Spirit Publik Volume 10, Nomor 1 Halaman 47- 66
ISSN. 1907-0489 April 2015
PEMEKARAN DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK EXPANSION OF THE VILLAGE FOR IMPROVING EFFICIENCY OF PUBLIC SERVICE Sudarsana Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret e-mail:
[email protected]
ABSTRAK
Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2004: “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakaui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa. Pemekaran desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih. Persiapan pemekaran desa Ketro dan desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dilakukan sesuai syarat- syarat pembentukan desa, mekanisme pembentukan desa dan tata cara pembentukan desa, pengaturan sarana dan prasrana, pengaturan lembaga kemasyarakatan, pengaturan kekayaan desa, pengaturan batas desa dan peta desa, dan pengaturan pembagian wilayah desa. Berdasarkan persyaratan, mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Pacitan No 4 Tahun 2008, desa Ketro “memenuhi” syarat dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi empat desa yaitu, desa induk/ definitif bernama desa Ketro, sedangkan desa pemekaran/ persiapan bernama desa Ketro Asri, desa Sempurejo dan desa Pelemrejo. Sedangkan, desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan juga memenuhi syarat dan dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi dua desa yaitu desa induk/ definitif, dan desa pemekaran/ persiapan bernama desa Wonosari. Akibat dari pemekaran desa merupakan tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kata kunci: potensi pemekaran desa, upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik
ABSTRACT
The research background about the village set out in Law No.32 of 2004 : “village is a legal entity with boundaries whose authority controls and manages the interest of local communities, based on their origin and local customs which are respected by the government system of the Republic of Indonesia”. Considering that the village has the authority to regulate and manage the interests of the community in accordance with the local socio-cultural conditions, the original village autonomy is strategically positioned that requires balanced attention to the implementation of regional autonomy
47
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
because strong village autonomy will significantly affect the realization of local autonomy. Establishment of a village aims to create effectiveness and efficiency of village governance and improve public services to accelerate the realization of public welfare . Establishment of new village outside existing villages or as a result of village expansion management. Village expansion is splitting a village into two or more villages. The purpose of this study is to investigate and analyze implementation of requirements that must be met in the establishment of new villages in terms of social ,economic, cultural, and legal aspects especially in villages Ketro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan, beside Simultaneously formulating a feasibility recommendation of new village establishment according to social economic, cultural and legal issues in preparation for splitting the village into independent villages especially in villages Ketro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan. The research method, research activities on the potential for rural district expansion as an effort to increase the efficiency of public services in the distric of Pacitan is a descriptive qualitative research and will be supported by the data both quantitative and qualitative (socio economic, cultural and legal aspects). The research is carried out the villages Ketro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan. Research is focused on assessing the requirement variables mechanisms and procedures for the establishment expansion of a new village district that must be met by the provisions of the enforced legislation in terms of socio economic, cultural and legal issues in preparation for the village expansion to independent villages especially villages in Ketro and Wonosidi. Data are collected through observation, interviews, questionnaires, focus groups, and document studies. In order to test the validity of the data, a series of validation is done throught data triangulation and data analysis using interactive analysis, stakeholder analysis, hierarchy process analysis and strength, weakness, opportunity, and threat (SWOT). The results showed that the preparation of village expansion in Ketro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan is done according to the terms of a new village establishment, the village formation mechanisms and procedures for the establishment of the village, infrastructure setting, sociate institution setting, village wealth setting, village boundaries setting and a map of the village, and the village zoning arrangement. The conclusion, based on the requirements, mechanisms and procedures in accordance with Regulation village expansion area Pacitan districs No.4 of 2008, the village Ketro “meet” requirements and deserves to be split into four independent villages, namely, the master village / definitive Ketro named village, while the village expansion / preparation Ketro village named Asri, Sempurejo and Pelemrejo. Meanwhile, Wonosidi village, district, and Tulakan is also eligible and worthy to be split into two independent villages with the main village Wonosari. Effects of the village expansion is the responsibility of the concerned villages and local governments can regulate the expansion of the village in accordance with legislation in force.
Keywords : Village Expansion Potential, efforts to improve public service efficiency.
pelaksanaan otonomi daerah adalah
1. Pendahuluan Dalam Nomor
32
Undang-undang Tahun
2004,
dapat
diketahui bahwa salah satu inti
48
terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah
untuk
pemerintahan
menyelenggarakan sendiri
atas
dasar
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
prakarsa, kreativitas dan peran serta
masyarakat.
Pembentukan
Desa
aktif
sebagaimana
dimaksud
atas,
masyarakat
mengembangkan
dalam
di
memajukan
terjadi karena “Pembentukan Desa
daerahnya. Mengenai Desa diatur
Baru di luar Desa yang telah ada atau
dalam Undang-undang Nomor 32
sebagai akibat Pemekaran Desa atau
Tahun 2004, yang menegaskan :
Penataan Desa”. Yang dimaksud
“Desa adalah kesatuan masyarakat
“Pemekaran
hukum yang memiliki batas-batas
pemecahan satu Desa menjadi dua
wilayah
Desa atau lebih.
yang
dan
rangka
berwenang
untuk
mengatur dan mengurus kepentingan
Desa”
Kabupaten
adalah
Pacitan
masih
masyarakat setempat, berdasarkan
menghadapi masalah yang esensial
asal usul dan adat istiadat setempat
dan merupakan prioritas kebutuhan
yang diakui dan dihormati dalam
masyarakat
Sistem
mendapatkan
Pemerintahan
Kesatuan
Republik
Negara
yang
perlu
segera
perhatian
dan
Indonesia”.
pemecahan masalah secara serius
Dengan pengertian tersebut sangat
oleh Pemerintah Daerah bersama
jelas
ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
“self
(DPRD) Kabupaten Pacitan, yaitu
bahwa
memberikan
Undang-undang dasar
menuju
governing community”, yaitu suatu
masalah
komunitas yang mengatur dirinya
Permasalahan tersebut timbul akibat
sendiri.
hal-hal antara lain sebagai berikut : Desa dibentuk atas prakarsa
“Pemekaran
Desa”.
Di satu sisi Pemerintah Desa dituntut
masyarakat dengan memperhatikan
untuk
asal usul Desa dan persyaratan yang
kesejahteraan
ditentukan sesuai dengan kondisi
peningkatan
sosial budaya masyarakat setempat.
pemberdayaan
Pembentukan Desa bertujuan untuk
masyarakat. Di lain sisi Pemerintah
menciptakan efektivitas dan efisiensi
Desa belum mampu memberikan
penyelenggaraan pemerintahan desa
pelayanan
serta untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa secara optimal. Hal
publik
mempercepat
ini
kesejahteraan
ketidakseimbangan
terwujudnya
guna
mempercepat
terwujudnya
masyarakat
melalui
pelayanan, dan
yang
disebabkan
peran
terbaik
oleh
serta
kepada
adanya
kemampuan
49
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
antara
pihak
memberikan
yang
bertugas
pelayanan
publik
b. Bagaimanakah
situasi
pendorong dan faktor penghambat
(Pemerintah Desa) dengan pihak
yang
yang perlu / membutuhkan pelayanan
kebijakan
publik (Masyarakat Desa) secara
(pembentukan
prima.
Kabupaten Pacitan?
Masalah
pokok
yang
berpengaruh antara lain adalah “luas
faktor
berpengaruh
terhadap
pengembangan desa
baru)
c. Bagaimanakah
desa di
kelayakan
wilayah dan jumlah penduduk” yang
pembentukan desa baru menurut
cukup
tinjauan aspek sosial ekonomi,
besar.
masalah
Untuk
tersebut,
dilakukan
mengatasi
upaya
yang
budaya dan hukum dalam rangka
(direncanakan)
oleh
persiapan pemekaran desa menuju
Pemerintah Desa bersama Badan
desa
Perwakilan
Pacitan?
Desa
(BPD)
mandiri
di
Kabupaten
diimplementasikan dalam bentuk / melalui “Pemekaran Desa”. Namun
2. Tinjauan Pustaka
demikian syarat yang harus dipenuhi
Hakekat mendasar otonomi
dalam pembentukan desa baru selain
daerah
faktor jumlah penduduk dan luas
undang Nomor 32 Tahun 2004
wilayah, juga harus memperhatikan
tentang Pemerintahan Daerah adalah
syarat lainnya yaitu : wilayah kerja,
untuk memberdayakan masyarakat,
sosial budaya, potensi desa, batas
menumbuhkan
desa serta sarana dan prasarana.
kreativitas, meningkatkan peran serta
Berdasarkan belakang
di
atas,
uraian
latar
maka
dapat
sesuai
masyarakat
dengan
Undang-
prakarsa
dan
dan
mengembangkan
peran dan fungsi DPRD melalui
disampaikan pokok permasalahan
prinsip
sebagai berikut :
masyarakat dan pemerataan keadilan
a. Bagaimanakah
implementasi
peran
serta
dengan memperhatikan potensi dan
persyaratan yang harus dipenuhi
keanekaragaman.
dalam pembentukan desa baru
Nomor
ditinjau
mengatur mengenai Desa. Undang–
dari
aspek
sosial
ekonomi, budaya dan hukum?
undang landasan
50
demokrasi,
32
Undang-undang
Tahun
ini
telah
yang
2004,
juga
memberikan kuat
menuju
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
development
community,
dimana
tombak) dalam pelayanan kepada
Desa tidak lagi merupakan level
masyarakat
administrasi terendah, tidak lagi
strategis untuk keberhasilan semua
menjadi bawahan daerah, tetapi lebih
program. Oleh karena itu, upaya
merupakan independent community.
untuk
Dengan
(Pemerintahan Desa dan Lembaga
demikian,
dipahami
Desa
sebagai
harus
kesatuan
menjadi
tonggak
memperkuat
Kemasyarakatan)
Desa
merupakan
masyarakat hukum yang memiliki
langkah mempercepat terwujudnya
hak dan kekuasaan dalam mengatur
kesejahteraan
dan
kepentingan
tujuan otonomi daerah. Keadaan dan
masyarakatnya menuju kesejahteraan
masalah yang masih dihadapi dalam
(Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Tentang Pemerintahan Daerah).
antara
mengurus
Prinsip
penyelenggaraan
masyarakat
lain
adalah
:
sebagai
Peraturan
perundang-undangan
yang
otonomi daerah adalah demokratisasi
dibutuhkan belum lengkap, fasilitas
dan keadilan, memperhatikan potensi
pemerintah sering terlambat, kualitas
dan
eksekutif
keanekaragaman
kesesuaian
hubungan
daerah, pusat
dan
dan
legislatif
terbatas,
daerah kekurangan referensi, culture
daerah, meningkatkan kemandirian
shock
daerah dengan meletakkan otonomi
perimbangan keuangan antara daerah
daerah yang luas dan utuh, serta
dengan Desa tidak ada dan terjadi
Desa ditempatkan pada pengakuan
expenditure yang tidak rasional,
”Otonomi Asli”. Dengan demikian,
inkonsistensi
dalam
kewenangan, kualitas SDM.
pengaturan
Pemerintahan
Desa telah mengalami pergeseran paradigma
utamanya
dalam
hal
kewenangan (Wijaya, 2003). Penyelenggaraan Pemerintahan
aturan
Dalam
dan
penyelenggaraan
Pemerintah
Desa
dan
prasarana
serta
sarana
diperlukan
kuantitas kerja
pemberdayaan
pemerintahan Desa, maka diharapkan
penyelenggaraan
dapat terwujud kondisi pemerintahan
otonomi daerah. Pemerintah Desa
Desa yang kuat dan mandiri. Guna
merupakan
mewujudkan
dari
unit
tidak
formulasi
dapat
dipisahkan
Desa
(daerahisme),
terdepan (ujung
pemberdayaan
51
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
pemerintahan Desa tersebut, maka
rangka pemberdayaan pemerintahan
perlu dikembangkan agar mencapai
Desa, antara lain adalah :
kondisi Desa yang kuat dan mandiri
a. Mengembangkan
kemandirian
dengan cara antara lain adalah :
kelembagaan pemerintahan Desa,
a. Penataan
lembaga adat Desa dan lembaga
dan
pengembangan
Desa, kerja sama antar Desa dan lembaga adat; b. Penataan
lainnya; b. Meningkatkan
dan
pola
pengembangan
pengembangan
lembaga pemerintahan Desa dan
perkembangan
paguyuban pemerintahan Desa;
pembentukan Desa baru;
c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; d. Penataan
dan
Desa,
tingkat
Desa
c. Meningkatkan
pola
dan
penataan
kewenangan Desa dan pembagian pengembangan
wilayah Desa, pusat pertumbuhan
pendapatan kekayaan daerah dan
Desa dan wilayah berkembang,
keuangan daerah;
pendataan
e. Meningkatkan
ketahanan
masyarakat;
penduduk
monografi; d. Mengembangkan
f. Pemantapan
nilai-nilai
sosial
lembaga mengembangkan
yang bersifat lokalitas);
wilayah;
masyarakat;
peranan adat
budaya setempat (adat setempat
g. Pengembangan usaha ekonomi
dan
dan hak-hak
e. Menguatkan dan meningkatkan kerja sama antar Desa;
h. Peningkatan sumber daya alam
f. Meningkatkan
kapasitas
yang berwawasan lingkungan;
kemampuan
aparatur
i. Peningkatan teknologi
pemanfaatan tepat
guna
sesuai
kebutuhan masyarakat. (Peraturan Pacitan
Daerah No.
6
ditempuh
52
oleh
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan; Kabupaten
Tahun
2008
Tentang Kerjasama Desa) Kebijaksanaan
pemerintahan Desa dan sistem
yang
pemerintah
g. Perumusan
dalam
fasilitas
pemberian tunjangan pendapatan dan
perlu
kebijakan
tabungan
asuransi
aparatur pemerintahan Desa;
bagi
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
h. Perumusan
kebijakan
fasilitas
pengelolaan
Badan
Permusyawaratan pengelolaan
Desa
Sekretariat
kebijakan
perlu
pola
serta
pengembangan
Badan
perkembangan
Permusyawaratan Desa; i. Perumusan
pemerintahan Desa oleh karena itu peningkatan Desa,
tingkat
Desa
pembentukan
dan
Desa
baru
fasilitas,
Pembentukan Desa bertujuan untuk
pengelolaan sarana dan prasarana
menciptakan efektivitas dan efisiensi
pemerintahan Desa;
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
j. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan
untuk
kepentingan
serta untuk meningkatkan pelayanan publik
guna
Desa dalam menggali potensi
terwujudnya
kekayaan Desa;
masyarakat
k. Meningkatkan pemanfaatan dana peminjaman
dan
sumbangan
mempercepat kesejahteraan
(Peraturan
Daerah
Kabupaten Pacitan No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan,
pihak ketiga bagi kepentingan
dan Penggabungan Desa).
Desa, pengelolaan Badan Usaha
a. Syarat – Syarat Pembentukan
Milik
Desa
(BUMDES),
Desa
pendayagunaan tanah kas Desa,
1) Jumlah penduduknya paling
bangunan Desa dan objek rekreasi
sedikit 1.500 jiwa atau 300
Desa
KK;
bagi
peningkatan
pendapatan dan kekayaan Desa; l. Pengelolaan
Peraturan
Daerah
2) Luas wilayah dapat dijangkau dalam
meningkatkan
Kabupaten mengenai pengaturan
pelayanan
Desa
masyarakat;
dan
pembentukan
paguyuban pemerintahan Desa; m. Perumusan pembagian
fasilitas dana
kebijakan
perimbangan
Kabupaten ke Desa dan tugas pembantuan ke Desa.
dalam
rangka
pembinaan
kerja
memiliki
jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar
Menyikapi kebijakan yang perlu ditempuh oleh
3) Wilayah
dan
pemerintah
umat kehidupan
beragama
dan
bermasyarakat
pemberdayaan
53
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
sesuai dengan adat istiadat
Permusyawaratan Desa dari
setempat;
Desa yang terkait;
5) Potensi Desa yang meliputi sumber
daya
alam
4) Untuk
dan
pembentukan Desa, Bupati
sumber daya manusia;
membentuk
6) Batas Desa yang dinyatakan
Tim
Pembentukan
dalam bentuk Peta Desa yang
Desa
yang
terdiri dari Instansi terkait;
tercantum dalam Peraturan
5) Dalam
pembentukan
baru,
Desa;
menetapkan Desa persiapan,
tersedianya
potensi
infrastruktur
Pemerintahan
kondisi
adanya
pembinaan
paling
syarat-syarat
6) Pembentukan
Desa
asal
usul
ditetapkan dengan Peraturan
istiadat
dan
Daerah.
sosial
budaya
masyarakat setempat; 2) Pembentukan
3. Metode Penelitian Desa
sebagaimana dimaksud pada nomor1
dapat
setelah
mencapai
dilakukan usia
penyelenggaraan Pemerintahan
setelah
Desa definitif;
dengan
adat
ketentuan
terbentuknya Desa, dibentuk
1) Desa dibentuk atas prakarsa
Desa,
dengan
memenuhi
b. Mekanisme Pembentukan Desa
memperhatikan
dapat
lama 1 (satu) tahun dan
Desa dan perhubungan.
masyarakat
Bupati
Desa
Daerah tentang Pembentukan
7) Sarana dan Prasarana, yaitu
Desa
a.
Jenis,
Lokasi,
paling
dan
Obyek
Penelitian Kajian “Potensi Pemekaran Desa Dan Kecamatan Sebagai Upaya Peningkatan
sedikit 5 (lima) tahun;
54
melaksanakan
Efisiensi
Pelayanan
Publik Di Kabupaten Pacitan” ini merupakan penelitian kualitatif yang
3) Pembentukan Desa dilakukan
bersifat deskriptif dan akan didukung
atas usul Kepala Desa dengan
oleh data baik kuantitatif maupun
persetujuan
kualitatif
(aspek
ekonomi
dan
Badan
hukum,
budaya).
sosial, Kegiatan
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
penelitian ini dilaksanakan di Desa Ketro dan Wonosidi, Kecamatan
4. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Tulakan Kabupaten Pacitan.
4.1. Desa Ketro
Kegiatan
penelitian
Ketro
mempunyai
difokuskan pada penilaian variabel
wilayah yang sangat
luas, dengan
persyaratan, mekanisme dan tata cara
perbedaan
yang
pembentukan (pemekaran) desa baru
mencolok. Hal ini berkaitan erat
dipenuhi
dengan
berdasarkan
ini
ketentuan
Desa
fasilitas
akses
terhadap
cukup
pusat
peraturan perundang-undangan yang
pemerintah maupun pusat ekonomi.
berlaku ditinjau dari aspek sosial
Namun
ekonomi, budaya dan hukum dalam
keunggulan
rangka persiapan pemekaran desa
sumber daya alam yang siap untuk
menuju desa mandiri khususnya,
dikembangkan di desa Ketro dan
Ketro dan Wonosidi,
desa pemerkaran lainnya yaitu Desa
Kecamatan
terdapat
beberapa
khususnya
potensi
Tulakan, Kabupaten Pacitan.
Ketro Asri, Desa Sempurejo dan
b. Metode Pengumpulan Data
Desa Pelemrejo. Masing – masing
Data dengan
akan
dikumpulkan
menggunakan
beberapa
Desa
definitif
pemekaran
maupun
memiliki
desa
kemampuan
metode, yaitu melalui pengamatan
untuk panen padi sebanyak 2 kali
(observasi), wawancara, kuesioner,
tiap
diskusi kelompok terarah dan studi
persawahan
dokumen. Untuk Validitas Data, Uji
43.039ha
keabsahan
dilakukan
71.125ha untuk Desa Ketro Asri dan
melalui triangulasi sumber, baik
untuk Desa Pelemrejo seluas 61.041
responden/informan,
ha
data
akan
kondisi
tahun.
Dengan
luas
masing
–
masing
Desa
Ketro,
untuk
areal
sedangkan Desa Sempurejo
lapangan, peserta diskusi kelompok
mempunyai luas lahan persawahan
terarah maupun data-data eksisting
seluas 62.215 ha.
yang terkait. Metode Analisis Data
Penduduk Desa Ketro dan
dengan
menggunakan
Metode
Desa pemekaran lainnya rata – rata
Analisis
Interaktif,
Analisis
penduduknya
berprofesi
sebagai
Stakeholder, Analisis Hirarki Proses
petani dengan rata – rata persentase
(AHP) dan Analisis SWOT.
sebesar
48,5%
.Dengan
hasil
55
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
peternakan
terbesar
adalah
sapi,
kambing dan ayam. Sedangkan untuk
mentah sehingga memiliki nilai jual yang relatif rendah ;
pertanian selain padi yang terbanyak
2) Beberapa
adalah jagung, ketela pohon/ ubi
sudah
kayu, dan cabe. Sedangkan hasil
usaha mikro kecil antara lain
perkebunan terutama sekali adalah
dengan anyaman bambu dalam
durian. Hasil – hasil pertanian di
bentuk
masing – masing desa pemekaran
kerajinan yang lain. Selain itu
relatif
kedekatan
juga terdapat usaha penyulingan
geografis menyebabkan persamaan
cengkeh menjadi minyak cengkih
dalam jenis tanah dan kultur tanam di
;
sama
karena
masing – masing desa. Hasil
lain
yang
dimiliki
anggota
mulai
masyarakat
mengembangkan
caping,
besek
3) Kesenjangan
dalam
masyarakat
khususnya
fasilitas
jalan,
jahe,
pemekaran akses jalan masih
dan
lengkuas.
Sedangkan untuk hasil perkebunan
–
akses
adalah empon - empon khususnya kunyit
untukdesa
dan
desa
sangat minim ;
keras antara lain cengkeh dan kelapa.
4) Pasar desa hanya terdapat di Ketro
Hasil hutan kayu masyarakat selama
sebagai Desa definitif. Oleh sebab
ini terutama sengon, akasia, pinus
itu diperlukan adanya pasar –
dan mahoni.
pasar di masing – masing desa
Potensi
pertanian
dan
perkebunan yang dimiliki oleh Desa
pemekaran ; 5) Kualitas
produksi
khususnya
Ketro, sebagai Desa definitif dan
pengolahan hasil pertanian masih
Desa pemekaran lainnya yaitu Desa
rendah
Ketro Asri, Desa Pelemrejo dan Desa
tenaga ahli dan juga alat produksi
Sempurejo sangat banyak, namun
Teknologi Tepat Guna (TTG)
permasalahan yang selama ini ada
untuk mengembangkan potensi
adalah sebagai berikut :
pertanian khususnya empon –
1) Potensi sumber daya alam sangat
empon ;
besar
namun
belum
dikembangkan dengan baik dan lebih banyak dijual sebagai bahan
56
sehingga
dibutuhkan
6) Pemasaran hasil home industri masyarakat masih terbatas ;
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
7) Hasil pertanian dan peternakan bervariasi untuk
dan
memungkinkan
dikembangkan
4.1.1. Pembebanan APBD Akibat Pemekaran Desa
lebih
optimal ;
Dengan adanya Pemekaran Desa Ketro Kecamatan Tulakan
8) Ada beberapa daerah lain di Kabupaten
Pacitan
mempunyai
hasil
yang produksi
sebanyak 3 (tiga) Desa ( Desa Ketro Asri, Desa Sempurejo dan Desa Pelemrejo
),
maka
pertanian maupun industri yang
mengakibatkan
sama sehingga terjadi persaingan
Kabupaten
pasar.
bertambah, antara lain meliputi :
1). ADD (3 X 80.000.000)
beban
dapat
Pacitan
APBD
untuk
Desa
:
240.000.000
a). Kepala Desa ( 3 X 1 X 750.000 X 12 )
:
27.000.000
b). Sekretaris Desa Non PNS ( 3 X 1 X 650.000 X 12 )
:
23.400.000
c). Kepala Urusan ( 3 X 5 X 500.000 X 12 )
:
90.000.000
d). Kepala Dusun
:
e). Pelaksana Teknis ( 3 X 2 X 500.000 X 12 )
:
36.000.000
3). BPD (3 X 1 X 6.000.000 )
:
18.000.000
4). RT / RW
:
Jumlah
:
2). TPAPD ( 176.400.000 )
Keterangan :
Pemberian
Hal
tersebut
dipertimbangkan Bupati
dari
diatas
Kabupaten
Keputusan
Pemerintah
-
434.400.000
Bantuan
Pemerintah
Pacitan Desa
kepada
Untuk
Badan
Desa
Tahun
Pacitan
Nomor:
Permusyawaratan
188.45/1/408.21/2011
tentang
Anggaran 2011; Keputusan Bupati
Klasifikasi Desa Penerima Bantuan
Pacitan
Nomor:
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun
188.45/170A/408.21/2011
tentang
Anggaran 2011; Keputusan Bupati
Penetapan Bantuan Ketua RT/RW
Pacitan
Nomor:
Semester I Tahun 2011 Kabupaten
188.45/62/408.21/2011
tentang
Pacitan; Keputusan Bupati Pacitan
57
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
Nomor:
188.45/61/408.21/2011
tentang Penetapan Sekretaris Desa
4.2. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan
Non PNS, Kepala Urusan, Kepala
Desa Wonosidi memiliki luas
Dusun, dan Pelaksana Teknis Bagian
wilayah sebesar 1.233,888 ha yang
Triwulan I melalui Dana Alokasi
sebagian
Umum Tahun Anggaran 2011.
ladang/tegalan seluas 597,420 ha.
dan
Dilain pihak dukungan politik
Beberapa
aspek
(dukungan)
besar
berupa
keunggulan
tanah
khususnya
hukum,
Komitmen
potensi sumber daya alam terdapat di
Terhadap
Kebijakan
desa Wonosidi berasal dari sektor
Pemekaran Desa berdasarkan hasil
pertanian dimana
Rapat
Wonosidi
sebagian
Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan
penduduknya
berprofesi
pada hari Rabu tanggal 2 Nopember
petani dengan persentase sebesar
2011 diperoleh hasil sebagai berikut :
84,35%.
Dengar
Pendapat
(RDP)
Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan
Nilai
penduduk desa besar sebagai
produksi
terbesar
sepakat dan mendukung terhadap
berasal dari hasil padi dengan nilai
Kebijakan Pemekaran Desa pada
produksi
Desa Ketro Kecamatan Tulakan
Produksi terbesar berikutnya adalah
menjadi 3 (tiga) Desa, yaitu Desa
ubi kayu dengan luas lahan 345 ha
Induk / Definitif bernama DESA
mampu menghasilkan nilai produksi
KETRO, sedangkan Desa Pemekaran
sebesar Rp 557.200.000,00 Potensi
/ Persiapan bernama DESA KETRO
sumber
ASRI, DESA SEMPUREJO dan
buahan yang terutama durian, salak,
DESA PELEMREJO. Di samping
dan nangka.
dukungan dari Komisi A DPRD
Hasil
Rp
daya
1.028.840.000,00.
lain
lain
berupa
yang
buah
dimiliki
Kabupaten Pacitan, masyarakat Desa
adalah empon - empon khususnya
Ketro,
kunyit,
Pemerintah dan BPD Desa
jahe,
dan
lengkuas.
Ketro serta Pemerintah Kecamatan
Sedangkan untuk hasil perkebunan
Tulakan
keras antara lain cengkeh, kopi,
juga
sepakat
dan
mendukung adanya Pemekaran Desa Ketro tersebut di atas.
kelapa dan coklat. Potensi
pertanian
dan
perkebunan yang dimiliki oleh Desa
58
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
Wonosidi, sebagai desa induk dan
membutuhkan
Desa
dikembangkan ke arah kekhasan
Wonosari
sebagai
desa
pemekaran sangat banyak, namun permasalahan yang selama ini ada
untuk
desa. 6).
Peluang
pasar
adalah sebagai berikut :
industrirelatif
1). Potensi alam yang cukup banyak
khsusunya
untuk
home
masih untuk
luas,
memenuhi
dan bisa dikembangkan lebih baik
kebutuhan sendiri dari masyarakat
;
setempat.
2). Partisipasi masyarakat yang aktif dalam rangka pemekaran desa ; 3). Failitas jalan yang masih kurang ;
4.2.1. Pembebanan APBD Akibat Pemekaran Desa
4). Belum adanya upaya untuk mengelola
bahan
baku
hasil
Dengan adanya Pemekaran Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan
pertanian untuk menjadi barang
sebanyak 1 (satu)
jadi industri yang bernilai lebih
Wonosari
tinggi ;
mengakibatkan
5). Hasil pertanian relatif
identik
dengan desa – desa lain di
Kabupaten
Desa ( Desa
),
maka beban
Pacitan
dapat APBD
untuk
Desa
bertambah, antara lain meliputi :
Kabupaten Pacitan sehingga 1). ADD (1 X 80.000.000)
:
80.000.000
a). Kepala Desa ( 1 X 1 X 750.000 X 12 )
:
9.000.000
b). Sekretaris Desa Non PNS ( 1 X 1 X 650.000 X 12 )
:
7.800.000
c). Kepala Urusan ( 1 X 5 X 500.000 X 12 )
:
30.000.000
d). Kepala Dusun
:
e). Pelaksana Teknis ( 1 X 2 X 500.000 X 12 )
:
12.000.000
3). BPD (1 X 1 X 6.000.000 )
:
6.000.000
4). RT / RW
:
Jumlah
:
2). TPAPD ( 58.800.000 )
Keterangan :
Hal dipertimbangkan
-
144.800.000
tersebut dari
diatas Keputusan
59
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
Bupati
Pacitan
Nomor:
188.45/1/408.21/2011
tentang
Dilain pihak dukungan politik dan
aspek
hukum,
Komitmen
Terhadap
Kebijakan
Klasifikasi Desa Penerima Bantuan
(dukungan)
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun
Pemekaran Desa berdasarkan hasil
Anggaran 2011; Keputusan Bupati
Rapat
Pacitan
Nomor:
Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan
188.45/62/408.21/2011
tentang
pada hari Rabu tanggal 2 Nopember
Pemerintah
2011 diperoleh hasil sebagai berikut :
kepada
Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan
Untuk
Badan
sepakat dan mendukung terhadap
Desa
Tahun
Kebijakan Pemekaran Desa pada
Anggaran 2011; Keputusan Bupati
Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan
Pacitan
Nomor:
menjadi 2 (dua) Desa, yaitu Desa
188.45/170A/408.21/2011
tentang
Induk / Definitif bernama DESA
Pemberian
Bantuan
Kabupaten Pemerintah
Pacitan Desa
Permusyawaratan
Dengar
Pendapat
sedangkan
(RDP)
Penetapan Bantuan Ketua RT/RW
WONOSIDI,
Semester I Tahun 2011 Kabupaten
Pemekaran
Pacitan; Keputusan Bupati Pacitan
DESA WONOSARI. Di samping
Nomor:
188.45/61/408.21/2011
dukungan dari Komisi A DPRD
tentang Penetapan Sekretaris Desa
Kabupaten Pacitan, masyarakat Desa
Non PNS, Kepala Urusan, Kepala
Wonosidi,
Dusun, dan Pelaksana Teknis Bagian
Desa Wonosidi serta Pemerintah
Triwulan I melalui Dana Alokasi
Kecamatan Tulakan juga sepakat dan
Umum Tahun Anggaran 2011.
mendukung adanya Pemekaran Desa
/
Wonosidi
Desa
Persiapan bernama
Pemerintah dan BPD
tersebut
Berpengaruh
di
atas
Terhadap
Pemekaran Desa a.
Desa
Ketro
Kecamatan
Tulakan 4.3.
Analisis
Situasi
Faktor
1). Faktor Pendorong
dan
Faktor
a) Potensi sumber daya alam
Yang
sangat besar namun belum
Pendorong Penghambat
dikembangkan
60
dengan
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
baik dan lebih banyak dijual
sebagai
b) Pasar
bahan
desa
hanya
di
Ketro
terdapat
mentah sehingga memiliki
sebagai desa definitif.
nilai
Oleh
jual
yang
relatif
rendah ;
sebab
itu
diperlukan adanya pasar
b) Partisipasi
masyarakat
– pasar di masing –
cukup aktif dalam rencana
masing desa pemekaran
pemekaran desa ini ;
;
c) Hasil
pertanian
dan
c) Kualitas
produksi
peternakan bervariasi dan
khususnya pengolahan
memungkinkan
untuk
hasil pertanian masih
dikembangkan
lebih
rendah
optimal ;
sehingga
dibutuhkan tenaga ahli
d) Beberapa
anggota
dan juga alat produksi
masyarakat sudah mulai
TTG
mengembangkan
mengembangkan
usaha
untuk
mikro kecil antara lain
potensi
dengan anyaman bambu
khususnya
dalam
empon ;
bentuk
caping,
besek dan kerajinan yang lain.
Selain
itu
terdapat
juga
industri
masyarakat
e) Ada beberapa daerah
menjadi minyak cengkih.
lain
2).Faktor Penghambat
fasilitas
–
masih terbatas ;
cengkeh
a) Kesenjangan
empon
d) Pemasaran hasil home
usaha
penyulingan
pertanian
dalam masyarakat
di
kabupaten
Pacitan
yang
mempunyai
hasil
produksi
pertanian
khususnya akses jalan,
maupun industri yang
untuk beberapa tempat
sama sehingga terjadi
di
persaingan pasar.
desa
–
desa
pemekaran akses jalan masih sangat minim ;
b.
Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan
61
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
1).
Faktor Pendorong a) Potensi
alam
yang
2).Faktor Penghambat
cukup banyak dan bisa dikembangkan
a) Masih
lebih
baik ; b) Partisipasi
masyarakat
peternakan dan
fasilitas
pendukung
kegiatan
;
pemekaran desa ; pertanian
adanya
desa di desa pemekaran
yang aktif dalam rangka
c) Hasil
minimnya
b) Fasilitas dan
jalan
yang
masih kurang memadai
bervariasi
;
memungkinkan
c) Hasil pertanian relatif
dikembangkan
identik dengan desa –
untuk
lebih optimal ; d) Beberapa
desa lain di kabupaten anggota
Pacitan
sehingga
masyarakat sudah mulai
membutuhkan
untuk
mengembangkan usaha
dikembangkan ke arah
mikro kecil antara lain
kekhasan desa.
dengan anyaman bambu dalam
bentuk
penyulingan menjadi
usaha
4.4. Analisis SWOT Persiapan
cengkeh
Pemekaran Desa Menuju Desa
minyak
cengkih dan modifikasi Cassava.
ANALISIS SWOT
62
Mandiri a.
Desa
Ketro
Kecamatan
Tulakan STRENGTHS Potensisumberdayaalamsang atbesarnamunbelumdikemba ngkandenganbaikdanlebihban yakdijualsebagaibahanmenta hsehinggamemilikinilaijual yang relatifrendah. Partisipasimasyarakatcukup aktifdalamrencanapemekaran desaini.
WEAKNESSES Kesenjangandalamfasilitasmasy arakatkhususnyaaksesjalan, untukbeberapatempat di desa– desapemekaranaksesjalanmasihs angat minim. Pasardesahanyaterdapat di Ketrosebagaidesadefinitif. Olehsebabitudiperlukanadanyap asar–pasar di masing– masingdesapemekaran. Kualitasproduksikhususnyapen golahanhasilpertanianmasihrend ahsehinggadibutuhkantenagaahli
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
OPPORTUNITIES Hasilpertanianda npeternakanbervar iasidanmemungki nkanuntukdikemb angkanlebih optimal Beberapaanggota masyarakatsudah mulaimengemban gkanusahamikrok ecilantara lain dengananyamanba mbudalambentukc aping, besekdankerajinan yang lain. Selainitujugaterda patusahapenyulin gancengkehmenja diminyakcengkih. THREATS Pemasaranhasil home industrimasyaraka tmasihterbatas Ada beberapadaerah lain di kabupatenPacitan yang mempunyaihasilpr oduksipertanianm aupunindustri yang samasehinggaterja dipersainganpasar .
STRATEGI S – O Peningkatankesejahteraanm asyarakatmelaluipeningkatan nilaihasilpertaniandenganme mbuatusahahasilpertanian, denganembriousaha yang sudahdimilikimasyarakatmak ausahamikrokecilbisalebihme ningkat. Meningkatkankelembagaan melaluikelompoktani agar bisapembinaanbisalebihberke mbangdenganmemanfaatkan partisipasimasyarakat yang aktif
STRATEGI S – T Perluadanyapengembanganp emasaranmelaluiberbagaimac amcarasepertidenganmember ikankesempatanuntukmengik utipamerandalamsakalakabup aten. Namunpemasaraninidilakuka nsetelahdiberikansentuhanpe mbinaankhususnyadalamtekn ologisebagaiwujudpeningkata nkualitasproduksi Perlumencarikekhasanatauci rikhususbagiproduksi di masing – masingdesa
danjugaalatproduksi TTG untukmengembangkanpotensipe rtaniankhususnyaempon – empon. STRATEGI W – O Pembinaandilakukanbekerjasam aantaramasyarakat, pemerintahdaerahdanjugatenaga ahlidalammengembangkanpoten siekonomidesamelaluipelatihand anpemberianbantuanalat TTG Usaha mikro yang sudahdirintismasyarakatberupam inyakcengkihdankerajinananyam an, perluuntukdiberikanbantuansehi nggaakanmampulebihmajudanm emberikannilai plus bagimasyarakatsekitardanpening katanperekonomiandesa Bantuan yang diberikameliputibeberapaaspeky aitupemasaran, peningkatankualitasproduksidan permodalan STRATEGI W – T Dalamrangkapeningkatanpemas aranproduksimakadiperlukanme ndekatkanpasardenganpotensida erahkarenaituperludibangunpasa r di masing – masingdesapemekarandenganem briopasar yang sudahada. Perlunyapembinaansecaraterstru kturdenganmemanfaatkankelem bagaan yang sudahada dimasyarakat. Pembinaandilakukansecaraberta hapmulaidariidentifikasi, peningkatankualitasproduksi, permodalansampaidenganpemas aran
b. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan
ANALISIS SWOT
STRENGTHS Potensialam yang cukupbanyakdanbisadikemba ngkanlebihbaik Partisipasimasyarakat yang
WEAKNESSES Masihminimnyaadanyafasilitas pendukungkegiatandesa di desapemekaran Fasilitasjalan yang
63
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
OPPORTUNITIES Hasilpertanianda npeternakanbervar iasidanmemungki nkanuntukdikemb angkanlebih optimal Beberapaanggota masyarakatsudah mulaimengemban gkanusahamikrok ecilantaralaindeng ananyamanbambu dalambentukusaha penyulingancengk ehmenjadiminyak cengkihdanmodifi kasi Cassava. THREATS Hasilpertanianrel atifidentikdengan desa – desa lain di kabupatenPacitans ehinggamembutuh kanuntukdikemba ngkankearahkekh asandesa
aktifdalamrangkapemekarand esa STRATEGI S – O Peningkatankesejahteraanm asyarakatmelaluipeningkatan nilaihasilpertaniandenganme mbuatusahahasilpertanian, denganembriousaha yang sudahdimilikimasyarakatmak ausahamikrokecilbisalebihme ningkat. Meningkatkankelembagaan melaluikelompoktani agar bisapembinaanbisalebihberke mbangdenganmemanfaatkan partisipasimasyarakat yang aktif
STRATEGI S – T Denganpotensi yang dimiliki, makabisadiproduksikekhasan darimasing – masingdesasesuaidengankem ampuan, minatdanbakatdaripenduduk.
sedangkan
masihkurangmemadai STRATEGI W – O Diperlukanpeningkatanfasilita skhususnyajalanrayauntukmem perlancarkegiatanekonomisehin ggaperekonomianberjalanlanca r Pembanganpasardesasebagais aranauntukbertransaksibaik di desaindukmaupun di desapemekaran
STRATEGI W – T Denganpengembangankekhasa ndesamaka, akanbanyak orang yang datanguntkmelakukantransaksik arenaitudiperlukansarana – prasarana yang mendukungmelaluipembanguna njalandanfasilitasdesa yang lainnya
Desa
Pemekaran
5. Kesimpulan
Persiapan bernama Desa Ketro Asri,
a. Desa Ketro Kecamatan Tulakan
Desa
Berdasarkan
Sempurejo
dan
/
Desa
persyaratan,
Pelemrejo. Akibat dari pemekaran
mekanisme dan tata cara pemekaran
Desa Ketro merupakan tanggung
desa sesuai dengan Peraturan Daerah
jawab Desa yang bersangkutan, dan
Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun
Pemerintah Daerah dapat melakukan
2008, Tulakan
Desa
Ketro
Kecamatan
regulasi tentang pemekaran Desa
dinyatakan
memenuhi
Ketro
sesuai
dengan
ketentuan
syarat dan layak untuk dimekarkan
peraturan perundang-undangan yang
menuju Desa Mandiri menjadi 4
berlaku.
(empat) Desa, yaitu : Desa Induk / Definitif
64
bernama
Desa
Ketro,
Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
b.
Desa
Wonosidi
Kecamatan
Tulakan Berdasarkan
persyaratan,
mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah
Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/62/408.21/2011 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2011.
Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2008, Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan
dinyatakan
memenuhi
syarat dan layak untuk dimekarkan menuju Desa Mandiri menjadi 2
Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/170A/408.21/2011 tentang Penetapan Bantuan Ketua RT/RW Semester I Tahun 2011 Kabupaten Pacitan.
(dua) Desa, yaitu : Desa Induk / Definitif bernama Desa Wonosidi, sedangkan
Desa
Pemekaran
/
Persiapan bernama Desa Wonosari. Akibat
dari
Wonosidi
pemekaran
merupakan
Desa
tanggung
jawab Desa yang bersangkutan, dan
Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/61/408.21/2011 tentang Penetapan Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.
Pemerintah Daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran Desa Wonosidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.
berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa. DAFTAR PUSTAKA Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/1/408.21/2011 tentang Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
65
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal.47-66
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.
66
Widjaya, HAW., 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dam Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
