BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Jaminan kesehatan merupakan hak Konstitusional setiap warga negara. Dengan memiliki jaminan kesehatan setiap warga negara berhak mendapat layanan kesehatan. Jaminan ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan jaminan sosial bagi setiap warganya. Hal ini sesuai perintah Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Pemerintah
telah
melaksanakan
perintah
Konstitusi
tersebut
dengan
mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), pada tanggal 19 Oktober 2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam UU SJSN, bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar kesehatan. Terdapat 2 prinsip pokok penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam UU SJSN, yaitu: prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas. Adanya kedua prinsip ini, membuka akses layanan kesehatan bagi setiap warga negara, dengan kewajiban membayar iuran secara sendiri ataupun iuran dibayar oleh pemerintah.
UU SJSN mengatur lima jenis program Jaminan Sosial Nasional, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
Program-program
tersebut
diselenggarakan
oleh
beberapa
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan. Perintah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tanggal 31 Agustus 2005, MK memutus pengujian pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, perkara Nomor 007/PUU-III/2005. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52, UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN Pasca Putusan MK, disebutkan bahwa BPJS harus dibentuk dengan Undang-Undang dan merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan BPJS kemudian disusun, sebagai hak inisiatif DPR. Hal ini disebabkan karena sejak diamanatkan oleh UU SJSN, 5 (lima) tahun yang lalu, hingga akhir batas waktu yang ditentukan, 19 Oktober 2009 berakhir, Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Asabri dan Persero Askes belum memenuhi amanat undang-undang tersebut.1 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diperintahkan baru terealisasi 6 (enam) tahun kemudian. Pada tanggal 25 November 2011, Pemerintah
1
Lihat, Bab I. Pendahuluan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Pemberlakuan UU BPJS merupakan kemajuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Mulai Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan sistem asuransi sosial diberlakukan, dan setiap warga negara diwajibkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero), BUMN Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BUMN JS), yang diberi tugas menyelenggarakan JKN. Pasal 60 ayat (1) UU BPJS memerintahkan bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Sementara itu, Pasal 60 ayat (3) UU BPJS menentukan bahwa pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksusd pada ayat (1): a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. Aset BPJS Kesehatan memiliki arti penting. Kepemilikan aset yang memadahi berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan BPJS Kesehatan, terutama kapasitas dalam pembiayaan program maupun operasional, untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan kesehatan, sehingga akses pelayanan kesehatan perorangan berupa layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bagi setiap warga negara terjamin. Bentuk aset bermacam-macam, salah satunya aset yang berbentuk anak perusahaan. PT Askes (Persero) memiliki aset yang berbentuk anak perusahaan, bernama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (PT AJII). Perusahaan ini bergerak di bidang asuransi jiwa dengan produk unggulan asuransi kesehatan yaitu Inhealth Manage Care dan Inhealth
Indemity, yang telah beroperasi lebih dari 4 tahun, dan pada tahun 2012 tercatat mengumpulkan laba komprehensip sekitar Rp. 100,002 Milliar. Diperlukan kajian tentang pengalihan aset tersebut. BPJS Kesehatan, PT Askes (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, masing-masing memiliki payung hukum yang berbeda, yaitu hukum badan hukum publik, hukum Badan Hukum Milik Negara (BUMN), dan hukum badan hukum peseroan. Perbedaan payung hukum menunjukkan perbedaan orientasi perusahaan, yang dapat menimbulkan problematika hukum dalam proses pengalihan aset tersebut. Pasal 58 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS memerintahkan bahwa dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk menyiapkan pengalihan aset PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. Lain sisi, Organ PT Askes (Persero) juga tunduk kepada Pasal 102 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan direksi untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihan kekayaan perseroan. Selain itu, organ persero juga terikat prinsip fiduciay duty dalam mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalihan aset PT Askes (Persero), yang berbentuk anak perusahaan, dalam transformasi menuju BPJS Kesehatan, dengan melakukan penelitian berjudul “PENGALIHAN ANAK PERUSAHAAN PT ASKES (PERSERO) MENUJU BPJS KESEHATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI MANFAAT PESERTA JAMINAN KESEHATAN.”
B. Perumusan Masalah
Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto2 menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal terdapat hubungan dua variabel, Moh. Natzir 3 , menjelaskna bahwa, misalnya antara variabel Y dan variabel X, maka jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y dinamakan variabel dependen dan variabel X adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah antecedent dan variabel dependen adalah konsekuensi. Variabel yang tergantung atas variabel yang lain dinamakan variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah “transformasi PT Askes (Persero) Menuju BPJS Kesehatan dan variabel dependen adalah “Pengalihan Anak Perusahaan PT Askes (Persero)”. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan anak perusahan PT Askes (Persero) menuju BPJS Kesehatan? 2. Bagaimana implikasi pengalihan anak perusahaan bagi manfaat peserta BPJS Kesehatan?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pengalihan anak perusahaan PT Askes (Persero) dalam transformasi menuju BPJS Kesehatan. Secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui: a) pengalihan anak perusahaan menurut hukum perseroan
2
F. Sugeng Istanto, 1999. ”Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penelitian Terfokus, Lembaga penelitian UAJY, Yogyakarta, 10 Juni, hlm.1. 3
Moh. Natzir, 1988. Metode Penelitian, cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 150
b) pengalihan anak perusahaan menurut hukum badan penyelenggara jaminan sosial. 2.
Implikasi pengalihan anak perusahaan terhadap bagi manfaat peserta BPJS Kesehatan.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Akademis a) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk mengetahui peraturan-peraturan terkait pengalihan aset dan liabilitas dalam proses transformasi badan hukum. b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang peraturan perundang-undangan dan ilmu hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2. Manfaat Praktis a) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait proses pengalihan anak perusahaan dalam transformasi PT Askes (Persero), sehingga publik dapat berperan dalam pengawasan proses tersebut. c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hukum kepada pihak penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia, khusus pihak pengelola BPJS Kesehatan.
E. Keaslian Penelitian Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.4 Penelusuran terhadap penelitian dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam rencana penelitian ini telah dilakukan. Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan usulan penelitian ini antara lain, “Analisa Yuridis atas Peralihan Status PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) Cabang Menjadi Anak Perusahaan PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan”5 . Abdul Galib, 2006, Tesis, Program Studi Hukum Bisnis, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Perbedaan pokok dengan penelitian ini, adalah penelitian ini tentang pengalihan aset dari badan hukum privat ke badan hukum publik karena perintah Undang-Undang, dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, sedangkan penelitian terdahulu tentang pengalihan aset dari badan hukum privat ke badan hukum privat yang lain, dalam praktik bisnis komersial.
4
5
Maria SW, Soemardjono. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Jakarta, hlm. 8
Tujuan penulis terdahulu dalam penelitian tersabut adalah untuk mengetahui dasar hukum atas peralihan status cabang PT. PLN (Persero) Tarakan menjadi anak perusshaan PT. Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan, dan untuk mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul dari alih status cabang PT. PLN (Persero) Tarakan menjadi anak perusahaan PT. Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan
