PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DAN DISIPLINPNS

Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI

MODUL 5

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DAN DISIPLINPNS

Reviewer: Dr. Hamidah, S.E., M.Si.

MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) APARATUR SIPIL NEGERA (ASN) BADAN POM RI 2015

Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS

5. 1


Modul 5

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DAN DISIPLIN PNS A. Pendahuluan Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara.Pegawai Negeri Sipil(PNS) merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukanPNS yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar PNS mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari PNS.Dengan adanya kode etik bagi PNS dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS antara lain diatur mengenai nilainilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang memuat kewajiban PNS terhadap negara dan Pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS, serta penegakan kode etik. B. Deskripsi Singkat Modul ini membahas Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Disiplin PNS. C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami maknaPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Disiplin PNS,serta dapat menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di unit kerja dandi kehidupan seharihari.


5. 2


D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu: 1) Menjelaskan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 2) Menjelaskan Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; 3) Menjelaskan pengertian Jiwa Korps PNS, tujuan pembinaan Jiwa Korps, ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps, nilai-nilai dasar PNS, etikaPNS, kode etik PNS dan penegakan kode etik PNS, budaya organisasi, dan KORPRI, sesuai dengan Keppres No. 83. Tahun 1971 tentang Korpri sebagai organisasi kedinasan; 4) Menjelaskan pengertian disiplin PNS, kewajiban dan larangan PNS, pelanggaran dan jenis hukuman disiplin, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, upaya administratif, dan berlakunya hukuman disiplin; dan 5) Menjelaskan pengertian penilaianprestasi kerja PNS, prinsip penilaian prestasi kerja, sasaran kerja pegawai (SKP), ketentuan umum penyusunan SKP, unsurunsurSKP, cara penilaian prestasi kerja, pelaksanaan penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, pejabat penillai, atasan pejabat penilai, dan pelaksanaan penilaian, serta keberatan atas hasil penilaian prestasi kerja. E. Materi Bahasan Materi bahasanmata pelajaran ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan belajar yaitu: 1. PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik PNS; 2. Disiplin PNS; F. Uraian Materi Kegiatan Belajar 1: PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pengertian Jiwa KORPS Seuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS menjelaskan bahwa jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Pembinaan


5. 3


Jiwa Korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Tujuan Pembinaan Jiwa KORPS Pembinaan Jiwa Korps PNS bertujuan untuk: a) Membina

karakter/watak,

kekeluargaan

guna

memelihara

mewujudkan

persatuan

kerjasama

dan

dan

kesatuan

pengabdian

secara kepada

masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS. b) Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS bermutu tinggi dan bertanggungjawabsebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. c) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa KORPS Ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps PNS mencakup: a) Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitasPNS

serta

berpartisipasi

dalam

penyusunan

kebijakan

Pemerintah yang terkait dengan PNS; b) Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil; c) Peningkatan

kerjasama

antara

PNS

untuk

memelihara

dan

memupukkesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps PNS; d) Perlindungan terhadap hak-hak sipilatau kepentingan PNS sesuaidengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 4. NIlai-Nilai Dasar Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi: a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945; c) Semangat nasionalisme; d) Mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi atau golongan; e) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;


5. 4


f)

Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

g) Tidak diskriminatif; h) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan i)

Semangat Jiwa Korps.

5. Etika Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut: a. Etika dalam bernegara, meliputi: 1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945; 2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; 3) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; 4) Akuntabel

dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan

yangbersih dan berwibawa; 5) Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktudalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; 6) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan 7) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.

b. Etika dalam berorganisasi,meliputi: 1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan; 2) Menjaga informasi yang bersitat rahasia; 3) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang; 4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; 5) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; 6) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; 7) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; 8) Mengembangkan pemikiran secara

kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi; dan 9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja


5. 5


c. Etika dalam bermasyarakat, meliputi: 1) Mewujudkan pola hidup sederhana; 2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; 3) Memberikan pelayanan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif; 4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan 5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Etika terhadap diri sendiri, meliputi: 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar; 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan; 4) Berinisiatif

untuk

meningkatkan

kualitas

pengetahuan,

kemampuan,

keterampilan,dan sikap; 5) Memiliki daya juang yang tinggi; 6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan 8) Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. e. Etika terhadap sesamaPNS, meliputi: 1) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yangberlainan; 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; 3) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, antar instansi; 4) Menghargai perbedaan pendapat; 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; 6) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan 7) Berhimpun dalam satu menjaminterwujudnya

wadah Korps PNS Republik Indonesia yang

solidaritas

dan

soliditas

semua

PNS

dalam

memperjuangkan hak-haknya.

6. Kode Etik dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil


5. 6


Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatanPNSdalam melaksanakantugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral secara tertulis yang dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan tertutup atau terbuka dan menyebutkan jenis pelanggaran. Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan

administratif

sesuai

peraturanperundangundangan

atas

rekomendasi

MajelisKode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS adalah lembaga non struktural instansi pemerintah yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggarankode etik.Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelahmemeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik dengan diberi kesempatan membela diri.Keputusan Majelis Kode Etiksecara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dengan suara terbanyak danbersifat final. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalammemberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya. a. Kode Etik Instansi Dan Kode Etik Profesi Selain Kode Etik PNS yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dapat menetapkan Kode Etik Instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi instansinya. 2) Organisasi Profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etiknya masingmasing, umpamanya Kode Etik Guru, Kode Etik Perawat, Kode Etik Dokter dan sebagainya. Kode etik instansi dan kode etik profesi ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi. Kode etik tersebut tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. b. Penegakan Kode Etik Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2004 pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang


5. 7


berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka: 1) Pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan. 2) Pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan dapat disampaikan melalui forumforum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. Dalam Pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, harus berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Disiplin PNS. c. Majelis Kode Etik Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang PNS melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.Untuk instansi Pemerintah yang mempunyai instansi vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.


5. 8


Pembentukan

Majelis

Kode

Etik

ditetapkan

oleh

Pejabat

Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan. Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas: 1) satu orang Ketua merangkap Anggota; 2) satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan 3) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik di samping dapat memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Ketentuan ini mengaskan bahwa yang memberikan sanksi moral kepada PNS yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik PNS. 7. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya Badan POM terdiri atas: a) Profesional:menegakkanprofesionalismedenganintegritas,

obyektivitas,

ketekunan, dan komitmen yang tinggi.


5. 9


b) Kredibel: dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional. c) Cepat tanggap: antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah. d) Kerjasama tim:mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik. e) Inovatif: mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 8. PengertianKorps Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah organisasi nonkedinasan suatu wadah menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesiadalam perjuangan . pengabdian kepada bangsa dan NKRI yang bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional,

netral, produktif,danakuntabel.KORPRI

dibentuk

pada tanggal

29

Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Visi, Misi dan Fungsi KORPRI Visi KORPRI adalah terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun Jiwa Korps(KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya. Misi KORPRI adalah: a) Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan; b) Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara; c) Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota; d) Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas KKN,dan mampu melaksanakantugas kepemerintahan; e) Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik. KORPRI berfungsi: a) Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota; b) Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa); c) Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;


5. 10


d) Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota; e) Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota; f) Meningkatkan harkat dan martabat anggota; g) Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme; h) Mewujudkan kepemerintahan yang baik; i)

Mitra aktif perumusan kebijakan pemerintah;

j)

Pelopor pelayanan publik; dan

k) Penyalur kepentingan bangsa. 10. KeanggotaanKORPRI Anggota KORPRI terdiri atas: a.

Anggota Biasa, yaitu: 1) PNS Republik Indonesia; 2) Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; 3) Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa.

b.

Anggota Luar Biasa, yaitu Pensiunan PNS Republik Indonesia, BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

c.

Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada KORPRI yang dipilih selektif dan ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Anggota KORPRI memiliki hak sebagai berikut: a. Anggota Biasa, mempunyai hak: 1) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan; 2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; 3) Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil; 4) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum; 5) Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan 6) Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.


5. 11


b. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak: 1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan 2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum. c. Anggota Kehormatan, mempunyai hak: 1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan 2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum. Selain memiliki hak, anggota KORPRI pun memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Anggota Biasa, mempunyai kewajiban untuk: 1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi; 2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota; 3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi; 4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; 5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi; dan 6) Membayar iuran anggota. b. Anggota Luar Biasa, mempunyai kewajiban untuk: 1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi; 2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota; 3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi; 4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan 5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi. c. Anggota Kehormatan, mempunyai kewajiban untuk: 1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi; 2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota; 3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi; 4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan 5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi. 11. Kepengurusan dan Masa JabatanKORPRI Pengurus KORPRI terdiri atas Dewan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif yang dipilih anggota berdasarkan musyawarah sesuai tingkat kepengurusan.Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI 5 (lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerja:


5. 12


a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Dewan

Pengurus

KORPRI

Kementerian/Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian/KesekretariatanLembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kmenterian,Keskretariatan Lembaga Negara; c) Dewan Pengurus KORPRI BUMN, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi; d) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI berkedudukan di Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi; e) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan; f) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kegiatan Belajar 2: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 2. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil serta Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban No 1

Kewajiban mengucapkan

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat apabila tanpa


5. 13


2

sumpah/janji PNS; mengucapkan sumpah/janji jabatan;

alasan yang sah apabila tanpa alasan yang sah

3

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs

apabilapelanggara n berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara

4

menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;




5

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;




6

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;




7

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;




8

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;




9

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;




10

melaporkan dengan segera kepada

apabila pelanggaran

apabila pelanggaran

apabilapelanggara n berdampak


5. 14


atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

berdampak negatif pada unit kerja

berdampak negatif pada instansi ybs

negatif pada Pemerintah dan/atau negara

keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi7½ jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja

11-15 hari kerja (pernyata an tidak puas secara tertulis)

a. 21-25 hari kerja (penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun) 26-30 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun)

a. 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah) b. 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan) 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS)

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 25% s.d. 50%

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%

12

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13

menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan sebaikbaiknya;




14

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

apabila pelayanan tidak sesuai perundangundangan



15

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

apabila pelanggaran tidak sengaja

apabila pelanggaran sengaja

16

memberikan kesempatan kepada

apabila pelanggaran

apabila pelanggaran


5. 15


17

bawahan untuk mengembangkan karir;

tidak sengaja

sengaja

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;




b. Pelanggaran Terhadap Larangan No

Larangan

Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat menyalahgunakan wewenang

1

menyalahgunakan wewenang;

2

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

3

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;


apabila pelanggara n berdampak negatif pada instansi ybs

apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara

6

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar ….


apabila pelanggara n berdampak negatif pada instansi ybs

apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara


5. 16


lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 6

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;



7

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

8

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

9

bertindak semena-mena terhadap bawahan;

apabila pelanggaran tidak sengaja

apabila pelanggaran sengaja

10

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah

apabila pelayanan tidak sesuai perundang-

apabila pelayanan tidak sesuai perundang-




5. 17


satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

undangan

undangan

11

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;




12

memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanyedengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye b. menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

13

memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

13

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

salah satu pasangan calon selama masa kampanye


5. 18


selama, dan sesudah masa kampanye meliputipertemuan,aja kan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. 14

memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan

15

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Pendudukatau Surat Keterangan Tanda Penduduk

a. terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,


a. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

5. 19


ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri atas: a. Hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas: 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; dan 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

1)

Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2)

Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

3)

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:

1)

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;


5. 20


2)

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3)

Pembebasan dari jabatan;

4)

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan

5)

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

6)

Penjatuhan disiplin kepada PNS dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang besangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan akan memperbaiki diri di masa mendatang

2. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari PNS yang diperiksa. PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi1 (satu) jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin


5. 21


yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang dijatuhkan. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila tidak, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir saat penyampaian keputusan, maka dikirim kepadaPNS yang bersangkutan. a. Upaya Administratif Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa: 1) Keberatan:upaya administratif yang ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 2) Banding administratif:upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: 1) Presiden, untuk prjabat eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden; 2) PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:

a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c) Pembebasan dari jabatan. 3) Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin ringan.

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu:


5. 22


1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat Struktural: a) Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah; b) Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal danunit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnyapejabat struktural eselon I yang bukan PPK; c) Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK; dan 2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahunyang dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lainyang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK.

b. Tata Cara Pengajuan Keberatan Bagan Tata Cara Pengajuan Keberatan


5. 23


PNS menerima keputusan hukuman disiplin

Merasa keberatan 14 hari

Membuat surat keberatan dengan mencantumkan alasan keberatan

Tembus an

Asli

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum

Tidak memberikan tanggapan

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada

Pejabat yang berwenang menghukum

6 hari kerja

Memberikan tanggapan

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum 21 hari kerja

Tidak mengambil keputusan

Mengambil keputusan (bersifat final dan mengikat)

Keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum

Berkaitan dengan hukuman disiplin yang tekah dijatuhkan kepada seorang PNS, yang bersangkutan dapat:


5. 24


1)

mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

2)

tidak mengajukanbanding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan diterima. PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan

pangkat dan/ataukenaikan gaji berkala sampai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. c. Berlakunya Hukuman Disiplin Hukuman disiplin yang dijatuhkanoleh: a) Presiden, untuk prjabat eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden; b) PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:

1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) pembebasan dari jabatan. c) Gubernur selaku wakil pemerintah; d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan e) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan. Hukuman disiplin yang dijatuhkanpejabat selain diatas, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima namun apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK/Gubernur untuk hukuman disiplin berat berupa

pemberhentian

dengan

hormat

tidak

atas

permintaan

sendiri

dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada: a)

hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterimaapabila tidak diajukan banding administratif; dan

b)

tanggal ditetapkan keputusan banding administratif, apabila diajukan banding administratif.


5. 25


Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.


5. 26

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DAN DISIPLINPNS

Recommend Documents