PENGEDARAN DAN PENYIMPANAN Pasal 4
(1)
Pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C dalam daerah hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
(2)
(3)
Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan atau produk impor untuk konsumsi dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. Nama Produk; b. Kadar alkohol; c. Daftar bahan yang digunakan; d. Berat bersih atau isi bersih; e. Nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol; f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; g. Pencantuman tulisan “ Minuman Beralkohol” dan h. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum” Pasal 5
(1)
(2)
(3)
Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan ini dilarang diedarkan atau dijual di dalam daerah. Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat, lokasi seperti : a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; b. tepat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman. Pengecer Minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan warga Negara asing yang telah dewasa. Pasal 6
(1) (2) (3)
(4)
Pengecer minuman beralkohol wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain. Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penyimpanan. Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang. Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pengawasan. BAB V PENGAWASAN Pasal 7
(1).
Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :
(2)
a. Penjual, pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C, serta penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan; b. Tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C. Pengendalian dalam rangka pengawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait. Pelaporan Pasal 8
(1)
Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam daerah wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Bupati dengan tembusan kepada : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Kesehatan;
(2)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
(3)
- Triwulan I
:
1 Januari sampai dengan 31 Maret
- Triwulan II
:
1 April sampai dengan 30 Juni
- triwulan III
:
1 Juli sampai dengan 30 September
- Triwulan IV
:
1 Oktober sampai dengan 31 Desember
Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB VI SANKSI Pasal 9
(1)
Penjual dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pejabat penerbit SIUP MB/ Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat penerbit SIUP MB atau atau pejabat ditunjuk.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 (1)
(2)
Pengedar yang melanggar pasal 3,4, dan 8 tidak melakdanakan kewajiban sehingga merugikan masyarakat, diancam Pidana kurungan paling lambat 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000 000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 11 (1) (2)
(3)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Pengawasan Daerah. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengawasan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Pengawasan Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengawasan Daerah. d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengawasan Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hal pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengawasan Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Pengawasan Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pengawasan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.
Disahkan di Namlea pada tanggal 15 Nopember 2008 BUPATI BURU,
M. HUSNIE HENTIHU Diundangkan di Namlea pada tanggal 15 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,
JUHANA SOEDRADJAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2008 NOMOR 33
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOME 33 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKAHOL I. PENJELASAN UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintan Daeran Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah tentang pengawasan peredaran serta pemberian izin minuman beralkahol kepada pengecer dan penjualan langsung untuk diminum ditempat. Disebut minum ditempat adalah Perusahaan, Pengedar, Pengecer, yang melakukan penjualan untuk diminum ditempat, termasuk Hotel, Restouran dan Bar termaksud Pub dan Klab Malam. Dalam rangka mengatur dan melukukan pengawasan minuman beralkahol diperlukan adanya penataan, pendataan pemasukan dan pegeluaran minuman beralkahol golongan A,B, dan C di gudang terpisa dengan barang lain. Perusahaan, Pengedar, Pengecer untuk melalukan penjualan minuman beralkahol di Kabupaten Buru terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 (1) Yang di maksuk Kemasan adalah Bungkusan plastik yang dideri lebel oleh Dinas Perindustrian dan Perdanganan Kabupaten Buru. (2) Lebel adalah Stiker atau Cap yang dileluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdanganan Kabupaten Buru. (3) Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 (1) Yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkahol (SIUP MB) adalah Bupati (2) Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 33
