IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DI SURAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DI SURAKARTA (Studi Pada Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta)

SKRIPSI

Oleh : ENDAH NUR ROHMAWATI K6408007

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama

: Endah Nur Rohmawati

NIM

: K6408007

Jurusan/Program Studi

: P.IPS/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH KOTA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DI SURAKARTA (Studi Pada Pemeliharaan Kesehatan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Surakarta, Desember 2012

Yang membuat penyataan

Endah Nur Rohmawati

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DI SURAKARTA (Studi Pada Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta)

Oleh : ENDAH NUR ROHMAWATI K6408007

Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 17 Desember 2012

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hassan Suryono, S.H, M.H, M.Pd

Dewi Gunawati, S.H, M.Hum

NIP. 19560515 198503 1 002

NIP. 1976113 020050 1 2001

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hari

:

Tanggal

:

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

: Dr. Triyanto, S.H, M.Hum

Sekretaris

: Rini Triastuti, S.H, M.Hum

Anggota I

: Drs. Hassan Suryono, S.H, M.H, M.Pd

Anggota II

: Dewi Gunawati, S.H, M.Hum

Disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd NIP. 19621126 198103 1 001

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Endah Nur Rohmawati. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DI SURAKARTA (Studi Pada Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta), Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember. 2012. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara di Kota Surakarta, (2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta, (3) Untuk mengetahui peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan strategi ganda terpancang. Sumber data yang digunakan terdiri atas: informan, dokumen, peristiwa atau aktivitas. Teknik sampling yang digunakan sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, observasi. Validitas data dengan menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (interactive of analysis), yakni terdiri dari empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian terdiri terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terdiri dari pemberian kartu peserta PKMS (silver dan gold), pelayanan PKMS terdiri dari rawat jalan dan inap di Puskesmas, rawat jalan spesialistik (jiwa), rawat inap di rumah sakit. Namun, program PKMS tidak menanggung seluruh pelayanan kesehatan sehingga ada pelayanan yang dibatasi karena keterbatasan anggaran dari pemerintah kota, belum tersedianya alat-alat canggih dalam pengobatan, pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta pelayanan kesehatan yang bukan esensi dalam pengobatan. (2) Kendala yang dihadapi Pemeritah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara yaitu Sosialisasi dalam PKMS, Sikap dan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam pelayanan PKMS, Kurang aktifnya masyarakat dalam program PKMS, Komunikasi dan Surat Rujukan Pasien. (3) Peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap pemenuhan hak kesehatan warganegara PKMS yaitu Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Surakarta, memberikan pelayanan kesehatan upaya preventif (pencegahan), upaya promotif (peningkatan mutu kesehatan yang tidak hanya mengobati saja tetapi juga promosi kesehatan), upaya kuratif (pengobatan), upaya rehabilitatif (pemulihan) dan meringankan beban ekonomi masyarakat di bidang kesehatan.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Endah

Nur

Rohmawati.

THE

IMPLEMENTATIONS

OF

CITY

Thesis. Surakarta: Teacher and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember. 2012. The purposes of this research are (1) to know the form of the service of health out what are the constraints faced by government of Surakarta in fulfi

This research uses qualitative approach with a form of qualitative description research using established multiple strategies. The data source used consisted of infortmans, documents, events or activities. Sampling technique used is purposive sampling. The technique of collecting data through interviews, documents analysis, and observation. In data validity, the research uses triangulation method. Data analysis used was interactive analysis model (interactive of analysis) which consists of four major component, they are data collection, data reduction, presentation data and conclusion. The research procedure consists of pre field stage, field implementation stage, stage of analysis the data, and stage of arranging the research report. Based on the results of the research, it can conclude that: (1) Forms of the service of Health Care of Sura gold), PKMS services that consists of outpatient and inpatient in Puskesmas, specialistict outpatient (spiritual), hospitalized. However, PKMS programs do not guarantee all of health services, so that there is limited service because of the limitation of budge from government, the unavailability of sophisticated tools that are used for treatment, the service that is not in accordance with the established procedures, and health services that are not essential in the treatment. (2) The socialization in PKMS, attitudes and human resources as an executive in the PKMS service, lack of participation from society in PKMS programs, communication and patient refferal letter. (3) The role of Health Care of

programs ( health quality improvement that not only treat but also health promotion), curative programs (treatment), rehabilitative programs (recovery)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al Baqarah: 286)

A Healthy Man Has A Hundred Wishes, A Sick Man Has Only One. (Orang yang sehat memiliki seratus keinginan, Orang yang sakit hanya punya satu keinginan) -Anonim-

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada: Bapak (Alm) dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan kasih sayang Pakdhe Budi dan Budhe Nanik yang selalu memberikan dukungan Seluruh pengurus dan adik-adik di Yayasan Hj. Diah Kusumasari Santosa yang selalu memberikan semangat Kakak dan adik tercinta Nurhidayat Delfianto yang senantiasa memberikan senyum dan semangat setiap waktu Teman-teman PPKn angkatan 2008 Almamater

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

Kesehatan Warga Negara Di Surakarta (Studi Pada Pemeliharaan Kesehatan

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana

pendidikan

pada

Program

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 1.

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan

Universitas

Sebelas

Maret

Surakarta,

yang

telah

memberikan izin penelitian guna menyusun skripsi ini. 2.

Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS, yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini.

3.

Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi.

4.

Drs. Hassan Suryono, S.H, M.H, M.Pd Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5.

Dewi Gunawati, S.H, M.Hum Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan

bimbingan,

pengarahan,

dan

dorongan

selama

penulis

menyelesaikan skripsi ini. 6.

Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang secara tulus memberikan ilmu dan masukan-masukan pada penulis.

commit to user x


7.

digilib.uns.ac.id

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

8.

Ibu Ida Angkalita, S.KM Kepala UPTD PKMS yang dengan senang hati membantu

penulis

dalam

pengumpulan data yang perlukan

dalam

penyusunan skripsi ini. 9.

dr. Nur Hastuti, Kepala Puskesmas Ngoresan dan dr. Wahyu Indiato, Kepala Puskesmas Sibela yang telah membantu dalam memberikan data selama penelitian.

10. Anggota LSM Pattiro yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data dalam penelitian. 11. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2008 yang telah membantu dan memberikan saran selama menjadi mahasiswa dan dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Semua pihak yang membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap, semoga Allah SWT selalu memberikan barokah dan anugrah yang terbaik atas jasa yang mereka berikan. Penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, 17 Desember 2012

Penulis

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..............................

ii

HALAMAN PENGAJUAN .........................................................................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................

v

ABSTRAK ....................................................................................................

vi

ABSTRACT ....................................................................................................

vii

MOTTO ........................................................................................................

viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................

ix

KATA PENGANTAR ..................................................................................

x

DAFTAR ISI .................................................................................................

xii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

xvi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................

xvii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................

xviii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..................................................

1

B. Perumusan Masalah .........................................................

4

C. Tujuan Penelitian .............................................................

5

D. Manfaat penelitian ...........................................................

5

KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang relevan ..............

6

1. Tinjauan Tentang Implementasi .................................

6

a. Pengertian Implementasi.........................................

6

b. Macam-macam implementasi.................................

7

c. Pendekatan dalam implementasi kebijakan ...........

8

2. Tinjauan Tentang kebijakan Pemerintah Kota ...........

9

a. Definisi Kebijakan Publik ......................................

9

b. Proses Kebijakan Publik ........................................

11

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

c. Dampak dari Kebijakan Publik ..............................

13

d. Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik .....................................................

13

e. Teori Proses Fungsional .........................................

15

f. Teori Sistem Hukum ..............................................

16

g. Definisi Pemerintah Daerah ...................................

16

1) Pengertian Pemerintah .......................................

16

2) Pengertian Pemerintah Daerah ..........................

18

3. Tinjauan Tentang Warga Negara ................................

19

a. Istilah Warga Negara ..............................................

19

b. Pengertian Warga Negara ......................................

21

1) Tinjauan Historis Konsep warga negara ...........

21

2) Pengertian Terminologis warga negara .............

22

c. Karakteristik Warga Negara ...................................

23

d. Konsep Hak dan Kewajiban warga negara ............

26

1) Perkembangan Konsep Hak dan Kewajiban warga negara ......................................................

26

2) Hak Asasi Manusi dan Hak Warga Negara .......

26

4. Landasan Hukum Tentang Hak Kesehatan warga Negara .........................................................................

29

a. Hak Warga Negara dalam Pasal-Pasal UndangUndang Dasar 1945 ................................................

30

b. Hak Kesehatan Warga Negara dalam Undang-

BAB III

Undang No.36 Tahun 2009 ....................................

31

c. Landasan Hukum PKMS........................................

32

B. Penelitian yang Relevan ................................................

34

C. Kerangka Berpikir .........................................................

37

METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian .........................................

40

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ........................................

42

C. Sumber Data ....................................................................

43

commit to user xiii


BAB IV

digilib.uns.ac.id

D. Teknik Sampling .............................................................

46

E. Teknik Pengumpulan Data ..............................................

47

F. Validitas Data ..................................................................

49

G. Analisis Data ...................................................................

51

H. Prosedur Penelitian ..........................................................

53

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi ..............................................................

55

1. Gambaran Umum masyarakat Kota Surakarta ...........

55

2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surakarta .....................................................................

57

3. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas PKMS .........................................................................

73

4. Gambaran Umum Puskesmas Ngoresan .....................

76

5. Gambaran Umum Puskesmas Sibela ..........................

79

6. Gambaran Umum LSM Pattiro Surakarta ..................

81

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian .................................

82

1. Bentuk

Pelayanan

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat Surakarta..................................................

82

a. Jenis Kepesertaan PKMS .......................................

85

b. Jumlah Pelayanan PKMS .......................................

88

c. Pelayanan Kesehatan Dalam PKMS.......................

89

d. Pelayanan yang tidak ditanggung dalam PKMS ....

94

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui PKMS .............................................................

95

a. Intelegensi ...............................................................

96

b. Rekomendasi ...........................................................

96

c. Preskripsi .................................................................

97

d. Invokasi ...................................................................

97

e. Aplikasi ...................................................................

102

h. Penghargaan ............................................................

106

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

i. Penghentian ..............................................................

107

3. Peran PKMS terhadap pemenuhan hak kesehatan

BAB V

DAFTAR

bagi warga ...................................................................

109

C. Temuan Studi ...................................................................

112

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan ..........................................................................

118

B. Implikasi ..........................................................................

120

C. Saran.................................................................................

121

PUSTAKA

122

LAMPIRAN

124

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Waktu Perencanaan Penelitian ................................................

41

Tabel 2.

Informan primer.................................................................

44

Tabel 3.

Informan dari masyarakat .......................................................

45

Tabel 4.

Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2011/2102 ...........................................................................

Tabel 5.

Jumlah Penduduk Miskin tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2011/2102 ...............................................................

Tabel 6.

55

Rincian

Penugasan

Pegawai

Dinas

Kesehatan

56

Kota

Surakarta..............................................................................

72

Tabel 7.

Jumlah Peserta PKMS Gold dan Silver tahun 2008-2012.......

87

Tabel 8.

Jumlah Kunjungan Pasien Peserta PKMS tahun 2008 -2012 ..............................................................................

commit to user xvi

88


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1.

Skema Pembagian orang yang berada di Suatu wilayah ....

21

Gambar 2.

Skema Kerangka Berfikir ...................................................

39

Gambar 3.

Model Analisis Interaktif Mathew B. Milles & A. M. Hubernman ........................................................................

commit to user xvii

52


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Pedoman Wawancara ..................................................

124

Lampiran 2.

Petikan hasil wawancara .............................................

127

Lampiran 3.

Petikan hasil catatan lapangan ....................................

151

Lampiran 4.

Catatan Lapangan Observasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ...................................................................

160

Lampiran 5.

Contoh Jenis kartu silver dan gold PKMS ..................

162

Lampiran 6.

Trianggulasi Data ........................................................

163

Lampiran 7.

Trianggulasi Metode ...................................................

166

Lampiran 8.

Foto-foto Kegiatan Penelitian .....................................

168

Lampiran 9.

Jumlah Penduduk Miskin di Surakarta Th 2011..........

172

Lampiran 10.

Surat Permohonan Izin Menyusun Skripsi kepada Pembantu Dekan 1 FKIP UNS ....................................

Lampiran 11.

Surat Keputusan Dekan FKIP UNS tentang Izin Penyusunan Skripsi .....................................................

Lampiran 12.

180

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Pasar Kliwon ............................................

Lampiran 18.

179

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Puskesmas Sibela ........................................................

Lampiran 17.

178

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Puskesmas Ngoresan .............................................

Lampiran 16.

177

Permohonan Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta ...................

Lampiran 15.

176

Permohonan Surat Pengantar Izin Penelitian kepada Walikota Surakarta ......................................................

Lampiran 14.

175

Surat Permohonan Izin Research / Try Out kepada Rektor UNS .................................................................

Lampiran 13.

174

181

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Jebres ........................................................

commit to user xviii

182


Lampiran 19.

digilib.uns.ac.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LSM Pattiro Surakarta ................................................

Lampiran 20.

183

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Surakarta..................................

commit to user xix

184


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Mahalnya biaya kesehatan pada masa sekarang membuat masyarakat miskin pada khususnya di kota Surakarta sangat kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan karena terbentur masalah biaya. Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat miskin akan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatannya tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Surakarta berusaha merespon tuntutan dan harapan masyarakat miskin tersebut untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H (1) mengamanatkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Setiap orang berhak atas kesehatan

Karena

itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab terpenuhinya hak hidup sehat kepada seluruh warga negara termasuk kepada keluarga miskin dan dan tidak mampu. Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan rentan terjadinya penularan penyakit karena keadaan lingkungan yang tidak sehat, dan kesadaran akan kebersihan yang kurang membudaya, serta pengetahuan akan kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut disebabkan karena sulitnya akses pelayanan kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah mengakibatkan terganggunya produktivitas kerja, dan akhirnya menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah mengeluarkan program kebijakan pemeliharaan kesehatan masyarakat

commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2 miskin. Program ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui penugasan PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/ Menkes/ SK/ XI/2004 tentang penugasan kepada PT Askes (persero) dalam pengelolaan pemeliharaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelayanan bagi mayarakat kategori sangat miskin, miskin dan mendekati miskin maka program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Jamkesmas. Jamkesmas merupakan program dari pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan yang sasarannya utamanya masyarakat miskin. Karena pada hakekatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota supaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Pemerintah Kota Surakarta pada awal tahun 2008 mengimplementasikan suatu program jaminan kesehatan daerah. Dimana program tersebut dirumuskan menjadi semacam asuransi kesehatan untuk masyarakat Kota Surakarta dengan premi asuransi yang dibayar oleh Pemerintah Kota Surakarta. Program ini diberi nama dengan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Program PKMS merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan peningkatan derajad kesehatan yang optimal. Dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta, terutama bagi masyarakat miskin. Jaminan kesehatan yang diberikan berwujud upaya kesehatan yang berjenjang dan komprehensif. Upaya kesehatan ini dilakukan agar kesehatan masyarakat terpelihara. Sehingga menciptakan masyarakat Kota Surakarta yang sehat dan produktif. Kota Surakarta menerapkan PKMS atau Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta tidak hanya ditujukan pada masyarakat miskin saja, tetapi seluruh masyarakat surakarta yang berminat dengan program tersebut. Program PKMS ini ditujukan bagi semua warga masyarakat Kota Surakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mereka yang belum termasuk dalam Program Askes PNS, Askes swasta, Askeskin atau Asuransi Kesehatan yang lainnya. Pemerintah Kota Surakarta menyediakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

3 dua jenis layanan PKMS yaitu silver card dan gold card. Untuk mendapatkan kartu dengan cara mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan Surakarta, dan mencetak kartu gratis bagi masyarakat miskin, dan mendapatkan kartu PKMS gold, sedangkan untuk masyarakat mampu atau tidak miskin, membayar Rp 1.000,untuk cetak kartu dengan keanggotaan PKMS siver. Kartu PKMS silver merupakan bantuan kesehatan yang ditujukan bagi warga biasa yang belum termasuk asuransi kesehatan dan bantuan yang diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- per jiwa untuk satu kali pengobatan sedangkan PKMS gold card merupakan bantuan kesehatan yang ditujukan bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Program PKMS diatur dalam Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Daerah dan didukung Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realita masih banyak masyarakat miskin yang belum tertampung dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Maka diperlukan kebijakan strategis untuk peningkatan kesehatan secara komprehensif dalam bentuk Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dengan konsep : Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta, Adanya peran aktif masyarakat (Pendaftaran secara aktif). Berdasarkan data yang di kutip dari Solopos edisi Rabu 29 Februari 2012, jumlah peserta PKMS pada akhir tahun 2011 mencapai 222.081 peserta atau 78,7% dari sasaran 348.000-an warga Solo yang belum tercakup jaminan sosial apapun. Dengan rincian 209.291 warga merupakan peserta PKMS silver dan 12.790 warga merupakan peserta PKMS gold. Dengan bertambahnya 1.300 peserta baru PKMS gold berarti total peserta PKMS gold pada tahun 2012 mencapai 14.000-an warga. Lebih lanjut lagi peserta PKMS terus bertambah sejak akhir 2011, sebanyak 209.291 warga merupakan peserta PKMS silver dan 12.790 PKMS gold. Awal tahun peserta PKMS gold bertambah sekitar 1.300 orang. Sedangkan dana yang dianggarkan pada tahun 2011, dana yang di anggarkan Rp 18 Miliar sisa Rp 1,5 miliar dengan beban utang ke pihak rumah sakit sekitar Rp 600.000

Rp 700.000, dan untuk tahun 2012 dana yang di anggarkan. Dengan dibentuknya program PKMS ini, Pemerintah Kota Surakarta

berharap mampu memberikan pelayanan optimal bagi seluruh masyarakat

commit to user


digilib.uns.ac.id

4 Surakarta, khususnya masyarakat miskin. Akan tetapi, realitanya masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakan pelayanan PKMS. Dan belum lagi munculnya permasalahan mengenai kepemilikan kartu keanggotaan, bagi masyarakat miskin yang memiliki kartu gold seharusnya mereka mendapatkan pembebasan biaya sepenuhnya, tetapi pada faktanya ada juga pihak dari rumah sakit yang menarik biaya perawatan. Ini merupakan salah satu contoh permasalahan-permasalahan yang ada dalam Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam

Pemenuhan Hak Kesehatan Warganegara di Surakarta ( Studi Pada Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta ) B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta? 3. Bagaimana peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara di Kota Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

5 2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta 3. Untuk mengetahui sejauh mana peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga.

D. Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan hak warga negara yaitu hak atas kesehatan bagi warga negara. Dalam hal ini hak kesehatan masyarakat Surakarta, terutama masyarakat miskin dimana hak kesehatan mereka yang sering terabaikan. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Surakarta sebagai warga negara. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta terutama Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk meningkatkan kebijakan dalam pelayanan kesehatan khususnya Program Pemeliharaan Kesehatan Surakarta (PKMS) dan mampu memenuhi hak kesehatan masyarakat Surakarta. Serta mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta terutama Dinas Kesehatan dalam pemenuhan hak kesehatan bagi warga Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan,

baik

bagi

masyarakat,

rumah

sakit,

puskesmas,

pihak

berkepentingan lainnya, pemerintah daerah lainnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 1. Tinjauan tentang Implementasi a. Pengertian Implementasi Implementasi menurut kamus Webster yang dikutip Sholihin Abdul to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu);

to

give

practical

effect

to;

(menimbulkan

dalam Solahudin Kusuman tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses

ercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Sholihin Abdul Wahab (2005: 65) menjelaskan pengertian implementasi sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012:

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible ouput Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 139) commit to user 6


digilib.uns.ac.id

7 -tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapai tujuan-tujuan

Pengertian lain dari implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2006: 139) adalah: bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang mempunyai tujuan tertentu yang telah tetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dari definisi para ahli tersebut dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

b. Macam-macam Implementasi Dalam studi implementasi ada dua macam implementasi yang harus diperhatikan sebagaimana disebutkan oleh Merille S. Grindle dalam Syaukani, (2003: 296) yaitu: a) Content of Policy (isi kebijaksanaan) 1) Interest affected (kepentingan siapa saja yang terlibat) 2) Type of benefits (macam-macam manfaat) 3) Extent of change envisoned (sejauh mana perubahan akan diwujudkan) 4) Site of decision making (tempat pembuatan keputusan)

commit to user


digilib.uns.ac.id

8 5) Program implementors (siapa yang akan menjadi implementator agensi) 6) Resource commited (sumber daya yang disediakan) b) Contest of Implementation (konteks kebijaksanaan) 1) Power, interest, and strategy of actors involved (kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat) 2) Institutions and regim characteristics (karakteristik lembaga dan rejim) 3) Compliace and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif)

c. Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan model pendekatan top-down (A Model of The Policy Implementation) dalam Leo Agustino (2008: 142) ada enam variabel yang menghubungkan kebijakan dengan performa implementasi, variabel tersebut adalah: a) Ukuran dan tujuan kebijakan Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. b) Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi.

Tahap-tahap tertentu

dari

keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. c) Karakteristik agen pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

9 (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. d) Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. e) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Tinjauan tentang Kebijakan Pemerintah Kota

a. Definisi Kebijakan Publik Definisi kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Leo Agustino (2008: 7) menyatakan bahwa kebijakan adalah: Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang

Pengertian kebijakan publik menurut James Anderson dalam bukunya Public Policy Making yang dikutip Leo Agustino (2008: 7) sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

10

dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan

kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau yang dimaksud. Pengertian kebijakan menurut Kartasasmita (1997) Dalam Joko Widodo (2008: 13) adalah

erupakan upaya untuk memahami dan mengartikan 1)

apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah. 2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya. 3) apa

Kebijakan publik menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Kristian Widya Wicaksono ( pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan

Sedangkan, menurut Kristian Widya Wicaksana (2006: 65) ada 5 karakteristik kebijakan publik, yaitu: 1) Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami. 2) Melibatkan keputusan beserta dengan konstituensinya. 3) Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu. 4) Pada hakikatnya adalah politis. 5) Bersifat dinamis. Menurut Leo Agustino (2008: 8) beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, antara lain: 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daripada keputusan yag terpisah-pisah. 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

11 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah jelas dalam menangani permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. 5) Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dari beberapa uraian pengertian kebijakan publik diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan masalah atau hal yang diperhatikan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

b. Proses Kebijakan Publik Kebijakan publik tidak begitu saja muncul, tetapi melalui proses atau tahapan yang cukup panjang dan banyak variabel yang harus dikaji. Untuk mengkaji kebijakan publik, dibagi proses-proses penyusunan kebijakan dalam beberapa tahap, yang bertujuan memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. James Anderson (1979) yang dikutip Subarsono (2005: 12) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu a) Formulasi kebijakan (problem formulation), b) Formulasi kebijakan (formulation), c) Penentuan kebijakan (adoption), d) Implementasi (implementation), e) Evaluasi (evaluation). Sedangkan menurut Michael Howlet dan M.Ramesh dalam Subarsono (2005: 13) menyatakan lima proses kebijakan publik yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: a) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. b) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihanpilihan kebijakan oleh pemerintah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

12 c) Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. d) Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. e) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Lebih lanjut mengenai proses kebijakan publik, menurut William Dunn (1999) dalam Budi Winarno (2012: 35) membagi tahapan proses kebijakan publik antara lain: a) Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Tidak semua masalah masuk dalam agenda perumusan, melainkan masalah-masalah yang ada berkompetisi terlebih dahulu untuk selanjutnya ditetapkan menjadi fokus pembahasan. b) Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. d) Tahap implementasi kebijakan Suatu kebijakan hanya akan menjadi suatu catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan progam kebijakan yang

telah

diambil

sebagai

alternatif

pemecahan

masalah

harus

diimplementasikan, yakin dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

13 e) Tahap evaluasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Dimana pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, maka dari itu diperlukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

c. Dampak dari Kebijakan Publik Dampak

dari

kebijakan

publik

mempunyai

beberapa

dimensi,

diantaranya: 1) Dampaknya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus diidentifikasikan siapa yang akan terkena dampak kebijakan. Kedua, perlu kiranya ditentukan dampak kebijakan yang dimaksud. 2) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effect. 3) Kebijakan

dapat

mempunyai

pengaruh

dimasa

mendatang

seperti

pengaruhnya pada kondisi saat ini. 4) Kebijakan dapat mempunyai dampak tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

d. Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik antara lain : 1) Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan a) Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan keputusan Pemerintah Kodrat manusia, bila merujuk pada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki state of nature yang berkarakter positif. Yang berarti manusia dapat menerima dengan baik hubungan antarindividu. Ketika relasional ini berjalan dengan baik, ada sistem sosial yang menggerakkan warga menghormati undang-undang, mematuhi hukum yang dibuat politisi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

14 b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan Individu atau kelompok warga mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis dan rasional yang di buat oleh aparatur pemerintah. c) Adanya sanksi hukum Orang dengan akan

sangat

terpaksa mengimplementasikan

dan

melaksanakan suatu kebijakan karena takut terkena sanksi hukuman bila melanggar kebijakan yang telah dibuat. d) Adanya kepentingan publik Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat publik. Maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan itu. Apalagi kebijakan tersebut berhubungan erat dengan hajat hidup mereka. e) Adanya kepentingan pribadi Seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu projek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. f) Masalah waktu Masyarakat memandang adanya suatu kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik, maka warga akan cenderung menolak kebijakan tersebut. Tetapi, begitu waktu berlalu, pada akhirnya suatu kebijakan yang dulunya pernah ditolak dianggap sebagai suatu yang wajar. 2) Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan a) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat luas, maka dapat dipastikan kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit terlaksana.

commit to user


digilib.uns.ac.id

15 b) Tidak adanya kepastian hukum Tidak adanya kepastiam hukum, ketidakjelasan aturan-aturan hukum kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetakan pemerintah. c) Adanya keanggotaan seseorang dalam organisasi Seseorang yang patuh atau tidak patuh terhadap peraturan atau kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebagiankan oleh keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu. d) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan lain. (Leo Agustino: 2008: 157-159)

e. Teori Proses Fungsional Teori ini menyatakan bahwa pembentukan kebijakan melihat pada bermacam-macam aktifitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Lasswell (1956) dalam Leo Agustino (2008: 24-25) memberikan skema yang melibatkan tujuh kategori analisis fungsional, antara lain: 1) Intelegensi: yaitu bagaimana informasi menjadi

perhatian dari pembuat

kebijakan dikumpulkan dan diproses. 2) Rekomendasi: yaitu bagaimana rekomendasi (atau alternatif) yang sesuai dengan masalah dibuat dan ditawarkan. 3) Preskripsi: yaitu bagaimana aturan umum dipakai atau diumumkan, dan digunakan oleh siapa? 4) Invokasi: yaitu siapa yang menentukan apakah perilaku yang ada bertentangan dengan peraturan atau hukum. 5) Aplikasi:

yaitu

bagaimana

hukum

atau

peraturan

sesungguhnya

dilaksanakan atau diterapkan. 6) Penghargaan: yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan, atau kegagalan diukur.

commit to user


digilib.uns.ac.id

16 7) Penghentian: yaitu bagaimana peraturan atau hukum dihentikan atau diteruskan dengan bentuk yang diubah atau diperbaiki. f. Teori Sistem Hukum Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu: 1) Legal substance (substansi hukum) Merupakan aturan-aturan, norma- norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. 2) Legal structure (struktur hukum) Merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim. 3) Legal culture (budaya hukum) Merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. (http://www.scribd.com/doc/59668048/Teori-sistem-hukum)

g. Definisi Pemerintah Daerah 1) Pengertian Pemerintah Pengertian pemerintah dapat dibagi dua yaitu: Pertama; Pemerintah dalam arti luas menurut A.M. Donner yang di kutip Muin Fahmal (2006: 2425) menyebutkan pemerintah dalam arti tertinggi dan pengertian kedua adalah pemerintah dalam arti sempit. Pertama; Konsep Trias Politica dari Montesqiue membagi pemerintah dalam arti yang luas dalam tiga kekuasaan yaitu: a) Kekuasaan yang membuat Undang-Undang (legislatif power, la puinssace legislative).

commit to user


digilib.uns.ac.id

17 b) Kekuasaan menjalankan Undang-Undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan (executive power, la puissance executive). c) Kekuasaan mengadili (judicative power, la puissance de juger). Kedua, Van Vollenhoven dalam bukunya; Staat Recht Over Zee (1934) yang dikutip Muin Fahmal (2006: 25) membagi pemerintah dalam arti luas (bewinvoering = regen), meliputi empat bagian: a) Membuat peraturan perundang-undangan (regel geven). b) Pemerintah/pelaksana (bestuur). c) Peradilan (rechtpraak), dan d) Polisi (policy) Komisi van Poeltje pada tahun 1972 membedakan pemerintah dalam dalam arti luas dan dalam arti sempit, yaitu: Pertama dalam arti luas diartikan sebagai fungsi yaitu, meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintah (bestuurs organen) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan (goverment, bestuur). (Muin Fahmal 2006: 25) Dari beberapa kutipan pengertian pemerintah diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah merupakan suatu badan yang memiliki kekuasaan dan berwenang mengambil keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan untuk mencapai tujuan suatu negara. Menurut Bagir Manan (1994) dengan mengacu kepada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan

(http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-tentang-pemerintahdaerah.html) Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

18 eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Namun demikian kapasitas untuk memaksa pihak lain tersebut, didalam konteks negara modern seperti sekarang ini, harus berdasarkan kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum yang disebut sebagai kewenangan. Sehingga perintah yang dilakukan adalah perintah berdasarkan suatu asas dan norma yang telah disepakati sehingga dikatakan sebagai suatu tindakan yang sah.

2) Pengertian Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UndangPenyelenggara Pemerintahan adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah. Unsur-unsur perangkat daerah adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,

commit to user


digilib.uns.ac.id

19 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3

Tinjauan tentang Warga Negara

a. Istilah Warga Negara

atau terjemahan dari

citizen

citoyen citizen

yang luas mengenai warga negara. Istilah citizen secara etimologi berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin ya

civics

civitas

warga dari suatu city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis di citoyen

-hak

terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. warga dan kota adalah suatu kesatuan yang bila di telusuri secara historis bermula pada Yunani Kuno, dimana warga adalah anggota dari suatu polis (negara kota). Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula Negara. karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. (http://karankeren.blogspot.com/2011/10/pengertian-warga-negara.html)

commit to user


digilib.uns.ac.id

20 Istilah warga negara dalam kata citizen (bahasa inggris) mempunyai arti sebagai berikut: 1) Warga negara 2) Petunjuk dari sebuah kota 3) Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air 4) Bawahan atau kawula Pada masa lalu, dipakai istilah kawula atau kawula negara (misalnya zaman Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara. Istilah kawula memberi kesan bahwa warga negara hanya sebagai objek atau milik negara. Sekarang ini istilah warga negara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya. Dengan demikian status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban kepada organisasi, demikian juga organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya. Perlu dijelaskan lebih lanjut istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Dalam istilah rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang

yang berada disuatu

wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi waga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

commit to user


digilib.uns.ac.id

21 Menurut Winarno (2007: 48) pembagian orang yang berada di suatu negara dapat dilihat sebagai berikut: Warga negara Penduduk Orang asing Orang yang berada di wilayah Bukan penduduk

Gambar 1. Skema Pembagian Orang yang Berada di Suatu Wilayah Negara

b. Pengertian Warga Negara Menurut AS Hikam dalam Ghazali yang dikutip Winarno (2004: 48) citizen artinya adalah

Konsep-konsep mengenai citizen, hak, kota, peradaban dan urban ini tidak bisa lepas dari apa yang berkembang di Yunani Kuno yang memang menjadi cikal bakal berkembangnya konsep tersebut di dunia barat. Oleh karena itu perlu sekali untuk diketahui konsep warga negara. 1) Tinjauan Historis Konsep Warga Negara Konsep warga negara secara historis dan pertama kali mengacu pada istilah polites dan polis di zaman Yunani Kuno. Orang-orang Athena dalam negara kota tersebut menyebut dirinya polites atau warga polis. Polis disebut sebagai ancient city-state. Berkenaan polites atau citizen, Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani yang dikutip Winarno (2009: 4) menyatakan, Citizen, in the common sense of that term, are all who share in the civic of life of ruling and being ruled in turn

-orang yang

mengambil peran dalam kehidupan bernegara yaitu ang biasa memerintah dan diperintah. Orang yang memerintah dan diperintah sewaktu-waktu dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

22 bertukar peran dan mereka harus sanggup memainkan peran yang berguna dalam negara. Formulasi warga diajukan oleh juris Romawi Gaius Graccus (159-121 SM) yang dikutip Winarno (2009: yuresprudensi yang dapat dipecah-pecah kedalam manusia, tindakan dan benda atau res. Warga semata-mata tidak diperlakukan sebagai makhluk politis tetapi makhluk legal yang diatur oleh hukum. Pengertian warga selanjutnya berkembang pada abad pertengahan (Dark Age) di Eropa. Warga merupakan anggota musipial yang berperan lebih banyak bersifat melayani kekuasaan, menggarap tanah, membayar pajak, dan pelayanan umum. 2) Pengertian Terminologis Warga Negara Diakui Aristoteles 2300 tahun yang lalu yang dikutip Winarno (2009: 7) bahwa :

consitution to contitution ; it may be someone who is citizen in a democrazy is not an aligharcy. And under an ideal consitution the must be those who are able and willing to rule with a view to attaining a way

Tidak ada pengertian umum siapakah yang dimaksud warga negara itu. Secara khusus warga negara itu sangat berbeda dari suatu konstitusi ke konstitusi. seseorang yang dikatakan warga negara di negara demokrasi bisa menjadi bukan warga negara dalam sistem Oligarki. Menurut Aristoteles yang dikutip Winarno (2009: 8) bahwa: Definisi siapa yang dimaksud warga negara sangat tergantung pada konstitusi negara yang menyatakannya dan hal itu akan berbeda-beda tiap negara. Boleh jadi warga negara sistem demokrasi bukanlah warga negara dalam sistem Oligarki. Namun, terlepas dari semua itu Aristoteles dalam politik berpendirian bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politicon) artinya makhluk masyarakat atau makhluk negara atau makhluk berpolitik mencapai kesempurnaan hanya dalam masyarakat atau negara.

commit to user


digilib.uns.ac.id

23 Berdasarkan beberapa pengertian warga negara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang yang berada dalam suatu wilayah negara yang terikat oleh hukum yang berlaku berdasarkan konstitusi di negara tersebut.

c. Karakteristik Warga Negara Karakteristik warga negara yang digambarkan oleh para ahli dan filosof menyiratkan bahwa karakteristik warga negara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik latar belakang dan intitusi dimana dia hidup. Warga negara diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: 1) Warga negara yang menguasai atau memerintah (the ruling) 2) Warga negara yang dikuasai atau diperintah (the ruled) Warga negara yang memerintah harus memiliki kebajikan dan kearifan sedangkan kebajikan dan kearifan tidak terlalu penting bagi yang diperintah. Namun, karena posisi tersebut dapat bertukar karena pandangan bahwa semua warga negara adalah bebas, sederajat, dan harus siap untuk memerintah dan diperintah maka semua warga negara harus memiliki satu keutamaan dan kebajikan. Karakteristik warga negara yang baik menurut Aristoteles yang dikutip civic virtue dirinya. Menurut Aristoteles ada 4 komponen civic virtue, yaitu: 1) Temperance (kesederhanaan) termasuk self-control dan avoidance of extremes 2) Justice (keadilan) 3) Courage ( keberanian dan keteguhan) temasuk patriotism 4) Wisdom or prudence ( kebijaksanaan atau kesopanan) termasuk the capacity for judgment Menurut Sapriya yang dikutip Winarno (2009: 12) menyatakan bahwa: Warga negara yang baik memilliki kualifikasi demikian akan menjadi warga negara yang baik. Dia mampu memerintah secara baik dan ia dapat diperintah secara baik pula. Sampai disitu akhirnya ia menyatakan warga negara ada yang termasuk good citizen dan bad citizen. Good

commit to user


digilib.uns.ac.id

24 citizen juga berbeda dengan good man. Good citizen amat ditentukan dari konstitusi. Aristoteles menyatakan, we must notes that different constitution require different type of good citizen, while the good man is always same. (Kita harus mencatat bahwa konstitusi yang berbeda membutuhkan berbagai jenis warga negara yang baik, sementara orang baik selalu sama). Dalam perkembangan kontemporer para ahli berupaya mengembangkan sejumlah karakteristik warga negara yang sejalan dengan dunia modern. Istilah civic virtue

the willingness of the citizen to set aside privat

interest and personal concern for the sale of common good

Civic virtue atau

kebajikan kewarganegaraan adalah kemauan dari warga negara untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau perhatian individualnya pada kepentingan umum. Civic virtue terdiri atas civic dispositions and civic commitment (watak dan komitmen kewarganegaraan). Watak kewarganegaraan merujuk pada sejumlah kebiasaan dan sikap warga dalam menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan atas kepentingan umum dalam sistem demokrasi. Komitmen kewarganegaraan merujuk pada kesediaan secara dasar untuk menerima, memegang teguh nilai dan prinsip demokrasi. Menurut Thomas Lickona dalam Educating for Character: How Our Scholls Can Teach Respect and Responsibility yang dikutip Winarno (2009: 13) menyatakan: Karakter megandung tiga bagian yang saling berhubungan yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Oleh karena itu karakter yang baik mengandung tiga hal yaitu mengetahui yang baik (knowing the good), menginginkan hal yang baik (desiring the good) dan hal yang baik (doing the good), moral knowing memiliki indikator moral awareness, knowing moral value, perspective taking, moral reasoning, decoction making dan self knowledge. Moral feeling memiliki indikator conscience, self estemm, emphaty, loving the good, self control, dan humility. Moral behavior atau action memiliki indikator competence, will dan habit. Kompetensi ideal seorang warga negara menurut Margaret Stimmann Branson dalam Role of Civic Education (1998) yang dikutip Winarno (2009: 13) adalah dimilikinya 3 kompetensi, yaitu: 1) Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan)

commit to user


digilib.uns.ac.id

25 2) Civic skill (keterampilan kewarganegaraan) 3) Civic dispositions (karakter kewarganegaraan) Selanjutnya civic dispositions menurutnya terdiri atas privat dan public character (karakter privat dan karakter publik) sebagai hal yang esensial bagi pengembangan

demokrasi

konstitusional.

Karakter

privat

misalnya,

pertanggung jawaban moral, disiplin diri, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Karakter publik misalnya, taat terhadap peraturan, sikap kritis, sopan, kesediaan mendengar, kemauan bernegosiasi, dan kompromi. Dalam

tulisannya yang berjudul From Character Development And

Democratic Citizhenship Character Count (2007) ia mengembangkan adanya 6 pilar karakter bagi kewarganegaraan demokratis, yaitu: 1) Trustworthiness (rasa percaya) 2) Respect (rasa hormat) 3) Responbility (tanggung jawab) 4) Fairness (kejujuran) 5) Caring (kepedulian) 6) Citizenship (kewarganegaraan) Menurut Cogan dan Derrricott yang dikutip Winarno (2009: 14) Mengidentifikasikan perlunya warga negara memiliki delapan karakteristik yang dipandang sebagai cerminan warga negara ideal abad 21. Kedelapan karakteristik warga negara tersebut adalah: 1. The ability to look at and approach problem as a member of global society (kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyaratkat global). 2. The ability to work others in a cooperative way and to take (kemampuan menerima kerja sama dengan lain dengan cara yang kooperative dan menerima tanggung jawab atas peran atau tugasnya didalam masyarakat). 3. The ability to understand, accept, appreciate, and tolerate cultural differences (kemampuan memahami, menerima, menghargai, dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya) 4. The capacity to think in a critical and systematic way (kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis) 5. The willingness to resolve conflict in a non violent manner (keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan).

commit to user


digilib.uns.ac.id

26 6. protec the enviroment (keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungannya) 7. The ability to be sensitive toward and to defend human right (eg.right of women, ethnic minorities and (kemampuan bersikap sensitive dan melindungi hak asasi manusia misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain) 8. The willingness and ability to participate in politics at local, national and internasional levels (keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional) d. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara Salah satu kepemilikan yang melekat dalam diri identitas warga dalah hak dan kewajibannya secara resiprokalitas. Artinya ia memiliki hubungan timbal balik dengan komunitasnya yaitu hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Seorang warga memiliki hak dan kewajiban terhadap komunitasnya, demikian pula sebaliknya komunitasnya memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya. 1) Perkembangan Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam sejarah perkembangannya konsep warga negara, konseptualisasi tentang hak dan kewajiban masih sangat terbatas dan tidak berjalan seiring. Man is a political animal yang muncul dari tradisi Yunani Kuno lebih menekankan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan kewajiban tidak banyak diungkap. Mungkin pada waktu itu antara hak dan kewajiban belum ada perbedaan atau dianggap sebagai kesatuan. Berpartisipasi dalam kebijakan publik merupakan hak sekaligus sebagai sebagai kewajiban warga. Warga yang baik bukanlah warga yang melaksanakan kewajibannya tetapi warga yang memiliki karakter civic virtue (keutamaan sipil). 2) Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Cikal bakal perumusan hak asasi manusia (Human right) di Negara barat (Eropa) dimulai dari filsuf Inggris John Locke (1632-1704) yang mengatakan -hak alamiah dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

27 Menurut Budiardjo yang dikutip Winarno (2009: 24) bahwa: Gagasan para pemikir ini selanjutnya mempengaruhi terjadinya perubahan di Eropa. Beberapa peristiwa penting yang patut di catat adalah munculnya Piagam Magna Charta (1215) di Inggris, Revolusi Amerika Serikat (1776) dan Revolusi Perancis (1789) sebagai perjuangan mendapatkan hak asasi manusia. Pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang dan semakin menguat. Pada tahun 1941, Presiden Roosevelt merumuskan The Four Freedoms yaitu Freedom of speech (kebebasan untuk berbicara dan berpendapat), freedom of religion (kebebasan beragama), freedom for fear (kebebasan dari rasa takut) dan freedom from want (kebebasan dari kemelaratan). Perjuangan dan pengakuan hak asasi manusia mencapai puncaknya ketika pada tanggal 10 Desember 1948 Universal Declaration of Human Right, atau pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia diterima sebagai piagam penghargaan sedunia tentang hak-hak asasi manusia diterima sebagai piagam penghargaan bersama PBB. Universal Declaration of Human Right menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Sekalipun tidak mengikat secara yuridis tetapi mengikat secara moral, deklarasi ini memilki pengaruh moral, politik dan edukatif. asasi manusia dan sering menjadi acuan keputusan hakim, undangundang dasar suatu negara, undang-undang apalagi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri. Deklarasi PBB tahun 1966 menghasilkan dua macam hak asasi manusia yaitu hak sipil dan hak politik yang tertuang dalam Internasional Convernant on Civil and Political Right dan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dalam Internasional Convenant on Economic, Sosial and Cultural Right. Yang termasuk hak-hak sipil dan politik adalah: a) Hak atas hidup b) Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya c) Hak atas keamanan di muka badan-badan peradilan d) Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan (conscience), beragama e) Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan f) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai g) Hak untuk berserikat Sedangkan hak asasi ekonomi, sosial dan budaya meliputi:

commit to user


digilib.uns.ac.id

28 a) Hak atas pekerjaan b) Hak untuk membentuk serikat kerja c) Hak atas pensiun d) Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk pakaian, perumahan yang layak. e) Hak atas pendidikan Menurut Center of Civic Education (CCE) USA dalam Res Publica: An International Framework For Education In Democrazy, Resived 2006 dalam Winarno (2009 : 26) secara umum mengklasifikasikan adanya 3 kategori hak asasi manusia, yaitu: a) Personal, civil dan political rights. Kategori ini mencakup hak-hak esensial bagi kebebasan dan pemerintah sendiri. Hak-hak ini meliputi hak individu untuk bebas berkeyakinan, berfikir, berbicara, dan mengekspresikan relegi, kebebasan berasosiasi dan berpartipasi. b) Economic and sosial right. Kategori ini mencakup hak-hak esensial bagi kehidupan dan kehormatan manusia. Meliputi hak atas kekayaan, kepemilikan, persamaan sosial, dan standar hidup layak, sehat, aman dan hidup yang lebih baik. c) Cultural dan solidarity right. Kategori ini mencakup hak-hak esensial bagi penghargaan atas nilai-nilai dan tradisi kelompok dari orang-orang di seluruh dunia. Termasuk hak ini adalah hak menentukan bahasa, agama, dan budaya; hak orang tua memilihkan anak-anaknya pada pendidikan yang dianggap cocok dan hak keluarga mendapat perlindungan dari pemerintah. Hak asasi manusia pada akhirnya dicantumkan dalam konstitusi berbagai negara sebagai ciri dari pemerintahan konstitusional. Konstitusi dianggap sebagai jaminan

yang

paling

efektif

bahwa

kekuasaan

tidak

akan

disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Di Indonesia, hak asasi manusia dicantumkan dalam Pasal 28 A sampai 28 I Undang-Undang Dasar 1945.

commit to user


digilib.uns.ac.id

29 4. Landasan Hukum Tentang Hak Kesehatan Warga Negara Kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 23/1992 tentang Kesehatan), karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (Human Development Index). Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut : a. Instrumen Internasional 1) Pasal 25 Ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyebutkan

Everyone has the right to a standard of living

adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances

(Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada diluar kekuasaannya). 2) Pasal 12 Ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyebutkan bahwa

commit to user


digilib.uns.ac.id

30 untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik

b. Instrumen Nasional 1) Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. 2) Pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 4) UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di Negara Indonesia dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa Pasal dan ayat yang secara langsung atau tidak langsung menyebutkan tentang pentingnya kesehatan. Adapun yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pembangunan kesehatan, yaitu:

a. Hak Warga Negara Dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 Hak warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak tersebut antara lain : 1) Pasal 28 A sampai 28 J tentang hak asasi manusia, diantaranya: (a)

mempertahankan hidup dan kehidupannya (b)Dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 ayat (1) berbunyi orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

kelangsungan

hidup,

tumbuh

dan

berkembang

serta

atas

dan

(c) Dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ayat (1) berbunyi:

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi me

commit to user


digilib.uns.ac.id

31

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,

(d) Dalam Pasal 28 H ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) berbun

Setiap

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

.

berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangayat (1) yang salah satunya menyebutkan bahwa seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan pelayanan kesehatan. sesuai dengan amanat dari pasal tersebut, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya.

b. Hak Kesehatan Warga Negara dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Untuk menjamin kesehatan untuk warga negara secara menyeluruh, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai dengan Bab II Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dibentuknya Undang-Undang tersebut mempunyai tujuan yaitu: Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

commit to user


digilib.uns.ac.id

32 sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial

Hak kesehatan warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain: 1) berarti setiap orang berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah. 2) Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009. Ayat

orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,

secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi diri 3)

4) dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jaw 5) data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah

c. Landasan Hukum PKMS Untuk menjamin hak kesehatan masyarakat Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta membuat suatu kebijakan dalam bidang kesehatan yang dinamakan PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) yang mempunyai landasan hukum sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

commit to user


digilib.uns.ac.id

33 2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1998 tentang

Retribusi

Pelayanan

Kesehatan

(Lembaran

Daerah

Kota

Surakarta Tahun 2007 Nomor 8) 3) Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3B tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Landasan hukum yang mengatur PKMS telah mengalami beberapa kali perubahan karena sebagai upaya penyempurnaan program PKMS, perubahan yang tercatat adalah program PKMS

telah mengalami beberapa kali

perubahan, tercatat adalah : 1) Perda No.8 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II surakarta nomor 7 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan kesehatan. 2) Perwali No 1 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Surakarta nomor 8 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II surakarta nomor 7 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan kesehatan. 3) Perwali No 10 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 1 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Surakarta nomor 8 tahun 2007 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II surakarta nomor 7 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan kesehatan 4) Perwali

No

25

Tahun

2010

Masyarakat Surakarta (PKMS)

tentang

commit to user

Pemeliharaan

Kesehatan


digilib.uns.ac.id

34 5) Perwali nomor

No 25

3-B tahun 2011 tentang perubahan peraturan walikota tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Surakarta (PKMS). Perubahan regulasi

sebagai upaya penyempurnaan regulasi PKMS

Awalnya hal yang mengatur PKMS masih menjadi bagian dari Perda retribusi kesehatan, tetapi mulai tahun 2009 diterbitkan Perwali yang mengatur PKMS secara khusus. Perwali mengalami revisi sampai tiga kali, dari Perwali No 10 Th 2009 menjadi Perwali No 25 Th 2010 dan Perwali 3-B Th 2011 dengan beberapa

pasal/ayat

yang

direvisi.

Secara

umum,

revisi

pasal/ayat

dimaksudkan untuk lebih memperjelas pasal/ayat sebelumnya. Perubahan dilakukan karena mungkin banyak saran terkait dengan pelaksanaan PKMS.

B. Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya suatu penelitian kualitatif tidak beranjak dari nol murni, akan tetapi ada penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Maka perlu untuk mengetahui penelitian yang terdahulu. Berdasarkan hal tersebut maka, penelitian yang relevan untuk penelitian ini adalah : 1. Mufti Anas. 2009. Analisis Kinerja Dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara umum, kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS tahun 2008 berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja yang berjalan dengan baik, meliputi indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas dan akuntabilitas, walaupun untuk indikator responsibilitas belum baik. Prinsip pelayanan kesehatan kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif dilaksanakan secara tidak seimbang. Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan terlaksana cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari cakupan indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

commit to user


digilib.uns.ac.id

35 Namun demikian, indikator efisien dan efektif yang terkait dengan konsep VFM (Value for Money) kurang berjalan dengan baik. Indikator responsibilitas pada kinerja dan indikator efisien dan efektif pada pengelolaan anggaran kesehatan masih terkonsentrasi pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Temuan lebih jauh dari penelitian ini adalah tentang pendapat masyarakat yang diukur melalui indikator responsivitas bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya program PKMS ini. Masyarakat merasa terbantu secara ekonomi karena penjaminan pembiayaan dalam program PKMS. Program PKMS tersebut juga telah membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PKMS ditemui berbagai permasalahan, yaitu: a) Adanya penduduk siluman yang dengan mudah mendapatkan KTP Surakarta. Hal ini merupakan implikasi dari kurangnya pengawasan administratif kepesertaan. b) Kurang maksimalnya pelayanan terutama terkait dengan proses verifikasi. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia. c) Kurang efektifnya pengelolaan anggaran pembiayaan program dikarenakan pelaksanaan program PKMS yang terkonsentrasi pada pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. 2. Irma Novita Sari. 2010. Evaluasi Implementasi Perda Surakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Program Pemeliharaan Kesehatan Mayarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Surakarta No.8 Tahun 2007 tentang program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi yang baik dan sikap positif dari para pelaksana program, serta kepatuhan pelaksana dan daya tanggap kelompok sasaran dalam setiap tahapan kegiatan. Implementasi Perda Surakarta No.8 Tahun 2007 tentang program

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat

commit to user

Surakarta

(PKMS)


digilib.uns.ac.id

36 dilaksanakan

dalam

tiga

tahap

yaitu

tahap

interpretasi,

tahap

pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi program PKMS telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Hal ini karena adanya sikap positif dari para pelaksana yang tampak pada kemampuan dan kesediaan mereka untuk melakukan sosialisasi program PKMS baik secara formal maupun non formal melalui penyaluran informasi tentang program PKMS ke organisasi masa diberbagai tingkat, dan dari masing-masing tingkat tersebut akan disebarluaskan ke lintas sector dibawahnya. Selain itu, pihak pelaksanan juga membagikan brosur yang berisi tentang semua hal mengenai PKMS sehingga hasil sosialisasi lebih optimal. Begitu pula dengan tahap pengorganisasian secara umum mulai dari studi banding pembiayaan kesehatan ke beberapa wilayah antara lain Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, dan Pati yang dilakukan dari bulan Juli

Agustus 2007, serta identifikasi

Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mengelompokkan masyarakat yang layak menerima kepesertaan jenis gold. Kartu kepesertaan jenis gold hanya diperuntukkan bagi masyarakat Surakarta yang digolongkan sebagai penduduk miskin yang belum mempunyai asuransi kesehatan dan lolos melalui tinjauan langsung oleh tim verifikasi. Sedangkan dalam tahap aplikasi, diawali dengan pendaftaran peserta program PKMS yang dimulai tanggal 2 Januari 2008 di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di kompleks balaikota Surakarta, serta pengendalian program yang meliputi beberapa aspek kegiatan yaitu pelaporan kegiatan dan pembinaan tehnis juga telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan berjalan lancar meskipun ada hal

hal yang menghambat. Hal-hal yang tidak sesuai dalam

Juklak antara lain banyak ditemui pendaftar berKTP baru yang sebenarnya berasal dari luar kota Surakarta serta proses pelayanan yang kurang optimal karena belum semua peserta (masyarakat Surakarta) faham mekanisme pelayanan PKMS. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PKMS sangat membantu masyarakat dalam penjaminan biaya kesehatan, dan bagi masyarakat miskin dapat menjamin kesehatan yang seluas-luasnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

37 C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada dasarnya adalah arahan penalaran, untuk dapat sampai pada jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kerangka berfikir berguna untuk mewadahi teori-teori yang seperti terlepas satu sama lain menjadi satu rangkaian yang utuh mengarah penemuan jawaban sementara. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kulitatif termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi sikap dan pandangan yang menggejala dalam masyarakat. Hubungan antarvariabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta. Berdasarkan uraian teoritis di atas maka penulis dapat mengajukan suatu kerangka pemikiran atau suatu anggapan dasar yang dapat melandasi kegiatan penelitian ini. Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk bisa sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu rumusan yang dapat memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret kondisi sosial yang akan diteliti secara luas, menyeluruh dan mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif tidak terdapat hipotesis atau jawaban sementara karena rumusan masalah yang merupakan fokus penelitan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi tertentu. Dengan kata lain rumusan masalah bisa saja berubah jika di lapangan ternyata tidak bisa digunakan atau tidak sesuai dengan fenomena yang tampak. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa anggapan dasar atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Kota yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan di bidang kesehatan warga masyarakat di Surakarta. Pemerintah

commit to user


digilib.uns.ac.id

38 Kota Surakarta menyediakan layanan PKMS yang ditujukan bagi seluruh masyarakat. Untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PKMS, maka harus memenuhi persyaratan anggota PKMS sesuai dalam Peraturan Walikota No.1 Tahun 2008 Pasal 10 ayat 1. Anggota PKMS di bagi menjadi 2 kartu kepemilikan anggota, yaitu Kartu Gold dan Kartu Silver. Kartu Gold ditujukan pada masyarakat miskin khususnya dengan jaminan pembiayaan gratis selama dirawat di rumah sakit mitra, dan untuk Kartu Silver ditujukan kepada masyarakat mampu pada umumnya, dimana pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- pemberian dari Pemerintah Kota dari total biaya keseluruhan sisanya ditanggung yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian dari Mufti Anas. 2009. Analisis Kinerja Dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008 yang terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan layanan PKMS sebagai wujud dari pemenuhan hak kesehatan warganegara dengan adanya penduduk siluman yang dengan mudah mendapatkan KTP Surakarta. Hal ini merupakan implikasi dari kurangnya pengawasan administratif kepesertaan. Memperoleh pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak warganegara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hak memperoleh kesehatan juga di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1. Maka dari itulah, Pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Apabila dalam pelayanan PKMS tersebut masih banyak masyarakat miskin yang mampu belum terakses oleh jaminan kesehatan itu, diperlukan evaluasi dalam kebijakan tersebut supaya mampu menjangkau seluruh masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

39

Dari uraian di atas dapat digambarkan skema kerangka berfikir sebagai berikut : Permasalahan kesehatan di Surakarta

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah kota menyediakan layanan kesehatan PKMS bagi masyarakat Surakarta

Solusi

Pemberian kartu Anggota PKMS (Gold dan Silver)

Hak kesehatan bagi masyarakat terpenuhi Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (UPTD PKMS), Puskesmas Ngoresan Jebres, Puskesmas Sibela Jebres, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro serta masyarakat Surakarta. Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan, dari 5 kecamatan tersebut peneliti memilih 2 kecamatan yaitu kecamatan Pasar Kliwon dan kecamatan Jebres. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut, dengan beberapa alasan : a. Dinas Kesehatan Kota Surakarta khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (UPTD PKMS) merupakan Pelaksana dari Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. b. Puskesmas Ngoresan Jebres merupakan Puskesmas rawat jalan yang di tunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS. c. Puskesmas Sibela Jebres merupakan Puskesmas rawat jalan dan rawat inap yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PKMS. d. LSM Pattiro yang berlokasikan di Pajang, Laweyan, Surakarta merupakan LSM yang mengawasi kebijakan pemerintah salah satunya kebijakan PKMS, sehingga dimungkinkan mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. e. Masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres merupakan kecamatan yang memiliki jumlah masyarakat miskin yang tinggi dari kecamatan yang lain. Tingginya jumlah masyarakat miskin memerlukan penanganan tersendiri dari Pemerintah Kota khususnya di bidang kesehatan. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta khususnya UPTD PKMS yang merupakan pelaksana dari program Pemeliharaan Kesehatan

commit to user 40


digilib.uns.ac.id

41 Masyarakat Surakarta dan Puskesmas Ngoresan Jebres sebagai pelaksana pelayanan PKMS, serta LSM Pattiro sebagai pengawas dari pelaksanaan program PKMS dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan analisis dokumen (jumlah peserta PKMS tiap tahunnya) serta data sekunder dari hasil wawancara dengan masyarakat dan hasil pengamatan atau observasi pelayanan yang di berikan oleh Puskesmas Ngoresan Jebres kepada peserta PKMS. Peneliti menjadikan data dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pengamatan atau observasi sebagai data sekunder dengan alasan: a. Wawancara dengan masyarakat digunakan untuk mengkroscekkan wawancara dengan dinas sebagai pembuat kebijakan. b. Observasi Pelayanan di Puskesmas digunakan untuk memperkuat wawancara dengan kepala puskesmas mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh pengobatan.

2. Waktu Penelitian Waktu penelitian direncanakan akan dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012. Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2012 No

Kegiatan

1.

Pengajuan Judul

2.

Penyusunan Proposal

3.

Ijin Penelitian

4.

Pengumpulan Data

5.

Analisis Data

6.

Penyusunan Laporan

Mar

Apr

Mei

commit to user

Jun Juli

Agt Sept

Okt Nov Des


digilib.uns.ac.id

42 B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor menjelaskan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang d 2010 : 4) Dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan permasalahan di lapangan, yaitu mendeskripsikan bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kota Surakarta, mendeskripsikan kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara, dan mendeskripsikan peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap pemenuhan hak kesehatan warga di Surakarta, maka bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 2. Strategi Penelitian Setiap penelitian memerlukan sebuah strategi agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai. Strategi dalam penelitian ini adalah model ganda

(embedded research) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat penelit Peneliti sudah menentukan terlebih dahulu fokus pada variabel tertentu. Akan tetapi dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel fokusnya (pilihannya) dari sifatnya yang holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti tetap diusahakan pada posisi saling berkaitan dengan bagian-bagian dari konteks secara keseluruhan guna menemukan makna yang lengkap.

commit to user


digilib.uns.ac.id

43 Dalam penelitian ini menggunakan strategi penelitian ganda terpancang karena objek penelitian adalah ganda atau lebih dari satu atau jamak, yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (UPTD PKMS), Puskesmas Ngoresan Jebres, Puskesmas Sibela Jebres, LMS Pattiro Surakarta dan Masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres. Serta pembahasan masalah hanya terpancang, yaitu untuk mengetahui implementasi atau penerapan kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara.

C. Sumber Data Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data dapat menentukan jenis sumber data dapat menetukan informasi yang akan diperoleh. Sutopo (2002: 50) menyatakan bahwa

umber data dalam penelitian

kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar d

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainSumber-sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa informan, peristiwa atau aktivitas, serta dokumen atau arsip, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1. Informan Menurut Sutopo (2002: 50)

Informan sebagai sumber informasi yang luas memberikan informasi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mengetahui secara mendalam tentang data-data yang diperlukan sehingga akan diperoleh informasi tentang permasalahan yang akan dikaji.

commit to user


digilib.uns.ac.id

44 Adapun informasi yang diperlukan antara lain: a. Kepala UPTD PKMS sebagai informan primer atau utama dengan menanyakan bagaimana bentuk pelayanan kebijakan pemeliharaan masyarakat surakarta, apa saja kendala yang mempengaruhi dalam

pelaksanaan kebijakan

pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, dan bagaimana peran kebijakan tersebut dalam memenuhi hak kesehatan warga di Kota Surakarta. b. Kepala Puskesmas Ngoresan dan Kepala Puskesmas Sibela sebagai informan Primer atau utama dengan menanyakan bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan, kendala yang dalam pelaksanaan program PKMS. c. Anggota LSM Pattiro sebagai informan primer atau utama dengan menanyakan bagaimana kendala dalam pelaksanaan program PKMS

Tabel 2. Informan primer Lembaga DKK

Nama informan

Ska Ida Angkalita,SKM

UPTD

Profesi Kepala

Waktu Penelitian UPTD 8 Sept 2012

PKMS

PKMS Puskesmas

dr.Nur Hastuti

Kepala

Ngoresan Puskesmas

24 Sept 2012

Puskesmas dr. Wahyu Indianto

Sibela

Kepala

15 Okt 2012

Puskesmas

LSM

Dyah

Pattiro

Joko

Anggota LSM

1 Nov 2012

d. Masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres yang menjadi anggota PKMS kartu gold dan silver sebagai informan sekunder atau pendukung dengan menanyakan bagaimana bentuk pelayanan PKMS, serta apa saja fasilitas yang didapat dengan menjadi anggota PKMS.

commit to user


digilib.uns.ac.id

45 Tabel 3. Informan dari masyarakat Nama

Jenis Peserta

Alamat

Waktu Penelitian

Wahyuni

PKMS Silver

Tempen,Ps.Kliwon 10 Sept 2012

Winih

PKMS Gold

Kentingan, Jebres

22 Sept 2012

Petrus

PKMS Gold

Kentingan, Jebres

22 Sept 2012

Ida

PKMS Silver

Mojosongo

17 Okt 2012

2. Dokumen Dokumen disini dapat berupa surat dan agenda yang berkaitan dengan suatu peristiwa tersebut. Sutopo (2002: 54) menjelaskan bahwa, Dokumen dan arsip, merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu Dalam mengkaji dokumen tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan mengungkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dari dokumen adalah jumlah masyarakat di Surakarta, sebaran penduduk miskin di Surakarta, dan jumlah peserta PKMS Gold dan Silver di Surakarta tiap tahunnya, serta jumlah pelayanan peserta PKMS di Puskemas dan rumah sakit. Dokumen Jumlah peserta PKMS dan pelayanan PKMS ini berasal dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai lembaga yang berwenang dalam kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.

3. Peristiwa atau Aktivitas Sumber data dari peristiwa atau aktivitas dimaksudkan untuk lebih memperkuat keterangan, data berupa peristiwa atau aktivitas digunakan sebagai data pendukung dari informan dan dokumen. Menurut Sutopo pengamatan atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui bagaimana sesuatu terjadi

commit to user


digilib.uns.ac.id

46 Adapun peristiwa atau aktivitas yang diamati oleh peneliti adalah proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien PKMS di Puskesmas Ngoresan Jebres dan Puskesmas Sibela Jebres.

D. Teknik Sampling Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sampel dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting dalam memperoleh data dan bahan pengolahan data. Menurut Goetz dan Le Compte, menyatakan: Dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat Purposive Sampling (Sutopo, 2002: 185). Mengenai

Purposive Sampling,

Lexy J. Moleong (2010: 224)

kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (Purposive Sample Purposive

Sampling

merupakan

teknik

mendapatkan sampel dengan memilih informan yang dipandang paling tahu, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan

(Sutopo, 2002:

185). Menurut Sugiyono (20 sampling yang sering digunakan adalah Purposive Sampling dan Snowball Sampling

Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data,

yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, sehingga mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu sampel diambil dengan memilih Kepala UPTD PKMS, Kepala Puskesmas Ngoresan Jebres, Kepala Puskesmas Sibela Jebres, anggota Lembaga Swadaya

commit to user


digilib.uns.ac.id

47 Masyarakat (LSM) Pattiro, masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres yang menjadi peserta PKMS Gold dan Silver, tujuannya adalah mengkroscekkan jawaban dari pegawai dinas kesehatan dan masyarakat yang menjadi peserta PKMS. Pegawai Dinas Kesehatan dan Anggota LSM Pattiro menjadi sampel primer atau utama sedangkan masyarakat sebagai sampel sekunder atau sampel pendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik

pengumpulan

data

adalah

cara

yang digunakan

untuk

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa, sehingga untuk mendapatkan

data

yang

akurat,

jelas,

dan

terperinci

serta

dapat

dipertanggungjawabkan maka harus menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2010: 186) pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) yang memb Sugiyono (2010: 231) mengatakan bahwa

Wawancara digunakan

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang leb Esterberg, mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu : Wawancara terstruktur (Structured interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh b) Wawancara semi terstruktur (Semistructure interview) Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. c) Wawancara tak berstruktur

commit to user


digilib.uns.ac.id

48 Wawancara yag bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2010: 233) . Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti maka peneliti dapat menanyakan kepada responden walaupun di dalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Kepala UPTD PKMS, Kepala Puskesmas Ngoresan, Kepala Puskesmas Sibela Jebres, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro dan masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Jebres yang menjadi peserta PKMS. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti dapat dilihat pada lampiran 1 dan petikan hasil wawancara pada lampiran 2 serta petikan hasil catatan lapangan pada lampiran 3.

2. Analisis Dokumen Analisis dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen yang telah terkumpul, mempelajari kemudian menganalisanya. Dokumen sebagai sumber data yang berbentuk tulisan ataupun gambar yang dapat memberikan keterangan tentang keadaan masa sekarang ataupun masa lalu yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Hal ini sesuai dengan pen

okumen merupakan bahan tertulis

atau benda peninggalan yang bergayutan dengan peristiwa tersebut, ia bisa merupakan bahan tertulis atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu

Dalam penelitian ini analisis dokumen yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku, laporan-laporan, peraturan, arsip-arsip ataupun dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dari dokumen adalah jumlah masyarakat miskin di Surakarta, jumlah peserta PKMS tiap tahunnya dari Dinas Kesehatan Kota

commit to user


digilib.uns.ac.id

49 Surakarta dan jumlah pelayanan pasien PKMS di Puskesmas dan rumah sakit. Rincian jumlah penduduk miskin di Surakarta terdapat pada lampiran 9 dan contoh jenis kartu PKMS gold dan silver terdapat pada lampiran 5 3. Observasi Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sutopo(2002: 64) menjelaskan

(Sugiyono, 2010: 226) elaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi observasi tak berperan serta, observasi berperan serta yang terdiri dari berperan pasif, berperan aktif, dan berperan penuh dalam arti peneliti benarbenar menjadi warga (bagian) atau anggota (Sutopo, 2002: 64) Dalam penelitian ini menggunakan observasi berperan pasif, maksudnya peneliti hanya sekedar mendatangi lokasi tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain hanya sebatas mengamati aktivitas dan perilaku subjek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan memperhatikan dan mengamati lokasi selama kunjungan dilakukan. Untuk hasil observasi terdapat pada lampiran 4.

F. Validitas Data Untuk menjaga keabsahan dan kesahihan data yang dikumpulkan, maka perlu adanya validitas data. Oleh karena itu, peneliti dapat menentukan cara untuk meningkatkan atau mengembangkan kevaliditasan dari data yang telah diperoleh tersebut. HB Sutopo (2002:

aliditas data merupakan

jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir m Menurut Lexy J. Moleong (2010: 330) pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebaga

commit to user


digilib.uns.ac.id

50 Menurut Patton ada 4 macam teknik trianggulasi, yaitu : a. Trianggulasi Data (data triangulation), artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. b. Trianggulasi Metode (methodological trianggulation), jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kemantapan informasi yang diperoleh. c. Trianggulasi Peneliti (investigator trianggulati), hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi kesepakatan pendapat yang sama dari beberapa peneliti. d. Trianggulasi Teori (theoretical trianggulation), trianggulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Misalnya dalam membahas suatu permasalahan tertentu, peneliti menggunakan beberapa teori seperti teori sosial, teori budaya, dsb. Dari perspektif teori yang berbeda tersebut, peneliti akan memperoleh pandangan yang tidak hanya sepihak tetapi lebih lengkap, hingga akhirnya dapat dianalisis dan ditarik simpulan lebih utuh dan menyeluruh. (HB. Sutopo 2002 : 78). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan trianggulasi

metode.

Yang

dimaksud

trianggulasi

data

adalah

peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Sebab cara ini mengarahkan peneliti agar dalam melakukan pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari data dari informan, peristiwa/aktivitas dan dokumen. Sedangkan mengumpulkan

trianggulasi

data

dengan

metode disini dilakukan peneliti menggunakan

metode

yang

dalam

berbeda-beda.

Triangggulasi metode dalam penelitian ini adalah: wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

G. Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bodgan dan Biklen, menjelaskan Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengoperasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2010: 248).

komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

Adapun

komponen

utama

dalam

proses

analisis

ini

meliputi

pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 1. Pengumpulan Data Pengumpulan

data

merupakan

kegiatan

yang

digunakan

untuk

memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara. Data yang diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur. 2. Reduksi Data Reduksi

data

merupakan

suatu

proses

seleksi,

pemfokusan,

penyederhanaan dan abstraksi dari data mentah. Sugiyono ( 2010 : 247 ) -hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang pentin penelitian ini mereduksi data berasal dari data-data wawancara, observasi dan analisis dokumen. 3. Sajian Data Sajian data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data

commit to user


digilib.uns.ac.id

52 dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan dan tabel. Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi. 4. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang berupa pengulangan dengan melihat dan mengecek kembali data mentah agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggungjwabkan. Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu komponen saja. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut:

1 Pengumpulan Data

2 Reduksi Data

3 Sajian Data

4 Verifikasi/pengambilan kesimpulan

Gambar. 3 Model Analisis Interaktif Mathew B. Miles & A. M. Hubernman (Sutopo, 2002: 96)

commit to user


digilib.uns.ac.id

53 H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1. Persiapan Tahap ini terbagi menjadi dua kegiatan meliputi : a) Mengurus perijinan penelitian. b) Menyusun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data dan menyusun jadwal kegiatan penelitian. 2. Pengumpulan Data Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi : a) Mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan observasi dan mencatat serta menyimpan dokumen. Kegiatannya meliputi wawancara dengan Kepala UPTD PKMS, Kepala Puskesmas Ngoresan dan Puskesmas Sibela, anggota LSM Pattiro dan masyarakat yang menjadi peserta PKMS. serta melakukan observasi pelayanan di Puskesmas dan mengumpulkan data mengenai PKMS dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. b) Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul. c) Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan 2) Analisis Data Tahap ini terbagi menjadi empat kegiatan meliputi : a) Menentukan teknik analisa data yang tepat sesuai proposal penelitian. b) Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian di cross check kan dengan temuan dilapangan. c) Setelah dapat data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan proses verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang dianggap lebih ahli. d) Setelah selesai, baru dibuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian. 3) Penyusunan Laporan Penelitian Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi : a) Penyusunan laporan awal.

commit to user


digilib.uns.ac.id

54 b) Laporan (review) dengan melakukan pengecekan ulang laporan yang telah tersusun bilamana terdapat kekeliruan atau kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan laporan. c) Penyusunan laporan akhir.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi

1. Gambaran Umum Masyarakat Kota Surakarta a. Sebaran Penduduk Miskin di Kota Surakarta Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Dengan total penduduk pada tahun 2011 mencapai 588.110 jiwa. Jumlah masyarakat di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2011/2012 No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah Total

1

Laweyan

54.834

56.933

111.767

2

Serengan

31.239

32.252

63.491

3

Pasar Kliwon

43.799

45.365

89.164

4

Jebres

72.286

73.417

145.703

5

Banjarsari

88.287

89.698

177.985

Jumlah

290.445

297.665

588.110

Sumber: Surakarta Dalam Angka Tahun 2011/2012 Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Banjarsari yang memiliki jumlah penduduk tertinggi diantara 4 kecamatan yang lain, dengan jumlah penduduk 177.985 jiwa. Kemudian Kecamatan Jebres dengan jumlah penduduk 145.703 jiwa. Dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Serengan yaitu 63.491 jiwa Berkaitan

dengan

Program

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat

Surakarta, program PKMS silver ditujukan kepada seluruh masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam asuransi kesehatan PNS, Jamkesmas,

commit to user 55


digilib.uns.ac.id

56 atau program asuransi kesehatan yang lainnya. Untuk Program PKMS Gold perlu ditetapkan jumlah penduduk miskin yang menjadi fokus atau sasaran utama. Jumlah masyarakat miskin di Surakarta pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Walikota adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2011/2012 No

Kecamatan

Jumlah RTS

ART

1

Laweyan

6.676

21.176

2

Serengan

3.688

11.844

3

Pasar Kliwon

7.779

26.189

4

Jebres

8.527

31.869

5

Banjarsari

12.656

42.544

39.326

133.622

Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan di Kota Surakarta. Dari data tersebut dapat diurutkan jumlah penduduk miskin terbanyak dari 5 (lima) kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Banjarsari yang berjumlah 12.656 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan 42.544 ART (Anggota Rumah Tangga) kemudian Kecamatan Jebres yang berjumlah 8.527 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan 31.869 ART (Anggota Rumah Tangga) selanjutnya Kecamatan Pasar Kliwon yang jumlah 7.779 ART (Anggota Rumah Tangga) dan 26.189 ART (Anggota Rumah Tangga). Untuk jumlah penduduk miskin yang paling rendah berada di Kecamatan Serengan yang berjumlah 3.688 RTS dan 11.844 ART. Tingginya Jumlah penduduk miskin di Surakarta dengan rincian 39.326 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan 133.622 ART (Anggota Rumah Tangga) dari seluruh Masyarakat Surakarta yang berjumlah 588.110 jiwa menunjukkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

57 bahwa perlu adanya penanganan khusus dari Pemerintah Kota Surakarta yang salah satunya dibidang kesehatan.

2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Surakarta a. Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dinas Kesehatan Kota Surakarta merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Surakarta di bidang kesehatan. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 12 tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan Kota Surakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu: 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 3) Penyelenggaraan promosi kesehatan 4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 5) Penyelenggaraan upaya kesehatan 6) Penyelenggaraan bina kesehatan 7) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis rumah sakit dan kesehatan khusus 8) Pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman, dan obta tradisional 9) Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan ijin praktek 10) Pencegahan dan pemberantasan penyakit 11) Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan 12) Peningkatan kesehatan ibu dan anak 13) Pembinaan kesehatan remaja dan usia lanjut 14) Penyelenggaraan sosialisasi 15) Pembinaan jabatan fungsional 16) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

commit to user


digilib.uns.ac.id

58 Selain sebagai pelaksana di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga memiliki visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 1) Visi:

2) Misi: Misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut: a) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang paripurna. b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Kesehatan. c) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini penanggulangan penyakit. d) Memantapkan manajemen kesehatan yang efektif untuk mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat serta kemandirian masyarakat. e) Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan. 3) Tujuan Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut: a) Meningkatnya derajat kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia. b) Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan penyakit tidak menular. c) Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan. d) Meningkatnya status gizi masyarakat. e) Tersedianya

sumber

daya

kesehatan

yang

berkualitas

untuk

mewujudkan pelayanan sesuai standar. f) Meningkatnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. g) Meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat. h) Meningkatnya kemitraan peran dan serta masyarakat di bidang kesehatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

59 i) Berkembangnya sistem informasi kesehatan yang efektif. j) Optimalnya fungsi regulasi Dinas Kesehatan. 4) Strategi Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut: a) Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi pendidikan kesehatan, sarana kesehatan, organisasi profesi dan dunia usaha dala rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku pembangunan berwawasan kesehatan. b) Mewujudkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan, melalui peningkatan advokasi kesehatan pada stake holder. c) Mendorong pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, sesuai standar pelayanan minimal. d) Memantapkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan di semua jenjang administrasi melalui pengembangan kebijakan, sistem informasi, keterpaduan dalam perencanaan, penatalakasanaan dan evaluasi serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanggulangi masalah kesehatan. e) Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan. 5) Sasaran Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2010 adalah: a) Tersedianya

berbagai

kebijakan,

pedoman

yang

menunjang

pembangunan kesehatan. b) Terbentuknya dan terselenggaranya sistem informasi manajemen kesehatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

60 c) Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi (Rp.100.000,-/kapita), teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. d) Tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. e) Terselenggaranya sistem survailan dan kewaspadaan dini serta penanggulangan kejadian luar biasa/wabah. f) Terselenggaranya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara merata, adil dan terjangkau. g) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat. h) Terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perilaku sehat. 6) Rencana strategis Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam bidang kesehatan ditetapkan rencana strategis untuk mewujudkannya. a) Tujuan (1) Sebagai acuan bagi jajaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan program dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan kesehatan Kota Surakarta selama lima tahun. (2) Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun

Kebijakan

Pembangunan

Bidang

Kesehatan

pada

khususnya dan Kota Surakarta membangun pada umumnya. (3) Sebagai bahan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam mengambil keputusan Kota Surakarta membangun. (4) Sebagai informasi dan bahan masukan bagi institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi lain serta masyarakat untuk berperan aktif dalam Kota Surakarta membangun kesehatan

commit to user


digilib.uns.ac.id

61 b) Sasaran Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah tertata dan meningkatnya pelayanan serta manajeman kesehatan yang akuntabel sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam UUD 1945, UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional, tanpa mengurangi fungsi organisasi sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. c) Landasan hukum Rensra Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2006-2010 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H 1 tentang : hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (4) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004- 2009 (7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (8) Kepmenkes RI Nomor 004/Menkes/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat (9) Kepmenkes RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

commit to user


digilib.uns.ac.id

62 (10) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 d) Dasar pelaksanaan pembangunan kesehatan (1) Perikemanusiaan Setiap

kegiatan

program

kesehatan

harus

berlandaskan

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Hak Asasi manusia Setiap upaya kesehatan yang diberikan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia untuk memperoleh derajat kesehatan

yang

setinggi-tingginya

bagi

setiap

orang

tanpa

membedakan suku, golongan, agama, status sosial ekonomi (3) Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya bukan saja obyek namun sekaligus pula subyek kegiatan program kesehatan. Segenap komponen bangsa bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan

derajat

kesehatan

perorangan,

keluarga,

dan

masyarakat beserta lingkungannya. Setiap kegiatan program harus mampu

menumbuhkan

peranserta

individu,

keluarga,

dan

masyarakat sedemikian rupa sehingga individu, keluarga, dan masyarakat serta dapat menolong dirinya sendiri (4) Pengutamaan dan manfaat Program kegiatan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan

maupun

golongan

dengan

memanfaatkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara berhasil guna dan berdaya guna, dengan mengutamakan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi agar mamberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

63 (5) Akuntabilitas Program

kegiatan

dipertanggungjawabkan

yang

diselenggarakan

sebagai

wujud

harus

dapat

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik e) Kewenangan Sesuai dengan UU 32 tahun 2004 pasal 13 tentang kewenangan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan/urusan wajib Pemerintah Kota salah satunya adalah bidang kesehatan.

Untuk mewujudkan Rencana strategik Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2006-2010 digunakan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut : 1) Strategi Untuk mencapai dan mewujudkan visi pembangunan kesehatan Kota Surakarta pada tahun 2010, sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2006-2010 akan ditempuh strategi sebagai berikut : a) Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan b) Masyarakat, lintas sektor, intitusi swasta, organisasi profesi, dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku pembangunan guna mendorong pembagunan berwawasan kesehatan c) Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan melalui peningkatan advokasi kesehatan kepada stake holder d) Mendorong pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal e) Memantapkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan disemua jenjang administrasi melalui pengembangan kebijakan, sistem informasi, keterpaduan dalam perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi, serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanggulangi masalah kesehatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

64 f) Mengoptimalkan sumberdaya kesehatan yang ada melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. 2) Kebijakan a) Menggerakkan dan mendorong kemitraan lintas sektor dalam rangka program optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan Memberdayakan masyarakat dan swasta dalam rangka pengembangan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b) Meningkatkan

advokasi

kesehatan

untuk

mewujudkan

komitmen

pembangunan kesehatan. c) Mendorong dan menggerakkan peningkatan mutu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan d) Pemantapan dan peningkatan manajemen mutu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan termasuk makanan dan minuman e) Peningkatan keterpaduan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta dalam evaluasi disetiap jenjang administrasi f) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas disetiap jenjang administarasi kesehatan g) Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang cepat, tepat, dan akurat disetiap jenjang administrasi kesehatan dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan evident base. (Evident base adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita). h) Pengembangan

perencanaan,

pendistribusian,

pendayagunaan,

serta

monitoring evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan i) Penerapan registrasi dan sertifikasi SDM kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Berdasarkan Keputusan WaliKota Surakarta Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Surakarta, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta terdiri dari :

commit to user


digilib.uns.ac.id

65 1) Kepala dinas Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan 2) Bagian tata usaha Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha terdiri dari : a) Sub Bagian umum Kepala sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam surat

menyurat,

kearsipan,

penggandaan,

perjalanan dinas, rumah tangga,

administrasi

pengelolaan barang

perijinan, inventaris,

pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat serta sistem jaringan dokumentasi hukum b) Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian c) Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 3) Sub Dinas Bina program Kepala Sub Dinas Bina program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan, mengadakan monitoring dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta informasi kesehatan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Bina Program terdiri dari : a) Seksi Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan,

mengolah,

menganalisa

data/informasi,

dan

mengevaluasi data/informasi secara teknis maupun administratif serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

66 b) Seksi Informasi Kesehatan Kepala Seksi Informasi Kesehatan mempunyai tugas menghimpun mengolah, dan menyajikan data/informasi kesehatan. 4) Sub Dinas Upaya Kesehatan Kepala Sub Dinas Upaya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, makanan dan obat tradisional serta regristrasi dan akreditasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas Upaya Kesehatan terdiri dari : a) Seksi Pelaksanaan Kesehatan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan puskesmas, rumah sakit, dan intitusi pelayanan kesehatan lainnya b) Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Obat Tradisional Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian program kefarmasian, makanan, minuman, dan obat tradisional. c) Seksi Registrasi dan Akreditasi Kepala Seksi Regristrasi dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran

perijinan,

pengawasan,

kelayakan,

pengakuan,

dan

klasifikasi institusi kesehatan. 5) Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pembinaan,

pegamatan,

dan

pencegahan penyakit serta penyehatan linkungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari: a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit serta imunisasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

67 b) Seksi Penyehatan Lingkungan Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat umum dan industri penyehatan makanan dan minuman serta pengawasan peptisida dan kualitas air. 6) Sub Dinas Penggerakan Peran Masyarakat Kepala Sub Dinas Penggerakan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan jaminan pemelihataan kesehatan masyarakat (JPKM) sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas Penggerakan Peran Masyarakat terdiri dari : a) Seksi Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, terwujudnya perilaku sehat dan peningktan derajat kesehatan. b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan JPKM mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan dunia usaha yang bergerak di bidang kesehatan 7) Sub Dinas Kesehatan Keluarga Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, kesehatan reproduksi dan usia lanjut sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari : a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan ibu dan anak b) Seksi Gizi Kepala Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan gizi

commit to user


digilib.uns.ac.id

68 c) Seksi Kesehatan Reproduksi/Usia Lanjut Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi/ Usia Lanjut mempunyai tugas dalam melaksakan pembinaan kesehatan reproduksi dan usia lanjut. 8) Unit Pelayanan Teknis Dinas Unit Pelayanan Teknis Dinas terdiri dari : a) UPTD Puskesmas Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala dinas b) UPTD Rumah Sakit Daerah Kepala UPTD Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah sakit Daerah sesuai dengan kebijakan teknis yag ditetapkan oleh Kepala Dinas c) UPTD Instalasi Farmasi Kepala UPTD instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan instalasi farmasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas d) UPTD Laboratorium Kesehatan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas e) UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kepala UPTD pemeliharaan kesehatan masyarakat menpunyai tugas antara lain : (1) Membuat rincian rencana kerja UPTD Pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai dengan program kerja Dinas kesehatan dan kebijakan teknis Kepala Dinas. (2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar terjadi pemerataan tugas. (3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

69 (4) Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan. (5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya. (6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja. (7) Melakukan analisa potensi pembiayaan pelayanan kesehatan. (8) Melakukan penghitungan unit cost pembiayaan pelayanan kesehatan. (9) Mendorong

terbentuknya

sistem

pemeliharaan

kesehatan

masyarakat. (10) Mengkoordinir peleksanaan verifikasi kepesertaan dan pembiayaan. (11) Mengkoordinasikan

kelancaran

kerjasama

dengan

Pemberi

Pelayanan Kesehatan (PPK). (12) Melaksanakan kerjasama lintas sektoral dan lintas program guna kelancaran tugas. (13) Melaksanakan ketatausahaan pemeliharaan kesehatan masyarakat. (14) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna

menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah. (15) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan. (16) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. (17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. (18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

70 9) Kelompok Jabatan fungsional Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari : a) Pranata komputer b) Arsiparis c) Pustakawan d) Dokter e) Dokter Gigi f) Apoteker g) Tenaga Perawat h) Asisten Perawat i) Pranata Laboratorium Kesehatan j) Penyuluh Kesehatan Masyarakat k) Pengawas Farmasi dan Makanan l) Administrator Kesehatan m) Nutrisionis n) Perawat Gizi o) Sanitarian p) Entomolog Kesehatan q) Epidemiolog Kesehatan

commit to user


digilib.uns.ac.id

71 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, adalah sebagai berikut: Kep. Dinas Kesehatan Kota Surakarta

KA Bag Tata Usaha

Kel. Jabatan Fungsional

Ka Su Bag Umum

Ka Sub Din Bina Program

Ka Sub Din Upaya Kes

Ka Su Bag Kepeg

Ka Sub Din PP & PL

Ka Si PPE dan Pelyanan

Ka Si Pel. Kes

Ka Si Peny & Peng

Ka Si Info. Kes

Ka Si Kefarm, Mak& Obat trad

Ka Si Peny Lingk

Ka Si Reg&Akred

Ka UPTD Puskesmas

Ka UPTD RS Daerah

Ka UPTD Instansi Farm

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta

commit to user

Ka Sub Din PPSM

Ka Si Pen Kes Masy

Ka Si Pemb Masy & JPKM

Ka UPTD Lab Kes

Ka Su Bag Keuangan

Ka Sub Din Kes Kel

Ka Si Gizi Ka Si Ibu & Anak

Ka Si Ibu Repro

Ka UPTD Pem Kes Mas


digilib.uns.ac.id

72 c. Profil Umum Pegawai Dinas Kesehatan Kota Surakarta Berdasarkan data tahun 2011, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 663 orang terdiri dari 617 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 41 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 2 Pegawai Harian Lepas (PHL), 2 Dokter PTT dan 1 Pegawai titipan. Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan 20 UPT yang ada. Adapun rincian penugasan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Penugasan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Surakarta No

Penugasan

PNS

CPNS

PHL

PTT

Peg.

Total

Titipan 1

DKK Surakarta

77

1

-

-

-

78

2

UPT Pus. Pajang

47

4

-

-

-

51

3

UPT Pus. Penumping

27

-

-

-

-

27

4

UPT Pus. Purwosari

24

2

-

1

-

26

5

UPT Pus. Jayengan

29

1

-

-

-

30

6

UPT Pus. Kratonan

31

1

-

-

-

32

7

UPT Pus. Gajahan

33

9

1

-

-

43

8

UPT Pus. Sangkrah

31

1

-

-

-

32

9

UPT Pus. Purwodiningratan

30

-

-

-

-

30

10

UPT Pus. Ngoresan

26

1

-

-

-

27

11

UPT Pus. Sibela

40

2

-

-

-

42

12

UPT. Pus. Pucangsawit

23

3

-

-

26

13

UPT Pus. Nusukan

29

1

-

-

-

30

14

UPT Pus. Manahan

24

1

-

-

-

25

15

UPT Pus. Gilingan

25

3

-

-

-

28

16

UPT Pus. Banyuanyar

37

4

1

1

-

43

17

UPT Pus. Setabelan

24

-

-

-

1

25

18

UPT Pus. Gambirsari

24

2

-

-

-

26

commit to user


digilib.uns.ac.id

73 19

UPT Instansi Farmasi

10

2

-

-

-

12

20

UPT Lab. Kesehatan

9

1

-

-

-

10

21

UPT PKMS

14

1

-

-

-

15

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penugasan pegawai terbanyak ditempatkan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu 78 orang, dengan rincian 77 Pegawai Negeri sipil, dan 1 Calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pegawai lainnya di tempatkan di 20 UPT yang di bawahi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.

3. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas PKMS

a. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PKMS Terkait dengan adanya program PKMS ini, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mengelola program PKMS. Maka dari itu, dibentuklah UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini bertugas

dalam

pelaksanaan

program

PKMS

secara

keseluruhan. Sehingga UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PKMS. Secara umum, UPTD Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ini memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu: 1) Mengelola anggaran pembiayaan kesehatan Anggaran pembiayaan program PKMS merupakan salah satu sumber daya utama dalam pelaksanaan program. Anggaran tersebut harus dikelola

commit to user


digilib.uns.ac.id

74 sesuai dengan kebutuhan program. Untuk tahun anggaran pertama program PKMS ini, ada beberapa kebutuhan program yang harus dipenuhi, antara lain pembayaran klaim, sosialisasi, administrasi dan perlengkapan, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pengelolaan anggaran pembiayaan program ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dan menerapkan konsep VFM, serta dilengkapi dengan akuntabilitas pengelolaan. Sehingga dengan adanya pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan transparan diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Surakarta selaku institusi publik. Akuntabilitas tersebut menunjukkan kinerja yang dilaksanakan. Dengan kata lain, dengan akuntabilitas anggaran yang baik maka akan mendorong terciptanya kinerja organisasi yang baik pula. 2) Mengawasi dan memberikan pelayanan Dinas

Kesehatan

Kota

Surakarta

memiliki

kewenangan

dalam

pengawasan terhadap pelayanan kesehatan program PKMS yang diberikan oleh rumah sakit mitra. Pelayanan kesehatan tersebut diatur dalam butir-butir kesepakatan/MOU.

Sedangkan

terkait

dengan

standar

pelayanannya

disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan umum. Sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga memberikan pelayanan bagi peserta program PKMS. Tetapi pelayanan yang diberikan berupa pelayanan administratif peserta. Pelayanan administratif ini ditujukan untuk peserta kartu Gold. 3) Mengkoordinir verifikasi kepesertaan Proses verifikasi peserta program PKMS merupakan suatu bentuk strategi Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk memberikan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Karena masyarakat yang benarbenar miskin akan mendapatkan penjaminan lebih besar daripada masyarakat yang mampu. Proses Verifikasi ini juga berkaitan dengan jumlah anggaran yang nantinya akan dikeluarkan untuk kebutuhan program. Verifikasi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap verifikasi, yakni verifikasi berkas persyaratan dan verifikasi ke lapangan. Ini dilakukan untuk menghindari

commit to user


digilib.uns.ac.id

75 adanya ketidaksesuaian klasifikasi peserta Gold dan Silver. Karena adanya ketidaksesuaian data yang ada dengan kondisi sebenarnya dilapangan. 4) Mengkoordinasi kerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Dalam hal ini terkait dengan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai upaya kesehatan program PKMS. Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan kesepakatan dengan rumah sakit apapun yang dinilai memiliki kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya MoU yang dibuat dengan beberapa rumah sakit selaku PPK. Selain itu, Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait dengan MoU yang ada. Termasuk didalamnya mengenai proses pembayaran klaim, verifikasi formularium, laporan kegiatan-kegiatan, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sehingga dengan koordinasi tersebut program PKMS ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 5) Mengadakan kerjasama lintas sektoral Kerja sama lintas sektoral dilakukan dalam rangka kelancaran tugas Dinas Kesehatan. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan persyaratan administrasi kepesertaan program PKMS. Dimana program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota Surakarta. Sehingga dibutuhkan KTP atau KK yang memang benar-benar warga Kota Surakarta. Hal yang ditakutkan adalah adanya penduduk luar kota yang dapat dengan mudah memperoleh KTP atau KK Kota Surakarta hanya untuk memanfaatkan program PKMS ini. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Agar mungkin. Karena permasalahan ini juga akan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pembiayaan program PKMS. Permasalahan tersebut ditakutkan akan meningkatkan alokasi anggaran. Namun demikian, kerja sama dengan unsur kelurahan, RW dan RT setempat harus menjadi prioritas yang

commit to user


digilib.uns.ac.id

76 lebih utama. Karena merekalah yang mengetahui dan memiliki kondisi sebenarnya dilapangan. 6) Melakukan tertib administrasi Tertib administrasi merupakan bagian dari tugas Dinas Kesehatan seharihari. Hal ini mencakup administrasi kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi pembukuan, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan dari bawahan keatasan maupun antar mitra PPK. Laporan pertanggungjawaban ini sendiri dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan terkait dengan masalah keuangan akan dilaporkan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Dimana seluruh nota-nota pengeluaran dilampirkan didalamnya. Sehingga jelas alokasi anggaran yang telah dikeluarkan. Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik. Sekaligus bentuk Responsibilitas terhadap tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan pengelolaan anggaran yang ada. Pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan diatas menjadi bahan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan program PKMS. Sehingga dengan penilaian tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerjanya.

4. Gambaran Umum Puskesmas Ngoresan

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja (Departemen Kesehatan RI, 2004). Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Di Kota Surakarta Puskesmas Ngoresan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang beralamatkan di Jl.Kartika IV

commit to user


digilib.uns.ac.id

77 No.2 RT.03 RW.18 Jebres, Surakarta. Di bawah ini akan di uraikan mengenai visi, misi, program unggulan dan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Ngoresan, antara lain sebagai berikut: a. Visi dan Misi Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Puskesmas Ngoresan memiliki visi dan misi, sebegai berikut: a) Visi Terwujudnya Budaya Hidup Bersih dan Sehat b) Misi (1)Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. (2)Meningkatkan keterjangkauan pelayanan masyarakat (3)Mengembangkan dan memandirikan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (4)Memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta lingkungan (5)Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan (6)Meningkatkan serta memantapkan Manajemen Kesehatan yang dinamis b. Program Unggulan Puskesmas Ngoresan memiliki beberapa Program unggulan, yaitu: a) Puskesmas dengan Quality Management System ISO 2001-2008 b) Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja) c) Puskesmas Mampu KTA (Penanganan Kekerasan Terhadap Anak) d) Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan anak. Program ini untuk mendukung Program Solo menuju Kota Layak Anak Tahun 2016. Selain Program Unggulan, Puskesmas Ngoresan juga memiliki pelayanan yang terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan dalam gedung dan luar gedung, antara lain: a) Pelayanan kesehatan umum b) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

commit to user


digilib.uns.ac.id

78 c) Pelayanan kesehatan ibu dan anak d) Pelayanan kesehatan keluarga berencana e) Pelayanan imunisasi bayi dan calon pengantin f) Pelayanan kesehatan peduli remaja g) Pelayanan surat keterngan sehat h) Pelayanan surat keterangan kematian i) Pemeriksaan kesehatan haji j) Pemeriksaan dini kanker leher rahim k) Laboratorium l) Klinik konsultasi gizi m) Ruang menyusui n) Ruang bermain anak o) Klinik konsultasi Sanitasi p) 1 Puskesmas Pembantu di PP Kandang Sapi q) Pelayanan Puskesmas keliling di RW.3 dan RW.12 r) Posyandu balita dan Posyandu Lansia s) Kelas hamil dan kelompok pendukung Ibu untuk asi eksklusif t) Kegiatan P3K c. Sumber daya manusia Puskemas Ngoresan memiliki beberapa tenaga ahli yang membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan, diantaranya: 1) Dokter Umum

: 2 orang

2) Dokter Gigi

: 1 orang

3) Bidan

: 5 orang

4) Perawat umum/gigi

: 6 orang

5) Asisten Apoteker

: 2 orang

6) Sanitarian

: 1 orang

7) Pelaksana gizi

: 1 orang

8) Pelaksana laborat

: 1 orang

9) Pelaksanan Tata Usaha : 8 orang

commit to user


digilib.uns.ac.id

79 5. Gambaran Umum Puskesmas Sibela

UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela merupakan salah satu puskesmas di kawasan Kecamatan Jebres yang terletak di Jalan Sibela Timur I, Mojosongo, Jebres Surakarta. Adapun binaan dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela terdiri dari 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Mojosongo. Dari 1 Kelurahan kemudian dikembangkan menjadi: 1 Puskesmas induk dan 2 Puskesmas pembantu. Luas wilayah kerja Puskesmas Sibela adalah 554,4 Ha = 5,544 km2. Di bawah ini akan diuraikan mengenai keadaan geografi, visi dan misi, sarana fisik, dan sarana ketenagakerjaan, antara lain: a. Keadaan Geografi Bangunan induk Puskesmas Sibela terletak di Jalan Sibela Timur I No.1, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara

: Wilayah Dati II Kab. Karanganyar

Sebelah Selatan

: Wilayah Kelurahan Tegalharjo

Sebelah Timur

: Wilayah Kelurahan Pucang Sawit

Sebelah Barat

: Wilayah Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Kadipiro

b. Visi, Misi, Fungsi dan Manajemen 1) Visi Terwujudnya pelayanan prima dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan menuju Kecamatan Sehat 2015. 2) Misi a) Pelayanan prima sebagai standar kerja pelayanan kesehatan pada masyarakat. b) Membangun

kemandirian

masyarakat

di

dalam

pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan. c) Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan. d) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral sebagai upaya bersama di dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

80 e) Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan kesehatan. 3) Fungsi a) Pusat penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan b) Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat c) Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. 4) Manajemen Puskesmas a) Manajemen Umum Manajemen yang dilaksanakan di Puskesmas Sibela menggunakan metode P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan dan Pelaksanaan), P3 (Pemantauan, Pengendalian, dan Penilaian) b) Manajemen Khusus Manajemen Puskesmas Sibela sudah mulai menggunakan ISO 9001:2008 c. Sarana Fisik Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah binaan Puskesmas Sibela mencakup 1 Klinik Pelayanan Dasar, 1 Puskesmas induk, 2 Puskesmas Pembantu, 1 Balai Pengobatan, 11 Apotek, 18 Dokter Umum Praktek Swasta, 2 Dokter Gigi Praktek Swasta, dan 10 Bidan Praktek Swasta. d. Sarana Ketenagakerjaan Adapun unit kerja di Puskesmas Sibela tahun 2012 terdiri dari: dokter umum (3 orang), dokter gigi (1 orang), paramedis (perawat puskesmas, perawat gigi, bidan puskesmas, apoteker), petugas laboratorium, pelaksana farmasi, petugas administrasi, petugas sanitasi, petugas gizi, dan petugas sarana kesehatan. Semuanya berjumlah 43 orang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

81 6. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta Lembaga Swadaya Pattiro yang beralamatkan di Sodipan RT 08, RW 05 Pajang, Laweyan, Surakarta merupakan salah satu LSM yang bergerak dalam kebijakan publik salah satunya kebijakan mengenai Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Dibawah ini akan diuraikan mengenai visi dan misi Pattiro, sebagai berikut: a. Visi : Terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban bernegara menuju tatanan yang berkeadilan. b. Misi : 1) Melakukan penelitian terhadap kebijakan publik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. 2) Melakukan pendidikan kewargaan untuk membangun kesadaran atas hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan publik. 3) Memfasilitasi terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat rentan. 4) Mendorong upaya inovasi kebijakan dalam mewujudkan good corporate governance. 5) Melakukan pengawasan kinerja yang kritis dan konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan (negara dan swasta). 6) Mendorong penyebarluasan

informasi publik

yang

dilakukan

oleh

pemerintah. 7) Melakukan upaya-upaya mengembangkan jaringan komunikasi antar kelompok masyarakat dan stakeholders. 8) Mendorong pengintegrasian perspektif jender dalam kebijakan publik. 9) Menguatkan sistem pengelolaan lembaga secara mandiri dan berkelanjutan

commit to user


digilib.uns.ac.id

82 B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

Deskripsi hasil dan analisis penelitian dimaksudkan untuk menyajikan data yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji. Pada penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara di Kota Surakarta, kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dan peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga.

1. Bentuk Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Program PKMS dilatarbelakangi oleh realita masyarakat miskin yang belum tertampung dalam program Askeskin/Jamkesmas. Ditambah lagi, persoalan masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang berkualitas. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sistem penjaminan dan pemeliharaan dalam bidang kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Maka Pemerintah Kota Surakarta menilai diperlukannya suatu kebijakan yang strategis untuk peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat miskin melalui pemeliharaan kesehatan yang berjenjang dan komprehensif. Program PKMS merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Adapun beberapa tujuan yang berkesinambungan dari program ini adalah, sebagai berikut : a. Memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Surakarta b. Terpeliharanya kesehatan masyarakat c. Masyarakat sehat dan produktif

commit to user


digilib.uns.ac.id

83 d. Sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat Anggaran yang dialokasikan bagi program ini sepenuhnya berasal dari APBD Kota Surakarta. Sehingga program PKMS ini merupakan kebijakan yang murni dari Pemerintah Kota Surakarta dalam bidang kesehatan. Untuk pelaksanaanya sendiri dimulai pada awal tahun 2008, tepatnya pada tanggal 2 Januari. Program PKMS ini hanya ditujukan khusus kepada seluruh masyarakat Surakarta, terutama yang tidak termasuk dalam program Askes PNS, Askes swasta, Askeskin, Jamkesemas, dan Askes lainnya. Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan yaitu : a. Pelayanan Dasar. Dilaksanakan disemua Puskesmas (rawat jalan dan rawat inap). b. Pelayanan Persalinan. Dilaksanakan di Puskesmas rawat inap dan RSD Kota Surakarta. c. Pelayanan Rujukan. Dilaksanakan di RS Dr. Moewardi, RSOP, RS Jiwa Surakarta, RS Kasih Ibu, RS Dr. Oen Surakarta, RS Panti Waluyo, RS PKU Muhammadiyah Surakarta, RS Brayat Minulyo, RS Slamet Riyadi, RSI Kustati, RS Tri Harsi, RSD Kota Surakarta. Program PKMS ini mengklasifikasikan para pesertanya berdasarkan jenis kartu yang diperoleh. Adapun 2 jenis kartu kepesertaan, yakni : a. Gold : diberikan kepada penduduk miskin/ mendekati miskin sesuai dengan kriteria BPS, tetapi belum masuk dalam program askeskin (Jamkesmas) b. Silver : Bagi semua penduduk Kota Surakarta yang bukan Kriteria kartu Gold. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan dalam program PKMS ini terbagi kedalam 2 (dua) macam, antara lain : a. Komprehensif : Promotif (peningkatan mutu kesehatan yang tidak hanya mengobati saja tetapi juga promosi kesehatan), Preventif (pencegahan), Kuratif (pengobatan) dan Rehabilitatif (pemulihan). b. Berjenjang, terbagi dalam : 1) Rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas 2) Rawat jalan spesialistik (jiwa)

commit to user


digilib.uns.ac.id

84 3) Rawat inap di rumah sakit Program PKMS ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun

2007

tentang

Retribusi

Pelayanan

Daerah.

Sehingga

dalam

pembiayaannya pun juga dibatasi. Adapun bentuk-bentuk pembiayaannya, yaitu : a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSD Kota Surakarta pembiayaannya dari Pemerintah Kota Surakarta. b. Pelayanan kesehatan rujukan pembiayaannya dilakukan dengan sistem cost sharing. Mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan melalui program PKMS ini terdapat pelayanan rujukan di rumah sakit pemerintah/swasta sesuai dengan MoU (Memorandum of Understanding)/kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta, antara lain : a. Akomodasi rawat inap kelas III b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik d. Tindakan medis kecil dan sedang e. Operasi kecil dan sedang f. Pemberian

obat

sesuai

formularium

rumah

sakit

untuk

Program

Askeskin/Jamkesmas g. Pelayanan gawat darurat Untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, ada persyaratan yang harus dipenuhi pasien, antara lain dengan membawa: a. Surat rujukan dari Puskesmas atau RSUD Kota Surakarta b. Kartu PKMS yang masih berlaku c. Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku d. Foto copy KTP yang masih berlaku atau surat keterangan lahir bagi yang belum wajib KTP e. foto copy riwayat pemeriksaan kehamilan (bagi pasien bersalin)

commit to user


digilib.uns.ac.id

85 Semua persyaratan diserahkan ke Rumah Sakit sejak awal pendaftaran dan Kartu PKMS yang berlaku adalah kartu yang pertama kali dimasukkan ke rumah sakit.

a. Jenis Kepesertaan PKMS Kepesertaan PKMS dibedakan menjadi dua, yaitu peserta dengan kartu Gold dan peserta dengan kartu Silver. Untuk mendaftarkan diri menjadi peserta PKMS Silver maupun Gold mudah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida Angklaita (Ketua UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta) pada tanggal 8 september 2012 menjelaskan bahwa: Untuk mendapatkan kartu silver dengan syarat Foto Copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, Foto Copy KTP dengan menujukkan aslinya atau surat keterangan lahir / Akte kelahiran bagi yang berusia belum wajib KTP, Foto ukuran 2 x 3 cm: 2 lembar, Membayar biaya pendaftaran Rp.1000,-, Surat keterangan domisili dari RT, RW, Kelurahan, sedangkan untuk PKMS Gold Foto Copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, Foto Copy KTP dengan menujukkan aslinya atau surat keterangan lahir / Akte kelahiran bagi yang berusia belum wajib KTP, Foto ukuran 2 x 3 cm: 2 lembar, Foto Copy PKMS Silver yang masih berlaku, Surat keterangan domisili dan miskin dari RT, RW dan kelurahan yang ditanda tangani Lurah atau Sekretaris Kelurahan. (Petikan wawancara no.1) Persyaratan untuk mendapatkan kartu silver dan gold perbedaannya terletak pada surat keterangan miskin. Untuk kartu Silver ditujukan bagi seluruh masyarakat di Surakarta yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi untuk kartu Gold ditujukan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam Surat Keputusan Walikota tentang masyarakat miskin, ketika peneliti menanyakan kepada Ibu Ida Angklaita (Kepala UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta) pada tanggal 8 September 2012 terkait pemberian kartu Gold kepada masyarakat yang sebenarnya belum benar-benar miskin tetapi pada kenyataannya mereka bisa mendapatkan kartu Gold Beliau mengatakan: Prinsipnya, apabila mereka mendapatkan surat keterangan RT, RW, dan kelurahan mereka semua adalah lembaga yang formal kita kan harusnya

commit to user


digilib.uns.ac.id

86 percaya. RT merupakan lembaga yang terdekat, RT kan tau persis orang itu miskin atau tidak. Jadi setelah mendapatkan surat keterangan miskin dari RT, RW dan kelurahan harusnya kita percaya. Harusnya, tanpa ada survei. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, banyak yang sebenarnya mereka tidak miskin, tapi mendapatkan surat keterangan miskin. Jadi, sekarang setiap pengajuan Gold baru kita mengadakan survey dan survey nya bukan hanya dari DKK, tetapi merupakan Tim dari berbagai instansi yang diketuai oleh Bappeda. Selaku Tim Penanggulangan kemiskinan. (Petikan wawancara no.1) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wahyuni, (Peserta PKMS Silver)

kemudian RW, dan Kelurahan, membawa foto dan biaya cetak seribu rupiah untuk kartu silver. sedangkan untuk gold no.4) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Winih, (Peserta PKMS Gold) pada

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida (PKMS Silver) pada tanggal 17

legalisir ke kecamatan lalu mendaftar ke balai kota. membawa foto dan bayar seribu rupiah di balai kota untuk cetak ka Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Petrus Walidi (Peserta PKMS Gold) pada tanggal 22 September mengatakan bahwa: Untuk kartu gold ada peninjauan. Surat keterangan miskin, pengantar dari RT, RW dan kelurahan. Kemudian anak saya ke balai kota untuk mengajukan PKMS Gold, setelah itu ada tim survey yang mendatangi rumah saya untuk mengadakan peninjauan, karena rumah saya ini termasuk tidak layak, maka selang beberapa jam kartu gold bisa turun. (Petikan wawancara no.6) Dari beberapa hasil wawancara-wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peserta dengan kartu Silver adalah seluruh Kota Surakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan. Peserta dengan kartu Gold adalah masyarakat miskin yang terdaftar di Surat Keputusan Walikota tentang masyarakat miskin dan untuk mendapatkan kartu Gold perlu diadakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

87 peninjauan tim survey dari berbagai instansi pemerintahan yang diketuai oleh Bappeda sebagai Tim Penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan agar kartu Gold benar-benar tepat pada sasaran. Jumlah peserta program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dari tahun ketahunnya semakin bertambah, hal itu dapat dibuktikan dengan analisis data sebagai berikut : Berdasarkan data dari UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta jumlah peserta PKMS Silver dan Gold dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Peserta PKMS Gold dan Silver Tahun 2008-2012 No

Jenis Kartu

Tahun

Peserta

2008

2009

2010

2011

2012

1

Silver

139.252

168.523

195.391

213.436

221.722

2

Gold

4.204

6.580

13.037

12.818

13.917

143.456

175.103

208.428

226.254

235.639

Jumlah

Sumber: UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta Berdasarkan tabel diatas jumlah peserta PKMS bertambah tiap tahunnya, untuk peserta PKMS Silver terendah pada tahun 2008 yaitu 139.252 dan peserta PKMS Gold jumlah terendah pada tahun 2008 yaitu 4.204 peserta, dan peserta PKMS Silver jumlah tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 221.722. Sedangkan peserta PKMS Gold jumlah tertinggi pada tahun 2012, yaitu 13.917 peserta. Dari tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah peserta PKMS meningkat dari tiap tahunnya, dan menunjukkan bahwa dengan adanya program PKMS dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Masyarakat yang semula tidak

mampu mengakses layanan

kesehatan karena adanya keterbatasan biaya dengan adanya program PKMS mereka dengan mudah mampu mengakses layanan kesehatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

88 b. Jumlah Pelayanan PKMS Meningkatnya

Peserta

PKMS

juga

berbanding

lurus

dengan

meningkatnya jumlah kunjungan Pasien PKMS yang berobat ke Puskesmas dan Rumah sakit tiap tahunnya. Data cakupan pelayanan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Kunjungan Pasien Peserta PKMS tahun 2008-2010 No

Jumlah Kunjungan

2008

2009

2010

1

Rawat Jalan Puskesmas

85.568

2

Rawat Inap Puskesmas

155

236

233

3

Rawat Jalan RSUD SKA

10.670

16.147

19.098

4

Rawat Inap RSUD SKA

357

1.090

1.050

5

RSUD Dr. Moewardi

1.831

3.102

4.181

6

RS Brayat Minulya

660

1.010

1.004

7

RS Kasih Ibu

1.021

1.834

1.630

8

RS Dr. Oen Surakarta

359

736

842

9

RS PKU Muh Ska

603

1.182

1.381

10

RS Panti Waluyo

256

866

899

11

RS Kustati

442

1.152

1.166

12

RS Orthopedi Ska

84

131

158

13

RS Slamet Riyadi

98

225

199

14

RS Triharsi

2

13

15

15

RSJD Surakarta

505

1.142

1.534

16

PMI cabang Ska

251

1.880

1.789

17

BBKPM Ska

-

2.915

5.099

Total

312.347 335.673

102.862 346.008 375.951

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kunjungan pasien PKMS meningkat tiap tahunnya. Kunjungan pasien di Puskesmas dan RSUD Surakarta terbagi menjadi

commit to user


digilib.uns.ac.id

89 2, yaitu kunjungan rawat jalan, dan rawat inap. Data kunjungan pasien rawat jalan di Puskesmas tahun 2008 sebanyak 85.568 pasien, dan meningkat tiap tahunnya, yang tertinggi pada tahun 2010 yaitu 335.673 pasien. Untuk pasien rawat inap di Puskesmas pada tahun 2008 sebanyak 155 pasien, dan yang teringgi pada tahun 2009 yaitu 235. Sedangkan pasien rawat jalan di RSUD Surakarta pada tahun 2008 sebanyak 10.670 pasien, dan angka tertinggi pada tahun 2010 yaitu 19.098 pasien. Total jumlah cakupan kunjungan pasien PKMS di Puskesmas, Rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 2008 sebanyak 102.862 kunjungan, dan yang tertinggi pada tahun 2010 yaitu 375.951 kunjungan pasien. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien tertinggi di Puskesmas, karena rata-rata penyakit pasien PKMS belum memerlukan penanganan yang serius oleh dokter ahli dan peralatan canggih sehingga masih bisa ditangani di Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat.

c. Pelayanan Kesehatan dalam PKMS Pelayanan kesehatan merupakan tahap kelanjutan bagi peserta PKMS baik Gold maupun Silver. Jenis pelayanan yang disediakan dalam program PKMS baik di unit Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, UPTD Rumah Sakit Daerah, maupun Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang ditunjuk oleh Pemkot antara lain: 1) Jenis layanan di Puskesmas a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan b) Pelayanan laboratorium c) Tindakan medis d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi e) Pemeriksaan ibu hamil/ ibu nifas/ menyusui, bayi, balita f) Pemberian obat

commit to user


digilib.uns.ac.id

90 2) Jenis layanan di Puskesmas Rawat Inap a) Akomodasi rawat inap b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan c) Tindakan medis d) Pemeriksaan dan pengobatan gigi e) Pemberian obat f) Pertolongan persalinan g) Pelayanan gawat darurat 3) Pelayanan kesehatan rujukan di UPTD Rumah Sakit Daerah a) Pelayanan rawat jalan b) Pelayanan rawat inap dengan fasilitas kelas III c) Pelayanan persalinan 4) Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang ditunjuk oleh Pemkot (MoU) : a) Akomodasi rawat inap kelas III b) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan c) Penunjang diagnosis : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik d) Tindakan medis kecil dan sedang e) Operasi sedang dan kecil f) Pemberian obat sesuai formularium rumah sakit Program Askeskin g) Pelayanan gawat darurat. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ida Angklaita SKM, (Kepala UPTD PKMS) pada 8 September 2012 terkait dengan pelayanan yang diberikan bagi peserta PKMS, Beliau mengatakan: Pelayanan perawatan dan pengobatan diberikan bagi seluruh anggota PKMS pemegang kartu Silver dan Kartu Gold. Untuk pelayanan PKMS, kita membagi pelayanan menjadi 3 bagian: 1) Rawat jalan Diberikan disemua puskemas yang ada di Kota Surakarta serta di RSUD Kota Surakarta 2) Persalinan normal Dilayani di Puskesmas rawat inap misalnya Puskesmas Pajang, Sibela, Banyuanyar, Gajahan dan RSUD Kota Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

91 3) Rawat inap Diberikan atau dilayani di Puskesmas rawat inap, RSUD Kota Surakarta, dan Rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota. (Petikan wawancara no.1) Terkait dengan pelayanan kesehatan, peserta PKMS Gold dan Silver ada perbedaan jumlahnya klaim yang diberikan, seperti yang di sampaikan Ibu Ida Angklaita, Beliau menjelaskan: Bukan membedakan, tetapi silver kan untuk yang semua masyarakat kan boleh mendaftar sedangkan gold hanya untuk masyarakat miskin ditunjukkan surat dari RT, RW, dan Lurah. Peserta kartu PKMS jenis perak (Silver Card), adalah seluruh masyarakat Kota Surakarta tetapi belum termasuk dalam program asuransi apapun yang mendaftar sebagai peserta PKMS, Bagi peserta PKMS dengan Silver Card (kartu perak), maka besarnya klaim perawatan di Klas III Rumah Sakit maksimal . sedangkan untuk kartu Gold menjamin pembiayaan yang tidak terbatas sepanjang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Khusus bagi peserta pemegang Silver Card, pelayanan yang dibatasi antara lain cuci darah, chemotherapy, dan rawat inap yang kedua dan seterusnya sebelum 1(satu) bulan dengan kasus yang sama karena rawat inap yang pertama pulang paksa (tanpa persetujuan dokter). (Petikan wawancara no.1) Perbedaan jumlah klaim pada kepemilikan kartu PKMS juga dibenarkan oleh masyarakat, Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wahyuni, (Peserta PKMS Silver) pada tanggal dalam PKMS Silver, jadi saya mendapatkan biaya perawatan Rp 2.000.000 untuk rawat inap berobat ke rumah sakit, apabila biayanya lebih dari Rp 2.000.000 maka kekurangan dibebankan pada saya. Tapi perawatannya kelasnya bangsal, dan obatBerdasarkan wawancara dengan Bapak Petrus Walidi (PKMS Gold) pada tanggal 22 September, yang mengatakan: Semua gratis mbak, waktu itu saya menjalani 5x kemoterapi, dan satu kali kemoterapi itu membayar Rp. 5.000.000,- pemerintah membayar 5 kali kemoterapi sebesar Rp 25.000.000. Dan itu sangat membantu, dari mana saya mendapatkan uang sebesar itu mbak. Fasilitas klas III, obat juga gratis tapi obat generik, operasi pengangkatan tumor juga gratis. (Petikan wawancara no.6)

commit to user


digilib.uns.ac.id

92 Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Winih (PKMS Gold) pada gold biaya perawatan gratis, waktu saya rawat inap di Rumah sakit Dr. Moewardi karena penyakit kencing batu untuk oper Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida (PKMS Silver) tanggal 17 Oktober menjelaskan bahwa: Untuk periksa ke KIA di Puskesmas gratis mbak, tinggal daftar di loket, kemudian nunggu panggilan sesuai antrian, dapat obat. Ya udah, langsung pulang, gak mbayar mbak. Tapi kalau mondok di rumah sakit mendapat biaya Rp 2.000.000 tapi Alhamdulilah saya belum pernah mondok mbak, kalau periksa di Puskesmas sering. (Petikan wawancara no.7) Prosedur pelayanan di Puskesmas maupun rumah sakit bagi peserta PKMS untuk berobat cukup mudah dan tidak dipersulit. Untuk mendapatkan pelayanan pengobatan di Puskemas peserta PKMS cukup menunjukkan kartu PKMS kepada petugas, sebagaimana yang di jelaskan oleh dr. Nur Hastuti Kepala Puskesmas Ngoresan pada

tanggal 24 September 2012, Beliau

menjelaskan: Untuk mendapatkan pelayanan PKMS harus sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan yaitu dengan menunjukkan kartu PKMS baik silver/gold yang masih berlaku, dan sesuai dengan nama Puskesmas yang tertulis di Kartu PKMS, menujukkan Kartu Tanda Pengenal Periksa (KTPK) bagi pasien yang sudah pernah periksa, baru kemudian mendapatkan pelayanan yang dituju. Misal, KIA, poli umum dan poli gigi. (Petikan wawancara no.2) Ketika dikonfirmasi kepada masyarakat yang menjadi peserta PKMS mengenai prosedur pelayanan PKMS hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu

perbedaan antara yang mendapat jaminan pembayaran dari pemerintah dengan yang Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu winih tentang pelayanan

(Petikan wawancara no.5)

commit to user


digilib.uns.ac.id

93 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Petrus yang menjelaskan,

Dalam menjalankan program PKMS Puskesmas mempunyai peranan penting sebagai pelayanan dasar bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan dr. Wahyu Indianto (Kepala Puskesmas Sibela) tanggal 15 Oktober 2012 mengenai pelayanan di Puskemas, Beliau mengatakan : Fungsi Puskesmas merupakan pelayanan primer untuk penyakit-penyakit strata 1, yang tidak komplikated, yang tidak memerlukan dokter ahli, itu akan bisa dilayani di sini. Hampir semua penyakit kita layani, mereka mendaftar kan kita tidak tahu penyakitnya mereka sakit apa kemudian kita periksa oh ternyata penyakitnya ini. (Petikan wawancara no.3) Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Surakarta melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, puskesmas mengkoordinasikan, membina dan bekerja sama dengan masyarakat dan swasta yang berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat yang ada di wilayahnya tersebut. Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan PKMS terbagi menjadi 3, yaitu: rawat jalan, persalinan normal dan rawat inap. Kartu kepesertaan PKMS terbagi menjadi 2, Gold dan Silver. Besarnya pemberian klaim berbeda untuk tiap kartunya, untuk PKMS gold mendapatkan biaya perawatan yang tidak dibatasi sepanjang ketentuan dan syarat yang berlaku, sedangkan untuk PKMS Silver peserta mendapatkan klaim biaya pengobatan sebesar Rp 2.000.000;- (dua juta rupiah), adanya pembatasan pengobatan dan fasilitas klas III. Prosedur pelayanan PKMS tidak dipersulit sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah sakit. Serta pentingnya peran Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena fungsinya memberikan pelayanan pengobatan tingkat dasar atau strata satu.

commit to user


digilib.uns.ac.id

94 d. Pelayanan yang tidak ditanggung dalam PKMS Dalam program PKMS tidak semua penyakit mendapat jaminan pembiayaan, ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD PKMS Ibu Ida Angklaita SKM, Pada tanggal 8 September 2012, Beliau mengatakan bahwa: Pelayanan itu kan bermacam-macam bentuknya. Jadi kita tidak mampu untuk menjamin semua bentuk pelayanan kesehatan. karena keterbatasan anggaran serta belum tersedianya alat-alat canggih untuk operasi besar, misalnya operasi jantung. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin misalnya pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, alat bantu gerak, pelayanan diagnostik canggih, bahan dan alat serta tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, general medical check up, operasi jantung, rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, dan pengobatan impotensi, obat-obatan formularium, pertolongan persalinan anak k-3 dan seterusnya, kasus bunuh diri dan penggunaan NAPZA, pemulasaran jenazah, penggunaaan ambulance, pasien pindah kelas yang lebih tinggi. Pelayanan yang tidak dijamin oleh pemerintah jadi mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. (Petikan wawancara no.1) Selain adanya pengobatan yang tidak jamin, peserta PKMS juga tidak mendapatkan klaim apabila bukan inti atau esensi pengobatan rawat jalan atau rawat inap. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ida Angklaita Kepala UPTD PKMS, bahwa: Untuk kasus bagi mereka dirawat di rumah sakit misalnya mereka mendapatkan gelang pasien, Gelang pasien itu bukan bagian dari pengobatan, jadi mereka harus biaya sendiri, misalnya melahirkan, dapat pampers, dsb itu juga harus bayar sendiri. Karena pampers kan sebetulnya bisa dibayar sendiri dari rumah, tidak harus dari rumah sakit. Ada juga Rumah sakit pada awal tahun memberikan kalender, itu juga harus di bayar sendiri. Pemerintah tidak mau bayar, karena tidak penting dalam pengobatan. Itu tidak harus tidak dijamin oleh Pemerintah Surakarta. Karena esensinya pemerintah surakarta menjamin pelayanan kesehatan, bukan kalender, bukan gelang pasien, pampers, dll yang tidak penting dalam pengobatan. (Petikan wawancara no.1) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Surakarta membuat kebijakan PKMS bertujuan untuk menjamin pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, hal-hal pokok

commit to user


digilib.uns.ac.id

95 dalam kesehatan. Program PKMS tidak menjamin pembiayaan yang bukan inti dari layanan kesehatan masyarakat serta program PKMS belum mampu menjamin seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan karena disebabkan alokasi jumlah anggaran yang terbatas dari Pemerintah Kota serta belum tersedianya alat-alat canggih dalam pengobatan.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Menjamin kesehatan Masyarakat Surakarta untuk memenuhi hak kesehatan warga negara bukan suatu hal yang mudah. Dalam melaksanakan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta menghadapi berbagai kendala. Kendala yang dihadapi berasal dari pelaksana program PKMS maupun dari masyarakat itu sendiri. Menurut Teori Proses Fungsional menyatakan bahwa pembentukan kebijakan melihat pada bermacam-macam aktifitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Lasswell memberikan skema yang melibatkan 7 (tujuh) kategori analisis fungsional, antara lain: a. Intelegensi: yaitu bagaimana informasi menjadi perhatian dari pembuat kebijakan dikumpulkan dan diproses. b. Rekomendasi: yaitu bagaimana rekomendasi (atau alternatif) yang sesuai dengan masalah dibuat dan ditawarkan. c. Preskripsi: yaitu bagaimana aturan umum dipakai atau diumumkan, dan digunakan oleh siapa. d. Invokasi: yaitu siapa yang menentukan apakah perilaku yang ada bertentangan dengan peraturan atau hukum. e. Aplikasi: yaitu bagaimana hukum atau peraturan sesungguhnya dilaksanakan atau diterapkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

96 f. Penghargaan: yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan, atau kegagalan diukur. g. Penghentian: yaitu bagaimana peraturan atau hukum dihentikan atau diteruskan dengan bentuk yang diubah atau diperbaiki. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan program PKMS berdasarkan Menurut Teori Proses Fungsional dari Harold Lasswell yang menyatakan bahwa dalam pembentukan kebijakan melibatkan tujuh kategori analisis fungsional, yang akan dijabarkan sebagai berikut: a. Intelegensi Intelegensi yaitu Bagaimana informasi menjadi perhatian dari pembuat kebijakan dikumpulkan dan diproses. Permasalahan kesehatan di Kota Surakarta menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Surakarta. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dilatar belakangi karena pada tahun 2005-2007 realitanya banyak miskin belum tertampung pada Program ASKESKIN kemudian membuat kebijakan strategis melalui Peningkatan Akses Kesehatan Puskesmas sore hari, bantuan pengobatan di Rumah Sakit, Peningkatan 3 Puskesmas perawatan akan tetapi belum mencukupi akan kebutuhan

masyarakat

dibidang

kesehatan

digagas

Suatu

Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Secara Komprehensif. Konsep PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) Dana APBD Kota dan adanya peran aktif masyarakat (pendaftaran secara aktif). b. Rekomendasi Rekomendasi atau saran yang sesuai dalam penyelesaian permasalahan di bidang kesehatan di Kota Surakarta, Pemerintah Kota membuat kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang retribusi pelayanan daerah dan diamanatkan dalam Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

97 c. Preskripsi Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta ditujukan kepada seluruh masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam layanan jaminan kesehatan. Keanggotaan PKMS dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Silver dan Gold. Kartu silver diberikan kepada seluruh masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam jaminan kesehatan dan kartu gold diberikan kepada semua penduduk miskin yang masuk Surat Keputusan Walikota. Jaminan yang diberikan juga berbeda, untuk kartu Silver masyarakat mendapatkan jaminan pembiayaan sebesar Rp 2.000.000-, dan untuk Gold mendapatkan jaminan yang tidak dibatasi apabila sesuai dengan aturan yang berlaku. Program PKMS diberlakukan mulai tanggal 2 Januari 2008. Pendaftaran peserta dilakukan melalui kantor UPT dan melalui semua Kelurahan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD PKMS Ibu Ida Angklaita SKM, Beliau, mengatakan : Kami sudah membuka pendaftaran dari 2 Januari 2008, dan sampai sekarang pun kami juga melayani warga yang ingin mendaftar, perlu diketahui PKMS tidak hanya untuk masyarakat miskin saja, namun untuk semua masyarakat Solo yang berminat akan diberikan syarat mendaftar, warga cukup membawa fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, pas foto ukuran 2x3 dua lembar dan akan dikenai ganti cetak kartu sebesar seribu rupiah untuk warga biasa dengan keanggotaan PKMS silver, serta gratis bagi warga miskin untuk keanggotaan PKMS gold. (Petikan wawancara no.1) d. Invokasi Invokasi yaitu perilaku yang ada bertentangan dengan peraturan atau hukum. Dalam program PKMS ditemukan adanya kendala yang menghambat pelaksanaannya. Kendala yang muncul tidak hanya berasal dari pelaksana kebijakan, tetapi juga masyarakat itu sendiri yang merupakan subyek hukum dalam pelaksanaan PKMS. Kendala dalam pelaksanaan PKMS, antara lain: 1) Sikap dan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam pelayanan PKMS Pelayanan dalam Program PKMS tidak sebatas memberikan pengobatan kepada masyarakat saja, tetapi juga mental untuk melayani masyarakat dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

98 sepenuh hati supaya masyarakat merasa nyaman ketika berobat menggunakan kartu PKMS. selain itu, peserta PKMS tidak hanya terdiri dari masyarakat yang sempurna secara fisik dan mental, tetapi juga ada difabel yang menjadi peserta PKMS. Diperlukan adanya perbedaan pemberian layanan antara difabel dengan non difabel supaya mereka juga terpenuhi kebutuhannya dalam pengobatan baik dalam sarana fisik dan komunikasi. Sikap dari pelaksana kesehatan yang kurang memiliki sikap mental untuk melayani, berdasarkan wawancara dengan Ibu Dyah anggota LSM Pattiro pada tanggal 1 November 2012 Beliau menjelaskan bahwa: Pelayanan yang diberikan bagi pasien PKMS cukup baik, tetapi kita juga mendorong Dinas Kesehatan untuk membebaskan antrian bagi lansia, petugas puskesmas atau juga harus jeli mengamati bila ada lansia bisa dibebaskan dari antrian yang panjang. Untuk saat ini sebenarnya Kepala Dinas Kesehatan juga sudah memberikan instruksi untuk melaksanakan itu, tapi lagi-lagi di tataran pelaksanaannya yang tidak melaksanakannya. Sikap mental melayani juga harus ada dalam diri petugas-petugasnya, saat antrian pasien penuh, petugas malah mengobrol dll. Itu yang perlu di benahi supaya pelayanan PKMS ini dapat optimal. (Petikan wawancara no.9) Keterbatasan akses untuk sarana fisik maupun komunikasi bagi peserta PKMS difabel menjadi kendala bagi pelaksana, Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dyah anggota LSM Pattiro menjelaskan bahwa: Selain itu di beberapa tempat akses bangunan fisik untuk pengguna difabel, belum ada. Selain itu juga untuk sumber dayanya, petugas puskesmas atau rumah sakit belum sepenuhnya menguasai cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan tuna rungu, atau tuna wicara. Alih-alih pasien tuna rungu ini mendapatkan layanan kesehatan dan kesembuhan, tetapi malah emosi karena komunikasi yang gagal. Seharusnya petugas layanan publik khususnya kesehatan harus mengerti bahasa isyarat yang memang diperlukan untuk berkomunikasi dengan difabel tuna rungu. Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia seharusnya di masukkan dalam SKPD nya dinas-dinas terkait. (Petikan wawancara no.9) Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap pelaksana di lapangan yang kurang memiliki sikap mental untuk melayani peserta PKMS dan terbatasnya akses sarana fisik dan komunikasi bagi peserta PKMS difabel, sehingga perlu adanya pembangunan sarana fisik dari Dinas

commit to user


digilib.uns.ac.id

99 Kesehatan untuk mempermudah akses peserta PKMS difabel dan memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada pelaksana di lapangan supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta PKMS difabel. 2) Kurang Aktifnya Masyarakat Dalam Program PKMS Dalam kaitannya dengan Program PKMS kendala yang terjadi tidak hanya dari pelaksana kebijakan, melainkan dari masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan. Masyarakat yang belum tertampung dalam program PKMS bukan hanya dari faktor sosialisasi yang kurang merata tetapi juga keengganan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebelum mereka benar-benar membutuhkan PKMS. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila antara penyedia layanan kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Surakarta) dengan masyarakat berjalan seiring. Penyedia layanan kesehatan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat begitu pula dengan masyarakat harus mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan program PKMS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan. Dimana masyarakat diuntungkan dengan adanya kebijakan ini, antara lain: Masyarakat terlindungi dari masalah kesehatan, terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan dengan adanya kepatuhan terhadap pedoman diagnosis dan pengobatan, Mempermudah surveillance/pengawasan pola penyakit oleh karena dalam klaim pemberi layanan kesehatan secara otomatis akan menyebutkan penyakit dan terapinya. Kurang perhatiannya masyarakat miskin dalam bidang kesehatan menyebabkan mereka menjadi pasif dalam program PKMS menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program PKMS. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ida Angklaita Kepala UPTD PKMS pada tanggal 8 September Beliau mengatakan bahwa: Silahkan mereka mendaftar. Pemerintah Kota Surakarta sudah menyediakan program, tapi kan kita tidak tahu, siapa yang miskin.jadi silahkan mereka mendaftarkan untuk mendapatkan Gold. Dulu kan yang terdaftar hanya 6900 sekian masyarakat miskin, yang lain kan tidak terdaftar artinya kan mereka hanya mendapatkan PKMS jenis silver, karena tidak ada SK Walikota tentang masyarakat miskin. Nah, bisa saja kan mereka jatuh miskin karena sakit, atau karena PHK dsb. Tetapi

commit to user


digilib.uns.ac.id

100 semua itu kan tidak dapat termonitor oleh kami disini. Sehingga kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang merasa miskin untuk mendaftarkan PKMS Gold. Dengan surat keterangan miskin dari RT, RW dan Kelurahan. jadi itu silahkan, perkara mereka tidak dapat itu bukan kesalahan kita. walaupun kita selalu menyampaikan kepada kadernya, lurahnya, mendaftarlah sebelum mereka sakit. Jadi, prinsip nya mereka harus mendaftar. Kalau kita membagi-bagikankan mereka akan beranggapan, pemerintah ini yang harus bertanggung jawab. Padahal kita kan hanya penyedia, Sehingga mereka harus merasa memiliki PKMS. Mereka harus membutuhkan PKMS, bukan mereka diberi PKMS, dengan mereka butuh PKMS mereka harus mendaftar. Pemerintah menyediakan programnya, masyarakat butuh apa tidak. Kalau mereka tidak mendaftar, ya itu menjadi tanggungan mereka sendiri. Karena program ini sudah ada sejak tahun 2008. Dan kita setiap saat sosialisasi, kan siapa yang tau kalau mereka jatuh miskin, jadi itu kewajiban masyarakat untuk mendaftar. (Petikan wawancara no.1) Dalam program PKMS masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam upaya melindungi diri dengan jaminan kesehatan, Berdasarkan wawancara dengan dr. Wahyu (Kepala Puskesmas Sibela) pada tanggal 15 Oktober 2012, menjelaskan bahwa: Kita tidak mengadakan sosialisasi secara khusus, tetapi setiap pertemuan kita akan mengingatkan yang PKMS nya mati segera di perpanjang. Mobil ambulance kita udah ditempeli tentang PKMS, sebenernya PKMS semua masyarakat sudah tahu kok, tergantung mereka mau aktif atau tidak untuk mengikuti program ini. (Petikan wawancara no.3) Hal yang sama mengenai keengganan masyarakat untuk mencari kartu PKMS sebelum mereka jatuh sakit menjadi kendala tersendiri terhadap pelaksanaan program ini. Seperti di ungkapkan oleh Ibu Dyah anggota LSM Pattiro pada wawancara tanggal 1 November 2012, Beliau menjelaskan bahwa: Suatu program kebijakan tidak mungkin tanpa adanya kendala, tetapi pada PKMS ini, selain dari pelaksana kebijakan, juga dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang mau enaknya sendiri bila belum sakit belum mau mencari kartu PKMS, tetapi bila sakitnya parah baru bingung mencari kartu, Selain itu, kebiasaan dari masyarakat yang belum sakit merasa aman-aman saja, tetapi ketika sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif baru kemudian bingung mencari kartu PKMS, padahal sebenarnya dia berhak mendapatkan PKMS gold, tetapi karena keengganannya atau dengan alasan rumit (dengan tanda kutip) mengurus PKMS gold karena ada peninjauan dan sebagainya. Seringkali kebijakan ini dibenturkan persoalan dari sisi masyarakat itu sendiri yang kurang

commit to user


digilib.uns.ac.id

101 adanya kesadaran atau upaya preventif untuk melindungi dirinya sendiri. Padahal program ini sudah bertujuan melindungi kebutuhan atau menjamin kesehatan bagi masyarakat. (Petikan wawancara no. 9) Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, sebenarya masyarakat di Surakarta hampir sebagian besar mengetahui adanya program PKMS, tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan membuat masyarakat enggan atau malas mengikuti program PKMS yang sebenarnya memberikan keuntungan bagi diri mereka dalam hal kesehatan. Karena pada dasarnya program ini menuntut masyarakat untuk lebih aktif karena keterbatasan jangkauan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam memonitor keadaan seluruh masyarakat di Surakarta. 3) Komunikasi Komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dengan masyarakat juga harus jelas khususnya untuk masyarakat lansia karena keterbatasannya tidak mengetahui secara detail prosedur dalam program PKMS. Peserta PKMS Gold yang harusnya dibebaskan dari biaya seluruhnya pada kenyataannya masih ada membayar obat-obatan dengan alasan tidak tersedianya di rumah sakit. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Winih (PKMS Gold) yang mengatakan,

sakit Dr. Moewardi karena penyakit kencing batu untuk operasinya juga gratis. tetapi ada obat yang tidak tersedia di rumah sakit, lalu saya membeli sebagian obat di Apotik luar seharga Rp 250.000,Tetapi ketika dikonfirmasi dengan kepala UPTD PKMS jawaban yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Ida Angklaita SKM (Kepala UPTD PKMS)

dijamin oleh pemerintah tetapi dengan surat keterangan dari rumah sakit

Permasalahan semacam itu tidak akan terjadi apabila ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat lansia yang kurang mengerti prosedur pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

102 e. Aplikasi Aplikasi

yaitu

bagaimana hukum

atau

peraturan

sesungguhnya

dilaksanakan atau diterapkan. Dalam pelaksanaan Program PKMS Pemerintah Kota Surakarta menunjuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai Pelaksana. Untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan program PKMS maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas PKMS (UPTD PKMS) yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, antara lain: 1) Mengelola anggaran pembiayaan kesehatan 2) Mengawasi dan memberikan pelayanan 3) Mengkoordinir verifikasi kepesertaan 4) Mengkoordinasi kerja sama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) 5) Mengadakan kerjasama lintas sektoral 6) Melakukan tertib administrasi Untuk melaksanakan program jaminan kesehatan UPTD PKMS dibantu oleh Puskesmas di seluruh Surakarta, rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk menberikan layanan kesehatan. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan dalam program PKMS ini terbagi kedalam 2 (dua) macam, antara lain : 1) Komprehensif : Promotif (peningkatan mutu kesehatan yang tidak hanya mengobati saja tetapi juga promosi kesehatan), Preventif (pencegahan), Kuratif (pengobatan) dan Rehabilitatif (pemulihan). 2) Berjenjang, terbagi dalam : (a) Rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas (b)Rawat jalan spesialistik (jiwa) (c) Rawat inap di rumah sakit Program PKMS ini menuntut keaktifan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta,

sehingga diperlukan sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota

Surakarta dan peraturan pengobatan dengan sistem alur berjenjang menjadi kendala tersendiri karena masyarakat yang belum sepenuhnya memahami

commit to user


digilib.uns.ac.id

103 penerapan sistem tersebut. Kendala dalam pelaksanaan sosialiasi dan surat rujukan pasien akan dijabarkan sebagai berikut: 1) Sosialisasi dalam PKMS Sosialisasi program PKMS yang tidak merata mengakibatkan belum seluruhnya masyarakat Surakarta tertampung dalam program ini. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Angklaita selaku Kepala UTPD PKMS pada tanggal 8 September 2012 mengenai kendala dalam PKMS Beliau mengatakan bahwa: Pasti banyak. Tidak mungkin suatu program berjalan tanpa ada kendala. Jamkesmas yang sudah jalan berpuluh-puluh tahun saja masih banyak kendalanya, apalagi PKMS yang baru berjalan pada tahun ke 5. Tetapi itu tadi, sudah jelas-jelas Pemerintah punya program, mereka yang merasa miskin tapi tidak mendaftar. Ketika mereka sakit, dan tidak bisa membayar mbingungi, masih ada yang seperti itu. Nanti mereka membawa-bawa Pemerintah Kota Surakarta tidak punya hati, sudah sakit, miskin, kok ditunda-tunda Gold nya. Tetapi kita punya sistem semua itu, itu merupakan pekerjaan kita bahwa kita harus terus melakukan sosialisasi, tidak hanya berhenti sampai disini. (Petikan wawancara no.1) Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Puskesmas Ngoresan Berdasarkan wawancara dengan dr.Nur Hastuti pada tanggal 24 September 2012 mengenai kendala program PKMS Beliau menjelaskan bahwa: Ada beberapa kendala, misalnya Sosialisasi kurang merata pada semua warga, Banyak warga yang tidak tahu tentang klaim PKMS. Ketika warga sakit yang seharusnya dapat ditangani di RSUD banjarsari tetapi pasien ke rumah sakit swasta sehingga dana PKMS tidak dapat di klaim, masyarakat lupa memperpanjang kartu PKMS, sehingga saat mereka sakit tidak dilayani karena masa kartunya telah habis, Ketika sakit, pasien langsung ke Rumah sakit tanpa membawa rujukan dari Puskesmas, sehingga dana PKMS juga tidak bisa di klaim bila tidak ada surat rujukannya. (Petikan wawancara no.2) Akan tetapi hal yang berbeda mengenai sosialisasi program PKMS diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Sibela Berdasarkan wawancara dengan dr. Wahyu pada tanggal 15 Oktober 2012, menjelaskan bahwa: Kita tidak mengadakan sosialisasi secara khusus, tetapi setiap pertemuan kita akan mengingatkan yang PKMS nya mati segera di perpanjang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

104 Mobil ambulance kita udah ditempeli tentang PKMS, sebenernya PKMS semua masyarakat sudah tahu kok, tergantung mereka mau aktif atau tidak untuk mengikuti program ini. (Petikan wawancara no.3) Berdasarkan hasil pengamatan saat melakukan penelitian di Puskesmas Sibela tidak ditemui pemberitahuan tertulis dipapan pengumuman mengenai program sosialisasi tetapi terdapat 1 unit mobil yang telah ditempel stiker PKMS yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi. (lembar observasi no.4) Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menempelkan stiker pada mobil ambulance milik Dinas Kesehatan, tetapi juga melalui forum didalam masyarakat, misalnya pada perkumpulan ibu-ibu PKK, arisan bapak-bapak dan ajakan dari masyarakat lain yang telah lebih dulu menjadi peserta PKMS. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat dengan Ibu Wahyuni pada program PKMS ini saat pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan bapak-bapak (suami saya)

Berbeda dengan ibu Winih

(PKMS Gold) yang mengatakan bahwa, ian membantu mengurus dalam

Akan tetapi ada juga yang mengikuti program PKMS karena mengikuti orang tua yang lebih dulu mendaftar, Berdasarkan Penjelasan dari Ibu Ida (PKMS Silver) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang m tahu PKMS ini dari ketua RT, setiap PKK ibu-ibu dikasih tau tentang PKMS untuk mendaftar. Tapi sebelumnya orang tua saya sudah lebih dulu mendaftar,

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan PKMS ini adalah sosialisasi yang kurang merata kepada masyarakat. Karena apabila sosialisasi hanya sebatas forum perkumpulan yang ada di masyarakat dan mobil ambulance yang ditempel dengan stiker bertuliskan program PKMS akan kurang efektif karena tidak seluruh masyarakat menyadari arti pentingnya program PKMS sehingga mereka

commit to user


digilib.uns.ac.id

105 menganggap PKMS dibutuhkan pada saat mereka jatuh sakit. Sehingga perlu adanya forum sosialisasi dari Dinas Kesehatan yang khusus membahas tentang pentingnya peran dan manfaat dari PKMS untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi diri dengan jaminan kesehatan PKMS sebagai upaya preventif dibidang kesehatan. 2) Surat Rujukan pasien PKMS Bagi peserta PKMS untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit ada persyaratan yang salah satunya dengan membawa surat rujukan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa surat rujukan memang menjadi kendala tersendiri dan kerap mendapatkan komplain dari masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang seenaknya sendiri tidak mengikuti aturan dalam PKMS. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Ngoresan dr.Nur Hastuti pada tanggal 24 September 2012 mengenai kendala program PKMS Beliau menjelaskan bahwa: Ada beberapa kendala, misalnya Sosialisasi kurang merata pada semua warga, Banyak warga yang tidak tahu tentang klaim PKMS. Ketika warga sakit yang seharusnya dapat ditangani di RSUD banjarsari tetapi pasien ke rumah sakit swasta sehingga dana PKMS tidak dapat di klaim, masyarakat lupa memperpanjang kartu PKMS, sehingga saat mereka sakit tidak dilayani karena masa kartunya telah habis, Ketika sakit, pasien langsung ke Rumah sakit tanpa membawa rujukan dari Puskesmas, sehingga dana PKMS juga tidak bisa di klaim bila tidak ada surat rujukannya. (Petikan wawancara no.2) Hal yang sama juga dibenarkan oleh Kepala Puskesmas Sibela dr. Wahyu mengenai surat rujukan yang menjadi kendala dalam PKMS, Berdasarkan wawancara pada tanggal 15 Oktober 2012, Beliau mengatakan: Masyarakat lupa memperpanjang kartu PKMS untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat yang langsung berobat ke rumah sakit besar tanpa lewat Puskesmas dulu, sehingga tidak mendapat surat rujukan. Kalau emergency atau darurat boleh lah langsung kerumah sakit besar. Nanti kita kasih surat rujukan. Tapi sebaiknya ke puskesmas dulu untuk mendapat surat rujukan. Tanpa surat rujukan biaya tidak bisa diklaim. (Petikan wawancara no.3)

commit to user


digilib.uns.ac.id

106 Lebih lanjut lagi mengenai surat rujukan yang pada akhirnya membuat masyarakat sering komplain ke Puskesmas menurut dr. Wahyu Indianto (Kepala Puskesmas Sibela), Beliau mengatakan: Kalau komplain tetep ada terutama surat rujukan, sebenernya kalau pasien aturan itu nurut aturan gak masalah, kalau pasien langsung kerumah sakit, sebetulnya puskesmas bisa melayani ya kita gak kasih surat rujukan. Kalau kita bisa melayani mengapa harus ke rumah sakit besar. Misalkan penyakit demam gak perlu jauh-jauh mondok di rumah sakit, di sinipun bisa. Kalau tidak ada surat rujukan biaya kan tidak bisa di klaim. (Petikan wawancara no.3) Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produk hukum atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menjamin hak kesehatan warganegara dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah PKMS ternyata masih terdapat kendala salah satunya sistem pelayanan PKMS yang berjenjang ternyata kurang dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat sering komplain mengenai surat rujukan yang pada dasarnya surat rujukan diberikan apabila pasien benar-benar memerlukan pengobatan yang lebih intensif di rumah sakit besar. Meskipun berobat di rumah sakit besar dengan menggunakan kartu PKMS, tetapi tanpa membawa surat rujukan dari Puskesmas biaya pengobatan tidak bisa diklaim. h. Penghargaan Penghargaan yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan, atau kegagalan diukur. Suatu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya setelah kebijakan tersebut dijalankan atau dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan. Sampai saat ini program PKMS telah berjalan selama 5 tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2008. Berdasarkan data dari UPTD PKMS Dinas Kesehatan Kota Surakarta jumlah peserta silver dan gold mengalami peningkatan tiap tahunnya. Begitu pula dengan pelayanan peserta PKMS di Puskesmas, Rumah Sakit Daerah maupun Rumah Sakit swasta yang berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah peserta PKMS dan pelayanan bagi pasien

commit to user


digilib.uns.ac.id

107 PKMS dapat diasumsikan bahwa masyarakat Surakarta sudah mampu mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ida Angklaita Kepala UPTD PKMS berdasarkan wawancara pada tanggal 8 September mengenai keberhasilan program PKMS, Beliau menjelaskan: Sampai saat ini, bukan hanya PKMS saja, sudah lebih dari 80% masyarakat Surakarta sudah terlindungi kesehatannya. karena, yang namanya total coverage, program kesehatan apabila lebih dari 79% sudah tercover pelayanan kesehatannya, artinya sudah cukup baiklah. Kita sudah 80% jadi program ini sudah cukup baiklah diketahui oleh masyarakat, dan juga semakin sedikitnya komplain-komplain dari masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai mengertilah tentang kesehatan, karena bila kita ingin merubah tidak gampang, butuh waktu dan proses yang panjang.(Petikan wawancara no.1) Berdasarkan Kepala Puskesmas Ngoresan dr.Nur Hastuti pada tanggal 24 September 2012 mengenai keberhasilan Puskesmas sebagai pelaksana dalam program PKMS Beliau menjelaskan bahwa: ningkat tiap tahunnya, dan tidak ada

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Sibela dr. Wahyu

Indianto

mengenai

indikator

keberhasilan

Puskesmas

dalam

menjalankan program PKMS sebagai layanan kesehatan, Beliau menjelaskan: Tidak terlalu banyak rujukan ke rumah sakit besar, jadi puskesmas mampu

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Program PKMS sampai saat ini sudah dapat dikatakan cukup berhasil karena mampu memberikan layanan kesehatan kepada 80% jumlah masyarakat Surakarta dan sedikitnya komplain-komplain dari masyarakat mengenai program tersebut. i. Penghentian Penghentian yaitu bagaimana peraturan atau hukum dihentikan atau diteruskan dengan bentuk yang diubah atau diperbaiki. Kebijakan Pemerintah Kota Suakarta dalam progam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

commit to user


digilib.uns.ac.id

108 dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota No.1 Tahun 2008. Akan tetapi munculnya berbagai permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program tersebut dijalankan, maka landasan hukum yang mengatur mengenai PKMS mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan

regulasi

sebagai

upaya

penyempurnaan

regulasi

PKMS

Awalnya hal yang mengatur PKMS masih menjadi bagian dari Perda retribusi kesehatan, tetapi mulai tahun 2009 diterbitkan Perwali yang mengatur PKMS secara khusus. Perwali mengalami revisi sampai tiga kali, dari Perwali No 10 Th 2009 menjadi Perwali No 25 Th 2010 dan Perwali 3-B Th 2011 dengan beberapa

pasal/ayat

yang

direvisi.

Secara

umum,

revisi

pasal/ayat

dimaksudkan untuk lebih memperjelas pasal/ayat sebelumnya. Perubahan dilakukan karena mungkin banyak saran terkait dengan pelaksanaan PKMS.

commit to user


digilib.uns.ac.id

109 3.

Peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap Pemenuhan hak kesehatan bagi warga

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dibidang kesehatan dengan membuat program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dilatar belakangi oleh keprihatinan Pemerintah Kota terhadap hak kesehatan masyarakat miskin yang belum seluruhnya terasuransikan kesehatannya oleh jamkesmas, atau program asuransi lainnya padahal mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapat layananan kesehatan. Sesuai dengan landasan hukum dari Rensra Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2006-2010 yang salah

satu isinya disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kepmenkes RI Nomor 004/Menkes/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat dan Kepmenkes

RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surakarta maka Pemerintah Kota Surakarta membentuk Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang didukung oleh Peraturan Daerah No.47 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Walikota No.1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida Angklaita Kepala UPTD PKMS pada wawancara 8 September 2012 Beliau mengatakan bahwa: Tahun 2007 Dinas Kesehatan Kota Surakarta mendapatkan berita dari Kementrian Kesehatan Pusat, bahwa 109.042 masyarakat miskin di Kota Surakarta yang masuk dalam SK Walikota 100.019 untuk Jakesmas. Artinya hanya 9.000 sekian yang belum mendapat Jamkesmas, padahal mereka itu warga miskin. Dan padahal itu juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Maka dari situ kita mendapatkan beberapa strategi, salah satunya membuka puskesmas di sore hari. Semua Puskesmas mulai tahun 2006 di buka pada sore hari. Kemudian kita ada peningkatan status puskesmas, ada 3 Puskesmas yaitu, Puskesmas Pajang, Puskesmas Sibela, Puskesmas Banyuanyar yang ditingkatkan statusnya dari Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap. Kemudian kita ada dana bantuan sosial. Dimana orang yang miskin tadi, kalau sakit mereka silahkan berobat di rumah sakit nanti bisa mengklaimkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

110 pembiayaan ke kita (DKK). Tetapi semua itukan tidak cukup, Puskesmas sore hari tidak semua penyakit bisa di rawat di Puskesmas rawat inap, kemudian ada permasalahan bisa klaim. Orang miskin kan permasalahannya tidak bisa membayar, kalau klaim kan artinya mereka harus bisa bayar dulu. Sehingga dari situ lah, keprihatinan pemerintah dari 6000 sekian orang miskin yang tidak mendapatkan jamkesmas, Walikota memerintahkan ke Dinas Kesehatan untuk mencari suatu Program yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi bukan hanya kepada masyarakat miskin, tetapi kepada seluruh masyarakat Surakarta. Dari situlah hasil kita diskusi, hasil kunjungan ke kabupaten lain. Hasil kita macem-macem lah pokok nya, hasil kita konsultasi ke pusat, konsultasi ke biro keuangan pusat di tambah Perda dsb. Maka lahirlah Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. (Petikan wawancara no.1) Berdasarkan

wawancara dari dr.Nur Hastuti Kepala Puskesmas

Ngoresan, tentang peran PKMS Beliau mengatakan: Memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Surakarta terutama masyarakat miskin yang meliputi upaya preventif (Pencegahan), Upaya promotif (peningkatan mutu kesehatan yang tidak hanya mengobati saja tetapi juga promosi kesehatan), Upaya Kuratif (pengobatan), upaya Rehabilitatif (pemulihan, misalnya catat dengan fisioterapi). (Petikan wawancara no. 2) Berdasarkan wawancara dengan dr. Wahyu Indianto ( Kepala Puskesmas

dalam kesehatan. kalau dia sakit bisa langsung ke Puskesmas, gak perlu mengeluarkan uang. Kalau periksa ke dokter prakter harus mbayar sendiri

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Petrus Walidi (PKMS Gold),

mana dapat uang untuk membayar, saya kan dulu operasi tumor ganas pada

Berdasarkan wawancara dengan ibu Winih (PKMS Gold) mengatakan,

mendapat yang gold Berdasarkan

wawancara dengan

Ibu

commit to user

Ida (PKMS

Silver)

yang


digilib.uns.ac.id

111 akan melahirkan, jadi untuk biaya jadi ringan karena udah dapat jaminan Rp 2.000.000 untuk PKMS silver Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Wahyuni (PKMS Silver)

antara yang mendapat jaminan pembayaran dari pemerintah dengan yang no.4) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Angklaita mengenai peran PKMS pada tanggal 8 September 2012 Beliau menjelaskan: Sampai saat ini, bukan hanya PKMS saja, sudah lebih dari 80% masyarakat Surakarta sudah terlindungi kesehatannya. karena, yang namanya total coverage, program kesehatan apabila lebih dari 79% sudah tercover pelayanan kesehatannya, artinya sudah cukup baiklah. Kita sudah 80% jadi program ini sudah cukup baiklah diketahui oleh masyarakat, dan juga semakin sedikitnya komplain-komplain dari masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai mengertilah tentang kesehatan, karena bila kita ingin merubah tidak gampang, butuh waktu dan proses yang panjang. (Petikan wawancara no.1) Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Dyah anggota LSM Pattiro pada tanggal 1 November 2012 Beliau menjelaskan bahwa: Sebenarnya kalau produk PKMS ini sudah bagus berdasarkan infornasi dari pengguna itu sendiri, cukup membantu akan kebutuhan atau menjamin kesehatan masyarakat, akan tetapi lebih banyak persoalan pada tatanan pelaksanaannya. Kemudian juga kadang-kadang misalnya dari petugas pelaksananya, kadang bersikap judes, bahkan kasar dengan masyarakat. Banyak komplain seperti itu. (Petikan wawancara no.9) Program PKMS dibuat karena adanya keprihatinan Pemerintah Kota Surakarta terhadap masyarakat Surakarta yang belum seluruhnya tertampung oleh jaminan kesehatan. Berdasarkan wawancara diatas peran PKMS dapat diuraikan sebagai berikut: a. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Surakarta Melihat masih banyaknya masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam asuransi kesehatan maka timbul keprihatinan dari pemerintah untuk membuat suatu program di mana program tersebut bertujuan memberikan persamaan hak warga negara dibidang kesehatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

112 b. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan

pengobatan

yang

meliputi

upaya

preventif

(pencegahan), upaya promotif (peningkatan mutu kesehatan yang tidak hanya mengobati saja tetapi juga promosi kesehatan), upaya kuratif (pengobatan), upaya rehabilitatif (pemulihan). c. Meringankan beban ekonomi masyarakat di bidang kesehatan. Mahalnya biaya kesehatan di jaman sekarang membuat masyarakat sulit untuk mengakses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Dengan program PKMS ini masyarakat merasa terbantu dari segi ekonomi. Karena apabila mereka sakit dapat berobat ke Puskesmas terdekat tanpa mengeluarkan biaya. Bahkan dengan menggunakan kartu gold mereka dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah tanpa memikirkan biaya pengobatan karena sudah ditanggung oleh Pemerintah. C. Temuan Studi Dalam subbab ini, peneliti menganalisis informasi yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan perumusan masalah dan selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dihubungkan dengan kajian teori maka, peneliti menemukan beberapa hal yang penting, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Program PKMS dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Daerah dan diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Sehingga dalam pembiayaannya pun juga dibatasi. Adapun bentuk-bentuk pembiayaannya, yaitu : a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSD Kota Surakarta pembiayaannya dari Pemerintah Kota Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

113 b. Pelayanan kesehatan rujukan pembiayaannya dilakukan dengan sistem cost sharing. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dibedakan menjadi 2 jenis kartu, yaitu silver dan gold. kartu silver ditujukan kepada seluruh masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam asuransi kesehatan apapun yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari RT, RW dan kelurahan. Sedangkan untuk kartu gold perlu diadakan peninjauan oleh tim verifikasi supaya penerima gold benar-benar tepat sasaran. Dalam pelayanannya, peserta PKMS silver mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap pengobatan dan PKMS Gold mendapatkan pembiayaan yang tidak di batasi dengan fasilitas klas III. Pelayanan perawatan dan pengobatan diberikan bagi seluruh anggota PKMS pemegang kartu Silver dan Kartu Gold. Untuk pelayanan PKMS,terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: a. Rawat jalan Diberikan disemua puskemas yang ada di Kota Surakarta serta di RSUD Kota Surakarta b. Persalinan normal Dilayani di Puskesmas rawat inap misalnya Puskesmas Pajang, Sibela, Banyuanyar, Gajahan dan RSUD Kota Surakarta c. Rawat inap Diberikan atau dilayani di Puskesmas rawat inap, RSUD Kota Surakarta, dan Rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota. Dalam peraturan program PKMS ada pelayanan yang tidak ditanggung pengobatannya oleh Pemerintah Kota Surakarta karena anggaran yang terbatas serta belum tersedianya alat canggih dalam pengobatan di Kota Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan pengertian implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2006: 139) yang menyatakan: , biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah

commit to user


digilib.uns.ac.id

114 yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur

Berdasarkan dari deskripsi masalah dan temuan studi di atas dapat disimpulkan bahwa program PKMS telah didukung dengan peraturan tertulis dari Pemerintah Kota Surakarta, sasaran PKMS adalah masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam asuransi kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang terbagi rawat jalan dan rawat inap Puskesmas, persalinan normal, dan rawat inap di rumah sakit daerah.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi hak kesehatan warga negara melalui Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sehingga masyarakat belum memahami pentingnya program PKMS. Pada struktur pelaksana sikap pelaksana kesehatan yang belum memiliki mental melayani masyarakat, pada saat antrian panjang tetapi masih ditemui petugas yang malah mengobrol dengan yang lain. Kurangnya kemampuan pelaksana kesehatan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan peserta PKMS difabel dan keterbatasan sarana fisik untuk peserta PKMS difabel. Kurangnya komunikasi antara Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan masyarakat. Untuk peserta kartu gold yang seluruh biaya dijamin oleh Pemerintah tetapi masih dalam pelaksanaannya ada yang membayar pengobatan

dengan biaya sendiri karena ketidaktahuan pasien yang

bersangkutan. Suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik apabila sasaran dari kebijakan itu sendiri tidak ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kurang aktifnya masyarakat dalam

mengikuti program

commit to user

Pemeliharaan


digilib.uns.ac.id

115 Kesehatan Masyarakat Surakarta yang disebabkan kesadaran masyarakat dalam upaya preventif kesehatan yang masih rendah. Karena, Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidak dapat memonitor seluruh masyarakat setiap harinya, maka dari itu masyarakat dituntut untuk lebih aktif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan model pendekatan top-down (A Model of The Policy Implementation) dalam Leo Agustino (2008: 142) ada enam variabel yang menghubungkan kebijakan dengan performa implementasi, variabel tersebut adalah: g) Ukuran dan tujuan kebijakan h) Sumberdaya i) Karakteristik agen pelaksana j) Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana k) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana l) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Berdasarkan keseluruhan deskripsi masalah dan temuan studi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan berhubungan dengan implementasi supaya dapat

mencapai

tujuan

yang

telah

ditentukan.

Kendala

dalam

mengimplementasikan program PKMS antara lain yaitu: a) Ukuran dan tujuan kebijakan. Kebijakan PKMS ditujukan kepada masyarakat Surakarta terutama masyarakat miskin, supaya mendapat kemudahan untuk mengakses layanan kesehatan sebagai bentuk persamaan hak kesehatan warganegara. Tetapi karena ulah masyarakat yang menyalahgunakan fungsinya Pemberian kartu PKMS gold yang semakin diperketat. Sehingga diperlukan survey dan pendataan awal melalui Surat Keputusan Walikota mengenai masyarakat miskin yang diterbitkan setiap setahun sekali, sehingga masyarakat pendaftar kartu gold harus menunggu tahun berikutnya untuk dapat memiliki PKMS gold. b) Sumberdaya. Kurangnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kesehatan dalam berkomunikasi dengan peserta PKMS difabel dengan menggunakan bahasa isyarat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

116 c) Karakteristik agen pelaksana. Masih banyaknya masyarakat yang belum tertampung dalam PKMS salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Pelaksana PKMS tidak mengadakan forum khusus yang membahas mengenai PKMS, sosialisasi hanya dilakukan pada perkumpulan masyarakat. Sehingga masyarakat belum terlalu paham akan pentingnya peran PKMS sebagai jaminan kesehatan. d) Sikap atau kecenderungan (Disposition) pelaksana. Kurangnya sikap mental melayani masyarakat dalam diri pelaksana kesehatan. e) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat mengakibatkan kesalahpahaman pengertian. f) Lingkungan sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya preventif kesehatan mengakibatkan mereka belum memiliki niat untuk mengikuti program PKMS bila belum sakit dan membutuhkan perawatan intensif.

3.

Peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap Pemenuhan hak kesehatan bagi warga

Pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan PKMS didasari karena masih banyaknya masyarakat miskin yang belum tertampung dalam asuransi kesehatan, padahal setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta meliputi upaya preventif (pencegahan), Upaya promotif (promosi kesehatan), Upaya Kuratif (pengobatan), upaya Rehabilitatif (pemulihan). Dalam pemberian layanan kesehatan juga tidak ada perbedaan dengan pasien non PKMS, layanan di berikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Van Meter dan Van tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

commit to user


digilib.uns.ac.id

117 kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapai tujuan-

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

B. SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warganegara di Surakarta, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Kebijakan untuk menjamin hak kesehatan warganegara di Surakarta, pemerintah kota membuat program yang dinamakan Pemeliharaan Kesehatan Masyakarat Surakarta. Ada perbedaan jenis kepesertaan PKMS, Pelayanan dalam PKMS, serta Pelayanan yang tidak dijamin dalam PKMS. Penjelasannya sebagai berikut: c. Jenis kepesertaan PKMS dibagi menjadi 2,yaitu: 1) Kartu Silver 2) Kartu Gold d. Pelayanan dalam PKMS Pelayanan dari Program PKMS menerapkan sistem alur berjenjang, yang terbagi dalam: 1) Rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas 2) Rawat jalan spesialistik (jiwa) 3) Rawat inap di rumah sakit Peserta PKMS mendapatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas, rawat inap di Puskesmas rawat inap, pelayanan rujukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surakarta, dan pelayanan rujukan rawat inap di Rumah Sakit swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta. e. Pelayanan yang tidak ditanggung dalam PKMS Program PKMS ini tidak menjamin seluruh pelayanan kesehatan, ada pelayanan dibatasi karena terbatasnya anggaran dari Pemerintah Kota, belum tersedianya alat-alat canggih yang digunakan untuk pengobatan, tidak

commit to user 118


digilib.uns.ac.id

119 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta pelayanan kesehatan yang bukan esensi dalam pengobatan. 2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara Kendala dalam implementasi PKMS tidak hanya berasal dari pelaksana kebijakan, tetapi juga dari masyarakat. Kendala yang dihadapi antara lain: a. Sosialisasi dalam program PKMS Masih banyaknya masyarakat yang belum tertampung dalam PKMS salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Pelaksana PKMS tidak mengadakan forum khusus yang membahas mengenai PKMS, sosialisasi hanya dilakukan pada perkumpulan masyarakat dan lintas sektoral. Sehingga masyarakat belum terlalu paham akan pentingnya peran PKMS sebagai jaminan kesehatan. b. Sikap dan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam pelayanan PKMS. Kurangnya sikap mental untuk melayani masyarakat dalam diri pelaksana kesehatan dan kurangnya sumber daya manusia dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk melayani peserta PKMS difabel. c. Kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat mengakibatkan kesalahpahaman mekanisme yang ditentukan. d. Program PKMS menggunakan dengan sistem pengobatan alur berjenjang. Sehingga surat rujukan dari Puskesmas menjadi kendala tersendiri, karena masyarakat

yang kurang

memahami

alur

sistem

tersebut

mereka

mengabaikan prosedur yang telah ditentukan sehingga ketika berobat ke rumah sakit tanpa menggunakan surat rujukan, maka biaya tidak dapat diklaim. e. Kurang aktifnya masyarakat dalam program PKMS karena kurangnya kesadaran mereka dalam upaya preventif di bidang kesehatan. 3. Peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap pemenuhan hak kesehatan warganegara Program PKMS dibuat karena keprihatinan Pemerintah Kota Surakarta terhadap masyarakat Surakarta yang belum tertampung asuransi kesesehatan

commit to user


digilib.uns.ac.id

120 khususnya masyarakat miskin, karena pada dasarnya seluruh warganegara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. PKMS memberikan pelayanan

kesehatan

upaya

preventif

(pencegahan),

upaya

promotif

(peningkatan mutu kesehatan yang tidak hanya mengobati saja tetapi juga promosi

kesehatan),

upaya

kuratif

(pengobatan),

upaya

rehabilitatif

(pemulihan). Masyarakat juga tidak perlu kebingungan dengan persoalan biaya karena sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengakses kesehatan dengan seluas-luasnya.

B. IMPLIKASI Tindak lanjut berdasarkan kesimpulan atas jawaban yang telah dirumuskan tersebut yang berkaitan dengan bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, kendala yang dihadapi dalam Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara, Peran Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

Surakarta

terhadap

pemenuhan

hak

kesehatan

warganegara, maka dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut: 2. Bentuk pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Dengan adanya jaminan kesehatan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu PKMS maka masyarakat di Surakarta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara. Akan tetapi dengan keterbatasan dana dari pemerintah dan belum adanya alat canggih dalam pengobatan mengakibatkan belum terpenuhinya seluruh pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakat. 2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak kesehatan warga negara adalah sebagai berikut: Dalam implementasi kebijakan PKMS semua yang terlibat dalam kebijakan harus menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Apabila dari pembuat, pelaksana dan masyarakat terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi jalannya program PKMS maka kebijakan ini akan sulit untuk mencapai tujuan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

121 3. Peran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta terhadap pemenuhan hak kesehatan warganegara Program

PKMS

melindungi

membantu

masyarakat

dalam

hal

pembiayaan pengobatan, sehingga masyakat miskin khususnya mampu mengakses layanan kesehatan. C. SARAN Berdasarkan

kesimpulan

dan

implikasi

penelitian

yang

telah

dikemukakan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan peneliti sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta: a. Mengadakan sosialisasi secara rutin dan membentuk forum yang khusus membahas PKMS sehingga masyarakat mengetahui pentingnya program PKMS. b. Menyediakan alat-alat canggih dalam pengobatan dan menambah jumlah anggaran kesehatan agar dapat mencakup seluruh pelayanan kesehatan. c. Memberikan kemudahan akses sarana fisik dan memberikan pelatihan kepada pelaksana kesehatan agar mampu berkomunikasi dengan baik dalam melayani peserta PKMS difabel. d. Melakukan komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi salah paham terhadap hak peserta PKMS Gold. 3. Bagi masyarakat Surakarta: a. Masyarakat harus menjalankan kewajibannya sebagai subyek hukum program PKMS dengan mendaftarkan diri menjadi peserta PKMS supaya hak-hak atas kesehatan mereka terpenuhi. b. Masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pentingnya upaya preventif kesehatan dengan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. c. Masyarakat hendaknya mengikuti prosedur dalam pelayanan PKMS agar biaya pengobatan dapat di klaim.

commit to user

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DI SURAKARTA

Recommend Documents