Pembinaan Jiwa KORPS Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Badan POM. Jakarta, 19 Juli 2017 Aula Gedung C, Badan POM

Pembinaan Jiwa KORPS Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Badan POM Jakarta, 19 Juli 2017 Aula Gedung C, Badan POM

Jiwa KORPS PNS  Jiwa KORPS PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam rangka mempertahankan NKRI.  Pembinaan Jiwa Korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Pembinaan Jiwa Korps PNS bertujuan untuk:  membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan → mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS;  mendorong etos kerja PNS → mewujudkan PNS bermutu tinggi dan bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan  menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS → menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI.

 Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PNS;  Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PNS;  Peningkatan kerjasama antara PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps PNS; dan  Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Nilai-nilai Dasar PNS 1. Ketakwaan kepada Tuhan YME. 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. 3. Semangat nasionalisme. 4. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi/golongan. 5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan Per-UU. 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 7. Tidak diskriminatif. 8. Profesional, netralitas, dan bermoral tinggi. 9. Semangat jiwa korps.

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Badan POM Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai pedoman setiap Pegawai ASN di Badan POM dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

a. b. c. d. e. f. g.

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan; Etika dalam berorganisasi; Etika dalam bermasyarakat; Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat; . Etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor; Etika terhadap sesama Pegawai ASN; dan Etika terhadap diri sendiri.

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945; mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI; menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif; tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Etika dalam berorganisasi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai ASN; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organsiasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan peningkatan penilaian prestasi kerja; j. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas sesuai dengan sifat pekerjaan; k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan l. menjaga nama baik organisasi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Etika dalam bermasyarakat: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai ASN. Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat:

a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; b. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun; d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Etika dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor: a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi; dan b. menjaga kehormataan dan kewibawaan profesi. Etika terhadap Pegawai ASN: a. menghormati sesama Pegawai ASN yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda; b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN; c. menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; f. menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama Pegawai ASN; dan g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai RI untuk memperjuangkan hak-haknya.

Etika terhadap diri sendiri: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; benghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan; memiliki daya juang yang tinggi; memelihara kesehatan jasmani dan rohani; menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; berpenampilan sederhana, rapih dan sopan; tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian.

 Kode Etik dan Kode Perilaku Pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari  Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.  PNS yang melanggar Kode Etik dikenakan:  Sanksi moral secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang • Pelanggaran ringan → berdampak pada unit kerja; • Pelanggaran sedang → berdampak pada Badan POM; dan/atau • Pelanggaran berat → berdampak pada Negara.  Tindakan administratif sesuai peraturan per-UU atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.  Sanksi Moral:  Sanksi moral untuk pelanggaran ringan → dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.  Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan/atau berat → dinyatakan secara terbuka pada forum resmi. Dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan terbuka.

Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku  Lembaga non struktural di Badan POM yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, menyelesaikan pelanggaraan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.  Terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk.  Susunan keanggotaan terdiri atas:  1 orang Ketua merangkap Anggota;  1 orang Sekretaris merangkap Anggota; dan  sekurang-kurangnya 3 orang Anggota (berjumlah ganjil).  Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat mempunyai tugas:  menerima dan melakukan evaluasi laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor;  melakukan sidang pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai ASN dan pejabat struktural di Badan POM;  menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya dan keterangan dalam sidang Majelis;  Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti;  membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;  menyampaikan keputusan sidang kepada Pejabat yang berwenang; dan  melakukan supervisi pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di BB/BPOM.

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pimpinan unit kerja Laporan Pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pemanggilan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk dilakukan Sidang

Pemanggilan dilakukan paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 hari kerja Apabila sesuai hasil pemeriksaan pendahuluan diduga kuat melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, maka Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku akan melaksanakan Sidang

Hadir Pemeriksaan (dilakukan secara tertutup)  Terlapor wajib menjawab setiap pertanyaan  Terlapor tidak bersedia menjawab pertanyaan, dianggap mengakui

Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  Ditandatangani Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan Terlapor  Terlapor tidak bersedia menandatangani BAP, cukup ditandatangani Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan catatan Terlapor tidak bersedia menandatangani

Tidak hadir Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaksanakan Sidang tanpa kehadiran Terlapor ( Sidang menerapkan prinsip praduga tak bersalah)

Paling lama 21 hari kerja sejak diterimanya laporan

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Terbukti

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menetapkan Sanksi yang dicantumkan dalam Putusan Sidang (bersifat final)

Tidak Terbukti

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menetapkan rehabilitasi nama baik Terlapor

Rekomendasi bagi Pejabat yang Berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi

Rekomendasi bagi Pejabat yang Berwenang berupa tindakan administratif apabila perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin

Paling lambat 8 hari kerja Setelah putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  Visi KORPRI: terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun Jiwa Korps (KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya.  Misi KORPRI: a. mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan;

b. membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara; c. mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota; d. membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas KKN, dan mampu melaksanakan tugas kepemerintahan; e. mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

KORPRI berfungsi:  Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;  Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa);  Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;  Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;  Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota;  Meningkatkan harkat dan martabat anggota;  Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme;  Mewujudkan kepemerintahan yang baik;  Mitra aktif perumusan kebijakan pemerintah;  Pelopor pelayanan publik; dan  Penyalur kepentingan bangsa.

PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Disiplin PNS = Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalan PUU dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran Disiplin = Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

MATRIKS TENTANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PNS DIKAITKAN DENGAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN A. KEWAJIBAN No, 1

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

KEWAJIBAN 2

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

6

1

Mengucapkan sumpah/janji PNS;

Mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yg sah

2

Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

Mengucapkan sumpah/janji Jabatan tanpa alasan yg sah

3

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

Pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs

Pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara

Setiap PNS harus taat juga wajib melaksnakn ketent UUD 45, kebijk Negara/Pemerintah, NKRI, dan tidak mempermasalahkan Pancasila/UUD 45

4

Menaati segala ketentuan PPU;




PUU yang mengatur mengenai jenis dan hierarki PUU

5

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan Pelanggaran kepada PNS dg penuh berdampak negatif pengabdian, kesadaran, dan pada unit kerja tanggung jawab;



Tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran No 1

KEWAJIBAN 2

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

6

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

Pelanggaran Pelanggaran berdampak negatif berdampak negatif pada instansi yang pada unit kerja bersangkutan


7

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;



8

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;



9

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;





Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 10 merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

6

Didasarkan pada PPU, Perintah kedinasan, dan azaz kepatutan

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran No

1

KEWAJIBAN

2

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

• 31-35 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun).

•5 hari kerja (teguran lisan)

11

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

•6-10 hari kerja (teguran tertulis) •11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis)

•16-20 hari kerja (penundaan kenauikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun). •21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun). •26-30 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun)

• 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan sttruktural atau fungsional tertentu). • 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu).

6

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam sama dengan 1 (satu) hari kerja. Berlaku pada tahun yang sedang berjalan

Setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang • 46 hari kerja atau lebih sesuai dengan (pemberhentian dengan ketentuan jam kerja, hormat tidak atas serta tidak berada di permintaan sendiri atau tempat umum bukan pemberhentian tidak karena dinas dengan hormat sebagai PNS).


KEWAJIBAN

1

2

12

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

Menggunakan dan memelihara Pelanggaran 13 barang-barang milik negara berdampak negatif dengan sebaik-baiknya; pada unit kerja

Pelayanan tidak sesuai dengan Memberikan pelayanan sebaik14 peraturan baiknya kepada masyarakat; perundangundangan

KET 6

Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%

Renja dan target kerja Pencapaian yg akan dicapai PNS yg sasaran kerja pada telah disusun, dan telah akhir tahun kurang disepakati bersama dari 25% PNS ybs dgn atasan

Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan


Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

Membimbing bawahan dalam 15 melaksanakan tugas;

Tidak sengaja tidak membimbing bawahan

Sengaja tidak membimbing bawahan

Memberikan kesempatan 16 kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

Tidak sengaja tidak memberi kesempatan

Sengaja tidak memberi kesempatan

Menaati peraturan kedinasan 17 yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

Psl 54 UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik Pelayanan kepada masy yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dg PUU

Untuk meningkatkan kemampuan diklat, seminar, pend formal, dsb Pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara

B. LARANGAN Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran No 1

LARANGAN 2

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

1

Menyalahgunakan wewenang;

Menyalahgunakan wewenang

2

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

3

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing dan/atau lembaga internasional

4

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya asing;

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya asing

5

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;



6

Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi/ pihak lain

Perbuatan yang dilaksanakan tidak atas dasar ketentuan yang berlaku termasuk tatacaranya


1

6

7

8

LARANGAN

2

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun Pelanggaran diluar lingkungan kerjanya dengan berdampak negatif tujuan untuk keuntungan pribadi, pada unit kerja golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;


6


Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Diketahui dan patut diduga hal tersebut diberikan Menerima hadiah atau sebagai akibat/ suatu pemberian apa disebabkan saja dari siapapun juga karena telah/tidak yang berhubungan melakukan dengan jabatan sesuatu dalam dan/atau pekerjaannya jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban


1

LARANGAN

2

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

9

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Pelanggaran dilakukan Pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja dengan sengaja

10

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

Tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan

11

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.


6 Tindakan atasan terhadap bawahan tidak sesuai dengan peraturan kedinasan



UU 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik


Perbuatan yang mengakibatkan tugas kedinasan Pelanggaran berdampak menjadi tidak negatif pada Pemerintah lancar/ tidak dan/atau negara mencapai hasil yang harus dipenuhi

• Ikut serta sebagai pelaksana kampanye • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

UU 10 Th 2008 tentang Pil DPR,DPD,DPRD. UU 42 Th 2008 tentang Pil Presiden/Wapres

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

No

LARANGAN

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 13 terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara 14 memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;

Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

1

2

6

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran No 1

LARANGAN 2

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 15 pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

KET Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

• Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala • Menggunakan Daerah/Wakil Kepala fasilitas yang Daerah terkait dengan • Mengadakan kegiatan jabatan dalam yang mengarah kegiatan kepada keberpihakan kampanye terhadap pasangan • Membuat calon yang menjadi keputusan peserta pemilu dan/atau sebelum, selama, dan tindakan yang sesudah masa menguntungkan kampanye meliputi atau merugikan pertemuan, ajakan, salah satu calon himbauan, seruan, pasangan atau pemberian selama masa barang kepada PNS dalam lingkungan unit kampanye kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

6

Bertindak sebagai pelaksana kampanye,petugas/ tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dsb

1. Hukuman disiplin ringan : • Teguran lisan. • Teguran tertulis.

• Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang : • Penundaan KGB untuk paling lama 1 tahun. • Penundaan KP untuk paling lama 1 tahun. • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

3. Hukuman disiplin berat : • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. • Pembebasan dari jabatan. • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja No 1

Tingkat Hukuman HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan. b. Teguran Tertulis. c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

2

3

Waktu Ketidakhadiran

5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari

HUKUMAN SEDANG a. Penundaan KGB selama 1 tahun.

16 – 20 hari

b. Penundaan KP selama 1 tahun.

21 – 25 hari

c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

26 – 30 hari

HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

31 – 35 hari

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/jabfung.

36 – 40 hari

c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/jabfung.

41 – 45 hari

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat.

46 hari atau lebih

Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

Dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan (Paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan)

Dapat meminta keterangan dari orang lain

Hadir

Pemeriksaan (dilakukan dalam ruangan tertutup)

Tidak hadir

Panggilan Kedua secara tertulis oleh atasan langsung (Paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya ybs diperiksa pada pangilan I)

Hadir Tidak hadir

BAP

Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan • Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan berat → dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PPK atau Pejabat yang ditunjuk. • Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin • PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin → hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin terberat. • PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama → dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

• Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

• Apabila tidak, pejabat tersebut dan PNS yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum. • Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. • PNS tidak hadir saat penyampaian keputusan hukuman disiplin → keputusan dikirim kepada ybs.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Upaya Administratif Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa :

• Keberatan Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

• Banding Administratif Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif (keberatan atau banding administratif)  Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 1. Presiden. 2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan. 3. PPK (Kepala Badan POM) untuk jenis hukuman disiplin : a. Semua HD tingkat ringan. b. Semua HD tingkat sedang. c. Tingkat berat, berupa :  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan  Pembebasan dari jabatan.

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan :  Penundaan KGB selama 1 tahun & Penundaan KP selama 1 tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat Struktural : • Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah. • Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat Struktural Eselon I yang bukan PPK. • Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK.  Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Pejabat Struktural : • Eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat Struktural Eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK.

• Keberatan PNS menerima keputusan hukuman disiplin

Merasa keberatan

14 hari

Membuat surat keberatan dengan mencantumkan alasan keberatan

Asli

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum

Tembusan Pejabat yang berwenang menghukum

Tidak memberikan tanggapan

Memberikan tanggapan

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum

Tidak mengambil keputusan

Keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum

6 hari kerja

21 hari kerja

Mengambil keputusan (bersifat final dan mengikat)

• Banding Administratif PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Dapat mengajukan banding administratif BAPEK

Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam PUU yang mengatur tentang Bapek.

........ Banding Admistratif • PNS yang sedang mengajukan Banding Administratif  gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas  mengajukan permohonan izin kepada PPK  dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap lingkungan kerjanya. • Apabila tidak mengajukan Banding Administratif  gajinya dihentikan TMT bulan berikutnya sejak hari ke-15 Keputusan HD diterima. • PNS yang mengajukan Banding Administratif kepada BAPEK  tidak diberikan KP, KGB, dan pindah instansi s.d. ditetapkannya Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TERIMA KASIH

Pembinaan Jiwa KORPS Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Badan POM. Jakarta, 19 Juli 2017 Aula Gedung C, Badan POM

Recommend Documents