PEMERIKSAAN PERKARACERAI TALAK DAN CERAI GUGATDI PERADILAN AGAMA Asnaini Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
Rochmatun Panitera Pengganti (PP) Peradilan Agama Bengkulu. Abstract:Investigation The Case of Divorced By Talak And Sued Divorce In The Religious Courts. In judicial proceedings in the Religious Courts shall apply the provisions of the law courts in the event the General Court inter alia contained in HIR (Herziene Indonesisch Reglement) for Java and Madura, R.Bg (Rechts Reglement voor de buitengewesten) for outside Java and Madura, Book IV of the evidence and the expiration BW (Burgerlijk Wetboek), Rv (Reglement op de Rechtsvodering), Law No. 20 of 1947 on the Judiciary Deuteronomy in Java and Madura and so on, unless it has been specifically regulated in Law No. 7 of 1989 as amended by Act No. 3 of 2006 and Act No. 50 of 2009 on the Religious Courts as well as the provisions of the Islamic Law Compilation. Keywords: investigation, talak, sued divorced, imprisonment, and syiqaq Abstrak: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama. Proses beracara pada peradilan di lingkungan Peradilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum antara lain termuat dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) untuk Jawa dan Madura, R.Bg (Rechts Reglement voor de Buitengewesten) untuk luar Jawa dan Madura, Buku IV tentang pembuktian dan Daluwarsa BW (Burgerlijk Wetboek), Rv (Reglement op de Rechtsvodering), Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan sebagainya, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuanketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: pemeriksaan, talak, cerai gugat, pidana penjara, dan syiqaq
Buitengewesten)untuk
A. Pendahuluan Ketentuan
dan
Madura, Buku IV tentang pembuktian dan
pemeriksaan perkara perdata di lingkungan
Daluwarsa BW (Burgerlijk Wetboek), Rv
Peradilan Agama mengacu pada ketentuan-
(Reglement
ketentuan hukum acara yang berlaku pada
Undang-undang Nomor 20 tahun 1947
peradilan dalam lingkungan Peradilan
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan
Umum
Madura dan sebagainya.
undang-undang.
acara
Jawa
dalam
kecuali
dan
luar
ditentukan
lain
oleh
op
de
Rechtsvodering),1
Ketentuan-ketentuan
mengenai hukum acara pada peradilan 1
dalam lingkungan Peradilan Umum antara lain
termuat
dalam
HIR
(Herziene
Indonesisch Reglement) untuk Jawa dan Madura, R.Bg (Rechts Reglement voor de
Meskipun saat ini Rv sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena Rv memuat beberapa ketentuan tentang perubahan gugatan, pencabutan gugatan, dan intervensi (vrijwafing, voeging dan tussenkomst), maka untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum) berkenaan dengan beberapa hal tersebut, Rv masih dipakai terbatas pada hal-hal tersebut.
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 Mengacu pada ketentuan tersebut,
didasarkan
atas
syiqaq,2
alasan
maka proses beracara pada peradilan di
Kewenangan
Majelis
lingkungan
senantiasa
memberikan
Peradilan
Agama
harus
Hakim
(6) untuk
nasihat
menerapkan ketentuan-ketentuan dimaksud
(mendamaikan kepada para pihak pada tiap
di atas, kecuali telah diatur secara khusus
tahap
dalam Undang-undang Nomor 7 tahun
sebelum perkara tersebut diputus.
1989 sebagaimana telah diubah dengan
persidangan
perkara
perceraian
Dari beberapa ketentuan khusus
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
tersebut,
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang pemeriksaan perkara cerai talak,
tentang Peradilan Agama serta ketentuan-
cerai gugat, pemeriksaan atas alasan
ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.
mendapat pidana penjara dan pemeriksaan
Beberapa hal yang diatur secara khusus
dalam
ketentuan
tulisan
ini
akan
membahas
atas alasan syiqaq pada Pengadilan Agama.
perundang-
undangan tersebut di atas adalah : (1)
B. Perkara Cerai Talak
Persidangan perceraian dilakukan dalam
Cerai talak adalah salah satu bentuk
sidang tertutup untuk umum, (2) Gugatan
cara yang dibenarkan hukum Islam untuk
cerai diajukan kepada Pengadilan yang
memutuskan akad nikah antara suami
mewilayahi tempat tinggal isteri (baik
isteri. Cerai talak sendiri didefinisikan:
isteri berkedudukan sebagai Penggugat
“melepaskan ikatan perkawinan dengan
atau sebagai Termohon dalam perkara
mengucapkan secara sukarela ucapan
cerai talak) kecuali isteri nusyuz, (3)
talak kepada isterinya, dengan kata-kata
Kebolehan mengajukan gugatan cerai atau
yang jelas/sharih ataupun dengan kata-
permohonan izin untuk mengikrarkan talak
kata sindiran/kinayah.3
bersama-sama
dengan
gugatan
soal
Hukum Islam memberi hak dan
penguasaan anak, nafkah anak, nafkah
kewenangan yang tak terbatas bagi suami
isteri, dan harta bersama suami isteri, (4)
untuk
Ketentuan mengenai perceraian dengan
lembaga
menceraikan
isterinya
talak.Kemudian
hak
melalui dan
alasan salah satu pihak melakukan zina 2
Syiqaq adalah perselisihan tajam yang terjadi secara terus menerus antara suami isteri dan telah atau dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Dalam pengertian sederhana, syiqaq adalah pecahnya rumah tangga antara suami dan isteri yang menyebabkan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.Dalam bahasa hukum, syiqaq dapat disamakan pengertiannya dengan istilah broken marriage, marriage breakdown, atau onheelbare tweespalt. 3 Shodiq, H. Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama, (Jakarta : CV. Sienttarama), h. 358.
(li’an), (5) Keharusan untuk mendengar keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga/atau orang-orang dekat dari para pihak dalam perkara perceraian yang
45
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. kewenangan mentalak dapat dipergunakan
1975. Sejak berlakunya Undang-undang
suami tanpa mengenal tempat dan waktu.
dan
Dan apa yang menjadi alasan bagi suami
kebolehan
untuk mentalak isteri, tergantung kepada
dibatasi dengan berbagai syarat yang
penilaian subyektif suami, karena tidak ada
disesuaikan
suatu
menilai
Islam. Tata cara penggunaan talak mesti
yang
melalui campur tangan pengadilan yang
berlangsung selama ini dalam kehidupan
memberi kewenangan untuk menilai dan
masyarakat
Islam
mempertimbangkan apakah dasar alasan
dikalangan
masyarakat
badan
resmi
objektivitasnya.
yang
Hal
itulah
Indonesia, terutama awam.
Bahwa
peraturan
suami
tersebut,
lembaga
talak
dengan
untuk
penggunaan diatur
ketentuan
mentalak
isteri
dan
hukum
dapat
kebolehan mentalak isteri bukan untuk
dibenarkan menurut hukum dan moral
dihamburkan, tetapi mesti dipergunakan
Islam. Maka sejak berlakunya UU Nomor :
secara proporsional dan hati-hati sekali
1 Tahun 1974, tidak dibenarkan talak di
secara
luar pengadilan. Talak yang seperti itu
terbatas
dan
eksepsional..Hammudah menjelaskan4
talak
Abd.Al-Ati
“talak
liar”.Banyak
putusan
semacam
pengadilan yang berkenaan dengan itu.
perceraian sederhana yang bisa dirujuk
Salah satu diantaranya putusan Mahkamah
atau
divorce.Pada
Agung tanggal 22 Oktober 1979 No. 04
menyatakan
K/AG/1979 yang menegaskan “ sejak
ketidaksenangan dan kekesalan suami
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP
semata.Bukan
No. 9 Tahun 1975 perceraian yang
simple
dasarnya
adalah
dianggap
revocable
hanya
sekedar
untuk
perkawinan.Tapi
mengakhiri
dalam
kehidupan
dilakukan
oleh
masyarakat, talak telah dijadikan secara
dilakukan
di
efektif
setempat.5Dari putusan di atas, urusan
untuk
perkawinan.Sudah penyelewengan dibiarkan
memecahkan barang
tersebut
berlanjut
tidak demi
suami
(talak)
Pengadilan
harus Agama
tentu
talak tidak lagi semata-mata “urusan
bisa
pribadi” atau private affair suami.Urusan
untuk
tersebut
dicampuri
dan
menjadi
menertibkan dan mensejahterakan keluarga
kewenangan Pengadilan Agama untuk
masyarakat Islam Indonesia.
memberi
“izin”
atau
tidak
suami
Langkah penertiban itulah salah
mengucapkan “ikrar talak”. Permasalahan
satu yang diamanatkan UU Nomor 1
ruang lingkup tata cara pemberian izin
Tahun 1974 dan PP Nomor : 9 Tahun
ikrar talak itulah yang hendak kita kaji
4
5
Hammudah Abd. Al-Ati, Keluarga Muslim, Alih Bahasa Ansyari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu), h. 297.
Mahkamah Agung RI, Putusan-putuan Masalah Perkawinan, Proyek Yurisprudensi, hlm. 139.
46
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 berpedoman kepada ketentuan yang diatur
permohonan kepada Pengadilan
dalam pasal 65 sampai pasal 72 UU nomor
Agama untuk mengadakan sidang
7 Tahun 1989yang telah diubah dengan
guna penyaksian ikrar talak.7
UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50
b. Permohonan
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
tersebut
di
atas
memuat :
Permohonan cerai talak di atur
1) Nama,
umur
dan
tempat
dalam pasal 66-72 UU Nomor 7 tahun
kediaman
1989, pasal 14-18 PP Noomor 9 Tahun
suami dan Termohon yaitu
1975, bab XVI pasal 113-148 Kompilasi
isteri.
Hukum
Islam,
sebagai
hukum
acara
Pemohon
yaitu
2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.8
khusus. Adapun tata cara penyelesaian permohonan cerai talak diatur sebagai
c. Untuk melakukan perceraian harus
berikut :
ada cukup alasan bahwa antara
1.
Perceraian hanya dapat dilakukan di
suami isetri tidak akan hidup
muka sidang.
rukun lagi sebagai suami isteri.9
a. Perceraian hanya dapat dilakukan
3.
Kewenangan
Pengadilan
di depan sidang Pengadilan Agama
Agama
setelah
a. Permohonan cerai talak diajukan
Pengadilan
yang
bersangkutan berusaha dan tidak
ke
berhasil mendamaikan kedua belah
wilayah
pihak.
6
Pengadilan
tempat
b. Permohonan cerai talak, meskipun
Agama
hukumnya kediaman
yang
meliputi Termohon
(isteri), kecuali dalam hal:
memakai istilah permohonan tetapi
2.
relatif
1) Termohon
dengan
sengaja
harus diproses sebagai perkara
meninggalkan
contentius, karena di dalamnya
kediaman
mengandung unsur sengketa serta
bersama tanpa izin Pemohon,
untuk melindungi hak-hak isteri
maka permohonan cerai talak
dalam mencari upaya hukum.
diajukan ke Pengadilan Agama
Surat permohonan cerai talak
yang
tempat ditentukan
di tempat tinggal Pemohon.
a. Seorang suami yang beragama Islam (melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan
7
Lihat pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 8 Lihat pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 9 Lihat pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
menceraikan isterinya mengajukan 6
Lihat pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
47
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. 2) Termohon bertempat kediaman di
luar
negeri,
permohonan
diajukan
a. Permohonan
maka
anak, nafkah anak, nafkah isteri
ke
dan harta bersama suami isteri dapat
tinggal Pemohon.
dengan permohonan cerai talak
dan
Termohon
negeri,
maka
diajukan
ataupun
bersama-sama
sesudah
ikrar
talak
diucapkan.13
bertempat kediaman di luar permohonan
b. Kumulasi perkara ini merupakan
diajukan ke Pengadilan Agama
ketentuan khusus. Kumulasi dapat
yang
hukumnya
diterima apabila : (1) Diajukan
meliputi tempat perkawinan
bersama-sama dengan permohonan
mereka
cerai talak (dimuat dalam surat
daerah
dilangsungkan
Pengadilan
Agama
atau
Jakarta
permohonan);
Pusat.10
Kepaniteraan
Disertai
gugatan
diajukan sebagai rekonpensi dan
sebagai
memenuhi syarat rekonpensi.
perkara contensius dan dicatat dalam
(2)
alasannya masing-masing (3) Atau
b. Permohonan cerai talak diproses di
register
induk
Dalam
perkara
berkuasa
gugatan. Pemeriksaan
dapat permohonan
cerai
hal
untuk
apakah
a. Pemeriksaan
ini
menimbang,
penggabungan diterima
sekaligus
Hakim
tersebut
dan
diputus
bersama-sama
talak dilakukan oleh Majelis Hakim
permohonan
selambat-lambatnya 30 hari setelah
memisahkannya
berkas atau surat permohonan cerai
perkara agar diajukan setelah ikrar
talak didaftarkan di Kepaniteraan.11
talak diucapkan.
b. Pemeriksaan sidang demikian
dilakukan
tertutup
untuk
pula
dalam
cerai
talak, dari
atau pokok
6. Upaya perdamaian
umum,
a. Upaya perdamaian dalam perkara
pemeriksaan
perceraian harus dilakukan lebih
terhadap saksi-saksi.12 5.
penguasaan
Pengadilan Agama di tempat
3) Pemohon
4.
soal
sungguh-sungguh daripada perkara
Kumulasi Perkara
perdata pada umumnya, apalagi jika mereka telah mempunyai anak. b. Tata cara perdamaian diatur :
10
Lihat pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 11 Lihat pasal 68 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 12 Lihat pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya.
13
Lihat pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
48
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 1) Dalam sidang pertama, Hakim
diucapkan
wajib berusaha mendamaikan suami
isteri
yang
sidang
terbuka untuk umum.
akan
7. Biaya perkara
bercerai.14 2) Dalam
dalamm
Biaya perkara dalam perkara ini sidang
perdamaian,
dibebankan
kepada
Pemohon.16Jika
suami-isteri harus hadir secara
dalam perkara ini ada rekonpensi atau
pribadi, kecuali salah satu pihak
disertai
bertempat
bersama, biaya perkara dapat dibagi dua
negeri,
kediaman dan
di
tidak
luar dapat
dengan
pembagian
harta
(dipikul bersama).
menghadap secara pribadi dapat
8. Sidang penyaksian ikrar talak
diwakili oleh kuasanya yang
Setelah putusan mempunyai kekuatan
secara khusus dikuasakan untuk
hukum
itu.15
menetapkan hari sidang penyaksian
3) Pembuktian
dalam
perceraian.Hukum
tetap,
ikrar talak dalam suatu penetapan,
pembuktian
dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya
secara khusus dengan melihat
tersebut.17
rinci
alasan-alasan
Pengadilan
untuk
menghadiri
sidang
C. Perkara Cerai Gugat
perceraian itu sendiri. 4) Putusan.
Agama
perkara
dalam perkara perceraian diatur
secara
Pengadilan
Secara garis besar hukum Islam Agama
membagi perceraian kepada dua golongan
setelah memeriksa permohonan
besar yaitu talak dan fasakh.Talak adalah
cerai talak dan berkesimpulan
perceraian yang timbul dari tindakan suami
bahwa: (1) Suami mempunyai
untuk melepaskan ikatan dengan lafadz
alasan
untuk
talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh
(2)
adalah melepas ikatan perkawinan antara
Alasan atau alasan-alasan cerai
suami isteri yang biasanya dilakukan oleh
telah terbukti; (3) Kedua belah
isteri.
yang
melakukan
pihak
perceraian;
lagi
Dari dua golongan perceraian ini,
didamaikan, maka Pengadilan
Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip
menetapkan bahwa permohonan
oleh Djamil Latief, membuat klasifikasi
tersebut
tidak
cukup
mungkin
dikabulkan.
Putusan 16
Lihat pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 17 Tata cara pemanggilan dilakukan sesuai ketentuan pasal 390 HIR/pasal 718 R.Bg (lihat bab. III bagian H angka I tentang aturan umum pemanggilan pihak-pihak.
14
Lihat pasal 31 (1) PP. No. 9 Tahun 1975, pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 15 Lihat pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
49
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. perceraian sebagai berikut, (1) Talak yang
Dalam pasal 38 Undang-undang
terjadi dengan keputusan hakim yaitu li’an,
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
perceraian dengan sebab aib suami seperti
disebutkan bahwa “putusnya perkawinan
impoten dan perceraian dengan sebab
dapat terjadi karena salah satu pihak
suami menolak masuk Islam, (2)Talak
meninggal dunia, karena perceraian dan
yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu
karena
talak biasa yakni talak yang diucapkan
pengadilan.”Kemudian dalam pasal 39
suami baik sharih maupun kinayah dan
ayat
‘ila, (3) fasakh yang terjadi dengan
melaksanakan perceraian harus cukup
keputusan hakim yaitu dengan sebab
alasan yaitu antara suami isteri tidak akan
perkawinannya
atau
hidup sebagai suami isteri.” Ketentuan ini
perempuan yang masih dibawah umur dan
dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39
perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali
ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan
yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh
pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang
dengan sebab salah satu pihak dalam
mana disebutkan bahwa alasan yang dapat
keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas
dipergunakan
kawin dari mahar mitsil dan salah satu
perceraian adalah:
anak
laki-laki
pihak menolak masuk Islam, (4) fasakh
adanya
(2)
ditentukan
putusan
bahwa
untuk
“untuk
melaksanakan
a. Salah satu pihak berbuat zina atau
yang terjadi tanpa adanya putusan hakim,
pemabuk,
yaitu fasakh dengan sebab merdekanya
sebagainya yangsukar disembuhkan
isteri, ada hubungan semenda antara suami
b. Salah satu pihak meninggalkan
isteri dan nikahnya fasid sejak semula.18
pemadat
dan
lain
pihak yang lain dan tanpa alasan
Secara umum pengertian dari cerai
yang sah atau karena hal lain diluar
gugat yaitu isteri menggugat suaminya
kemauannya.
untuk bercerai melalui pengadilan, yang
c. Salah
satu
pihak
mendapat
kemudian pihak pengadilan mengabulkan
hukuman penjara 5 tahun atau
gugatan
hukuman yang lebih berat setelah
hubungan
dimaksud penggugat
sehingga (isteri)
putus dengan
perkawinan berlangsung.
tergugat (suami).19
d. Salah
satu
pihak
melakukan
kekejaman atau penganiyaan berat
1. Alasan MengajukanCerai Gugat
yang membahayakan pihak lain.
18
Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta: al-Hikmah & DITBINBAPERA,.No 52 Th XII, 2001), h. 12 19 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), h. 906
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan
atau
menyebabkan
50
penyakit
yang
tidak
dapat
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 menjalankan kewajibannya sebagai
cerai.Terkait
suami isteri.
pendaftaran
f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi
perselisihan
dengan
biaya
permohonan
gugatan
sampai kepada biaya transportasi
dan
maupun
jasa
bantuan
pertengkaran dan tidak ada harapan
advokat/pengacara
yang
akan
akan hidup rukun lagi dalam rumah
mendampingi pihak yang berperan
tangga.
dari pengadilan.
Alasan perceraian ini adalah sama
b. Meminta
seperti yang tersebut dalam pasal
beberapa
orang
116
Sekalipun
seorang
Kompilasi Hukum Islam dengan
memantapkan
penambahan dua ayat yaitu: (a)
mengajukan
suami melanggar taklik talak dan
gugatan perceraian, namun tidak ada
(b) peralihan agama atau murtad
salahnya bila meminta pendapat dari
yang
sejumlah orang terdekat, paling tidak
menyebabkan
ketidak
rukunan
terjadinya
dalam
rumah
dari terdekat sudah
niatnya
untuk
permohonan
atau
untuk memperkuat alasan perceraian.
tangga.[3]
c. Menentukan perlu/tidaknya kuasa
2. ProsedurCerai Gugat a. Proses
Pertimbangan
pemantapan
menyediakan
dana
dan
Bagaimanapun merupakan membutuhkan
niat,
hukum
atau
Keberadaan
kuasa
pengacara
harus
pengacara hukum
atau
dipertimbangkan
waktu.
secara matang. Tidak saja terkait
perceraian
dengan dana yang harus disiapkan
keputusan pemikiran
yang
untuk
serius,
membayar
pendampingnya,
jasa
namun
juga
kedewasaan bertindak serta niat yang
mengingat efektifitas penggunaan
kuat untuk menjalaninya mau tidak
jasa
mau perceraian akan melahirkan
keberadaan kuasa hukum sangat
sejumlah dampak yang serius, baik
membantu
secara
perkara.
psikologis,
yuridis
dan
lainnya. Namun juga kepada anak dan
keturunannya.
Untuk
hukum.
Maka
hal
kelancaran
d. Mengajukan
surat
ini,
proses
pemberitahuan
itu
atas surat permohonan perceraian
kemantapan niat harus dibutuhkan
Bila semua sudah disiapkan, dan niat
pula tentang penyediaan dana, untuk
untuk
mengajukan permohonan gugatan
perceraian 51
mengajukan sudah
mantap,
gugatan maka
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. selanjutnya
menyusun
gugatan
tergugat;(3)Dalam hal penggugat dan
permohonan
perceraian,
dimulai
tergugat bertempat kediaman di luar
dengan
kronologis
perkawinan,
negeri,
maka
alasan yang menyebabkan (posita),
kepada
pengadilan
disertai atas permohonan putusan
hukumnya
yang
mereka
akan
diperoleh
nantinya
gugatan
diajukan
yang
meliputi
daerah
perkawinan
dilangsungkan
atau
(petitum) kemudian diajukan ke
Pengadilan
Pengadilan Agama tempat pemohon
pusat.20 Mengenai alasan perceraian
berdomisili/ bermukim.
dan alat bukti untuk mengajukan
e. Melakukan proses sidang perceraian. Proses
sidang
dilakukan,
Agama
ke
gugatan diatur dalam pasal 74, 75,
perceraian
bisa
dan 76 UUPA dan pasal 133, 134
gugatan
atau
dan 135 KHI.
bila
permohonan cerai sudah didaftarkan
Pasal 74 UUPA :
dan
Apabila
deregister
Pengadilan
oleh
yang
mengadilinya.
Jakarta
Panitera berwenang
Kemudian
gugatan
perceraian
didasarkan atas alasan salah satu
Ketua
pihak mendapat pidana penjara,
Pengadilan terkait, akan menunjuk
maka
Majelis Hakim yang bertugas untuk
putusan
perceraian,
sebagai
menyidangkan
bukti
penggugat
cukup
kasus
tersebut.
untuk
memperoleh
Sekaligus menentukan jadwal sidang
menyampaikan salinan putusan
pertama dari gugatan tersebut.
pengadilan
Ketentuan
Pasal
UUPA:(1)Gugatan
73
yang
perceraian
disertai
yang
berwenang
memutuskan
perkara
keterangan
yang
diajukan oleh isteri atau kuasanya
menyatakan bahwa putusan itu
kepada
telah
pengadilan
yang
daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman
memperoleh
kekuatan
hukum tetap.
penggugat,
kecuali
apabila
penggugat
dengan
sengaja
tempat
kediaman
izin
tergugat;
didasarkan atas alasan bahwa
bertempat
tergugat mendapat cacat badan
kediaman di luar negeri gugatan
atau penyakit dengan akibat
meninggalkan bersama (2)Dalam
perceraian
tanpa
penggugat
diajukan
Pasal 75 UUPA : Apabila
kepada
20
tempat
perceraian
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.301-302.
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
gugatan
kediaman 52
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 tidak
dapat
menjalankan
a. Menerima
kewajiban sebagai suami, maka hakim
dapat
nafkah
yang
ditanggung suami
memerintahkan
b. Menentukan
hal-hal
tergugat untuk memeriksakan
perlu
untuk
diri kepada dokter.
pemeliharaan
yang
menjamin dan
pendidikan anak Pasal 76 UUPA :
c. Menentukan perlu
hal-hal
untuk
yang
menjamin
Pengadilan setelah mendengar
terpeliharanya barang-barang
keterangan saksi tentang sifat
yang menjadi hak bersama
persengketaan
suami
suami isteri atau barang-
isteri dapat mengangkat seorang
barang yang menjadi hak
atau lebih dari keluarga masing-
suami atau barang-barang
masing pihak ataupun orang lain
yang menjadi hak isteri.21
antara
untuk menjadi hakam.
Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum
Pasal 77 UUPA :
adanya
putusan
pengadilan
mengenai
gugatan perceraian itu.Namun bila terjadi Selama berlangsungnya gugatan
perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan
perceraian,
permohonan
perceraian baru berdasarkan alasan yang
penggugat atau tergugat atau
ada dan telah diketahui oleh penggugat
berdasarkan
sebelum
bahaya
atas
pertimbangan
tercapai.
Upaya
mungkin
damai dimaksud, memungkinkan terjadi,
ditimbulkan, pengadilan dapat
mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum
mengizinkan
pemeriksaan
tersebut
yang
perdamaian
suami
isteri
tidak
tinggal
untuk
perkara,
namun
dapat
diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya
dalam satu rumah.
bila
tidak
tercapai
perdamaian,
pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.22
Pasal 78 UUPA :
Mengenai
pelaksanaan
sidang
Selama berlangsungnya gugatan
pemeriksaan gugatan penggugat dimulai
perceraian
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari)
atas
permohonan
penggugat, pengadilan dapat:
setelah
berkas 21
atau
Ibid., h. 303-304. Ibid., h. 304.
22
53
surat
gugatan
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. perceraian didaftarkan di kepaniteraan.Hal
penting kepada lancarnya pemeriksaan
itu diatur dalam pasal 80 ayat (1) UUPA:
perkara di persidangan. Hal ini diuraikan
(1)Pemeriksaan
dalam pasal 142 KHI :
gugatan
dilakukan
oleh
perceraian Hakim
(1) Pada sidang pemeriksaan gugatan
selambat-lambatnya 30 hari setelah
perceraian, suami isteri datang sendiri
berkas
atau mewakilkan kepada kuasanya
atau
didaftarkan
Majelis
gugatan
di
perceraian
kepaniteraan.
hal
suami
atau
halnya pasal 80 ayat (2) dan (3) hanya
mewakilkan,
untuk
kepentingan
menjelaskan
pemeriksaan
teknis
Lain
(2) Dalam
untuk
hakim
menghindarkan ketidakhadiran pihak-
memerintahkan
pihak yang berperkara baik penggugat
untuk
maupun tergugat.
Sesudah
(2) Dalam
penetapan
waktu
sidang
isteri
yang
dapat
bersangkutan
hadir
sendiri.
perkara
diputuskan
dalam
perceraian sidang
terbuka
gugatan perceraian, perlu diperhatikan
untuk umum, maka salinan putusan
tenggang waktu pemanggilan dan
dikirim kepada pihak-pihak terkait.
diterimanya panggilan tersebut oleh
Karena itu pasal 147 KHI menjelaskan
penggugat maupun tergugat atau kuasa
sebagai
mereka
perceraian
(3) Apabila
tergugat
berada
dalam
berikut: itu
panitera
“Setelah
perkara
diputuskan,
maka
Pengadilan
Agama
keadaan seperti dalam pasal 116 huruf
menyampaikan salinan surat putusan
b,
gugatan
tersebut kepada suami isteri atau
sekurang-
kuasanya dengan menarik kutipan
kurangnya 6 (enam) bulan terhitung
Akta Nikah dari masing-masing yang
sejak
bersangkutan.
sidang
perceraian
pemeriksaan diterapkan
dimasukkannya
perceraian
pada
gugatan kepaniteraan
Selain salinan putusan dikirim kepada
pengadilan agama.
suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA:
Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan
secara
(1) Panitera pengadilan atau pejabat
tertutup,
pengadilan
yang
ditunjuk
putusan pengadilan mengenai gugatan
berkewajiban selambat-lambatnya
dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka
30 (tiga puluh) hari mengirimkan
untuk umum.Perceraian dianggap terjadi,
satu
beserta segala akibat hukum tetap.Karena
pengadilan yang telah memperoleh
itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara
kekuatan
atau
bermaterai
wakil/kuasanya
menjadi
faktor 54
helai
salinan
hukum
putusan
tetap,
kepada
tanpa
pegawai
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 pencatat nikah yang wilayahnya meliputi
tempat
(5) Lain halnya, bila terjadi kelalaian
kediaman
pengiriman
salinan
putusan
penggugat dan tergugat, untuk
sebagaimana
mendaftarkan putusan perceraian
dalam pasal 84 menjadi tanggung
dalam
jawab panitera yang bersangkutan
sebuah
daftar
yang
disediakan untuk itu.
atau
pejabat
yang
dimaksud
pengadilan
yang
(2) Apabila perceraian dilakukan di
ditunjuk, apabila yang demikian
wilayah yang berbeda dengan
itu mengakibatkan kerugian bagi
wilayah pegawai pencatat nikah
bekas
tempat
keduanya. Karena itu amat penting
perkawinan
dalam
ayat
(1)
dimaksud yang
telah
suami
pengiriman
atau
isteri
atau
salinan
putusan
Sebab
akan
memperoleh kekuatan hukum tetap
dimaksud.
tanpa bermaterai dikirimkan pula
mendatangkan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di
berbagai
tempat perkawinan dilangsungkan
membutuhkannya.
kerugian pihak
dari yang
dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut pada bagian pinggir daftar
3. Perbedaan cerai gugat dengan khulu’
catatan perkawinan. (3) Apabila
Kompilasi
Hukum
Islam
perkawinan
membedakan cerai gugat dengan khulu’.
dilangsungkan di luar negeri, maka
Namun demikian ia mempunyai kesamaan
satu
dan
helai
sebagaimana
salinan
perbedaan
di
antara
keduanya.
dimaksud
Persamaannya adalah keinginan untuk
dalam ayat (1) disampaikan pula
bercerai datangnya dari pihak isteri. Lain
kepada Pegawai Pencatat Nikah di
halnya perbedaannya, yaitu cerai gugat
tempat didaftarkannya perkawinan
tidak selamanya membayar uang iwadh
mereka di Indonesia
(uang
(4) Panitera
yang
putusan
tebusan)
menjadi
dasar
akan
berkewajiban
terjadinya khulu’ uang iwad (uang tebusan)
memberikan akta cerai sebagai
menjadi dasar akan terjadinya khulu’ atau
surat bukti cerai kepada para pihak
perceraian.23
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
4. Akibat
terhitung setelah putusan yang
Gugat
PerceraianKarena
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. 23
Ibid., h. 307
55
Cerai
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. Akibat perceraian karena cerai
e. Bilamana
terjadi
gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi
mengenai
hadanah
hukum Islam:
anak,
Pengadilan
a. Anak yang belum mumayyiz berhak
memberikan
perselisihan dan
nafkah Agama
putusannya
mendapatkan hadhanah dari ibunya,
berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan
kecuali bila ibunya telah meninggal
(d);
dunia, maka kedudukanya diganti
f. Pengadilan
oleh:1)Wanita-wanita dalam garis
mengingat
lurus ke atas dari ibu;2)Ayah;
menetapkan jumlah biaya untuk
3)Wanita-wanita dalam garis lurus
pemeliharaan dan pendidikan anak-
ke
anak yang tidak turut padanya.24
atas
dari
perempuan
ayah;4)Saudara
dari
anak
sedarah
menurut
sedarah
menurut
kemampuan
dengan ayahnya
D. Pemeriksaan Atas Alasan Mendapat garis
Pidana Penjara
samping dari ibu;6)Wanita-wanita kerabat
pula
yang
bersangkutan;5)Wanita-wanita kerabat
dapat
Ada beberapa alasan yang dapat
garis
dipergunakan sebagai gugatan perceraian.
samping dari ayah.
Diantaranya, salah satu pihak mendapat
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak
hukuman pidana penjara 5 tahun atau
memilih untuk mendapat hadhanah
lebih. Sehubungan dengan alasan ini, pasal
dari ayah atau ibunya
74 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur lebih
c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat
menjamin
lanjut tata cara pemeriksaan pengadilan
keselamatan
apabila berhadapan dengan kasus perkara
jasmani dan rohani anak, meskipun
perceraian
biaya nafkah dan hadanah telah
sebenarnya, apa yang diatur dalam pasal
dicukupi, maka atas permintaan
74 hanya pengulangan kembali pasal 23 PP
kerabat
No. 9 Tahun 1975.
yang
bersangkutan
yang
seperti
itu.
Padahal
pengadilan dapat memindahkan hak
Adapun tata cara pemeriksaan yang
hadanah kepada kerabat lain yang
ditentukan dalam pasal 23 PP No. 9 Tahun
mempunyai hak hadanah pula;
1975 jo. Pasal 74 UU No. 7 tahun 1989,
d. Suatu biaya hadanah dan nafkah
semakin
mudah
dan
sederhana
anak menjadi tanggungan ayah
penerapannya, karena pasal itu sendiri
menurut kemampuannya, sekurang-
sudah
menentukan
”salinan”
putusan
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri
24
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 287-288.
sendiri (21 tahun). 56
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 pidana
yang
dianggap
bersangkutan
langsung
antara
kekuatan
mungkin disebabkan karena isteri nusyuz
menentukan”
atau mungkin juga atau mungkin juga
mempunyai
pembuktian
”yang
(beslissende
bewijskracht)
atau
suami
isteri,
perselisihan
ini
karena suami berbuat kejam dan aniaya isterinya.26
mempunyai kekuatan pembuktian ”yang
kepada
memaksa”
bewijskracht).
Sabiq27 mengategorikan perceraian karena
Bukankah dalam pasal dimaksud terdapat
syiqaq ini sebagai perceraian karena
kalimat
”untuk
dharar atau membahayakan. Lebih lanjut
mendapatkan putusan perceraian sebagai
beliau mengemukakan bahwa Imam Malik
bukti penggugat cukup menyampaikan
dan Ahmad berpendapat sekiranya isteri
salinan putusan pengadilan yang memutus
mendapat perlakuan kasar dari suaminya,
perkara
maka
(dwingende
yang
disertai
berbunyi
:
keterangan
yang
ia
dapat ke
Sedangkan
mengajukan hadapan
Sayid
gugatan
menyatakan bahwa putusan itu telah
perceraian
hakim
agar
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”
perkawinannya diputus karena perceraian.
Dari penegasan tersebut, salinan putusan
Adapun bentuk dharar menurut
pidana dalam perkara perceraian yang
Imam Malik dan Ahmad adalah suami
didasarkan atas alasan mendapat hukuman
suka
penjara 5 tahun, telah ditentukan undang-
menyakiti badan jasmani isterinya dan
undang sendiri sebagai alat bukti yang sah,
memaksa isterinya itu untuk berbuat
dan nilai kekuatan pembuktian.
mungkar. Di kalangan Mazhab Syafi’iyah
memukul,
suka
mencaci,
suka
Perceraian karena alasan tersebut,
seperti yang dikemukakan oleh Zakariya
maka sebagai bukti untuk mengajukan
al-Anshari,28bahwa syiqaq itu tidak lain
cerainya cukup dengan menyampaikan
adalah perselisihan antara suami isteri, dan
salinan putusandari Pengadilan Negeri
perselisihan ini sangat memuncak serta
yang menghukum suami atau isteri dengan
dikhawatirkan
hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih
apabila perkawinan itu diteruskan.
terjadi
kemudharatan
berat dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.25 E. Pemeriksaan Atas Alasan Syiqaq
26
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir AlManar, juz III (Beirut Libanon : Darul Ma’ritah, tt), h. 77. 27 Sayid Sabiq, Fiqhussunnah, juz III (Beirut Libanon : Darul Kitabi al-Araby, 1977), h. 248. 28 Zakariya al-Anshari, Fathul Wahhab, juz II, (Kairo Mesir : Mustafa Babil Halabi, 1925), h. 65.
Di antara alasan perceraian yang diajukan oleh isteri adalah syiqaq. Menurut Rasyid Ridha,syiqaq adalah perselisihan 25
Lihat pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 74 UU Nomor 7 Tahun 1989.
57
Asnaini & Rochmatun: Pemeriksaan Perkara Cerai Talak .. Menurut Yahya Harahap29apa yang
syiqaq
dianggap
rumit
dan
lama
dikatakan syiqaq telah dirumuskan dalam
penyelesaiannya
pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989
dikesampingkan oleh para praktisi hukum
dimana dikemukakan bahwa syiqaq adalah
dalam penyelesaiannya dan dialihkan pada
perselisihan yang tajam dan terus menerus
alasan yang lain, meskipun para ahli fikih
antara suami dan isteri. Sumber hukum
yang mewajibkan pemeriksaan perkara
syiqaq adalah al-Qur’an surat an-Nisa’
syiqaq sebagaimana ketentuan yang telah
ayat
ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an
(35)
yang
merupakan
langkah
cenderung
surat an-Nisa’ ayat 35.30
sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami dalam keluarga dan masalah nusyuznya isteri.
F. Kesimpulan
Dari rangkaian pengertian tentang
Talak
adalah
perceraian
yang
syiqaq yang telah dikemukakan di atas,
dilakukan dan diucapkan oleh suami
masih ada perbedaan pendapat di antara
terhadap isterinya di depan persidangan
para praktisi hukum tentang syiqaq ini.
Pengadilan setelah Pengadilan memberi
Hal-hal
dipermasalahkan
izin kepada suami (Pemohon).Talak yang
berkisar tentang rumusan dan penjelasan
diucapkan di luar persidangan Pengadilan
pasal 76 ayat (1), pasal 39 ayat (2) huruf f
merupakan talak liar, keabsahannya secara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
hukum tidak sah karena dianggap tidak
Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975
pernah terjadi perceraian.
yang
masih
apakah sudah memenuhi pengertian yang
Cerai gugat yaitu isteri menggugat
terkandung dalam surat an-Nisa’ ayat 35
suaminya
dan pendapat para Fuqaha tentang syiqaq
pengadilan,
ini.
pengadilan Para praktisi hukum juga masih
bebeda
pendapat
pemeriksaan
syiqaq,
tentang terutama
prosedur tentang
untuk yang
bercerai
melalui
kemudian
mengabulkan
pihak gugatan
dimaksud
sehingga
putus
penggugat
(isteri)
dengan
tergugat
dengan
alasan
(suami).Perceraian
hubungan
kedudukan saksi-saksidan pengangkatan
mendapat pidana penjara lima tahun, maka
hakam serta siapa yang memutus cerai
sebagai bukti untuk mengajukan cerainya
karena alasan syiqaq ini, hakim atau
cukup
hakam
oleh
putusan dari Pengadilan Negeri yang
hakim.Sementara ini, karena prosedur
menghukum suami atau isteri dengan
yang
ditunjuk
29
dengan
30
Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita jaminan (Conservatoir Beslag), (Bandung : Balai Pustaka, 1990), h. 265.
menyampaikan
salinan
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. IV, h. 386.
58
MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015 hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih Shodiq, H. Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama,Jakarta : CV. Sienttarama.
berat dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
Yahya
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademika Presindo, 1992.
Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Bandung : Balai Pustaka, 1990z.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
Zakariya al-Anshari, Fathul Wahhab, juz II, Kairo Mesir : Mustafa Babil Halabi, 1925.
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir AlManar, juz III Beirut Libanon : Darul Ma’ritah, t.t.
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
Mahkamah Agung RI, Putusan-putuan Masalah Perkawinan, Proyek Yurisprudensi, t.th.
Hammudah Abd. Al-Ati, Keluarga Muslim, Alih Bahasa Ansyari Thayib, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
Sayid Sabiq, Fiqhussunnah, juz III Beirut Libanon : Darul Kitabi al-Araby, 1977.
59
