Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012
PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN*) THE ROLE OF EDUCATION BOARD IN IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE FOR EDUCATION Hendarman Balitbang Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Universitas Pakuan Bogor Email:
[email protected] Abstract: Board of education has been established the issuance of Minister of National Education’s decree number 044/U/2002 concerning Board of Education and School Committee and the Government Gazette number 17 year 2010 concerning the implementation and management of education. In principle, this board plays the role as society representatives in improving quality improvement, equality and efficiency of educational management. Also, this board could play as the mediator for the needs and aspiration of society related to educational policies taken by local government and schools. This study focused on the analysis of 2 (two) main research questions, namely to what extent the stakeholders are aware of this board and its roles, and the barriers that this board encounters in its implementation. The findings showed that this board has yet to 1) be the strategic partner of the local government and schools, 2) maximally function in a number of districts/cities, and 3) contribute for the education advancement. It is recommended that the establishment of this board shall be based on the principles of transparent, accountable, and democratic. In addition, it is suggested to encourage the regular meetings between local education authorities and board of education aims for the analysis of critical issues in the local areas for its solutions. Keywords: board of education, educational management, society Abstrak: Keberadaan Dewan Pendidikan masih dipertanyakan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Meskipun sudah dibentuk di berbagai provinsi/kabupaten/kota, tampaknya dewan ini masih belum dianggap sebagai mitra bagi berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Penelitian ini mengkaji berbagai kegiatan atau terobosan yang telah dilakukan Dewan Pendidikan khususnya dalam kaitan peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan peran tersebut. Data dan informasi diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan analisis informasi terkait yang dimunculkan dalam berbagai media termasuk surat kabar dan situs-situs. Secara umum, dewan pendidikan telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan merujuk kepada standar nasional pendidikan. Kendala-kendala yang dihadapi dewan pendidikan lebih sebagai akibat belum adanya persepsi dan apresiasi yang sama dari pemerintah daerah terhadap keberadaan dan peran dari dewan pendidikan. Kata kunci: dewan pendidikan, mutu pelayanan pendidikan, masyarakat
Pendahuluan
guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi
pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan
oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu
prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu mana-
pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.
jemen sekolah. Namun demikian, beberapa indikator
Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan
mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan
mutu pendidikan nasional, termasuk pengembangan
yang optimal. Sebagian sekolah, terutama di kota-
kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi
kota menunjukkan peningkatan mutu akademik dan
*)
Diterima tanggal 8 Pebruari 2012 - dikembalikan tanggal 28 Pebruari 2012 - disetujui tanggal 1 Maret 2012
34
Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
nonakademik yang cukup memberikan harapan.
merupakan badan yang mewadahi peran serta
Sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan dan
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,
peningkatan yang didukung oleh adanya sinergi dari
pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
berbagai pihak atau pemangku kepentingan baik pada
Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan
tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Penge-
serta juga peranserta masyarakat dalam berbagai
lolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Kementerian
bentuk terobosan atau kebijakan pendidikan
Pendidikan Nasional, 2010), yang di dalam-
(Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).
nya menetapkan pula tentang Dewan Pendidikan
Di sisi lain, pencapaian terhadap berbagai
(sebagai satu-satunya nama lembaga). Peraturan
kebijakan atau inisiatif yang dilakukan di bidang
Pemerintah ini memberikan ruang yang lebih luas
pendidikan akan tergantung dari adanya sinergi dan
tentang Dewan Pendidikan, bukan hanya pada tingkat
koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan
kabupaten/kota tetapi juga Dewan Pendidikan
(stakeholders) baik di tingkat pusat maupun di tingkat
Nasional dan Dewan Pendidikan Provinsi. Meskipun
daerah, termasuk keterlibatan unsur-unsur dari
st rukt urny a se akan bir okr atis dan hir arki s,
masyarakat. Tingkat kepedulian dan keterlibatan aktif
tetapi tidak ada hirarki sama sekali.
dari unsur-unsur masyarakat sekaligus sebagai peran
Kajian ini difokuskan pada peran-peran yang
kontrol terhadap mutu pelayanan pendidikan yang
sudah dilakukan oleh berbagai dewan pendidikan yang
mencakup pe rencanaa n, i mple ment asi dan
ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota
pemantauan dari kebijakan-kebijakan yang sudah
mengingat masih banyaknya keluhan dari berbagai
ditetapkan maupun yang akan dirumuskan. Penting-
pemangku kepentingan terhadap keberadaan dewan
nya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan
pendidikan tersebut. Secara khusus, kajian ini akan
termasuk unsur-unsur masyarakat didukung
menganalisis 2 (dua) fokus utama, yaitu 1) peran-
kenyataan adanya otonomi pengelolaan pendidikan
peran yang telah dilakukan oleh dewan pendidikan
yang memberikan kewenangan kepada daerah
khususnya dalam peningkatan mutu pelayanan
kabupaten/kota, bahkan pada tingkat operasional
pendidikan; dan 2) kemungkinan kendala yang
kepada satuan pendidikan yaitu di tingkat sekolah.
dihadapi dewan pendidikan untuk menjalankan
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah
perannya sesuai yang diamanahkan dalam peraturan
telah mengamanahkan pembentukan Dewan
perundang-undangan yang ada. Analisis terhadap
Pendidikan maupun Komite Sekolah yang diatur
peran dewan pendidikan ini diharapkan dapat menjadi
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
bahan pembelajaran (lessons-learnt) dari daerah
044/U/2002. Kepmendiknas dimaksud merupakan
provinsi/kabupaten/kota yang kemungkinan belum
jawaban terhadap amanah yang tercantum dalam
memperoleh model-model implementasi peran
Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
dewan pendidikan, dan alternatif solusi yang perlu
Sistem Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan
diambil terhadap kendala-kendala yang dihadapi
Nasional, 2003) yang menyebutkan:
dewa n pend idikan dalam pening katan mutu
“Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri
pelayanan pendidikan.
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan
Kajian Literatur
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,
Peran Dewan Pendidikan
sarana dan prasarana, serta pengawasan
Keberadaan, fungsi dan tugas dewan pendidikan diatur
pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010
Ka bupa ten/ Kota yang t idak mem punyai
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
hubungan hirarkis.”
khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan
Kepmendiknas ini menegaskan bahwa dewan
(5). Ayat (2) menyatakan bahwa “Dewan pendidikan
pendidikan hanya ada di tingkat kabupaten dan kota
berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan
saja, serta namanya boleh disesuaikan dengan
pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
kondisi dan kebutuhan daerah, seperti Majelis
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,
Pendidikan maupun nama-nama lainnya yang
serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional,
disepakati. Dengan demikian, Dewan Pendidikan
provinsi, dan kabupaten/kota”. Ayat (3) menyatakan
35
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012
“Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara
pendidikan. Pertama, tuntutan peningkatan mutu
mandiri dan profesional”. Ayat (4) menyatakan
suatu produk atau layanan jasa termasuk pendidikan
bahwa “Dewan pendidikan bertugas menghimpun,
oleh pemangku kepentingan (stakeholders) terus
menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada
menerus berkembang dan meningkat dari waktu ke
Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan,
waktu. Masyarakat semakin cerdas dalam mengkritisi
saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap
sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
pendidikan”. Sedangkan ayat (5) berbunyi “Dewan
Oleh karena itu, penyelenggara dan pengelolaan
pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagai-
pendidikan tidak lagi asal jadi atau statis tanpa
mana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat
perbaikan berkesinambungan dalam memenuhi
melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan,
tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, orientasi
dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggung-
dan tekad baru dalam kondisi dana yang belum
jawaban publik”.
terpenuhi, itulah tantangan yang nyata dihadapi
Dari butir-butir ayat tersebut jelas bahwa Dewan
pemerintah. Orientasi baru yang lebih demokratis dan
Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki peran penting
kewajiban untuk mengkaji agar sesuai dengan
dalam upaya memajukan dunia pendidikan di tingkat
tuntutan desentralisasi kemudian ditata oleh
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan ini
pemerintah provinsikabupaten/kota dengan cara
turut memberikan pertimbangan mengenai pelbagai
membangun good governance yang memungkinkan
isu pe ndid ikan kep ada sej umla h pe mang ku
pemerintah membagi kewenangan-dengan demikian
kepentingan seperti gubernur, bupati/walikota, Dinas
juga beban pembiayaan dan hak serta tanggung-
Pendidikan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ja wab deng an p emer int ahan di daer ah d an
Posisi ini menjadikan Dewan Pendidikan dan Komite
masyarakat dan swasta. Ketiga, di tengah anggaran
Sekolah sebagai mitra strategis dan sejajar bagi
negara yang belum memadai, agaknya pemerintah
Pemda dan sekolah da lam penyelenggaraan
sekarang melihat bahwa sumbangan masyarakat
pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
masih sangat rendah, rata-rata hanya sepertiga dari
sebagai representasi masyarakat sedianya me-
anggaran sekolah (di luar gaji), sehingga dengan
nyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
manajemen yang memungkinkan Pemerintah
dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil
membagi beban tata-kelola kepada lini manajemen
Pemda dan sekolah. Dalam konteks ini pula Dewan
yang lebih rendah (provinsi dan terutama kabupaten/
Pendidikan dan Komite Sekolah memberi pertim-
kota, serta sekolah) adalah antara lain untuk tujuan
bangan dan masukan terhadap peraturan-peraturan
itu, diteruskan oleh pemerintah yang sekarang.
yang dirumuskan oleh lembaga eksekutif dan legislatif
Dengan demikian, de wan pendidikan ini
di daerah. Hubungan kemitraan antara Dewan
diharapkan dapat sebagai perwujudan adanya good
Pendidikan dan Komite Sekolah dengan Pemda dan
education governance yaitu dikaitkan dengan
DPRD pada akhirnya melahirkan bentuk kerja sama
“berbagi tanggung jawab” serta memungkinkan
yang baik. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat
peran serta publik dalam memperbaiki mutu
selaras dengan kebijakan publik tentang pendidikan.
pendidikan. Penelaahan dasar legal tentang dewan
Dengan demikian, tujuan pendidikan dalam rangka
pendidikan dapat dikatakan bahwa lembaga ini
mencerdaskan kehidupan bangsa mudah terwujud
memiliki tujuan, peran, dan fungsi yang sangat
karena semua elemen bahu-membahu untuk
strategis dan vital. Peran tersebut adalah: 1) mem-
mencapai cita-cita tersebut. Masyarakat tak akan
beri pertimbangan (advisory agency) dalam
memandang dirinya sebagai objek pendidikan.
penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
Seb aliknya, m ereka mer asa sebaga i sub jek
2) memberikan dukungan (supporting agency) baik
pendidikan lantaran kepentingan mereka yang
pem ikiran, tena ga, ma upun finansial da lam
tersalurkan lewat Dewan Pendidikan dan Komite
penyelenggaraan pendidikan; 3) mengontrol
Sekolah terakomodasi dalam pelbagai kebijakan
(controlling agency) dalam mewujudkan transparansi
publik. Dan, yang terpenting, mereka merasa dilibat-
dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan
kan dalam proses pencerdasan anak bangsa.
pendidikan bermutu; dan 4) memediasi (mediating
Paling tidak 3 (tiga) alasan filosofis yang menguatkan pentingan pembentukan dewan
36
agency) antara pemerintah (eksekutif ), Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dengan masyarakat.
Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Pendapat lain dari Jusfah (2009) mengatakan
implikasi kebijakan untuk sekolah, untuk meng-
bahwa Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan
advokasi praktik terbaik, untuk melibatkan publik
kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan
dalam wacana tentang sistem pendidikan, dan untuk
sosiomasyarakat dan budaya serta sosiodemografis
mengantisipasi tantangan masa depan yang terben-
dan nilai-nilai daerah setempat) sehingga lembaga
tang di depan dan memberikan strategi tantangan-
tersebut bersifat otonom yang menganut asas
tantangan tersebut dapat diantisipasi secara strategis
kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas
(sumber: http://www.sbe.wa.gov/).
pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh
Anggota Dewan Pendidikan di negara bagian New
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi
York, Amerika Serikat berjumlah 7 (tujuh) orang,
ini hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh
adalah relawan terpilih untuk masa jabatan tiga tahun
masing-masing pihak atau pemangku kepentingan
dengan tidak memperoleh bayaran. Dua atau tiga
pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya
anggota dewan dipilih setiap tahun pada bulan Mei.
pelanggaran hukum administrasi negara yang
Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pendidikan,
mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik
sesuai dengan peraturan negara bagian, individu yang
perdata maupun pidana di kemudian hari.
berminat harus terdaftar, minimal berusia 18 tahun,
Dewan pendidikan juga dapat ditemukan di
dan telah tinggal sebagai penduduk di wilayah
negara lain. Di negara bagian California, Amerika
tersebut paling satu tahun. Di samping itu, mereka
Serikat peran dewan pendidikan umumnya adalah
bukan pegawai sekolah tertentu, tidak berada di
“mengatur sekolah-sekolah” (California School
rumah yang sama dengan individu yang sedang
Boards Association, 2009). Pengertian “mengatur”
menjabat sebagai anggota dewan, serta harus
dalam praktek sehari-hari yaitu bahwa peran dewan
mampu membaca dan menulis bahasa Inggris.
harus responsif terhadap, keyakinan nilai-nilai dan
Tanggung jawab utama dari Dewan ini adalah 1)
prioritas dari komunitasnya. Untuk memenuhi peran
menetapkan seluruh kebijakan dari sekolah-sekolah
ini maka Dewan melakukan tiga tanggung jawab
yang berada di lingkup distrik; 2) menyusun anggaran
utama, yaitu: 1) menetapkan arah bagi masyarakat
tahunan untuk memperoleh persetujuan publik; 3)
sekolah; 2) membentuk struktur persekolahan di
menyetujui dan menolak rekomendasi dari pengawas
tingkat distrik yang efektif dan efisien; 3) memberikan
atau kewenangan di atasnya terkait kepegawaian
dukungan melalui perilaku dan tindakan, dimana
dan kontrak-kontrak yang berkait dengan per-
dewan memiliki tanggung jawab untuk mendukung
sekolahan; dan 4) menjadi mediator antara
pengawa s da n st af. Dala m ka itan dengan
masyarakat dan pengawas atau pimpinan distrik
pembentukan struktur yang efektif dan efisien maka
(sumber: http://www.bhbl.org/district/board/
Dewan Pendidikan bertanggungjawab dalam
boardduties.htm).
mem peke rjak an p enga was dan peng atur an
Dari kajian-kajian terhadap berbagai peraturan
kebijakan untuk mempekerjakan personil lainnya;
perundang-undangan maupun pengalaman praktis di
mengawasi pengembangan d an me ngadopsi
sejumlah negara, jelas bahwa Dewan Pendidikan
kebijakan; menetapkan arah dan mengadopsi
sesungguhnya memiliki peran penting dalam upaya
kuri kulum; meneta pkan pr ioritas angga ran,
memajukan dunia pendidikan baik pada tingkat
mengadopsi anggaran dan fasilitas mengawasi
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan
masalah; dan memberikan arah dan mengadopsi
Pendidikan turut memberikan pertimbangan
perjanjian perundingan bersama.
mengenai pelbagai isu pendidikan kepada sejumlah
Di negara bagian Washington, Amerika Serikat,
pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati/
Dewan Pendidikan yang dibentuk bertanggung jawab
walikota, Dinas Pendidikan, dan Dewan Perwakilan
untuk pengawasan strategis dari sistem K-12 publik.
Rakyat Daerah melalui suatu proses panjang yaitu
Anggota Dewan Pendidikan berjumlah 16 (enam
meramu masalah-masalah pendidikan di daerah
belas) orang yang sifatnya sukarela. Keenambelas
untuk dijadikan masukan ke pemerintah daerah,
anggota sukarela tersebut (termasuk Gubernur yang
secara intens menyelenggarakan diskusi-diskusi
ditunjuk dan anggota dewan terpilih, Inspektur
dengan berbagai topik hangat dan urgen yang terjadi
Instruksi Publik, dan dua perwakilan mahasiswa),
dalam dunia pendidikan. Posisi ini sekaligus menem-
bertemu secara teratur untuk mengeksplorasi
patkan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis dan
37
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012
sejajar bagi pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah
kerja struktur organisasi pendidikan. Maknanya
dalam penyelenggaraan pendidikan, karena sebagai
adalah ditetapkan dengan tegas kewenangan, tugas-
representasi masyarakat seyogianya menyuarakan
tugas, dan tanggungjawab dari masing-masing unit
kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam
kerja atau individu dalam organsasi pendidikan
berbagai kebijakan pendidikan yang diambil Pemda
dimaksud. Kelima, mempertahankan hubungan
dan sekolah.
dengan pengguna proses dan produk pendidikan yang diartikan sebagai adanya mekanisme keterbukaan
Mutu Pelayanan Pendidikan
terhadap masukan-masukan dan kritik yang bersifat
Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang
konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan.
membantu institusi untuk merencanakan perubahan
Mekanisme dimaksud akan menjadi dasar untuk
dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-
memberikan mutu pelayanan pendidikan yang lebih
tekanan ekternal yang berlebihan. Dalam konteks
baik dari waktu ke waktu.
ini, seyogianya institusi pendidikan atau pihak-pihak
Mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep
yang terkait dalam bidang pendidikan memposisikan
yang relatif (Sallis, 2006). Definisi ini memandang
dirinya sebagai institusi jasa yaitu yang memberikan
mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau
pelayanan (service) sesuai dengan yang diharapkan
layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari
dan diinginkan oleh pelanggan (customer) dengan
produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan
merujuk kepada visi dan misi pendidikan tertentu.
ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi
Untuk dapat memberikan kepuasan kepada keinginan
yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang
berbagai pemangku kepentingan dalam bidang
menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan
pendidikan, seyogianya terdapat beberapa hal yang
standar atau belum. Produk atau layanan pendidikan
perlu dipertimbangan untuk menghasilkan mutu
yang memiliki mutu dalam konsep relatif ini, tidak
pendidikan yang bermutu (Sallis, 2006). Pertama,
harus mahal dan eksklusif tetapi sesuai dengan tujuan
perbaikan secara terus menerus ( continuous
yang telah ditentukan terhadap produk yang
improvement) yang dimaknai sebagai pihak pengelola
dihasilkan. Definisi relatif tentang mutu memiliki dua
yang senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan
aspek. Pertama, adalah menyesuaikan diri dengan
peningkatan secara terus menerus untuk menjamin
spesifikasi yang diartikan sebagai “sesuai dengan
semua komponen penyelenggara pendidikan telah
tujuan dan manfaat”. Kedua, adalah memenuhi
mencapai standar mutu yang ditetapkan. Konsep ini
kebutuhan pelanggan yang diartikan bahwa dalam
juga diartikan bahwa institusi pendidikan senantiasa
penyusunan proses dan produk memperhatikan hal-
memperbaharui proses berdasarkan kebutuhan dan
hal apa yang diharapkan pengguan dapat diwujudkan
tuntutan dari pengguna proses dan produk institusi
dalam bentuk pelayanan yang diberikan.
pendidikan tersebut. Kedua, menentukan standar
Dalam konteks pendidikan, mutu yang diharap-
mutu (quality assurance) dari berbagai komponen
kan cenderung belum dapat dipenuhi oleh penyeleng-
yang mempengaruhi proses dan produk pendidikan
gara pendidikan terhadap harapan dari pengguna. Dari
yang dilakukan. Standar ini diperlukan untuk
berbagai pengamatan dan analisis, setidaknya ada 3
mendayagunakan secara optimal proses pembe-
(tiga) faktor yang yang menyebabkan mutu
lajaran sehingga dihasilkan mutu lulusan yang
pendidikan tidak mengalami peningkatan secara
kompetitif. Ketiga, perubahan kultur (culture change)
merata (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).
dimana setiap institusi pendidikan menciptakan
Faktor pertama terkait dengan kebijakan dan
budaya yang menghargai mutu dan menjadikan mutu
pe nyel engg araa n pe ndid ikan nasiona l ya ng
sebagai orientasi semua komponen organisasional.
menggunakan pendekatan education production
Dalam konteks ini kepemimpinan dalam bidang
function atau input-output analysis yang belum
pendidikan harus mampu mengembangkan faktor
sepenuhnya dilaksanakan secara konsekuen dimana
rekayasa dan faktor motivasi agar secara bertahap
cara pendidikan ini melihat pendidikan sebagai sistem
dan pasti kultur mutu akan berkembang di dalam
yang linear. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga
organisasi institusi pendidikan. Keempat, perubahan
pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang
organisasi (upside-down organization) y ang
apabila dipenuhi semua input yang diperlukan dalam
berimplikasi kepada adanya hubungan-hubungan
kegiatan produksi tersebut akan menghasilkan output
38
Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
yang dikehendaki. Contoh, pendekatan ini meyakini
delapan standar nasional pendidikan tersebut sebagai
bahwa apabila pelatihan guru, pengadaan buku dan
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan lainnya dipenuhi maka mutu pendidikan
pendidikan nasional yang bermutu yang secara
(output) maka secara otomatis lebih baik. Pada
khusus dikaitkan dengan provinsi/kabupaten/kota
kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan
yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dari
belum sepenuhnya memuaskan. Faktor kedua,
dewan pendidikan.
keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Metode Penelitian
belum dilaksanakan secara optimal. Peran pemerintah
Model penelitian yang digunakan adalah mengadopsi
pusat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat
model analisis kebijakan yang mengarahkan
satuan pendidikan semakin berkurang, tetapi
kajiannya terhadap akibat dari penerapan suatu
pemerintah daerah belum sepenuhnya mengambil alih
kebijakan yang juga dikenal sebagai model analisis
peran yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah
kebijakan evaluatif. Secara sederhana, model ini
pusat.
Faktor ketiga, peranserta pemangku
menggunakan pendekatan dengan melakukan
kepentingan sekolah khususnya masyarakat dan
evaluasi terhadap dampak dari suatu kebijakan yang
orangtua peserta didik dalam penyelenggaraan
sedang atau telah diimplementasikan (Suharto,
pendidikan selama ini masih minim. Partisipasi
2005).
pem angk u ke pent inga n da lam peng ambi lan
Data yang digunakan berupa data primer dan
keputusan masih kurang diperhatikan, padahal
data sekunder. Data primer didapat dari hasil
terjadinya perubahan di sekolah juga dapat
wawancara terhadap beberapa anggota dewan
dipengaruhi oleh peranserta pemangku kepentingan.
pendidikan, sedangkan data sekunder diperoleh dari
Partisipasi masyarakat selama ini disalahartikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil
sebagai dukungan dana semata-mata, sedang
penelitian, hasil pengamatan, serta berbagai opini
dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral,
atau pernyataan yang muncul di berbagai media
dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas
cetak. Analisis yang dilakukan menggunakan metode
sekolah terhadap masyarakat juga masih lemah
trianguasi (triangulation method) yaitu mengaitkan
dimana sekolah cenderung tidak memiliki beban untuk
keterkaitan atau hubungan antara berbagai sumber
mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
data yang ada dengan isu-isu permasalahan dari
pendidikan kepada masyarakat sebagai bukti
kajian atau studi ini. Pada tahap pertama, dilakukan
tercapainya mutu pelayanan pendidikan yang sudah
identifikasi terhadap data dan informasi yang terkait
disepakati dalam bentuk tujuan pendidikan.
dengan 2 (dua) pertanyaan utama penelitian yaitu
Dari tinjauan teoritis maupun praktis yang telah
1) peran-peran yang sudah dilakukan dewan
dikemukakan sebelumnya maka peran dewan
pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
pendidikan dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan; dan 2) kendala-kendala yang dihadapi
me njad i sa ngat penting da n ba hkan dap at
dewan pendidikan.
dia sumsikan seb agai sesuatu yang be rsif at
Pada tahap berikutnya, terhadap setiap informasi
keniscayaan. Keniscayaan berarti bahwa peran dewan
yang tersedia khususnya melalui media-cetak,
pendidikan dalam konteks mutu layanan pendidikan
dilakukan uji validitas yaitu melalui proses verifikasi.
adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan
Proses dimaksud yaitu mencari kebenaran dari
pendidikan sudah mempertimbangkan dan merujuk
informasi yang ada dengan cara menghubungi
kepada standar-standar nasional pendidikan yang ada
beberapa kontak individu (contact-person) yang
yaitu yang mencakup standar isi, standar proses,
berada di lokasi munculnya pernyataan atau isu-isu.
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
Dalam hal terdapat keragu-raguan atau ketidak-
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
benaran dari informasi yang diberikan atau tertulis
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
dalam media cetak tersebut didasarkan atas contact-
standar penilaian pendidikan (Departemen Pendidikan
person yang ada, maka dilakukan eliminasi terhadap
Na sional, 2005 ). D ewa n Pe ndid ikan dal am
data dan informasi yang sudah diidentifikasi pada
menjalankan peran tersebut harus menggunakan
tahap pertama.
39
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012
Hasil dan Pembahasan
kesejahtera an g uru, bel um b erja lan seca ra
Hasil
profesional dan rawan terjadi kolusi, korupsi dan
Peran penting dewan pendidikan dalam konteks mutu
nepotisme. Praktik KKN dalam pelaksanaan sertifikasi
pelayanan ditemukan secara umum pada berbagai
guru, menurut dia, rawan terjadi mulai dari proses
daerah dalam berbagai bentuk kontribusi yang terkait
penjaringan, seleksi internal yang diselenggarakan
kebijakan-kebijakan di provinsi/kabupaten/kota.
Dinas Pendidikan kabupaten/kota hingga pemberian
Terjuwudnya hal tersebut sebagai bentuk adanya
sertifikat profesi oleh perguruan tinggi yang mengasuh
komunikasi yang dibentuk antara dewan pendidikan
program studi ilmu pendidikan. Karena itu, dia
da n pe meri ntah dae rah. Sa lah satu buk ti
menyarankan kepada pemerintah dan lembaga
terbangunnya komunikasi yang baik antara dewan
legislatif agar mengevaluasi kinerja pelaksanaan
pendidikan provinsi dengan pemanfaatan daerah serta
program sertifikasi yang diproyeksikan tahun 2014
pemanfaatan hasil kerja dewan pendidikan oleh
seluruh guru di Indonesia telah bersertifikasi.
pemerintah daerah adalah hasil wawancara dengan
Dewan Pendidikan Kaltim turut berupaya untuk
sekretaris dewan pendidikan provinsi Sumatera
meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim dengan
Utara. Dewan Pendidikan provinsi sudah melakukan
memberikan masukan kepada pemerintah dan
sejumlah aktivitas yang bermuara pada upaya
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk daerah
hubungan penjaminan mutu pendidikan di Kaltim.
Sumatera Utara. Pada tahun 2010, Dewan Pendidikan
Untuk itu lembaga ini memberikan masukan kepada
provinsi Sumatera Utara memantau kepala sekolah
pemerintah tentang konsep dan rencana aksi
dan pengawas sekolah yang telah mengikuti
penjaminan mutu pendidikan, serta masukan tentang
pendidikan dan latihan (diklat) yang dilaksanakan
pemetaan kualitas satuan pendidikan dasar dan
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)
menengah di Kaltim maupun masukan tentang
dalam rangka peningkatan dan penguatan kepala dan
upaya-upaya penjaminan mutu pendidikan dan
pengawas sekolah. Kegiatan ini diyakini sebagai
tenaga kependidikan. Sebagai supporting agency
bentuk melakukan proses penjaminan mutu
(kegiatan pendukungan), lembaga ini bekerjasama
pendidikan ke depan lebih baik lagi. Pada tahun 2011,
dengan LPMP telah membantu pemerintah dalam
kegiatan utama berupa pemetaan kinerja guru pasca
upaya-upaya penjaminan mutu pendidikan dengan
sertifikasi di 18 kabupaten dan tingkat kinerja Rintisan
1) menyusun rencana aksi penjaminan mutu
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di provinsi
pendidikan dasar dan pendidikan menengah di
Sumatera Utara. Kedua hal tersebut termasuk isu
Kalimantan Timur; 2) melakukan monitoring dan
sentral dari bidang pendidikan pada saat ini karena
evaluasi terhadap penjaminan mutu di Kaltim dengan
terkait dengan masalah besarnya anggaran yang
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
dialokasikan yang bagi mayoritas masyarakat
penyelenggaraan tes daya serap (Ujian Nasional/UN);
dianggap belum menunjukkan hasil yang optimal
dan 3) monitoring terhadap program-program
dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu
penjaminan mutu.
pendidikan. Pada tahun anggaran 2012 ini, dewan
pendidikan, lembaga ini memberikan masukan kepada
pendidikan provinsi Sumatera Utara akan melakukan
pemerintah terhadap upaya-upaya pendanaan
kegiatan pemetaan guru sebagai tanggapan
pendidikan non Anggaran Pendapatan dan Belanja
dikeluarkan Surat Keputusan Bersama 5 Menteri yang
Daerah (APBD) dengan pola menjalin kersama
selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah
dengan lembaga-lembaga pendidikan berskala
daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/
nasional maupun internasional, seperti UNESCO,
kota untuk dapat melakukan pencermatan terhadap
Asian Development Bank, Yayasan Pendidikan, Non-
distribusi guru.
Gov ernm enta l Or gani zati on ( NGO/ Lemb aga
Peran Dewan Pendidikan Sumatera Utara terkait mutu pelayanan pendidikan juga ditunjukkan dalam
Terkait bidang kerjasama
swadaya Masyarakat Internasional) maupun lembaga lainnya.
pernyataan salah satu anggotanya yaitu Ronald
Proses komunikasi yang baik tersebut tampak-
Naibaho terhadap pelaksanaan sertifikasi guru.
nya juga terjadi di provinsi Kalimantan Barat,
Dikatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru yang
khususnya pada saat dilakukan pemilihan anggota
bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus
Dewan Pendidikan (Dwijowijoto, 2008). Panitia
40
Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
pemilihan anggota dibentuk pada tahap awal dengan
tinggal an d ari daer ah l ain. Per soal an y ang
tugas pokok: 1) mengadakan sosialisasi kepada
diungkapkan khususnya terkait dengan rendahnya
masyarakat tentang dewan pendidikan; 2) menyusun
pemerataan perlengkapan sarana dan prasarana di
kriteria dan mengident ifikasi calon anggota
setiap satuan pendidikan, dan faktor-faktor yang
berdasarkan usulan masyarakat; 3) menyeleksi calon
menyebabkan IPM Kabupaten Brebes terendah se
anggota berdasarkan usulan masyarakat; 4)
Jawa Tengah. Untuk mendukung hal tersebut,
mengumumkan nama-nama anggota terpilih; 5)
sekretaris dewan pendidikan kabupaten Brebes
me nyusun nama- mana anggot a te rpil ih; 6)
menekankan bahwa “Seharusnya keberadaan Dewan
memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota dewan
Pendidikan maupun Koordinator Komite ini dijadikan
pendidikan; dan 7) menyampaikan nama pengurus
mitra penjaminan mutu, bukan malah dijauhi.
dan anggota dewan pendidikan kepada Gubernur
Kedepan hubungan koordinasi dan komunikasi
untuk diterbitkan Keputusan. Setelah ditetapkan
dengan kami harus diperbaiki”. Untuk itu dewan
sebagai panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan
pendidikan menghimbau pemerintah kabupaten
Provinsi Kalimantan Barat, panitia menyusun rencana
Bre bes untuk me mber daya kan kebe rada an
kerja yaitu 1) audiensi panitia pemilihan kepada
koordinator Komite Kecamatan yang sudah berdiri
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
di 17 Kecamatan. Alasan yang dikemukan adalah
2) rapat internal panitia pemilihan dengan agenda
bahwaKomite Kecamatan merupakan kepanjangan
pokok; menentukan kriteria calon anggota Dewan
tangan dari Dewan Pendidikan yang juga memiliki
Pendidikan Provinsi Kalbar dan mekanisme sosialisasi,
peran dalam membantu memfasilitasi dan membina
pendaftaran, penyeleksian, dan pemilihan; 3)
sekolah di satuan pendidikan demi penjaminan
mengadakan sosialisasi melalui media massa dan
kualitas dan mutu pendidikan di wilayah Kecamatan
mengirim surat pemberitahuan kepada organisasi
masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari peran
terkait; 4) mengumpulkan seluruh berkas pendaftar-
dewan, telah disepakati untuk melakukan berbagai
an dan menyeleksi calon anggota dewan pendidikan;
evaluasi khususnya terhadap program bantuan
5) mengumumkan nama-nama calon anggota
Pe meri ntah, me liputi p elak sana an Bantuan
kepada masyarakat melalui media massa untuk
Operasional Sekolah (BOS) dan pekerjaan yang
mendapat respons atau penilaian tentang kredibilitas-
dibiayai dari DAK (Dana Anggaran Khusus) bidang
nya; 6) menyusun dan menetapkan nama-nama
pendidikan.
calon anggota dewan pendidikan provinsi setelah
Di sisi lain, ternyata masih cukup banyak masya-
mendapat respons atau penilaian masyarakat; 7)
rakat yang belum menyadari keberadaan Dewan
berkonsultasi dan mendapat arahan dari gubernur
Pendidikan. Huda (2011), salah seorang anggota
tentang kepengurusan dewan pendidikan provinsi
Dewan Pendidikan Kota Cirebon periode 2010-2015,
Kalbar; 8) anggota terpilih mengadakan rapat internal
mengatakan bahwa setiap kali bertemu dengan para
untuk menyusun kepengurusan dewan pendidikan
tokoh, sesepuh, akademisi, dan aktivis selalu
prov insi Kal bar; 9) menyampa ikan susunan
mendapatkan pesan kurang lebih sebagai berikut
kepengurusan dewan pendidikan provinsi ke Gubernur
“Dewan pendidikan harus dibenahi, diberdayakan,
Kalbar; 10) pengukuhan kepengurusan dewan
lebih kritis dalam membela kepentingan masyarakat.
pendidikan provinsi oleh Gubernur Kalbar; dan 11)
Problem pendidikan di Kota Cirebon ini luar biasa
merencanakan dan melaksanakan studi banding ke
besar, namun selama ini dewan pendidikan hampir
dewan pendidikan provinsi lain.
tidak ada bunyinya. Sayang sekali, lembaga sehebat
Kepedulian dewan pendidikan terhadap peran
itu tak terasa manfaatnya”. Testimoni dari anggota
penting yang harus dijalankan untuk meningkatkan
tersebut dibuktikan ketika ditanyakan secara acak
mutu pelayanan pendidikan ditemukan pada dewan
kepada 50 guru di kota Cirebon (terutama yang
pendidikan kabupaten Brebes. Rapat koordinasi
berstatus PNS) eksistensi dewan pendidikan. Cukup
antara dewan pendidikan kabupaten Brebes dan
memprihatinkan, hampir semua merasa tidak tahu
koordinator Komite Kecamatan se Kabupaten Brebes
dan atau hanya pernah mendengar ada Dewan
menghasilkan komitmen untuk menghimbau Kepala
Pendidikan, tetapi tidak tahu apa tugas dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes agar menyelesai-
tanggungjawabnya, manfaat bagi mereka, dan apa
kan persoalan pendidikan dan mengejar keter-
yang telah dilakukan dewan terhadap mereka. Secara
41
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012
singkat, Dewan Pendidikan belum populer di mata
akuntabilitas, dan demokratis. Namun, prinsip-prinsip
guru dan masyarakat kota Cirebon. Temuan yang
tersebut tampaknya masih belum sepenuhnya
cukup menarik adalah hasil analisis Suwarto (2011)
diterapkan di berbagai kabupaten/kota lain di
dari Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Solo Raya
Indonesia. Belum diterapkannya prinsip-prinsip
yang menyatakan “yang penting bahwa peran dewan
tersebut sangat berkorelasi dengan berbagai ragam
pendidikan sekarang mengalami penurunan akibat
kebijakan dan dinamika politik yang berkembang di
dari jajaran Kemendikbud, tidak mempertimbangkan
masing-masing kabupaten/kota. Diduga hal ini yang
fungsi dewan pendidikan kota”.
Salah satu saran
menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya atau
dari Forum ini adalah agar seluruh jajaran Kemdikbud,
dimiliki persepsi yang sama dari masyarakat
dalam setiap mengambil kebijakan yang akan
setempat terhadap keberadaan dan peran dewan
dilaksanakan oleh pemerintah kota/kabupaten perlu
pendidikan terhadap proses peningkatan mutu
mempertimbangkan keterlibatan Dewan Pendidikan
layanan pendidikan.
kota/kabupaten dengan alasan dewan ini dapat
Belum dikenal dan dipahaminya keberadaan dan
difungsikan untuk 1) memberikan pertimbangan; 2)
peran dewan pendidikan tersebut diduga disebabkan
memberikan arahan; 3) memberikan dukungan
karena 1) belum adanya sosialisasi; 2) belum adanya
dalam bentuk tenaga, sarana dan prasarana; dan 4)
mekanisme akses informasi yang terbuka; 3) belum
melaksanakan pengawasan pendidikan.
adanya forum khusus antara pemangku kepentingan
Penting untuk mencermati pengamatan Mulyadi
(stakeholders) dalam bidang pendidikan; 4)
(2004) seorang guru SLTPN 22 Samarinda yang
kurangnya kepedulian masyarakat terhadap berbagai
dimuat dalam Harian Kaltim Post tanggal 17 dan 18
kebijakan; dan 5) kurangnya dukungan media dalam
Februari 2004. Menurut Mulyadi, sebenarnya dewan
pengenalan dewan pendidikan. Sosialiasi merupakan
pendidikan sudah melakukan peran dalam kaitan
suatu strategi yang dianggap efektif dan efisien untuk
dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
menyampaikan berbagai informasi perubahan atau
Namun, yang menjadi permasalahan adalah
inovasi dari pembuat informasi kepada obyek yang
pemikiran, pertimbangan, saran, dan kontrol yang
nantinya akan mengimplementasikan informasi
telah dilakukan oleh dewan pendidikan ternyata
dimaksud. Sedangkan mekanisme akses informasi
kurang mendapatkan respons atau hanya dianggap
yang terbuka dimaksudkan sebagai suatu strategi
sebagai pelengkap saja oleh pengambil kebijakan.
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
Kenyataan yang ada bahwa sampai saat ini tidak ada
untuk mengakses secara langsung informasi
sanksi tegas untuk eksekutif maupun birokrat jika
perubahan (kebijakan) dan inovasi yang terjadi
tidak menjalankan saran dari Dewan Pendidikan.
secara rinci dan tidak menimbulkan multi-tafsir.
Akibat dari hal tersebut adalah bahwa saran dan
Misalnya, akan menjadi suatu kondisi ideal apabila
pertimbangan akhirnya hanya sebagai dokumen di
pembentukan Dewan Pendidikan dilakukan atas
atas meja bagi pengambil kebijakan pendidikan di
prinsip transparan (dibentuk secara terbuka dan
pemerintah kabupaten/kota.
diketahui oleh masyarakat secara luas), akuntabel (panitia pemilihan menyampaikan laporan pertang-
Pembahasan
gungjawaban kinerjanya), dan demokratis (proses
Dari berbagai temuan di atas dapat dikatakan bahwa
pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan
dewan pendidikan telah melakukan peran yang terkait
musyawarah mufakat). Sedangkan forum dialog
dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan
antara pemangku kepentingan sesungguhnya
dengan tingkat yang berbeda dimulai dari yang dalam
merupakan suatu kesempatan untuk merekam atau
tingkat penjajagan hingga tingkat yang sudah
mendengarkan berbagai aspirasi yang muncul dari
menjadikan dewan sebagai mitra utama dari
berbagai kelompok khususnya yang termasuk dalam
pemerintah daerah. Di samping itu, terdapat variasi
obyek adanya perubahan dan inovasi tersebut. Melalui
pendekatan yang digunakan oleh dewan pendidikan
forum dimaksud maka diharapkan adanya kesamaan
dalam menjalankan peran untuk meningkatkan mutu
per sepsi da ri pe mang ku k epent inga n untuk
pelayanan pendidikan di masing-masing daerahnya.
menindaklanjuti perubahan (kebijakan) dan inovasi
Beberapa dewan baik di tingkat provinsi/kabupaten/
yang ada.
kota telah menegakkan prinsip transparansi,
42
Hendarman, Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Simpulan dan Saran
karena pemerintah daerah masih beranggapan bahwa
Simpulan
lembaga ini kadang-kadang masih dianggap sebagai
Peran dewan pendidikan di tingkat provinsi/
pelengkap saja oleh pengambil kebijakan. Kendala-
kabupaten/kota dalam rangka peningkatan mutu
kendala tersebut mengakibatkan beberapa pemikiran,
pelayanan pendidikan pada umumnya sudah berjalan
pertimbangan, saran, dan kontrol dari dewan
dan diapresiasi oleh berbagai kelompok masyarakat
pendidikan masih kurang direspons oleh pengambil
dan pemangku kepentingan. Dari berbagai kontribusi
kebijakan.
aktif dan positif yang diberikan dewan terhadap pemerintah daerah telah meningkatkan kesadaran
Saran
dari berbagai pemangku kepentingan bahwa dewan
Untuk dapat melakukan peran yang lebih baik dalam
pendidikan sesungguhnya merupakan mitra sanding
rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan,
dari lembaga birokrasi untuk meningkatkan mutu
dewan pendidikan di tingkat provinsi/kabupaten/kota
layanan pendidikan.
seyogianya harus lebih berorientasi pada prinsip-
De wan pend idik an j uga dipa hami dap at
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratis.
mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka
Di samping itu dewan pendidikan harus lebih aktif
meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
dan proaktif di antaranya melakukan pertemuan
pengelolaan pendidikan serta dapat menjembatani
secara regular dan berkesinambungan dengan isu-
antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkewe-
isu pendidikan yang aktual dan kritis dengan
nangan di sektor pendidikan khususnya pemerintah
pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan
daerah terutama untuk mengantisipasi dan merespon
lembaga legislatif. Pertemuan ini dimaksudkan untuk
terhadap berbagai isu yang muncul sebagai akibat
menemukan alternatif solusi yang relevan terhadap
adanya implementasi kebijakan.
isu-isu yang muncul sebagai keluhan, kritik maupun
Kendala-kendala yang terjadi dalam hubungan
ketidakpuasan yang muncul di lapangan.
antara dewan pendidikan dan pemerintah daerah lebih Pustaka Acuan California School Boards Association. 2009. School Board Leadership: the Role and Function of California’s School Boards. West Sacramento, CA: California School Boards Association. (Sumber: http:// www.ppssf.org/Resources/SFBOE/SchoolBoard_Leadership.pdf Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000-2006. Penerbit: Pustaka Pelajar. http://www.bhbl.org/district/board/boardduties.htm. Board of Education Members’ Roles & Duties. Diunduh: 10 Maret 2012 http://www.sbe.wa.gov/. The Washington State Board of Education. Diunduh 18 Februari 2012. Huda, Nurul. 2011. “Mengoptimalkan Peran Dewan Pendidikan”. www.kabarCirebon.com/ Diunduh 5 April 2011 Jusfah, Jasmi. 2009. “Fungsi Dewan Pendidikan”. Sumber: http://enewsletterdisdik.wordpress.com/2009/ 05/30/fungsi-dewan-pendidikan/ Diunduh 20 Maret 2012. Kementerian Pendidikan Nasional. 2002. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah di SMP pada Era Otonomi Daerah. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.
43
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012
Mulyadi. 2004. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (dimuat dalam Harian Kaltim Post bagian Opini tanggal 17 dan 18 Februari 2004). Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education (Management Mutu Pendidikan). Yogyakarta: IRCiSoD. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Suwarto. 2011. Kurang Maksimal, Fungsi Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten. Sumber: http://m.timlo.net/ baca/17359/kurang-maksimal-fungsi-dewan-pendidikan-kota-kabupaten/ Diunduh 18 Februari 2012.
44
