STRATEGI PENINGKATAN PERAN PROGRAM PENGUATAN MODAL KELOMPOK (PMUK) DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN PROPINSI RIAU
YULIATMI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir Srategi Peningkatan Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dalam Pemberdayaan Klomok Tani Sayur di Kabupaten Pelalawan. Adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebitkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini,
Bogor,
Januari 2009
Yuliami Nrp. A.153050235
2
ABSTRACT YULIATMI. Strategies in Improving the Role of the Program in Strengthening Group Business’s Capital (PSGBC) in the Empowerment of Vegetable Farmer Groups in the Regency of Pelalawan, Province of Riau. Under the Supervision of Dr.Ir.Dedi Budiman Hakim, M.Sc as Head and Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja,M.Sc as Member of the Supervisory Commission In the empowerment of farmer community, a Program in Strengthening Group Business’s Capital (PSGBC) has been conducted through a Direct Loan to the community. Pelalawan is one regency that has received PSGBC since 2004. The program has involved eight groups of farmers (consisting of 54 farmers) who deal with vegetables commodities such as chilly, spinach, kangkung (water spinach), etc. In its operation, PSGBC has some problems. First, there are still farmers who have not returned the fund of PSGBC to the farmer groups. This has affected the sustainability of their farm businesses. Second, some farmers still move from one area to another because those who receive PSGBC are the farmers who cultivate lands. Further, the farmers in the Regency of Palalawan often produce the same commodities as other farmer groups, thus making the price of the commodities low. Those problems above will certainly inhibit the attainment of PSGBC’s goals, particularly increased production, productivity, and the income of farmers receiving PSGBC. The first objective of the study was descriptively analyzed and the second was examined with the methods of SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) Based on the resulted evaluation of the PSGBC, the vegetable farmers have not been successful as a result of their low education (of nine years). The relatively low education will cause a slow change in thinking ability through the development program because in general a person with a low education is slow in making decisions. The status of borrowed land is also a constraint to the success of PSGBC because the period of utilizing the land is only 2-3 years and after the period the land must be returned to its owner. The results of SWOT and QSPM analysis show that there are three major priorities for the improved role of PSGBC in the Regency of Pelalawan in increasing the income of vegetable farmers: (1) accelerating land certification for the farmers of PSGBC; (2) improving access to
3
marketing; and (3) empowering institutions for extension, capital arrangement, promotion, and marketing in the Regency of Pelalawan to support PSGBC. To be successful, PSGBC requires the support of the local government, particularly of Pelalawan Regency. First, it is necessary for the related institution to form RTRW (a neighborhood) for the purpose of developing and establishing a vegetable region as well as confirming the land rights for the farmers. Second, it is necessary to create coordination between the provincial government and regency government in formulating the development plan in horticultural agribusiness (vegetables) by expanding cultivated land (sharing program). Third, it is necessary to improve human resources through training, internship, and comparative studies to successful regions; in which case the most important to consider is the identification
of
potential
farmers
and
locations.
Fourth,
institutional
empowerment is also necessary, i.e. by developing and supervising the existing institutions, conducted by the local governments through related institutions such as Food Crop Services, and by empowering KUD (Sub-district Cooperative Unit) in providing production facilities. The role of the government is also needed to facilitate the provision of capital for farmers.
4
RINGKASAN YULIATMI. Strategi Peningkatan Peran Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sayur di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Dibimbing oleh Dr.Ir.Dedi Budiman Hakim, M.Sc sebagai ketua dan Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja,M.Sc sebagai anggota komisi pembimbing.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani telah diterapkan program PMUK melalui pendekatan (pola) Bantuan Pinjaman Langsung ke Masyarakat (BPLM). Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program PMUK yaitu sejak tahun 2004. Program ini telah melibatkan 8 kelompok tani, dengan jumlah petani 54 orang, dengan berbagai komoditas sayuran seperti cabai, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan PMUK, terdapat beberapa permasalahan. Pertama, masih ada petani yang belum mengembalikan dana PMUK kepada kelompok tani. Sehingga hal tersebut berdampak pada status keberlanjutan para petani dalam usahataninya. Permasalahan kedua yaitu masih ditemukannya petani yang berpindah-pindah. Hal tersebut terjadi karena petani yang mendapatkan PMUK adalah petani penggarap. Selain kedua masalah tersebut para petani di Kabupaten Palalawan sering mempoduksi komoditi yang sama dengan kelompok tani lainnya sehingga harga komoditi tersebut menjadi murah. Permasalahan di atas tentunya akan menghambat pencapaian tujuan PMUK khususnya peningkatan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani penerima PMUK. Tujuan penelitan pertama dianalisis secara diskriptif sedangkan untuk tujuan ke dua dianalisia dengan metoda SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) Berdasarkan hasil evaluasi Program PMUK petani sayur di Kabupaten Pelalawan belum berhasil dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu 9 tahun, kondisi tingkat pendidikan yang relatif rendah ini menyebabkan perubahan pola pikir melalui program pembangunan akan berjalan lambat, karena pada umumnya orang yang berpendidikan rendah akan lambat dalam pengambilan keputusan. Status lahan pinjam ini juga merupakan penghambat keberhasilan
5
program PMUK karena jangka waktu pemanfaatan lahan pinjaman 2-3 tahun setelah itu diambil kembali oleh pemilik lahan. Sedangkan hasil analisis SWOT dan QSPM menunjukkan bahwa tiga prioritas utama strategi peningkatan peran program PMUK di Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan pendapatan petani sayur yaitu (1) mempercepat sertifikasi lahan petani PMUK; (2) mempercepat peningkatan akses jalan pemasaran; dan (3) pemberdayaan kelembagaan seperti penyuluhan, Permodalan, promosi dan pemasayaran di Kabupaten Pelalawan untuk mendukung program PMUK. Untuk mencapai keberhasilan program PMUK maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Pelalawan. Pertama, perlu penyusunan RTRW oleh instansi terkait, untuk menumbuhkan dan memantapkan kawasan sayuran serta memberikan penguatan hak atas tanah kepada petani. Kedua, perlu koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten dalam penyusunan rencana pengembangan agribisnis hortikultura (sayuran) melalui Perluasan areal tanam (sharing program). Ketiga, perlu melakukan peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan, magang dan studi banding ke daerah yang telah berhasil, yang paling diperhatikan sekali yaitu Identifikasi calon petani dan calon lokasi. Keempat, perlu pemberdayaan kelembagaan dengan cara menumbuh kembangkan serta pembinaan kelembagaan yang ada oleh pemda melalui instansi terkait seperti dinas Tanaman Pangan, Koperasi, memberdayaan KUD dalam hal penyediaan sarana produksi serta perlu peran pemerintah guna menfasilitasi ketersediaan modal bagi petani.
6
@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
7
STRATEGI PENINGKATAN PERAN PROGRAM PENGUATAN MODAL KELOMPOK (PMUK) DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN PROPINSI RIAU
YULIATMI
Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
8
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir: Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec
9
Judul Tesis
:
Strategi Peningkatan Peran Program Penguatan Modal Kelompok (PMUK) Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sayur di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau
Nama
:
Yuliatmi
NRP
:
A 153050235
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.Sc
Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja, M.Sc
Ketua
Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
10
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya
kajian
PENINGKATAN
pembangunan PERAN
daerah
dengan
PROGRAM
judul
”STRATEGI
PENGUATAN
MODAL
KELOMPOK (PMUK) DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN PROPINSI RIAU” telah berhasil disusun dengan baik, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kebijakan program pembangunan Kabupaten Pelalawan pada masa yang akan datang. Kajian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada : 1. Bapak Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.Sc sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja, M.Sc sebagai anggota Komisi Pembimbing. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Khairil A.Notodiputro, MS sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan Bapak Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Sc sebaai Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarja Institut Pertanian Bogor. 3. Pemerintah Propinsi Riau atas izin dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 4. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan mulai dalam memberi dukungan dan bantuan baik berupa fasilitas dan dukungan moril dalam pelaksanaan penelitian ini. 5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Akhirnya semoga laporan kajian yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. Pekanbaru, Januari 2009 Yuliatmi,
11
FTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................
i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ..............................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... vii DAFTAR SINGKATAN .................................................................................. viii BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................ 1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1.2. Perumusan Masalah ................................................................ 1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian ..................................................... 1.3. Cakupan Kajian .......................................................................
1 1 3 5 6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 7 2.1. Pemberdayaan Masyarakat ...................................................... 7 2.2. Program PMUK dan Pola BPLM ............................................ 10 2.3. Pendapatan dan Kesejahteraan................................................. 13 2.4. Ikhtisar ..................................................................................... 14
BAB III
METODE KAJIAN ......................................................................... 3.1. Kerangka Pemikiran Kajian ..................................................... 3.2. Tempat dan Waktu Kajian ...................................................... 3.3. Teknik Pengambilan Sampel .................................................. 3.4. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 3.5. Metode Analisis Data............................................................... 3.5.1. Analisis Deskriptif ....................................................... 3.5.2. Analisis IFE dan EFE................................................... 3.5.3. Analisis SWOT ............................................................ 3.5.1. Analisis QSPM............................................................. 3.6. Metode Perancangan Program ................................................. 3.7. Definisi Operasional ................................................................
16 16 18 18 19 20 20 21 25 29 31 33
BAB IV
KEADAAN UMUM WILAYAH KAJIAN ..................................... 4.1. Kondisi Geografis .................................................................... 4.2. Kondisi Demografis ................................................................. 4.2.1. Penduduk Kabupaten Pelalawan.................................. 4.2.2. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan ..................... 4.2.3. Pendidikan.................................................................... 4.2.4. Kesehatan .....................................................................
36 36 37 37 38 38 39
12
4.3. Kondisi Perekonomian............................................................. 4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.................................................. 4.3.2. Pertumbuhan Investasi .................................................. 4.3.3. Potensi Unggulan Daerah .............................................
40 40 41 41
BAB V
GAMBARAN UMUM PROGRAM PMUK DI KABUPATEN PELALAWAN.................................................................................. 43 5.1. PMUK dan Proses Bergulir PMUK......................................... 43 5.1.1. Latar Belakang PMUK ................................................. 43 5.1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan PMUK ............................... 43 5.1.3. Maksud dan Tujuan PMUK .......................................... 44 5.1.4. Langkah-langkah Operasional PMUK.......................... 44 5.2. Kriteria Penerima PMUK ........................................................ 49 5.3. Keadaan Umum Responden..................................................... 50 5.4. Pendapatan keluarga petani responden .................................... 53 5.5. Kepemilikan kekayaan (aset) keluarga petani responden ........ 55 5.6. Kondisi rumah tempat hunian responden ................................ 56 5.7. Persepsi petani responden ........................................................ 56 5.8. Tingkat kesejahteraan petani responden .................................. 58 5.9. Mekanisme Pemberdayaan Kelompok..................................... 58 5.10. Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Kelompok..................... 59
BAB VI
STRATEGI DAN PROGRAM REVITALISASI PROGRAM PMUK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN 6.1. Identifikasi faktor internal dan eksternal ................................... 6.2. Analisis Matriks IFE .................................................................. 6.3. Analisis Matriks EFE................................................................. 6.4. Analisis Matriks SWOT............................................................. 6.5. Strategi Peningkatan Peran PMUK............................................ 6.6. Prioritas Strategi Pengembangan Program PMUK di Kabupaten Pelalawan ................................................................. 6.7. Program dan Rencana Kegiatan.................................................
61 67 68 69 69 72 73
BAB VII KESIMPILAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ............................ 78 7.1. Kesimpulan .............................................................................. 78 7.2. Implikasi Kebijakan ................................................................. 79 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 81 LAMPIRAN ....................................................................................................... 83
13
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Halaman
Kelompok Tani Sayur Penerima Proram PMUK Melalui Pola BPLM Kabupaten Pelalawan 2004........................................................................
4
2.
Realisasi Penyaluran dan Pengembalian PMUK Melalui BPLM 2005-2007 (ribuan)........................................................................................................... 4
3.
Tujuan, Analisis, Data dan Output Kajian ................................................ 20
4.
Matriks Analisis Lingkungan Internal Pengembangan Program PMUK ...................................................................................................................... 22
5.
Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal Wilayah.................................... 23
6.
Matriks Analisis Lingkungan Eksternal Pengembangan Program PMUK .......................................................................................................... 24
7.
Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal Wilayah................................. 25
8.
Matriks Analisis QSPM ............................................................................. 31
9.
Keadaan Umum Petani Sampel ................................................................. 52
10.
Pendapatan Keluarga Petani Penerima PMUK dan Non Program PMUK (Luas Lahan Garapan Rata-Rata 0,47 Ha) .................................... 53
11.
Pengeluaran Keluarga Petani Responden (Rp/Tahun)............................... 54
12. Kepemilikan Kekayaan (Asset) Keluarga Petani Responden .................... 55 13. Persepsi (pendapat) petani responden tentang program PMUK/BPLM ............................................................................................ 56 14.
Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Petani Responden Berdasarkan Kriteria BKKBN ........................................................................................ 58
15. Faktor Internal dan Ekternal Program PMUK ........................................... 62 16.
Matriks IFE ................................................................................................ 67
17.
Matriks EFE ............................................................................................... 68
18.
Hasil Analisis QSPM Dalam Perumusan Prioritas Strategi Pengembangan Program PMUK di Kabupaten Pelalawan ....................... 72
19.
Strategi, Program dan Rencana Kegiatan .................................................. 73
14
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
1. Kerangka Pemikiran Kajian .......................................................................... 18 2. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal..................................................... 26 3. Matrik SWOT ............................................................................................... 27 4. Analisis SWOT ............................................................................................. 28 5. Matriks SWOT Untuk Memformulasikan Strategi Baru Program PMUK Kabupaten Pelalawan. ...................................................................... 70
15
DAFTAR LAMPIRAN No
Halaman
1.
Kriteria Badan Keluaraga Berencana Nasional (BKKBN)………………… 83
2.
Identitas Responden ………………………………………………….......... 87
3. Pendapatan dan Pengeluaran Responden………………………………........ 88 4. Pendapatan Petani dari sektor tani utama dan sampingan………………….. 89 5. Matriks IFE/EFE…………………………………………………………… 90 6. Hasil Analisis QSPM .................................................................................... 92 7. Kuesioner Untuk Petani ................................................................................ 95 8. Kuesioner Untuk Stakeholder ....................................................................................................................... 10 4
16
DAFTAR SINGKATAN
PMUK
Penguatan Modal Usaha Kelompok
BPLM
Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat
SWOT
Strength Weakness Opportunities Threat
QSPM
Quantitative Strategic Palnning Matrix
IFE
Internal Factor Evaluation
IFE
Exsternal Factor Evaluation
TAS
Total Attractiveness Score
AS
Attractiveness Score
KUT
Kredit Usaha Tani
KKP
Kridit Ketahanan Pangan
KPPN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SPP-LS
Surat Permintaan Pembayaran Langsung
RUK
Rencana Usaha Kelompok
KTNA
Kelompok Tani Nelayan Andalan
GAP
Good Agriculture Practice
SOP
Standar Operasional Prosedur
BLM
Bantuan Langsung Masyarakat
SCM
Supply Chain Management
BKKBN
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
K2I
Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur
BPS
Badan Pusat Statistik
SMART
Specific Measurable Aggressive Realistic Time-bound
PMDN
Penanaman Modal
RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah
PMDN
Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA
Penanaman Modal Asing
17
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Di negara berkembang yang agraris seperti Indonesia pembangunan
pertanian merupakan faktor penentu utama dalam pembangunan perekonomian nasional, yang akhirnya akan sangat menentukan tingkat perekonomian masyarakat. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih bekerja pada sektor pertanian, dengan demikian keberhasilan pembangunan pertanian menentukan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Pelaku utama dalam pembangunan pertanian adalah para petani, dan di Indonesia sebagian besar petani adalah petani kecil yang selalu berhadapan dengan berbagai keterbatasan dalam melaksanakan usaha taninya. Keterbatasan yang selalu dihadapi oleh petani kecil antara lain keterbatasan modal usaha tani, keterbatasan untuk mendapatkan informasi teknologi, lahan yang sempit, serta aksesibilitas yang juga terbatas. Petani kecil adalah rumah tangga pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Lahan yang dikuasai bisa milik sendiri ataupun dari pihak lain (BPS Provinsi Riau, 2003). Dengan berbagai keterbatasan tersebut maka petani memerlukan fasilitas dari Pemerintah agar mereka dapat lebih berdaya dalam melakukan usaha taninya. Untuk memfasilitasi petani Departemen Pertanian Republik Indonesia telah menjalankan program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). PMUK merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat agribisnis melalui stimulasi dana bagi para petani yang mengalami keterbatasan modal yang selanjutnya mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2007) Fasilitas PMUK ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat petani, yang diikuti dengan kegiatan terkait yaitu penguatan kelembagaan petani dan peningkatan sumber daya manusia petani melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, monitoring dan evaluasi. Direktorat Jenderal
18
Hortikultura (2007) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui PMUK adalah: 1) memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan; 2) meningkatkan produksi,
produktivitas
dan
pendapatan
pelaku
usaha
pertanian;
3)
mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan pengembangan; 4) meningkatkan
kemandirian
dan
kerjasama
kelompok;
5)
mendorong
berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya. Indikator keberhasilan (outcome) kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain: 1) tumbuhnya usaha kelompok yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidah-kaidah bisnis melalui pemanfaatan dan PMUK sesuai sasaran; 2) terjadinya peningkatan produktivitas usaha kelompok penerima PMUK; 3) terjadinya pemupukan modal dan pengembalian/perguliran dari komponen yang harus digulirkan ke kelompokkelompok lain sehingga dapat menjangkau kelompok–kelompok lain dan kelompok sasaran yang lebih luas. Sementara itu, statistik keberhasilan (impact and benefit) dari pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain: 4) peningkatan modal usaha agribisnis dan ketahanan pangan; 6) perkembangan usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan; 7) peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok; 8) pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga ekonomi pedesaan lainnya.(Direktorat Jendral Hortikultura, 2007) Program PMUK di Provinsi Riau dimulai sejak tahun 1998. Setelah berjalannya program PMUK selama empat tahun, berbagai kendala dan masalah menghadang untuk mencapai keberhasilan program tersebut seperti belum seluruhnya petani penerima progam dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan kepada kelompok, masih ditemukan adanya petani yang berpindahpindah, sering terjadi produksi yang bersamaan dengan kelompok tani lainnya sehingga mengakibatkan harga menjadi murah dengan demikian perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan proragm PMUK ini apakah telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. 1.2.
Perumusan Masalah
19
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani telah diterapkan program PMUK melalui pendekatan (pola) Bantuan Pinjaman Langsung ke Masyarakat (BPLM). BPLM merupakan bantuan pinjaman berbunga lunak kepada petani untuk menambah modal usaha taninya agar tersedia tepat waktu dengan jumlah yang cukup disertai dengan bimbingan teknik oleh instansi pembina. Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program PMUK yaitu sejak tahun 2004. Program ini telah melibatkan 8 kelompok tani, dengan jumlah petani 54 orang, dengan berbagai komoditas sayuran seperti cabai, bayam, kangkung, dan lain sebagainya dapat dilihat pada (Tabel 1). Tabel 1.
Kelompok Tani Sayur Penerima Program PMUK melalui pola BPLM Kabupaten Pelalawan 2004
Jumlah No
Desa
Kelompok Tani
Anggota
Komoditas
(orang)
Luas Areal (ha)
1
Makmur
Tani Makmur
11
Sayuran
2
2
Batang Kulim
Sp Teladan
5
Sayuran
1
3
Betung
Sp Empat
5
Sayuran
1
4
Genduang
Genduang Sakti
5
Sayuran
1
Sidomulyo
4
Sayuran
1
5
Pematang Tinggi
Karya Makmur
10
Sayuran
3
6
Bukit Lembah Subur
Berkah Tani
8
Sayuran
1
7
Lubuk Keranji
Buing Sakti III
6
Sayuran
3
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Propinsi Riau
Dalam pelaksanaan PMUK, terdapat beberapa permasalahan. Pertama, masih ada petani yang belum mengembalikan dana PMUK kepada kelompok tani. Sehingga hal tersebut berdampak pada status keberlanjutan para petani dalam usahataninya. Berdasarkan laporan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Pelalawan (2007), pengembalian dana BPLM baru sekitar 50 persen padahal PMUK di Kabupaten Pelalawan sudah ada dari tahun 2004. realisasi penyaluran dan pengembalian 2005-2007 dapat dilihat pada Tabel 2.
20
Tabel 2. Realisasi Penyaluran dan Pengembalian PMUK Melalui BPLM 2005-2007 (ribuan)
PenyaNo
Kecamatan
Luran (Rp)
2005 Pengembalian
2006 Sisa (Rp)
(Rp)
Pengem-
2007 Sisa
balian
(Rp)
(Rp)
Pengembalian (Rp)
Sisa (Rp)
1.
Bunut
33.000
8.012
24.988
10.300
22.700
22.050
10.950
2.
PKL Kuras
12.500
1.200
10.800
11.050
1.450
7.800
4.700
3.
PKL Kuras
12.500
0
12.500
1.600
10.900
9.500
3.000
4.
PKL Lesung
12.500
500
12.000
500
12.000
500
12.000
5.
Kerumutan
12.000
450
11.550
2.850
9.150
4.950
7.050
6.
PKL Kerinci
25.000
2.320
22.680
4.500
20.500
5.740
19.260
7.
Kerumutan
30.000
2.382
27.618
14.286
15.714
22.995
7.005
12.500
500
12.000
500
12.000
500
8.
PKL Lesung Jumlah
150.000
12.000 75.965
Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Palalawan (2007)
Permasalahan kedua yaitu masih ditemukannya petani yang berpindahpindah. Hal tersebut terjadi karena petani yang mendapatkan PMUK adalah petani penggarap. Padahal seharusnya petani yang mendapatkan PMUK adalah petani pemilik. Namun, karena identifikasi pre-survey yang kurang cermat maka banyak bukan petani milik yang mendapatkan PMUK. Selain kedua masalah tersebut para petani di Kabupaten Pelalawan sering mempoduksi komoditi yang sama dengan kelompok tani lainnya sehingga harga komoditi tersebut menjadi murah karena menjadi lebih banyak. Hal ini diduga karena masih rendahnya tingkat pendidikan para petani di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan
di
atas
tentunya
akan
menghambat pencapaian tujuan PMUK khususnya peningkatan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani penerima PMUK. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan program PMUK di Kabupaten Pelalawan?
21
2. Bagaimana strategi peningkatan peran program PMUK dalam pemberdayaan kelompok petani sayur di Kabupaten Pelalawan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani? 1.3.
Tujuan dan Manfaat Tujuan umum yang akan dicapai untuk memecahkan masalah-masalah
yang dikemukakan diatas adalah merumuskan pola dan program yang tepat untuk keberhasilan program PMUK petani sayur di Kabupaten Pelalawan. Untuk memenuhi tujuan umum tersebut, maka tujuan spesifik dari kajian ini adalah 1. Mengevaluasi pelaksanaan program PMUK di Kabupaten Pelalawan 2. Memformulasi
strategi
peningkatan
peran
Program
PMUK
dalam
pemberdayaan kelompok tani sayur di Kabupaten Pelalawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sayur. Manfaat dari kajian ini diharapkan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Riau, sehingga program PMUK terlaksanakan sebagaimana mestinya terutama di Kabupaten Pelalawan. 1.4.
Cakupan Kajian Cakupan penelitian ini ialah membahas pelaksanaan program PMUK di
Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dan strategi peningkatan peran PMUK dalam pemberdayaan kelompok tani sayur di Kabupaten Pelalawan. Evaluasi pelaksanaan program PMUK dalam penelitian ini dilihat dari pendapatan, pengeluaran, dan asset petani responden. Petani responden yang diambil yaitu petani yang mengikuti program PMUK di Kabupaten Pelalawan. Untuk membandingkan pendapatan antara petani penerima PMUK dengan yang tidak menerima PMUK maka juga dilakukan wawancara terhadap petani yang usahataninya homogen dengan petani penerima PMUK namun tidak menerima PMUK. Sementara, untuk mendapatkan strategi peningkatan peran PMUK dalam pemberdayaan kelompok tani sayur, dilakukan analisis faktor internal dan faktor eksternal dengan responden 3 orang stakeholder. Setelah itu, dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi peningkatan peran PMUK di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya penelitian
ini menggunakan analisis QSPM untuk
22
memperoleh prioritas strategi yang kemudian disusun program dan rencana kegiatannya. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
perwujudan
dari
masyarakat
capacity
building
(Community masyarakat
Development) yang
bernuansa
adalah pada
pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem ekonomi rakyat, sarana dan prasarana serta pengembangan Tiga-P; Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahanubahan yang terjadi di masyarakat serta pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat (Vitalaya, 2000). Uraian tersebut diatas dapat memberikan suatu acuan yang lebih efisien dan efektif di dalam pengembangan kelembagaan pembangunan, yang pada gilirannya petani akan lebih merespon semua hal-hal yang berkaitan dengan penyuluhan. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu: 1) menganalisis situasi perikehidupan dan masalahmasalahnya; 2) mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki; 3) mengembangkan usahanya dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki sendiri; 4) mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan. Pada intinya masyarakat adalah pengambil keputusan pada setiap kegiatan yang akan mereka lakukan dan menjadi bagian dalam keseluruhan proses pembangunan nasional Indonesia. Sementara fungsi Pemerintah dan lembaga lainnya hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan yang tumbuh di lapangan sebagai perwujudan dari perannya sebagai abdi masyarakat (Saharia, 2003).
23
Pemberdayaan
masyarakat
memiliki
dua
makna
pokok
dalam
kegiatannya yaitu: 1) meningkatkan kemampuan masyarakat (to give ability or enable) melalui program pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, 2) memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam upaya membangun diri dan lingkungan secara mandiri (Sihombing, 2004). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh instansi propinsi dan kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini biasanya disebabkan adanya anggapan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhankebutuhannya (Sandra, 2002). Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya. Bantuan yang diberikan menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat daripada menolongnya. Bantuan tersebut kadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat (Saharia, 2003). Sebaliknya
ada
pola
pendekatan
yang
dikembangkan
dengan
menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menguji coba pendekatan ini, namun belum diterapkan secara luas. Salah satu model yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang terpinggirkan, misalnya masyarakat sekitar hutan yang terabaikan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan
masyarakat
meningkatkan
kemampuan
masyarakat
untuk
menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi.
24
Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan nilai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan
untuk
mereka.
Partisipasi
masyarakat
ini
merupakan
inti
proses
pemberdayaan masyarakat (Sihombing, 2004). Selain itu, proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk dinas dan instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan kepada instansi-instansi pemberi layanan. Dengan demikian instansi dapat menyesuaikan dan memperbaiki pelayanannya. Saharia (2003), menyatakan bahwa dalam menyikapi perubahan paradigma pembangunan terutama di wilayah pedesaan, ada beberapa langkah yang harus dipertimbangkan yakni: 1) menghubungi tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh petani; 2) menjelaskan latar belakang dan tujuan dari program yang akan diterapkan; 3) menumbuhkan motivasi pada diri tokok-tokoh masyarakat dan tokoh petani agar mendiskusikan bersama-sama alasan dan tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Sesuai dengan pendapat Saharia (2003) tadi, didukung juga oleh Vitalaya (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa metode pendekatan yang telah dikembangkan untuk memposisikan masyarakat yang ada di pedesaan dalam hal ini masyarakat tani, bukan hanya sebagai objek atau penonton tetapi harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati pembangunan. Metode yang dimaksud diantaranya adalah: 1) pendekatan secara partisipatif dan dialogis, dilakukan antar petani dimana mereka secara bersamasama menganalisis masalah dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata sehingga pengambilan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat sesuai aspirasi dan kepentingan petani dalam mengatasi permasalahan; 2) memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas (bottom-up and up-bottom approach). 2.2.
Program PMUK Melalui Pola BPLM
25
Sejalan dengan program pusat, pembangunan pertanian dan perkebunan Kabupaten Pelalawan, dilaksanakan melalui dua program pokok, yaitu (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan (2) Program Pengembangan Agribisnis.
Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
bertujuan
untuk
meningkatkan ketersediaan pangan baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas, melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan diversifikasi konsumsi. Pengembangan agribisnis bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha di bidang pertanian yang berwawasan agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi, menghasilkan nilai tambahan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan produsen serta mendukung pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional. Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional, terlihat bahwa peran serta pertanian strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain kendala teknis dan sosial budaya, untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya (socio-cultural) yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran Pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui: 1) fasilitas penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; 2) fasilitas dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah; 3) fasilitas untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya masyarakat pelaku pembangunan pertanian. Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS) melalui pola BPLM dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai sekarang dan lokasinya di empat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kota Dumai,
26
dan Kota Pekanbaru, dengan kelompok tani berjumlah 27 kelompok yang beranggotakan 245 KK. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pendapatan, sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal. Pendapatan ini meliputi: 1) pendapatan berupa uang dari: a) gaji dan upah; b) penghasilan investasi. 2) pendapatan berupa barang, antara lain meliputi: a) beras; b) pengobatan; c) transportasi; d) perumahan; e) rekreasi. Pendapatan yang meningkat biasanya orang ingin mengubah corak kehidupan yang lama ke corak kehidupan yang dipandang lebih maju dan modern. Begitu pula yang dialami oleh para petani. Mereka akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, yang selama ini belum terkabulkan. Mereka ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, walaupun mereka sebelumnya tidak tamat SR atau SD. Akan tetapi mereka mempunyai cita-cita yang amat luhur, agar bagaimana anaknya lebih maju dari orangtuanya. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan ini diantaranya adalah: jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, usia penduduk, jumlah biaya produksi. Aspek pendapatan dan kesempatan kerja merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk, disamping hak untuk mendapatkan pendidikan, rasa kebebasan, keamanan, dan politik atau kebebasan mengeluarkan pendapat dan seterusnya dari waktu ke waktu terus berkembang (Mubyarto, 1995). 2.3.
Pendapatan dan Kesejahteraan Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor dengan
pengeluaran total usaha tani. Pendapatan kotor adalah jumlah produksi yang diperoleh dari usaha tani dikalikan dengan harga jual petani yang berlaku, (Hernanto, 1991), sedangkan menurut Kadariah (1994) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima dalam periode waktu tertentu misalnya satu bulan atau satu tahun. Dan pendapatan itu sendiri berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang, termasuk masyarakat petani. Bentuk pendapatan menurut Samuelson dalam Rasyid Baswedan (1980) berupa gaji, upah, hasil sewa tanah, bunga, tunjangan pensiun, dan lain-lain.
27
Priyono (1982), mengelompokkan pendapatan ke dalam dua bagian, yaitu pendapatan sektor formal dan informal. Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan berupa uang atau barang yang sifatnya regular dan diterima biasanya kecocokan keterampilan dan keahlian dari tenaga kerja yang tersedia dengan bidang industrialisasi, yang dikembangkan belum sepadan. Sedangkan pendapatan informal adalah segala penghasilan yang diterima dari hasil atau jasa yang sifatnya temporer namun dapat memberikan bantuan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan perubahan kondisi kehidupan sosial yang lebih baik menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat (BKKBN, 1997). Pengelompokan masyarakat menurut BKKBN (1997) adalah sebagai berikut: 1) masyarakat pra sejahtera, yaitu masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan kesehatan; 2) masyarakat sejahtera I, yaitu masyarakat yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi, interaksi dalam keluarga; 3) masyarakat sejahtera II, yaitu masyarakat yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologi tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya; 4) masyarakat sejahtera III, yaitu masyarakat yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi dan pengembangannya tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Pada masyarakat sejahtera III, kebutuhan fisik, sosial psikologinya dan pengembangannya telah terpenuhi; 5) masyarakat sejahtera III plus yaitu masyarakat yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam masyarakat. 2.4.
Ikhtisar Setiap
program
yang
bertujuan
meningkatkan
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat bukan hanya menciptakan peningkatan pada produksi
28
nasional riel tetapi juga harus ada perubahan dalam kelembagaan, struktur administrasi, perubahan sikap bahkan kebiasaan. Dukungan kekuatan dari dalam (indegeneous forces) yaitu kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri yang berkeinginan untuk menaikkan taraf hidupnya, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari pelaksanaan program terhadap masyarakat tersebut. Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program yang ditentukan dengan mengandalkan kekuatan yang dimilikinya sehingga pemberdayaan merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Penerapan pola pemberdayaan melalui berbagai kegiatan pembangunan berbasis komunitas, salah satunya dilaksanakan melalui fasilitasi penguatan modal usaha kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berskala kecil dan menengah seperti kelompok usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok tani dan pelaku agribisnis. Pengembangan kelompok-kelompok seperti itu akan mampu menurunkan angka pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat dan mampu berdampak ganda terutama memberikan peluang pengembangan ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif di tingkat komunitas. Dengan demikian usaha penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat merupakan suatu strategi pembangunan daerah yang berbasiskan pada pengembangan masyarakat yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan.
29
BAB III METODE KAJIAN
3.1.
Kerangka Kajian Untuk mengatasi keterbatasan modal usaha tani, keterbatasan dalam
akses terhadap akses informasi teknologi, pemasaran hasil dan lain-lain, petani kecil memerlukan bantuan fasilitas dari pihak Pemerintah. Pihak Pemerintah melalui Departemen Pertanian berupaya memberdayakan petani melalui program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan pola Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM). BLPM merupakan bantuan uang tunai langsung ke kelompok tani berupa pinjaman yang diharapkan untuk memperkuat permodalan usaha tani sehingga petani dan kelompoknya dapat meningkatkan produktifitas,
produksi
dan
pendapatannya;
yang
pada
akhirnya
akan
meningkatkan kesejahteraan petani peserta (petani binaan). Pola BPLM juga ditujukan untuk pemupukan modal kelompok sehingga semakin lama semakin membesar jumlahnya yang tersedia pada setiap musim tanam. Dengan tersedianya modal yang cukup maka petani dapat memanfaatkan input teknologi (seperti: pupuk, benih/bibit unggul, pengendalian hama/penyakit, penggunaan alat dan mesin, pengolahan hasil, dan lain-lain) secara optimal, hal ini akan meningkatkan produktivitas hasil dan produksi. Dengan permodalan yang cukup petani juga dapat memasarkan hasil dengan baik sehingga mendapatkan harga yang wajar, sehingga pendapatan petani juga meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan diharapkan kesejahteraan juga meningkat. Selain dari fasilitas permodalan petani juga diberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka melaksanakan usaha tani yang sesuai dengan teknologi anjuran. Bimbingan dan penyuluhan dilakukan oleh Dinas Teknis melalui penyuluh pertanian lapangan secara terencana dan berkelanjutan. Dengan
30
bimbingan dan penyuluhan juga diharapkan terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Secara skematis kerangka pemikiran dari penelitan ini adalah sebagai berikut (lihat Gambar 1). Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa melalui program PMUK akan mengatasi masalah keterbatasan permodalan, informasi teknologi, dan pemasaran. Dengan dukungan/partisipasi tokoh masyarakat dan lembaga/instansi terkaitnya, serta penyuluhan pertanian yang intensif diharapkan terwujudnya pemupukan modal, penerapan input teknologi yang optimal, perubahan sikap dan perilaku petani kecil ke arah yang lebih baik. Perubahan sikap dan perilaku petani kecil untuk meningkatkan usaha perekonomian rumah tangganya diharapkan terwujud dengan melakukan kegiatan atau aktifitas yang positif dan produktif, seperti mengikuti pertemuan di kelompok tani, kursus tani, pelatihan studi banding, gotong royong, arisan, melakukan pencatatan usaha tani, dan kegiatan lainnya. Hal ini akan meningkatkan produktifitas hasil pertanian, peningkatan produksi, yang selanjutnya akan menciptakan peningkatan pendapatan petani. Dengan adanya peningkatan pendapatan diharapkan terwujud peningkatan kesejateraan petani peserta program. Penyuluhan Pertanian
Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui PMUK
Pemupukan Modal
Petani Kecil : • • • •
Modal Informasi Teknologi Pemasaran
Input Teknologi Optimal Perubahan Sikap & Mental
Dukungan Tokoh Masyarakat dan Lembaga/Instansi
• Memperkuat modal • Produksi, Produktivitas, dan pendapatan meningkat • Usaha pertanian berkembang • Kemandirian dan kerjasama kelompok • Lembaga keuangan mikro agribisnis berkembang
Peningkatan kesejahteraan
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kajian 3.2.
Tempat dan Waktu Kajian
31
Tempat Kajian ini adalah di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Kabupaten Pelalawan dipilih sebagai tempat Kajian ini adalah karena program PMUK dengan pola BPLM telah dilaksanakan selama empat tahun, mulai tahun 2004, dengan berbasiskan pengembangan agribisnis sayuran. Selain itu kondisi petani relatif homogen yaitu terdiri dari petani kecil dengan lahan sempit, dengan penerapan teknologi yang hampir sama, komoditas yang diusahakan adalah sayuran buah dan daun karena jenis lahan yang cocok untuk komoditas tersebut. Waktu pengambilan data adalah 2 (dua) bulan, yakni dari bulan Juli s/d Agustus 2007. 3.3.
Teknik Pengambilan Sampel Sampel ditetapkan secara sengaja (purposive) yaitu kelompok tani
peserta (binaan) yang mendapatkan fasilitas PMUK dengan pola BPLM sebanyak 5 kelompok tani, dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang. Dari masing kelompok tani sampel diambil 3 responden dengan cara sengaja (purposive). Alasan dari pemakaian metode puposive sampling ini adalah karena kondisi kelompok tani tersebut relatif homogen dari aspek lahan dengan rata pengusahaan lahan 1.000 m2 per petani, komoditi yang diusahakan, teknologi yang diterapkan, modal yang diterima dan bimbingan yang diperoleh. Dengan demikian jumlah responden dalam kajian ini adalah 15 responden petani penerima PMUK. Untuk melihat perbedaan pendapatan usahatani antara petani penerima PMUK dengan petani yang tidak ikut PMUK, responden petani yang tidak ikut PMUK diambil sebanyak 15 orang. 3.4.
Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan untuk kajian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan metode survey melalui wawancara langsung terhadap responden yang terdiri dari petani yang mengikuti program PMUK dan stakeholder sebanyak 22 orang dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Stakeholder yang dijadikan responden terdiri dari Kepala Sub Dinas Pengembangan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Propinsi Riau, Kepala seksi intensifikasi pengembangan
32
hortikultura Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau, Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan, pelaksana program tingkat Kabupaten yaitu Kepala Sub Dinas Pengembangan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan, kepala seksi Produksi dinas Pertanian Pelalawan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pemilihan stakeholder tersebut karena mereka yang diduga mengetahui lebih banyak dalam hal faktor internal maupun faktor eksternal program PMUK di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang ada hubungan atau keterkaitan dengan kajian ini seperti Dinas Pertanian Propinsi Riau, Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan, Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, dan lain-lain. Data primer yang diambil dari petani/kelompok tani antara lain: 1) Profil responden (nama, umur, alamat, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusaha tani, komoditi yang diusahakan). 2) Pemilikan asset (kekayaan) seperta; lahan yang dimiliki, ternak besar, ternak kecil, alat transportasi, radio, TV, alat dan mesin, tempat tinggal, perhiasan atau barang/benda berharga lainnya). 3) Pendapatan usaha tani. 4) Pendapatan luar usaha tani dan pendapatan lainnya. 5) Pengeluaran rumah tangga (untuk keperluan makanan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian, sosial, listrik, telekomunikasi, transportasi, pemeliharaan rumah, pajak, cicilan hutang, dan lain-lain.). 6) Tabel 3. Tujuan, Analisis, Data dan Output Kajian TUJUAN
ANALISIS
PARAMETER
Mengevaluasi
Analisa
•Kegiatan
pelaksanaan
Deskriptif
program PMUK di kabupaten Pelalawan
PMUK •Pendapatan
DATA & SUMBER
OUTPUT
DATA Wawancara
dengan
Petani Responden
-
Kegiatan PMUK
-
Pendapatan Petani
-
Kepemilikan Asset
Petani •Kepemilikan Asset
33
Memformulasikan
SWOT dan
Kekuatan
Persepsi
Berbagai
Formulasi
strategi peningkatan
QSPM
PMUK
Pihak
terhadap
peningkatan
Kelemahan
program PMUK
peran
Program
PMUK
dalam
Strategi peran
Program PMUK dalam
PMUK
pemberdayaan
pemberdayaan
Peluang PMUK
kelompok tani sayur di
kelompok tani sayur
Ancaman
Kab
di Kab. Pelalawan
PMUK
penentuan prioritas
sehingga
Pelalawan
dan
dapat
mempengaruhi pendapatan
&
kesejahteraan petani sayur
3.5.
Metode Analisis Data
3.5.1.
Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu
untuk mengevaluasi pelaksanaan program PMUK di Kabupaten Pelalawan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan disajikan dalam bentuk tabel dan persentase. Untuk mengetahui manfaat Program PMUK terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka dilakukan analisis deskriptif. 3.5.2.
Analisis IFE dan EFE Untuk menjawab tujuan Kajian ke dua yaitu memformulasikan strategi
peningkatan peran Program PMUK dalam pemberdayaan kelompok tani sayur di Kabupaten Pelalawan digunakan analisis faktor internal dan eksternal yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT. Sementara untuk menentukan prioritas strategi digunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Penentuan faktor-faktor dari setiap komponen SWOT dan pembobotan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Adapun variabel lingkungan internal meliputi : a). adanya dana PMUK, b). adanya kelembagaan penyuluh tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, c) adanya Pedum, Juklak, dan Juknis PMUK, d) jumlah petugas terbatas, e) sarana
34
mobilitas petugas terbatas, dan f) masih kurangnya kemampuan petugas dalam alih teknologi. Sedangkan variabel lingkungan eksternal meliputi : a). adanya program K2I, b). pemasaran hasil cukup baik, c) adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi sayuran, d). ketersediaan lahan cukup, e). status petani masih penggarap, f). luas lahan garapan yang sempit, g). infrastruktur wilayah kurang baik, h). terjadinya alih fungsi lahan, dan i). koordinasi lintas sektoral masih lemah. Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan program PMUK, maka data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis lingkungan internal (terdiri dari kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (terdiri dari peluang dan ancaman), kemudian ditabulasikan ke dalam matrik EFE (External
Faktor Evaluation) dan IFE
(Internal Faktor Evaluation). a. Analisis Lingkungan Internal ( Internal Faktor Evaluation) Analisis Lingkungan Internal dilakukan untuk memperoleh faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi. Faktor tersebut dievaluasi dengan menggunakan matriks IFE (Tabel 4). Tabel 4 . Matriks Analisis Lingkungan Internal Pengembangan Program PMUK Internal Faktor
Bobot
Rating
Nilai (B x R)
.......................
...................
...............................
.......................
...................
...............................
.......................
...................
...............................
...
...
.......
1. ..................................................
.................
...................
...............................
2. ..................................................
.......................
...................
...............................
3. .................................................
.......................
..................
..............................
4. ..................................................
.....
Kekuatan : 1. ................................................... 2. .................................................. 3. .................................................. 4. ................................................. Kelemahan :
Total
1,00
35
Sumber : David (2004)
Dengan langkah sebagai berikut : 1. Menentukan faktor kekuatan dan kelemahan dengan meminta keterangan dari informan kunci. 2. Menentukan bobot dari faktor diatas dengan memberi skala 1 (satu) sampai 4 (empat), untuk mendapatkan bobot nilai setiap faktor dibagi dengan total nilai dari analisis eksternal, jumlah seluruh bobot adalah 1,00. Bentuk penilaian bobot faktor strategis internal wilayah dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal Wilayah Faktor Strategis Internal
a
b
c
d
….
Total
a
b
c
d
…
Total
Jika point a (baris) kurang penting dari faktor Point a pada kolom 1 Jika poin pada baris sama pentingnya dari faktor pada kolom
2
Jika point pada baris lebih penting dari faktor pada kolom
3
3. Memberi rating 1 (satu) sampai 4 (empat). Untuk faktor kekuatan nilai 1(satu) jika faktor tersebut berpengaruh kurang, nilai 2 (dua) jika berpengaruh sedang, nilai 3 (tiga) jika berpengaruh besar dan 4 (empat) jika berpengaruh sangat besar. Sedangkan untuk kelemahan angka 1 (satu) untuk kelemahan yang sangat besar dan angka 4 (empat) untuk kelemahan yang kurang. 4. Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan weighted score.
36
5. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total.
Nilai 1 (satu)
menunjukkan bahwa faktor eksternal sangat buruk dan nilai 4 (empat) menunjukkan sangat baik.
b. Analisis Lingkungan Eksternal (External Faktor Evaluation) Analisis Lingkungan Eksternal digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor yang menyangkut persoalan sosial, ekonomi, budaya, demografi, lingkungan, teknologi dan faktor lingkungan berupa lingkungan usaha, distribusi, keadaan infrastruktur dan tenaga kerja. Hasil analisis lingkungan eksternal digunakan untuk mengetahui seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini serta melihat peluang dan ancaman yang ada. Analisis lingkungan eksternal ini menggunakan matriks EFE (Tabel 6). Tabel 6 . Matriks Analisis Lingkungan Eksternal Pengembangan Program PMUK Eksternal Faktor
Bobot
Rating
Nilai (B x R)
Peluang : 1. .............................................
………….
…………
……………..
2. ............................................
………….
…………
……………..
3. ............................................
………….
…………
……………..
4. ...........................................
………….
…………
……………..
1. ……………………………
.................
.................
.......................
2. ……………………………
................
.................
.......................
3. ……………………………
.................
.................
.......................
4. ……………………………
.................
.................
.......................
Ancaman :
Total
1,00
Sumber : David (2004)
Langkah-langkah analisis eksternal yaitu sebagai berikut :
37
1. Membuat faktor utama yang berpengaruh penting pada kesuksesan dan kegagalan usaha yang mencakup peluang dan ancaman dengan melibatkan beberapa informan kunci . 2. Menentukan bobot dan faktor di atas dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat), untuk mendapatkan bobot nilai setiap faktor dibagi dengan total nilai dari analisis lingkungan eksternal, jumlah seluruh bobot adalah 1,00. Memberi rating 1 (satu) sampai 4 (empat) pada peluang dan ancaman. Untuk peluang angka 1 (satu) menunjukkan berpeluang kurang, 2 berpeluang sedang, 3 berpeluang besar dan 4 berpeluang sangat besar, sedangkan untuk ancaman kebalikannya, yaitu angka 1 (satu) menunjukkan ancaman yang sangat besar dan 4 (empat) menunjukkan ancaman kurang. Bentuk penilaian bobot faktor strategis eksternal wilayah dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal Wilayah Faktor Strategis Eksternal
a
b
c
d
….
Total
a
b
c
d
…
Total
Jika point a (baris) kurang penting dari faktor Point a pada kolom 1 Jika poin pada baris sama pentingnya dari faktor pada kolom
2
Jika point pada baris lebih penting dari faktor pada kolom
3
3. Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan weighted score. 4. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total.
Nilai 1 (satu)
menunjukkan bahwa faktor eksternal sangat buruk dan nilai 4 (empat) menunjukkan sangat baik.
38
3.5.3. Analisis SWOT Setelah dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal maka kegiatan selanjutnya adalah analisis SWOT. Langkah-langkah dalam membuat matriks SWOT adalah sebagai berikut : 1. Membuat daftar peluang eksternal. 2. Membuat daftar ancaman eksternal. 3. Membuat daftar kekuatan internal. 4. Membuat daftar kelemahan internal. 5. Strategi SO mencocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal. 6. Strategi WO mencocokkan kelemahan internal dan peluang ekternal. 7. Strategi ST mencocokkan kekuatan internal dan ancaman ekternal. 8. Strategi WT mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal. Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan Kelemahan yang merujuk pada situasi di lingkungan internal Program PMUK di Kabupaten Pelalawan. Kuadran Peluang dan Ancaman merujuk pada situasi lingkungan eksternal Program PMUK di Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Kekuatan – S
Kelemahan –W
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Peluang – O
Ancaman – T
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4. Gambar 2. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
39
1. Matriks SWOT yang merupakan matrik matching tool membantu untuk mengembangkan empat tipe strategi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. (a) Strategi SO: menggunakan kekuatan internal Program PMUK di Kabupaten Pelalawan untuk meraih peluang-peluang yang ada. Pada umumnya, pelaksanaan strategi WO, ST atau WT untuk menerapkan strategi SO. Oleh karena itu, jika Program PMUK di Kabupaten Pelalawan memiliki banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, mau tidak mau Program PMUK di Kabupaten Pelalawan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan jika Program PMUK di Kabupaten Pelalawan ini menghadapi banyak ancaman, maka Program PMUK di Kabupaten Pelalawan ini harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada.
Peluang – O
Kekuatan – S
Kelemahan – W
1.
1.
2.
2.
3.
3. Strategi SO
Strategi WO
1.
Gunakan kekuatan untuk
Atasi kelemahan untuk
2.
mengeksploitasi
eksploitasi peluang
3.
Peluang
Ancaman – T
Strategi ST
Strategi WT
1.
Gunakan kekuatan untuk hindari
Kurangi kelemahan dan
2.
ancaman
hindari ancaman
3. .
Gambar 3. Matrik SWOT
(b) Strategi WO: Memperkecil kelemahan-kelemahan internal Program PMUK di Kabupaten Pelalawan dengan memanfaatkan peluang-peluang
40
eksternal. Kadang kala Program PMUK di Kabupaten Pelalawan ini menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang karena adanya kelemahan-kelemahan internal. (c) Strategi ST : Program PMUK di Kabupaten Pelalawan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa Program PMUK di Kabupaten Pelalawan yang tangguh harus selalu mendapat ancaman. (d) Strategi WT : Merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Program PMUK di Kabupaten Pelalawan dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal untuk
tetap
berada dalam posisi berbahaya. Ia harus berjuang
dapat
bertahan
dengan
melakukan
strategi
untuk
mengatasinya. 2. Berdasarkan matriks SWOT secara ringkas, analisis SWOT ditunjukkan pada Gambar 4. Penyempurnaan/menyusun strategi alternatif program PMUK dalam peningkatan pendapatan petani
Faktor internal
Kekuatan (Strengths)
Faktor 1
Faktor eksternal
Kelemahan (Weakness)
Faktor 4
Peluang (Opportunities)
Ancaman (Threats)
Faktor 7 Faktor 10
Faktor 2
Faktor 5
Faktor 8 Faktor 11
Faktor 3
Strategi SO
Faktor 6
Strategi WO
Faktor 9
Strategi ST
Faktor 12
Strategi WT
Strategi Peningkatan peran Program PMUK
41
Gambar 4. Analisis SWOT
3.5.4. Analisis QSPM Analisis
QSPM
digunakan
untuk
menentukan
prioritas
strategi
pengembangan program PMUK. Setelah diperoleh beberapa strategi alternatif yang dihasilkan melalui analisis SWOT, selanjutnya menetapkan prioritas strategi dari beberapa pilihan tersebut dengan menggunakan analisis QSPM. Langkahlangkah dalam analisis QSPM adalah : 1. Mendaftar peluang/ancaman kunci eksternal dan kekuatan/kelemahan internal dalam kolom kiri dari QSPM, informasi ini diambil dari matriks EFE dan IFE. 2. Memberikan bobot untuk setiap faktor sukses kritis eksternal dan internal. Bobot ini identik dengan yang dipakai dalam matriks EFE dan matriks IFE. Bobot dituliskan dalam kolom di sebelah kanan faktor sukses kritisk eksternal dan internal. 3. Memeriksa matriks SWOT dan mengidentifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan. Catat semua strategi ini di baris teratas dari QSPM. 4. Menetapkan nilai daya tarik (Attractiveness Score = AS), tentukan nilai yang menunjukkan daya tarik relatif dari setiap strategi alternatif. Nilai daya tarik ditetapkan dengan memeriksa setiap faktor sukses kritis eksternal dan internal, satu per satu, dan mengajukan pertanyaan, apakah faktor ini mempengaruhi strategi pilihan yang akan dibuat. Bila jawaban atas pertanyaan ini ya, maka strategi ini harus dibadingkan relatif pada faktor kunci. Secara spesifik, nilai daya tarik harus diberikan pada setiap strategi untuk menunjukkan daya tarik relatif dari satu strategi atas strategi lain, mempertimbangkan faktor tertentu.
42
Nilai daya tarik itu adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = menarik, dan 4 = sangat menarik. Bila jawaban atas pertanyaan di atas tidak, menunjukkan bahwa faktor sukses kritis yang bersangkutan tidak mempunyai pengaruh pada pilihan paling spesifik yang akan dibuat, kita tidak perlu memberikan nilai daya tarik pada strategi tersebut. 5. Menghitung total nilai daya tarik (Total Attractiveness Score = TAS). Total nilai daya tarik diterapkan sebagai hasil perkalian bobot (langkah 2) dengan nilai daya tarik (langkah 4) dalam setiap baris. Total nilai daya tarik menunjukkan daya tarik relatif dari setiap strategi alternatif, hanya mempertimbangkan dampak dari faktor sukses kritis eksternal dan internal di baris tertentu. Semakin tinggi total nilai daya tarik, semakin menarik strategi alternatif itu (hanya mempertimbangkan faktor suskes kritis di baris itu). 6. Menghitung jumlah total nilai daya tarik. Menjumlahkan total nilai daya tarik dalam setiap kolom strategi QSPM. Jumlah total nilai daya tarik mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dalam setiap set strategi. Semakin
tinggi
nilai
menunjukkan
strategi
itu
semakin
menarik,
mempertimbangkan semua faktor sukses kritis eksternal dan internal relevan yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Besarnya perbedaan antara jumlah total nilai daya tarik dalam satu set strategi alternatif tertentu menunjukkan seberapa besar sebuah strategi lebih diinginkan relatif terhadap yang lain. Analisis metode QSPM dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Matriks Analisis QSPM Strategi Alternatif Faktor Kunci
Bobot
I AS
II TAS
AS
III TAS
AS
TAS
Faktor-faktor kunci Eksternal ………………………………. ………………………………. Faktor-faktor kunci Internal ………………………………. ……………………………….
Sumber : David (2004)
43
3.6.
Metode Perancangan Program Pembuatan program dan rencana kegiatan pengembangan PMUK dalam
penelitian ini didasarkan pada hasil strategi pengembagan PMUK yang sudah diperoleh dari hasil analisis SWOT. Dalam proses pembuatan program tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Pembuatan program harus berdasarkan atas fakta yang objektif, rasional dan pertimbangan-pertimbangan terhadap perkembangan kegiatan. 2. Program harus mempunyai sasaran yang jelas. 3. Program harus memenuhi komponen 5W + H yaitu What (Apa), Why (Kenapa), Who (Siapa), Where (Dimana), When (Kapan) dan How (Bagaimana). 4. Pembuatan program harus mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah daerah. 5. Antara satu kegiatan dengan kegiatan yang saling mengisi dan berkaitan. 6. Tidak kaku dalam batas-batas tertentu sesuai dengan perkembangan. 7. Mudah dipahami dan penafsiran harus sama oleh pelaksana kegiatan. Perencanaan program dalam pelaksanaannya belum tentu berjalan dengan seharusnya, sehingga pemerintah harus dapat memperkecil kendala-kendala yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Kendala yang datang dari dalam adalah berupa kurangnya pengertian dan pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab, waktu dan pendanaan, pola manajemen. Sedangkan yang datang dari luar seperti peraturan/ketentuan-ketentuan (birokrasi) yang berlaku, faktor sosial, politik dan ekonomi. Kegiatan adalah suatu tindakan nyata yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana kegiatan terdiri dari pilihan-pilihan instansi pemerintah untuk melaksanakan metode, proses, keterampilan, peralatan, dan sistem kerja dalam rangka mengimplementasikan program kerja operasional yang telah dibuat dengan memperhatikan lingkungan
44
yang ada di organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dalam menyusun kegiatan hendaknya memperhatikan kriteria “SMART” yaitu : •
Specific artinya statu kegiatan harus menggambarkan hasil yang spesifik yang diinginkannya, memberikan arah dan tolok ukur yang jelas.
•
Measurable
artinya
kegiatan
harus
dapat
diukur,
dapat
dipastikan
waktu/tingkat pencapaiannya. •
Aggressive but attainable artinya statu kegiatan harus dijadikan standar keberhasilan dalam satu tahun sehingga cukup menantang Namur masih dalam tingkat keberhasilan.
•
Realistic artinya kegiatan harus bersifat realistis sesuai dengan kemampuan dan kapasitas.
•
Time-bound artinya kegiatan harus memiliki batas waktu.
3.7.
Definisi Operasional
1) Pendapatan Petani Pendapatan petani adalah pendapatan yang diterima keluarga petani responden yang terdiri dari: 1.a). Pendapatan usaha tani utama (PdUT). Pendapatan usaha dihitung dengan menggunakan rumus: PdUT
=
TP – TB
Dimana,
TP : Total Penerimaan, yaitu (produksi x harga) dihitung dalam rupiah per musim tanam. TB : Total Biaya, yaitu penjumlahan semua biaya dalam rupiah yang diperlukan dalam satu musim tanam.
1.b). Pendapatan luar usaha tani (PdLUT) Pendapatan luar usaha tani adalah pendapatan yang diterima dari kegiatan luar usaha tani seperti menerima upah, berdagang, bantuan dari pihak keluarga lain, dan lain-lain. Dihitung dari dalam rupiah per bulan. 1.c). Pendapatan usaha tani komoditi lainnya Pendapatan dihitung dari penerimaan bersih dari mengusahakan komoditi pertanian lainnya, disamping komoditi utama. Dihitung dalam rupiah per bulan.
45
Keterangan : Keseluruhan pendapatan tersebut akan dijumlahkan menjadi pendapatan keluarga petani dan akan dikonversikan menjadi pendapatan per tahun dalam rupiah. Menghitung pendapatan per tahun adalah nilai hasil panen yang dijual oleh petani dalam periode satu tahun dan dihitung dalam rupiah. 2) Untuk menghitung tabungan dan aset (kekayaan) petani responden akan dihitung atau dinilai dalam rupiah. 2.a). Tabungan Tabungan terdiri dari tabungan individu dan tabungan kelompok. Tabungan dapat disimpan di Bank/Koperasi/Kelompok. 2.b). Aset (kekayaan) adalah barang berharga bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki responden dinilai dalam rupiah. Aset tersebut adalah rumah, lahan, kebun/ladang, ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, kibas), sepeda, sepeda motor, mobil, traktor, perhiasan berharga, TV, kulkas, radio, dan lain-lain. 3) Untuk
mengetahui
perubahan
perilaku
petani
responden
dilakukan
pengamatan terhadap kegiatan atau aktifitas yang positif dan produktif yang dilakukan petani responden untuk meningkatkan usaha perekonomian rumah tangganya seperti: •
Mengikuti pertemuan di kelompok tani, kursus tani, pelatihan studi banding, gotong royong, arisan, dan lain-lain.
•
Melakukan pencatatan usaha tani atau usaha ekonomi lainnya.
•
Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pembangunan desa, dan lain-lain.
4) Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani responden digunakan kriteria Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2006 sebagai berikut: a. Keluarga pra sejahtera b. Keluarga sejahtera I c. Keluarga sejahtera II d. Keluarga sejahtera III e. Keluarga sejahtera III plus (kriteria terlampir)
46
BAB IV KEADAAN UMUM WILAYAH KAJIAN 4.1.
Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Secara operasional peresmian Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Di usia yang relatif masih muda Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus segera melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°,25” Lintang Utara dan 0°,20” Lintang Selatan serta antara 100°,42” sampai 103°,28” Bujur Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Bengkalis di sebelah Utara, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi di sebelah Selatan, Kabupaten Karimun di sebelah Timur, dan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di sebelah Barat. Kondisi topografi Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara umum ketinggian beberapa daerah berkisar antara 3 - 6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata ± 0 – 15 persen dan 15 – 40 persen. Daerah yang tertinggi adalah Sorek I
47
dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan ketinggian ± 3½ meter. Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat Sungai Kampar yang panjangnya sekitar 413,5 kilometer dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar dan anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya perikanan, dan irigasi. Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dan dataran aluvium. Dataran ini dibentuk 11 oleh endapan aluvium yang terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Sedangkan wilayah berbukit dan bergelombang tanahnya termasuk jenis orgosonal dan humus yang mengandung bahan organik. Bentuk wilayah dengan topografinya dan kedudukan wilayah terhadap khatulistiwa menjadikan Kabupaten Pelalawan beriklim sub tropis dengan temperatur rata-rata 22°C - 32°C dan kelembaban nisbi antara 80-88 persen serta curah hujan rata-rata 2.598 mili meter per tahun. 4.2.
Kondisi Demografis
4.2.1.
Penduduk Kabupaten Pelalawan Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan data Badan Pusat
Statistik tahun 2005 sebanyak 247.849 jiwa yang terdiri dari 133.679 jiwa lakilaki (53,94 %) dan 114.170 jiwa perempuan (46,06%). Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan akhir tahun 1995 sebanyak 123.693 jiwa yang terdiri dari 63.739 jiwa laki-laki (51,53%) dan 59.954 jiwa perempuan (48,47%), maka selama periode pertengahan tahun 1995 sampai dengan 2005 laju pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahun 10,04 % Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun 2005 terus mengalami kenaikan. Hal ini telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga pertumbuhan penduduk terkendali dan dapat mendorong percepatan 12 pertumbuhan ekonomi, bukan justru menimbulkan berbagai masalah sosial. Sebaran penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2005 sebesar 22,84 persen berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci atau sebanyak 56.609 jiwa.
48
Sedangkan kecamatan paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bunut yaitu hanya 3,82 persen atau 9.468 jiwa. 4.2.2.
Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Lapangan kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah
lapangan usaha pertanian. Sebanyak 63,70 persen dari penduduk bekerja di sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, mata pencaharian utama di Kabupaten Pelalawan adalah sektor jasa, perdagangan dan sektor industri. Pemerintah Kabupaten Pelalawan bertekad untuk terus mendorong peran swasta dalam menghidupkan sektor industri serta berperan dalam proses peralihan struktur masyarakat dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. 4.2.3.
Pendidikan Menurut Badan Pusat Statistik, belum semua penduduk usia sekolah di
Kabupaten Pelalawan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Sebanyak 3,08 persen penduduk usia sekolah dasar belum pernah mendapatkan pendidikan, sementara 1,82 persen bersekolah tetapi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak penduduk usia sekolah tersebut yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Pada kelompok usia sekolah menengah pertama, sebanyak 16,59 persen penduduk tidak bersekolah lagi. Sementara sebanyak 6.978 jiwa penduduk usia sekolah menengah atas tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang usianya atau mengalami putus sekolah. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 50 persen dari seluruh penduduk usia 16-18 tahun. Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia adalah kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis. Sebanyak 74,47 persen penduduk usia 10 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan kondisi idealnya harus 100%, hal ini mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan manusia yang berpihak kepada rakyat.
49
4.2.4.
Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan
nasional dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara umum derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pelalawan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu indikator dalam bidang kesehatan adalah angka kematian bayi. Indikator tersebut sensitif terhadap ketersediaan, pemantapan dan kualitas pelayanan kesehatan terlebih-lebih terhadap pelayanan perinatal. Juga mempunyai asosiasi dengan angka pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Indikator ini juga merupakan indikator yang terbaik untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. 4.3.
Kondisi Perekonomian
4.3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang
perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kinerja sektor-sektor ekonomi yang membaik. Sebagai kabupaten pemekaran, Kabupaten Pelalawan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan, yakni dengan didukung dua sektor ekonomi andalan yaitu sektor industri dan sektor pertanian yang berbasiskan sub sektor perkebunan. Pada tahun 2001 tercatat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,26 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2002. Laju pertumbuhan ekonomi kembali sedikit meningkat pada tahun 2003, yakni menjadi 6,7 persen. Kondisi ini terus berlanjut pada tahun 2004 yang mencatat kenaikan cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu mencapai 7,16 persen. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian secara umum. Namun pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi walaupun tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu
50
sebesar 7,05 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ini terjadi sebagai akumulasi adanya kebijakan ekonomi nasional yang berimplikasi langsung terhadap perekonomian daerah. Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali di bulan Juli dan Oktober tahun 2005 memberikan dampak yang cukup beragam di sektor produksi, distribusi dan daya beli masyarakat. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Pelalawan secara makro terus bergerak naik. Sektor-sektor produksi mampu menyediakan barang dan jasa, sektor distribusi memberikan jaminan kelancaran pasokan, dan konsumen sebagai pengguna akhir barang dan jasa memiliki daya beli yang mencukupi. 4.3.2.
Pertumbuhan Investasi Penetapan arah kebijakan umum di bidang penanaman modal bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal yang cukup besar. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Pelalawan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih menarik minat investor maka ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan di bidang penanaman modal, yaitu melaksanakan promosi di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai peluang pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan ataupun terhadap peluang investasi. Persetujuan penanaman modal di Kabupaten Pelalawan selama tahun 2006 tercatat senilai Rp 21.606.540.130,00 milyar untuk PMDN dan senilai Rp. 4.660.714.556.900,00 untuk PMA. 4.3.3.
Potensi Unggulan Daerah Di Kabupaten Pelalawan terdapat potensi investasi unggulan yang sangat
menjanjikan untuk dikembangkan terutama di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, yaitu sebagai berikut : 1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Bidang tanaman pangan dan hortikultura merupakan potensi unggulan dengan komoditi yang memiliki prospek sesuai tuntutan pasar dalam dan luar negeri yaitu jenis komoditi sayur-sayuran, rambutan, durian, jeruk dan nenas. Sesuai dengan
51
rencana tata ruang wilayah yang ada, potensi areal pertanian tanaman pangan seluas 169.871 hektar, dengan alokasi peruntukan terdiri dari: - Sawah pasang surut : 25.600 hektar - Sawah Tadah Hujan : 33.310 hektar - Areal lahan kering : 20.520 hektar - Areal budi daya pertanian : 20.520 hektar - Areal lebak : 69.921 hektar 2) Bidang Perikanan Bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan antara lain tambak udang, budidaya karamba, budidaya kolam ikan, dan penangkapan ikan. Kawasan pengembangan bidang perikanan menurut RT/RW seluas 10.618 hektar. 3) Bidang peternakan Bidang Peternakan masih terbuka lebar berupa usaha penggemukan, pembibitan, ataupun produksi telur, ternak sapi, ayam dan kambing, dengan ketersediaan areal pengembangan seluas 11.658 hektar. 4) Bidang perkebunan Bidang Perkebunan yang menawarkan peluang investasi komoditi yang memiliki prospek bagus yaitu kelapa sawit, kelapa, dan karet dengan areal rencana tata ruang wilayah seluas 743.624 hektar. 5) Perikanan dengan sistem keramba, kolam dan tambak tersedia 1.743,99 Ha untuk jenis ikan tawar, ikan sungai dan udang. 6) Pertambangan dengan cadangan 5.552.000 m2 bentonite, 16.109.000 m2 pasir kuarsa, dan 3.000.000 m2 koalin. 7) Pariwisata dengan obyek wisata pemancingan ikan, wisata budaya sejarah, tarian tradisional, panorama alam hutan lindung, wisata panorama alam dan perkampungan suku asli petalangan.
52
BAB V GAMBARAN UMUM PROGRAM PMUK DI KABUPATEN PELALAWAN 5.1.
PMUK dan Proses Bergulir PMUK
5.1.1.
Latar Belakang PMUK Pada tahun 1998 terjadi peralihan dari KUT ke KKP, dari peralihan
tersebut maka terjadi kelangkaan modal. Untuk itu pemerintah membuat program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) melalui bantuan modal langsung kepada petani yang lebih dikenal dengan Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM). Pola BPLM memberi kebebasan kepada petani (kelompok tani) yang hampir tidak terbatas dalam menggunakan bantuan dana usahatani yang produktif. Bantuan Pinjaman Langsung (BPLM) adalah memberikan pinjaman sejumlah dana penguatan modal kerja kelompok tani yang disalurkan langsung ke rekening kelompok tani, dana ini dikelola secara terorganisasi dengan azas kebersamaan untuk usaha produktivitas. 5.1.2.
Dasar Hukum Pelaksanaan PMUK Adapun sebagai dasar pelaksanaan dari kegiatan Bantuan Pinjaman
Langsung Masyarakat (BPLM) ini adalah : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2004 Nomor : 107.0/18-04.1/IV/2005 tanggal 1 Januari 2004. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA. 2004 Rincian Kegiatan dan Keluaran tanggal 5 April 2004.
53
3. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Agribisnis Hortikultura Tahun 2004. 4. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis Program PMUK melalaui BPLM Tahun 2004. 5. Surat edaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan No. SE.91/A/2002 tanggal 11 Juni 2002 tentang tata cara penyaluran dana Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat kepada kelompok tani. 5.1.3.
Maksud dan Tujuan PMUK Dalam rangka upaya pemberdayaan petani dengan menggunakan
pendekatan kelompok usaha bersama dalam skala usaha ekonomis dan dikelola dengan manajemen yang tepat, diharapkan petani dapat langsung memanfaatkan dana BPLM yang tersedia / dialokasikan melalui satker Propinsi dan Kabupaten. Adapun tujuan dari dilaksanakannya program PUMK melalui BPLM yaitu : 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas (on-farm) serta mendukung ketahanan pangan. 2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani/kelompok tani. 3.
Mendorong
membangun
ekonomi
pedesaan
melalui
pemberdayaan
kelembagaan tani, penguatan permodalan dan mengembangkan kemitraan. 5.1.4.
Langkah-Langkah Operasional PMUK melalui pola BPLM
A. Tahap Persiapan a. Sosialisasi Sosialisasi Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) ke lokasi atau wilayah dilakukan agar bantuan langsung masyarakat melalui penyaluran KPPN benar-benar dimengerti dan dipahami prosedur / prosesnya oleh petani sehingga pencaiaran dan pengembalian dana dapat berjalan lancar. Sosialisasi dapat dilakukan oleh petugas Kabupaten, Kecamatan dan Desa melalui kunjungan penyuluhan dan pelatihan. b. Identifikasi CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi)
54
Identifikasi lokasi/wilayah binaan dan petani penerima Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) yaitu dengan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui dan menetapkan lokasi dan petani calon penerima BPLM yang tepat. Persyaratan lokasi yaitu : 1. Sesuai dengan agroklimat komoditi yang dikembangkan dan merupakan sentra produksi pengembangan komoditi tertentu. 2.
Lahan tidak bermasalah (tidak rawan banjir, kekeringan serta gangguan hama / penyakit.
3. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain. 4. Diutamakan lokasi yang sehamparan / lebih dalam satu kawasan binaan Balai Penyuluh Pertanian. 5. Lokasi strategis mudah dijangkau dan dibina c. Pelatihan Petugas Pelatihan petani / petugas dimaksud untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai pelaksanaan pencairan dan pengembalian dana BPLM sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam melaksanakan dan membina serta memberdayagunakan calon penerima BPLM melalui pendekatan yang saling asah, asuh dan asih. B. Tahap Pelaksanaan 1. Persyaratan petani penerima dana BPLM yaitu : a) Terdaftar sebagai anggota kelompok tani atau kelompok yang baru dikukuhkan. b) Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik) atau menggarap lahan orang lain. (petani penggarap). Apabila penggarap diperlukan surat kuasa dari pemilik lahan diketahui oleh Kepala Desa setempat. c) Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah. d) Petani adalah penduduk tetap suatu wilayah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan lain dari desa setempat. e) Petani mau, mampu dan bersedia mengikuti petunjuk / pembinaan petugas Propinsi.
55
f) Petani tidak mempunyai tunggakan kredit pada saat menerima BPLM. g) Petani bersedia mengikuti pertemuan kelompok dan bersedia melaksanakan kegiatan yang ditetapkan kelompok. 2. Penyaluran / Pencairan dana BPLM Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan tata cara pembayaran langsung (LS) yaitu pemindahan bukuan (transfer) dari dana rekening Kas Negara ke rekening Ketua kelompok tani pada kantor cabang / unit bank penyalur / kantor Pos. a. Tata Cara Penyaluran Dana. - Rencana Usaha Kelompok ( RUK ) disahkan / ditandatangani ketua kelompok dan dua anggota kelompok. - Ketua kelompok membuka rekening tabungan pada kantor cabang / unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada PUMK yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten. - Ketua kelompok mengusulkan RUK setelah diverifikasi oleh penyuluh pertanian yang telah disetujui oleh ketua tim teknis, kepada Kepala Satuan Kerja (satker) melalui pengendali kegiatan yang berada di Propinsi. - Kepala Satuan Kerja (Saker) melalui pengendali kegiatan meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada KPPN. Pencairan dana pada kantor cabang / Unit BRI / Bank Pos atau Bank lain terdekat dilakukan sebagai berikut : 1. Berdasarkan RUK yang telah disepakati kelompok, ketua kelompok dapat mengajukan permintaan penarikan dana yang disetujui oleh ketua tim teknis. 2. Jumlah dana yang ditarik sesuai dengan kebutuhan dan sesuai jadwal pemanfaatannya. 3. Tim teknis bertanggung jawab atas pencairan dana dari cabang / unit Bank tersebut dari pemanfaatan penggunaan dananya. C. Pengendalian
56
Pengendalian dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agribisnis melalui penguatan modal usaha kelompok. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh tim teknis Kabupaten / Kota, Tim pembina Propinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Propinsi / Satker Kab / Kota. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait seperti penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, KTNA, LSM, aparat instansi didaerah perangkat pemerintah mulai dari Desa sampai ke Kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya. D. Pemanfaatan dan Pengembalian Dana BPLM 1. Pemanfaatan Dana BPLM Dana yang disalurakan ke petani / kelompok tani merupakan penguatan modal untuk terus dipupuk menjadi dana penguatan modal kelompok untuk membangun usaha kelompok secara berkelanjutan. Dengan demikian petani harus mengembalikan dengan cara jangka waktu dan tingkat bunga yang telah disepakati dengan mempertimbangkan keuntungan dan kelanjutan usaha dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun setelah penguatan modal kelompok betul-betul mampu. Bantuan Pinjaman Langsung tersebut diberikan kepada petani/kelompok tani dalam bentuk uang ditransfer ke rekening / tabungan kelompok tani dan akan dipergunakan untuk penguatan modal usaha dan pengembangan sumberdaya manusia serta : • Pengadaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura. • Pupuk organik anorganik dan pupuk alternatif lainnya • Pestisida dan obat-obatan lainnya • Alat dan mesin pertanian, pengelolaan hasil dan sarana lainnya. Dana yang disalurkan kepada kelompok merupakan penguatan modal yang perlu dipupuk menjadi modal kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada kelompok lain yang ditunjuk setelah usaha kelompok yang bersangkutan mandiri.
57
Dengan demikian anggota kelompok harus mengembalikan dengan cara / pola pengembalian, jangka waktu waktu dan tingkat bunga yang disepakati dengan mempertimbangkan keuntungan dan kelanjutan usaha dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok. Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok difasilitasi oleh pendamping pemanfaatan dana kelompok untuk pengadaan saprotan dilaksanakan oleh kelompok secara langsung tanpa lelang/tender. Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi yang dibutuhkan oleh kelompok. Penyaluran sarana produksi (natura) kepada anggota dilegimitasi dengan berita acara serah terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok.. 2. Cara Pengembalian Dana BPLM Mekanisme pengembalian dana BPLM untuk tanaman sayuran diatur dalam kelompok dengan waktu 1 (satu) tahun sudah mulai mengembalikan sedangkan jangka waktunya diatur oleh musyawarah kelompok juga. Untuk pergulirannya diatur juga oleh kelompok paling lambat tahun ke III dana BPLM sudah mulai digulirkan. Pengembalian dana BPLM / Penguatan modal dilaksanakan sendiri oleh petani yang bersangkutan dan disetorkan ke Rekening kelompok. 5.2.
Kriteria Penerima PMUK Kriteria penerima PMUK di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai
berikut: 1. Kelompok usaha yang sanggup dan mampu menerapkan Budidaya baik dan benar /Good Agriculture Practice (GAP) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau menjadi peserta aktif dalam penerapan Manajemen Rantai Pasokan atau Suppy Chain Management (SCM), yaitu kelompok tani yang telah menjalin kemitraan usaha.
58
2. Kelompok usaha pertanian yang sudah ada minimal tiga tahun dan aktif, bukan
merupakan
bentukan
baru,
dapat
dipercaya
serta
mampu
mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok. 3. Kelompok yang bersangkutan belum pernah mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya. 4. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya. 5. Anggota kelompok adalah pelaku usaha yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan usaha agribisnis hortikultura secara luas. 6. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial. 5.3 .
Keadaan Umum Responden Pada keadaan umum responden ini dapat dijelaskan beberapa variabel
antara lain umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas garapan dan status pemilikan lahan. Umur rata-rata petani responden adalah 45 tahun untuk petani. Kondisi umum petani kelihatannya tidak berbeda jauh, dan pada tingkat umur produktif ini petani masih dapat diharapkan untuk berbuat lebih baik dalam inovasi teknologi, lebih dinamis dan lebih responsif terhadap tantangan yang datang. Pada umur ini petani juga masih memiliki tenaga yang lebih kuat. Dengan demikian apabila ditinjau dari kegiatan petani maka penetapan petani peserta program dapat dikatakan sudah tepat. Namun demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikan petani responden rata-rata hanya tamat SD, dimana rata-rata lamanya mengikuti pendidikan untuk petani peserta program PMUK adalah 9 tahun. Kondisi ini sesuai dengan kondisi umum masyarakat di Propinsi Riau dimana kurang lebih 60 % penduduknya hanya berpendidikan sampai dengan tamat SD. Kondisi tingkat pendidikan yang relatif rendah ini menyebabkan perobahan pola pikir melalui program
59
pembangunan akan berjalan lambat, karena pada umumnya orang yang berpendidikan rendah akan lambat dalam pengambilan keputusan. Jumlah tanggungan keluarga petani responden rata-rata adalah 5 orang (jiwa) hal ini menandakan jumlah anggota keluarga tidak begitu besar. Dan ini juga menunjukkan bahwa masih ada tersedia sumber tenaga kerja dalam keluarga untuk melaksanakan usahataninya. Luas lahan garapan untuk petani responden peserta program PMUK adalah rata-rata 0,47 ha. Dan sebagian besar 86,67 % dari petani peserta program PMUK status lahannya adalah pinjaman. Terhadap peminjaman lahan tersebut petani penggarap tidak memberikan kompensasi apapun kepada pemilik lahan. Tentang keadaan umum petani responden untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Keadaan Umum Petani Sampel No
Uraian
Program PMUK (Rataan)
1
Umur (tahun)
45
2
Tingkat pendidikan (tahun)
9
3
Jumlah tanggungan keluarga (jiwa)
5
4
Luas lahan garapan (ha)
5
Status lahan
0.47
a. Milik (%)
13,33
b. Sewa (%)
0,00
c. Pinjam (%)
86,67
Sumber : Data primer
Dari angka-angka yang didapatkan dari keadaan umum petani responden dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani sayuran peserta program PMUK adalah petani kecil atau buruh tani yang berusaha tani dengan meminjam lahan orang lain. Status lahan pinjaman ini menyebabkan keberlanjutan program sulit dipertahankan, karena jangka waktu pemanfaatan lahan pinjaman untuk 2-3 tahun.
60
Setelah itu akan diminta kembali oleh pemilik lahan. Dan petani sayuran akan pindah untuk mencari lahan baru . Relatif tidak definitifnya lahan sayuran ini menyebabkan sulitnya pembinaan melalui kelompok tani dan akan menghambat peningkatan kesejahteraan petani yang bersangkutan. Dengan kondisi petani yang sangat rentan ini maka pengembangan kehidupan petani sayuran peserta program PMUK akan sulit dipertahankan, karena salah satu prinsip dasar dari kegiatan pengembangan masyarakat adalah dengan adanya faktor kepemilikan (ownership) Menurut pendapat Tonny (2006), salah satu dasar dari pengembangan masyarakat adalah adanya kepemilikan komunitas. Kepemilikan tersebut menjadi aspek penting dalam membantu menciptakan identitas dan memberikan alasan untuk aktif dalam program pengembangan masyarakat dan mengefisienkan sumberdaya. Petani kecil akan sangat sulit mencapai efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya, karena skala usaha yang dimiliki sangat kecil, dengan demikian penambahan modal yang besar akan menciptakan pemborosan. 5.4 .
Pendapatan Keluarga Petani Responden Pendapatan keluarga petani responden dihitung dari dua sisi yaitu sisi
penerimaan dan sisi pengeluaran. 1. Pendapatan dari sisi penerimaan Pendapatan dari sisi penerimaan berasal dari tiga sumber yaitu pendapatan usaha tani sayuran, pendapatan usaha tani lainnya, dan pendapatan non usaha tani. Pendapatan keluarga petani dengan program PMUK dan keluarga petani tanpa program PMUK dapat dilihat dari Tabel 10. Tabel 10. Rataan Pendapatan Keluarga Petani Program PMUK dan Non Program PMUK (Luas Lahan Garapan Rata-Rata 0,47 Ha) No
Uraian
1
Pendapatan usaha tani utama
2
Pendapatan usaha tani lainnya a. Pendapatan usaha tani
Program PMUK (Rp)
Non Program PMUK (Rp)
3.930.491,67
2.021.000,00
2.415.533,33
1.169.333,33
61
lainnya 1 b. Pendapatan usaha tani
1.170.200,00
193.333,33
58.000,00
46.667,00
Pendapatan non usaha tani
11.102.000,00
7.606.667,00
Total Pendapatan
18.676.225,00
11.037.000,66
4.313.215,94
3.065.833,52
lainnya 2 c. Pendapatan usaha tani lainnya 3 3
Pendapatan per kapita Sumber : Data primer
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa total pendapatan keluarga petani responden yaitu keluarga petani dengan program PMUK sebesar Rp 18.676.225 dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan non usaha tani. Sementara, rataan pendapatan per kapita peserta program PMUK sebesar Rp. 4.313.215,94. Bila dibandingkan dengan keluarga petani non program PMUK, maka dapat dilihat bahwa pendapatan petani dengan program PMUK lebih besar dibanding dengan non program PMUK. Selisih pendapatan per kapita antara petani program PMUK dengan petani non program PMUK yatiu sebesar Rp 1.247.382. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program PMUK memang memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan keluarga petani. Pendapatan dari sisi pengeluaran Perhitungan pendapatan dari sisi pengeluaran adalah dengan menghitung pengeluaran keluarga petani responden selama setahun untuk keperluan makanan, pendidikan, kesehatan, pakaian, energi dan listrik, dan lain-lain. Besarnya rataan pengeluaran keluarga petani dalam satu tahun untuk petani peserta program PMUK adalah pada Tabel 11. Tabel 11. Pengeluaran Keluarga Petani Responden (Rp/Tahun) No
Uraian
Jumlah (Rp/Tahun)
1
Makanan/minuman
Rp
9.279.213
2
Pendidikan
Rp
3.807.667
3
Kesehatan
Rp
450.667
4
Pakaian
Rp
820.667
62
5
Listrik
Rp
1.241.600
6
Telekomunikasi
Rp
592.000
7
Transportasi
Rp
1.935.333
8
Sosial
Rp
230.133
9
Pemeliharaan rumah
Rp
146.667
10
Pajak (PBB)
Rp
17.200
11
Pembayaran hutang
Rp
763.333
12
Jumlah
Rp
19.284.480
13
Per kapita
Rp
4.453.690
Sumber : Data primer
Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa ada perubahan dalam pendapatan berdasarkan perhitungan pengeluaran petani peserta program. Berdasarkan tabel di atas, bahwa pendapatan dari sisi pengeluaran yaitu sebesar Rp 4.453.690. Bila dibandingkan antara Tabel 10 dan 11, maka pendapatan dari sisi pengeluaran lebih besar dibading pendapatan dari sisi penerimaan. Jika selisih pendapatan dengan pengeluaran surplus akan menjadi tabungan. Namun, kondisi di atas mengindikasikan bahwa terjadi defisit pada keluarga petani responden yaitu sebesar Rp 140.474 dimana jika defisit maka petani tersebut akan mengusahakan sumber pembiayaan lain seperti pinjaman koperasi, perbankan, atau kepada pedagang pengumpul. 5.5 .
Kepemilikan kekayaan (aset) keluarga petani responden Kepemilikan kekayaan (aset) keluarga responden dapat dilihat pada
Tabel 12 berikut ini. Tabel 12. Kepemilikan Kekayaan (Asset) Keluarga Petani Responden
No 1
Uraian
Jumlah Responden
Nilai
(orang)
(Rp)
Ternak a. Besar - Sapi
3
Rp
36.000.000
- Kerbau
63
b. Kecil - Kambing
2
Rp
4.500.000
a. Sepeda
4
Rp
850.000
b. Sepeda motor
11
Rp
111.500.000
b. Genset
2
Rp
5.000.000
c. Pompa Air
7
Rp
11.250.000
- Kibas 2
Kendaraan
c. Mobil 3
Alat a. Traktor
4
TV
5
Rp
14.600.000
5
Radio
5
Rp
1.020.000
6
Kulkas
2
Rp
3.300.000
7
Perhiasan
3
Rp
7.500.000
8
Kebun
6
Rp
526.000.000
9
Dan Lain-Lain
3
Rp
6.000.000
10
Total
Rp.
727.520.000
11
Asset per keluarga
Rp.
48.501.333
Sumber : Data primer
Apabila dilihat dari tabel di atas ternyata hanya 3 responden (20%) yang memiliki ternak besar dan 2 responden yang memiliki ternak kecil. Pada umumnya untuk transportasi petani responden telah memiliki sepeda atau sepeda motor. Dari kondisi kekayaan responden di atas dapat pula digambarkan hanya 30% responden memliki TV dan radio, hanya 2 responden yang memiliki kulkas. Aset yang terbanyak dimiliki adalah kebun, kemudian diikuti dengan kendaraan bermotor. Namun, jika dilihat dari keseluruhan maka asset per keluarga yaitu sebesar Rp 48.501.333. 5.6 .
Kondisi rumah tempat hunian responden Kondisi rumah tempat hunian responden sebagian besar adalah rumah
sangat sederhana dan rumah semi permanen. Hanya 13% petani peserta program BPLM/PMUK yang menghuni rumah permanen. Rumah tempat hunian petani
64
penerima PMUK dengan rataan luas rumah 38,27 m dengan kondisi Sangat Sederhana 40 persen Semi Permanen 46,70 persen dan Permanen 13,30 persen. 5.7 .
Persepsi
(pendapat)
petani
responden
tentang
program
PMUK/BPLM
Persepsi petani responden terhadap program adalah sebagai berikut : Tabel 13. Persepsi (pendapat) petani tentang program BPLM/PMUK
No
Uraian
Jawaban (%) Y
T
1
Program dapat meningkatkan pendapatan usaha tani
66,67
33,33
2
Program berdampak terhadap penambahan asset (kekayaan)
46,67
53,33
3
Bimbingan teknis oleh Dinas/PPL telah terlaksana dengan baik
86,00
14,00
4
Program PMUK bermanfaat bagi petani peserta
100,00
0,00
5
Program berdampak positif terhadap aktifitas kelompok tani
93,33
6,67
(pertemuan kelompok, rencana kegiatan kelompok)
Sumber : Data primer
Berdasarkan data diatas, persepsi petani responden dapat dilihat sebagai berikut : 1. Program PMUK ternyata dapat meningkatkan pendapatan usaha tani bagi peserta program. Sebanyak 66,67 responden menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pendapatan usaha tani. Pendapatan usaha tani meningkat disebabkan karena adanya peningkatan produksi dan produktivitas hasil. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa terjadi peningkatan pendapatan usaha tani jika mengikuti program PMUK yaitu sebesar Rp 1.909.491. 2. Program PMUK ternyata kurang memperlihatkan dampak yg cukup berarti terhadap penambahan aset (kekayaan) petani penerima program. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan bahwa tidak adanya dampak penambahan aset dari program PMUK sebanyak 53,33 persen dibandingkan 46,67 persen yang menyatakan ada penambahan aset.
65
3. Petani penerima program PMUK menyatakan bahwa bimbingan teknis oleh Dinas/PPL terlaksana dengan baik. 86 persen responden menyatakan bahwa bimbingan teknis dari Dinas/PPL terlaksana dengan baik, hanya 14 persen saja yang menyatakan tidak. 4. Seluruh responden menyatakan bahwa program PMUK bermanfaat bagi petani peserta. Seluruh responden (100 persen) menyatakan bahwa program PMUK bermanfaat bagi mereka. 5. Program PMUK juga dinilai berdampak positif terhadap aktivitas kelompok tani oleh reponden. 93,33 persen responden menyatakan bahwa manfaat program juga berdampak pada aktivitas kelompok tani, hanya 6,67 persen yang menjawab tidak bermanfaat. 5.8 .
Tingkat kesejahteraan petani responden Tingkat kesejahteraan petani responden berdasarkan kriteria Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini. Tabel 14. Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Petani Responden Berdasarkan Kriteria BKKBN No
Uraian
Jumlah Responden
%
1
Pra sejahtera
2
Sejahtera I
2
13,33
3
Sejahtera II
5
33,33
4
Sejahtera III
4
26,67
5
Sejahtera III plus
4
26,67
Sumber : Data primer
Dari tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa sebagian petani responden termasuk kriteria keluarga sejahtera I sampai dengan sejahtera II (46,67%), dan sebagiannya lagi telah masuk kepada kriteria keluarga sejahtera III dan III plus (53,33%). Hal ini berarti bahwa petani peserta program tersebut telah memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
66
5.9 .
Mekanisme Pemberdayaan Kelompok Penguatan modal kelompok merupakan salah satu bentuk fasilitas dalam
mengatasi keterbatasan modal. Prinsip dasar mekanisme pemberdayaan kelompok di Kabupaten Pelalawan adalah : 1. Fasilitas penguatan modal kepada kelompok merupakan stimulan dalam pendukung
usaha
kelompok,
sedangkan
motor
penggerak
utama
pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri. 2. Fasilitas penguatan modal merupakan dana pinjaman yang wajib dipupuk dan digulirkan atau dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro pedesaan. 3. Besarnya fasilitas penguatan modal disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kelompok, yang dituangkan dalam proposal atau rencana usaha kelompok. 4. Dana penguatan modal usaha kelompok dipergunakan untuk kegiatan usaha agribisnis on farm, off-farm dan non farm. 5. Pengembangan usaha kelompok diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, meningkatkan efisiensi usaha dan meningkatkan jaringan usahanya. 6. Pengembangan kelembagaan kelompok diarahkan pada kelembagaan koperasi agribisnis dengan manajemen yang profesional dan mandiri. 7. Pengembangan manajemen usaha kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapainya kemandirian kelompok. 8. Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan dan pendampingan, pengembangan IPTEK. 9. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 5.10.
Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Kelompok
67
Dana penguatan modal diberikan dalam bentuk tunai dan ditransfer langsung ke rekening kelompok. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola langsung oleh kelompok dan penentuan penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok. Kegiatan kelompok yang didukung pembiayaannya melalui dana penguatan modal usaha di Kabupaten Pelalawan antara lain : 1. Pengadaan sarana produksi, seperti benih/bibit, rehabilitasi kebun, kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil dan lainnya sesuai kebutuhan penerapan teknologi. 2. Pengadaan atau optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian, kegiatan pra-produksi, produksi, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembangan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, termasuk biaya untuk perbaikan/ perawatan sarana irigasi, pompa air, dan lainnya. 3. Kegiatan pengembangan kelembagaan seperti memperbesar jangkauan pasar, membuka bidang usaha penunjang agribisnis, membangun jaringan kerja dengan mitra usaha, dan lainnya.
68
BAB VI STRATEGI DAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PMUK DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN Responden untuk analisis SWOT ditentukan secara sengaja (purposive). Responden berjumlah tiga orang terdiri dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan, satu orang pelaksana program tingkat Kabupaten yaitu Kepala Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan dan Kepala Seksi Sayuran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan. 6.1.
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Identifikasi faktor internal adalah mengidentifikasi faktor dalam yang
mempengaruhi keberhasilan program PMUK melalui pola BPLM, baik pengaruhnya positif (mendukung) maupun berpengaruh negatif (menghambat). Faktor internal yang mendukung disebut faktor kekuatan (Strength) dan faktor internal yang menghambat disebut dengan faktor kelemahan (Weakness). Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi pencapaian program PMUK melalui pola BPLM, baik yang berpengaruh positif (mendukung) mapun yang berpengaruh negatif (menghambat). Faktor yang mendukung disebut faktor peluang (Opportunities) dan faktor eksternal yang menghambat disebut faktor ancaman (Threat). Setelah dilakukan penelitian ke lapangan terhadap progam PMUK melalui pola BPLM di Propinsi Riau adalah sebagai berikut. Tabel 15. Faktor Internal dan Ekternal Program PMUK Faktor Internal Kekuatan (Strength) (S)
Kelemahan (Weakness) (W)
1.
Adanya dana PMUK
1.
Jumlah Petugas terbatas
2.
Adanya kelembagaan penyuluhan
2.
Sarana mobilitas petugas terbatas
tingkat kabupaten dan tingkat
3.
Masih kurangnya kemampuan petugas
69
3.
kecamatan
dalam
Adanya Pedum, Juklak dan Juknis
Alih teknologi
PMUK Faktor Eksternal Peluang (Opportunities) (O)
Ancaman (Threat) (T)
1.
Adanya program K2I.
1.
Status petani masih penggarap
2.
Pemasaran hasil cukup baik.
2.
Luas lahan garapan yang sempit
3.
Adanya kelompok tani yang bergerak
3.
Infrastruktur wilayah kurang baik
pada komoditi sayuran
4.
Terjadinya alih fungsi lahan.
Ketersediaan lahan cukup
5.
Koordinasi lintas sektoral masih lemah.
4.
A. Kekuatan (Strength) Faktor kekuatan (Strength) yang mempengaruhi program PMUK melalui pola BPLM dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Adanya dana PMUK Program PMUK melalui pola BPLM yang dirancang oleh Departemen Pertanian telah diimplementasikan dengan dukungan APBN yang berupa bantuan modal bagi usaha tani kecil dan berupa uang tunai langsung ke rekening kelompok tani. Di samping bantuan langsung kelompok tani APBN juga memfasilitasi kegiatan pembinaan untuk alih teknologi. 2. Adanya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan kecamatan Program PMUK melalui pola BPLM secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui program penyuluhan dan di tingkat kecamatan
dilaksanakan
oleh
Kantor
Dinas
Pertanian
Kecamatan/Balai
Penyuluhan Pertanian sehingga dalam penyelenggaraan program PMUK dalam aspek birokrasi pemerintahan tidak akan mendapatkan kendala yang berarti. 3. Adanya Pedum, Juklak dan Juknis program PMUK. Untuk persamaan persepsi baik petugas Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta mempermudah dalam mengimplementasikan Program PMUK, Direktorat Jenderal Hortikultura menerbitkan Pedoman Umum untuk pelaksanaan program PMUK dan dijabarkan oleh Dinas Tanaman Pangan Propinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan dipedomani oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dalam membina petani atau kelompok tani.
70
B. Kelemahan (Weakness) Faktor kelemahan yang menghambat pencapaian sasaran program PMUK antara lain sebagai berikut : 1. Jumlah Petugas terbatas Berpedoman pada Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan yang membidangi
Produksi Hortikultura berjumlah 3 orang yang
terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sub Dinas Produksi Hortikultura, 1 (satu) orang Kepala Seksi Benih Hortikultura dan 1 (satu) orang Kepala seksi Sayuran, yang mana ketiga petugas ini merangkap sebagai staf dalam mengerjakan administrasi dan pembinaan ke lapangan. 2. Sarana Mobilitas petugas belum memadai. Untuk melakukan monitoring, pembinaan
program PMUK,
petugas
kabupaten belum mendapatkan kendaraan yang memadai sehingga pembinaan ke kelompok tidak tepat waktu disamping itu jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya sangat berjauhan. 3. Masih rendah kemapuan petugas dalam alih teknologi. Terlihat kualitas dan kuantitas produksi sayuran yang dihasilkan oleh petani penerima Program belum maksimal dikarenakan rendahnya pengetahuan petugas tentang teknik budidaya sayur-sayuran C. Peluang (Opportunities) Faktor peluang adalah faktor eksternal yang dapat diperkirakan mendukung keberhasilan program, faktor pendukung tersebut antara lain : 1. Adanya program K2I Propinsi Riau. Program K2I adalah singkatan dari program penanggulangan kemiskinan dan kebodohan serta peningkatan infrastruktur yang merupakan kebijakan utama dalam pembangunan di Propinsi Riau sejak tahun 2004 sampai dengan 2009. Program PMUK sangat selaras dengan program K2I, sehingga untuk mendukung program PMUK dapat disinkronisasi dengan program K2I guna mendapatkan dukungan dari APBD Propinsi Riau. 2. Pemasaran hasil cukup baik
71
Hasil produksi petani yang berupa sayuran untuk memasarkannya tidak menemui kendala yang berarti karena permintaan yang cukup tinggi di masyarakat. Pada umumnya petani telah mempunyai hubungan yang baik dengan para pedagang pengumpul di desa atau petani menjual langsung ke pasar terdekat. 3. Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi sayuran. Kelompok tani sayuran sudah ada sebelum adanya program PMUK akan tetapi teknik budidayanya masih konfensional belum menerapkan budidaya yang baik dan benar. 4. Ketersediaan lahan cukup Ketersediaan lahan untuk pengembangan hortikultura di Kabupaten Pelalawan cukup luas ini terlihat dari luas lahan kering yang dapat dimanfaatkan ada seluas 20.520 ha. D. Faktor ancaman (Threat) Faktor ancaman adalah faktor eksternal yang diperkirakan akan menghambat pencapaian atau keberhasilan program. Faktor ancaman tersebut adalah : 1. Status petani masih penggarap. Pada umumnya status lahan usaha tani peserta program adalah pinjaman (pinjaman dari lahan milik desa atau milik pribadi yang sementara waktu belum akan dimanfaatkan oleh si pemilik). Dengan status lahan seperti ini maka jaminan keberlanjutan pelaksanaan program akan menjadi terhambat. Kondisi di lapangan memperlihatkan kecenderungan bahwa setelah dipakai oleh petani selama 2 sampai dengan 3 tahun lahan pinjaman tersebut telah dalam kondisi baik, maka si pemilik akan memintanya kembali dengan berbagai alasan. Status lahan pinjaman. 2. Luas lahan garapan yang sempit. Luas garapan petani sayuran di Propinsi Riau peserta program PMUK melalui pola BPLM
umumnya adalah pada lahan sempit dengan luas lahan
garapan untuk usaha taninya antara 0,30 – 0,40 ha per keluarga petani. Dengan lahan yang sempit ini akan sulit dilakukan peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi.
72
3. Infrastruktur wilayah kurang baik. Seperti diketahui bahwa infrastruktur wilayah yang baik akan sangat mendukung aktifitas dan perkembangan usaha ekonomi masyarakat. Pada saat ini kondisi infrastruktur wilayah seperti jalan desa, jembatan dan transportasi pada lokasi sentra pengembangan usaha tani program PMUK malalui pola BPLM sangat minim sehingga menghambat petani dalam melaksanakan usaha taninya dan pemasaran hasil. 4. Terjadinya alih fungsi lahan. Terjadinya alih fungsi lahan pangan dan hortikultura menjadi lahan perkebunan dan peruntukan lainnya menjadi ancaman yang paling nyata bagi keberadaan usaha tani pangan di Propinsi Riau. Pada kondisi saat sebagian besar lahan pangan dan hortikultura telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, terutama lahan perkebunan kelapa sawit yang memang saat ini lebih menjanjikan secara ekonomi. 5. Koordinasi lintas sektoral masih lemah. Persoalan klasik dalam implentasi program pembangunan di wilayah adalah lemahnya koordnasi antara pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program. Lemahnya koordinasi antara instansi pelaksana program pada satu wilayah akan menyebabkan program akan tumpang tindih, dan akibatnya terjadi persaingan terhadap pemanfaatan lahan dan peserta binaan. Hal ini juga mengakibatkan banyak program pemberdayaan masyarakat di pedesaan menjadi kurang fokus.
6.2.Analisis Matriks IFE
73
Dari hasil pembobotan dan penentuan rating maka dapat diperoleh nilai dari IFE (Tabel 16). Tabel 16. Matriks IFE No. A
Faktor strategis internal
Bobot
Rating
Bobot skor
Kekuatan
1
Adanya dana PMUK
0.14
4
0.560
Adanya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan 2
tingkat kecamatan
0.19
3
0.570
3
Adanya Pedum, Juklak dan Juknis PMUK
0.16
4
0.640
1.770 B
Kelemahan 1
Jumlah Petugas terbatas
0.17
2
0.340
2
Sarana mobilitas petugas terbatas
0.17
1
0.170
0.17
2
0.340
Masih 3
kurangnya
kemampuan
petugas
teknologi
dalam
alih
0.85 Jumlah
2.620
Hasil akhir analisis matriks IFE untuk elemen kekuatan dan kelemahan untuk elemen kekuatan diperoleh dari nilai indeks akumulatif skor sebesar 1,770, sedangkan nilai akhir bobot skor untuk kelemahan sebesar 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan pandangan yang cukup tinggi pada faktor kekuatan dan respon yang relatif kecil untuk faktor kelemahan. Sedangkan untuk total nilai bobot skor faktor strategis internal sebesar 2,620. Melihat hasil tersebut, menunjukkan bahwa pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan di atas rata-rata dalam kekuatan internal secara keseluruhannya, nilai bobot skor untuk elemen kekuatan lebih besar dari nilai bobot skor elemen kelemahan, maka dapat kita katakan bahwa dalam pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi kelemahan yang ada.
74
6.3.
Analisis Matriks EFE Dari hasil pembobotan dan penentuan rating maka dapat diperoleh nilai
dari EFE (Tabel 17). Tabel 17. Matriks EFE Bobot Faktor strategis internal
No.
Bobot
Rating
skor
Peluang
A
1
Adanya Program K2I
0.09
1
0.090
2
Pemasaran hasil cukup baik
0.07
3
0.210
Adanya kelompk tani yang bergerak pada komoditi 3
sayuran
0.10
2
0.200
4
Ketersediaan lahan yang cukup
0.13
3
0.390
0.890 Ancaman
B
1
Status masih penggarap
0.11
1
0.110
2
Luas lahan garapan yang sempit
0.15
2
0.300
3
Infrastruktur wilayah kurang baik
0.10
1
0.100
4
Terjadinya alih fungsi lahan
0.14
1
0.140
5
Koordinasi lintas sektoral masih lemah
0.11
1
0.110
0.760 1.650 Jumlah
Hasil akhir analisis matriks EFE untuk elemen peluang dan ancaman untuk elemen peluang diperoleh dari nilai indeks akumulatif skor sebesar 1,650, sedangkan nilai akhir bobot skor untuk ancaman sebesar 0,760. Hal ini
75
menunjukkan bahwa responden memberikan pandangan yang cukup tinggi pada faktor peluang dan respon yang relatif kecil untuk faktor ancaman. Sedangkan untuk total nilai bobot skor faktor strategis eksternal sebesar 1,650. Melihat hasil tersebut, menunjukkan bahwa pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan di bawah rata-rata dalam kekuatan internal secara keseluruhannya, nilai bobot skor untuk elemen peluang lebih besar dari nilai bobot skor elemen ancaman, maka dapat kita katakan bahwa dalam pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan mampu memanfaatkan peluang sebaik mungkin. 6.4.
Analisis Matriks SWOT Matriks SWOT merupakan matriks matching tool yang membantu untuk
mengembangkan empat tipe strategi untuk penyempurnaan strategi baru penyaluran dana usaha desa/kelurahan yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi SO adalah menggunakan kekuatan internal Program PMUK untuk meraih peluang-peluang yang ada diluar Program PMUK. Strategi WO adalah memperkecil
kelemahan-kelemahan
internal
Program
PMUK
dengan
memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi ST adalah Program PMUK berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Terakhir, strategi WT adalah merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Strategi yang dikembangkan untuk penyempurnaan/membentuk strategi baru penyaluran dana usaha desa/kelurahan
untuk masing-masing tipe strategi ditunjukkan pada
Gambar 5.
76
PELUANG (Opportunities) –O
Faktor Eksternal Faktor Internal
1.
Adanya program K2I.
2.
Pemasaran hasil cukup baik
3.
Adanya kelompok tani yang
ANCAMAN (Threats) – T
1.
4.
petani
masih
penggarap. 2.
bergerak pada komoditi sayuran.
Status
Luas
lahan
garapan
Infrastruktur
wilayah
sempit. 3.
Ketersediaan lahan cukup.
kurang baik. 4.
Terjadinya alih fungsi lahan .
5.
Koordinasi lintas sektoral masih lemah .
KEKUATAN(Strenght) – S
STRATEGI (SO)
STRATEGI (WO)
1. Adanya dana PMUK
1. Pemberdayaan Kelembagaan
1.
2. Adanya kelembagaan penyuluhan
Meningkatkan dan
Penyuluhan di Kabupaten
pemberdayaan SDM
tingkat kabupaten dan tingkat
Pelalawan untuk mendukung
serta sarana dan
kecamatan
Program
prasarana petugas
PMUK.(S2,S3,O1,O2)
pelaksana PMUK.
3. Adanya Pedum, Juklak dan Juknis.
2. Meningkatkan nilai pinjaman
(W1,W2, W3,
kepada petani prenerima
O1,O2,O3,O4)
PMUK. (S1,S3,O2,O3,O4)
KELEMAHAN (Weaknesses) – W
STRATEGI ( ST )
STRATEGI (WT)
1.
Jumlah Petugas Terbatas
1. Percepatan sertifikasi lahan
1. Peningkatan Koordinasi.
2.
Sarana Mobilitas Petugas belum
petani PMUK (S1,T1, T2, T3,
memadai
T4)
3.
Masih kurangnya kemampuan petugas dalam alih teknologi.
2. Percepatan peningkatan akses
(W1,W2,W3,T5) 2. Peningkatan Intensifikasi budidaya.(W1,W2,T1,T2
jalan pemasaran (S1,S3,T1,T3)
Gambar 5.
Matriks SWOT Untuk Memformulasikan Strategi Baru Program PMUK Kabupaten Pelalawan
77
6.5.
Strategi Pengembangan PMUK. Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT didapatlah tujuh strategi,
yaitu: 1. Pemberdayaan kelembagaan untuk mendukung program PMUK Strategi
SO ini meliputi upaya penyempurnaan/bentuk strategi baru
untuk meningkatkan program PMUK dalam pemberdayaan kelembagaan untuk mendukung program PMUK dengan memanfaatkan program-program yang ada baik di Propinsi maupun di Kabupaten. 2. Meningkatkan nilai pinjaman kepada petani penerima PMUK Strategi
SO ini meliputi upaya penyempurnaan strategi untuk
mendukung program PMUK dengan meningkatkan nilai pinjaman kepada petani penerima PMUK. 3. Percepatan sertifikasi lahan petani PMUK Strategi ST meliputi upaya penyempurnaan/pembentukan strategi baru untuk meningkatkan program PMUK
diperlukan percepatan sertifikasi lahan
petani program PMUK. 4. Perecepatan peningkatan akses jalan pemasaran Strategi ST meliputi upaya penyempurnaan/pembentukan strategi baru untuk meningkatkan program PMUK diperlukan percepatan peningkatan akses jalan pemasaran. 5. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Strategi WO meliputi upaya penyempurnaan/pembentukan strategi baru dalam penepatan petani penerima program PMUK diperlukan sumberdaya manusia yang profesional sehingga pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan 6. Peningkatan koordinasi Strategi WT meliputi upaya memperkuat Program PMUK melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral. 7. Peningkatan intensifikasi Strategi WT adalah upaya mendukung program PMUK melalui peningkatan intensifikasi budidaya sayuran di Kabupaten Pelalawan.
78
6.6.
Prioritas Strategi Peningkatan Peran Program PMUK Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Sayur di Kabupaten Pelalawan
Penentuan prioritas strategi pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan menggunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Analisis QSPM adalah lanjutan dari analisis SWOT sebagai tahapan pengambilan keputusan (decision stage) untuk perumusan prioritas strategi. Setelah ditentukan alternatif strategi yang diperoleh dari analisis SWOT, kemudian dilakukan analisa dengan cara memberikan nilai kemenarikan relatif (Attractive Score = AS) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan relatif (Total Attractive Score = TAS) yang tertinggi adalah merupakan prioritas strategi. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan maka diperoleh hasil analisis QSPM dalam perumusan strategi pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Hasil Analisis QSPM Dalam Perumusan Prioritas Strategi Pengembangan Program PMUK di Kabupaten Pelalawan Alternatif Strategi
Nilai TAS
Prioritas
Strategi 4 Percepat sertifikasi lahan petani PMUK
8.84
1
Strategi 5 Percepat peningkatan akses jalan penasaran
8.62
2
mendukung program PMUK
8.59
3
Strategi 2 Meningkatkan nilai pinjaman kepada petani penerima program PMUK
8.27
4
Strategi 6 Peningkatan Koordinasi lintas sektoral
7.87
5
Strategi 1 Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Pelalawan untuk
Strategi 3 Meningkatkan dan pemberdayaan SDM serta sarana dan prasarana petugas pelaksana program PMUK
7.84
6
Strategi 7 Peningkatan Intensifikasi budidaya
7.08
7
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 18, maka dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada strategi (1) mempercepat sertifikasi lahan petani PMUK dengan total nilai 8,840 kemudian diikuti dengan (2) mempercepat peningkatan akses jalan pemasaran dengan total nilai 8,620 (3) pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Pelalawan untuk mendukung program PMUK (4) meningkatkan nilai pinjaman kepada petani penerima program PMUK (5)
peningkatan Koordinasi lintas sektoral (6) meningkatkan dan pemberdayaan SDM serta sarana dan prasarana petugas pelaksana program PMUK (7) peningkatan Intensifikasi budidaya. Total nilai yang terkecil yaitu strategi peningkatan intensifikasi budidaya dengan total nilai 7.080. Dari tujuh strategi tersebut dengan memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini di Kabupaten Pelalawan, maka tiga prioritas strategi tertinggi dalam pengembangan program PMUK di Kabupaten Pelalawan yang dapat diambil adalah (1) mempercepat sertifikasi lahan petani PMUK dengan total nilai 8,840 (2) mempercepat peningkatan akses jalan pemasaran dengan total nilai 8,620 (3) pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Pelalawan untuk mendukung program PMUK. 6.7.
Strategi, Program dan Rencana Kegiatan Dari formulasi strategi pada tabel maka dapat diformulasikan program dan
rencana
kegiatan
untuk
meningkatkan
dan
mempertahankan
program
BPLM/PMUK pada Tabel 19. Tabel 19. Formulasi Strategi, Program dan Rencana Kegiatan Strategi Mempercepat sertifikasi
Program Penyusunan RTRW
lahan petani PMUK
Rencana kegiatan a. Penyusunan kawasan komoditas unggulan pertanian dalam mendukung ekonomi kerakyatan. b. Penumbuhan dan pemantapan kawasan sayuran. c. Memberikan Penguatan hak atas tanah kepada petani
Mempercepat
Pengembangan
a. Penyediaan prasarana dan
peningkatan akses jalan
prasarana dan sarana
sarana agropolitan dengan
pemasaran
kawasan agropolitan
tahapan kegiatan : - Detail Enginering Disain (DED) - Pembangunan jalan (Fisik)
Pemberdayaan
Manfaatkan Program
a. Menumbuhkan keuangan mikro
kelembagaan
Pengembangan
b. Menumbukan Kios produksi
penyuluhan di
Agribisnis
c. Menumbuhkan/membentuk
Kabupaten Pelalawan
Hortikultura di Riau
untuk mendukung
dalam mendukung
d. Temu Kemitraan
program PMUK
Program PMUK
e. Menumbuhan terminal agribisnis
asosiasi dibidang hortikultura.
f. Melaksanakan Pelatihan petugas pendamping g. Menyusun Petunjuk Pelaksanan Petunjuk teknis. h. Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan i. Melakukan Verifikasi terhadap usulan dari Kelompok Tani j. Mengeluarkan rekomendasi bagi petani yang memenuhi syarat . k. Melakukan pengawasan penggunaan dana oleh petani l. Maksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
1. Strategi Mempercepat sertifikasi lahan petani PMUK, berdasarkan strategi ini program yang dapat diturunkan adalah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan kawasan komoditas unggulan pertanian dalam mendukung ekonomi kerakyatan artinya tidak akan terjadi lagi alih fungsi lahan dari komoditi hortikultura ke komoditi perkebunan, b. Penumbuhan dan pemantapan kawasan sayuran artinya melakukan menambah luas areal tanam sayur dan meningkatkan intensifikasi pada lahan yang telah ada selanjutnya memberikan nilai tambah bagi kelompok tani. c. Penguatan hak atas tanah kepada petani sayur artinya petani yang mendapat sertifik lahannya merasa tenang dalam berusaha tani dan ini juga
memberikan akses kepada petani dalam mendapatkan modal usaha melalui perbankan. 2. Strategi mempercepat peningkatan akses jalan pemasaran, berdasarkan strategi ini program yang dapat diturunkan adalah Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan melalui kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan prasarana dan sarana agropolitan seperti jalan usaha tani yaitu jalan yang dilalui oleh petani untuk membawa sarana produksi ke lahan usaha taninya dan jalan menuju sub terminal agribisnis agar tidak terjadi kendala dalam pengankutan hasil produksi karena diketahui bahwa produksi sayuran ini cepat rusak apabila tidak ditangani secara cepat untuk mengerjakan jalan perlu dilakukan pembuatan Detail Enginering Disain (DED) setelah disusun DED ini baru dilaksaaan pembangunan
jalan
(Fisik). 3. Strategi Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Pelalawan untuk mendukung program PMUK. Berdasarkan strategi ini program yang dapat diturunkan adalah Pemanfaatan Program Pengembangan Agribisnis Hortikultura dalam mendukung Program PMUK di Kabupaten Pelalawan melalui kegiatan sebagai berikut : a. Menumbuhkan lembaga keuangan mikro (KUD) artinya petani tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah akan kebutuhan sarana produksi yang diperlukannya dalam berusaha tani dan dengan adanya keuangan mikro
pemerintah
talah
mengajarkan
kepada
petani
bagaimana
memanfaatkan fasilitas keuangan mikro tersebut. b. Menumbuhkan kios-kios sarana produksi artinya untuk memberikan kemudahan kepada petani untuk mendapatkan sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya. c. Menumbuhkan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang hortikultura artinya dengan adanya asosiasi ini petani akan mudah mendapatkan informasi-informasi tentang permintaan pasar sehingga tidak lagi terjadi over produksi dan melalui asosiasi ini petani dapat menentukan pola tanam secara teratur.
d. Temu kemitraan
antara produsen dan konsumen artinya petani dapat
menyusun jadwal tanam antara kelompok tani sayur yang satu dengan kelompok tani sayur lainnya dengan harapan permintaan akan sayuran dapat tersedia setiap saat. e. Menumbuhkan sub terminal agribisnis artinya dengan adanya sub-sub terminal agribisnis ini petani akan mudah menjual hasil produksinya dan tidak perlu lagi menjual kepasar kecamatan atau kabupaten dan ini dapat menekan tingkat kerusakan produksi yang dapat merugikan petani ini merupakan salah satu upaya untuk memperpendek rantai pemasaran. f. Melaksanakan Pelatihan petugas pendamping artinya agar petugas pelaksanaan program PMUK dapat memandu mengarahkan dan membina petani penerima program PMUK sehingga pelaksanaan di lapangan dapat terarah dengan baik. g. Penyusunan Petunjuk Palaksanaan (Juklak) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan BPLM dengan harapan semua kegiatan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan aan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetpkan. dan Petunjuk Teknis (juknis) dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten tujuan yang mengacu kepada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. h. Melakukan Identifikasi calon petani dan calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan artinya melakukan observasi lapangan untuk mengetahui dan menetapkan calon petani dan calon lokasi penerima PMUK yang tepat sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Juklak dan Juknis selanjutnya menetapkan Petani dan lokasi yang akan mendapatkan program PMUK melalui Surat Keputusan Bupati sebagai kepala Daerah Kabupaten. i. Melakukan Verifikasi terhadap usulan dari Kelompok Tani artinya usulan kegiatan yang dibuat oleh petani dilaksanakan pemeriksaan atau verifikasi oleh tim teknis apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
j. Mengeluarkan rekomendasi bagi petani yang memenuhi syarat artinya petani yang telah memenuhi ketentuan dikeluarkan oleh tim teknis berupa rekomendasi untuk mencairkan anggaran yang petani usulkan. k. Melakukan pengawasan penggunaan dana oleh petani artinya supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti penyimpangan penggunaan dana yang telah diusulkan. l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna melihat sejauh mana pelaksanaan program PMUK dilapangan apakah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut kegiatan berikutnya.
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 7.1.
Kesimpulan Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kajian ini adalah sebagai
berikut: 1. Belum
maksimalnya keberhasilan Program PMUK petani sayur di
Kabupaten Pelalawan dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu 9 tahun, kondisi tingkat pendidikan yang relatif rendah ini menyebabkan perubahan pola pikir melalui program pembangunan akan berjalan lambat, karena pada umumnya orang yang berpendidikan rendah akan lambat dalam pengambilan keputusan. 2. Luas garapan untuk petani responden peserta program PMUK rata-rata 0,47 ha dan 89,6 % petani responden peserta program PMUK status lahannya adalah pinjam ini juga merupakan penghambat keberhasilan program PMUK karena jangka waktu pemanfaatan lahan pinjaman 2-3 tahun setelah itu diambil kembali oleh pemilik lahan.Dari angka-angka yang didapatkan darikeadaan umur petani responden dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar petani sayuran peserta program PMUK adalah petani kecil atau buruh tani dengan meminjam lahan orang lain. 3. Bila dibandingkan pendapatan usaha tani petani yang tidak mendapatkan program PMUK lebih kecil dari pada petani penerima PMUK ini terlihat dari selisih pendapatan usaha tani penerima program PMUK dengan pendapatan petani yang tidak mendapatkan program yaitu sebesar sebesar Rp.1.909.491. 4. Tingkat kesejahteraan petani responden berdasarkan kriteria BKKBN, 46,67 % termasuk kriteria keluarga sejahtera I sampai dengan sejahtera II dan 53,33 % termasuk kriteria keluarga sejahtera III dan II plus hal ini berarti bahwa petani peserta program tersebut telah memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Dari hasil analisis SWOT dan QSPM maka didapatkan tiga prioritas utama Strategi untuk meningkatkan peran Program PMUK bagi petani sayur di Kabupaten Pelalawan yaitu : a. Mempercepat sertifikasi lahan petani PMUK b. Mempercepat peningkatan akses jalan pemasaran c. Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Pelalawan guna mendukung program PMUK. 7.2.
Implikasi Kebijakan. Implikasi kebijakan yang disarankan untuk meningkatkan peran
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dalam pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Pelalawan adalah : 1.
Perlu penyusunan RTRW oleh Pemerintah Kabupaten pelalawan melalui instansi terkait, untuk menumbuhkan dan memantapkan kawasan sayuran serta memberikan penguatan hak atas tanah kepada petani.
2. Laksanakan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten dalam penyusunan rencana program pengembangan agribisnis hortikultura (sayuran) melalui Perluasan areal tanam (sharing program). 3. Melakukan peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan, magang dan studi banding ke daerah yang telah berhasil, yang paling diperhatikan sekali yaitu Identifikasi calon petani dan calon lokasi. 4. Perlu pemberdayaan kelembagaan dengan cara menumbuh kembangkan serta pembinaan kelembagaan yang ada oleh pemda melalui instansi terkait seperti dinas Tanaman Pangan, Koperasi, memberdayaan KUD dalam hal penyediaan sarana produksi serta perlu peran pemerintah guna menfasilitasi ketersediaan modal bagi petani.
DAFTAR PUSTAKA
Badariah. 1994. Pengantar Ekonomi Mikro. Penerbit FEUI. Jakarta. BKKBN Propinsi Riau. 2003. Data Kemiskinan Penduduk Riau. Pekanbaru. David, F.R. 2004. Manajemen Strategis Konsep-Konsep, Edisi Kesembilan. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta. Direktorat Jenderal Hortikultura 2007. Pedoman Khusus Pelaksanaan Kegiatan Utama Pengembangan Hortikultura Tahun 2007. Departemen Pertanian Jakarta. Gunarto, Toto. 2001. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan di Propinsi Lampung. Jurnal Sosio Ekonomika Desember 2001. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. Hernanto, Fadholi. 1991. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta. Hubeis, Aida Vitalaya Syafri. 2000. Program Pembangunan Manusia. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta. Kadariah. 1994. Teori Ekonomi Mikro Edisi Revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Mubyarto. 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta. Muchtar Ahmad. 1995. Membangun Ekonomi dan Pendidikan Petani Riau. Riau Mandiri Press. Pekanbaru. Priyono, E. 1999. "Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis Ekonomi?" Lembaga Demografi FEUI. Jakarta. Rasyid, Soetrisno. 1980. Paradigma Bagi Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis. Cetakan I. Kanisius. Jakarta. Saharia. 2003. Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan Sebagai Satu Upaya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Manusia Secara Optimal. Makalah Individu Pengantar Falsafah Sains (PPS702). Sekolah Pascasarjana / S3 Institut Pertanian Bogor. Sandra. 2002. Memberdayakan Industri Kecil Berbasis Agroindustri di Pedesaan (Skripsi, tidak dipublikasikan).
Sihombing, R. 2004. Pengaruh Community Development terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan PT. Arara Abadi di Desa Sungai Limau Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Pekanbaru. Soekartawi, 1996. Pembangunan Pertanian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Supranto, J. Statistik, Teori dan Aplikasi Jilid 2. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Lampiran 1 : Kriteria tingkat kesejahteraan menurut BKKBN
a. Keluarga Pra Sejahtera Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal.
b. Keluarga Sejahtera I Yakni keluarga yang telah mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yakni sebagai berikut : 1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja/sekolah dan bepergian; 3. Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 1. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayananan kontrasepsi. 2. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah
c. Keluarga Sejahtera II Yakni keluarga yang telah mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yakni sebagai berikut : 1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja/sekolah dan bepergian; 3. Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayananan kontrasepsi. 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah 7. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 8. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja/sekolah dan bepergian;
9. Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; 10. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 11. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayananan kontrasepsi. 12. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah 13. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; 14. Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telor; 15. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun; 16. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 unutk setiap penghuni rumah. 17. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; 18. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; 19. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin; 20. Pasangan usia subur dengan anak dua tau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
d.
Keluarga Sejahtera III Yakni keluarga yang telah mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
yakni sebagai berikut : 1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja/sekolah dan bepergian; 3. Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayananan kontrasepsi. 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; 8. Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telor; 9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun; 10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 unutk setiap penghuni rumah. 11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; 12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; 13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin; 14. Pasangan usia subur dengan anak dua tau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. 15. Keluarga`berupaya meningkatkan pengetahuan agama; 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang; 17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang sekali dalam seminggu dimanfaatkan untuk berkomunikasi; 18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal; 19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV.
e.
Keluarga Sejahtera III Plus Yakni keluarga yang telah mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
yakni sebagai berikut : 1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah bekerja/sekolah dan bepergian; 3. Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai dan dinding yang baik; 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayananan kontrasepsi. 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; 8. Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telor; 9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun; 10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 unutk setiap penghuni rumah. 11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; 12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; 13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin; 14. Pasangan usia subur dengan anak dua tau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. 15. Keluarga`berupaya meningkatkan pengetahuan agama; 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang; 17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang sekali dalam seminggu dimanfaatkan untuk berkomunikasi; 18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal; 19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV; 20.Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan untuk kegaitan sosial; 21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.
Lampiran 2. Identitas Responden
No Sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelompok Tani
Sidomulyo Sidomulyo Sidomulyo Tani Makmur Tani Makmur Tani Makmur Simpang Teladan Simpang Teladan Simpang Teladan Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Karya Makmur Karya Makmur Karya Makmur Total Rata
Umur (Tahun) 53 54 30 43 37 49 53 50 34 45 40 35 43 52 55 673 44,87
Tingkat Pendidikan (Tahun) 9 4 12 9 12 6 6 6 12 12 12 6 12 6 6 130 8,67
Petani Program PUMK Status Lahan Jumlah Tanggungan Sewa Milik Pinjam Keluarga (Jiwa) 4 1 6 1 2 1 4 1 4 1 4 1 7 1 2 1 4 1 6 1 5 1 5 1 3 1 4 1 5 1 65 0 2 13 4,33 0,00 13,33 86,67
Luas Lahan (Ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,15 0,25 0,2 1 0,25 1 0,5 0,5 7,05 0,47
Lampiran 3. Pendapatan dan Pengeluaran Responden
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelompok Tani Sidomulyo Sidomulyo Sidomulyo Tani Makmur Tani Makmur Tani Makmur Simpang Teladan Simpang Teladan Simpang Teladan Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Karya Makmur Karya Makmur Karya Makmur Total Rata-rata
Petani Program PUMK Total Penerimaan Total Pengeluaran (Rp/Tahun) (Rp/Tahun) 9.915.000,00 12.590.000,00 13.890.000,00 41.941.000,00 44.990.000,00 41.997.375,00 14.110.000,00 5.880.000,00 8.800.000,00 10.610.000,00 11.690.000,00 31.375.000,00 17.970.000,00 6.995.000,00 7.390.000,00 280.143.375,00 18.676.225,00
11.017.000,00 10.836.000,00 14.760.000,00 15.357.700,00 27.730.000,00 22.607.500,00 27.460.000,00 19.450.000,00 12.370.000,00 10.836.000,00 10.485.000,00 30.570.000,00 57.632.000,00 10.355.000,00 7.801.000,00 289.267.200,00 19.284.480,00
Selisih (Rp/Tahun) (1.102.000,00) 1.754.000,00 (870.000,00) 26.583.300,00 17.260.000,00 19.389.875,00 (13.350.000,00) (13.570.000,00) (3.570.000,00) (226.000,00) 1.205.000,00 805.000,00 (39.662.000,00) (3.360.000,00) (411.000,00) (9.123.825,00) (608.255,00)
Lampiran 4. Pendapatan Petani dari sektor tani utama dan sampingan
No
Petani Program PUMK Total Penerimaan Kelompok Tani (Rp/Tahun)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sidomulyo Sidomulyo Sidomulyo Tani Makmur Tani Makmur Tani Makmur Simpang Teladan Simpang Teladan Simpang Teladan Simpang Empat Simpang Empat Simpang Empat Karya Makmur Karya Makmur
15
Karya Makmur
Total Rata-rata
2.415.000 11.640.000 10.690.000 29.141.000 5.990.000 5.997.375 1.110.000 300.000 300.000 4.610.000 5.690.000 21.375.000 2.970.000 5.995.000 5.390.000
113.613.375 7.574.225
Lampiran 5. Matriks IFE/EFE a. Matriks IFE No Kekuatan
Faktor Strategi Internal
Bobot
Rating
Bobot Skor
1
Adanya dana PMUK
0.14
4
0.560
2
Adanya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan
0.19
3
0.570
3
Adanya Pedum, Juklak dan Juknis PMUK
0.16
4
0.640
Total Kekuatan Kelemahan
0.49
1
Jumlah Petugas terbatas
0.17
2
0.340
2
Sarana mobilitas petugas terbatas
0.17
1
0.170
3
Masih kurangnya kemampuan petugas dalam Alih teknologi
0.17
2
0.340
Total Kelemahan Jumlah
0.51 1.00
1.770
0.85 2.620
b. Matriks EFE No
FaktorStrategi Internal
Bobot
Rating
Skor Bobot
Peuang 1
Adanya program K2I.
0.09
1
0.090
2
Pemasaran hasil cukup baik.
0.07
3
0.210
3
Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi Sayuran
0.10
2
0.200
4
Ketersediaan lahan cukup
0.13
3
0.390
Total Peluang Ancaman
0.39
1
Status petani masih penggarap
0.11
1
0.110
2
Luas lahan garapan yang sempit
0.15
2
0.300
3
Infrastruktur wilayah kurang baik
0.10
1
0.100
4
Terjadinya alih fungsi lahan.
0.14
1
0.140
5
Koordinasi lintas sektoral masih lemah
0.11
1
0.110
0.890
Total Ancaman Jumlah
0.61 1.00
0.760 1.650
Lampiran 6. Hasil Analisis QSPM Strategi 1 No 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 5
Faktor Strategi Kekuatan ( Strenght) Adanya dana PMUK Adanya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan Adanya Pedum, Juklak dan Juknis PMUK Kelemahan (Weakness) Jumlah Petugas terbatas Sarana mobilitas petugas terbatas Masih kurangnya kemampuan petugas dalam Alih teknologi Peluang ( Opportunity) Adanya program K2I. Pemasaran hasil cukup baik. Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi Sayuran Ketersediaan lahan cukup Ancaman (Threat) Status petani masih penggarap Luas lahan garapan yang sempit Infrastruktur wilayah kurang baik Terjadinya alih fungsi lahan. Koordinasi lintas sektoral masih lemah Jumlah Nilai Daya Tarik (TAS)
Bobot
AS
Strategi 2 TAS TAS
AS
0.19 0.17
4 4
4 4
0.76 0.68
0.760 0.680
0.13
4
3
0.39
0.520
0.17 0.16 0.20
3 3 3
3 3 2
0.51 0.48 0.40
0.510 0.480 0.600
0.11 0.09 0.80
3 3 3
2 3 3
0.22 0.27 2.40
0.330 0.270 2.400
0.11
3
3
0.33
0.330
0.13 0.12 0.10 0.12 0.14
3 3 3 2 3
3 3 3 3 3
0.39 0.36 0.30 0.36 0.42 8.270
0.390 0.360 0.300 0.240 0.420 8.590
No 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 5
Faktor Strategi Kekuatan ( Strenght) Adanya dana PMUK Adanya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan Adanya Pedum, Juklak dan Juknis PMUK Kelemahan (Weakness) Jumlah Petugas terbatas Sarana mobilitas petugas terbatas Masih kurangnya kemampuan petugas dalam Alih teknologi Peluang ( Opportunity) Adanya program K2I. Pemasaran hasil cukup baik. Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi Sayuran Ketersediaan lahan cukup Ancaman (Threat) Status petani masih penggarap Luas lahan garapan yang sempit Infrastruktur wilayah kurang baik Terjadinya alih fungsi lahan. Koordinasi lintas sektoral masih lemah
Bobot
Strategi 3 AS
0.19 0.17
Strategi 4 TAS
AS
TAS
3 4
0.57 0.68
4 4
0.76 0.68
3
0.39
4
0.52
3 3 2
0.51 0.48 0.40
3 3 3
0.51 0.48 0.60
2 3 3
0.22 0.27 2.40
2 3 3
0.22 0.27 2.40
3
0.33
3
0.33
3 2 3 2
0.39 0.24 0.30 0.24
3 3 4 3
0.39 0.36 0.40 0.36
0.13 0.17 0.16 0.20
0.11 0.09 0.80 0.11 0.13 0.12 0.10 0.12 0.14
Jumlah Nilai Daya Tarik (TAS)
3
0.42 7.840
Strategi 5 No 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4
Faktor Strategi Kekuatan Adanya dana PMUK Adanya kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan Adanya Pedum, Juklak dan Juknis PMUK Kelemahan Jumlah Petugas terbatas Sarana mobilitas petugas terbatas Masih kurangnya kemampuan petugas dalam Alih teknologi Peluang Adanya program K2I. Pemasaran hasil cukup baik. Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi Sayuran Ketersediaan lahan cukup
Bobot
AS
4
Strategi 6
TAS
AS
0.56 8.840
Strategi 7
TAS
AS
TAS
0.19
4
0.76
4
0.76
4
0.76
0.17
4
0.68
3
0.51
4
0.68
0.13
4
0.52
3
0.39
3
0.39
0.17 0.16
3 4
0.51 0.64
3 2
0.51 0.32
2 2
0.34 0.32
0.20
3
0.60
3
0.60
3
0.60
0.11 0.09
3 3
0.33 0.27
2 3
0.22 0.27
3 3
0.33 0.27
0.80
3
2.40
3
2.40
2
1.60
0.11
3
0.33
3
0.33
2
0.22
1 2 3 4 5
Ancaman Status petani masih penggarap Luas lahan garapan yang sempit Infrastruktur wilayah kurang baik Terjadinya alih fungsi lahan. Koordinasi lintas sektoral masih lemah Jlh NDT (TAS)
0.13 0.12 0.10 0.12 0.14
2 2 3 3 3
0.26 0.24 0.30 0.36 0.42 8.620
2 3 3 3 2
0.26 0.36 0.30 0.36 0.28 7.870
3 3 3 2 2
0.39 0.36 0.30 0.24 0.28 7.080
Lampiran 7 : Kuesioner Untuk Petani
KUESIONER STRATEGI PENINGKATAN PENERAPAN PMUK DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN
I.
IDENTITAS PETANI
Nama
:
Umur
:
Alamat
:
Kec :
Jenis Kelamin Jumlah tanggung jawab dalam keluarga
:
Lk / Pr
Tahun
:
Pendidikan terakhir Tanggal/bulan mengikuti PMUK/BPLM
:
Nama kelompok tani
:
Status dalam kelompok tani
:
Komoditi sayuran yang diusahakan
:
Orang SD / SMP / SMA
:
Luas lahan garapan
:
Status lahan garapan
:
Desa :
Tahun
1).
4).
2).
5).
3).
6).
M Sewa Milik sendiri Pinjam
II
PENDAPATAN KELUARGA TANI
A
Pendapatan Usaha Tani Utama
:
a
Komoditi utama yang diusahakan
: :
1……………………… 2…………………… ..
:
3………………………
b
Luas pengusahaan per Musim Tanam
:
meter
c
Jumlah Produksi per Musim Tanam
:
Kg
d
Harga jual
:
e
Penerima kotor pada 1musim tanam
:
Rp…………………….
f
Biaya-biaya
:
Rp…………………….
Benih/bibit
:
Rp…………………….
Pupuk
:
Rp…………………….
Pestisida
:
Rp…………………….
Upah Pemeliharaan
:
Rp…………………….
Upah persiapan
:
Rp…………………….
Upah Panen
:
Rp…………………….
Upah pengangkutan
:
Rp…………………….
Sewa Lahan
:
Rp…………………….
Biaya-biaya lain
:
Rp…………………….
g
Rp…………………
Jumlah
Rp………………… ..
Pendapatan Bersih
Rp………………… ..
B
Penapatan Usaha Tani Lainnya (sampingan)
a
Komoditi yang diusahakan (jenisnya
b
Produksi per tahun (kg)
c
Penerimaan Kotor (Rp)
d
Biaya produksi *
Tenaga Kerja
(Rp)
*
Pupuk
(Rp)
*
Pestisida
(Rp)
*
Benih/bibit
(Rp)
*
Bahan lainnya
(Rp)
*
Peralatan
(Rp)
e
Biaya Pemasaran
(Rp)
f
Pendapatan Bersih (c - d)
(Rp)
C
Penapatan dari Usaha Luar Pertanian
a
Upah memburuh
(Rp)…………………..
/ tahun
b
Berdagang
(Rp)…………………..
/ tahun
c
Kiriman dari pihak lain
(Rp)…………………..
/ tahun
d
Dan lain-lain
(Rp)…………………..
/ tahun
D
Pendapatan keluarga/tahun ( Jumlah II A + II B + II C) = Rp……………………
III. PENGELUARAN RUMAH TANGGA No
Perhari
Perminggu
Perbulan
Pertahun
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1 Beras
…………
…………
………… …………
2 Gula
…………
…………
………… …………
3 The, kopi dll
…………
…………
………… …………
4 Lauk pauk (ikan, ayam,daging,
…………
…………
………… …………
telur dll
…………
…………
………… …………
5 Susu Bayi
…………
…………
………… …………
6 Sayur (cabe,tomatdll)
…………
…………
………… …………
7 Bumbu dapur
…………
…………
………… …………
8 Dan lain-lain
…………
…………
………… …………
Jumlah A
…………
…………
………… …………
Pendidikan
…………
…………
………… …………
9 Baju anak-anak
…………
…………
………… …………
10 Alat Tulis, buku
…………
…………
………… …………
11 Transport ke sekolah
…………
…………
………… …………
12 uang sekolah/iuran, dll
…………
…………
………… …………
Jumlah B
…………
…………
………… …………
C
Kesehatan
…………
…………
………… …………
D
Pakaian
…………
…………
………… …………
E
Telekomunikasi
…………
…………
………… …………
F
Transportasi
…………
…………
………… …………
G
Sosial
…………
…………
………… …………
H
Pemeliharaan rumah
…………
…………
………… …………
I
Pembayaran PB
…………
…………
………… …………
J
Pembayaran hutang (kredit bank)
…………
…………
………… …………
Jumlah
…………
…………
………… …………
A
B
Uraian Makan/Minuman
IV Pinjaman/Kredit dan tabungan a
Jumlah PMUK/BPLM yang diterima i) tahun
………………………. Rp …………………..
ii) tahun
………………………. Rp …………………..
b
Cicilan/bulan
Rp …………………..
c
Tabungan Probadi di kelompok
Rp …………………..
d
Tabungan Probadi di bank
Rp …………………..
e
Modal kelompok tani yang ada
Rp …………………..
sekarang f
Cara kelompok melakukan
: ……………………………………
pemupukan modal (jelaskan) g
Jka kelompok/responden tidak
: ……………………………………
melaksanakan tabungan apa alasannya h
Jka kelompok/responden tidak melakukan cicilan kretit/pinjaman apa alasannya
: ……………………………………
V
Aset/Kekayaan Responden
A
Jumlahdan Nilai Aset
a b c
Luas rumah yang ditempati Jenis rumah : Sederhana/semi permanen/permanen Ternak besar yang dimiliki - sapi : ekor nilai - kerbau : ekor nilai Ternak kecil yang dimiliki - kambing : ekor nilai - kibas : ekor nilai Sepeda : buah nilai Sepeda motor : buah nilai Mobil : buah nilai Alat - Traktor : buah nilai - Genset : buah nilai - pompa air : buah nilai TV : buah nilai Radio : buah nilai Kulkas : buah nilai Perhiasan : Kebun : Ha nilai Dan lain-lain : Total aset
d
e f g h
i j k l m n
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
B. Persepsi tentang aset a. Apakah aset bertambah karena adanya keterlibatan mengikuti program Ya
/
Tidak
Jika Ya, alasannya :...................................................................................... Jika Tidak, alasannya ................................................................................... b. Menurut pendapat saudara apakah pembinaan yang dilakukan olehpetugas sudah memadai ? Sudak/belum Jelaskan alasannya :..........................................................................................
c. Apakah pada kelompok tani ada melakukan pertemuan kelompok secara rutin ? Ya/Tidak Jika Ya, alasannya :...................................................................................... Jika Tidak, alasannya ................................................................................... d. Apakah saudara selalu mengikuti pertemuan kelompok tani ? Ya/Tidak Jika Ya, alasannya :...................................................................................... Jika Tidak, alasannya ................................................................................... e. Dalam pertemuan kelompok tani, siapa yang bisa memimpin pertemuan ? - PPL - Ketua kelompok - Anggota secara bergantian f. Apakan kelompok sudah memiliki rencana kegiatan ? Ya/Tidak Jika Ya, alasannya :...................................................................................... Jika Tidak, alasannya ................................................................................... g. Apakah bentuk rencana kegiatan tersebut ?jelaskan h. Apakah rencana kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik? Jelaskan VI. Kesejahteraan Keluarga 1. Berapa kali keluarga saudara makan dalam sehari? a) 1 x
b) 2x
c) 3 x
d) 4 x
2. Apakah pakaian yang dipakai dalam keluargadibedakan atas keperluannya ? a) Dibedakan atas pakaian untuk kerja, pakaian untuk bepergian, pakaian untuk sekolah, pakaian untukkenduru, pakaian untuk tidur. b) Hanya sebahagian (pakaian kerja, sekolah, bepergian) c) Tidakdibedakan 3. Rumah yang ditepati a) Lengkap (berlantai papan/semen,dinding dan atap bai) b) Tidak lengkap (tidak berlantai, dinding dan atap baik)
4. Kalau ada anggota keluarga yang sakit dibawa berobat ke a) Rumah sakit/Puskesmas/dokter b) Beli obat sendiri c) Dibiarkan sembuh sendiri 5.
Apakah keluarga saudara mengikuti program KB? Ya / tidak , apa alasanya ..............................................................................
6.
Apakah anggota keluarga saudara
yang dalam usia wajib relajar ada
bersekolah ? Ya / tidak , apa alasanya .............................................................................. 7. Apakah selurh anggota keluarga beribadah dengan baik ? Ya 8.
/ tidak , apa alasanya ...............................................................................
Apakah
keluarga
saudarapaling
tidak
dalam
satu
kali
seminggu
mengkonsumsi daging/ikan/telur ? Ya
/ tidak , apa alasanya ...............................................................................
9. Apakah pakaian anggota keluarga diganti yang baru paling tidak sekali dalam setahun ? Ya
/ tidak , apa alasanya ...............................................................................
10. Berapa luaslantai rumah saudara ? 11. Apakah dalam 3 bulan terakhir semua anggota keluarga saudara dalam keadaan sehat ? Ya
/ tidak , apa alasanya ...............................................................................
12. Apakah yang bekerja dan memperoleh penghasilan dalam keluarga saudara lebih dari satu orang ? Ya / tidak , apa alasanya .............................................................................. 13. Apakah seluruh anggota keluargaumur 10- 60 tahun pandai baca tulis latin ? Ya / tidak , apa alasanya .............................................................................. 14.
Jika keluarga saudara adalah pasangan usia subur (PUS) apakah telah memakai kontrasepsi ? Ya / tidak , apa alasanya ..............................................................................
15. Apakah keluarga saudara selalu berusaha meningkatan pengetahuan agama seperti mengikuti majelis taklim ? Ya / tidak , apa alasanya ..............................................................................
16.
Aapakah keluarga saudara ini ada menabung (mempunyai tabungan) dalam bentuk uang/barang ? Ya / tidak , apa alasanya ..............................................................................
VII. Permasalahan
Sebutkan apa hambatan dan masalah yang saudara hadapi dalam mengikuti Program PMUK/BPLM a) ………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………… c) ………………………………………………………………………………… d) ……………………………………………………………………………....... Apa saran saudara untuk perbaikan program dimasa datang jelaskan .....................
Lampiran 8. Kuesioner Untuk Stakeholder KUESIONER KAJIAN PENINGKATAN PERAN PMUK DALAM DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SAYUR DI KABUPATEN PELALAWAN I.
IDENTITAS
Nama
:
………………………………………………….
Pekerjaan
:
………………………………………………….
Alamat
:
………………………………………………….
II.
PENENTUAN RATING FAKTOR-FAKTOR INTERNAL
Tujuan : Penentuan peringkat (rating) dimaksudkan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi lingkungan. Variabel faktor internal ini terdiri dari faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan
yang mungkin dapat diatasi upaya Strategi
Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. Petunjuk Pengisian : 1. Pemberian nilai pada seberapa besar pengaruh faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan
dalam
Strategi
Peningkatan
Peranan
PMUK
dalam
Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. 2. Tentukan nilai peringkat (rating) terhadap faktor-faktor kelemahan
dan
kelemahan dalam Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan, tabel berikut inidengan menggunakan (V) pada pilihan Bapak/Ibu
3. Penentuan nilai rating berdasar pada keterangan berikut ; Identitas kepentingan
Defenisi Nilai
Jika faktor tersebut berpengaruh sangat besar/kekuatan utama bagi daerah
4* 3*
Jika faktor tersebut berpengaruh besar/kekuatan kecil bagi daerah Jika faktor tersebut kurang berpengaruh /kelemahan kecil bagi daerah Jika faktor tersebut sangat kurang berpengaruh/kelemahan besar bagi daerah
2 ** 1*
Nilai faktor-faktor Kekuatan Nilai Faktor-faktor Kelemahan
Pertanyaan : Menurut Bapak/ibu bagaimana kondisi
Strategi Peningkatan Peranan PMUK
dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan, terhadap faktor-faktor berikut ini Kekuatan Faktor Internal Strategi. Peringkat (rating) No 1
Faktor Internal Strategis
2
Adanya dana PMUK Adanya kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten dan Kecamatan
3
Adanya Juklak dan Juknis
4
Jumlah petugas terbatas
5
Sarana mobilitas petugas terbatas Masing kurangnya kemampuan petugas dalam alih teknologi
6
III.
4
3
2
1
PENTUAN RATING FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL
Tujuan : Penentuan peringkat (rating) dimaksudkan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi lingkungan. Variabel faktor internal ini terdiri dari faktor peluang yang dapat dimanfaatkan dan faktor ancaman
yang mungkin dapat diatasi upaya Strategi
Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. Petunjuk Pengisian : 1. Pemberian nilai pada seberapa besar pengaruh faktor peluang yang dapat dimanfaatkan
dalam
Strategi
Peningkatan
Peranan
PMUK
dalam
Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. 2. Tentukan nilai peringkat (rating) terhadap faktor-faktor ancaman dan kelemahan dalam Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan, tabel berikut inidengan menggunakan (V) pada pilihan Bapak/Ibu. 3. Penentuan nilai rating berdasar pada keterangan berikut ; Identitas kepentingan
4* 3* 2 ** 1*
Defenisi Nilai
Jika faktor tersebut berpengaruh sangat baik/responden daerah sangat baik Jika faktor tersebut berpengaruh baik/responden daerah baik Jika faktor tersebut kurang berpengaruh sedang/responden daerah umum Jika faktor tersebut sangat kurang berpengaruh bagi daerah/responden daerah buruk
Nilai faktor-faktor Kekuatan Nilai Faktor-faktor Kelemahan
Menurut Bapak/ibu bagaimana kondisi
Strategi Peningkatan Peranan PMUK
dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan, terhadap faktor-faktor berikut ini
Kekuatan Faktor Eksternal Strategi. Peringkat (rating) No
Faktor Internal Strategis
4
1
Adanya program K2I
2
Pemasaran hasilcukup baik
3 4
Ketersediaan lahan cukup Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi sayur
5
Status petani masih penggarap
6
Luasl lahan garapan sempit
7
Infrastruktur wilayah kurang baik
8
Terjadinya alih fungsi lahan
9
Koordinasi lintassektoral masing kurang
3
2
1
IV. PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL (kekuatan dan kelemahan)
Tujuan : Mendapatkan penilaian para responden terhadao faktor-faktor internal mengenai kepentingan suatu faktor Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah berupa pemberian bobot terhadap
seberapa
besar
faktor
strategis
tersebut
menentukan
keberhasilan Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. Petunjuk pengisian: a. Pemberian nilai diberikan berdasarkan pada perbandingan berpasanganantara dua faktor secara relatif berdasarkan kepentingan atau pengaruhnya terhadap Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. b. Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3.Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah :
1. = Jika indikator horizontal kurang penting dari pada indikator vertikal 2. = Jika indikator horizontal kurang sama pentingnya dengan indikator vertikal. 3. = Jika indikator horizontal lebih penting dari pada indikator vertikal.
Catatan
: Matrik pembandingan berpasangan untuk faktor internal yang akan diisi oleh bapak/ibu responden berikut ini.
Matrik pembanding berpasangan untuk faktor internal NO 1
FAKTOR STRATEGI INTERNAL
2
Adanya dana PMUK Adanya kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten dan kecamatan
3
Adanya Juklak dan Juknis
4
Jumlah petugas terbatas
5
Sarana mobilitas petugas terbatas Masing kurangnya kemampuan petugas dalam alih teknologi
6
NILAI KETERKAITAN
TOTAL
BOBOT
Keterangan : 1. = Jika indkator horizontal kurang penting dari pada indikator vertikal 2. = Jika indkator horizontal sama pentingnya dari pada indikator vertikal 3. = Jika indkator horizontal lebih penting dari pada indikator vertikal Bobot = Total /∑ total
V. PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL (peluang dan ancaman)
Tujuan : Mendapatkan penilaian para responden terhadao faktor-faktor internal mengenai kepentingan suatu faktor Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah berupa pemberian bobot terhadap
seberapa
besar
faktor
strategis
tersebut
menentukan
keberhasilan Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan.
Petunjuk pengisian: a. Pemberian nilai diberikan berdasarkan pada perbandingan berpasangan antara dua faktor secara relatif berdasarkan kepentingan atau pengaruhnya terhadap Strategi Peningkatan Peranan PMUK dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sayur di Kabupaten Pelalawan. b. Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3.Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah : 1. = Jika indikator horizontal kurang penting dari pada indikator vertikal 2
= Jika indikator horizontal kurang sama pentingnya dengan indikator vertikal
3
Catatan
=
Jika indikator horizontal lebih penting dari pada indikator vertikal.
: Matrik pembandingan berpasangan untuk faktor Eksternal yang akan diisi oleh bapak/ibu responden berikut ini.
Matrik pembanding berpasangan untuk faktor internal NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FAKTOR STRATEGI INTERNAL
NILAI KETERKAITAN
Adanya program K2I Pemasaran hasilcukup baik Ketersediaan lahan cukup Adanya kelompok tani yang bergerak pada komoditi sayur Status petani masih penggarap Luasl lahan garapan sempit Infrastruktur wilayah kurang baik Terjadinya alih fungsi lahan Koordinasi lintassektoral masing kurang
Matrik pembanding berpasangan untuk faktor internal Keterangan :
TOTAL
BOBOT
4. = Jika indkator horizontal kurang penting dari pada indikator vertikal 5. = Jika indkator horizontal sama pentingnya dari pada indikator vertikal 6. = Jika indkator horizontal lebih penting dari pada indikator vertikal Bobot = Total /∑ total Lampiran : 5 Matrik IFE dan EFE PEMBOBOTAN IFE Penentuan Tingkat Rating No Faktor Strategi Eksternal
Nilai 2 3
Bobot
Skor
4
Jumlah Responden
Rating
1
Nilai 2 3
Bobot
Skor
4
Jumlah Responden
Rating
1
Kekuatan 1 2 3 Kelemahan 1 2 3
PEMBOBOTAN EFE Penentuan Tingkat Rating No Faktor Strategi Eksternal Peluang 1 2 3 4 Ancaman 1 2 3 4 5
