RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 Hak Warga Negara Untuk Memilih Penyelenggara Jaminan Sosial I.
PEMOHON 1. Perseroan Terbatas Papan Nirwana, dalam hal ini diwakili oleh Susy Sandrawati dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon I; 2. Perseroan Terbatas Cahaya Medika Health Care, dalam hal ini diwakili oleh Hendry Irawan dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon II; 3. Perseroan Terbatas Ramamuza Bhakti Husada, dalam hal ini diwakili oleh Danial Aldriansyah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, sebagai Pemohon III; 4. Perseroan Terbatas Abdiwaluyo Mitrasejahtera, dalam hal ini diwakili oleh dr. Hardi Soetanto,M.M. dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon IV; 5. Sarju, sebagai Pemohon V; 6. Imron Sarbini, sebagai Pemohon VI. KUASA HUKUM Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, dkk berdasarkan surat kuasa hukum 26 Oktober 2014.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan “menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon a quo. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah badan usaha privat (Pemohon I s.d Pemohon IV) dan perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon V dan Pemohon VI) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon adalah sebagai berikut: − Kewajiban untuk mendaftarkan kepada BPJS menyebabkan Pemberi Kerja tidak bisa untuk memilih penyelenggara jaminan sosial (jaminan kesehatan) yang nyata-nyata lebih baik dari BPJS; − Sebagai pemberi kerja, dirugikan karena adanya sanksi admisistratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud; − Dengan adanya kewajiban untuk memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial pekerja, maka penyelenggaraan kegiatan ekonomi (salah satunya adalah jasa layanan sosial) yang harus dilaksanakan secara demokratis hilang akibat monopoli yang dilakukan oleh negara melalui BPJS; − Pemohon tidak dapat berpartisi memberikan pelayanan kesehatan lagi karena adanya ketentuan pemberi kerja wajib hanya menggunakan satusatunya
BPJS
sebagai
pemberi
layanan
kesehatan,
hal
tersebut
menyebabkan pemberi kerja tidak berani menggunakan jasa Pemohon III dan Pemohon IV; − Ketentuan yang terdapat dalam UU BPJS berpotensi memunculkan monopoli dalam pemberian jasa asuransi sehingga Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat bersaing dengan BPJS;
− Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU BPJS ini dapat berarti negara melepaskan tanggung jawab dalam pemenuhan jaminan sosial kesehatan warga negaranya. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti − Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. − Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. − Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
− Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. − Pasal 28D ayat (2) dan ayat (4) (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. − Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. − Pasal 28H ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. − Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. − Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik kepada pekerjanya; 2. Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 55 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak; 3. Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 55 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pekerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas; 4. Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena diskriminatif dan ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja diskriminatif dan merendahkan martabat kemanusiaan; 5. Pasal 55 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena ancaman sanksi pidana bagi pemberi kerja atas tindakan tidak memungut iuran dari pekerjanya rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sepanjang tidak dimaknai : Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program
Jaminan Sosial yang diikuti atau kepada penyelenggara program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut peraturan perundang-undangan. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sepanjang frasa “selain penyelenggara negara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5256)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan
untuk
memuat
putusan
ini
dalam
Berita
Negara
sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
