UPAYA PENYELESAIAN BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)

Nurhayani – Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

UPAYA PENYELESAIAN BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA) Oleh: NURHAYANI Dosen Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta [email protected] ABSTRAK Penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga kini belum ditemukan titik terangnya. Bahkan bantuan likuiditas yang dianggap publik sebagai “penjarahan uang rakyat” ini semakin tidak jelas arahnya. Penyimpangan penyaluran BLBI sebesar Rp 138,442 trilliun dari total BLBI sebesar Rp 144,536 trilliun, statusnya tidak jelas, apakah akan dibebankan pada BI atau pemerintah dengan membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kata Kunci: Penyelesaian, Likuiditas, Bank Indonesia

Pendahuluan

kliring, penculikan pemilik bank, dan

A. Latar Belakang

larinya beberapa bankir ke luar negeri,

Lahirnya BLBI tidak lepas dari

menyebabkan terjadinya penarikan dana

krisis ekonomi dan moneter, terutama

simpanan oleh nasabah. Mereka memin-

sejak pemerintah memberlakukan sistem

dahkan dananya dari bank-bank swasta

kurs mengambang terkendali (managed

besar ke bank-bank pemerintah atau

floating) dan mengambangkan nilai

bank asing. Hal ini bisa dimaklumi

rupiah (free floating). Kebijakan mone-

karena nasabah khawatir bank-bank

ter tersebut bertujuan untuk memberikan

bermasalah semakin meluas, sehingga

ruang gerak yang lebih luas pada

mereka mencari tempat yang lebih aman

pengendalian moneter sekaligus menye-

(flight for safety) untuk menyimpan

lamatkan devisa. Namun ternyata kebi-

dananya.

jakan tersebut yang kemudian dilan-

Rush penarikan dana secara

jutkan dengan kebijakan moneter sangat

besar-besaran oleh nasabah semakin

ketat (tight money policy) untuk mensta-

tinggi pada bulan Oktober 1997, yaitu

bilkan nilai rupiah, justru menciptakan

setelah pemerintah mengeluarkan Pera-

rumor negatif pada dunia perbankan.

turan Pemerintah (PP) No. 44/1997

Rumor yang beredar di masyarakat

sebagai

seperti

mengenai likuiditas bank yang kemu-

rugi

transaksi

valas,

kalah

revisi

PP

No.

68/1996,

dian diikuti surat edaran gelap berupa 28

Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006


daftar bank yang akan dilikuidasi.

bantuan likuiditasnya karena dana di

Transaksi pasar uang otomatis berku-

bank-bank sudah “kering”. Penarikan

rang drastis dan suku bunga melonjak

dana simpanan nasabah meningkat tajam

fantastis diatas 100%. Sementara pinja-

pada bulan Desember 1997 yaitu setelah

man luar negeri swasta sebagian telah

pemberhentian empat orang anggota

jatuh tempo dan sebagian lagi bahkan

direksi Bank Indonesia.

sudah default. Kondisi yang semakin

Pada bulan Januari 1998 Bank

parah ini memaksa bank-bank meminta

Indonesia meningkatkan lagi bantuan

Bantuan

likuiditas terhadap perbankan nasional.

Likuiditas

Bank Indonesia

dalam kapasitasnya sebagai lender of

Peningkatan

bantuan

ini

dilakukan

last resort.

karena kemacetan sektor riil pereko-

Pada bulan November 1997,

nomian Indonesia sebagai akibat dito-

kembali terjadi rush penarikan dana oleh

laknya Letter of Credit (L/C) perbankan

nasabah secara besar-besaran setelah

nasional di luar negeri, termasuk untuk

pemerintah mencabut ijin usaha 16 bank

impor bahan-bahan baku dan barang-

swasta nasional melalui SK Menteri

barang modal yang berorientasi ekspor.

Keuangan No. 86/1997 yang kemudian

Masih bulan yang sama, terjadi restruk-

diikuti edaran gelap tentang daftar bank-

turisasi sistem perbankan, yang ditandai

bank yang akan dilikuidasi “tahap

dengan

kedua”. Pelarian dana ke luar negeri

Perbankan

(capital flight) terus berlangsung, teru-

berfungsi untuk menyehatkan industri

tama dana panas jangka pendek yang

perbankan, juga diputuskan pemberian

bersifat

independensi kepada Bank Indonesia.

spekulatif.

Apalagi

setelah

lahirnya

Badan

Nasional

Penyehatan

(BPPN)

yang

”Moody’s” dan ”Standard and Poor”

Hingga Mei 1998, masih ber-

yang merupakan perusahaan penilai

langsung rush penarikan dana secara

“rating”

besar-besaran

terpercaya

menurunkan

rating

terus-menerus bank-bank

di

semakin

oleh

tidak

nasabah

karena

menentunya

kondisi

Indonesia, yang mengakibatkan semakin

sosial politik yang berakibat makin

merosotnya kepercayaan masyarakat ter-

merosotnya

hadap

terhadap sektor

dunia

perbankan.

Hal

ini

kepercayaan

masyarakat

perbankan.

Bahkan

menyebabkan semakin tingginya rush

nasabah juga menarik dananya dari

penarikan dana oleh nasabah secara

Bank Central Asia (BCA) yang diang-

besar-besaran.

gap sebagai parameter perbankan di

Konsekuensi

logisnya

Bank Indonesia semakin meningkatkan Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006

29


Indonesia yang saat itu dalam status

likuiditas secara individual. Sedangkan

pengawasan BPPN.

KLBI merupakan

Akhirnya pada bulan November 1998,

pemerintah

pengembalian

BLBI

menjadwalkan

kredit Bank Indonesia yang disalurkan oleh bank pelaksana bagi sektor usaha

jangka

yang diprioritaskan oleh pemerintah.

waktu 4 tahun dengan perincian 27%

Pengambil inisiatif pada BLBI untuk

(dari pokok dan bunga) dibayarkan pada

memenuhi

tahun pertama dan sisanya dibayarkan

adalah bank yang bersangkutan. Sedang-

selama tiga tahun berikutnya secara rata

kan pada KLBI inisiatif sepenuhnya

dengan

diambil oleh pemerintah sesuai dengan

bunga

dalam

fasilitas program

30%

per

tahun.

kebutuhan

likuiditasnya

Sebenarnya 1 bulan sebelumnya peme-

program yang diprioritaskan.

rintah melalui Presiden B.J. Habibie

dikenakan suku bunga “pinalti” di atas

menyatakan keputusan bahwa pengem-

suku bunga pasar yaitu antara 150% -

balian BLBI dilakukan secara tunai oleh

500% dari Jakarta Inter Bank Offered

para pemilik Bank dalam jangka waktu

Rate (JIBOR). Sedang suku bunga KLBI

satu tahun. Namun IMF keberatan

diberikan “subsidi”.

dengan alasan tidak mungkin terlaksana dan

akan

ekonomi.

mengganggu Jelas

disini

pemulihan bahwa

IMF

BLBI

BLBI mempunyai lima jenis fasilitas. Fasilitas yang terkait dengan penyelesaian

BLBI

adalah

mempertahankan

fasilitas

melakukan intervensi terhadap peme-

untuk

kestabilan

rintah.

sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan rush penarikan dana secara besar-besaran oleh

B. Pengertian BLBI Pengertian Bantuan Likuiditas

nasabah. Adapun empat fasilitas yang

Bank Indonesia (BLBI) - yang istilahnya

lain adalah sebagai berikut :

mulai digunakan oleh Bank Indonesia

1. Fasilitas

untuk

mempertahankan

pada bulan Maret 1998 – sering rancu

kestabilan sistem pembayaran yaitu

dengan

Bank

dalam hal terjadi “mismatch” antara

Indonesia (KLBI). Padahal kedua istilah

penerimaaan dan penarikan dana,

tersebut sebenarnya tidak sama. BLBI

baik dalam jangka pendek (fasilitas

merupakan fasilitas non-program seba-

diskonto I) maupun dalam jangka

gai tanggapan (response) dari penarikan

panjang (fasilitas diskonto II).

dana

Kredit

nasabah

Likuiditas

secara

besar-besaran

sehingga bank mengalami kesulitan 30



2. Fasilitas untuk operasi pasar terbuka (OPT)

sejalan

dengan

menyentuh oknum-oknum yang jelas-

program

jelas merugikan negara dalam jumlah

moneter (SBPU lelang dan bilateral).

yang sangat besar. Dan pemerintah

3. Fasilitas untuk penyehatan (rescue)

sendiri rupanya lemah tak berdaya

Darurat

menghadapi „permainan‟ politik mereka.

(KLD) dan kredit subordinasi (Sub-

Besarnya penyimpangan penya-

bank

Kredit

Likuiditas

Ordinated Loan/SOL). 4. Fasilitas

untuk

keepercayaan

luran BLBI merupakan hasil temuan

mempertahankan

kepada

investigasi Badan Pemeriksa Keuangan

perbankan

(BPK) yang ada di 48 bank, yaitu 5

Indonesia melalui dana talangan

Bank Take Over (BTO), 15 Bank Dalam

untuk membayar kewajiban luar

Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Operasi

negeri dan dalam rangka penjaminan

(BBO) dan 18 Bank Beku Kegiatan

oleh pemerintah.

Usaha (BBKU). Dari penyimpangan ini timbul masalah lain, yaitu siapa yang akan menanggung beban kerugian, BI

C. Masalah BLBI Masalah utama Bantuan Likui-

atau pemerintah dengan pembebanan

ditas Bank Indonesia adalah adanya

APBN. Maka saling tuding dan mem-

penyimpangan penyaluran bantuan yang

bela diri pun terjadi sehingga justru

sangat tidak wajar. Dari total bantuan

penyelesaian

sebesar

mengambang dan tidak jelas arahnya.

Rp

144,536

triliun,

yang

masalahnya

semakin

disalahgunakan oleh para bankir dan

BI berlindung dibawah Undang-

oknum-oknum yang tidak bertanggung-

undang No. 23/1999 yang menyebutkan,

jawab sebesar Rp 138,442 triliun atau

bila akibat operasional BI mengalami

sebesar 95,5%. Sungguh suatu angka

kerugian, maka BI hanya menanggung

penyimpangan yang sangat fantastis.

beban maksimal Rp 2 trilliun, yakni

Maka hal yang wajar kalau tercipta opini

sebesar modal disetornya. Kalau dari Rp

dalam wacana publik bahwa BLBI

138, 442 trilliun memang menjadi beban

adalah „penjarahan uang rakyat‟ secara

BI karena kesalahan penyaluran, maka

besar-besaran. Bagaimana tidak, dana

BI tetap menanggung Rp 2 trilliun dan

sebesar itu yang seharusnya dapat

sisanya akan menjadi kerugian BI, yang

dinikmati oleh rakyat kecil melalui

menurut undang-undang tersebut juga

pembagian kue pembangunan justru

harus direkap oleh pemerintah. BI

„ditilep penjarah-penjarah kelas kakap‟.

menganggap dana sebesar Rp 138,442

Ironisnya lagi hukum tidak mampu

trilliun

sepenuhnya


menjadi

beban 31


anggaran karena BI hanya pelaksana.

merujuk pada ketentuan BI, seperti

Sementara pemerintah juga tidak mau

promes yang diserahkan Bank tidak

kalah membela diri. Pemerintah mene-

mencukupi, juga pemberian FSBPUK

gaskan bila data-data penggunaan dana

pada

itu tidak jelas, maka kerugian itu harus

dibawah 2 %. Pemberian dana tersebut

menjadi tanggung jawab BI.

lebih

Sementara itu menurut BPK,

bank

BI

melalui

beberapa

cenderung

CAR-nya

sudah

didasarkan

pada

kebijakan direksi BI pada waktu itu.

penyimpangan penyaluran BLBI dilakukan

yang

Keempat, BLBI sebagai dana

skema.

talangan untuk membayar kewajiban

Pertama, BLBI yang diperuntukkan

luar negeri dan dalam rangka penja-

menutup saldo debet dan fasilitas saldo

minan oleh pemerintah. Dalam skema

debet. Dalam skema ini BI tidak

ini ditemukan perbedaan angka antara

mengindahkan ketentuan yang berlaku

yang dibayarkan BI dengan catatan

dalam pemberian fasilitas BLBI, yaitu

kreditur di luar negeri dan BI belum

ada bank yang tetap menerima bantuan

memverifikasi

likuiditas, meskipun jelas telah menga-

sehingga memunculkan kewajiban ter-

lami saldo debet selama lima hari

sebut.

berturut-turut. Seharusnya bank seperti ini

tidak

diperbolehkan

kebenaran

transaksi

Temuan-temuan penyimpangan

melakukan

BLBI diatas, merupakan hasil inves-

kliring dan saldo debetnya dikonversi

tigasi saat dilakukan general audit atas

menjadi fasilitas diskonto I.

posisi BI per 17 Mei 1999. Audit yang

Kedua,

skema

BLBI

yang

dilakukan

menggunakan

parameter

berasal dari fasilitas diskonto. Dalam

BPK. Sementara BI juga menggunakan

skema ini jumlah BLBI yang bisa

parameternya sendiri. Hal yang janggal

dialihkan

jawab

bahwa dua pihak melakukan investigasi

pemerintah masih dibawah catatan BI.

audit dengan parameter yang tidak sama.

BI menetapkan bunga diskonto yang

Alhasil, temuannya pun pasti berbeda.

sebagai

tanggung

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga perpanjangan fasilitas diskonto

D. Upaya Penyelesaian Masalah

kepada sebuah bank yang dianggap

BLBI

tidak wajar.

1. Dari Aspek Keuangan

Ketiga, Fasilitas Surat Berharga

Upaya

untuk

menyelesaikan

Pasar Uang Khusus (FSBPUK). Dalam

BLBI diawali dengan penanda-

skema

tanganan Surat Persetujuan Ber-

32

ini

penyaluran

BLBI tidak



sama tanggal 6 Februari 1999

d. Atas pengambilan hak tagih

antara Menteri Keuangan Repu-

dimaksud

akan

dilakukan

blik Indonesia dengan Gubernur

verifikasi

yang

disepakati

Bank Indonesia. Dalam perse-

oleh kedua pihak.

tujuan bersama ini disepakati

e. Pelaksanaan

pembayaran

hal-hal sebagai berikut:

BLBI

a. Pemerintah cq BPPN meng-

setelah tanggal 29 Januari

ambil alih hak tagih (cessie)

1999), dilakukan kemudian

terhadap Bank Umum pene-

pada waktu yang dianggap

rima

tepat oleh kedua pihak.

BLBI

Indonesia

dari

yang

Bank

selebihnya

(posisi

penyalu-

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan

rannya telah dicatat dalam

Presiden No. 55 Tahun 1998, peme-

pembukuan Bank Indonesia

rintah telah menerbitkan beberapa

dengan disertai penyerahan

Surat Utang Pemerintah berkaitan

Surat

Pemerintah

dengan jumlah BLBI yang dialihkan.

(SUP) kepada BI oleh Peme-

Pengalihan hak tagih terhadap Bank

rintah.

Umum penerima BLBI dilakukan

Utang

b. Pada tahap pertama, dilaku-

dari Bank Indonesia kepada peme-

kan penyerahan dan penga-

rintah cq BPPN secara cessie diha-

lihan hak tagih yang jum-

dapan

lahnya sampai dengan posisi

Februari 1999. Dalam pengalihan

29 Januari 1999 sebesar Rp

hak tagih (cessie) ini, antara lain

144,54 trilliun. Pemerintah

diatur hal-hal sebagai berikut:

membayarnya dengan SUP

1. Bank Indonesia telah menye-

No. SU-001/MK/1998 tang-

diakan fasilitas BLBI kepada

gal

Bank Umum penerima BLBI.

25

sebesar

September Rp

80

1998

notaris

pada

tanggal

22

trilliun.

2. Atas fasilitas BLBI, Bank wajib

Sisanya dibayar tanggal 8

membayar kembali kepada Bank

Februari 1999 dengan SUP

Indonesia. Namun apabila Bank

No. SU-003/MK/1999.

belum melunasi kewajiban pem-

c. Pembuatan cessie terhadap

persetujuan

bayaran tersebut, maka Bank

dilakukan

Indonesia masih mempunyai hak

masing-masing

tagih atas fasilitas BLBI terhadap

tersebut

Bank Umum penerima BLBI

Bank.


33


3. Bank Indonesia bermaksud untuk

ment

(MSAA)

Master

of

menyerahkan dan mengalihkan

Refinancing Agreement, yaitu suatu

(cessie) kepada pemerintah cq

perjanjian pengembalian dana BLBI

BPPN atas hak tagih beserta

sampai dengan jaminan pribadi.

seluruh jaminan yang ada pada

2. Dari Aspek Hukum

posisi tanggal 29 Januari 1999.

Penyaluran BLBI kepada bank umum

4. Dengan adanya pengalihan secara

swasta nasional oleh BI, dihadapkan

cessie dimaksud, maka seluruh

kepada dua pilihan/kewajiban hukum

hak tagih Bank Indonesia terha-

yaitu antara menutup bank yang

dap BLBI yang dialihkan menjadi

bermasalah

hak Pemerintah cq BPPN.

dengan peraturan perundangan atau

5. Baik terhadap nilai maupun doku-

karena

menyelamatkan

bertentangan

sistem

perbankan

men BLBI yang dialihkan akan

nasional untuk mengembalikan dan

dilakukan verifikasi sesuai Surat

mempertahankan kepercayaan ma-

Persetujuan Bersama tanggal 6

syarakat terhadap perbankan nasional

Februari 1999 antara Gubernur

dan sistem pembayaran luar negeri

Bank Indonesia dengan Peme-

Indonesia, karena runtuhnya sistem

rintah cq. BPPN.

perbankan akan menyebabkan run-

Setelah terjadi Pengalihan Hak Tagih

tuhnya perekonomian nasional.

dari Bank Indonesia kepada Peme-

Ditinjau dari segi hukum perdata

rintah cq. BPPN, selanjutnya BPPN

penyaluran BLBI oleh BI merupakan

menggunakan skim penyelesaian di

pelaksanan dari isi ketentuan yang

luar pengadilan yang berlaku untuk

tercantum dalam:

pengikatan jaminan dari pemilik

a. UU No. 13 Tahun 1968 tentang

bank dalam pengembalian kerugian negara

sebagai

mampuan balikan

Bank Sentral

ketidak-

b. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.

bank dalam mengem-

10 Tahun 1998 Tentang Per-

kerugian

akibat

negara sebagai

akibat ketidakmampuan bank dalam mengembalikan dana BLBI yang

bankan c. Kitab

Undang-undang

Hukum

Acara Perdata

telah dipergunakan oleh bank-bank

d. KEPPRES

No.

penerima dana BLBI. Skim penyele-

Jaminan

Terhadap

saian ini dikenal dengan Master

Pembayaran Bank Umum

Settlement and Acquisition Agree34

dan


26

Tentang Kewajiban


e. Petunjuk dan KEPPRES pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang

3. Tidak menerapkan sanksi stop kliring bagi saldo debet;

EKKU WASBANG pada tanggal

Adalah merupakan perbuatan mela-

3 September 1997

wan hukum

f. Keputusan Mentri Keuangan No. 26/KMK.017/1998

28

untuk menangani kasus penyim-

Januari 1998 Tentang Syarat dan

pangan penyaluran BLBI dari aspek

Tata Cara Pelaksanaan Jaminan

pidana kita bisa menerapkan UU No.

Pemerintah Terhadap Kewajiban

3 Tahun 1971 Tentang Tindak

Pembayaran Bank Umum

Pidana Korupsi dan atau UU No. 7

g. Peraturan

tanggal

Atas pertimbangan tersebut di atas

Perundangan

terkait

lainnya.

Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998

mengenai

Tindak

Pidana

Menurut BPK dan BPKP, penyaluran

Perbankan.

BLBI

menimbulkan

keperdataan karena BLBI adalah

kerugian Negara, karena dana yang

kredit maka ia akan tunduk pada

disalurkan berasal dari keuangan

hukum perjanjian menurut Hukum

negara, dan oleh bank-bank penerima

Perdata dan Hukum Dagang.

digunakan

peruntu-

Walaupun penyaluran BLBI diang-

kannya, seperti antara lain untuk

gap oleh BPK, BPKP maupun Jaksa

membayar kewajiban pihak terkait,

Penyidik/JPU sebagai suatu per-

membayar

ketiga,

buatan melawan hukum yang berpo-

membiayai kontrak derivative, mem-

tensi menimbulkan kerugian Negara,

biayai penempatan baru di Pasar

namun apabila dilakukan dengan

Uang Antar Bank (PUAB), ekspansi

dasar/alasan seperti keadaan “krisis

kredit dan membiayai lain-lain.

multi dimensional” dan darurat, dan

Demikian

Penyidik

atau berdasarkan ketentuan Undang-

Umum

Undang, dan atau perintah jabatan,

berpendapat bahwa penyaluran BLBI

dan atau kepentingan umum, maka

yang dilakukan dengan cara :

tindakan tersebut memiliki alasan

1. Tidak mengindahkan ketentuan

pembenar dan pemaaf.

maupun

intern

berpotensi

tidak

dana

pula Jaksa

BI

sesuai

pihak

Jaksa Penuntut

maupun

ketentuan

ekstern BI yang berlaku; 2. Tidak mematuhi azas prudential banking;

Sedangkan dari aspek

Dengan

demikian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistis. Untuk

itu,

dalam

menangani

penyalahgunaan BLBI oleh bankLex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006

35


bank penerima, bila memang terbukti

termasuk pelanggaran BMPK. Pim-

melakukan

agar

pinan DPR juga menjanjikan untuk

dijatuhi hukuman tambahan untuk

menjembatani perbedaan pendapat

membayar sejumlah uang pengganti

antara Bank Indonesia dengan Men-

sebesar BLBI yang disalahgunakan,

teri Keuangan mengenai status BLBI

dalam rangka untuk memulihkan

dalam neraca bank Indonesia.

kerugian Negara seoptimal mungkin.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK

Apabila

pengganti

menyangkut masalah BLBI, Panja

dalam perkara pidana korupsi belum

BLBI tersebut mencari masukan dari

dapat dipenuhi, maka kepada terpi-

berbagai pihak untuk memperoleh

dana

gambaran transparan, jelas dan utuh

pidana

hukum

hendaknya

korupsi

uang

digugat

secara

perdata untuk mengembalikan uang

tentang

tersebut.

pemberian BLBI yang dapat mencer-

pelaksanaan

minkan akuntabilitas bank sentral

3. Aspek Politik Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi

sebagai lender of the last resort

IX DPR dalam laporannya tanggal 6

sesuai

Maret 2000 (sebelum dilakukannya

berlaku dengan memperhatikan kon-

audit

disi krisis pada waktu pemberian

investtigasi

oleh

mengeluarkan pernyataan

36

kebijakan

BPK) politik

dengan

ketentuan

yang

BLBI.

bahwa BLBI merupakan kebijakan

Berdasarkan data-data yang diper-

Pemerintah dan menjadi tanggung

oleh, Panja BLBI dalam rekomen-

jawab

dasinya mengemukakan hal-hal seba-

Pemerintah.

Selain

itu

Pemerintah juga bertanggung jawab

gai berikut:

dari kemungkinan terjadinya likui-

1. Sesuai dengan Undang-undang

dasi Bank Indonesia, karena equity

No. 13 Tahun 1968 tentang Bank

Bank Indonesia merupakan kekayaan

Sentral,

negara. Dalam aspek hukum DPR

Bank Indonesia sebagai anggota

merekomendasikan

kabinet

agar

Jaksa

kedudukan

dan

anggota

Gubernur

Dewan

Agung, Kepala Kepolisian, Mahka-

Moneter membawa konsekuensi

mah Agung, Menteri Kehakiman dan

tanggung jawab di bidang policy

HAM secepatnya merumuskan for-

maupun financial. Aspek tang-

mulasi kebijaksanaan hukum secara

gung jawab Bank Indonesia di

jelas dan transparan mengenai arah

bidang financial ini dapat dipisah-

kebijaksanaan

kan dari pemerintah namun dari

penyelesaian

BLBI



segi policy merupakan pelak-

apabila terbukti, maka kepada

sanaan

pelaku dijatuhi hukuman sesuai

kebijakan

pemerintah.

Oleh karena itu kebijakan BLBI

dengan rasa keadilan masyarakat.

merupakan kebijakan dan tanggung jawab Pemerintah, sedang-

E. Penutup

kan secara financial merupakan

Kesimpulan dan Saran

tanggung jawab Bank Indonesia. 4. Dengan adanya dugaan penyim-

BLBI terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat kepada dunia

pangan dalam pelaksanaan kebi-

perbankan

jakan BLBI maka perlu dilakukan

Indonesia sehingga terjadi rush pena-

pemeriksaan khusus oleh BPK

rikan dana simpanan nasabah secara

terhadap Bank Indonesia dan

besar-besaran dan berkelanjutan. Aki-

bank-bank penerima BLBI.

batnya dana yang ada di bank-bank

5. Walaupun penegakan supremasi

dan

prospek

ekonomi

menjadi “kering” sehingga memaksa

hukum harus dilakukan, namun

mereka

pengamanan dan pengembalian

kepada Bank Indonesia dalam kapasi-

kekayaan negara yang sangat

tasnya sebagai lender of last resort.

meminta

bantuan

likuiditas

besar dan tidak dapat ditempuh

Namun ternyata bantuan likui-

melalui jalur hukum, memerlukan

ditas yang diberikan Bank Indonesia

adanya politik hukum yang tegas

mengalami penyimpangan penyaluran

dan mengarah pada penyelesaian

yang luar biasa. Penyimpangan ini

BLBI dan pelanggaran BMPK

melibatkan

pada BBO, BTO, BBKU dan

dimensi. Pemerintah telah melakukan

BDL

beberapa upaya untuk menyelesaikan

termasuk

penyelesaian

kredit macet perbankan.

multi

pihak

dan

multi

masalah BLBI. Namun langkah peme-

6. Dalam hal hasil pemeriksaan

rintah terkesan lamban, kurang serius

terhadap Bank Indonesia dan

dan tidak tegas sehingga hasilnya masih

bank-bank penerima BLBI, dite-

sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh

mukan adanya pelanggaran yang

karena itu di tengah kondisi pro dan

dapat dijadikan bukti awal dari

kontra sebaiknya semua pihak duduk

suatu tindak pidana yang merugi-

bersama dengan penuh kesadaran dan

kan keuangan negara, sehingga

dedikasi yang tinggi untuk menye-

Kebijaksanaan

lesaikan masalah BLBI yang sebenarnya

segera

Agung

menindaklanjuti

harus dan


37


adalah uang rakyat. Dengan demikian penyelesaian BLBI akan mendekati harapan rakyat Indonesia, dan tentunya masalah BLBI ini menjadi pelajaran yang

sangat

perbankan

berharga

Indonesia

bagi

dunia

menuju

masa

depan.

Daftar Pustaka Center For Financial Policy Studies, “Bantuan

Likuiditas

Bank

Indonesia”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Center For Strategic and International Studies, “Kliping Dunia Ekuin dan Perbankan”, CSIS, Jakarta, 2000. Kompas tahun 2000, 2001 dan 2002

38


UPAYA PENYELESAIAN BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)

Recommend Documents