PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA : STUDI KASUS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA : STUDI KASUS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Abstract Health is an important factor for every citizen and thus require collateral for its survival. The objective is to determine the normative regulation and its efforts to investigate the implementation and proper normative adjustment pattern to give recognition, security, and protection of the constitutional rights of Indonesian citizens accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1), paragraph (2), paragraph ( 3) and Article 34 paragraph (1) and (2) 1945. The method used is normative juridical statute approach. The results obtained are finding normative regulations governing the national health insurance in the national social security system implemented social security administering bodies associated with membership and health services that are not appropriate if adjusted against the constitutional rights of Indonesian citizens. The remedies that can be taken in the event of problems regarding the implementation of the program is not health insurance through the judicial institution namely the National Human Rights Commission and the Ombudsman as well as through the courts at the district court level to the Supreme Court and the Constitutional Court. Keywords: citizens, health insurance, constitutional rights, remedies. fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan

A. Pendahuluan

sebagainya”.1

Kesehatan merupakan faktor utama bagi

setiap

manusia

menjaga

Sebaliknya, apabila didalam proses

didunia,

kegiatan faktor situasional seseorang tidak

kesehatan sangat besar manfaatnya bagi

mampu menjaga kesehatannya, maka yang

setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor

terjadi tujuan dalam proses kegiatan

situasional dapat tercapai dengan baik

tersebut

apabila didalam prosesnya kesehatan dapat

mengalami

terus terjaga.

merupakan isu krusial yang harus dihadapi

keberlangsungan

untuk

kehidupan

akan

tertunda kegagalan,

bahkan

akan

“kesehatan

Faktor situasional adalah mencakup

setiap negara karena berkorelasi langsung

faktor lingkungan dimana manusia berada

dengan pengembangan integritas pribadi

atau bertempat tinggal, baik lingkungan 1

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Ilmu perilaku kesehatan,PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 17.

99 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


setiap

individu

bermartabat”.

dapat

hidup

Kesehatan,

yang

Perpres 111/2013).

Berkaitan bangsa

supaya

2

bahwa

selanjutnya

disebut

4

dengan

kepentingan

Keberadaan Perpres 12/2013 dan

kesehatan

merupakan

Perpres 111/2013 ini mempertimbangkan

bagian dari tujuan pembangunan nasional,

keberadaan

dasar – dasar ini diperoleh dari amanah

Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Undang – Undang Dasar Negara Republik

Sistem

Indonesia

(selanjutnya disebut UU 40/2014 dan

Tahun

disebut

UUD

1945, NRI

(selanjutnya 1945),

yang

Undang-Undang

Jaminan

Undang-Undang

Sosial

Republik

Republik Nasional,5

Indonesia

dimaksudkan didalam Pasal 28H UUD

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

NRI 1945.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial,6 yang

Disebutkan bahwa penyelenggara

selanjutnya disebut UU 24/2011).

upaya kesehatan diatur oleh pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap

B. Rumusan masalah

kesehatan masyarakat, hal itu dilaksanakan

1. Apakah terdapat pengaturan normatif

pemerintah dengan melaksanakan Sistem

tentang

Jaminan

perlindungan

Kesehatan

pemerintah

Nasional

didalam

(SJSN),

pengakuan,

jaminan,

terhadap

dan hak

melaksanakan

konstitusional Warga Negara Indonesia

jaminan kesehatan membentuk aturan yang

dibidang Jaminan Kesehatan Nasional

berbentuk Peraturan Presiden Republik

(JKN).

Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang

2. Apakah tata cara pelaksanaan tentang

Jaminan Kesehatan,3 (selanjutnya disebut

pengakuan, jaminan, dan perlindungan

Perpres

dilakukan

terhadap hak konstitusional Warga

Presiden

Negara Indonesia dibidang JKN telah

Republik Indonesia nomor 111 tahun 2013

sesuai dengan pengaturan normatif

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

yang ada.

12/2013

perubahan melalui

kemudian Peraturan

nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan 4

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

2

Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia, PT. Alumni, Bandung. Hlm. 2. 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29



adapun

C. Metode Penelitian

yang

menjadi

pertimbangan

pemerintah didalam membentuk kedua

Metode yang digunakan adalah hukum

undang – undang tersebut sebagai berikut :

normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach)

Pertimbangan

dalam

pembuatan

UU

D. Pembahasan

40/2004 :

Pengaturan Normatif Tentang Pengakuan,

Setiap orang berhak atas jaminan sosial

Jaminan, dan Perlindungan Terhadap Hak

untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar

Konstitusional Warga Negara Indonesia

hidup yang layak dan meningkatkan

Dibidang Jaminan Kesehatan Nasional

martabatnya

Dasar

untuk

menuju

terwujudnya

mewujudkan

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil

penyelenggaraan JKN secara kostitusional

dan makmur dan untuk memberikan

dijamin

1945,

jaminan sosial yang menyeluruh, negara

Konvensi ILO nomor 102/1952 juga

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial

menyatakan

Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

didalam

UUD

tentang

NRI

penyelenggaraan

jaminan sosial yang didalamnya termasuk kepentingan

kesehatan

ditambah

Pertimbangan

dikeluarkannya International Convenant

dalam

pembuatan

UU

24/2011 :

on Economic, Social, and Cultural Rights

Sistem

jaminan

sosial

nasional

dan International Convenant on Civil and

merupakan program negara yang bertujuan

Political Rights atas persetujuan Majelis

memberikan kepastian perlindungan dan

PBB.7

Umum

JKN

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat,

pelaksanaan

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan

Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga

sosial nasional perlu dibentuk badan

pemerintah untuk melaksanakan amanah

penyelenggara

UUD 1945 membentuk payung hukum

hukum

berupa UU 40/2004 dan UU 24/2011,8

kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan,

merupakan

Penyelenggaraan

bagian

dari

yang

berbentuk

berdasarkan

badan prinsip

kehati – hatian, akuntabilitas, portabilitas, 7

Ahmad Nizar Shihab, 2012, Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta. Hlm. 181. 8 Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M. Sihombing, Op. Cit, hal. 169.

kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan 101 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


peserta sehingga perlu dibentuk Badan

berdasarkan

Penyelenggara Jaminan Sosial dengan

ditetapkan Perpres 111/2013.

–

undang

undang

yang

merupakan

pertimbangan

tersebut

Terdapat beberapa bentuk aturan

transformasi empat Badan Usaha Milik

yang menjadi payung hukum

Negara (PT. Jamsostek, PT. Askes, PT.

pelaksanaan program JKN yang terdiri dari

Taspen, PT. Asabri) untuk mempercepat

beberapa aturan yang tingkatannya dalam

terselenggaranya sistem jaminan sosial

teknik peraturan perundang – undangan

nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

telah dikenal adanya hierarki perundang – undangan,10 antara lain sebagai berikut :

Pemerintah perlu membuat aturan

a. Undang – undang

yang lebih khusus mengenai jaminan kesehatan dalam bentuk peraturan presiden

1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang

untuk memberikan perlindungan hukum

Sistem Jaminan Sosial Nasional

program

JKN.9

dimaksud

untuk

Badan

memberikan perlindungan hukum lebih

Sosial

dalam

pelaksanaan

Peraturan

yang

dalam

2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang

khusus berupa Perpres 12/2013 yang

Penyelenggara

Jaminan

b. Peraturan Pemerintah

disebutkan dalam pertimbangannya bahwa

1) PP No. 101 Tahun 2012 tentang

dalam rangka melaksanakan ketentuan

Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal

Kesehatan

22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26,

2) PP No. 85 Tahun 2013 tentang tata

Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) UU

cara hubungan antar Lembaga Badan

40/2004 dan ketentuan Pasal 15 ayat (3)

Penyelenggara Jaminan Sosial

dan Pasal 19 ayat (5) huruf a UU 24/2011, sehingga

perlu

menetapkan

3) PP No. 86 Tahun 2013 Tentang tata

Peraturan

cara pengenaan sanksi administratif

Presiden Tentang Jaminan Kesehatan.

kepada

Kemudian

setelah

penyelenggara negara dan setiap

ditetapkannya Perpres 12/2013 pemerintah

orang, selain pemberi kerja, pekerja,

menganggap

dan penerima bantuan iuran dalam

seiring

perlu

berjalan

adanya

beberapa

perubahan didalam pasal – pasal pada peraturan

presiden

tersebut,

pemberi

kerja

selain

penyelenggaraan jaminan sosial

sehingga 10

9

M. Dimyati Hartono, 2009, Problematik dan solusi amandemen Undang – Undang Dasar 1945, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 69.

Ahmad Nizar Shihab. Op.cit, hal 187.



4) PP No. 87 Tahun 2013 Tentang pengelolaan

aset

jaminan

3) Peraturan Presiden No. 107 Tahun

sosial

2013 tentang Pelayanan Kesehatan

kesehatan

Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan

5) PP No. 88 Tahun 2013 Tentang tata

Operasional

cara pengenaan sanksi administratif

Pertahanan,

bagi anggota dewan pengawas dan

Indonesi, dan Kepolisian Negara

anggota

Republik Indonesia

direksi

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan

nomor

tahun

69

pemeliharaan pegawai pensiun,

sipil,

Pengelolaan Program Jaminan Sosial

tentang


bagi

2013 tentang Penahapan Kepesertaan

kesehatan

negeri

penerima

veteran,

Nasional

2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan

Pemerintah

1991

Tentara


6) PP No. 89 Tahun 2013 Tentang pencabutan

Kementerian

Program Jaminan Sosial

perintis


kemerdekaan beserta keluarganya

2013 tentang Gaji atau Upah dan

7) PP No. 90 Tahun 2013 Tentang

Manfaat Tambahan Lainnya Serta

pencabutan

Peraturan

Pemerintah

Insentif

nomor 28 tahun 2003 tentang subsidi

Pengawas

dan

dalam

Badan

penyelenggaraan asuransi kesehatan

Sosial

bagi

iuran

Pemerintah

pegawai

negeri

sipil

dan

2013

c. Peraturan Presiden

Dewan

dan

Anggota

Direksi

Penyelenggara

Jaminan

tentang

Perubahan

Atas

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.11

1) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata

Anggota


penerima pension.

dan

Bagi

Kerja

Tata

Pengangkatan

Penggantian

Pemberhentian

Anggota

Selain aturan berdasarkan hierarki

Cara

peraturan perundang – undangan tersebut

dan

masih terdapat beberapa aturan pelaksana

Dewan

yang

Jaminan Sosial Nasional

meliputi

Peraturan

Menteri

Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan,


Surat Edaran Menteri Kesehatan, dan

2013 tentang Jaminan Kesehatan 11

http://www.jkn.kemkes.go.id/unduhan.p hp?page=3, diakses tanggal 30 November 2016.



bentuk surat edaran lainnya berkenaan

6. Memberikan

informasi

kepada

dengan sosialisasi program JKN.

Peserta mengenai prosedur untuk

a. Hak pemerintah

mendapatkan hak dan memenuhi

Memperoleh

dana

operasional

untuk penyelenggaraan program

kewajibannya.

yang

7. Memberikan

informasi

kepada

bersumber dari Dana Jaminan Sosial

Peserta mengenai saldo jaminan hari

dan/atau sumber lainnya sesuai dengan

tua dan pengembangannya 1 (satu)

ketentuan peraturan perundang-undangan

kali dalam 1 (satu) tahun

dan memperoleh hasil monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan

8. Memberikan

program

informasi

kepada

Peserta mengenai besar hak pensiun

Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam)

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

bulan.

9. Membentuk cadangan teknis sesuai

b. Kewajiban pemerintah

dengan standar praktik aktuaria yang

1. Memberikan nomor identitas tunggal

lazim dan berlaku umum.

kepada Peserta.

10. Melakukan

pembukuan

2. Mengembangkan aset Dana Jaminan

dengan

standar

Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-

berlaku

dalam

besarnya kepentingan Peserta.

Jaminan Sosial.

3. Memberikan

informasi

melalui

11. Melaporkan

sesuai

akuntansi

yang

penyelenggaraan

pelaksanaan

media massa cetak dan elektronik

program,

mengenai kinerja, kondisi keuangan,

keuangan, secara berkala 6 (enam)

serta

bulan sekali kepada Presiden dengan

kekayaan

dan

hasil

pengembangannya.

sesuai

dengan

a. Hak masyarakat

Undang-

1. Memperoleh identitas peserta.

Undang tentang Sistem Jaminan

2. Memperoleh

Sosial Nasional. 5. Memberikan

kondisi

tembusan kepada DJSN.

4. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta

termasuk

setiap

manfaat

pelayanan

kesehatan pada fasilitas kesehatan informasi

kepada

yang bekerjasama dengan BPJS

Peserta mengenai hak dan kewajiban

Kesehatan.

untuk mengikuti ketentuan yang

3. Memperoleh manfaat dan informasi

berlaku.

tentang hak dan kewajiban serta



prosedur pelayanan kesehatan sesuai

Kriteria peserta PBI sesuai PP No.

dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menyampaikan

keluhan

101 tahun 2012 tentang penerima bantuan atau

iuran jaminan kesehatan sebagai berikut :

pengaduan, kritik dan saran secara

1. Peserta

PBI

Jaminan

Kesehatan

lisan atau tertulis ke kantor BPJS

meliputi orang yang tergolong fakir

Kesehatan.

miskin dan orang tidak mampu.

b. Kewajiban masyarakat

2. Kriteria Fakir Miskin dan orang tidak

1. Membayar iuran sesuai ketentuan

mampu ditetapkan oleh menteri di

yang berlaku.

bidang sosial setelah berkoordinasi

2. Melaporkan data kepesertaan kepada BPJS

kesehatan

dengan menteri dan /atau pimpinan

dengan

lembaga terkait.

menunjukkan identitas peserta pada

3. Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak

saat pindah domisili dan atau pindah

mampu sebagaimana dimaksud menjadi

kerja.

dasar

3. Menjaga kartu peserta agar tidak

bagi

lembaga

yang

menyelenggarakan

urusan

rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh

pemerintahan di bidang statistik untuk

orang yang tidak berhak.

melakukan pendataan.

4. Mentaati semua ketentuan dan tata

4. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak

cara pelayanan kesehatan.

Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi

sebagaimana

dimaksud,

Pelaksanaan Pengaturan Normatif Tentang

sebelum

Pengakuan, Jaminan, dan Perlindungan

terpadu oleh Menteri di bidang sosial,

Terhadap

Warga

dikoordinasikan terlebih dahulu dengan

Jaminan

menteri yang menyelenggarakan urusan

Negara

Hak

Konstitusional

Indonesia

Dibidang

Kesehatan Nasional Kepesertaan

ditetapkan

sebagai

data

pemerintahan di bidang keuangan dan didalam

BPJS

menteri dan/atau pimpinan lembaga

Kesehatan dibagi menjadi 2 kelompok

terkait.

golongan yaitu peserta Penerima Bantuan

5. Data terpadu yang ditetapkan oleh

Iuran (PBI) dan peserta bukan Penerima

Menteri dirinci menurut provinsi dan

Bantuan Iuran.

kabupaten/kota. 6. Data terpadu sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi penentuan jumlah 105 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


nasional PBI Jaminan Kesehatan. Data

Kesehatan karena memenuhi kriteria

terpadu

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

sebagaimana

dimaksud,

disampaikan oleh Menteri di bidang sosial

kepada

menteri

3. Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan

yang

sebagaimana dimaksud diverifikasi dan

urusan

divalidasi oleh Menteri di bidang sosial.

pemerintahan di bidang kesehatan dan

4. Perubahan data ditetapkan oleh Menteri

menyelenggarakan

DJSN.

di bidang sosial setelah berkoordinasi

7. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di

bidang

dengan Menteri yang menyelenggaraka-

kesehatan

n

urusan

pemerintahan

mendaftarkan jumlah nasional PBI

keuangan

Jaminan

pimpinan lembaga terkait.

Kesehatan

ditetapkan sebagai

yang

sebagaimana peserta

program

telah

dimaksud

5. Verifikasi

Jaminan

jumlah

PBI

dan

Menteri

validasi

bidang dan/atau

terhadap

perubahan data PBI Jaminan Kesehatan

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. 8. Penetapan

dan

di

sebagaimana dimaksud dilakukan setiap

Jaminan

6 (enam) bulan dalam tahun anggaran

Kesehatan pada tahun 2014 dilakukan

berjalan.

dengan menggunakan hasil Pendataaan

6. Penduduk yang sudah tidak menjadi

Program Perlindungan Sosial tahun

Fakir Miskin dan sudah mampu, wajib

2011.

menjadi peserta Jaminan Kesehatan

Apabila

kemudian

hari

terdapat

dengan membayar Iuran.

perubahan data terhadap golongan PBI

Berdasarkan

ketentuan

didalam

yang tidak sesuai dengan kriteria yang

Perpres 12/2013 dan aturan perubahannya

telah disebutkan, maka perlu dilakukan

Perpres 111/2013 Peserta bukan Penerima

adanya

Bantuan

penetapan

ketentuan

sebagai

Iuran

(Non-PBI)

Jaminan

berikut :

Kesehatan merupakan peserta yang tidak

1. Penghapusan data fakir miskin dan

tergolong fakir miskin dan orang tidak

orang tidak mampu yang tercantum

mampu yang terdiri dari pekerja penerima

sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena

upah dan anggota keluarganya, pekerja

tidak lagi memenuhi keriteria.

bukan

Tidak

dicantumkan

Mampu

sebagai

PBI

upah

dan

anggota

keluarganya serta bukan pekerja dan

2. Penambahan data Fakir Miskin dan Orang

penerima

untuk

anggota keluarganya. Peserta Non – PBI

Jaminan

dapat mengikutsertakan anggota keluarga 106 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


lainnya selain yang telah disebutkan,

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai

kepesertaaan jaminan kesehatan bersifat

Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI,

wajib dan dilakukan secara bertahap

Anggota Polri, Pejabat Negara, dan

sehingga mencakup seluruh penduduk.12

Pegawai

a. Iuran bagi Peserta PBI

Negeri Pusat sedangkan Pemerintah

Iuran

Jaminan

Non

Pegawai

bagi

Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan

peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar

bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan

oleh

Pegawai

Pemerintah

Kesehatan

Pemerintah

melalui

Pendapatan

Belanja

sedangkan

bagi

didaftarkan

oleh

Anggaran

Negara

(APBN),

penduduk Pemerintah

Pemerintah

Non

Pegawai

Negeri Daerah.

yang

2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

Daerah

Pekerja Penerima Upah selain Peserta

dibayar oleh Pemerintah Daerah.

dibawah Instansi Pemerintah mulai

b. Iuran bagi Peserta Non – PBI

diberlakukan pembayaran mulai tanggal

Iuran bagi peserta Non – PBI sebagai

1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni

berikut :

2015 sebesar 4,5% (empat koma lima

1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

persen) dari Gaji atau Upah per bulan

Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas

dengan ketentuan 4% (empat persen)

Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI,

dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5%

Anggota Polri, Pejabat Negara, dan

(nol koma lima persen) dibayar oleh

Pegawai

Pegawai

Peserta, kemudian mulai tanggal 1 Juli

Negeri sebesar 5% (lima persen) dari

2015 iuran dikenakan sebesar 5% (lima

Gaji atau Upah per bulan dengan

persen) dari Gaji atau Upah per bulan

ketentuan 3 % (tiga persen) dibayar

dengan ketentuan 4% (empat persen)

oleh pemberi kerja dan 2 % dibayar

dibayar oleh Pemberi Kerja

oleh

(satu persen) dibayar oleh Peserta.

Pemerintah

peserta,

Non

pemberi

kerja

yang

dan 1%

dimaksud dalam kategori peserta ini

Berdasarkan Perpres 111/2013 setiap

dalam kewajiban pembayaran iuran

pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya

adalah

dan

dan pekerjanya sebagai peserta jaminan

Pemerintah Daerah. Pemerintah untuk

kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan

Pemerintah

Pusat

membayar iuran.13 12

Mundiharno, 2012, Peta jalan menuju universal coverage jaminan kesehatan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta. Hlm. 208.

13

Ibid. Hlm. 218.



Dalam hal pemberi kerja tidak

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS

antara

Kesehatan pekerja pada tempat pemberi

pelayanan

kerja tersebut berhak mendaftarkan dirinya

pemeriksaan

sebagai peserta jaminan kesehatan dengan

konsultasi medis, Tindakan medis non

iuran sebagaimana yang telah diatur

spesialistik

berdasar ketentuan tentang iuran terhadap

operatif, pelayanan obat dan bahan

golongan

medis habis pakai, transfusi darah

penerima

pekerja, upah

perubahan

peserta

wajib

data

pekerja

menyampaikan

kepesertaan

sesuai

kepada

lain administrasi promotif dan

dan

pemeriksaan

preventif,

pengobatan

operatif

dengan

pelayanan,

maupun

kebutuhan

penunjang

serta

non

medis,

diagnostik

pemberi kerja dan pemberi kerja wajib

laboratorium tingkat pratama, rawat

melaporkan perubahan data kepesertaan

Inap tingkat pertama sesuai dengan

kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan bagi

indikasi medis.

setiap

orang

yang

bukan

pekerja

2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat

diwajibkan pula mendaftarkan dirinya dan

lanjutan

keluarganya

pelayanan,

sebagai

peserta

dengan

antara

lain

administrasi

pemeriksaan

dan

membayar iuran secara mandiri, untuk

pengobatan serta konsultasi spesialistik

ruang

sebesar

oleh dokter spesialis dan subspesialis,

Rp.25.000,- per orang per bulan, ruang

tindakan medis spesialistik baik bedah

perawatan kelas II sebesar Rp.42.500,- per

maupun non bedah sesuai dengan

orang per bulan, dan ruang perawatan

indikasi medis, pelayanan obat dan

kelas I Rp.59.500 per orang per bulan.

bahan medis habis pakai, pelayanan

perawatan

Terhadap

kelas

pelayanan

III

kesehatan

penunjang diagnostik lanjutan sesuai

telah diatur mengenai ruang lingkup

dengan

pelayanan yang diberikan bagi peserta

medis, pelayanan darah, pelayanan

jaminan kesehatan sebagaimana diatur

kedokteran forensik klinik, pelayanan

dalam

jenazah pada pasien yang meninggal

Perpres

perubahannya

12/2013 Perpres

dan

111/2013

aturan serta

setelah

indikasi

dirawat

medis,

inap

rehabilitasi

di

fasilitas

Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun

kesehatan yang bekerjasama dengan

2014 dengan ketentuan pelayanan sebagai

bpjs kesehatan

berikut :

jenazah tidak termasuk peti mati dan

berupa pemulasaran

mobil jenazah, perawatan inap non 108 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


intensif dan perawatan inap di ruang

apabila bayi hingga hari ke-7 (tujuh)

intensif

sejak kelahirannya tidak didaftarkan

3. Persalinan

yang

ditanggung

BPJS

bayi tersebut tidak dijamin oleh BPJS

Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat

Kesehatan.

pertama maupun tingkat lanjutan adalah

4. Ambulan, hanya diberikan untuk pasien

persalinan sampai dengan anak ketiga

rujukan dari fasilitas kesehatan satu ke

tanpa

fasilitas

melihat

anak

hidup

atau

kesehatan lainnya,

dengan

meninggal. Berdasarkan Surat Edaran

tujuan menyelamatkan nyawa pasien.

Menkes RI No. 32/2014 terhadap bayi

Pelayanan

yang baru lahir dari peserta PBI secara

pelayanan transportasi pasien rujukan

otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan

dengan kondisi tertentu antar Fasilitas

dengan mencatat dan dilaporkan kepada

Kesehatan disertai dengan upaya atau

BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan

kegiatan menjaga kestabilan kondisi

untuk kepentingan rekonsiliasi data

pasien untuk kepentingan keselamatan

PBI, bagi peserta Non - PBI untuk

pasien.

golongan

upah

dijamin bila rujukan dilakukan pada

terhadap anak ke -1 (satu) sampai

Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama

dengan anak ke-3 (tiga) dari peserta

dengan BPJS atau pada kasus gawat

pekerja penerima upah secara otomatis

darurat dari Fasilitas Kesehatan yang

dijamin

tidak

pekerja

oleh

penerima

BPJS

Kesehatan,

Ambulan

Pelayanan

bekerja

merupakan

Ambulan

sama

dengan

hanya

BPJS

sedangkan anak ke-4 (empat) atau lebih

Kesehatan dengan tujuan penyelamatan

dari peserta penerima upah dijamin

nyawa pasien.

hingga

hari

kelahirannya

ke-7

(tujuh)

dan

harus

sejak

Terhadap

pelayanan

kesehatan

segera

yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan

Bagi

terdapat jenis pelayanan kesehatan yang

peserta pekerja bukan penerima upah

tidak dijamin sebagaiman diatur didalam

dan peserta bukan pekerja dijamin

Perpres 111/2013 meliputi hal- hal sebagai

hingga

berikut :

didaftarkan

hari

kelahirannya didaftarkan

sebagai

peserta.

ke-7

(tujuh)

dan

harus

sebagai

sejak segera

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan

peserta,

tanpa melalui prosedur sebagaimana

sebagaimana seperti anak ke-4 (empat)

diatur dalam peraturan yang berlaku

atau lebih dari peserta penerima upah, 109 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas

kesehatan

yang

penilaian teknologi kesehatan (health

tidak

technology assessment)

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,

12. Pengobatan dan tindakan medis yang

kecuali dalam keadaan darurat

dikategorikan

3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin

sebagai

percobaan

(eksperimen)

oleh program jaminan kecelakaan kerja

13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan

terhadap penyakit atau cedera akibat

bayi, dan susu

kecelakaan kerja atau hubungan kerja

14. Perbekalan kesehatan rumah tangga

sampai nilai yang ditanggung oleh

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana

program jaminan kecelakaan kerja

pada masa tanggap darurat, kejadian

4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin

luar biasa/wabah.

oleh program jaminan kecelakaan lalu

16. Biaya

pelayanan

kesehatan

pada

lintas yang bersifat wajib sampai nilai

kejadian tak diharapkan yang dapat

yang ditanggung oleh program jaminan

dicegah

kecelakaan lalu lintas

17. Biaya pelayanan lainnya yang tidak

5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di

ada

luar negeri 6. Pelayanan

hubungan

dengan

manfaat

jaminan kesehatan yang diberikan kesehatan

untuk

tujuan

klaim perorangan.

estetik

Bagi

peserta skrining

BPJS

diberikan

7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas

pelayanan

8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi)

diberikan secara perorangan dan selektif

9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat

yang bertujuan untuk mendeteksi resiko

ketergantungan obat dan/ atau alcohol

penyakit serta mencegah dampak lanjutan

10. Gangguan kesehatan akibat sengaja

dari resiko penyakit tertentu, penyakit antara

lain

yang

menyakiti diri sendiri, atau akibat

tersbut

melakukan hobi yang membahayakan

mellitus tipe 2, hipertensi, kanker leher

diri sendiri

rahim, kanker payudara dan penyakit lain

11. Pengobatan komplementer, alternatif

meliputi

kesehatan

diabetes

yang ditetapkan oleh Menteri.

dan tradisional, termasuk akupuntur,

Pelayanan

skrining

kesehatan

shin she, chiropractic, yang belum

dimulai dengan analisis riwayat kesehatan

dinyatakan

yang dilakukan sekurang-kurangnya 1

efektif

berdasarkan

(satu)

tahun

sekali,

apabila

perserta



teridentifikasi mempunyai resiko riwayat

bukan pekerja untuk secara wajib

kesehatan

mendaftarkan

tersebut

harus

dilakukan

diri

sebagai

peserta

penegakan diagnosa melalui pemeriksaan

beserta seluruh anggota keluarganya

penunjang diagnostik tertentu kemudian

pada BPJS Kesehatan dengan beban

diberikan

iuran per orang per bulan sesuai Pasal

pengobatan

sesuai

dengan

indikasi medis.

16F

Apabila di suatu daerah belum tersedia

fasilitas

memenuhi, kebutuhan terhadap

kesehatan

syarat

guna

medis BPJS

memberikan

dikeluarkan peserta,

perihal

penetapan iuran Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan yang mewajibkan

memenuhi

pembayaran iuran per orang per bulan

sejumlah

peserta

Kesehatan

wajib

pemberian manfaat jaminan kesehatan

untuk

bagi anggota keluarga dari peserta

yang

didalam Pasal 20 UU 40/2004 serta

beban 14

111/2013,

yang

kompensasi

memperkecil

Perpres

biaya

hal

penentuan daerah

syarat

guna

kebutuhan

medis

sejumlah

bertentangan

dengan

Pasal 3 dan Pasal 13d UU 24/2011.

belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi

tersebut

2. Adanya

memenuhi

penetapan

penggunaan

kartu

pemberlakuan peserta

BPJS

peserta

Kesehatan yang telah terdaftar dan

ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat

membayar iuran pertama baru dapat

atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan

dilakukan setelah 7 hari pendaftaran,

Asosiasi Fasilitas Kesehatan, kompensasi

sehingga

dapat diberikan berupa penggantian uang

masyarakat

tunai, pengiriman tenaga kesehatan dan

pelayanan kesehatan melalui BPJS

penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.

Kesehatan

a. Permasalahan kepesertaan

didalam Pasal 10 Peraturan BPJS

Dalam

hal

tidak

7

hari

dapat

sebagaimana

tersebut menikmati

disebutkan

BPJS

4/2014 tentang tata cara pendaftaran

Kesehatan ditemukan adanya beberapa

dan pembayaran peserta perorangan

bentuk permasalahan terkait aturan yang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

telah

Kesehatan, hal tersebut bertentangan

ditetapkan

kepesertaan

selama

antara

lain

sebagai

berikut:

dengan makna jaminan kesehatan pada

1. perintah

bagi

masyarakat

yang

Pasal 1 Perpres 12/2013 kemudian

tergolong bukan penerima upah dan

bertentangan

dengan

Pasal

3

UU

24/2011 mengenai tujuan BPJS dan 14

Mundiharno. Op.cit, hal. 209.



Pasal 19 ayat (2) UU 40/2004 mengenai

kesehatan

tujuan

Perpres 12/2013.

penyelenggaraan

jaminan

kesehatan.

sebagaimana

Pasal

29

Kepesertaan BPJS diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 UU

b. Permasalahan pelayanan kesehatan Dalam Kesehatan

hal

terdapat

24/2011 serta pada Pasal 2 sampai dengan

pelayanan

BPJS

beberapa

bentuk

Pasal 19 Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013

yang

permasalahan terkait aturan yang telah

pendaftaran

ditetapkan anatara lain sebagai berikut :

kepesertaan,

1. Sistem pembagian kelas pelayanan

pembayaran iuran.

kesehatan

non

medis

mengatur

kepesertaan, status

tentang

permasalahan

kepesertaan

dan

berdasarkan

Pelayanan kesehatan diatur dalam

besaran nilai iuran yang dibayarkan

Pasal 12 dan Pasal 13 UU 24/2011 serta

peserta

serta

pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 45

pemberian fasilitas kesehatan terendah

Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013

bagi peserta penerima bantuan iuran

yang menerangkan atas hak dan kewajiban

BPJS Kesehatan sesuai Pasal 23 Pepres

BPJS Kesehatan selaku penyelenggara

111/2013 tentulah tidak sesuai dengan

yang terdiri tentang manfaat jaminan

konstitusi

kesehatan,

BPJS

Kesehatan

karena

tidak

adanya

persamaan hak bagi warga negara. 2. Terhadap perbedaan kelas pelayanan

koordinasi

manfaat,

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

ditinjau

prosedur

pelayanan

dari

tersebut masih ditambah dengan adanya

kesehatan, pelayanan obat dan bahan

ketentuan administrasi klinik pelayanan

medis, pelayan gawat darurat, pelayanan

kesehatan

dimana tidak adanya fasilitas kesehatan

yang

tidak

memberikan

kemudahan bagi masyarakat menikmati

pelayanan

untuk

yang memenuhi syarat, serta penjaminan

kesehatan

atas tanggung jawab tersedianya pelayanan

sebagaimana telah terdaftar sebagai peserta

BPJS

penetapan

Kesehatan

klinik

kesehatan yang memadai.

seperti

kesehatan

Keorganisasian BPJS Kesehatan

yang

sebagai

pelaksana

penyelenggara

ditentukan 1 (satu) klinik per peserta,

kesehatan diatur dalam Pasal 20 sampai

adanya

yang

dengan Pasal 47 UU 24/2011 yang

untuk

mengatur tentang organ BPJS, persyaratan

pelayanan

tata cara pemilihan dan penetapan serta

mekanisme

rujukan

menyulitkan

masyarakat

mendapatkan

segera



pemberhentian anggota dewan pengawas

Komnas

HAM

memiliki

dan anggota direksi, pertanggung jawaban

kewenangan dalam rangka menangani

penyelenggaraan program BPJS, kegiatan

perkara pengaduan atas pelanggaran HAM

pengawasan

penyelengaraan

berdasarkan UU No. 39 tahun 1999

program BPJS, pengelolahan aset, dan

dengan tujuan mengembangkan kondisi

tentang ketentuan pembubaran BPJS.

yang kondusif bagi pelaksanaan HAM

dalam

Negara Indonesia adalah negara

sesuai dengan Pancasila, Undang – undang

yang berdasarkan atas hukum sebagaimana

Dasar 1945 dan Piagam PBB serta

disebutkan dalam konstitusi Pasal 1 ayat

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan tujuan

(3) UUD 1945,15 segala sesuatu hubungan

selanjutnya meningkatkan perlindungan

antara hak dan kewajiban yang melekat

dan

pada warga negara didalam kehidupan

berkembangnya pribadi manusia Indonesia

berbangsa

seutuhnya

dan

bernegara

terbentuk

penegakan

HAM

dan

guna

kemampuannya

berdasarkan atas tatanan hukum yang ada,

berpartisipasi

membahas

kehidupan dengan melaksanakan fungsi

tentang

JKN

negara

dalam

berbagai

memberikan ruang bagi warga negara

pengkajian,

berkedudukan yang sama didepan hukum

pemantauan dan mediasi tentang HAM.

untuk

hukum

Sementara pelanggaran hak atas terjadinya

permasalahan

maladministrasi yang berkenaan dengan

melakukan

menyelesaikan kehidupan melalui

tindakan

segala

berbangsa

lembaga

dan

hukum

penyuluhan,

aspek – aspek pelayanan publik berupa

bernegara terdiri

penelitian,

bidang

dari

tindakan

yang

tidak

kepada

sesuai

norma

lembaga bukan peradilan dan lembaga

diterapkan

masyarakat

oleh

peradilan.

perlengkapan negara dalam hal ini BPJS Kesehatan.16

Bentuk upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan dalam permasalahan

Selain lembaga bukan peradilan

jaminan kesehatan adalah penyelesaian

terdapat lembaga yang penting untuk

melalui lembaga bukan peradilan dalam

memutus perkara tentang permasalahan

hal ini dapat melalui Komisi Nasional Hak

dalam

Asasi Manusia atau Komnas HAM dan

peradilan, lembaga peradilan merupakan

Komisi Ombudsman Nasional.

instrument

JKN

yaitu

penting

melalui

yang

lembaga

menjamin

tegaknya HAM dalam hal ini jaminan 15

Andi Mappetahang Fatwa, 2009, Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945, Penerbit buku Kompas, Jakarta. Hlm. 47.

16

Titon Slamet Kurnia. Op.cit. Hlm.305.



kesehatan dengan putusan yang bersifat mengikat

dan

eksekutabel,

peradilan

ini

terdiri

17

lembaga

penetapan

penggunaan

kartu


BPJS

tingkatan

Kesehatan yang telah terdaftar baru

pengadilan pada tingkat pengadilan negeri

dapat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari

hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah

pendaftaran,

Konstitusi.

dibenarkan adanya aturan seperti itu

Adapun

dari

2 Adanya

beberapa

seharusnya

tidak

penyesuaian

apabila terkait tentang kepentingan

materiil didalam peraturan terkait jaminan

masyarakat dalam menikmati manfaat

kesehatan nasional dalam UU 40/2004 dan

jaminan

UU 24/2011 beserta peraturan turunannya

merupakan

yang berupa peraturan pelaksana agar

pemerintah bagi masyarakatnya yang

berdasarkan konstitusi tentang hal - hal

tentunya dalam masa sebelum 7 (tujuh)

sebagai berikut :

hari sangat dimungkinkan masyarakat

1 Dalam hal kepesertaan BPJS Kesehatan

membutuhkan

ditemukan

adanya

bentuk

hal

tersebut

ketidakpedulian

manfaat

jaminan

bagi

kesehatan. Seharusnya aturan seperti ini

masyarakat golongan bukan penerima

tidaklah tepat diberlakukan berkaitan

upah dan bukan pekerja untuk secara

dengan

wajib mendaftarkan diri sebagai peserta

jaminan

dan

keluarganya

negaranya tanpa adanya pembatasan

dengan perhitungan iuran dibayar per

didalam hak atas jaminan kesehatan itu

orang per bulan, seharusnya anggota

sendiri.

seluruh

keluarga

perintah

kesehatan,

anggota

dari

peserta

tidaklah

upaya

negara

kesehatan

melakukan

bagi

warga

3 Sistem pembagian kelas pelayanan

membayar iuran tersendiri melainkan

kesehatan

mendapatkan


manfaat

jaminan

non

medis

kesehatan dari pendaftaran yang telah

peserta

dilakukan kepala keluarga atau yang


telah mendaftarkan diri sebagai peserta


dalam

BPJS

keluarga

tersebut

bukan

BPJS

berdasarkan

Kesehatan

Kesehatan,

hal

ini

serta

tidak

melakukan iuran tersendiri oleh masing

mencerminkan adanya upaya untuk

– masing orang dalam anggota keluarga

mewujudkan

tersebut.

memberikan sebuah jaminan kesehatan

kesetaraan

didalam

secara menyeluruh bagi warga negara, 17

Ibid. Hlm.287.



seharusnya

tidak

perlu

adanya

penyesuaian

perbedaan kelas pelayanan terlebih lagi

pengkajian

ulang

terhadap Pasal 16F Perpres 111/2013.

adanya penetapan kelas terendah bagi

2. Terhadap

peserta penerima bantuan iuran. 4

dan

penetapan

penggunaan

kartu


BPJS

Adanya ketentuan administrasi klinik

Kesehatan yang telah terdaftar baru

pelayanan

tidak

dapat

bagi

pendaftaran perlu adanya penyesuaian

untuk

menikmati

dan pengkajian ulah terhadap Pasal 10

kesehatan

sebagaimana

Peraturan BPJS 4/2014 tentang tata cara

telah terdaftar sebagai peserta BPJS

pendaftaran dan pembayaran peserta

Kesehatan seperti penetapan klinik

perorangan

kesehatan yang ditentukan 1 (satu)

Jaminan Sosial Kesehatan.

kesehatan

memberikan masyarakat pelayanan

yang

kemudahan

klinik per peserta, adanya mekanisme

digunakan

setelah

Badan

7

hari

Penyelenggara

3. Sistem pembagian kelas pelayanan

rujukan yang menyulitkan masyarakat

kesehatan

untuk mendapatkan segera pelayanan


kesehatan,

peserta

diberikan

seharusnya

masyarakat

kemudahan

non

medis

BPJS

berdasarkan

Kesehatan

serta

didalam


memenuhi haknya sehingga terhadap


jaminan kesehatan yang diharapkan

BPJS

terwujud secara benar dan nyata.

penyesuaian Pasal 23 Perpres 111/2013.

Berdasarkan pertimbangan dalam penyesuaian

materiil

pertimbangan

dapat

dilakukan

Kesehatan

4. Penetapan

menjadi

perlu

klinik

dilakukan

kesehatan

yang

ditentukan 1 (satu) klinik per peserta,

penyesuaian

adanya

mekanisme

rujukan

yang

formil terhadap aturan – aturan yang ada

menyulitkan

masyarakat

antara lain sebagai berikut :

mendapatkan

segera

1. Terkait kewajiban pendaftaran peserta

kesehatan perlu adanya penyesuaian

golongan

bukan

pekerja

bukan

pada

BPJS

D. Penutup

Kesehatan

Kesimpulan

dengan ketentuan pembayaran iuran per orang

perbulan,

perlu

pelayanan

sebagaimana Pasal 29 Perpres 12/2013.

penerima upah dan seluruh anggota keluarganya

untuk

Berdasarkan

adanya

dari

uraian

dan

pembahasan dalam bab – bab yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 115 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


dibuat

kesimpulan

bahwa

jaminan

Saran

Kesehatan Nasional merupakan bagian

Terhadap pelaksanaa penyelenggar

dari penegakan Hak Asasi Manusia yang

-aan Jaminan Kesehatan Nasional ini

dilindungi

terkait

berdasarkan

konstitusi,

pemenuhan

hak

konstitusional

sehingga atas hak tersebut merupakan

Warga Negara Indonesia terdapat beberapa

bentuk hak konstitusional yang dimiliki

saran yang dapat disampaikan agar mampu

Warga

menjadi

Negara

diselenggarakan konstitusi

Indonesia berdasarkan

sebagaimana

yang ketetapan

penyelenggaran

jaminan kesehatan yang lebih baik yaitu

atas

diperlukannya sosialisasi yang lebih baik

penyelenggaraannya adalah pada pasal 28

oleh pemerintah kepada masyarakat secara

H ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta pasal 34

luas

ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, terdapat

masyarakat dapat mengetahui keberadaan

aturan pelaksana dibawah UUD 1945

penyelenggaraan JKN, pemerintah harus

berupa UU 40/2004 dan UU 24/2011 serta

memberikan kemudahan dan keleluasaan

peraturan pelaksana lainnya.

bagi masyarakat untuk menikmati jaminan

Pengaturan

dasar

pertimbangan

sehingga

seluruh

pelaksanan

kesehatan yang ada serta tidak perlu

normatif terkait dengan jaminan kesehatan

adanya bentuk batasan – batasan atau

nasional pada UU 40/2004 dan UU

syarat – syarat yang sifatnya mempersulit

24/2011

dan merugikan masyarakat.

serta

dan

menyeluruh

peraturan

pelaksana

dibawahnya perlu adanya penyesuaian

Terkait dengan UU 40/2004 dan

didalam Pasal 16 F, Pasal 23 Perpres

UU 24/2011 serta segala bentuk aturan

111/2013, Pasal 29 Perpres 12/2013 dan

pelaksana yang telah dibuat terhadap sifat

Pasal 10 Peraturan BPJS 4/2014 yang

yang berkaitan dengan pembatasan hak

dinilai tidak tepat sehingga tidak dapat

konstitusional warga negara perlu adanya

melaksanakan amanah pasal 28 H ayat (1),

upaya – upaya hukum untuk memperbaiki

ayat (2), ayat (3) serta pasal 34 ayat (1)

aturan tersebut dan perlu dilakukan judisial

dan

dalam

review agar sesuai dengan amanah Pasal

memberikan pengakuan, jaminan, dan

28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal

perlindungan terhadap hak konstitusional

34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Warga Negara Indonesia.

sehingga selanjutnya dibentuk aturan yang

ayat

(2)

UUD

1945

memenuhi

hak

konstitusional

bagi



kepentingan menyeluruh seluruh Warga Kurnia, Slamet, Titon, 2007, Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

Negara Indonesia. Daftar Pustaka Buku

Jurnal

Fatwa, Mappetahang, Andi, 2009, Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945, Penerbit buku Kompas, Jakarta.

Shihab, Nizar, Ahmad, 2012, Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta.

Putri, Eka, Asih, 2014, Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional, Friederich-Ebert-Stiftung, Jakarta.

Mundiharno, 2012, Peta jalan menuju universal coverage jaminan kesehatan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 02161338, Jakarta.

Atmakusumah, 1997, Tajuk – tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Bahar, Saafroedi, 2002, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Qomarudin, 2012, Badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasinya menurut undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta.

Hartono, Dimyati, M, 2009, Problematik dan solusi amandemen Undang – Undang Dasar 1945, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Masduki, 2007, Regulasi penyiaran dari otoriter ke liberal, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta.

Pakpahan, Hendra, Rudy & Sihombing, M.A.N, 2012, Eka Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan jaminan sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 02161338, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2003, Dasar – dasar ilmu politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Marzuki, Mahmud, Peter, 2005. Penelitian hukum, Prenada media group, Jakarta.

Zaelani, 2012, Komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 02161338, Jakarta.

Arrasjid, Chainur, 2001, Dasar – dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Ilmu perilaku kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan diakses tanggal 13 April 2016. 117 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php ?id=1 diakses tanggal 13 April 2016. http://regional.kompas.com/read/2014/02/ 21/Mau.Cuci.Darah.Jadi.Rumit.den gan.BPJS diakses tanggal 15 Maret 2016. http://wandykumis.wordpress.com/2010/0 2/24/penalaran-induktifdeduktifanalogi-silogisme-kategorial/, diakses tanggal 26 Mei 201. http://iki.or.id/publikasi/apa-saja-hakkonstitusional-kita-sebagai-wni diakses tanggal 30 November 2014. http://www.jamkesindonesia.com/topik/det ail/asas--tujuan-dan prinsip#.VIBzFGcmHNw

diakses

tanggal 30 November 2016.


PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA : STUDI KASUS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Recommend Documents