EVALUASI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGRIBISNIS MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
M. Ridwan
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
ABSTRAK Program of the Department of Agriculture breakthrough for poverty alleviation and job creation , while reducing the development gap between regions and the central region. Agriculture Agribusiness Development Program ( PUAP ) can not fully answer the problems that exist in the middle of farming communities in some d istricts in Kuantan Singingi. In a research question: " how Evaluation Strategies for Community Empowerment through Strengthening Agribusiness Venture Capital District Farmers Group in Kuantan Singingi, especially the realization of Agriculture Agribusiness Development Program ( PUAP ) ? " The author tries to answer through research using descriptive method , which describes the facts obtained through observation , in -depth interviews and document review using qualitative analysis. From the results of this study concluded that 1 ) the low effectiveness of Rural Agribusiness Development Program ( PUAP ) 2 ) low efficiency RuralAgribusiness Development Program ( PUAP ) especially kurangny a Human Resources , 3 ) at least sufficient information to Rural Agribusiness Development Program ( PUAP ) information particularly early or early identification of potential agricultural community 4 ) lack of implementation of aspects of similarity or alignment of the Agribusiness Development Program ( PUAP ) Rural especially the persistence of a particular approach kausus advance of farmers and workers to get assistance from the Agribusiness Development Program ( PUAP ).5 ) associated with the responsiveness of the Agribusiness Development Program ( PUAP ) has led to a pretty good 6 ) lack of precision targeting and objectives Agribusiness Development Program ( PUAP ) can be seen from the misuse of program funds are utilized by farmers to other issues . Keywords: Evaluation, Strategy, Community Empowerment, Agribusiness, Strengthening Capital, Farmers Group LATARBEKALANG
Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat desa kususnya bagi masyarakat Agribisnis melalui menguatan modal usaha kelompok tani, diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat petani. Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP memiliki tujuan antara lain: 1. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. 2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Kelompok Tani , penyuluh dan penyelia mitra tani 3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis 4. Meningkatkan fungsi kelembagaanekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akseske permodalan. 5. mitra lembaga keuangan dalam rangka akseske permodalan. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dimulai sejak tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada Kelompok Tani -Kelompok Tani dengan nilai Rp 1,0573 trilyun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Kelompok Tani selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Hal ini dilakukan dengan harapan Kelompok Tani PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis. Berdasarkan kondisi dan kenyataan yang penulis temukan pada observasi awal, dimana strategi pemberdayaan masyarakat agribisnis ini yang ada pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) belum sepenuhnya dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat petani di beberapa kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dikarenakan: 1. Masih banyaknya masyarakat petani yang belum mendapatkan program pemberdayaan seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) sehingga banyak lahan pertanian yang tidak dikelola oleh petani. dari program 2. Banyaknya syarat dalam memperoleh modal pemberdayaan, salah satunya yang memberatkan petani adalah syarat menyertakan jaminan berupa surat-surat berharga (sertifikattanah/bangunan, sporadik atau BPKB) sementara masyarakat petani tidak mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam memperoleh dana pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) .
3. Masih rendahnya kinerja Kelompok tani, diantaranya terlihat dari:1) masih rendah pelayanan dalam kegiatan simpan pinjam, 2) jauhnya Jarak/lokasi pelayanan antara tempat tinggal anggota dengan sekretariat kelompok tani. 4. Belum maksimalnya pendamping dalam memberikan bantuan kepada kelompok tani penerima modal dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) . 5. Ada indikasi terjadi penyimpangan penggunaan dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP). Sehubungan dengan masih rendahnya dampak dari pelaksanaan strategi pemberdayaan Masyarakat agribisnis di Kuantan singingi dengan bantuan modal usaha tani, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul : “Evaluasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi” Perumusan Masalah Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :Bagaimanapelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat agibisnis melalui PenguatanModal Usaha Kelompok Tani diKabupaten Kuantan Singingi? Tujuan Penelitian Untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat agibisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi.
TINJAUAN TEORITIS 1.
Kebijakan Publik Kebijakan publik sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalammnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, suatu atau unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya financial dan manusia 2.
Evaluasi Kebijakan Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang bisa dijadikan penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolak ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya. Menurut William N. Dunn kriteria evaluasi sebagai berikut: 1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya
2.
3. 4. 5.
6.
tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal menunjuk pada distribusi program Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari perencanaan program berguna bagi masyarakat.
3.
Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable”Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Program PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor. PUAP berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah : 1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal sesuaidengan potensi pertanian desa. 2. Berkembangnya 10.524 Kelompok Tani atau Poktan yang dimiliki dan dikelola olehpetani. 3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani ataupeternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan 4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian,mingguan maupun musiman.
4.
Gambaran Umum Pelaksanaan Puap
PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petanianggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tanggatani.Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan danmenciptakan lapangan kerja di perdesaan serta membantu penguatan modal dalamkegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkankesejahteraan petani. Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan denganmemberikan kewenangan kepada Kelompok Tani yang telah memenuhipersyaratan. Kelompok Tani juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitratani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Tani sebagai penyalurPUAP antara lain : 1. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis; 2. Memiliki struktur kepengurusan yang aktif; 3. Dimiliki dan dikelola oleh petani; 4. Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota. 5.
Kerangka Pemikiran Gambar Skema Kerangka Pemikiran PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Di Kabupaten Kuantan Singingi
Efektifitas
Efesiensi
Kecukupan
Terlaksana dengan baik
6.
Responsivitas
Kesamaan atau Perataan
Ketepatan
Terlaksana
Metodologi Penelitian A. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif yakni untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan danmendeskripsikan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Metode ini berguna untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai karakteristik Kelompok Tani PUAP di Kabupaten Kuantan Singingi B. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Daerahyang dipilih sebagai tempat penelitian mengenai Dampak Program PengembanganUsaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Kinerja
Kelompok Tani adalahKabupaten Kuantan Singingi di pilih Kecamatan yangtelah menerima bantuan Program Pengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP). C. Penelitian akan dilakukan di 7 desa yang menerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)Waktu penelitian dilakukan pada minggu pertama Julisampai dengan minggu ke tiga Oktober 2013. Desa yakni: 1.
Desa Kampung Baru (Kecamatan Gunung Toar)
2.
Desa Kampung Medan (Kecamatan Kuantan Hilir) Desa Kampung Tengah (Kecamatan Kuantan Hilir) Desa Pulau Rengas (Kecamatan
3. 4. Pangean) 5.
Desa Sukaping
(Kecamatan
Desa Talontam
(
Desa Banjar Benai
(Kecamatan
Pangean) 6.
Kecamatan
Benai) 7. Benai)
7.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km2, yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi pertanian yang sangat besar untuk dikembangkan.Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari setengah jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan ketrampilan dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang sedang digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan agribisnis.Data tanaman pangan meliputi luas panen dan hasil produksi tanaman bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan. Luas Panen tanaman padi Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2001 yaitu 10.237 Ha dengan total produksi 41.312, 16 ton. 8.
Hasil Dan Pembahasan
A.
Efektivitas Program
Dalam pencapaian Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)salah satu yang mempengaruhi adalah sumber daya Manusia aparat pemerintahan yang terkait dengan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)Khususnya organisasi pelaksanaan PUAP yakni Tingkat Kecamatan dan tingkat Desa (Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) sangat berperan penting dalam mensukseskan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan persoalan Efektifitas program pada awal dan yang terpenting adalah sejauhmana tingkat Desa (Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) menjalankan tugas dan fungsinya. Temuan di lapangan masih rendahnya Ketersediaan Sumber daya manusia dalam menjalankan program ini di tingkat desa terutama Sumber daya manusia pada tenaga Penyuluh Pendamping. B.
Efisiensi Program Di lihat dari Efisiensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dimana dalammewujudkan Efisiensi yang memudahkan para petani baik dalam modal usaha pertanian maupun dalam bimbingan atau penyuluhan pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi. Efisiensi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait baik dari pemerintah yang mempunyai Tim yang bertingkat maupun dari masyarakat petani yang mendapatkan program bantuan. Untuk melihat efisiensi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diwujudkan dengan Pola Dasar Dan Strategi Pelaksanaan PUAP, kriteria seleksi desa dan GAPOKTAN penerima PUAP tata cara dan prosedur penyaluran PUAP, organisasi pelaksanaan PUAP serta pembinaan dan pengendalian Melihat efiesensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)dalam peningkatan pertanian di desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi, masih rendahnya hubungan kerjasama dalam menjalankan tugas masing-masing Tim yang ada, baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun ddi tingkat Desa, hal ini akan menyulitkan bagi para petani yang tersebar sebanyak 21 desa, khususnya untuk tingkat Desa yakni para Penyuluh Pendamping dan para Penyelia Mitra Tani dengan Tingkat Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terasa kurang maksimal sehingga keberadaannya kurang efisien dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
C.
Kecukupan Program Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah kemudahan akses informasi bagi pemerintah maupun bagi para petani berkenaan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di kabupaten Kuantan Singingi.
Kecukupan Informasi sangat diperlukan bagi Tim yang ada dalam program baik tingkat provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan tim Tingkat Desa terutama informasi awal berkenaan identifikasi potensi ekonomi desa karena proses tahap awal dalam mendapatkan dana bantuan ini bila tidak diperhatikan secara cermat dan profisonal maka hasil program sudah dipastikan tidak akan mengena sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam program ini. Kecukupan informasi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), masih rendah hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kecukupan informasi dari tingkat desa baik untuk Para Petani maupun informasi yang diberikan oleh GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani masih perlu ditingkatkan. Kurang terjadinya komunikasi yang baik antara Petani dengan petugas atau aparat pemerintah yang terkait dengan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah penyebab rendahnya pengetahuan dan kemampuan para petani dalam menjalankan tujuan dan sasaran yang diharapkan pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). D.
Kesamaan atau Perataan Dilihat dari Kesamaan atau Perataan khususnya pemerataan destribusi bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juga menjadi hal penting untuk diperhatikan, pendistribusian akan memperlihatkan pada kesamaaan atau perataan dalam program pertanian yang diberikan dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Kuantan Singingi . Terjadinya pelanggaran terhadap kesamaan atau perataan dalam pendistrubisan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), hal ini jelas dapat dilihat dari beberapa kasus yang diperoleh dari informan dimana adanya pendekatan khusus yang terjadi baik antara petugas atau aparat terkait dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) hal ini tentu akan merugikan para petani lain yang benar-benar potensi dan layak untuk di berikan bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) atau lebih tepatnya adanya perlakukan yang berbeda bagi calon penerima bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). E.
Responsivitas Program Responsivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berhubungan erat dengan seberapa jauh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Petani kabupaten Kuantan Singingi baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Responsivitas terhadap Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pada kategori cukup baik, terlihat permasalahan dalam aspek respon ini adalah para petani tidak merespon dengan baik pada awal yakni identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian karena pada tahap ini masyarakat petani kurang dilibatkan sehingga kecurigaan timbul di kalangan masyarakat petani desa. F.
Ketepatan Program
Ketepatan dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan keuntungan bagi masyarakat petani di Kabupaten Kuantan Singingi karena sangat beguna bagi kebutuhan masyarakat petani di desa-desa baik itu untuk peningkatan pendapatan ataupun peningkatan fasilitas pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi. Masih rendahnya pencapaian tujuan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yakni ketepatan antara tujuan program dengan apa yang dilakukan oleh para petani, menjadi catatan tersendiri, hal ini terjadi hampir disetiap desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), ketidak sesuaian antara tujuan program dengan prilaku para petani menyebabkan program ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan uang bagi para petani bukan tempat atau program untuk meningkatkan sector pertanian di desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilaksanakan tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Masih rendahnya manfaat yang dirasakan oleh petani di desa-desa yang mendapatkan dana bantuan dalamProgram Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dikarenakan: 1) kurang baiknya Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2) rendahnya efisiensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) khususnya kurangnya Sumber Daya Manusia, 3) sedikitnya kecukupan informasi terhadap Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) khususnya informasi awal atau identifikasi awal potensi pertanian masyarakat 4) kurang terlaksananya aspek kesamaan atau perataan pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP)Perdesaan khususnya masih adanya kausus adanya pendekatan khusus anatar petani dan petugas untuk mendapatkan bantuan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP)5) terkait dengan responsivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) sudah mengarah kepada cukup baik 6) rendahnya ketepatan sasaran dan tujuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) dapat dilihat dari penyalahgunaan dana bantuan program oleh petani yang dimanfaatkan ke persoalan lain.
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan di atas, maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)sebagai berikut : 1. Bagi aparatur pemerintah ( tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa) Diharapkan aparatur pemerintah ( tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mampu menjalankan tugas, tanggungjawabnya serta fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.
sehinggaProgramPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dapat berjalan dengan baik. 2. Bagi Petani Penerima Bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Diharapkan Petani Penerima Bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) harus benar-benar paham serta membuka ruang untuk berkomunikasi dengan petugas (TingkatDesa) sehingga bimbingan dan pendampingan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DAFTAR PUSTAKA Buku Bacaan Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah ---------2008.Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik, Suara Bebas. Jakarta Aida. Dkk. 1992. Penyuluhan Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Pustka Pembangunan. Ali, Madekhan, 2007.Orang Desa : Anak Tiri Perubahan, Averroes Press. Malang Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta Bhenyamin Hoessein. 2002. Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang Bappenas. Jakarta Budiarjo, Miriam. 2007Dasar – Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Chriswardani Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional (understanding multidimension of poverty) Universitas, Semarang, Jawa Tengah Departemen Pertanian. Kebijakan Teknis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Departemen Pertanian RI. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakar Dwijowijoto, Riant, Nugroho.2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Alex Media Komputindo.
Jakarta ---------2008. Public Policy.Elek Media Komputindo. Jakarta Edward III dan Sharkansky dalam widodo Joko.2001 Good Governance. Insani Cendikia. Surabaya Gajayanake, Stanley, dan Jaya Empowerment,Dekalb
Gajayanake,
1996.Community
Halim.Abdul. (2001)Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN. Yogyakarta Hill, Michael. (ed.). 1993. The Policy Process: A Reader. New York: Harvester- Wheatsheaf ---------2006. Implementing Public Policy.Sage, London Islamy, M. Irfan, 2001.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, Istianto, Bambang. 2009, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Mitra Wacana Media, Jakarta Kartasasmita,Ginanjar,1997.Pembangunan untuk Rakyat Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES. Jakarta
(Memadukan
Kumar, S, 2002,Methods for Community Participation: A Complete Guide for Practitioners, London: ITDG Labodo, Muhadam. 2008Mamahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Lele, Gabriel, 1999, Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta Mardiasmo. (2002)Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Press Yogyakarta Masrizal.2008. Partisipasi Publik dalam APBD dalam Padang Ekspres. Padang. Moeloeng, J, Lexy. 2004 .Metodology Penelitian kualitatif Remaja Rosdakarya. , Bandung Muhammad Firdaus. 2009.Manajemen Agribisnis. Jakarta Bumi Aksara. Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York
Nazaruddin. 2005, Memahami APBD dengan Benar, Bagaimana Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah,E-parlemen DIY Ndraha, Taliziduhu. 1990.Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta Jakarta --------2003. Budaya Organisasi, Ed 2, PT. Rineka Cipta. Jakarta ………2003 Kyberndogi (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta,. Jakarta. Nugroho, Iwan, Dahuri, Rokhmin, 2004.Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, P3ES Jakarta
Nugroho, Riant, D. 2001. Reinventing Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo. Jakarta Nyoman Sumaryadi, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta Riwu Kaho, Josef, 1983. Fungsi-Fungsi Pemerintahan ; Badan Diklat Depdagri. Jakarta Robert.T.Nakamura, Frank Smallwood.1980 Politik implementasi kebijkan (the politics of policy implementation) New York. St Martin’s Press Ryaas Rasyid, 2001.Penjaga Hati Nurani Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta Safrina, Dian. 2003. Studi Formulasi Kebijakan, Studi Kasus:Penentuan Harga Crudepalm Oil di Sumatera Utara. Administrasi Negara. USU. Medan Slamet, M. 2003.Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan.: IPB Press.Bogor Soeharto
Edi. 2008 Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat:Kajian Strategis.Refika Aditama. Bandung
Sondang P. Siagian . 1985. Masyarakat dan Pembangunan Desa. LP3ES. Jakarta Sokanto Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sukirno, Sadono, 2006.Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan, Edisi Kedua. Kencana, Jakarta Supriyanto, Budi. 2009, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Strategis). CV. Mediabrilian, Jakarta
Surbakti, Ramlan. 1999, Memahami Ilmu Politik.Gramedia, Jakarta Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (KELOMPOK TANI ) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Jurnal Syaukani 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.“Kebijakan Publik yang Membumi.” Lukman Offset YPAPI. Yogyakarta Tarigan1, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluai Program. Rineka Cipta. Jakarta Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta Wattimena, Reza A. A. 2007,Melampaui Negara Hukum Klasik. Kanasinus, Yogyakarta Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia, Jakarta Winarno, B. 2007.Teori dan proses kebijakan publik.Media Pressindo. Yogyakarta
Peraturan Perundang-Undangan Keputusan Menteri 545/Kpts/OT.160/9/2007
Pertanian
(KEPMENTAN)
Nomor
Web-Internet Delivery, 2004, http://www.deliveri.org/guidelines
Pemberdayaan
Masyarakat,
