PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) DALAM MENGATASI KRISIS PERBANKAN (STUDI PERBANDINGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA(BLBI))

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) DALAM MENGATASI KRISIS PERBANKAN (STUDI PERBANDINGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA(BLBI))

TESIS

Oleh

NIA AVENASARI. S 077005085/HK

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Universitas Sumatera Utara

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) DALAM MENGATASI KRISIS PERBANKAN (STUDI PERBANDINGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA(BLBI))

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

NIA AVENASARI. S 077005085/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009


Telah diuji pada Tanggal 31 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum

Anggota

:

1. Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M 2. Dr. T. Keizerina Devi, SH, CN, M.Hum 3. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS 4. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH


Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) DALAM MENGATASI KRISIS PERBANKAN (STUDI PERBANDINGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA-BLBI) Nia Avenasari. S 077005085 Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum) Ketua

(Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M) (Dr. T. Keizerina Devi, SH, CN, M.Hum) Anggota Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

Direktur

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc)

Tanggal lulus : 31 Agustus 2009


ABSTRAK Krisis global 2008 mempengaruhi stabilitas keuangan termasuk Indonesia, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mencegah krisis global, salah satunya adalah Perpu No. 2 Tahun 2008 Tentang amandemen UU BI No.23 Tahun 1999 Pasal 11 tentang pelunakan persyaratan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). FPJP yang merupakan bantuan likuiditas adalah mekanisme pendanaan dari Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi bank, kesulitan likuiditas yang juga pernah dialami ketika krisis 1998 dan mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga saat ini tidak kunjung menemui titik terang terhadap pengembalian pinjaman dari bank penerimanya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sejumlah pertanyaan, yakni bagaimana mekanisme bank sehingga dikategorikan berada dalam masalah likuiditas? Selanjutnya bagaimanakah persyaratan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)?. Terakhir, bagaimana hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Likuiditas untuk mengatasi Krisis Perbankan? Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Seluruh data yang sudah diperoleh akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, suatu bank dikategorikan berada dalam masalah likuiditas apabila terjadi ketidaksesuaian (mismatch) pendanaan arus masuk kas dengan arus keluar, yang ditandai awal dengan ketidakikutsertaan dalam kliring dan berakhir dengan saldo negatif pada rekening giro di Bank Indonesia. Pada krisis perbankan 1998 bank bersaldo debet mendapat fasilitas bantuan likuiditas yang disebut BLBI sedangkan untuk mengantisipasi krisis global 2008 Bank Indonesia memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dengan menerbitkan PBI No. 10/26/PBI/2008 dan PBI No. 10/30/PBI/2008 dan Perpu No. 2 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2009 oleh Pemerintah. Kedua, persyaratan pemberian BLBI dalam darurat sistemik sangat berbeda dengan FPJP yang telah diintegrasikan dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ketiga, Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas dalam perannya sebagai lender of the last resort, peran tersebut penting diformulasikan Pemerintah bersama Bank Indonesia dalam RUU JPSK sebagai tindakan pencegahan dan penanganan krisis. JPSK juga merekomendasikan terbentuknya Crisis Management Protocol (CMP) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penelitian ini menyarankan penyempurnaan mekanisme peran Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, LoLR hendaknya dapat mengurangi moral hazard, terlindungi dari pengaruh politik yang tinggi, kejelasan akuntabilitas dan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Bank Indonesia. Selain itu, diperlukan koordinasi antara otoritas fiskal (Menteri Keuangan), otoritas moneter


(Bank Indonesia) dan Otoritas pengawas Bank dan LKBB dalam pembinaan sistem keuangan nasional agar terhindar dari penanganan krisis yang lambat, meminimalisir biaya penanganan krisis, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengisi missing link di undang-undang sektor keuangan yang sudah ada. Kata Kunci : Kesulitan Likuiditas, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, Lender of the Last Resort


ABSTRACT Global crisis 2008 influenced the financial stability, including Indonesia. The government issued some policies to prevent the global crisis and one of the policies is Act No.2 of 2008 concerning with the amendment of Act for Bank of Indonesia No.23 of 1999 Article 11 concerning with loosing of the requirements for Short Term Funding Facility (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek-FPJP). FPJP as the assisted liquidity is the funding mechanism from the Bank of Indonesia to overcome the liquidity hindrances encountered by bank. The liquidity hindrances has also been ever issued at the time of crisis in 1998 and launching the Bank Indonesia Liquidity Assistance (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-BLBI) and it is until now the return for the loan by the bank which accepted the fund is unclear. This research is based on some questions such as : How is the mechanism of the bank categorized as the liquidity in problem ? How is the requirements for giving the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) and Short Term Funding Facility (FPJP) ? The last question is of how is the relationship of the Bank of Indonesia with the government in the case of giving the liquidity assistance to overcome the banking crisis ? This research uses normative law research method with analytical descriptive using secondary data obtained from the library research. All data obtained are comprehended and analyzed qualitatively to make one deductive conclusion as the answer to the question posed. The result of the research shows that , firstly, the bank is categorized as the bank with the problem if there is the mismatch for cash inflow funding with cash outflow and it is signified by without participation in clearing and ended with negative balance in the clearing account in Bank of Indonesia. In banking crisis in 1998, the bank with debit balance got the facility such as liquidity assistance which is called as BLBI, whereas, to anticipate the global crisis in 2008, the Bank of Indonesia gave the short term funding facility by issuing PBI No. 10/26/PBI/2008 and PBI No. 10/30/PBI/1008 and Rule No 2 of 2008 which is later established as Act No.6 of 2009 by the government. Second, the requirements to give BLBI in the systematical emergency condition is very different from FPJP which has been integrated in the frame of Financial Safety Network (Jaring Pengaman Sistem Keuangan-JPSK). Third, Bank of Indonesia gives the liquidity assistance with the role as the lender of the last resort. The role is very important which is formulated by the government with Bank of Indonesia in the rule design of JPSK as the prevention and crisis management action. JPSK also recommended the forming of Crisis Management Protocol (CMP) and Financial System Stability Committee (KSSK). For making perfect of the mechanism of the role of Bank of Indonesia as the lender of the last resort, it is suggested that LoLR may reduce moral hazard, protected from politics influence, clear accountability and authority which may be legally accounted by bank of Indonesia. In addition, it is required the coordination


between fiscal authority (Minister of Financial), monetary authority (Bank of Indonesia) and Bank Supervisor Authority and LKBB in the maintenance from national financial system in order to avoid slow crisis management, minimize the crisis management cost, increase the trust from the society and to fill the missing link in the available financial sector rules. Key Words : Liquidity hindrances, Bank Indonesia Liquidity Assistance, Short Term Funding Facility and Lender of the Last Resort.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul “PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) DALAM MENGATASI KRISIS PERBANKAN (STUDI PERBANDINGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA-BLBI)” Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik dari para pengajar/ dosen dan terutama dari para dosen pembimbing. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, SpA (K) dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menjadi mahasisiwi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 2. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana yang telah memberikan perhatian penuh, mendorong dan membekali penulis dengan ilmu bermanfaat dalam penyelesaian studi; 3. Terima Kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tinggi nya penulis ucapkan kepada Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Zulkarnain Sitompul SH, LL.M serta Dr. T. Keizerina Devi


A, SH, CN, M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, ide, motivasi yang terbaik serta kritik dan saran yang konstruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini; 4. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS dan Prof. Dr. Suhaidi SH, MH selaku penguji tesis penulis yang telah banyak memberikan kritik yang membangun dan memotivasi penulis untuk lebih banyak belajar dan membaca berbagai literatur; 5. Seluruh staf pengajar di Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi dalam setiap perkuliahan kepada penulis; 6. Seluruh staf pegawai di Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai administrasi kampus; 7. Kedua Orang Tua, Ayahanda Drs. Sukaini Surawirja, MM dan Ibunda Nurbetti Amd, Kakanda Eko Ikhsan. S. Amd, Adinda Ade Fajar Wirawan S. Bsc.(Hons) dan Adinda Wahyu Wulan Dayani S., yang telah memberikan dorongan dan dukungan serta doa yang tiada hentinya hingga saat sekarang ini, penulis yakin karena doa merekalah penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara; 8. Kepada seseorang yang selama ini hilang, hadir memberi pengaruh, perubahan yang amat berarti dalam hidup penulis,..tetaplah menjadi ”Pemenjara Hati”;


9. Sahabat-sahabat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Angkatan 2003, Putri Marlina Sari SH, Diegi Dona Sari SH, Ayu Andanaly SH, Fitri Hadijah SH, Atria Fachrina SH, Zuliana Maro Batubara SH, M. Ayodia Rizaldi SH, Wulan Anggraini Zega SH, Wan Yusnizar SH, M. Anwar Tanjung SH, Ahmad Azhari Lubis SH, Ari Masias Sembiring SH, Taufik Mustakim SH, Ferdiansyah SH, Melda Maria Simatupang SH, Sri Cipta SH,. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah memberikan semangat dan selalu setia menemani penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara; 10. Kepada rekan-rekan seperjuangan pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara angkatan 2007, Gilang Medina SH. M.Hum, Rise Karmilia SH, M.Hum, Fitri Wahyuni SH. M.Hum, Mega Kartika SH. M.Hum, Abdillah Sinaga SH. M.Hum, Syuratty Astuty Rahayu Manalu SH, Spd, M. Arif Sahlepi SH, Pamella Romauli Tampubolon SH. M.Hum, Della Maria Panjaitan SH, Verry Iskandar SH. M.Hum, Helwan Kasra SH. M.Hum, Elvira Fitriyani Pakpahan SH. M.Hum. Ellieka Sari SH M.Hum, Andoko SH. M.Hum, dan seluruh rekan-rekan konsentrasi Hukum Bisnis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini daat bermanfaat bagi pembaca. Medan, Agustus 2009

Penulis


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nia Avenasari. S

Tempat/ Tanggal Lahir

: Dumai / 16 Januari 1985

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Status

: Belum Menikah

Alamat

: Jl. Gaharu Gg. Langgar No. 3 Medan

PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Negeri 005 Bukit Timah, Dumai, Riau, dari tahun 1991 hingga tahun 1997. 2. SLTP Negeri 03 Dumai, Riau, dari tahun 1997 hingga tahun 2000. 3. SMU Negeri 01 Dumai, Riau, dari tahun 2000 hingga tahun 2003. 4. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi dari tahun 2003 hingga tahun 2007. 5. Universitas Sumatera Utara, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Bisnis, Sekolah Pascasarjana dari tahun 2007 hingga tahun 2009.


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK...................................................................................................... ABSTRACT..................................................................................................... KATA PENGANTAR.................................................................................... RIWAYAT HIDUP........................................................................................ DAFTAR ISI................................................................................................... DAFTAR TABEL .......................................................................................... DAFTAR GAMBAR...................................................................................... DAFTAR ISTILAH........................................................................................

i iii v viii ix xii xiii xiv

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................

1

A. Latar Belakang................................................................................

1

B. Perumusan Masalah........................................................................

20

C. Tujuan Penelitian............................................................................

20

D. Manfaat Penelitian..........................................................................

21

E. Keaslian Penelitian.........................................................................

21

F. Kerangka Teori dan Konsepsi........................................................

22

1. Kerangka Teori.........................................................................

22

2. Kerangka Konsepsi...................................................................

38

G. Metode Penelitian………………………………………………...

41

1. Jenis Penelitian.........................................................................

41

2. Sumber Data..............................................................................

42

3. Teknik Pengumpulan Data........................................................

44

4. Analisis Data.............................................................................

44

BAB II BANK DAN RISIKO LIKUIDITAS..............................................

46

A. Karakteristik Kegiatan Usaha Bank..............................................

46

B. Risiko Kegiatan Usaha Bank........................................................

56

1. Jenis Risiko Perbankan...........................................................

56

2. Manajemen Risiko Likuiditas Perbankan...............................

61


3. Risiko Likuiditas Perbankan...................................................

64

C. Bank dalam Masalah Likuiditas....................................................

71

D. Prinsip Kehati-hatian Bank (Prudential Banking Regulation)….

87

BAB III BANTUAN KEPADA BANK DALAM MASALAH LIKUIDITAS...................................................................................

96

A. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)............

96

1. Pengertian BLBI..................................................................

96

2. Jenis dan Dasar Hukum BLBI.............................................

100

3. Latar Belakang Pemberian BLBI........................................

110

4. Mekanisme Pemberian BLBI..............................................

114

5. Kriteria Bank Penerima BLBI.............................................

116

6. Upaya Penyelesaian BLBI. .................................................

119

B. Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).............

127

1. Pengertian FPJP...................................................................

127

2. Dasar Hukum FPJP..............................................................

128

3. Proses Timbulnya FPJP.......................................................

129

4. Persyaratan FPJP.................................................................

131

5. Pengajuan FPJP...................................................................

135

6. Perhitungan Nilai Agunan FPJP..........................................

138

7. Persetujuan FPJP.................................................................

142

8. Pelunasan FPJP....................................................................

144

9. Pengawasan Bank Penerima FPJP.......................................

145

BAB IV BANK INDONESIA SEBAGAI PEMBERI BANTUAN LIKUIDITAS...................................................................................

148

A. Peran Bank Indonesia Sebagai Lender of The Last Resort (LoLR) dalam Pemberian Bantuan Likuiditas ……....……......

148

1. Kemandirian Bank Indonesia…………………………......

148


2. Bank Indonesia dan Stabilitas Sistem Keuangan…………

152

3. Bank Indonesia sebagai Lender of The Last Resort (LoLR) dalam Pemberian Bantuan Likuiditas……..……...

155

B. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Likuiditas untuk mengatasi Krisis Perbankan ................................................................................

173

1. Peran Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Kebijaksanaan BLBI………….…………………….........

173

2. Pembentukan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Financial Safety Net)........................................................

182

3. Crisis Management Protocol (CMP)….…………...…….

187

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………....

191

A. Kesimpulan.................................................................................

191

B. Saran............................................................................................

194

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................

197


DAFTAR TABEL

No.

Judul

Halaman

1. Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia..................................................

105

2. Bank Dalam Penyehatan Kronologi Penyehatan Perbankan 1 April 1998 – 13 Maret 1999...................................................................

121

3. Perbedaan Mendasar Fasilitas Pendanaan BLBI dan FPJP......................

146

4. Pertimbangan Utama Dalam Pemberian Pinjaman Darurat.......................

160


DAFTAR GAMBAR

No.

Judul

Halaman

1. Skema Keterkaitan antara Bantuan Likuiditas dan Perekonomian.........

163


DAFTAR ISTILAH

Bankers Acceptance

:

akseptasi bank. Sebuah draft atau bill of exchange dengan pembayaran yang dijamin oleh suatu bank.

Bank Beku Operasi (BBO)

:

pemberhentian sementara operasi suatu bank oleh Pemerintah karena dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga.

Bank bermasalah

:

1. Bank yang memiliki rasio atau nisbah kredit tidak lancar yang tinggi apabila dibandingkan dengan modalnya. 2. Bank yang dari hasil pemeriksaan nilai CAMEL-nya berada pada posisi empat (kurang sehat) atau lima (tidak sehat) pada daftar urutan kondisi bank, pendapat tersebut tidak disebarluaskan ke masyarakat, bank bermasalah akan lebih sering diperiksa daripada bank yang berkondisi sehat.

Bank Dalam Likuidasi (BDL) :

bank yang telah dicabut izin usahanya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 Tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank karena dianggap tidak mungkin diselamatkan lagi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyehatan.

Bailout

:

bantuan keuangan kepada bank tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian karena kredit macet, kondisi pasar yang lesu, atau penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba oleh para deposan; upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dapat berupa bantuan kepada bank bermasalah.

Bank Take Over (BTO)

:

bank yang manajemennya diambil alih oleh Badan Khusus seperti BPPN dengan menunjuk bank pendamping karena rasio (CAR) kurang dari persentase yang ditetapkan oleh BI, telah memperoleh bantuan likuiditas BI lebih dari jumlah tertentu dan selama jangka waktu tertentu tingkat


kesehatannya tergolong tidak sehat, bank tersebut tetap beroperasi dengan pembatasan tertentu. Bank Panic

:

kebangkrutan bank yang mengakibatkan kerugian pada penyimpan dana, pemegang saham dan dunia usaha.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

:

ketentuan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang membatasi penyaluran kredit ke kelompok bank atau nasabah perorangan, sebesar maksimal atau tidak boleh melebihi 20 persen dari modal sendiri. Pembatasan seperti ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan praktik perbankan yang hatihati, sehingga bisa dicegah bank collapse karena praktik penyaluran pinjaman yang tak memperhatikan posisi permodalan bank bersangkutan.

Blanket Guarantee

: penjaminan seluruh kewajiban nasabah.

Capital Adequacy Ratio

: (CAR, Rasio Kecukupan Modal), istilah dalam perbankan yang menyangkut rasio antara modal dengan aset (tertimbang menurut risiko). Aset-aset bank itu ada yang berisiko dan tidak. Bagi aset yang berisiko seperti pinjaman terhadap nasabah, perlu didukung sejumlah modal tertentu untuk menutupi kemungkinan risiko kerugian di masa datang. : aliran keluar dana/ modal jangka pendek atau jangka panjang dari Negara pencatat neraca pembayaran.

Capital Outflow

Capital Flight

:

pelarian modal. Pergerakan uang dalam jumlah besar dari suatu Negara ke Negara lain, untuk menghindari kekacauan politik, ekonomi, atau untuk memburu tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Commercial Bank

:

bank yang beroperasi dengan menerima simpanan dana/ giro dan deposito dari masyarakat, dan selanjutnya menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk kredit jangka pendek.


Collateral

:

Agunan. Merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Contagion effect

:

efek penularan. Merupakan akibat dari ketidakpercayaan kepada suatu bank yang cepat atau lambat membawa ketidakpercayaan kepada sistem perbankan secara keseluruhan sehingga akan menimbulkan panics.

Exit Policy

:

penerapan kebijakan

Fiduciary Duty

:

Tanggung jawab Direktur

Foreign Exchange Swap

:

atau yang lebih dikenal sebagai swap—dalam dunia keuangan, merupakan suatu instrumen derivatif, di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya.

Inflation Targeting Framework: kerangka kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Illiquid

:

keadaan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Insolvensi

:

ketidakmampuan seseorang atau badan hukum untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan kewajiban melebihi harta.

Insolvent

:

suatu pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dengan aktiva tersedia.

Investment banking

:

bank investasi. Bank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang diperlukan perusahaan dengan cara membeli, menjual dan menjamin surat-surat berharga yang


diterbitkan oleh perusahaan. Hingga saat ini bank ini belum ada di Indonesia. Jakarta Interbank Offered Rate: disebut JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bankbank tertentu di Jakarta. Kliring

:

pertukaran warkat atau data keuangan elektronis antar bank, baik atas nama bank maupun atas nama nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu.

Lender of last resort (LOLR) :

diartikan sebagai pemberi pinjaman pada tempat yang terakhir, yaitu membayar atau memberikan dana talangan (bailout) dan memberikan keringanan sementara atas kebutuhan likuiditas bank pelaksana yang sehat selama masa krisis, yang hanya dapat dilakukan oleh Bank Sentral.

Leverage

:

dalam keuangan, adalah meminjam uang untuk menyediakan dana yang tersedia untuk investasi dengan cara pengeluaran potensial negatif atau positif ditambah dan atau ditinggikan.

Likuiditas

:

kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat.

Liquid Asset

:

Alat likuid. Merupakan uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, termasuk persediaan (inventory) barang dagangan, biaya dibayar dimuka dan aset yang dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun.

Moral Hazard

:

berasal dari kosakata industri asuransi, merujuk pada kemungkinan bahwa pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikan dengan harapan akan memperoleh klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Digunakan dalam konteks krisis keuangan yang terjadi di Asia


dengan merujuk kepada perilaku dari beberapa individu, korporasi, investor, deposan, debitur dan kreditur maupun perbankan yang menciptakan insentif untuk melakukan agenda dan tindakan yang tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku. Non Performing Loan (NPL) :

pinjaman yang dikucurkan perbankan. Tidak mampu ditagih oleh perbankan karena bisnis dunia usaha sedang lesu, bangkrut, atau sebab lainnya. Istilah lain adalah kredit bermasalah yang terbagi atas beberapa kategori yaitu kategori diragukan, kategori kurang lancar, dan kategori macet.

Pagu

:

batas tertinggi atas sesuatu, seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing; sin. Plafon.

Primary Reserve

:

jumlah uang kas yang diperlukan untuk kebutuhan operasi bank ditambah cadangan wajib yang harus disimpan di bank sentral/ bank koresponden, ditambah dengan cek-cek yang belum ditagihkan ke bank; cadangan primer tidak dapat digunakan untuk menutup penarikan deposito secara mendadak atau krisis likuiditas sementara; cadangan primer berbeda dengan cadangan sekunder yang dapat diinvestasikan dalam surat berharga yang mudah diperjualbelikan, seperti surat berharga jangka pendek dan obligasi pemerintah.

Prudential banking

:

asas kehati-hatian dalam perbankan.

Rentabilitas

:

kemampuan menghasilkan laba.

Reserve Requirement

:

segala perlengkapan yang berupa uang tunai yang tersedia dalam perusahaan/bank, guna memenuhi kewajiban yang timbul secara mendadak atau mendesak.

Runs

:

suatu kondisi dimana nasabah-nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank mulai tidak yakin akan kemampuan bank tersebut dalam


membayar kewajibannya secara penuh sehingga mereka menarik uangnya. Rush

:

penarikan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah

Saldo Giro Negatif

:

saldo rekening giro rupiah bank pada Bank Indonesia yang menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akuntingnya.

Secondary Reserve

:

aset bank yang ditanamkan pada surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan, seperti surat-surat berharga pemerintah (SBI); aktiva ini menghasilkan bunga dan dapat diperhitungkan sebagai cadangan pelengkap bank; jika permintaan kredit tidak terlalu banyak, dana yang dihimpun sering diinvestasikan dalam surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan (dikonversikan menjadi uang tunai); cadangan ini tidak dicantumkan secara terpisah dalam pos neraca.

Sistem BI-RTGS

:

proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan pertransaksi dan bersifat real time, dimana rekening peserta didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Systemic Risk

:

akibat dari suatu kondisi yang jika tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Solvabilitas

:

kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.

Statutory Reserve

:

simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Sentral yang besarnya ditetapkan oleh Bank Sentral.

Subprime Mortgage

:

jenis kredit yang diberikan kepada debitor dengan kualitas berdasarkan profil kredit dan profil


keuangan. Kredit berisiko tinggi yang diberikan kepada peminjam berdasarkan persyaratan kredit normal tidak layak menerima kredit. Transfer Pricing

:

suatu prosedur akuntansi yang biasanya dibuat untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional. Caranya antara lain dengan mengadakan penjualan dan pembelian fiktif antar unit dalam perusahaan yang sama. Agar laba yang diperoleh anak atau cabang perusahaan yang terletak di negara-negara yang tinggi pajaknya nampak kecil; sehingga kecil pula bahkan bisa nol pajaknya.

Underlying transactions

:

kontrak atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli dalam L/C.

Window Dressing

:

memanipulasi data. Suatu istilah untuk menyatakan adanya perbuatan memanipulasi data-data laporan keuangan, sehingga kondisi keuangan perusahaan tampak lebih baik daripada keadaan sebenarnya. Caranya dengan mencantumkan pendapatan dan aktiva jauh lebih tinggi, sebaliknya kewajibankewajiban ditetapkan lebih rendah.


PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) DALAM MENGATASI KRISIS PERBANKAN (STUDI PERBANDINGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA(BLBI))

Recommend Documents