RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 39/PUU-XII/2014 Hak Memilih
I.
PEMOHON Taufiq Hasan
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1) Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.; 3) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Dalam hal undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (yang merasa hakhak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu : − Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. − Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih. − Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. − Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UndangUndang ini. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (2) Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang. (3) Negara Indonesia ialah negara hukum. − Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. − Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
− Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. − Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Tidak adanya kewajiban memilih dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan kerancuan, karena menurut Pemohon proses utama yang dilakukan pemilih adalah proses memilih dan proses mencoblos, sedangkan jika dilihat dari ketentuan a quo proses yang terjadi hanya pada proses memilih saja; 2. Menurut Pemohon, norma yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyamakan hak memilih dan hak mencoblos, persamaan ini keliru karena memilih merupakan hak sedangkan mencoblos adalah kewajiban; 3. Dasar hukum yang dapat dijadikan argumentasi bahwa mencoblos merupakan kewajiban, antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 28J, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah kurang lengkap sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 3. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut harus dilengkapi dengan mencantumkan kewajiban bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya, supaya kekuatan hukum pasal tersebut lebih mengikat; 4. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Deran Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah kurang lengkap sehingga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
5. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut harus dilengkapi dengan mencantumkan kewajiban bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya, supaya kekuatan hukum pasal tersebut lebih mengikat; 6. Menyatakan bahwa bunyi frasa “menggunakan hak memilih” dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 serta dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang harusnya diganti dengan kata “mencoblos pilihan”; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya 8. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Catatan: 1. Perubahan pada norma yang dijadikan dasar pengujian, a. Permohonan Awal Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 b. Perbaikan Permohonan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 2. Perubahan pada Petitum. a. Permohonan Awal 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa UUD 1945, dengan jelas mewajibkan rakyat yang sudah memenuhi persyaratan untuk mencoblos pilihannya pada hari pemungutan suara; 3. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang redaksinya sama dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih” adalah rancu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi “untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih” serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi “untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” adalah rancu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya 6. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). b. Perbaikan Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah kurang lengkap sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 3. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut harus dilengkapi dengan mencantumkan kewajiban bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya, supaya kekuatan hukum pasal tersebut lebih mengikat; 4. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Deran Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah kurang lengkap sehingga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 5. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut harus dilengkapi dengan mencantumkan kewajiban bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya, supaya kekuatan hukum pasal tersebut lebih mengikat; 6. Menyatakan bahwa bunyi frasa “menggunakan hak memilih” dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 serta dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, yang harusnya diganti dengan kata “mencoblos pilihan”; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya 8. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
