BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara.
Dengan memiliki jaminan kesehatan setiap warga negara berhak mendapat layanan kesehatan. Jaminan ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
(UUD
1945),
yang
mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan layanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan jaminan sosial bagi setiap warganya. Hal ini sesuai perintah Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang nyata yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka (1)2. Salah satu program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang 1
Hasbullah Thabrany, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.10. 2 Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal (1) angka (1).
1
tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Pemerintahan yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera 4 . Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014 lalu, maka semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah diintegrasikan kedalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka (1)5. BPJS menyelenggarakan sistem Jaminan kesehatan Nasional berdasarkan prinsip kepesertaan bersifat wajib yang tercantum dalam Pasal 1 huruf (g) UndangUndang
Republik
Indonesia
Nomor
24
Tahun
2011
Tentang
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial 6 . Kriteria tentang peserta BPJS merujuk pada peratuan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 yaitu Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi7 : 3
Ibid., Pasal 19 ayat (1). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “Program JKN”, diakses dari http://www.tnp2k.go.id. 5 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka (1). 6 Ibid., Pasal 2 huruf (g). 7 Republik Indonesia, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 4
2
1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI): fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari : a.
Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya
b.
Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Bukan pekerja dan anggota keluarganya
Iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf (a) dibayarkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan8. Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium” adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium. Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan9. Ada delapan tujuan MDGs yang harus dilaksanakan oleh setiap negara yang mendeklarasikannya. Salah satu poinnya yaitu poin keempat adalah menurunkan angka kematian bayi. 8 9
Ibid., Pasal 37 ayat (1). MDGs, http://mdgs-dev.bps.go.id
3
Masa bayi merupakan masa keemasan seorang anak manuasia, calon generasi dari sebuah negara. Bayi merupakan investasi masa depan bangsa. Kelak ia akan menjadi penerus perjuangan bangsa dalam mewujudkan kemajuan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, masa bayi yang merupakan masa awal kehidupan seorang calon penerus bangsa, haruslah mendapatkan perhatian yang serius. Kurangnya perhatian terhadap masa-masa keemasan anak, terutama pada awalawal masa kehidupannya yakni masa bayi, kerap kali menimbulkan masalah. Pengasuhan dan perlakuan yang kurang baik sebagai wujud kurangnya perhatian terhadap pentingnya kesehatan bayi dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi bahkan yang sangat fatal ialah kematian bayi. Hal ini kerap kali tercermin salah satunya melalui pelayanan kesehatan yang kurang maksimal pada ibu dan bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi. Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2004 menyatakan AKB di Indonesia ialah 35 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian pada SDKI tahun 2007 AKB di Indonesia menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun ini masih dalam kriteria rendah, namun AKB di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak. Data AKB menurut World Health Organization (WHO) ialah sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup untuk tahun 2012. Indonesia masih harus bekerja keras untuk mewujudkan target MDGs dalam kurun waktu yang tersisa. Begitu juga dengan dunia, yang dengan perbedaan yang semakin beragam terutama dalam hal kebijakan dan pelayanan kesehatan serta kultur sosial dan
4
ekonomi, juga harus berjuang bersama guna mewujudkan target MDGs untuk menurunkan AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Lebih mengerucut, angka kematian bayi lahir di Kabupaten Sleman tahun 2013 mencapai 3,57 persen dari 1.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2014, naik 0,11 persen atau 3,68 persen10. Walaupun ini masih dalam kriteria rendah, namun AKB di Kabupaten Sleman masih menjadi masalah kesehatan di daerah ini, khususnya berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak (KIA). Lebih berfokus pada upaya kesehatan bayi baru lahir dari rahim seorang ibu yang termasuk dalam golongan fakir miskin dan orang tidak mampu dalam jaminan kesehatan nasional yang kita kenal dengan sebutan peserta penerima bantuan iuran (PBI). Jaminan kesehatan bayi baru lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, disebutkan pada pasal (11) ayat (1) poin (b) bahwa “penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu”, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri”11. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan, dilakukanlah perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 10
Pemerintah Kabupaten Sleman, Kesehatan, www.slemankab.go.id. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pasal 11 ayat (1) poin (b). 11
5
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Perubahan tentang bayi baru lahir dari peserta PBI otomatis dijamin yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Pasal 11 ayat (7) poin (e) dan Pasal 1 angka (2) Pasal 11B ayat (5)12. Sementara itu, Menteri Kesehatan
melalui
Surat
Edaran
Nomor
HK/Menkes/32/I/2014
tentang
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 menjelaskan tentang Penjaminan terhadap bayi baru lahir dilakukan dengan ketentuan bayi baru lahir dari peserta PBI secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Bayi tersebut dicatat dan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan untuk kepentingan rekonsiliasi data PBI13. Salah satu kewajiban pemerintah adalah melindungi seluruh penduduk dari resiko lingkungan yang dapat menimbulkan bencana sakit. Termasuk kewajiban pemerintah untuk mengatur, mengawasi dan melakukan penegakan hukum agar semua penduduk mendapatkan hak atas kesehatan. Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana
diatur
dalam
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
686/MENKES/SK/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 12
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 13 Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6
terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan Program Jamkesmas diselenggarakan dengan SJSN dan dikelolah oleh BPJS Kesehatan. Program ini memberikan jaminan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia, namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu belum terlindungi Jamkesmas maka mereka akan dilindungi oleh Pemerintah Daerah Masing-masing. Dengan desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efisien, efektif dan bertanggungjawab14. Pemerintah daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan sebagai bagian dari upaya upaya kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah15 dan melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota16, bahwa Pemerintah 14
Hasbullah Thabrani, 2015, Jaminan Kesehatan Nasional, hlm. 24, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7
Daerah diwajibkan dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah tersebut, Pemerintah Daerah yakni Gubernur Daerah Istemewa Yogyakarta dan Bupati Sleman Yogyakarta membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Semesta pada Pasal 9 ayat (1) Poin (c) menyebutkan bahwa peserta nonkartu terdiri dari gelandangan, pengemis, orang/anak terlantar, anak balita terlantar, bayi batu lahir dan/atau anak peserta PBI JKN yang belum direkonsiliasi menjadi peserta PBI JKN dan anak jalanan17 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah bagi Bayi Baru Lahir yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah memberi jaminan kesehatan daerah kepada semua bayi baru lahir dari ibu yang ber-Kartu tanda penduduk Sleman18; Pasal 2 ayat (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan bayi baru lahir ke dalam program Jamkesda19; dan Pasal (2) ayat (3) Kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dimulai sejak tanggal bayi dilahirkan20, serta dipertegas lagi pada Pasal 4 ayat (1) yaitu Iuran
17
Republik Indonesia, Peraturan Gubernur DIY Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Semesta, Pasal 9 ayat (1) poin (c). 18 Republik Indonesia, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Bayi Baru Lahir, Pasal 2 ayat (1). 19 ibid., Pasal 2 ayat (2). 20 ibid., Pasal 2 ayat (3).
8
kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Pemerintah Daerah21. Dari uraian penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Regulasi Pusat dan Daerah Mengenai Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dilakukan
perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kesesuaian regulasi pusat dan daerah mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Sleman Yogyakarta? 2. Bagaimanakah pelaksanaan regulasi pusat dan daerah mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Sleman Yogyakarta?
C.
Tujuan Penelitian 1.
Tujuan Umum Tujuan
umum
penelitian
ini
adalah
untuk
mengetahui
pelaksanaan regulasi pusat dan daerah mengenai pelayanan kesehatan
21
ibid., Pasal 4 ayat (1).
9
bayi baru lahir peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 2.
Tujuan Khusus Tujuan khusus penelitian ini adalah: a.
Tujuan Subyektif Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S2 Program Study Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang merupakan salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.
b.
Tujuan Obyektif 1.
Untuk mengetahui kesesuaian regulasi pusat dan daerah mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2.
Untuk mengetahui pelaksanaan regulasi pusat dan daerah mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
D.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai: 1.
Manfaat Teoritis
10
a.
Bahan untuk sumber informasi dalam studi kepustakaan
b.
Bahan informasi untuk penelitian baik penelitian lanjutan maupun sebagai pembanding mengenai Pelaksanaan Regulasi Pusat dan Daerah Mengenai Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
2.
Manfaat Praktis a.
Bahan masukan dan informasi bagi Pengelolah Jaminan Kesehatan Nasional terkait Pelaksanaan Regulasi Pusat dan Daerah Mengenai Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
b.
Bahan informasi bagi Pemerintah Pusat dan Daerah lain terkait Pelaksanaan Regulasi Pusat dan Daerah Mengenai Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
E.
Keaslian Penelitian Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti belum perna
diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah perna dilakukan 22 . Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta di internet maka ditemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian mengenai Pelaksanaan Regulasi Pusat Mengenai 22
Maria S.W. Soemardjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Jakarta, hlm 8.
11
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terhadap Regulasi Daerah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta, yaitu: 1.
Gaol (2006), yang meneliti tentang “Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di RSUD Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di RSUD Kabupaten Labuhanbatu masih dipungut biaya tambahan (cost sharing) untuk keperluan beli obat diluar DPHO atau peralatan medis, walaupun tepat sasaran dan mempunyai dana cadangan. Persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat miskin tetapi pada penelitian sekarang lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI)23.
2.
Siti Mardiatul Aminah (2013), yang meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Lanjut Usia Di
Kabupaten Sleman (Studi Kasus Di Puskesmas Mlati I)”. Jenis 23
Gaol, J.L., 2006, “Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
penelitian ini yaitu yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan bagi lansia di Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jaminan kesehatan bagi lansia di Kabupaten Sleman ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kesehatan secara menyeluruh sesuai kebutuhan lansia. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama berkaitan tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, perbedaannya adalah jaminan kesehatan daerah bagi lansia dan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI)24. 3.
Aminuddin (2015), yang meneliti tentang “Pengaruh Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pelaksanaan Fungsi UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) Di Puskesmas Ngaglik II Kabupaten Sleman”. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh regulasi jaminan kesehatan nasional terhadap fungsi puskesmas dalam layanan UKM di era jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Ngaglik II Kabupaten Sleman. Hasil pernelitian ini adalah pengaruh adanya regulasi JKN terhadap pelaksanaan fungsi UKM di Puskesmas Ngaglik II Kabupaten Sleman membuat fungsi UKM menjadi kurang diprioritaskan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama berkaitan tentang Pelaksanaan Jaminan
24
Siti Mardiatul Aminah, 2013, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Lanjut Usia Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Di Puskesmas Mlati I)”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
13
Kesehatan, perbedaannya adalah jaminan kesehatan fungsi UKM dan bayi baru lahir peserta penerima bantuan iuran (PBI)25. Dari ketiga penelitian hukum tersebut, ketiganya memang memiliki kesamaan dalam hal pelaksanan jaminan kesehatan, tetapi ketiga penelitian hukum tersebut memiliki kekhususan yang berbeda dalam pelaksanaan jaminan kesehatan, sedangkan obyek penelitian hukum yang diteliti penulis merupakan program baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Selain itu, penulis juga lebih menitik-beratkan pada harmonisasi regulasi pusat dan regulasi daerah mengenai pelayanan kesehatan bayi baru lahir peserta PBI di Kabupaten Sleman. Jika ternyata ada suatu penelitian lainnya yang sama dan yang telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini, maka tanpa suatu itikad buruk, penulis berharap penelitian dan penulisan hukum yang penulis lakukan dapat menjadi pelengkap bagi karya ilmiah tersebut.
25
Aminuddin, 2015, “Pengaruh Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pelaksanaan Fungsi UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) Di Puskesmas Ngaglik II Kabupaten Sleman”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
14
