PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

TESIS

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ERMA LISNAWATI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

i

TESIS

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ERMA LISNAWATI 1490561029

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

ii

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana

ERMA LISNAWATI 1490561029

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

ii

Lembar Persetujuan Pembimbing TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 07 DESEMBER 2016.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. I GedeArtha, S.H., M.H. NIP. 19580127 198503 1 002

Dr. Dewa Made Suartha, S.H., M.H. NIP. 19571212 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister (S2) IlmuHukum UniversitasUdayana,

Direktur Program PascaSarjana UniversitasUdayana,

Dr. DewaNyomanRai Asmara Putra, S.H.,M.H. NIP. 19560410 198303 1 002

iii

Prof. Dr.dr.A.A. RakaSudewi,Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 07 Desember 2016

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 6089/UN14.4/HK/2016 Tanggal 2 Desember 2016

Ketua

: Dr. I GedeArtha, S.H.,M.H.

Sekretaris

: Dr. I Dewa Made Suartha, S.H.,M.H.

Anggota

: 1. Prof. Dr. I KetutRaiSetiabudhi, S.H.,M.S 2. Dr.Gde Made Swardhana, S.H.,M.H. 3. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, S.H.,M.H.

iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama

: Erma Lisnawati

NIM

: 1490561029.

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum.

Judul Tesis

: Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia Prespektif Hak Asasi Manusia.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 07 Desember 2016 Yang menyatakan,

Erma Lisnawati

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb., Om Swastyastu, Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia Prespektif Hak Asasi Manusia.”. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan moral dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD., KEMD., Rektor Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang disediakan selama penulisan mengikuti perkuliahan di Universitas Udayana; Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S(K)., Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana; Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H., Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum; Dr. I Gede Artha, S.H., M.H., Pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan masukan dan motivasi selama penyusunan tesis ini;

vi

Dr. Dewa Made Suwartha, S.H., M.H., Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan masukan dan motivasi selama penyusunan tesis ini; Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.H., sebagai anggota penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam rangka menyempurnakan tesis ini; Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H., sebagai anggota penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam rangka menyempurnakan tesis ini; Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, S.H., M.H., sebagai anggota penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam rangka menyempurnakan tesis ini; Para Guru Besar dan Dosen yang tergabung dalam pengasuh mata kuliah, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan tambahan wawasan ilmu kepada penulis; Bapak/ Ibu Staff Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan yang sebaik-baiknya dalam hal administrasi akademik dan kemahasiswaan; Kepada Ayahanda Susman, dan Ibunda Kustini tercinta dan terkasih yang telah memberikan dukungan dan semangat baik materil maupun moriil kepada penulis;

vii

Kakak Darmawan Edi Putranto Affandi dan Eny Susanti yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis; Kakak Novita Sulistiowati tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis; Keponakan tercinta dan tersayang Richell Satriya Nayotama Timor, yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis selama penulisan tesis ini; Seluruh rekan angkatan 2014 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan tesis ini; Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis mohon masukan, saran beserta kritik demi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Assalamu Alaikum Wr.Wb., Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 07 Desember 2016 Penulis,

viii

ABSTRAK

Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) merupakan progresifitas langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diamana negara sudah dalam kondisi darurat korupsi. Korupsi merupakan bagian dari kejahatan luar biasa. Pencabutan hak politik dimaksudkan untuk melindungi negara agar bersih dari para pemangku kekuasaan yang memiliki trade record yang buruk khususnya tindak pidana korupsi. Namun, dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis pencabutan hak pilih tersebut mengalami konflik norma mengenai limitasi pelaksanaan pencabutan hak pilih tersebut, sehingga tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatann. Konflik norma terdapat pada Pasal 38 KUHP, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015. Yang menimbulkan permasalah: Pertama, Apakah pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)? Kedua, bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi dalam prespektif ius constituendum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Konsep yang digunakan adalah konsep negara hukum, konsep penegakan hukum dan konsep harmonisasi hukum. Beberapa teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menkaji permasalahan, diantaranya adalah teori keadilan, teori hukum progresif, teori pemidanaan, dan teori kebijakan hukum pidana. Kesimpulan yang didapat adalah pencabutan hak politik tidak melanggar HAM, akan tetapi diperlukan pembaharuan hukum oleh badan legislatif mengenai limitasi pelaksanaan hukuman pencabutan hak politik sehingga tidak terjadi konflik norma dan tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Kata Kunci: Pencabutan Hak Pilih, Narapidana, Korupsi.

ix

ABSTRACT

Revocation of the right to vote and be elected in public office (political right) is a progression of steps to prevent and eradicated corruption. Where the State is already in emergencies of corruption. Corruption is a part of an extraordinary crime. Revocation of political rights intended to protect the State to be clean from which stakeholders who have a record of a bad trade, especially corruption. However, the legal basis used as the juridical basis of the revocation of voting rights in conflict norms regarding the limitations of the implementation of the revocation of the right to vote, so it is not in accordance with the purpose of the law is fairness, certainty and expediency. Conflict norms contained in Article 38 of the Criminal Code, the Constitutional Court Decision No. 4 / PUU / VII / 2009, and the Constitutional Court Decision No. 42 / PUU-XIII / 2015. Which created problems: First, Do arrangements regarding disenfranchisement and been in public office against corruption inmates currently in violation of Human Rights? The second, how do the policy formulation and regulation disenfranchisement been in public office to convict corruption in the perspective of iusconstituendum? This study uses legal research with normative law research, using the legislation approach, case approach and historical approach. The concept used is the concept of rule of law, the concept of law enforcement and the concept of legal harmonization. Some legal theories used as a knife to analysis the problems, including the theory of justice, progressive legal theory, theory of punishment, and theory of criminal policy. The conclusion is the political disenfranchisement does not violate human rights, but the necessary legal reforms by the legislature regarding the limitation of execution of political disenfranchisement so there is no conflict of norms and achieved justice, legal certainty and benefits to those seeking justice Keywords: Revocation of the election Right , Convict, Corruption

x

RINGKASAN Tesis ini berjudul Pencabutan Hak Memilih dan Dipih dalam Jabatan Publik terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia. Terdiri dari 5 (lima) Bab yang pada masing-masing bab membahas tentang : Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang mengapa penulis tertarik untuk meneliti tentang pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) terhadap narapidana korupsi, dengan mengajukan rumusan masalah 1) Apakah pengaturan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)? 2) Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi dalam prespektif ius constituendum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historikal. Selain itu juga menggunakan konsep negara hukum, konsep penegakan hukum dan konsep harmonisasi hukum. Kemudian, beberapa teori-teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan, diantaranya adalah teori keadilan, teori hukum progresif, teori pemidanaan, dan teori kebijakan hukum pidana. Bab II Tinjauan Pustaka, mengupas tentang sanksi pidana pencabutan hakhak tertentu, yang terdiri dari jenis sanksi pidana dan sejarah pencabutan hak-hak tertentu. Kemudian, mengenai hak asasi manusia seputaran ruang lingkup hak asasi manusia, dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi. Bab III, mengenai Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik. Mengkaji mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik prespektif hak asasi manusia, mengulas mengenai pembagian hak dalam ICCPR yang terdiri dari non-derogable dan derogable rights. Dilanjutkan dengan mengkaji mengenai tumpang tindih limitasi pencabutan hak politik yang ada pada Pasal 38 KUHP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015.

xi

Bab IV, mengenai Formulasi Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam jabatan Publik dalam Prespektif Ius constitutum. Diberikan beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi dengan pencabutan hak pilih (hak politik). Perlunya pembentukan Undang-undang yang mengatur tentang pencabutan Hak pilih (hak politik) secara khusus, sehingga diperlukan formulasi kebijakan mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan, teori hukum progresif, teori pemidanaan, dan teori kebijakan hukum pidana. Bab V Penutup. Kesimpulan yang didapat adalah pertama, Pengaturan mengenai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi saat ini tidak melanggar HAM. Namun, terjadi konflik norma yang menyebabkan penjatuhan vonis pencabutan hak pilih terhadap narapidana korupsi limitasinya berbeda-beda, yang melanggar HAM bila diberikan tanpa batasan. Dimana pencabutan hak pilih yang bersifat permanen sudah dihapus, sehingga pencabutan hak pilih tersebut tidak diberikan selamanya karena ada batasan yang mengaturnya. Kedua, kebijakan formulasi pengaturan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi kedepanya (ius constituendum) adalah dengan dengan melakukan pembaharuan hukum melalui teori kebijakan hukum pidana atau penal policy, yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturanperaturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN ............................................................... i HALAMAN SAMPUL DALAM .............................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................... iii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING………………… ............... iv PERNYATAAN TELAH DIUJI…………………………... ..................... v SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .......................................... vi UCAPAN TERIMAKASIH ..................................................................... vii ABSTRAK ................................................................................................ ix ABSTRACT ............................................................................................... xi RINGKASAN ........................................................................................... xii DAFTAR ISI............................................................................................. xiv BAB I

PENDAHULUAN ................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 14 1.3 Ruang Lingkup Masalah .......................................................... 14 1.4 Tujuan Penelitian ..................................................................... 15 1.4.1 Tujuan Umum ........................................................... 15 1.4.2 Tujuan Khusus .......................................................... 15 xiii

1.5 Manfaat Penelitian ................................................................... 16 1.5.1 Manfaat Teoritis ........................................................ 16 1.5.2 Manfaat Praktis ......................................................... 16 1.6 Orisinalitas Penelitian .............................................................. 17 1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir ................................. 20 1.7.1 Landasan Teoritis ...................................................... 20 1.7.2 Kerangka Berfikir...................................................... 53 1.8 Metode Penelitian .................................................................... 54 1.8.1 Jenis Penelitian.......................................................... 55 1.8.2 Jenis Pendekatan ....................................................... 57 1.8.3 Sumber Bahan Hukum .............................................. 58 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................... 55 1.8.5 Teknik Analisis ......................................................... 60 BAB II

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

SANKSI

PIDANA

PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU, HAK ASASI MANUSIA

DAN

TINDAK

PIDANA

KORUPSI

DI

INDONESIA ......................................................................... 61 2.1 Sanksi Pidana dan Sejarah Pencabutan Hak-Hak Tertentu ...... 61 2.1.1 Jenis Sanksi Pidana ................................................... 61 2.1.2 Sejarah Pencabutan Hak-Hak Tertentu ...................... 68 2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia .............. 76 2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia………………………... 76 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia…………………... 77 2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi......... 84 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi……. ....................... 84 2.3.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi………………. 85

xiv

BAB III

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK............................................... 88

3.1 Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik dalam Prespektif Hak Asasi Manusia ........................... 88 3.2 Tumpang Tindih Limitasi Pencabutan Hak Politik ................... 96 BAB IV FORMULASI PENGATURAN PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH PUBLIK

DALAM

DALAM JABATAN PRESPEKTIF

IUS

CONSTITUENDUM ................................................................ 108 4.1 Kasus-Kasus

Korupsi

Pejabat

Publik

dengan

Hukuman

Tambahan Pencabutan Hak-Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik ........................................................................ 108 4.2 Kebijakan Formulasi Pencabutan Hak Pilih dan Memilih dalam Jabatan Publik Terpidana Korupsi.................. 128 BAB V

PENUTUP .............................................................................. 146 5.1 Simpulan ................................................................................ 146 5.2 Saran .................................................................................... 146

DaftarPustaka

xv