PEMBAHASAN JAWABAN GUGATAN BALIK (REKONVENSI) JALANNYA PERSIDANGAN

PERSIDANGAN 2

PEMBAHASAN  JAWABAN  GUGATAN

BALIK (REKONVENSI)  JALANNYA PERSIDANGAN

HIKMAH HARI INI Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Khalifah Ali bin Abi Thalib)

JAWABAN Sebuah Jawaban harus disertai dengan alasan-alasan.  Jawaban tergugat ada 5 kemungkinan: 1. Eksepsi (tangkisan) 

 Adalah sanggahan terhadap suatu gugatan

ato perlawanan yg tidak mengenai pokok perkara dengan maksud menghindari gugatan, sehingga hakim nanti menetapkan gugatan tidak diterima ato ditolak.  Terdapat 2 macam eksepsi:

JAWABAN (2) a. Prosesual eksepsi (eksepsi formil), a/

eksepsi berdasar hukm formiil, yaitu: 1) Eksepsi tidak berwenang scara absolut.

2) Eksepsi tidak berwenang scara relatif 3) Eksepsi Nebis in idem 4) Eksepsi Diskualifikator 5) Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel).

JAWABAN (3) b. Materiil eksepsi, Eksepsi berdasar hukm

materiil (belum waktunya diajukan), yaitu: 1) Dilatoir eksepsi, yaitu tuntutan penggugat

belum dpt dikabulkan karna belum memenuhi syarat menurut hukum. Misal yg digugat masih dlm pemeriksaan. 2) Peremtori eksepsi (terlambat mengajukan gugatan). Misal gugatan telah lampau.  Apabila eksepsi ini tidak disetujui, maka

perkara diperiksa dan diputus dg putusan sela. Tetapi jika eksepsi disetujui, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaaan terhadap pokok perkara

JAWABAN (4) Mengaku bulat-bulat 3. Mungkir mutlak (membantah) 4. Mengaku dengan clausa 2.

 Jika tergugat mengaku dengan klausa,

maka pengakuan itu hrs diterima seutuhnya dan tidak boleh dipisahkan. Pemeriksaan dilanjutkan spt biasanya. 5.

Referte (jawaban berbelit-belit) atau menyerahkan kpd kebijakan hakim. Dalm hal ini pemeriksaan diteruskan.

JAWABAN (5) 6.

Rekonpensi (gugat balik).  Pada dasarnya gugatan rekonpensi sm

dengan gugatan konpensi. Hanya tuk mengajukan gugatan rekonpensi tidak perlu membayar panjar biaya perkara, melainkan tlah menjadi satu dg gugatan konpensi.

GUGATAN BALIK/REKONVENSI Pada asasny gugatan rekonpensi a/ gugatn yg diajukn thd penggugat dlm sengket antara mreka mengenai sgala hal.  Dalam tahap ini, tergugat disamping mngajukan jawaban atas dalil gugatn penggugat, ia jg mngajukn gugatn balik. Thd penggugat. 

GUGATAN (2) 

Dlm hal dmikian, kedudukn tergugat dlm konpensi jg menjd penggugat dlm rekonpensi, dan sbalikny penggugat dlm konpensi jg menjdi tergut dlm rekonpensi

JALANNYA PERSIDANGAN Sebelum sidang  Gugatan diajukan kpd Ketua PN  Didaftarkan, Verskot, register perkara  Ka.PN “menunjuk n menetapkan majelis hakim yg akan mengadili”  Hakim menetapkan persidangan  Hakim menyatakan sidang dibuka n terbuka tuk umum

JALANNYA (2) Persidangan  Hakim mendamaikan “hakim mediasi” =akta van dading= putusan Hakim  Gugatan dibacakan  Melakukan perubahan dg syarat sebelum jawaban  Jawaban:  Eksepsi: dlm pokok perkara (dlm konvensi dan rekonvensi)  Eksepsi dlm pokok perkara (dlm konvensi dan rekonvensi) jawaban tergugat

JALANNYA (3) Ada eksepsi ttg kompetensi pengadilan, hakim hrs membacakan putusan sela (upaya hukum yg dpt dilakuakn a/ banding)  Tidak ada eksepsi n menjadi kewenangan hakim, maka tidak wajib membacakan putusan sela  Replik dan duplik  Pembuktian 

   

Apa yg hrs dibuktikan Siapa yg hrs membuktika Siapa yg melakukan Macam alat bukti

JALANNYA (4) Dalam persidangan  Panggilan (sah ato tidk)  Tergugat tidak hadir Verstek  Penggugat tidak hadir gugur  Upaya hukum atas putusan tersebut  Verstek verzet 

Hakim hars menganjurkan para pihak tuk damai melalui hakim mediasi sesuai SEMA No.2 /2003  Bila terjadi perdamaian dibuat akta damai  Bila tidak terjadi, maka dilanjutkan dg pembacaan

gugatan

JALANNYA (5) 

Kesimpulan  Sifatnya tdk wajib. Krn dpt membantu hakim dlm

memberikan putusan 

Putusan  Dikabulkan  Tidak dpt diterima  Ditolak



Upaya hukum  Biasa: verzet, banding dan kasasi  Luar biasa: derden verzet dan PK



Eksekusi:  Putusan yg sudah tetap (inkrach)  Serta merta  Grosse sertifikat hak tanggungan

PEMBUKTIAN 

Pengertian  a/ upaya memberikan keyakinan pd hakim dlm proses penyelesaian

suatu sengketa ato perkara di depan sidang pengadilan ato dlm proses litigasi 

Prinsip umum pembuktian:  Pembuktian mencari n mewujudkan kebenaran formiil  Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara  Pembuktian perkara tdk bersifat logis faktual

Hukum acara perdata pembuktian hanya tuk mencari kebenaran formiil (formiil waarheid)  Hukum acara perdata tdk dituntut adany keyakinan dari sanubari hakim (normatif)  Jika tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat, maka hakim secara teoritis hrs menerima hal itu tuk melindungi ato mempertahankan hak perorangan/keperdataan yg bersangkutan. 

Pembuktian Fakta Fakta yg dinilai a/ yg diajukan dipersidangan  Fakta yg terungkap dluar persidangan tdk dipertimbangkan  Hanya fakta berdasarkan kenyataan yg bernilai pembuktian  Dalam mencari kebenaran formiil ada beberapa prinsip: 

 Tugas n peran hakim bersifat pasif. ○ Artinya hakim tdk dibenarkan berperkara aktif  Hakim mnerima setiap pengakuan ato pengingkaran yg diajukan

para pihak.  Pemeriksaan n putusan terbatas pd tuntutan dan gugatn penggugat

Azas Pembuktian 

Audi et Alteram Partem  a/ pengajuan alat-alat bukti hrs dimuka persidangan

yg dihadiri o/ kedua belah pihak yg berperkara. 

Dasar Hukum  Psal 1865 KUHPerd Pasal 163 HIR/283 Rbg.  Brg sapa mengaku memiliki hak atas suatu ato

mengemukakan atas suatu perbuatan, tuk menegakkan hak ato membantah hak org lain, maka wajiblh ia membuktikan adanya hak ato perbuatan tsb.

Macam-macam alat bukti Bukti surat  Bukti Saksi  Persangkaan  Pengakuan  Sumpah 

 

Pembuktian utama terletak pd bukti surat-surat ,n baru bukti pendukung lainnya (P.1886 KUHPerd).

Bukti Surat (BRIEVEN) Bukti surat ato bukti tulisan akan mempunyai kekuatan pembuktian jika surat tsb ditandatangani o/ pihak ato pejabat yg berkepentingan dg surat tsb. (P.1876 KUHPerd)  Akta otentik a/ putusan PN Pidana / akta notaris (Yurisorudens)  Akta dibawah Tangan (P.1874-1875 KUHPerd)  Surat biasa a/ koresprodensi surat2 keputusan dll. (P.1881 KUHPerd) 

Membuat daftar alat bukti 

Dlm mengajukan pembuktian tertulis, sebaiknya dibuat surat pengantar daftar bukti tertulis n diberi nomor kode surat sesuai dg urutannya serta sesuai dg masing2 surat bukti. Bertujuan tuk memudahkan hakim dlm penilaian.

Bukti Saksi  

Bukti saksi bersifat bebas (P.1895 n 1908 KUHPerd n P.172 HIR) Nilai pembuktian:  Terserah penilaian hakim dihubungkan dg saksi n alat bukti yg lain

serta memenuhi syarat formilk n materiil  Alat bukti saksi dlm memenuhi syarat formil n materil hrs bersifat kumulatif bukan alternatif. Artinya jika salah satu tdk terpenuhi maka saksi tsb tdk memenuhi syarat sbg alat bukti. 

Syarat miniml:  Minimal 2 orang saksi  Keterangan hrs saling berhubungan  Memenuhi syart formil n materiil

Syarat formil



Cakap menurut hkm Disampaikan dimuka pengadilan (P.1905 BW) Diperiksa satu persatu (P.144(1)HIR) Mengucapkan sumpah (P.147HIR)



Syarat Materiil:

  

 Saksi hrs lebih dari satu ato ditambh dg alat bukti lain  Keterangan berdasar alasan n sumber pengertahuan  Tdk boleh pendapt ato perkiraan

 Saling bersesuaian

Yang tidak boleh jadi saksi Pasal 145 HIR/Pasal 272 RBg  Keluarga sedarah n semenda garis lurus keturunan salah satu pihak  Suami ato istri salah satu pihak (meski tlah cerai)  Anak2 belum cukup umur  Orang sakit ingatan 

Klo tetp dihadirkan maka  Saksi tdk disumpah

 Memberikan penjelasan saja  Penilaian diserahklan hakim

 Penjelasan bs diterima ato ditolak para pihak

Bukti persangkaan = Vermoedem Pasal 1915 KUHPerd n P.173 HIR  Bukti persangkaan sbenarnya bukan merupakan alat bukti  Bisa merupakan alat bukti tp sbg bukti tdk langsung  Bukti persangkaan a/ kesimpulan atas terbuktinya suatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa lain  Bukti persangkaan hanya merupakan kesimpulan hakim atas hasil pemeriksaan perkara dihubungkan dg keterangan saksi n alat bukti

Bukti Pengakuan (Bekentenis) Pasal 1923 KUHPer n P.174 HIR  a/ pernyataan ato keterangan yg dikemukakan o/ salah satu pihak kpd pihak lain dlm suatu proses perkar  Dikemukakan dlm sidang pengadilan  Keterngannya merupakan pembenaran baik sebagian ato seluruhnya. 

Bukti sumpah Pasal 1929 -1945 KUHPer n P.157 n 177 HIR  a/ keterangan atas pernyataan yg akan mendapat murka tuhan jika berbohong  Syarat:  Dilakukan setelah tdk ada bukti petunjuk  Diucapkan dimuka hakim dg lisan  Dilaksanakan dihadapan lawan

DAFTAR PUSTAKA Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Edisi ke-6.  M. Yahya Harahap, SH., 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-1. 

SEKIAN