EFFICIENCY RATIO OF PUBLIC POLICY IN NORWEGIA CASE STUDY HEALTH SERVICES POLICY (RASIO EFISIENSI KEBIJAKAN PUBLIK DI NORWEGIA STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN )
NAMA: FAUZAN RIZALDI PURWO UTOMO NIM: 125030107111022 NOMOR URUT:
PAPER DIBUAT UNTUK MEMENUHI UAS MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KELAS: A (PRODI ADMINISTRASI PUBLIK) FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2013
Summary (Ringkasan)
Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan negara yang sejahtera. Untuk menciptakan kesehatan ditengah kehidupan masyarakat, diperlukan kebijakan publik yang baik untuk mengatur semua itu. Norwegia sebagai Negara maju yang berada di benuaeropa, tentunya memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya. Dengan pendapatan negara yang besar, Norwegia tentunya memiliki kebijakan untuk mengatur system pelayanan kesehatannya. Dalam makalah “Rasio Efisiensi Kebijakan Publik di Norwegia – Studi Kasus tentang Pelayanan Kesehatan” ini, akan dijelaskan latar belakang mengenai awal mula kebijakan pelayanan kesehatan publik di Norwegia diciptakan. Kemajuan Negara Norwegia dapat dilihat dari tingginya pendapatan penduduk dan tingginya angka harapan hidup serta tingkat kesehatan di Norwegia. Kesehatan yang baik merupakan penopang utama dalam pembangunan negara, sehingga dapat tercipta masyarakat yang hidup dengan sehat dan sejahtera. Selanjutnya pada bagian pembahasan, penulis akan membahas bagaimana proses kebijakan tersebut berjalan. Kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia tentunya memiliki
perbedaan
dengan
negara
lain.
Kebijakan
yang
baik
juga
akan
mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pada saat implementasi di lapangan. Kemudian pada bagian analisis, penulis akan memberikan pendapatnya tentang rasio efisiensi kebijakan tersebut. Dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk di Norwegia sangatlah rendah dengan pendapatan penghasilan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis sesuai dengan indikatornya dengan menggunakan table kebijakan Pada bagian akhir penulis akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi sehingga dapat menilai seberapa baik rasio efisiensi kebijakan pelayanan kesehatan yang dimiliki Norwegia. Setiap kebijakan tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada bagian ini penulis juga akan membahas apa saja yang harus di evaluasi sehingga
i
kebijakan yang akan diterapkan tidak merugikan masyarakat. Serta kebijakan juga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan indicator keberhasilan kebijakan.
ii
Preface (Kata Pengantar)
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “RASIO EFISIENSI KEBIJAKAN PUBLIK DI NORWEGIA – STUDI KASUS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN”. Makalah ini berisikan tentang informasi rasio efisiensi kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, proses kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, serta analisis kebijakan yang diterapkan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Drs. Dwi Sulistyo, MPA yang telah membimbing penulis sampai selesainya paper ini. Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Amin.
Malang, 2013
Penulis
iii
List of Contents (Daftar Isi) Ringkasan.........................................................................................................................i Kata Pengantar................................................................................................................ii Daftar Isi .........................................................................................................................iv Daftar Tabel.....................................................................................................................v Daftar Gambar................................................................................................................vi Daftar Lampiran............................................................................................................. vii BAB I 1.1. Latar Belakang Negara ............................................................................................ 1 1.2. Latar Belakang Studi Kasus..................................................................................... 2 1.3. Rumusan Masalah ................................................................................................... 2 BAB II 2.1. Acuan Teoritik.......................................................................................................... 3 2.2. Model dan Karakter Kebijakan................................................................................. 3 2.3. Rasio Efisiensi ......................................................................................................... 6 2.4. Analisis .................................................................................................................. 10 2.5. Tabel...................................................................................................................... 14 BAB III 3.1. Temuan Unik ......................................................................................................... 15 3.2. Kesimpulan............................................................................................................ 16 3.3. Rekomendasi......................................................................................................... 16 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 18
iv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... 23
List of Table (DaftarTabel)
Tabel 1. Tabel Analisis Kebijakan............................................................................ 14 Tabel 2. Fakta Tentang Norwegia............................................................................ 19 Tabel 3. Data Norwegia ........................................................................................... 24 Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Dunia ............................................. 25
v
List of Figure (Daftar Gambar)
Gambar 1. Kota Oslo, Norwegia................................................................................ 1 Gambar 2. Tethoscope...............................................................................................1 Gambar 3. Kesejahteraan Umum Norwegia ............................................................ 20 Gambar 4. Bendera dan Lambang Negara Norwegia.............................................. 20 Gambar 5. Letak Norwegia...................................................................................... 20 Gambar 6.Populasi Masyarakat Norwegia .............................................................. 20 Gambar 7. Kota Oslo, Norwegia ..............................................................................21 Gambar 8. Rumah Sakit Di Norwegia ......................................................................21 Gambar 9. Rumah Sakit Di Norwegia ......................................................................22 Gambar 10. Oslo central train station, Norwegia......................................................23
vi
List of Supplementary (Daftar Lampiran)
Lampiran I: PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN........................................................................................................... 23
vii
BAB I 1.1. Background of the country choose (Latar Belakang Negara) Norwegia adalah sebuah negara Nordik di Semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Luas total Norwegia adalah 385,525 km² dan populasi sebesar 4.9 juta. Norwegia merupakan negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa. Norwegia memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, air segar yang luas. Norwegia juga penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Ibukota Norwegia berada di kota Oslo. Sebaga salah satu Negara dengan GDP terbesar, Norwegia memiliki masyarakat yang relatif unggul.Kemampuan membaca hampir mencapai 100 persen dan rata-rata penduduk dewasa telah menyelesaikan tingkat pendidikan upper-secondary.Tidak ada kemiskinan yang ekstrem di Norway, dan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).Tingkat kesetaraan gender di Norwegia cukup tinggi di semua tingkat masyarakat. Untuk menjaga orientasi kesejahteraan masyarakatnya, Norwegia telah menerapkan layanan kesehatan publik yang universal, yang didanai oleh pendapatan pajak dan skema asuransi nasional.Pelayanan itu dapat dinikmati oleh semua warga negara dan penduduk Norwegia. Gambar 1. Kota Oslo, Norwegia (car-pictures.feedio.net)
1
1.2. Background of the case study choose (Latar belakang Studi Kasus) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:571), Pelayanan merupakan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli barang dan jasa. Sedangkan menurut Fred Luthans yang dikutip dalam bukunya Moenir (1995:16), Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolak ukur bagi sebuah Negara yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Pelayanan kesehatan yang baik akan berdampak pada tingkat harapan hidup masyarakat yang tinggi. Penilaian pelayanan kesehatan bukan hanya dinilai dari aspek kesehatan masyarakatnya, namun juga dinilai dari pelayanan instansi terkait dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap warga Negara yang membutuhkan.
Gambar 2. Tethoscope (norwegia.or.id)
1.3. Main case study (Rumusan Masalah) Bagaimana rasio efisiensi kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia terhadap masyarakat dan pemerintah?
2
BAB II 2.1. Brief overview of policy theory (Acuan Teoritik) 2.1.1. Teori Kesejahteraan Ekonomi Italia, Vilveredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (Pareto Condition). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela. Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial (sosial welfare) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (walfare economics), (Swasono, 2005:2). Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa “ pendekatan yang memperkukuh konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum yaitu paretion optimum (optimalitas ala Pareto dan Edeworth), dimana efesiensi ekonomi mencapai sosial optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung. 2.2. Policy process(Model dan karakter kebijakan) Menurut
William
Dunn,
tahap-tahap
kebijakan
meliputi,
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Norwegia sebagai Negara yang memiliki mekanisme kesejahteraan Negara (welfare state), tentunya memiliki sistem penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan Negara lain. Negara dianggap ada untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.Dengan begitu, Negara menjadi institusi utama yang harus berperan dalam menjalankkan pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan. Dengan mekanisme tersebut, Negara juga menjamin bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan
3
kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan, tanpa memperhatikan kelas sosial atau pendapatan ekonominya (Ellingson, 2000). Dalam
menjalankan
pelayanan
kesehatannya,
Norwegia
mengeluarkan kebijakan jaminan sosial bagi seuruh warga negaranya.Warga negara wajib membayarkan pajak penghasilannya sebesar 35% dan progresif menyeseuaikan besar penghasilannya.Setelah melakukan kewajibannya, maka warga negara telah memiliki Social Security Number.Dengan pajak tersebut, Norwegia membangun fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai negara. Oleh karena hal itu, pelayanan rumah sakit dijalankan secara gratis, masyarakat hanya dibebankan untuk membayar bea administrasi. Namun, obat tetap dibebankan kepada masyarakat.Meski begitu, jika harga obat dirasa mahal dan terlalu berat bagi pasien, maka pasien dapet meminta “resep biru” kepada dokter. Dengan menggunakan resep biru, pasien akan mendapat keringanan dalam membeli obat. Norwegia
juga
memiliki
kebijakan
pelayanan
kesehatan
“fastelegeoningen”, yaitu kebijakan negara yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mempunyai atau mendapat pelayanan dari dokter secara pribadi. Dengan Social Security Number, setiap warga negara telah mendapat dokter pribadi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Namun, dokter yang disediakan oleh pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan jika pasin telah membuat janji terlebih dahulu.Jika penangan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter tersebut, maka pasien hanya dibebankan 200 Kroner (NOK) setiap konsultasi. Jika penanganan kesehatan masih kurang, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit.
Dengan begitu, maka setiap orang akan mendapatkan
kesempatan untuk mengakses pelayanan kesehatan secara cepat tanpa harus menganteri di rumah sakit.
4
Gambar 2. Kesejahteraan Umum Norwegia (norwegia.or.id)
Sistem kesehatan umum di Norwegia berada dibawah kendali Menteri Kesehatan dan Sosial, yang juga bertanggung jawab dalam merencanakan
dan
mengontrol
kebijakan
pelayanan
kesehatan
nasional.Layanan kesehatan umum di Norwegia didanai oleh pajak dan dirancang agak dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa memandang status sosial.Pegawai yang dipekerjakan dalam bidang pelayanan kesehatan berjumlah sekitar 220.000 pegawai, oleh karena itu sektor kesehatan umum merupakan sektor terbesar di Norwegia. Namun, jumlah manusia lanjut usia merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia. Presentase para lanjut usia meningkat tajam pada tahun 1970, sehingga menuntut pemerintah menciptakan kebutuhan akan layanan pengobatan, rehabilitasi dan perawatan. Namun, dengan kebijakan pelayanan kesehatan yang diterapkan Norwegia tidak selalu berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Dengan penerapan dokter pribadi yang harus menggunakan janji dan limit maksimal, masyarakat dituntut untuk selalu menjaga kesehatannya. Dengan sistem ini, masyarakat lebih dianjurkan untuk istirahat di rumah jika penyakit yang diderita tidak mengancam hidupnya. Ini dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak segera ditangani. Hal ini terjadi karena pelayanan kesehatan di Norwegia dikendalikan seutuhnya oleh pemerintah.Sektor swasta yang bergerak hanya didkung dan digunakan oleh masyarakat yang mampu dan berpenghasilan besar.
5
2.3. Efficiency ratio of policy (Rasio Efisiensi) 1) Agenda setting Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Di Norwegia, berawal dari kebudayaan masyarakat asli Norwegia yang memiliki mekanisme Welfare State yang terjaga hingga kini.Berawal dari kebudayaan tersebut, Norwegia sangat memperhatikan
kesejahteraan
rakyatnya.Pemerintahan
menyiapkan
rancangan kebijakan yang dikirimkan ke komisi kesehatan untuk dipelajari dan disetujui.Dalam penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan sesuai dengan tingkat urgensi dan esensi kebijakan serta harus melibatkan stakeholder terkait. 2) Policy Formulation Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.Dalam formulasi kebijakan di Norwegia, pemerintah dan perumus kebijakan telah memperhitungkan
kekayaan
negara
dengan
kemampuan
dalam
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.Pemerintah telah memiliki formulasi yang matang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan warga negara.Sehingga meski memiliki fasilitas yang lengkap, APBN tetap surplus disetiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejak tahun 1900an Norwegia belum pernah dilanda kemiskinan dan masalah kesehatan yang cukup besar. (norwegia.or.id)
3) Policy Coordinating Koordinasi kebijakan merupakan bagian yang penting sebelum kebijakan itu dilaksanakan.Dalam koordinasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Norwegia, koordinasi dilakukan antara pemerintah dan
6
pelayan
kesehatan
yang
bersentuhan
lanngsung
dengan
masyarakat.Koordinasi yang yang dirancang harus sesuai dengan kewenangan pihak-pihak terkait. Sehingga saat implementasi dilapangan, akan meminimalisir miskomunikasi yang akan terjadi yang akan berdampak akan sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan pelayanan publik dalam bidang yang lain, hal ini diharapkan agar kebijakan yang diterapkan tidak akan berbenturan dengan kebijakan yang lain. 4) Policy Implementation Salah satu tahapan terpenting dalam siklus efisiensi rasio kebijakan publik dalah implementasi (pelaksanaan) kebijakan. Kebijakan yang telah diputuskan oleh legislatif dan para perumus kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, pemerintah dan pihak terkait dengan kebijakan tersebut sangat mengusahakan pelaksanaan kebijakannya agar dapat dengan mudah dilakukan dalam kehidupan masyarakat.Pelayanan kesehatan yang diterapkan tidak rumit, sehingga masyarakat akan dengan mudah melakasanakan kebijakan tersebut. Hasilnya, pelayanan kesehatan yang disusun secara sistematis dan dipublikasikan dengan baik membuat seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. 5) Policy Output and Outcome Setiap kebijakan yang diambil pemerintah, tentunya akan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik yang telah diimplementasikan juga akan memberikan dampak kepada sasaran kebijakan. Dalam kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, kebijakan didesain untuk menciptakan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosialnya.Dengan kebijakan ini, pemerintah dan perumus kebijakan memproduksi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat yang
7
baik dan terorganisir dengan membebankan kepada masyarakat melalui pajak.Kebijakan ini diterapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan yang diterapkan dimasyarakat selalu menghasilkan dampak. Di Norwegia, dengan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatannya, masyarakat dituntut untuk aktif dan mandiri untuk menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya. Masyakat menjadi tidak mudah pergi ke dokter jika penyakit yang diderita tidak mengancam keselamatan hidupnya.Masyarakat Norwegia lebih memilih beristirahat di rumah, daripada harus pergi ke dokter jika penyakitnya tidak terlalu mengkhawatirkan.Namun dipihak pelayan kesehatan (dokter), karena seluruhnya diatur oleh pemerintah, sehingga persaingan diantara dokterpun menjadi tidak ada. 6) Policy Burdening Beban yang terkandung dalam kebijakan sangat menentukan apakah kebijakan tersebut akan dilaksananakan masyarakat atau tidak. Jika kebijakan tersebut akan membebani masyarakat, maka akan berdampak sulitnya kebijakan tersebut dalam diimplementasikan dalam masyarakat. Dalam kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, seluruh hal yang menyangkut dengan pelayanan kesehatan seluruhnya dikendalikan oleh pemerintah.Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut hanya mengandalkan pajak penghasilan yang rutin dibayarkan oleh masyarakat. Namun karena seluruhnya dikendalikan dan diatur oleh pemerintah, masyarakat akan menjadi sulit jika ingin mendapatkan konsultasi dokter secara cepat.
7) Policy Responsiveness Responsibilitas suatu kebijakan dapat diukur melalui seberapa cepat dan tanggap kebijakan tersebut dalam menghadapi masalah yang ada di negara tersebut.Pada kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, kebijakan
dirancang
untuk
mewujudkn
negara
yang
sehat
dan
sejahtera.Seperti data yang ada, tingkat kesehatan masyarakat Norwegia
8
merupakan yang tertinggi dibanding dengan negara lain di dunia. Norwegia juga membuat kebijakan ini bukan karena mengalami bencana kesehatan yang amat hebat, namun kebijakan ini dibuat untuk meneruskan peninggalan masyarakat asli Norwegia tentang Welfare State. 8) Policy Efficiency Efisiensi kebijakan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kebijakan (Sitompul, 2006).Efisiensi kebijakan menjelaskan bagaimana penghematan atau proporsionalisasi anggaran namun menciptakan dengan pelayanan dan fasilitas yang maksimal. Dalam pelayanan kesehatan di Norwegia, prosentase terbesar dalam penggunaan dana APBN adalah untuk bidang kesehatan. Bahkan jika dikalkulasi, 14.1% dari 35% dari pajak yang dibayarkan
oleh
masyarakat
adalah
untuk
digunakan
dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dengan anggaran yang besar, pemerintah Norwegia membentuk pelayanan kesehatan yang dirancang agar seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan ini tanpa memandang status sosial.Pelayanan rumah sakit gratis merupakan salah satu yang dapat dinikmati masyarakat jika mereka membayar pajak. 9) Policy Effectiveness Efektivitas
kebijakan
merupakan
salah
satu
indicator
keberhasilan suatu kebijakan (Sitompul, 2006).Efektivitas kebijakan adalah sejauh mana kebijakan yang diambil pemerintah memberi dampak positif terhadap sasaran kebijakan, dalam hal ini masyarakat. Di Norwegia, kebijakan yang diambil pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan pelayanan kesehatan gratis. Meski membebankannya kepada masyarakat melalui pajak, masyarakat Norwegia memiliki angkat harapan hidup dan tingkat kesehatan yang tinggi.Masyarakat yang mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut memanfaatkannya dengan baik walaupun masih ada sistem yang rumit untuk mendapatkannya.
9
10) Policy Quality Indikator keberhasilan suatu kebijakan adalah jika kebijakan tersebut mampu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mampu meningkatkan rasa aman, demokratis serta efisien dan efektif.Kualitas kebijakan juga dinilai dari indikator tersebut.Jika semuanya dapat dipenuhi, maka kebijakan yang diambil pemerintah berkualitas. Dalam kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia, salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu melalui pelayanan kesehatan yang memadai. Kebijakan yang diproduksi juga melibatkan masyarakat saat merumuskannya, sehingga tercipta kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.Namun kebijakan tidak dapat dikatakan berkualitas jika kebijakan tersebut tidak efisien dan efektif baik dari administrasinya hingga implementasi di lapangan. 2.4. Analysis (Analisis) Kebijakan pelayanan kesehatan di Norwegia merupakan pengembangan lebih lanjut kebuudayaan yang ditinggalkan oleh penduduk asli Norwegia yaitu Welfare State (Kesejahteraan Negara).Dalam agenda penyusunan kebijakan yang diilakukan pemerintah dan perumus kebijakan, mereka hanya melanjutkan dan merancang bagaimana menjadikan negara yang bukan hanya kaya, namun juga memiliki warga negara yang sejahtera.Berawal dari kebudayaan itu, pemerintah Norwegia menyusun kebijakan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang murah sehingga masyarakatdapat mengakses pelayanan tersebut tanpa memandang status sosialnya. Sesuai dengan data dan sejarah yang dicatat oleh pemerintah Norwegia, Norwegia sejak tahun 1900-an tidak pernah mengalami masalah kemiskinan dan masalah kesehatan yang besar. Hal ini merupakan bukti bahwa sistem Welfare State yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah Norwegia berjalan dengan baik. Pemerintah tidak perlu menunggu datangnya masalah untuk mensejahterakan masyarakatnya,
10
namun pemerintah proaktif dalam menyusun kebijakan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan negara yang besar juga merupakan salah satu faktor yang membuat pemerintah dengan mudah dan cepat dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga negaranya. Kesehatan publik merupakan sektor terbesar dalam sistem pelayanan publik di Norwegia.Koordinasi yang baik merupakan sesuatu yang penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik.Dengan sistem “fastelegeoningen” yang memungkinkan setiap warga negara memiliki dokter pribadi sesuai wilayahnya masing-masing, koordinasi yang harus dilakukan oleh pemerintah akan sulit. Terlebih lagi sistem pelayanan kesehatan yang seluruhnya diatur pemerintah, kebijakan akan sulit dikoordinasikan dengan pihak swasta yang akan masuk ke dalam bidang pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang menyediakan pelayanan gratis juga harus selalu melakukan koordinasi dengan dokter di wilayahnya agar dapat mengetahui tingkat kesehatan diwilayah yang mereka tangani. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik kepada setiap lapisan masyarakat.Sosialisasi yang baik merupakan faktor terpenting sebelum pelaksanaan kebijakan ini dilakukan.Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dengan leluasa, meskipun masih ada kurang mudahnya akses untuk bertemu dengan dokter pribadinya. Namun dengan begitu,
masyarakat
akan
menjadi
lebih
mandiri
dalam
menjaga
kesehatannya. Pajak yang dibebankan secara progresif memberi keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun obat tetap dibebankan kepada pasien, namun dengan “resep biru” pasien akan mendapatkan keringanan dalam membeli obat. Pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah karena didukung oleh para pelayan masyarakat yang bekerja dengan mengutamakan pelayanan yang maksimal.
11
Sebagai pemerintah yang proaktif dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Norwegia selalu siap sebelum masalah akan datang. Sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat akan berdampak pada masyarakat dengan tingkat kesehatan yang tinggi. Dengan kebijakan ini pula, secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk turut aktif dalam menjaga kesehatan lingkungannya.Masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran hidup sehat dan tidak mudah pergi ke dokter jika hanya mengalami sakit yang ringan. Sebagai negara yang berada di benua eropa, Norwegia menganut Western Style Burden dalam implementasi kebijakannya.Disini pemerintah seutuhnya membebankan masyarakat dalam menajalankan kebijakannya melalu pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya.Namun pemerintah juga konsekuen dalam menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan publiknya dengan baik dan professional. Norwegia dalam sejarah kesehatan negaranya, tidak pernah mengalami masalah yang luar biasa dalam kesehatan warga negaranya.Hal ini terjadi karena Norwegia tidak menunggu masalah yang datang, namun cepat tanggap sebelum masalah itu datang. Denganmembuat kebijakan yang cepat dan tanggap serta tanpa menunggu masalah datang seperti ini, Norwegia memiliki tingkat responsiblitas kebijakan yang baik. Dengan anggaran yang terbesar dalam APBN, pelayanan kesehatan di Norwegia merupakan prioritas utama dalam kinerja pemerintahan Norwegia. Dengan dana yang besar, pemerintah Norwegia membuat kebijakan yang sangat bermanfaat untuk seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berhasil menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang murah dan terorganisir dengan baik.Dengan pelayanan sebaik ini, pemerintah sangat memanfaatkan pajak penghasilan warga negara yang relatif tinggi.Kemudian pemasukan yang dikelola secara baik
12
membuat masyarakat tidak merasa dirugikan telah membayar pajak, karena mereka telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat memadai. Kebijakan pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Norwegia merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.Namun karena sektor kesehatan publik dikendalikan seutuhnya oleh pemerintah, kadang masyarakat masih sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal.Hal ini dikarenakan masih ada dibeberapa sistem yang terlalu rumit, yaitu setiap pasien harus memiliki janji terlebih dahulu jika ingin konsultasi dengan dokter. Di sisi lain, dengan kebijakan pelayanan seperti ini, dokter menjadi tidak memiliki persaingan dan rasa kompetitif saat bekerja. Hal ini akan berdampak kurang maksimalnya kinerja dokter dalam melayani masyarakat. Seperti yang sudah dibahas diatas, indikator suatu keberhasilan kebijakan adalah kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (ekonomi), mampu meningkatkan rasa aman (sosial), demokratis (politik) serta efisien dan efektif (administrasi).Pelayanan kesehatan di Norwegia adalah salah satu usaha negara untuk mensejahterakan warga negaranya.Berangkat dari sistem Welfare State yang ditinggalakan masyarakat Norwegia kuno, pemerintah dan warga negara tentunya saling berkontribusi agar terciptanya negara yang sejahtera. Kebijakan yang dipilih juga sudah dirancang sebaik mungkin agar kebijakan yang akan dikeluarkan dapat diterapkan secara efisien dan efektif baik untuk warga negara maupun pemerintah.
13
2.5. Matrix (Tabel) No.
Contents
Conditions
Conclusions
1.
Agenda Setting
Fact and Real
Well
2.
Policy Formulation
Responsive
Well
3.
Policy Coordinating
Easy
Well
4.
Policy Implementation
Medium
Rather Difficult
5.
Policy Output and Outcome
Problem Solving
Well
6.
Policy Burdening
Belong to the
Match with
people
people ability to pay
7.
Policy Responsiveness
Quick Resonse
Well
8.
Policy Efficiency
Efisien
Well
9.
Policy Effectiveness
Less Effective
Defficient
10.
Policy Quality
Good Policy
Well policed
Tabel1. Tabel Analisis Kebijakan
14
BAB III
3.1. Fact finding (Temuan Unik) 3.1.1. Kemandirian Masyarakat Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Norwegia, tidak semudah yang dibayangkan jika penyakit yang diderita tidak mengancam keselamatan pasien tersebut.Ketika membuat janji kepada dokter, dokter tidak selalu mengkonfirmasi janji yang diinginkan calon pasien. Jika penyakit pasien yang bersangkutan tidak mengancam nyawa pasien, maka dokter berhak menentukan kapan Ia bisa melayani pasien tersebut. Bahkan jika jadwal dokter terlalu padat, pasien baru bisa berteu dengan dokter 2 pekan kemudian. Dengan sesitem seperti ini, masyarakat Norwegia dituntut untuk mandiri.Masyarakat Norwegia jika menderita sakit yang tidak terlalu parah, mereka lebih memilih untuk beristirahat saja di rumah daripada harus datang dan konsultasi ke dokter.Namun ketika penyakit yang diderita semakin parah, ketika pasien meminta konsultasi ke dokter, maka dokter segera menanganinya dan merujuk ke rumah sakit terdekat. 3.1.2. Tidak Ada Warga Negara yang Miskin Dalam pelayanan kesehatan di Norwegia, meskipun pelayanan dokter dan rumah sakit gratis, namun obat tetap dibebankan kepada masyarakat.Jika biaya obat dirasa mahal, maka pasien bisa mengajukan untuk mendapatkan “resep biru”.Maski murah, namun tidak ada obat yang gratis.Bagaimana bagi masrakat yang tidak mampu? Di Norwegia, orang yang miskin dan tidak mampu biaya hidupnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi meskipun tidak bekerja, karena biaya hidupnya dibiayai oleh pemerintah, maka ia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Ketika sakit
15
ataupun ingin menggunakan fasilitas kesehatan, maka masyarakat yang kurang mampu tersebut tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 3.2. Conclusion (Kesimpulan) Pelayanan kesehatan di Norwegia dirancang dengan asas dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.Warga negara dibebankan melalui pajak yang dibayarkan setiap bulan, namun pemerintah menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang memadai.Dengan penghasilan yang tinggi, masyarakat Norwegia selalu membayar pajak penghasilannya untuk membangun pendidikan, sosial dan kesehatan di negaranya.Sehingga pemerintah tidak pernah kesulitan daam menjalankan kebijakan pelayanan kesehatannya. Namun pelayanan kesehatan yang seluruhnya dikendalikan oleh pemerintah, berdampak pada calon pasien dan dokter yang bertugas dilapangan. Bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan akan mendapatkan kesulitan ketika ingin mendapatkan konsultasi ke dokter jika penyakitnya tergolong tidak membahayakan. Sebaliknya bagi dokter yang bertugas, karena seluruhnya dikendaikan oleh pemerintah dan tidak ada campur tangan pihak swasta, maka tingkat persaingan diantara dokterpun tidak ada. Hal ini akan berdampak pada pelayanan yang akan diberikan tidak maksimal dan optimal. 3.3. Recommendation Dalam
perumusan
kebijakan,
alangkah
baiiknya
jika
mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat.Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diproduksi selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakn yang dirancang hendaknya memperhitungkan dampaknya sehingga kebijakan yang akan diambil tidak akan menimbulkan masalah baru dan bisa membawa dampak positif bagi pemerintah dan warga negara.
16
Pelayanan kesehatan merupakan sektor yang kompleks, maka dari itu diperlukan kebijakan yang dapat mengatur semua itu. Pemerintah juga hendaknya mengerti akan situasi dan kondisi tenaga kerja yang ada dilapangan, karena mereka menjadi garda terdepan dalam kebijakan tersebut yang bersentuhan langsung dengan target kebijakan (masyarakat). Diperlukan kebijakan yang objektif bagi masyarakat, tenaga kerja dan pemerintah.
17
LIST OF REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)
Fakta dan Angka.http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Fakta-dan-angka/, diakses pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 23.44 Microsoft, Encarta. “Norway Facts and Figures”. Melalui Encarta Microsoft Student 2008 application, diakses pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 08.15 Negara Paling Bahagia.http://finance.detik.com/read/2012/06/01/071423/1930009/4/9/inilah-10negara-paling-bahagia-di-duniaf991104topweek, diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 00.17 Norwegia.http://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia, diakses pada tanggal 21 Maret 2013 pukul 21.57 Pengertian Kebijakan Publik. http://blogs.unpas.ac.id/agusgumilar/2012/06/27/pengertiankebijakan-publik/. Diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 01.27 Populasi.http://www.norwegia.or.id/About_Norway/policy/Kependudukan/population/, diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 16.17 Sistem Kesehatan Publik.http://www.norwegia.or.id/About_Norway/policy/Kesejahteraan/healthsys tem/, diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 17.07
18
Kepala Negara:
Yang Mulia Raja Harald V dari Norwegia
Kepala Pemerintahan:
Perdana Menteri Jens Stoltenberg
Area:
385 199 km²
Populasi (2012):
5 038 100
Populasi per km²:
13
Ibu kota:
Oslo
Bahasa: Gereja:
Norwegia (Bokmål dan Nynorsk) (Sámi juga merupakan bahasa resmi di beberapa distrik) Gereja Norwegia (Evangelical Lutheran)
GDP (dalam juta dollar Amerika 535 000 Serikat, 2011): GDP (per kapita dollar Amerika Serikat):
95 000
Mata uang:
1 Krone = 100 øre
Hari kemerdekaan:
17 Mei
Angka perumbuhan populasi:
1,3 %
Rata-rata umur hidup:
79
Tabel 2. Fakta Tentang Norwegia (norwegia.or.id)
19
Gambar 3. Bendera dan Lambang Negara Norwegia (wikipedia.co.id)
Gambar 4. Letak Norwegia (wikipedia.co.id)
20
Gambar 5. Populasi Masyarakat Norwegia (norwegia.or.id)
Gambar 6. Kota Oslo, Norwegia (norwegia.or.id)
21
Gambar 7. Rumah Sakit Di Norwegia (www.newsinenglish.no)
22
Gambar 9. Rumah Sakit Di Norwegia (norwegia.or.id)
Gambar 10. Oslo central train station, Norwegia (wikipedia.co.id)
23
Ibu kota (dan kota terbesar)
Oslo
Bahasa resmi
Norwegia (80%) Sami (12.64%)
Pemerintahan
Monarki konstitusional
- Raja
Harald V
- Perdana Menteri
Jens Stoltenberg Konstitusi Kemerdekaan
-
- Deklarasi - Diakui
17 Mei1814 dari Bosnia and Herzegovina 7 Juni1905 26 Oktober1905 Luas
- Total
385,199 km2 (611)
- Air (%)
6,0% Penduduk
- Perkiraan 2006
4.660.387 (115)
- Sensus 2001
4.520.947
- Kepadatan
14/km2 (201)
PDB (KKB)
Perkiraan 2003
- Total
US$169 miliar (42)
- Per kapita
US$ 40.784 (2)
IPM
0,963 (1) Mata uang
Krone (NOK)
Zona waktu
CET (UTC+1)
- Musim panas (DST)
1
CEST (UTC+2)
Ranah Internet
.no
Kode telepon
47
Termasuk Svalbard dan Jan Mayen
Tabel 3. Data Norwegia (wikipedia.co.id)
24
Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Dunia (coyoteblog.com)
25
LIST OF SUPPLEMENTARY (DAFTAR LAMPIRAN) Lampiran I: PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN Fungsi Pelayanan Kesehatan yang merupakan tugas birokrasi sebagai alat pemerintahan.Masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal tanpa memandang status sosial.Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengendalikan dan menyempurnakan layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi. Menurut Selznick, 1985 dalam Noll, 1985, Regulasi adalah pengendalian yang berkesinambungan dan terfokus yang dilakukan oleh lembaga publik terhadap kegiatan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Regulasi Pelayanan Kesehatan merupakan upaya publik untuk memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi organisasi maupun perorangan yang menyediakan pelayanan kesehatan (Hafez, 1997).
Bentuk-Bentuk Regulasi dalam Pelayanan Kesehatan Lisensi (perizinan), akreditasi, dan sertifikasi merupakan bentuk-bentuk pendekatan yang umum dilakukan dalam regulasi mutu pelayanan kesehatan (Hafez, 1997). Lisensi merupakan proses pemberian izin secara legal oleh lembaga yang kompeten biasanya pemerintah kepada individu atau organisasi untuk menjalankan praktik atau kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Perizinan baik perizinan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan diatur dalam mekanisme Legislasi (peraturan perundangan) guna mencegah adanya penyalahgunaan tugas maupun fungsinya. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kepada seseorang maupun organisasi yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, kegiatan ini dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan penilaian. Seperti sertifikat PPGD dan GELS
26
untuk Perawat, ATLS dan ACLS untuk Dokter, sertifikat ISO 9000 untuk organisasi yang telah memenuhi standar dalam manajemen mutu. Akreditasi adalah proses formal yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan diakui untuk melakukan penilaian pada organisasi yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Seperti lembaga KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), JCI (Joint Commission International) dan JCAHO di Amerika, ACHS di Australia. Dalam UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali, serta dapat dilakukan oleh lembaga Independen baik dari dalam maupun luar negeri. Peran Pemerintah dalam Regulasi Peran pemerintah dalam regulasi dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai pengarah, peran sebagai regulator, dan peran sebagai pelaksana pelayanan yang diregulasi (WHO, 2000, dalam Utarini, 2002). Peran sebagai pengarah dalam regulasi pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan mementau aturan main sistem pelayanan kesehatan, menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, dan menyusun rencana strategis untuk keseluruhan sistem kesehatan.Sebagai regulator, pemerintah melakukan pengawasan untuk menjamin agar organisasi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu.sedangkan sebagai pelaksana dapat melalui sarana pelayanan kesehatan, dimana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Peran Masyarakat dalam Regulasi Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting serta ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan regulasi dalam pelayanan kesehatan. Melalui Undang-undang no 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuka informasi tentang kinerjanya kepada masyarakat melalui media massa, sehingga masyarakat mempunyai pilihan dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kinerja yang baik, dan menghindari fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kinerja buruk. Masyarakat juga dapat melakukan kendali
27
terhadap sarana pelayanan kesehatan dengan membentuk lembaga independen yang memonitor kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan umpan balik guna perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan kesehatan. Indeks kepuasan pelanggan yang disampaikan oleh pelanggan melalui lembaga independen, kelompok masyarakat, maupun secara langsung kepada sarana pelayanan kesehatan merupakan mekanisme kontrol yang sangat bermanfaat guna menjamin mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan mencegah adanya malpraktek yang membahayakan bagi keselamatan pelanggan. Dengan adanya Regulasi baik berupa Legislasi (peraturan perundang-undangan), Lisensi / perizinan, akreditasi, maupun sertifikasi dapat menjamin sarana pelayanan dan tenaga kesehatan mempunyai peran fungsi sesuai kaidah hukum dan sesuai standar yang berlaku, sehingga bagi pasien rasa aman dan terlindungi secara hukum merupakan hal yang paling utama, bagi petugas kesehatan tentunya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.
28
