Pemberdayaan Masyarakat melalui KOPERASI KELOMPOK TANI HUTAN Oleh : Yumi
Pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat di sekitar hutan tidak lepas dari empat aspek yaitu : aspek sumberdaya alam, aspek ekonomi, aspek peningkatan kapasitas/sumber daya manusia, dan aspek modal sosial. Pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya bukan hanya dititikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi aspek lainnya tersebut di atas tidak kalah penting. Berbagai kegiatan dan proyek Pemerintah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi pada umumnya masih bersifat charity yang menguntungkan sesaat. Pemberian bantuan masih banyak yang berkaitan dengan aspek teknis dan atau ekonomi, belum banyak memperhatikan peningkatan kapasitas/SDM dan pengembangan modal sosial. Padahal inilah titik lemah sekaligus bagian sentral dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan kelembagaan masyarakat merupakan kegiatan pokok yang mutlak harus dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kelembagaan masyarakat yang saat ini dinilai paling tepat dan lengkap dari segi ekonomi, peningkatan kapasitas/SDM, pengembangan modal sosial dan sumberdaya alam adalah koperasi. Walaupun demikian, secara umum masih banyak orang yang meragukan koperasi sebagai soko guru dan penggerak ekonomi rakyat. Hal tersebut wajar karena pengalaman koperasi di masa lalu khususnya di daerah pedesaan, dimana KUD banyak diselewengkan. Makna positif koperasi yang sesungguhnya tidak dipahami dengan baik, bahkan telah bergeser menjadi pengalaman buruk bagi masyarakat.
Alih-alih
mensejahterakan anggotanya, KUD menjadi anekdot dari Ketua Untung Duluan.
Bila halnya demikian mengapa Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya Pusat Penyuluhan – Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berani mengangkat koperasi menjadi salah satu target kegiatannya, bahkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dari empat IKU yang ditargetkan pada Renstra 2015-2019? Walaupun memiliki sejarah yang kurang baik di Indonesia, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat di Indonesia diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Dengan memiliki koperasi, Kelompok Tani Hutan diharapkan memiliki lebih banyak akses informasi teknologi, permodalan dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan serta memiliki 1
daya saing tinggi. Dengan demikian berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
Latar belakang Koperasi KTH Pembangunan kehutanan tidak terlepas dari sasaran luas hutan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Luas hutan Indonesia 130,68 juta ha, di dalam dan di sekitar hutan tersebut terdapat sebanyak 34.988 desa hutan tempat bermukim + 48,8 juta jiwa dimana sekitar + 6 juta jiwa yang bergantung hidupnya dari hutan.
Pada sisi lain, terdapat kurang lebih 30.000 KTH yang tersebar di seluruh Indonesia (Pusluh, 2015), yang dapat menjadi modal manusia (SDM) dan modal sosial dalam pembangunan kehutanan. Sejumlah KTH sudah mengembangkan usaha bidang kehutanan dan sangat potensial untuk dikembangkan. Usaha yang dijalankan sudah berkembang baik, namun perlu terus dikelola secara berkelanjutan dan profesional. Saat ini dalam tata niaga hasil usaha mereka masih banyak menguntungkan pihak broker dibandingkan petani itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kelembagaan ekonomi di tingkat petani.
Pembentukan dan pengembangan kelembagaan ekonomi usaha petani hutan dalam bentuk Koperasi Kelompok Tani Hutan (KTH), diharapkan akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses informasi, modal, teknologi dan pemasaran maupun kemitraan. Melalui Koperasi KTH tersebut, diharapkan Kelompok Tani Hutan akan tumbuh dan berkembang sehingga memiliki daya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan.
Aturan yang digunakan sebagai dasar permbentukan koperasi KTH adalah Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1992, di antaranya mengenai bentuk koperasi, syarat, jenis, asas dan prinsip, serta tahapan pembentukan koperasi diuraikan berikut ini. Bentuk Koperasi KTH Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer ialah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder ialah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Syarat Pembentukan Koperasi KTH : 1.
Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota KTH; 2
2.
Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) badan hukum koperasi;
3.
Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada nomor 1 adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
4.
Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masingmasing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5.
Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggotanya;
6.
Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
7.
Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.
Jenis Koperasi KTH Jenis koperasi KTH ditentukan berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Pada umumnya koperasi KTH berbentuk koperasi produsen, tetapi dapat juga berbentuk koperasi lainnya. Secara umum jenis koperasi antara lain:
Tipe tujuan ekonomi spesifik
Pilihan jenis Koperasi yang dibentuk ...
Meningkatkan PENJUALAN
Koperasi PEMASARAN
Meningkatkan DAYA BELI ANGGOTA
Koperasi KONSUMEN
Meningkatkan NILAI TAMBAH PRODUK
Koperasi PRODUSEN
Memudahkan LAYANAN JASA
Koperasi JASA
Memudahkan LAYANAN MODAL KERJA
Koperasi SIMPAN PINJAM (KSP, KSPPS, dll)
Sumber: Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Asas dan Prinsip Koperasi KTH Asas Koperasi adalah kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip Koperasi adalah: (1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; (2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota; (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (5) Kemandirian. Tahapan pembentukan Koperasi KTH Sama dengan pembentukan koperasi secara umum, pembentukan Koperasi KTH secara garis besar terdiri dari 3 tahapan penting yaitu: 3
1. Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi Para anggota pendiri menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi a. Pada rapat tersebut menghasilkan risalah rapat yang memuat : (1) Nama Koperasi, (2) Jenis Koperasi, (3) Kesepakatan-kesepakatan yang akan dimuat dalam anggaran dasar : a) Besarnya Simpanan Pokok b) Besarnya Simpanan Wajib c) Masa bhakti pengawas d) Masa bhakti pengurus e) dan lain – lain (4) Surat Kuasa untuk menandatangani akte pendirian
2. Rapat Pembentukan Koperasi a. Rapat Pembentukan membahas antara lain: (1) Kesepakatan untuk membentuk koperasi; (2) Pembahasan rancangan anggaran dasar (AD); (3) Pembahasan rancangan rencana kerja (RK); (4) Pembahasan permodalan dan batas waktu penyerahan modal; (5) Pemilihan pengurus dan pengawas; (6) Pemberian kuasa kepada pengurus dan atau orang lain yang dipilih oleh peserta rapat pembentukan untuk menyiapkan rancangan anggaran rumah tangga koperasi; (7) Pemberian kuasa dan batasan kewenangannya kepada beberapa orang yang ditunjuk oleh rapat pembentukan sebagai kuasa pendiri untuk menandatangani akta pendirian koperasi apabila di wilayah setempat tidak terdapat Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan mengajukan permintaan pengesahan kepada pejabat terkait.
b. Peran pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setempat dalam rapat pembentukan koperasi yaitu: (1) Memberikan arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi; (2) Melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan; (3) Narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian; (4) Meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. 4
3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Kuasa pendiridan atau notaris mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi dengan lampiran: a.
Dua rangkap salinan akta pendirian koperasi dari notaris (NPAK);
b.
Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
c.
Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
d.
Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi);
e.
Surat Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi;
f.
Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri(minimal 5 juta rupiah untuk koperasi primer dan 15 juta rupiah untuk koperasi sekunder);
g.
Rencana awal kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
h.
Struktur Organisasi Koperasi;
i.
Daftar susunan pengurus dan pengawas;
j.
Daftar Sarana Kerja Koperasi;
k.
Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus;
l.
Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya;
m. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemungkinan-kemungkinan dalam keputusan pejabat terkait permohonan pengesahan akta pendirian koperasi yaitu: 1.
Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.
2.
Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
3.
Mengenai penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.
5
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil -Menengah
Fasilitasi pembentukan koperasi KTH : fokus pada proses pengembangan modal sosial Pusat Penyuluhan sejak tahun 2015 memberikan fasilitasi kepada penyuluh untuk melakukan pendampingan pembentukan koperasi KTH. Fokus kegiatan ini adalah bukan pada output terbentuknya koperasi sebagai badan hukum tetapi justru pada proses pembelajaran masyarakat dan pengembangan modal sosial kelompok tani. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya pengalaman pembentukan koperasi di waktu yang lalu hanya sebagai persyaratan pengajuan dana bantuan. Pengembangan modal sosial memegang peranan penting dalam keberlanjutan koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan kerjasama/kekeluargaan, sehingga dalam menjalankannya mutlak memerlukan kepercayaan dan kejujuran. Kepercayaan dan kerja sama tidak begitu saja dapat terjadi antara pengurus dan anggota, maupun antar sesama anggota. Hal tersebut perlu terus ditumbuhkembangkan melalui berbagai pertemuan dan kegiatan kebersamaan. Oleh karena itu dalam tahapan pembentukan koperasi yang difasilitasi Pusat Penyuluhan terdapat banyak anggaran untuk kegiatan pertemuan kelompok.
6
Penyusunan aturan (AD/ART) dalam menjalankan badan usaha koperasi bukanlah hanya sekedar dokumen kelengkapan koperasi,
melainkan dapat disebut sebagai “roh”
koperasi. Proses
pembuatan kesepakatan-kesepakatan dalam penyusunan AD/ART merupakan bagian mendasar yang berperan penting dan jauh lebih memiliki nilai sebagai pembentukan modal sosial koperasi. Oleh karena itu penting sekali penyusunan AD/ART dihadiri dan dibahas mendalam oleh semua calon pengurus dan anggota koperasi.
Semua tahapan dalam pembentukan koperasi, baik tahap persiapan sampai dengan pengesahan Akta harus dilihat sebagai proses pembelajaran dan pembentukan serta pengembangan modal sosial. Dokumen dan kelengkapan lainnya dapat saja disusun oleh penyuluh dan beberapa orang pengurus tanpa melalui pertemuan, dengan output terbentuknya koperasi sebagai badan hukum. Walaupun dengan hasil yang sama yaitu terbitnya surat pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum, tetapi hampir dapat dipastikan keberlanjutan kegiatan koperasi akan berbeda. Koperasi yang dibentuk melalui proses pembelajaran bersama dan pengembangan modal sosial sudah memiliki modal dasar kuat dan empat semangat sebagaimana diharapkan yaitu semangat mendirikan, semangat menggunakan jasanya, semangat membangun dan membesarkan, serta semangat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pertemuan-pertemuan atau rapat pembahasan aturan/rencana kerja koperasi dan lainnya memang seringkali didominasi oleh beberapa orang, sehingga menjadi tidak menarik dan membosankan bagi anggota KTH yang sebagian besar adalah petani. Oleh karena itu seringkali ditempuh jalan pintas yaitu aturan disusun oleh penyuluh pendamping dan beberapa orang pengurus saja. Dalam hal inilah ketrampilan berkomunikasi dan kreativitas Penyuluh pendamping sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi pertemuan. Proses pengembangan modal sosial dalam pembentukan koperasi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada ketentuan berapa lama waktu yang dibutuhkan, sangat tergantung dinamika KTH. Oleh karena itu untuk membentuk koperasi yang dinamis dan berkelanjutan diperlukan kesabaran, ketekunan dan kemampuan Penyuluh Pendamping. Di sisi lain Penyuluh pendamping perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen perkoperasi
Pembelajaran dari pengalaman fasilitasi pembentukan Koperasi KTH di Kab.Bandung, Jawa Barat Koperasi Produsen Tani Hutan “Giri Senang” (KP THGS) di Kampung Legok Nyenang, RT 01, RW 01, Desa Giri Mekar, Kecamatan Clengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 7
dibentuk pada tanggal
... Oktober 2015 dengan Nomor Badan Hukum: 29/BH/518-
KOP/VIII/2015. KP THGS merupakan pengembangan dari usaha KTH Giri Senang yang didirikan pada tanggal 4 Desember 2007. Proses pengurusan koperasi KTH Giri Senang, mulai dari awal rapat-rapat persiapan sampai dengan ditetapkan sebagai Badan Hukum kurang lebih 4 bulan. KTH Giri Senang sampai saat ini beranggotakan 107 orang, diketuai Bapak Asep Rohman. Kegiatan utama KTH adalah agroforestry, penanaman lahan bawah tegakan dan kerajinan bambu. Penanaman di bawah tegakan yang paling dominan saat ini ialah budidaya kopi, jenis arabica. Selain itu KTH juga mengembangkan kerajinan bambu khususnya alat musik angklung, yang dipasarkan ke Saung Angklung Ujo.
Kopi Arabica Bukit Palasari (ABP) merupakan produk unggulan yang dihasilkan oleh KTH Giri Senang, berhasil menjuarai Festival Kopi di Bandung pada tahun 2014.
KTH Giri Senang sudah beberapa tahun terakhir ini merencanakan penguatan usaha kelompok melalui pembentukan koperasi. Gayung bersambut Pusat
Penyuluhan memiliki program
fasilitasi Pembentukan Koperasi KTH pada tahun 2016. Dengan pendampingan dari Penyuluh Kehutanan: Bapak Muhammad Yusuf, KTH Giri Senang melakukan beberapa kali pertemuan selama 2 bulan sebagai persiapan pembentukan koperasi KTH. Dalam beberapa kali rapat pertemuan, disepakati bersama nama koperasi, jenis koperasi, AD/ART, susunan pengurus dan lainnya. Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bandung terus dilakukan oleh pendamping. Dinas Koperasi pun beberapa kali diundang sebagai narasumber dalam pertemuan pembentukan koperasi. Dengan arahan dari pihak Dinas Koperasi dilakukan penyiapan kelengkapan berkas8
berkas persyaratan pembentukan koperasi. Setelah semua kelengkapan dipenuhi selanjutnya diajukan kepada Notaris Pembuat Akte Koperasi (NPAK). Proses yang dibutuhkan untuk pengurusan Akta Notaris ini kurang lebih 1 bulan. Setelah Akta Notaris diterbitkan kemudian pengajuan ke Dinas Koperasi untuk diterbitkan keputusan badan hukum Koperasi. Dalam waktu 1 minggu terbit keputusan badan hukum Koperasi Produsen Tani Hutan “Giri Senang” (KPTH GS). Rencana KPTH GS ke depan adalah mengembangkan usaha dalam bentuk wanawisata berupa kampung kopi yang dipadukan dengan sirkuit motor trail dan wisata sepeda gunung serta pengadaan pupuk/saprodi.
Papan nama Koperasi THGS (kiri), Penyuluh Pendamping, Pengurus KTH dan Koperasi THGS, Bakorluh Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi Kabupaten Bandung dan semua stakeholder pembentukan Koperasi THGS
Dari pengalaman fasilitasi pembentukan koperasi tersebut, Pak Yusuf berpesan untuk rekan penyuluh yang akan melaksanakan pembentukan koperasi KTH :
Pilih KTH yang sudah siap, baik SDM maupun usaha yang akan dijalani.
Koordinasi yang baik dengan pejabat koperasi untuk mendapat kemudahan.
Libatkan pejabat daerah seperti Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
Jalani proses pembentukan koperasi dengan ikhlas, jangan menjadi beban. SUKA DUKA PENDAMPING PEMBENTUKAN KOPERASI KTH Alhamdulillah apa yang dicita-citakan oleh KTH dan penyuluh untuk membentuk koperasi dapat terwujud, apalagi mendapat fasilitas/bantuan dari pusluh, Saya dan KTH banyak mendapat ilmu dalam membentuk koperasi yang benar ...apalagi dalam UU no 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa bantuan sosial kepada lembaga masyarakat harus sudah berbadan hukum, Dukanya waktu lebih banyak tersita untuk pembentukan koperasi, sehingga pembinaan terhadap KTH yang lain sedikit berkurang. (Muhammad Yusuf, Penyuluh Kehutanan Kab.Bandung, Jawa Barat)
9
Penguatan dan Pengembangan Koperasi KTH Pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Kelompok Tani Hutan, melalui kegiatan Pembentukan Koperasi belum cukup. Perjalanan Koperasi KTH menuju kemandirian sebagai tujuan pemberdayaan, masih relatif panjang. Koperasi KTH baru dapat dikatakan efektif sebagai media pemberdayaan masyarakat jika anggota koperasi sudah mencapai kesejahteraan. Dengan berbekal modal sosial yang kuat, manajemen koperasi yang baik dan pengembangan usaha yang berkelanjutan diharapkan 25 koperasi KTH yang pada tahun 2015 sudah difasilitasi pembentukannya oleh Pusat Penyuluhan dapat terus berkembang menjadi koperasi yang maju.
Untuk dapat menjadi koperasi yang maju beberapa syarat yang perlu dipenuhi menurut Soetrisno (2003) ialah: 1.
skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi;
2.
koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi;
3.
posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi;
4.
pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM).
Kesimpulan Pembentukan koperasi KTH merupakan langkah awal pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi ekonomi penggerak masyarakat di pedesaan, khususnya yang berada di sekitar hutan. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi ke arah koperasi yang maju perlu menjadi perhatian bersama, bukan saja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tetapi juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mewujudkan Masyarakat sejahtera, hutan lestari.
Sumber bacaan: Kementerian Koperas dan Usaha Kecil-Menengah. 2015. Materi Temu Teknis Penyuluh Pendamping Koperasi KTH, Bogor 11 Mei 2015. Soetrisno, Noer (2003), “Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, II (5), Agustus
10
