Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli
Nomor : W2-15/146 /OT.01.2/II/2012 Tanggal: Pebruari 2012
Tentang Pedoman dan Program Kerja Pengadilan Agama Gunungsitoli tahun 2012
A. BIDANG TEHNIS YUSTISIAL PROSES PERSIDANGAN A. Kuasa Hukum - Advokat yang beracara pada Pengadilan Agama harus menunjukan kartu identitas
yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
B. Penetapan Hari Sidang
- Apabila dalam surat gugatan pihak Penggugat mengajukan sita atas objek gugatan maka permohonan tersebut harus dijawab sekaligus dengan PHS dengan salah satu dari empat alternatif sbb:
1. Mengabulkan permohonan sita dengan disertai penetapan hari sidang 2. Menolak permohonan sita dengan menetapkan hari sidang.
3. Menangguhkan permohonan sita disertai penetapan hari sidang. 4. Mengabulkan sita dengan menangguhkan penetapan hari sidang. C. Relaas Panggilan -
Biaya panggilan tidak perlu dicantumkan pada relaas, baik relaas panggilan maupun relaas pemberitahuan isi putusan.
D. Panggilan Delegasi
1. Pengadilan Agama se-Sumatera Utara agar membuat menu “Bantuan Panggilan” pada website masing-masing.
2. Relaas panggilan yang dikirim melalui fax, dapat dijadikan sebagaidasar untuk menyidangkan perkara dengan catatan relaas aslinya tetapdikirimkan dan untuk sidang pembacaan putusan harus ada relaas aslinya.
E. Pemeriksaan Saksi -
Dalam pemeriksaan saksi, hakim tidak memberikan kesempatan kepadapara pihak untuk menanggapi keterangan saksi, tetapi para pihak dapat mengajukan pertanyaan melalui majelis hakim.
F. Berita Acara Sidang -
Dalam
Berita
Acara
Persidangan
tidak
mencantumkan
kata
“Bismillahirrahmanirrahim” karena di dalam Pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 hanya disebut putusan yang harus ada kata “Bismillahirrahmanirrahim”.
G. Pencabutan Banding -
Setiap pencabutan perkara banding harus ada persetujuan dariTerbanding.
H. Penetapan Ikrar Talak -
Penetapan Ikrar Talak tidak dibubuhi meterai.
I. Akta cerai. -
Akta Cerai tidak dibubuhi meterai dan foto.
B. BIDANG PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
Peningkatan Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama diupayakan
minimal 90 % pada setiap akhir tahun dengan langkah langkah sebagai berikut : - Meningkatkan frekwensi persidangan. - Mengefektifkan upaya mediasi.
- Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab hakim serta paniterapengganti dengan pembebanan berkas secara seimbang danproporsional.
- Mewajibkan penggunaan sistem administrasi perkara (SIADPA) dalam proses penyelesaian perkara. - Putusan ketika dibacakan telah diketik rapi. - Mengefektifkan
pelaksanaan
Standard
Operating
Prosedur
(SOP)
dalam
penanganan perkara.
- Surat permohonan panggilan/pemberitahuan melalui PengadilanAgama lain agar disampaikan melalui faximile atau email dan tembusannya disampaikan ke PTA yang mewilayahi Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- Pengiriman biaya mohon bantuan ke wilayah lain dimungkinkan melalui rekening bank. 2. Minutasi berkas perkara.
Minutasi berkas perkara diselesaikan paling lambat 10 hari sejak perkara diputus dengan langkah-langkah sebagai berikut :
-
Menyediakan instrumen monitoring terhadap perkara putus yang akan diminutasi.
-
Mengefektifkan evaluasi setiap bulan untuk menindak lanjuti berkas perkara yang belum diminutasi.
3. Peningkatan publikasi putusan. Peningkatan publikasi putusan pada website paling lambat 7 hari sejak perkara diputus dengan langkah-langkah sebagai berikut : -
Menyediakan instrumen monitoring terhadap data publikasi putusan.
-
Menganonimisasi dan mempublikasikan putusan dibawah tanggung jawab Majelis.
-
Memberikan
beban
tanggung
jawab
kepada
panitera
muda
hukum
untukmengarsipkan soft copy putusan yang telah dianonimisasi sebagai dokumen elektronik. -
Melaporkan publikasi putusan kepada pimpinan setiap bulan
4. Upload Direktori putusan dan dokumentasi elektronik
Untuk mengefektifkan upload putusan pada direktori putusan yang dimohonkan
banding, kasasi, dan PK perlu ditentukan langkah-langkah sebagai berikut :
-
Memberi tanggung jawab kepada panitera muda hukum/petugas meja III agar mengupload putusan pada direktori putusan.
-
Menghimpun seluruh soft copy putusan untuk dijadikan dokumen elektronik.
Melaporkan upload direktori putusan dalam dokumen elektronik putusan kepada pimpinan setiap bulan.
5. Laporan SMS Gateway
Mengefektifkan pengiriman laporan keuangan perkara melalui SMS Gateway dan
upload secara online melalui website Badilag yang dikerjakan oleh Panitera Muda Hukum.
6. Pemberkasan perkara banding dan kasasi.
Dalam pemberkasan perkara banding, kasasi dan PK agar mematuhi
ketentuan SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik.
7. Justice for all
Untuk memudahkan masyarakat mendapat akses di Pengadilan Agama
Gunungsitoli perlu melakukan: -
Meningkatkan pelayanan perkara prodeo.
Melaksanakan sidang keliling baik dengan biaya DIPA maupun dengan cara kerjasama dengan instansi lain.
-
Mengoptimalkan penggunaan biaya prodeo yang tidak terserap untuk dialihkan menjadi kegiatan sidang keliling.
8. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
Untuk mengefektifkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) perlu
diadakan kegiatan sebagai berikut: -
Melaksanakan bintek kepada para operator
Melakukan penginputan data pegawai dan mewajibkan setiap pegawai untuk mengecek kebenaran data serta memberitahukan kepada operator.
9. SAKPA dan SIMAK BMN
Untuk meningkatkan keakuratan data laporan keuangan perlu dilakukan hal-hal
sebagai berikut: -
Melaksanakan bintek kepada para operator
-
Melakukan penginputan data dan rekonsiliasi antara SAKPA dan SIMAK BMN setiap bulan
-
Meningkatkan koordinasi di bawah tanggung jawab Unit Akuntansi Wilayah Kuasa Pengguna Barang (UAWKPB)
10.
Pelaksanaan Anggaran.
Untuk meningkatkan ketertiban pelaksanaan anggaran perlu dilakukan hal hal
sebagai berikut : -
Membuat rencana penggunaan anggaran (RPA) dengan prinsip tranparan dengan sasaran yang benar dan mendukung tugas pokok dan fungsi.
-
Membuat laporan pelaksanaan anggaran kepada atasan secara tepat waktu.
Melakukan rekonsiliasi dan melaporkan kepada KPPN serta Korwil setiap bulan .
11. Keprotokoleran. Untuk ketertiban dan keteraturan didalam melaksanakan kegiatan yang bersifat
keprotokoleran dan kehumasan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: -
Melaksanakan koordinasi bila ada kunjungan kedinasan dari pimpinan MA ke daerah antara pimpinan PA dengan PTA, empat lingkungan serta instansi lainnya.
-
Kunjungan kedinasan pejabat dilingkungan Ditjen Badilag menjadi tanggung
jawab PTA, berkoordinasi dengan pimpinan PA terdekat untuk menjemput dan mengantar ke Bandara serta tidak diperkenankan dilakukan oleh Hakim/Pegawai PA tanpa ada pendelegasian. -
Memberikan kenyamanan bagi para tamu PA yang menggunakan mobil pribadi agar dapat turun dan naik di lobby teras.
-
Menunjuk security untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kantor serta tamu-tamu yang datang.
-
Menyusun pedoman keprotokoleran untuk lingkungan Pengadilan Agama Gunungsitoli.
12. Pelayanan Publik a. Meja Informasi -
Menyediakan sarana meja informasi (meja, kursi, computer, register,formulir, brosur, telphon, tv media centre, struktur, dll.
-
Melaksanakan pelatihan petugas meja informasi.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas meja informasi.
b. Pengelolaan website -
Melengkapi menu informasi dalam website sesuai dengan standar nasional. Meningkatkan update data.
Membentuk tim pengelola website.
Memberikan perhatian dan penghargaan kepada operator ;
c. Kehumasan; -
Menunjuk petugas humas dan menetapkan job description.
-
Meningkatkan fungsi tugas kehumasan.
-
Menyampaikan informasi penting dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan dilaksanakan oleh petugas humas.
d. SIADPA/SIADPTA/SIADPA PLUS -
Menerbitkan SK Tim SIADPA/PLUS/SIADPTA
-
Mengefektifkan pemanfaatan SIADPA/PLUS/SIADPTA dalam penyelesaian perkara paling lambat bulan Juli 2012
-
Melaksanakan pelatihan bagi administrator, Ketua, Wakil Ketua,Pansek paling lambat awal Maret 2012
-
Membuat uraian tugas/job description administrator dan operator
-
Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan fungsi SIADPA/PLUS/SIADPTA
-
Melengkapi sarana dan prasarana SIADPA/PLUS/SIADPTA paling lambat akhir Maret 2012
13. Pengawasan -
Memberdayakan Hakim pengawas bidang untuk melakukanpengawasan rutin setiap bulan dan melaporkan kepada atasan setiap bulan.
-
Menindaklanjuti hasil pengawasan Hakim pengawas bidang dibawah koordinasi wakil ketua
-
Melaporkan hasil pengawasan dan tindaklanjutnya sekali tiga bulan ke PTA Medan
-
Melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim tinggi pengawas daerah pada bulan April dan Nopember 2012
-
Meningkatkan kualitas kemampuan SDM hakim pengawas bidang
14. Penanganan Pengaduan -
Menunjuk Panitera Muda Hukum sebagai petugas penerima pengaduan
-
Menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangan baik di PA maupun PTA
-
Melaporkan dan merekomendasikan atas hasil tindaklanjut pengaduan
C. BIDANG ORGANISASI NON DINAS
a. IKATAN HAKIM INDONESIA ( IKAHI ) -
Mendukung pelaksanaan program kerja IKAHI Daerah Sumatera Utara.
Mengaktifkan kegiatan IKAHI Pengadilan Agama Se Sumatera Utara dalam upaya peningkatan SDM dalam hal kajian hokum IT pengawasan dan Pedoman perilaku Hakim diwilayah Korwil masingmasing.
-
Memfungsikan anggota IKAHI daerah yang berasal dari PTA Medan untuk pembinaan kepada anggota IKAHI Cabang Pengadilan Agama se Sumatera Utara .
-
Mengupayakan dan mengusulkan agar setiap anggota IKAHI Cabang PTA Medan dan IKAHI cabang PA se Sumatera Utara memiliki kartu anggota IKAHI dari pengurus IKAHI pusat.
-
Mengupayakan agar setiap anggota IKAHI PTA dan PA se Sumatera Utara menjadi peserta dana sosial Hakim, dan memperoleh kartu anggota.
-
Mendukung hasil kesepakatan Pengurus IKAHI Daerah tentang uang duka bagi Hakim sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)
-
Mengupayakan bantuan hukum (advokasi) bagi hakim dan keluarganya yang tersangkut dengan hukum;
b. IKATAN PANITERA/ SEKRETARIS PERADILAN INDONESIA (IPASPI) -
Melaksanakan program kerja IPASPI pusat sebagaimana mestinya.
-
Mengaktifkan kegiatan IPASPI dan menerbitkan Kartu Anggota IPASPI
-
Mengaktifkan iuran anggota masing masing cabang sesuaikesepakatan guna untuk menunjang kegiatan IPASPI yang telah diprogramkan
-
Mengupayakan bantuan hukum ( advokasi) bagi seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan keluarganya yang tersangkut dengan hukum,
c. PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN ( PTWP ) -
Mendukung program kerja PTWP daerah Sumatera Utara;
-
Melaksanakan pembinaan secara berkala oleh pengurus PTWP Daerah kepada anggota PTWP Cabang Pengadilan Agama Se Sumatera Utara;
-
Mengadakan turnament perorangan untuk memperkuat tim PTWP Pengadilan Agama t.ahun 2012.
-
Melaksanakan turnamen tenis PTWP. Daerah Sumatera Utara pada bulan Juni 2012 di Tebing Tinggi;
-
Mempersiapkan Team PTWP Daerah Sumatera Utara untuk mengikuti Turnamen
PTWP Nasional tahun 2012, dengan melakukan latihan latihan yang efektif dan pertandingan uji coba baik diwilayah Sumatera Utara maupun wilayah lainnya. -
Memanfaatkan lapangan tenis Persatuan Tenis Warga Peradilan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan.
-
Mengaktifkan iuran anggota PTWP Daerah PTA Medan dan sumbangan lain sesuai program kerja Persatuan Tenis Warga Peradilan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara.
-
Melengkapi susunan Pengurus PTWP Daerah PTA Medan.
d. BAPOR -
Mengefektifkan kegiatan BAPOR di PTA Medan dan setiap Pengadilan Agama se Sumatera Utara.
-
Menentukan olah raga yang diminati selain olah raga tenis dan melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya.
-
Mengadakan iuran untuk BAPOR sesuai ketentuan Pengadilan Agama masingmasing.
e. KOPERASI -
Meningkatkan usaha koperasi Pengadilan Tinggi Agama Medan dan masing-
masing Pengadilan Agama Se Sumatera Utara yang dapat mensejahterakan anggota. -
Membuka unit-unit usaha baru yang layak dan menguntungkan ;
f. KORPRI -
Meningkatkan peran serta anggota KORPRI dalam mendukung program kerja
masing masing unit kerja termasuk program kerja organisasi non dinas yang telah ditetapkan. g. DHARMA YUKTI KARINI -
Mendukung kegiatan-kegiatan Dharmayukti Karini dan Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama
h. DANA SANTUNAN HAKIM DAN PEGAWAI -
Mengefektifkan dana santunan hakim sebesar Rp.15.000 dan pegawai sebesar Rp.10.000 setiap orang setiap bulan.
-
Menetapkan pemberian santunan kepada hakim yang meninggal dunia, kepada
keluarganya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan bagi pegawai yang meninggal dunia kepada keluarganya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -
Menetapkan memberikan santunan kepada hakim yang pindah tugas dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dan yang pensiun sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan kepada pegawai sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa hakim atau pegawai tersebut telah bertugas dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara
minimal selama 18 bulan dan telah ikut aktif membayar iuran santuanan hakim dan pegawai tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Medan setiap bulan. i. UNIT PENGELOLA ZAKAT -
Membentuk organisasi UPZ bagi pengadilan agama yang belum memiliki UPZ.
-
Meningkatkan kegiatan dan aktifitas UPZ di setiap Pengadilan Agama Se Sumatera Utara.
-
Mendistribusikan zakat sebesar 25% oleh UPZ dan 75% dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk disalurkan kepada yang berhak ;
LAIN-LAIN ;
a. Penyeragaman Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara.
b. Mensukseskan program Justice Award 2012 dan sekaligus menyusun buku Pintar
Administrasi Perkara dan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama, Buku “Robohnya Surau Kami” (Berbagai Catatan Di balik Tragedi Rumah Tangga di Sumatera Utara), Buku Yurisprudensi Putusan PA dan PTA tahun 2011, Buku Hak-hak Perempuan dalam Perceraian, Blue Print PTA Medan dan PA se Sumatera Utara,
Finalisasi dan cetak buku refleksi 7 tahun Satu Atap Peradilan Agama di bawah MARI. News Letter/ Kliping Koran 2011 (Dinamika PA se Sumatera Utara).
c. Melengkapi koleksi Museum Rumah Keadilan;
d. Melaksanakan Study Banding ke Negara –Negara Asean dengan Swadana;
e. Menyusun Buku Pedoman Pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan. f. Melanjutkan kegiatan menyantuni Anak Yatim dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara.
g. Menganjurkan kepada warga Pengadilan Agama untuk melaksanakan Donor Darah kepada PMI setempat.
h. Menganjurkan pelaksanaan kegiatan qurban di Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara.
