BUDAYA HUKUM BIAS GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK

BUDAYA HUKUM BIAS GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK Ahmad Jalaludin (Dosen STAIN Pekalongan)

Abstract: This study depart from the reality of the attitude religious court judges in handling divorce cases. The judges attitude of gender biased is represented in the language used in court, mediation, proving even the divorce judgment of divorce cases. Factors affecting the attitude among others: educational background, culture of patriarchy, the social and family environment and gender biased laws. The gender-biased of behavior, rather than a culture of law in the Religious Court Judge, that perpetuate gender inequality in the lawless, especially in the case of divorce divorce Keywords: gender biased, divorce, legal culture and judge Abstrak: Kajian ini beranjak dari realitas sikap gender hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai talak. Sikap bias gender tersebut terepresentasi dalam bahasa yang digunakan dalam persidangan, dalam mediasi, pembuktian bahkan dalam putusan perkara cerai talak. Faktor yang mempengaruhi sikap tersebut antara lain: latar belakang pendidikan, kultur patriarkhi, lingkungan sosial dan keluarga dan aturan hukum yang bias gender. Sikap bias gender hakim Pengadilan Agama tersebut, alih-alih menjadi budaya hukum di lingkungan Hakim Pengadilan Agama, sehingga melanggengkan ketidakadilan gender dalam berhukum, khususnya dalam perkara cerai talak. Kata Kunci: Bias gender, cerai talak, budaya hukum dan hakim dari sisi sosiologis bahkan psikologis juga

PENDAHULUAN Pengadilan

Agama

merupakan

berbeda, karena perkara tersebut melibat-

lembaga Peradilan yang didominasi oleh

kan pola relasi suami-isteri yang secara

perkara perceraian. Hal tersebut dibuktikan

sosiologis sangat dipengaruhi oleh kultur

dengan jumlah Perkara Perceraian (cerai

patriarkhi yang notabene bias gender.

talak dan cerai gugat) di Pengadilan

Alih-alih,

Agama, setiap tahunnya meningkat rata-

menempatkan perempuan (isteri) sebagai

rata 10 % dibandingkan dengan Perkara

objek dalam persidangan, sehingga tidak

lainnya

memiliki posisi tawar yang setara dengan

(news.detik.com/.../340-ribuan-

kondisi

tersebut

cenderung

pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak

laki-laki

Di akses tanggal 22 Februari 2014).

dihasilkan pun cenderung melukai rasa

Perkara

berbeda

keadilan bagi perempuan (istri). Artinya,

dengan perkara lainnnya, tidak hanya dari

budaya hukum hakim yang masih bias

sisi jumlah perkara yang masuk, namun

gender

perceraian

memang

(suami),

dalam

dan

putusan

menyelesaikan

Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama… (Ahmad Jalaludin)

yang

perkara | 197

perceraian, khususnya cerai talak, akan

perkara cerai talak dan representasi budaya

melemahkan posisi tawar isteri sebagai

hukum bias gender dalam menyelesaiakan

termohon.

perkara cerai talak.

Fakta budaya

yang

hukum

menunjukan bias

gender

adanya dalam

menangani perkara cerai talak, ditunjukan

PEMBAHASAN A.

Budaya Hukum

dalam beberapa hal, antara lain: pertama,

Berbincang mengenai budaya hukum

dalam persidangan. Hakim menggunakan

tidak lepas dari pemikiran Lawrence M.

Bahasa yang menyudutkan pihak isteri

Friedman yang salah satunya ada dalam

(termohon). Hal ini biasanya terjadi dalam

buku The Legal System: A Social Sciences

perkara cerai talah dengan alasan Nuzus;

Perspective. Friedman memperkenalkan

kedua, dalam mediasi. Misalnya, sidang

konsep budaya hukum (legal culture)

Mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan

untuk mempertegas pandangan sebelum-

Pemohon di wakili oleh Kuasa Hukumnya

nya bahwa hukum yang paling baik

dan mediasi telah dinyatakan gagal oleh

dipahami dan digambarkan secara sistemik

hakim mediator, padahal Termohon (isteri)

di mana hukum merupakan salah satu dari

masih menginginkan untuk diberi kesem-

unsur-unsur lain yang satu sama lain

patan bertemu dengan Pemohon dalam

berfungsi secara fungsional. Lebih lanjut

sidang mediasi ini, akan tetapi ditolak oleh

menurut Friedman, budaya hukum dapat

Hakim Mediator, dengan alasan yang tidak

diartikan sebagai sikap manusia terhadap

jelas; ketiga, dalil-dalil yang diajukan oleh

hukum dan sistem hukum, kepercayaan,

Termohon tentang pemenuhan nafkah lahir

nilai serta harapannya (Lawrence M.

yang jarang diberikan oleh Pemohon

Friedman, edisi 4 No 1 (1969):82).

selama pernikahan, dan adanya anak yang

Sebagaimana dikutip Hein Wangania,

lahir dalam pernikahan tersebut tidak men-

Friedman

jadi pertimbangan hakim dalam membuat

hukum menjadi budaya hukum internal

putusan, sehingga amar putusan sama

dan eksternal. Budaya hukum internal

sekali tidak menyebutkan mengenai nafkah

merupakan budaya hukum dari warga

lampau dan nafkah anak.

masyarakat yang melaksanakan tugas-

juga

membedakan

budaya

Berangkat dari pemikiran dan fakta

tugas hukum secara khusus, seperti polisi,

tersebut maka, manjadi penting dan relefan

jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya

untuk dikaji mengenai faktor penyebab

hokum

bias

eksternal

merupakan

budaya

hakim

hukum masyarakat pada umumnya (Hein

pengadilan Agama dalam menyelesaikan

Wangania, Jakarta: 2012 :3). Blankenburg

budaya

198 |

hukum

gender

MUWAZAH, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015

juga mengemukakan bahwa budaya hukum

substance),

merupakan keseluruhan sikap, kepercaya-

structure), dan unsur budaya hukum (legal

an, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan

culture) (Ahmad Ali, 2002: 9).

struktur

hukum

(legal

hukum (Erhard Blankenburg, 1984): 22).

Struktur adalah kerangka, bagian

Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai

yang memberi semacam bentuk dan

sub-budaya yang bertalian dengan peng-

batasan

hargaan dan sikap tindak manusia terhadap

menyangkut

hukum sebagai realitas sosial (Tb. Ronny

penegakan

Rachman Nitibaskara, 2006: 32).

kepengacaraan, kejaksaan dan peradilan.

terhadap

keseluruhan,

struktur hukum

jadi

institusi-institusi

seperti

kepolisian,

Konsep budaya hukum, meletakan

Struktur hukum bagaikan foto diam yang

hukum dalam suatu realitas masyarakat,

menghentikan gerak ( a kind of still

sehingga kajiannya tidak lagi dogmatik

photograph, which freezes the action).

melainkan

karena

Subtansi adalah aturan, norma dan pola

“meneropong” bekerjanya hukum dalam

perilaku nyata manusia yang berada dalam

masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena

sistem itu. Subtansi juga berarti produk

itu, perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun

yang dihasilkan oleh orang yang berada di

ide-ide

dalam sistem hukum tersebut, mencakup

yuridis

yang

peraturan

empiris,

terkandung

hukum

di

dalam

merupakan

suatu

tidak

saja

aturan

dalam law

books

sendiri,

melainkan juga living law. Sedangkan

melainkan mempunyai hubungan timbal

budaya hukum adalah sikap manusia

balik

masyarakat.

terhadap hukum dan sistem kepercayaan,

Keterlibatan manusia di dalam perumusan

nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan

dan pelaksanaan hukum memperlihatkan

kata lain kultur hukum adalah suasana

adanya hubungan antara hukum dan

pikiran sosial dan kekuatan sosial yang

budaya, sehingga keadilan dan ketidak-

menentukan bagaimana hukum digunakan,

adilan dalam hukum dipengaruhi oleh

dihindari atau disalahgunakan. Analogi

budaya hukum..Budaya hukum inilah yang

yang tepat untuk mengambarkan ketiga

menentukan

unsur

kegiatan

yang

yang

tidak

erat

berdiri

dengan

sikap,

ide,

nilai-nilai

sistem

hukum

adalah

sebagai

diibaratkan

mesin,

seseorang terhadap hukum di masyarakat.

berikut;

Pada dasarnya budaya hukum merupakan

subtansi adalah apa yang dikerjakan dan

salah satu elemen dari sistem hukum yang

dihasilkan oleh mesin itu dan kultur

diperkenalkan

hukum adalah apa saja atau siapa saja yang

oleh

Lawrence

M.

struktur

Friedman, di mana sistem hukum itu

memutuskan

terdiri dari unsur substansi hukum (legal

digunakan.

bagaimana


mesin

itu

| 199

Secara lebih riil konteks putusan

sebelumnya. Dengan demikian, produk

hukum hakim, maka unsur substansi

hukum yangdisebut terakhir merupakan

hukum dimaksudkan sebagai pengkate-

hasil

gorian tindakan salah dan benar. Secara

mengakamodasi kekuatan-kekuatan sosial,

kronologis, putusan hukum hakim meru-

kekuatan-kekuatan hukum yang hidup

pakan hasil dari proses dinamis panjang

dalam masyarakat, dan hukum formal

sebelumnya, yaitu proses interaksional

terkait itu sendiri itulah yang akan

fungsional antar-subunsur dalam unsur

menghasilkan outcome berupa ketertiban

struktur hukum. Pada unsur stuktur hukum

dan keadilan masyarakat luas. Dengan

dimaksud terdapat subunsur hakim, para

demikian, Friedman dalam memahami

pihak, pengacara, saksi, bahkan panitera di

hukum mengadopsi model sebuah sistem,

satu pihak dan pihak lain terdiri dari

ada input, proses, output, dan outcome.

subunsur hukum acara, dan undang-

Sebaliknya, jika hukum dipahami secara

undang terkait kitab undang-undang atau

positivistik sebagai seperangkat aturan

lex spesialis yang menjadi dasar preskriptif

atau norma tertulis maupun tidak tertulis

untuk memutus. Dalam konsep Fiedman,

yang mengategorikan suatu perilaku benar

apa yang terjadi pada proses interaksional

atau salah, kewajiban dan hak, maka

itu saja belum cukup memadai untuk

pemahaman demikian ini tergolong meru-

menghasilkan putusan hukum yang adil

pakan gagasan konvensional yang dikha-

mengingat pada proses ini dianggap belum

watirkan semakin menjauhkan jarak dan

memperoleh input berupa unsur budaya

melebarkan ruang antara keadilan yang

hukum, yang menurutnya budaya hukum

dikehendaki masyarakat dengan isi hukum

dimaksud memiliki subunsur yang terdiri

itu sendiri, bahkan semakin menegaskan

dari subunsur kekuatan-kekuatan sosial

pada tidak ada keterkaitannya antara

(legal forces) dan subunsur kekuatan-

hukum dalam teori dengan hukum dalam

kekuatan hukum (legal forces) itu sendiri.

praktik.

Kedua subunsur budaya hukum itulah

dari

Budaya

proses

interaksional

hukum

adalah

yang

cermin

kemudian masuk ke dalam proses in-

identitas dan sekaligus sumber refleksi,

teraksional pada unsur struktur hukum

sumber abstraksi yang terwujud dalam

untuk berinteraksi dengan subunsur pada

nilai-nilai yang terkandung dalam setiap

unsur struktur hukum di atas dan akhirnya

produk hukum, dan terlembagakan dalam

menghasilkan putusan hukum yang subs-

setiap institusi hukum, dalam produk

tansinya mengategorikan suatu tindakan

substansi hukum, dan juga terbentuk

benar atau salah sebagaimana disebut

dalam sikap dan perilaku setiap pejabat

200 |


atau aparat dan pegawai yang bekerja di

afektif. Dimensi kognifitif adalah pengeta-

bidang hukum serta para pencari keadilan

huannya tentang hukum yang mengatur

(justice seekers) dan warga masyarakat

perilaku tertentu. Sedangkan dimensi afek-

pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu

tif adalah keinsyafannya bahwa hukum itu

juga

para

memang harus ada dan bisa dilaksanakan.

pemimpin dan mekanisme kepemimpinan

Kesadaran hukum dipengaruhi oleh bu-

hukum dalam praktik. Penegak hukum

daya hukum masyarakat. Budaya hukum

disebut profesional karena kemampuan

adalah sikap, pandangan dan nilai yang

berpikir dan bertindak melampaui hukum

berpengaruh terhadap berfungsinya hukum

tertulis tanpa menciderai nilai keadilan.

(Lawrence M. Friedman, 1986:.3). Oleh

Dalam

dituntut

karena itu, untuk mewujudkan hukum

kemampuan penegak hukum mengkritisi

yang berkeadilan gender dipengaruhi oleh

hukum dan praktik hukum demi mene-

kultur hukum yang telah dibangun oleh

mukan apa yang seharusnya dilakukan

masyarakat, jika kultur hukum yang

sebagai seorang profesional. Oleh karena

dibangun oleh masyarakat bias gender

itu, kesadaran akan pentingnya self-image

maka hukum yang berkeadilan gender

positif dan self-esteem sebagai nilai akan

tidak akan terwujud. Hal senada dengan

membantu seorang profesional hukum.

Satjipto Rahardjo yang bertolak dari

Artinya, keahlian saja tidak cukup, namun

anggapan bahwa, dalam proses pembuatan

diperlukan keutamaan bersikap profesio-

hukum, hal yang tidak dapat diabaikan

nal: berani menegakkan keadilan. Konsis-

adalah peranan orang-orang atau anggota

tensi bertindak adil menciptakan kebiasaan

masyarakat yang menjadi sasaran peng-

bersikap adil. Keutamaan bersikap adil

aturan hukum dan yang menjalankan

menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan

hukum positif itu atau penegak hukum

fair terhadap kepentingan masyarakat,

(hakim, polisi , jaksa) (Abdurahman, 1986

tetapi juga lewat keberanian menjadi

:91-93; Kunthoro Basuki, 2002: 157).

whistleblower.

Artinya, apakah pada akhirnya menjadi

mempengaruhi

menegakan

cara

kerja

keadilan,

Bertolak dari pemikiran tersebut di

hukum yang seksis atau non-seksis ditentu-

atas maka hukum yang adil dipengaruhi

kan oleh sikap, pandangan serta nilai yang

oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum

dihayati oleh anggota masyarakat dan

adalah kondisi mental seseorang subjek

penegak hukum.

tatkala harus menghadapi suatu imperatif normatif

untuk

menentukan

pilihan

perilakunya yang berdimensi kognitif dan Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama… (Ahmad Jalaludin)

| 201

Penyebab

bangkan preferensi pada salah satu jenis

gender

kelamin tertentu. Sikap hakim tersebut

Hakim Pengadilan Agama dalam

mengakibatkan mereka juga bertindak

Perkara Cerai Talak

secara khas terhadap para pihak dalam

Bias gender bisa dimaknai sebagai

proses berperkara dan dalam putusan yang

suatu kecenderungan dalam memperlaku-

mereka buat dengan tidak memperhatikan

kan atau menafsirkan fakta atau kasus

dan/atau memperhatikan adanya pola relasi

dengan hanya mempertimbangkan prefe-

yang timpang antara laki-laki dan perem-

rensi kepada salah satu jenis kelamin ter-

puan. Pola relasi gender dalam rumah

tentu berdasarkan prasangka dan stereo-

tangga yang timpang dimana si isteri

type. Dalam definisi yang dibuat oleh

sebagai pihak subordinat, akan semakin

Judicial Council Advisory Committee on

timpang ketika dalam proses persidangan

Gender Bias in the Courts Report (1990),

para hakim berpola pikir dan bersikap bias

bias jender dipahami sebagai “behaviour

gender. Kondisi ini semakin menjadikan

or decision making which is based on or

perempuan (isteri, termohon) mengalami

reveals; (1) stereotypical attitudes about

ketidakadilan baik dalam konteks hukum

the nature and roles of men and women;

maupun sosial, karena dia adalah perem-

(2) perceptions of their relative worth; or

puan. Artinya, pola pikir dan sikap bias

(3) myths and misconception about the

gender hakim akan berdampak pada tidak

social and economic realities encountered

adanya rasa keadilan bagi kaum perem-

by both sexes.” Difinisi tersebut bisa di-

puan, karena dia adalah perempuan. Hal

interprestasikan bahwa, bias gender adalah

tersebut tentunya bertentangan dengan

perilaku yang berbasis pada anggapan

tugas dan tanggungjawab hakim sebagai

stereotype tentang peran alamiah laki-alaki

penegak hukum dalam rangka memenuhi

dan perempuan, serta konsepsi yang salah

keadilan masyarakat. Untuk memenuhi

tentang realitas sosial ekonomi dari kedua

rasa keadilan ini tentunya seorang hakim

jenis kelamin.

tidak boleh membeda bedakan orang, baik

B.

Menelusuri Budaya

faktor

Hukum

bias

Beranjak dari difinisi di atas, maka

laki-laki maupun perempuan.

yang dimaksud dengan budaya hukum bias

Oleh karena itu, Prinsip kesetaraan

gender dalam konteks ini adalah sikap

gender (Gender Equality principle) secara

hakim Pengadilan Agama atau respon

esensial harus melekat dalam sikap setiap

hakim Pengadilan Agama terhadap suatu

hakim ketika menangani perkara yang

stimulus atau objek berdasarkan sudut

diajukan, khususnya perkara cerai talak..

pandang tertentu, yang hanya mempertim-

Hal tersebut senada dengan pendapat

202 |


Marian Roberts dalam bukunya ‘Mediation

pedoman profesi ini sejak masa awal

in

of

perkembangan hukum dalam peradaban

Practices’ (2008). Roberts mengemukakan

manusia adalah The Four Commandments

bahwa sengketa keluarga seperti perkara

for Judges dari Socrates. Kode etik hakim

perceraian melibatkan tingkat emosional

tersebut terdiri dari empat butir di bawah

yang tinggi, sehingga penangannya juga

ini.: To hear corteously (mendengar

harus dilakukan secara hati-hati

dengan sopan dan beradab).; To answer

Family

Disputes;

Principles

dengan

melihat latar belakang sosial ekonomi dan

wisely

perasaan

Rita

bijaksana).; To consider soberly (mem-

Pranawati, mahasiswi postgraduate di

pertimbangkan tanpa terpengaruh apapun)

Monash University, Melbourne Australia

dan; To decide impartially (memutus tidak

melakukan penelitian mengenai kinerja

berat sebelah). Sebagai perwujudan dari

hakim peradilan agama dalam menangani

sikap dan sifat di atas, maka sebagai

perkara perceraian, yang mengusulkan

pejabat hukum, hakim harus memiliki

perspektif gender agar diberikan keada

etika kepribadian, yakni: a. percaya dan

semua Cakim (dalam Diklat Cakim),

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b.

sehingga para hakim di Pengadilan Agama

menjunjung tinggi citra, wibawa, dan

menggunakan perspektif gender dalam

martabat hakim; c. berkelakuan baik dan

menangani perkara perceraian. Hal senada

tidak tercela; d. menjadi teladan bagi

juga dikemuakakan oleh Lies Marcoes,

masyarakat; e. menjauhkan diri dari per-

bahwa perlu merubah cara pandang,

buatan asusila dan kelakuan yang dicela

maindset yang bias gender, karena selama

oleh masyarakat; f. tidak melakukan per-

ini isteri yang harus terus menerus dituntut

buatan yang merendahkan martabat hakim;

untuk tabah, kuat, sabar dalam mengarungi

g. bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung

rumah tangga. Isteri adalah pelayan suami

jawab; h. berkepribadian, sabar, bijaksana,

dan anak-anak, sehingga harus melakukan

berilmu; i.. dapat dipercaya; dan j.

perubahan cara melihat keadilan (Lies

berpandangan luas. Sikap, sifat, dan etika

Marcoes Natsir, Dkk 2009).

kepribadian yang harus dimiliki oleh

kedua

belah

pihak.

(menjawab

dengan

arif

dan

Cita hukum keadilan yang terdapat

hakim seperti telah diuraikan di atas

dalam das sollen (kenyataan normatif)

selanjutnya diimplementasikan di persi-

harus dapat diwujudkan dalam das sein

dangan pada saat hakim menjalankan

(kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai

tugasnya. Secara umum, yang harus di-

yang terdapat dalam etika profesi. Salah

lakukan hakim terhadap pihak pencari

satu etika profesi yang telah lama menjadi

keadilan dalam persidangan adalah: ber-


| 203

sikap dan bertindak menurut garis-garis

para hakim Pengadilan Agama bersekolah

yang ditentukan dalam hukum acara yang

mulai dari tingkat SLTP s.d Perguruan

berlaku; tidak dibenarkan bersikap yang

Tinggi, maka akan sangat berpengaruh

menunjukkan memihak atau bersimpati

kental dalam membangun pola pikir dan

atau antipati terhadap pihak-piha yang

sikap bias gender para hakim di PA ini.

berperkara; harus bersikap sopan, tegas,

Kedua,

nilai

patriarkhis

yang

dan bijaksana dalam memimpin sidang,

dibangun oleh lingkungan keluarga dan

baik dalam ucapan maupun perbuatan; dan

sosial. Nilai patriarkhis yang dibangun

harus menjaga kewibawaan dan kekhid-

oleh lingkungan keluarga dan masyarakat,

matan persidangan.

dimana hakim di PA tumbuh dan ber-

Faktor yang menyebabkan pola pikir

kembang, juga menjadi faktor penyebab

dan sikap bias gender hakim Pengadilan

dalam hal ini. Kultur patriarkhi memben-

Agama dalam menangani perkara cerai

tuk perbedaan perilaku, status dan otoritas

talak, antara lain:

antara laki-laki dan perempuan di masya-

Pertama, latar belakang Pendidikan.

rakat kemudian menjadi hirarki gender.

Latar belakang pendidikan menjadi salah

Perbedaan biologis antara laki-laki dan

satu faktor yang membentuk pola pikir dan

perempuan dianggap sebagai awal pem-

sikap dari seseorang. Misalnya, seseorang

bentukan budaya patriarkhi. Masyarakat

yang berlatar pendidikan dari sekolah

memandang perbedaan biologis antara

tertentu dengan model pendidikan yang

keduanya merupakan status yang tidak

konvensional tentu akan berbeda dengan

setara, perempuan yang tidak memiliki

orang lain yang berlatar pendidikan non

otot dipercayai sebagai alasan masyarakat

konvensional.. Argumentasi tersebut akan

meletakkan perempuan pada posisi lemah.

lebih jelas jika dianalisis dengan meng-

Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat.

gunakan konsep pola pikir dan sikap. Jika

Walby

pola pikir atau mindset adalah cara menilai

merupakan sistem terstruktur dan praktek

dan memberikan kesimpulan terhadap

sosial yang menempatkan kaum laki-laki

sesuatu berdasarkan sudut pandang ter-

sebagai pihak yang mendominasi, melaku-

tentu,

kan operasi dan mengeksploitasi kaum

yang

dipengaruhi

oleh

emosi

(mentality), pendidikan, pengetahuan dan

mengatakan

bahwa,

partiarkhi

perempuan (Silvia Walby, 1998:20).

pengalaman dan pola pikir akan meme-

Ketiga, aturan hukum yang bias

ngaruhi sikap seseorang dalam meman-

gender. Undang–undang RI Nomor 1

dang

model

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kom-

pendidikan yang tidak adil gender dimana

pilasi Hukum Islam yang selama ini dijadi-

204 |

objek

sasaran,

maka


kan sebagai rujukan bagi para Hakim di

dipastikan

Pengadilan Agama, alih-alih menempatkan

mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pola

perempuan sebagai subordinat di belakang

relasi suami isteri yang dikonstruksi

laki-laki. Pembakuan peran gender dalam

dan/atau dilegitimasi oleh hukum Negara

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tersebut,

Tentang Perkawinan dimana isteri adalah

kepentingan dimana kaum perempuan

Ibu rumah tangga yang tentunya berada di

dikalahkan

wilayah domestik dan suami sebagai

dengan mengatasnamakan agama. Inpres

pencari nafkah yang berada di wilayah

No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

publik merupakan bentuk ketidakadilan

Hukum Islam (KHI) yang bertujuan untuk

gender.

memenuhi

Dikhotomi

domestik

publik

hukum

akhirnya

oleh

keluarganya

menjadi

akan

bangunan

kepentingan laki-laki

kebutuhan

hukum

materiil

tersebut menjadikan pola relasi yang

Peradilan Agama, yang terdiri dari tiga

timpang antara suami isteri dan tentunya

bagian; hukum perkawinan (buku I),

isteri terdiskriminasi dalam area yang

hukum kewarisan (buku II) dan hukum

membelenggu kehidupan mereka. Hal

perwakafan (buku III sebagai Pedoman

tersebut semakin dipertegas oleh anggapan

bagi para hakim di Pengadilan Agama,

bahwa, wajah dunia sangat dipengaruhi

juga dianggap sudah tidak sesuai dengan

bagaimana pola relasi dalam keluarga

nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender

dibentuk. Ada yang melihat bahwa pem-

yang

bentukan dunia diawali dengan mekons-

Pembakuan peran antara laki-laki dan

truksi relasi perempuan dan laki-laki

perempuan yang terdapat dalam KHI

dalam keluarga melalui hukum. Oleh

ternyata

karenanya

Undang-undang

Undang-undang

perkawinan

menjamin

tidak

hak-hak

jauh

perempuan.

bebeda

dengan

turunannya,

yaitu

dan Kompilasi Hukum Islam sebagai

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

landasan hukum keluarga senantiasa men-

Tentang Perkawinan. KHI yang lebih

jadi areal kontenstasi berbagai kelompok

banyak diambil dari penjelasan normatif

kepentingan. Bagi negara yang represif

tafsir-tafsir

dan

sehingga

anti

perempuan;

upaya

untuk

ajaran kurang

keagamaan

klasik,

mempertimbangkan

mengontrol perempuan sesuai dengan

kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia,

nilai-nilai

rezim

khususnya bagi kaum perempuan. Praktek-

pemerintahannya adalah dengan mengubah

demikian mempengaruhi dan dipengaruhi

hukum

cara pandang pembuat kebijakan dan

dan

keluarga.

kepentingan

Bagi

Negara

yang

demokratis dan menjunjung tinggi-tinggi

pelaksananya

nilai-nilai

masyarakat. Kondisi tersebut akhirnya

kemanusiaan,

maka

dapat

bahkan


diamini

oleh

| 205

mempengaruhi para hakim di Pengadilan

dan kekuasaan kaum laki-laki berpengaruh

Agama,

dalam

sebagai

pelaksana

hukum

melanggengkan

ketidakadilan

sehingga berpotensi menghasilkan putusan

gender (gender inequalities) termasuk

yang berpihak dan/atau menguntungkan

dalam konteks hukum.

suami. Hal tersebut senada dengan Feminist Legal

Theory,

bahwa

hukum

yang

C.

Representasi Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama

diformulasikan oleh untuk laki-laki dan

dalam Perkara Cerai Talak

bertujuan memperkokoh hubungan sosial

Pengadilan

Agama

merupakan

yang patriarkhis, sehingga hukum abai

lembaga Peradilan yang didominasi oleh

terhadap pengalaman perempuan, dan

perkara perceraian, dimana perkara terse-

hukum yang dihasilkan adalah hukum

but melibatkan pola relasi suami-isteri

yang seksis atau bias laki-laki (Tapi Omas

yang secara sosiologis sangat dipengaruhi

Ihroni, 2004: 28) Hal ini dipertegas oleh

oleh kultur patriarkhi yang notabene bias

Jacques Lacan, yang menyatakan bahwa,

gender. Alih-alih, kondisi tersebut cende-

aturan simbolis yang sarat dengan aturan

rung menjadikan. hakim di Pengadilan

laki-laki telah menyulitkan perempuan,

Agama menempatkan perempuan (isteri)

aturan ini diekspresikan dalam bahasa dan

sebagai objek dalam persidangan, sehingga

cara berpikir yang maskulin sehingga

tidak memiliki posisi tawar yang setara

menyebabkan

perempuan

dengan laki-laki (suami), dan putusan yang

secara berulang (Gadis Arivia, 2003:128)..

dihasilkanpun cenderung melukai rasa

Penindasan perempuan secara berulang

keadilan bagi perempuan (isteri). Budaya

dan/atau ketertindasan kaum perempuan,

hukum bias gender yang ditunjukan oleh

menurut Gunder Frank, Antonio Gramsi

para hakim di Pengadilan Agama dalam

dan Lousi Altusser disebabkan karena

menangani perkara cerai talak, antara lain:

penindasan

adanya nilai dan kepentingan yang sama

Pertama, dalam persidangan. Bahasa

antara negara dan laki-laki (Mansur Fakih,

yang digunakan oleh hakim dalam persi-

, 1999:36-37). Pemikiran tersebut bisa

dangan cenderung dimaknai bias gender

of

karena menyudutkan pihak isteri (termo-

hegemoni (negara, masyarakat dan rumah

hon). Misalnya, “kamu kan seorang pe-

tangga) yang masih didominasi oleh laki-

rempuan, kan tidak pantas berboncengan

laki, maka perempuan akan semakin

dengan laki-laki yang bukan muhrim”

tertindas. Ideologi patriakhi yang dibangun

Frase “perempuan tidak pantas” tentunya

oleh relasi gender berbasis kepentingan

sangat bias gender, karena yang tidak

dipahami

206 |

bahwa,

dengan

center


pantas berduaan dengan yang bukan

ketika dalam masyarakat nilai-nilai yang

muhrim bukan hanya perempuan, namun

dibangun terkait dengan seksualitas perem-

juga laki-laki.

puan mencerminkan ketidakadilan gender,

Kedua,

dalam

mediasi.

Sidang

maka hukumpun juga tidak berkeadilan

Mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan

gender, seksis. Hukum yang seksis adalah

Pemohon di wakili oleh Kuasa Hukumnya

hukum

dan mediasi telah dinyatakan gagal oleh

perempuan,

hakim mediator, padahal Termohon (isteri)

kontruksi sosial yang bias gender. Konsep

masih menginginkan untuk diberi kesem-

hukum berkeadilan gender, bagi para

patan bertemu dengan Pemohon dalam

feminis dimaknai sebagai hukum yang

mediasi ini, akan tetapi ditolak oleh Hakim

berpihak kepada perempuan karena dalam

Mediator, dengan alasan yang tidak jelas.

relasi gender perempuan dianggab sebagai

yang

tidak

karena

memihak

kaum

dipengaruhi

oleh

Ketiga, dalam pembuktian. Beberapa

"yang lain" atau inferior yang hak-haknya

alat bukti surat Termohon dikesampingkan

patut mendapat perlindungan. Patricia

oleh Hakim dengan dalil tidak ada

Cain menegaskan bahwa, dalam kondisi

relevansinya, padahal bukti tersebut bisa

dimana

memperkuat dalil yang dituduhkan oleh

golongan inferior perlu adanya sistem

Pemohon.

hukum demokratis yang memungkinkan

perempuan

dianggap

sebagai

Keempat dalam putusan.Dalil-dalil

setiap perempuan dapat mendefinisikan

yang diajukan oleh Termohon tentang

diri mereka sendiri (Patricia Cain, 1993:

pemenuhan nafkah lahir yang jarang

244-246.).

diberikan oleh Pemohon selama perni-

Secara lebih riil dalam konteks

kahan, dan adanya anak yang lahir dalam

putusan

pernikahan tersebut tidak menjadi pertim-

substansi hukum dimaksudkan sebagai

bangan hakim dalam membuat putusan,

pengkategorian tindakan salah dan benar.

sehingga amar putusan sama sekali tidak

Secara kronologis, putusan hukum hakim

menyebutkan mengenai nafkah lampau

merupakan hasil dari proses dinamis

dan nafkah anak.

panjang sebelumnya yaitu proses interak-

hukum

hakim,

maka

unsur

Menyitir pendapat beberapa ahli

sional fungsional antar-subunsur dalam

hukum bahwa, hukum yang dalam konteks

unsur struktur hukum. Pada unsur stuktur

ini adalah putusan hakim, merupakan

hukum dimaksud terdapat subunsur hakim,

pergulatan kepentingan sosial, budaya

para pihak, pengacara, saksi, bahkan

yang mencerminkan standar nilai yang

panitera di satu pihak dan pihak lain terdiri

dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu,

dari subunsur hukum acara, dan undang-


| 207

undang terkait kitab undang-undang atau

Budaya

hukum

adalah

cermin

lex spesialis yang menjadi dasar preskriptif

identitas dan sekaligus sumber refleksi,

untuk memutus. Dalam konsep Friedman,

sumber abstraksi yang terwujud dalam

apa yang terjadi pada proses interaksional

nilai-nilai yang terkandung dalam setiap

itu saja belum cukup memadai untuk

produk hukum, dan terlembagakan dalam

menghasilkan putusan hukum yang adil

setiap institusi hukum, dalam produk

gender,

ini

substansi hukum, dan juga terbentuk

dianggap belum memperoleh input berupa

dalam sikap dan perilaku setiap pejabat

unsur budaya hukum, yang menurutnya

atau aparat dan pegawai yang bekerja di

budaya

memiliki

bidang hukum serta para pencari keadilan

subunsur

(justice seekers) dan warga masyarakat

kekuatan-kekuatan sosial (legal forces)

pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu

dan subunsur kekuatan-kekuatan hukum

juga

(legal forces) itu sendiri.

pemimpin dan mekanisme kepemimpinan

mengingat

hukum

subunsur

yang

pada

proses

dimaksud terdiri

dari

mempengaruhi

cara

kerja

para

Kedua sub-unsur budaya hukum

hukum dalam praktik. Penegak hukum

itulah kemudian masuk ke dalam proses

disebut profesional karena kemampuan

interaksional pada unsur struktur hukum

berpikir dan bertindak melampaui hukum

untuk berinteraksi dengan subunsur pada

tertulis tanpa menciderai nilai keadilan.

unsur struktur hukum di atas dan akhirnya

Dalam

menghasilkan putusan hukum yang subs-

kemampuan penegak hukum mengkritisi

tansinya mengategorikan suatu tindakan

hukum dan praktik hukum demi mene-

benar atau salah sebagaimana disebut

mukan apa yang seharusnya dilakukan

sebelumnya. Dengan demikian, produk

sebagai seorang profesional. Oleh karena

hukum yang disebut terakhir merupakan

itu, kesadaran akan pentingnya self-image

hasil dari proses interaksional yang meng-

positif dan self-esteem sebagai nilai akan

akamodasi kekuatan-kekuatan sosial, ke-

membantu seorang profesional hukum.

kuatan-kekuatan hukum yang hidup dalam

Artinya, keahlian saja tidak cukup, namun

masyarakat, dan hukum formal terkait itu

diperlukan keutamaan bersikap profesio-

sendiri itulah yang akan menghasilkan

nal: berani menegakkan keadilan. Konsis-

outcome berupa ketertiban dan keadilan

tensi bertindak adil menciptakan kebiasaan

masyarakat

demikian,

bersikap adil. Keutamaan bersikap adil

Friedman dalam memahami hukum meng-

menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan

adopsi model sebuah sistem, ada input,

fair terhadap kepentingan masyarakat,

luas.

Dengan

menegakan

keadilan,

dituntut

proses, output, dan outcome. 208 |


tetapi juga lewat keberanian menjadi

hukum yang seksis atau non-seksis ditentu-

whistleblower.

kan oleh sikap, pandangan serta nilai yang

Bertolak dari pemikiran tersebut di

dihayati oleh anggota masyarakat dan

atas maka hukum yang adil gender

penegak hukum, yang dalam konteks ini

dipengaruhi

hukum.

adalah Hakim di Pengadilan Agama. Hal

Kesadaran hukum adalah kondisi mental

tersebut senada dengan aliran feminist

seseorang subjek tatkala harus menghadapi

legal theory bahwa patriarkhisme menjadi

suatu imperatif normatif untuk menentu-

penyebab diskriminasi terhadap perem-

kan pilihan perilakunya yang berdimensi

puan, sehingga, aturan simbolis yang sarat

kognitif dan afektif. Dimensi kognifitif

dengan aturan laki-laki telah menyulitkan

adalah pengetahuannya tentang hukum

perempuan, aturan ini diekspresikan dalam

yang mengatur perilaku tertentu. Sedang-

bahasa dan cara berpikir yang maskulin

kan dimensi afektif adalah keinsyafannya

sehingga menyebabkan penindasan perem-

bahwa hukum itu memang harus ada dan

puan secara berulang. Oleh karena itu, hal

bisa dilaksanakan. Kesadaran hukum dipe-

yang harus dilakukan adalah merumuskan

ngaruhi oleh budaya hukum masyarakat.

kembali praktek hukum yang selama ini

Budaya hukum adalah sikap, pandangan

mengesampingkan, tidak menghargai dan

dan nilai yang berpengaruh terhadap

meremehkan kepentingan kaum perem-

berfungsinya hukum. Oleh karena itu,

puan.

oleh

kesadaran

untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan gender dipengaruhi oleh kultur

PENUTUP

hukum yang telah dibangun oleh masya-

Faktor yang menyebabkan budaya

rakat, jika kultur hukum yang dibangun

hukum (pola pikir dan sikap) bias gender

oleh masyarakat bias gender maka hukum

hakim di Pengadilan Agama dalam perkara

yang berkeadilan gender tidak akan terwu-

cerai talak, antara lain: latar belakang

jud. Hal senada dengan Satjipto Rahardjo

Pendidikan formal dan informal yang

yang bertolak dari anggapan bahwa, dalam

belum menerapkan model pendidikan adil

proses pembuatan hukum, hal yang tidak

gender; Nilai patriarkhis yang dibangun

dapat diabaikan adalah peranan orang-

oleh lingkungan keluarga dan sosial,

orang atau anggota masyarakat yang men-

dimana mereka terlahir dari orang tua dan

jadi sasaran pengaturan hukum dan yang

lingkungan sosial sebagai suku Jawa dan;

menjalankan

atau

adanya aturan hukum yang bias gender

penegak hukum (hakim, polisi, jaksa).

sebagai rujukan bagi para Hakim di

Artinya, apakah pada akhirnya menjadi

Pengadilan Agama, khsususnya terkait

hukum

positif

itu


| 209

dengan perkara cerai talak. Budaya hukum

Tanggung Jawab antara Kepolisian

(pola pikir dan sikap) bias gender hakim

dan

Pengadilan Agama dalam perkara cerai

2012

Kejaksaan,Makalah,

Jakarta:

talak terepresentasi, antara lain: dalam

D. Kelly Weisberg ( ed) ,Feminist Legal

persidangan. Bahasa yang digunakan oleh

Theory :Foundations, Philadelphia:

hakim, sangat menyudutkan pihak isteri

Temple University Press, 1993

(termohon, perempuan); dalam mediasi,

Gadis

Filsafat

Arivia,

berperspektif

tidak memberikan kesempatan pada ter-

Feminisme. Jakarta: Yayasan Jurmal

mohon dengan alasan yang tidak jelas;

Perempuan, 2003

dalam pembuktian. Mengenyampingkan

Heni Wangania, Perbandingan Budaya

alat bukti Termohon dengan dalil tidak ada

Hukum Hakim dalam Menangani

relevansinya, padahal bukti tersebut bisa

Perkara

memperkuat dalil yang dituduhkan oleh

Tipikor dan Pengadilan Umum,

Pemohon; .dalam putusan. tidak memper-

Makalah, Jakarta: 2012

timbangkan dalil yang diajukan Termohon, sehingga amar putusan sama sekali tidak menyebutkan mengenai nafkah lampau

Korupsi

di

Pengadilan

Kunthoro Basuki, Budaya Hukum, Jurnal Mimbar Hukum UGM, 2002 Lawrence M. Friedman, Legal Culture and Welfare State, New York: Walter de

dan nafkah anak.

Gruyter, 1986 Lies Marcoes Natsir, Dkk Demi Keadilan

DAFTAR PUSTAKA Abdurahman, Tebaran Pemikiran tentang

Dan

Kesetaraa:

Dokumentasi

Hukum dan Masyarakat, Jakarta :

Program Sensitivitas Jender Hakim

Media Pustaka, 1986.

Agama

Di

Indonesia,

Jakarta:

Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum Di

Puskumham Uin Syarif Hidayatullah

Indonesia, Penyebab dan Solusinya,

Jakarta Bekerja Sama Dengan The

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Asia Foundation, 2009

Anas

Yusuf,

Profesi

Hukum

dalam

Dimensi Pelaksanaan Tugas dan

210 |


BUDAYA HUKUM BIAS GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK

Recommend Documents