Kasus Lahan LP Khusus Narkotika. Menkumham Intervensi Jalannya Persidangan di PN Sumber

Soal Puasa, Devy Permatasari

KALAH DENGAN ANAK J

ika kebanyakan artis banyak menghabiskan waktu sahur dan berbuka di lokasi syuting tidak demikian halnya dengan artis Devy Permatasari. Devy mengaku bisa menjalani sahur dan berbuka bersama keluarga. Padahal, jadwal syuting Devy terbilang padat. “Aku bersyukur ya bisa menghabiskan waktu sahur dan berbuka bareng dengan keluarga. Soalnya jadwal syutingnya memang pagi atau siang, sedangkan sisanya malam hari,” kata Devy saat ditemui di studio Penta, Jakarta Selatan, belum lama ini. Untuk itulah, Devy mengaku bisa mengajari anaknya berpuasa. Anaknya yang berusia 6 tahun pun sudah bisa melakukan ibadah puasa selama seharian penuh. Uniknya, berbeda dengan dirinya, sang anak tak pernah mengeluh saat berpuasa. “Anakku yang berusia 6 tahun memang sudah mulai puasa dan dia tidak pernah sama sekali mengeluh kalau puasa. Beda banget sama aku yang kadang ngeluh haus atau lapar. Makanya aku bangga sama anakku,” ujar Devy. Devy pun tak ragu memberikan reward bagi anaknya yang rajin puasa. “Nanti saat Lebaran aku memberikan reward kepadanya,” ujar aktris yang bermain di banyak sinetron itu. (NAY)

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp.5.000 luar Pulau Jawa tambah ongkos kirim

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS Redaksi : Jl. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595, Fax: 021-46828595, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 NPWP : 01.917.755.9-407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407 . E-mail [email protected]

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999 No. 187 ! Th X ! Senin, 7- 20 September 2009

Pengelola Restoran Taj Mahal Jadikan NKRI ‘Tong Sampah’ Trans, Jakarta: Seorang investor, Kim Hyun Chul, asal Korea Selatan, dideportasi tidak sesuai prosedur. Pasalnya, pendeprotasian pengusaha biji besi berusia 55 tahun itu langsung dilakukan oleh Sudirman selaku Kepala Kantor Imigrasi Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta Barat.

S

elain meyalahi prosedur, pendepotasian itu juga terasa janggal mengingat Pemerintah Indonesia saat ini sangat membutuhkan kehadiran investor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pendepor tasian itu bahkan terkesan bertent angan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan investor dalam

negeri. Ada sinyalemen yang menyebutkan bahwa pendeportasian itu dilakukan karena terkait dengan persaingan bisnis di wilayah Tual, Indonesia Timur. Akibat dideportasi, Kim Hyun Chul dikabarkan terpaksa mengalihkan aset perusahaannya kepada pengusaha dalam negeri.

Tak Sesuai Prosedur Di sisi lain, Kim Hyun Chul diketahui telah merubah namanya menjadi Andi Enoch dan mendapatkan Kartu Tanda Pemduduk (KTP) Indonesia No. 09.5404. 210165.5482, yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2006. Di samping """ Bersambung hal 7 ...

Hakim PA Cikarang Harus Adil

HM Nursin HR (kiri) Redaktur Koran Trans sedang meminta tanggapan kepada Ketua Investigasi dan Komunikasi LBH PEPABRI Drs. Syaiful Nazar diruang kerjannya. foto: ram

kasi LBH Pepabri, Drs Syaiful Nazar, ketika dimintai komentarnya atas perkara ini mengatakan, Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang hendaknya dapat bertindak secara adil dan bijaksana da""" Bersambung hal 7 ...

Pendeprotasian seorang investor, Kim Hyun Chul, asal Korea Selatan, langsung dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam, Sudirman melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang Banten, baru baru ini perlu dipertanyakan, benarkah tidak sesuai prosedur. foto: ist

Pengakuan Kalapas Bulak Kapal Bekasi:

Kasus Lahan LP Khusus Narkotika

Tak Kebagian Uang Sewa Kamar & Uang Pengurusan CMB

Menkumham Intervensi Jalannya Persidangan di PN Sumber

Trans, Bekasi: Kini semakin sering terdengar kabar bahwa lembaga pemasyarakatan (lapas) bukanlah lembaga pembinaan, melainkan lembaga pembinasaan. Ungkapan ini mengemuka karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh narapidana di dalam penjara. Seperti yang terjadi di Lapas Bulak Kapal Bekasi. Berdasarkan informasi yang masuk ke Redaksi Koran Trans, Ada dua oknum petugas lapas yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Oknum pertama adalah Her yang menangani cuti

menjelang bebas (CMB),(PB) yang meminta kepada setiap warga binaan yang mengurus CMB PB sebesar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta, dengan alasan untuk uang sidang koordinasi TPP. “Uang yang di raupnya selama ini bisa mencapai miliaran rupiah. Kini dia memiliki kekayaaan beberapa mobil mewah seperti mobil mewah Honda CRV,” ujar sumber Koran Trans. Oknum yang kedua adalah staf inisial Yo alumni AKIP yang baru beberapa tahun dinas. Oknum ini disebutkan melakukan penekanan """ Bersambung hal 7 ...

sumber Koran Trans. Bisnis manusia ini, memang cukup menggiurkan. Sebab, orang asing yang dimasukkan ke Indonesia itu dipungut biaya antara USD 4.000 hingga USD 7.000 per orang. Bisnis illegal ini berjalan mulus karena Mr Surdeev Singh mempunyai link yang kuat ke kantor UNHCR dan Kedutaan India di Indonesia. Orang-orang asing yang berada di Indonesia ini, rupaya dijanjikan akan diberangkatkan ke negara """ Bersambung hal 7 ...

Penanganan Ilegal Migran Diseminarkan

Tangani Perkara Waris Badrudin Lawan Gomay Cs

Trans, Bekasi : Sidang perkara No. 379/Pdt.G/2009/PA. Ckr, antara Gomay Cs, penggugat dan Badrudin bin H Sanim, tergugat kembali ditunda setelah pengacara penggugat pada sidang Kamis, 3/9 mengajukan replik. Ketua Investigasi dan Komuni-

Trans, Jakarta: Pengelola Restoran Taj Mahal, Mr Surdeev Singh, dituding telah memasukkan warga negara asing ke Indonesia, antara lain dari India, Pakistan, Nepal, Srilanka, Banglades, dengan bekerjasama dengan UNHCR. “Mr Surdeev Singh mengelola Restoran Taj Mahal hanya sebagai kedok semata. Padahal, kegiatan yang sebenarnya adalah memasukkan warga negara asing ke Indonesia. Dia menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai tong sampah yang menampung pelarian dari negara lain,” ujar

Andi Mattalatta

Trans, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Andi Mattalatta terkesan mengintervensi jalan persidangan kasus sengketa lahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Narkotika Cirebon, di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon. Hal itu terlihat dari surat yang dilayangkan Menkumham Andi Mattalatta bernomor M. HH. AH. 03.05 – 30 ke Pengadilan Negeri Sumber tanggal 16 Agustus 2009. Dalam surat itu disebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM RI mendapat surat panggilan sidang dalam

perkara gugatan para pemilik asal tanah seluas 63.910 m2, yang terletak di Blok Kampeng dan Blok Geneng, Persil No. 13 dan Persil No. 14, Desa Gintung Tengah, Kecamatan Ciwaringan, Kabupaten Cirebon. “Putusan tersebut telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sumber dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/1999/PN Sbr tangga 9 Agustus 1999. Selanjutnya para penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dan ditolak permohonan kasasinya """ Bersambung hal 7 ...

Trans, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan Seminar Penanganan Ilegal Migran bertempat di Hotel Shangrila. Seminar ini bertujuan terwujudnya kesamaan pandangan dalam melihat permasalahan ilegal migran di Indonesia, khususnya bagi instansi terkait dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam penanganannya. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan ilegal migran di Indonesia, serta mewujudkan suatu kebijakan penanganan yang baik dan menyeluruh. Pembicara seminar ini dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal HAM, Ahli dari The United National High Commission Of Refugees (UNHCR), Ahli dari International Organization For Migration (IOM), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI ), Departemen Luar Negeri (DEPLU). Peserta seminar berasal dari Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Departemen Hukum dan HAM, POLRI, DEPDAGRI, DEPLU, DEPSOS, MENKOPOLHUKAM, UNHCR, IOM, BIN, BAIS, BAKORKAMLA, MABES TNI dan KEJAKSAAN. Latar belakang yang mendasari diadakannya seminar tersebut adalah luas wilayah Indonesia mencapai 1.800.000 km2 terdiri dari 17.508 pulau. Keadaan ini memerlukan suatu manajemen

pengelolaan perbatasan yang unik dan rumit. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 5,375 pegawai Imigrasi di seluruh Indonesia, yang ditempatkan di 33 Kanwil, 108 Kanim, 129 TPI, 79 PPLB, 13 Rumah Detensi dan 19 Atase Teknis Imigrasi di Kantor Perwakilan luar negeri. Keadaan ini dijadikan sebagai peluang emas bagi para pelaku kejahatan trafficking, smuggling bahkan kejahatan terorisme dengan memanfaatkan teknologi informasi dan alat transportasi yang semakin

Dirjen Imigrasi Basyir Ahmad Barmawi. foto: ist

mudah dan murah. Ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dunia yang sedang lemah serta jarak yang luas antara negara kaya dan negara miskin sehingga memicu orang untuk melakukan perjalanan lintas negara. Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang keimig""" Bersambung hal 7 ...

Halo Bung TRANS Demo Tolak Pengharaman Debus Berlanjut Pendemo terus menyuarakan penolakan pengharaman debus.

Baca hal 4

Izin Usaha PT Hanil Bakrie Finance Dicabut

Jang Ryang Joo

Trans, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Hanil Bakrie Finance Corporation melalui Keputusan Menteri Keuangan Kep-253/KM.10/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Pencabutan izin usaha PT Hanil Bakrie Finance Corporation dilakukan karena sudah tidak memenuhi Peraturan Menteri Keuangan dalam operasinya.”Yang pasti sudah ada peraturannya yang baku tentang proses pencabutan izin sebuah perusahaan. Menurut aturan, kalau perusahaan pembiayaan sudah tidak memenuhi lagi pera-

turan Menteri Keuangan dalam operasinya, maka bisa dicabut,” ujar Kepala Bapepam LK Fuad Rahmany. Fuad menjelaskan, jika perusahaan pembiayaan tidak memenuhi peraturan menteri keuangan, akan mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Dan bila belum memenuhi aturan kemudian akan dikenakan pembekuan kegiatan usaha selama 3 bulan. Setelah peringatan dan pembekuan dan perusahaan tersebut belum memenuhi peraturan juga, maka pencabutan usaha akan dilakukan.

Berdasarkan informasi dan data yang dimiliki Koran Transaksi, PT Hanil Bakrie Finance Corporation, melakukan berbagai pelanggaran dalam operasionalnya. Bahkan, Presiden Direktur PT Hanil Bakrie Finance Corporation, Jang Ryang Joo, diduga kuat melakukan pengemplangan pajak milyaran rupiah. Terkait masalah ini, Koran Trans telah berupaya untuk menemui Jang Ryang Joo, namun yang bersangkutan tidak ada di kantornya. Surat konfirmasi No:1441 /PR/Trans/IX/09, tanggal 2 September 2009, diterima stafnya Ibu Eka sampai berita ini diturunkan

juga belum dijawab oleh Mr Jang Ryang Joo, atau ini ada unsur kesengajaan purahaan dipailitkan? Sementara itu, Sekretaris Bapepam-LK Ngalim Sawega menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha PT Hanil Bakrie Finance Corporation berlaku sejak 10 Agustus 2009. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka PT Hanil Bakrie Finance dilarang melakukan kegiatan perusahaan pembiayaan. Selanjutnya penyelesaian hak dan kewajiban perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (SN/GAUS/DANIEL)

Di Musim Kemarau Bendung Rentang ..... Bendung rentang akan terbantu dan dapat berfungsi optimal kalau bendung Jatigede selesai dibangun.

Baca hal 5

Kerukunan Antar Umat Beragama Harus Dijaga Pemko Padang tidak membedabedakan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain.

Baca hal 13

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

TRANS VONIS

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 9

KONSULTASI HUKUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

LBH-PEPABRI Diasuh Oleh : Alam P Simamora, SH, MH (Direktur Eksekutif)

Alamat : DPP PEPABRI Jl. Diponegoro No. 53 Jakarta, 10310 Telp (021) 3147990 Fax. (021) 3150482 Email:[email protected]

Tiga Warga Belitung Jadi Tersangka Trans, Tanjungpandan: Status tiga warga Belitung yang diperiksa Tim Direktorat V tindakan Pidana Tertentu (Tipiter) Mabes Polri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, T, Mi dan S belum dikenakan penahanan karena dianggap masih kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. “Ketiganya telah dinyatakan sebagai tersangka untuk kasus tersebut,” ungkap Kapolres Belitung AKBP Rudy Tranggono kepada Trans. Tersangka T adalah direktur sebuah perusahaan penambangan di Belitung, sedangkan Mi dan Sadalah penambang sekaligus pengepul timah yang diambil dari hutan lindung. Ketiganya diduga melakukan penambangan pasir timah ilegal di kawasan hutan lindung tanpa surat izin Menteri Kehutanan. Aktivitas penambang itu

dilakukan di wilayah Dusun Air Batu, Desa Buding, Kecamatan Badau. Tim Mabes Polri juga menyita tiga unit eksavator dan 28 unit mesin TI yang digunakan untuk menjalani aktivitas penambangan itu. Rudi menjelaskan ketiga tersangka dikenakan UU Nomor 41 Tahun 1999 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. “Ketiganya memang belum ditahan karena bersikap kooperatif. Namun, semuanya masih dalam proses pendalaman,” kata Rudy. Tim Direktorat V Tipiter Mabes Polri tidak hanya melakukan penyegelan pada lokasi pertambangan. Gudang milik perusahaan penambangan itu yang berisi puluhan ton timah juga ikut diperiksa dan disegel. “Kurang lebih ada sekitar puluhan ton timah di gudang itu disegel tim Mabes Polri untuk pemerik-

saan. Tim kemungkinan akan mempertanyakan dari mana asal timah tersebut,” terang Rudy. Walau gudang disegel, namun aktivitas perusahaan penambangan itu tetap berlangsung seperti biasa. Gudang yang disegel tersebut hanya sebagai barang bukti pemeriksaan terkait kasus pelanggaran pertambangan tersebut. “Aktivitas perusahaan terus berlangsung. Hanya gudangnya saja yang disegel,” kata Rudy. Sementara itu, Trans berupaya mendapat informasi terkait kasus ini pada para tersangka, namun hingga berita ini diturunkan ketiganya belum berhasil dihubungi. Mereka tidak terlihat di Polres Belitung, sementara telepon seluler T belum terjawab ketika beberapa kali dihubungi pada Senin siang. Pantauan harian ini pada Senin kemarin, barang bukti eksavator dan mesin TI masih disegel di halaman belakang Polres Belitung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Suhardi Alius menyebutkan, tiga orang yang diperiksa Tim Mabes Polri di Belitung terkait kasus ini masingmasing berinisial T, MI dan S diduga telah menambang timah di hutan lindung tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Lokasi penambangan telah masuk tiga kilometer dari batas luar hutan lindung. Mabes Polri pun telah meminta seorang ahli dari Dinas Kehutanan mengukur hutan untuk membuktikan telah terjadi penambangan di hutan lindung itu. Selain itu, tim Mabes Polri juga melakukan penerbitan penambangan timah di Kabupaten Bangka Barat dan Banga Selatan dan memeriksa sejumlah pengusaha timah di dua kabupaten itu. Mabes Polri juga menyita sejumlah alat berat, alat pendukung aktivitas

penambangan lainnya. Secara terpisah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung M. Ubaidillah belum mau berkomentar terhadap adanya penambangan di kawasan hutan lindung ini yang menyeret tiga warga Belitung diperiksa tim Mabes Polri. “Saya no comment dulu,” kata Ubaidillah kepada wartawan usai menghadiri kata akhir fraksi di DPRD Kabupaten Belitung. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Toni Batubara ditemui kemarin menyatakan belum dapat memberikan komentar. Toni menyatakan baru akan memberikan keterangan kepada wartawan terkait apakah penambangan itu masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak pada Selasa (25/ 8), setelah ia memberikan keterangan kepada polisi terkait masalah tersebut. (Rita)

Pencuri Barang Perusahaan Divonis 1 Tahun Penjara Trans, Jakarta: Seandainya terdakwa Agus Budiono Bin Sugono yang merupakan otak pelaku pencurian barang milik perusahaan PT Dong One, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, jujur dan mengakui semua perbuatannya, masih ada kemungkinan majelis hakim memberikan keringanan hukuman. Namun, karena terdakwa selalu berbelit-belit, maka vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim itupun sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

P

eristiwa kejahatan ini berawal pada 22 Januari 2009, pukul 01.00 Wib. Ketika itu Agus Budiono bin Sugono bersama temannya Supriyanto, Mamat dan Sahroni datang ke PT. Dong One Garment yang berlokasi di Jalan Ternate Blok D No. 15 A. Mereka membuka kontainer dengan menggunakan kunci, kemudian mengambil 15 roll bahan kain polyester serta karung benang jahit. Setelah itu dimasukkan ke dalam mobil carry futura berwarna hitam metalik dengan nomor polisi

B 2783 GO yang dikemudikan oleh Buamin. Sebelum mobil carry itu keluar, petugas keamanan KBN pun datang dan menanyakan seputar kepemilikan barang tersebut. Karena tidak bisa menjawab, akhirnya Agus Budiono Bin Sugono dibawa ke Pos Garda. Saat kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saksi Suparman selaku Personalia di PT Dong One, mengatakan bahwa Agus Budiono bin Sugono adalah karyawan PT Dong One yang bekerja di bagian gudang.

Bahwa Agus Budiono bin Sugono dan temannya mencuri barang perusahaan PT Dong One, secara jelas diakui oleh saksi Buamin. Karena, menurut Buamin, dirinya disuruh oleh Supriyanto dan Mamat untuk membawa 15 roll bahan kain polyester dan 2 karung benang jahit milik PT Dong One, dengan imbalan sebesar Rp. 150.000,-. Karena curiga, saksi Buamin langsung menghubungi polisi. Sedangkan saksi Agus Darmanto yang merupakan anggota polisi itu mengatakan bahwa ia mendapat informasi dari saksi Buamin, karena ada orang yang tidak dikenal sedang mengeluarkan barang milik PT Dong One. Meskipun demikian saat mendengarkan keterangan dari ketiga saksi, terdakwa Agus Budiono bin Sugono langsung membantah, “Itu tidak benar,” ucapnya kepada majelis hakim. Namun, pada saat Taju Ali Gufron saksi alibi dihadirkan, terdakwa Agus Budiono bin Sugono mengatakan, “Benar, pak hakim,” tuturnya sambil tersenyum. Saat sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa itu dibuka

kembali, Selasa 04 Agustus 2009 pukul 14.55 Wib, jaksa penuntut umum (JPU) dan mejelis hakim sempat dibuat bingung. Pasalnya, terdakwa Agus Budiono Bin Sugono mengatakan, Kamis (22 Januari 2009), dirinya sedang di rumah mertuanya. Terdakwa Agus Budiono bin Sugono juga mengatakan pada pukul 16.00 Wib baru pulang kerja dan sampai di rumah pukul 16.30 Wib. Selanjut terdakwa mengaku mandi, setelah itu langsung bermain-main dengan temannya. Pukul 17.45 Wib, terdakwa mandi lagi, setelah pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang beralamat di Roa Malaka dan tiba dirumah mertuanya pada pukul 19.00 Wib. Kemudian terdakwa bermain bersama teman-temannya. Setelah itu, terdakwa kembali ke rumah mertuanya pada pukul 21.00 Wib dan langsung beristirahat hingga pukul 07.00 Wib. JPU Apsari dewi SH LLM ketika menunjukkan dan menanyakan potongan bahan kain polyester tersebut, terdakwa Agus Budiono bin Sugono mengatakan bahwa

barang tersebut adalah sisa miliknya. Begitu mendengarkan jawaban dari terdakwa, majelis hakim hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat sandiwara yang dipertunjukan oleh terdakwa Agus Budiono Bin Sugono. Namun, selama 18 Agustus 2009 pukul 14.35 Wib, jaksa penuntut umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Agus Budiono bin Sugono telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 363 ayat (1) ke – lima KUHP tentang pencuorian dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh Torowa Daeli SH MH yang didampingi hakim anggota Ajidinor SH MH dan Osmar Simanjuntak SH setelah bermusyawarah akhirnya menjatuhkan vonis kepada terdakwa Agus Budiono bin Sugono, dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara, dikurangi masa tahanan dan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- serta menyatakan agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). (Aston)

Sidang Jaksa Penjual BB, Heboh… Trans, Jakarta: Sidang terhadap dua jaksa yang menjual barang-bukti (BB), Esther Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH, bersama anggota polisi Irfan dan pegawai harian lepas Unit Reskrim Polsek Pademangan Jenanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sangat menghebohkan. Kalau pada sidang sebelumnya ada tujuh penasehat hukum yang biasa mendampingi para terdakwa, bertambah menjadi 11 orang. Lebih heboh lagi, Kamis (20 Agustus 2009) pukul 13.30 Wib, saat hakim ketua yang dipimpin oleh Eko Supriyono SH MAP hendak menghadirkan saksi, penasehat hukum dari terdakwa Irfan dan Jenanto langsung mengajukan keberatan, karena terdakwa Esther Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH belum diperiksa. Hakim ketua Eko Supriyono

SH MAP langsung menutup sidang dan mengatakan sidang akan dilanjutkan kembali pada 25 Agustus 2009. Ada apa? Usai persidangan, ketika hendak dikonfirmasi seputar penolakan saksi oleh penasehat hukum terdakwa Irfan dan Jenanto, hakim ketua Eko Supriyono SH MAP tidak bisa ditemui. Salah seorang petugas keamanan mengatakan, “Pak Eko tidak bisa ditemui.” Petugas itu malah menyarankan Koran Trans agar menemui hakim H Prim Haryadi—yang juga Humas PN Jakarta Utara. Selasa (25 Agustus 2009) pukul 13.35 Wib, sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itupun dibuka kembali. Saksi Usman yang merupakan anggota polisi dari Unit Reskrim Polsek Pademangan mengatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa Esther Tanak SH dan

NPWP : 01.917.755.9-407-000 Kode Seri Faktur Pajak : EFCXV - 407

Dara Vera Nita SH MH. Saksi Usman juga mengatakan terdakwa Jenanto ditangkap polisi Polda Metro Jaya saat hendak menjual psikotropika jenis ekstacy pada pukul 20.00 Wib, lalu terdakwa Jenanto dibawa ke lantai 3 dan langsung menuju keruangan terdakwa Irfan. Saksi Usman juga melihat kedatangan Juni Wulandari yang mau menyerahkan Hand-phone merek Black berry kepada terdakwa Irfan yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa Esther Tanak,SH tuturnya kepada majelis hakim. Begitu saksi Irawan yang juga merupakan anggota polisi hendak dihadirkan sebagai saksi, majelis hakim langsung menolak karena pada saat saksi Usman memberikan keterangan,saksi Irawan ada didalam ruangan sidang. Menurut saksi Juni Wulandari

yang merupakan karyawan ditoko Plane Celular itu mengatakan bahwa benar ia disuruh datang ke polsek Pademangan untuk mengantarkan Hand-phone merek Black berry oleh bosnya(Ferry Hardono) atas permintaan terdakwa Irfan.Begitu sampai di Polsek,saksi Irawan mengatakan, “Mau ke mana, Mbak.” Saksi Juni Wulandari menjawab, “Mau mengantarkan handphone untuk Pak Irfan”. Saksi Juni Wulandari juga mengatakan atas permintaan terdakwa Irfan, handphone merek black berry langsung diserahkan kepada terdakwa Dara Vera Nita SH MH, sementara handphone type N-82 diberikan kepada terdakwa Esther Tanak SH. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi Juni Wulandari, sidang sempat heboh. Pasalnya, terdakwa Esther Tanak SH menga-

takan bahwa ia bersama terdakwa Dara Vera Nita SH MH disuruh datang oleh terdakwa Irfan ke Counter Plane Celular yang berlokasi di WTC Mangga 2, untuk mengambil hand-phone yang sudah dipesan sebelumnya. Terdakwa Esther Tanak SH juga mengatakan bahwa ia sudah memberikan uang kepada terdakwa Irfan untuk biaya hand-phone. Namun, terdakwa Irfan membantah dan mengatakan hingga detik ini dirinya tidak pernah menerima sepeser pun dari terdakwa Esther Tanak SH. Hakim ketua Eko Supriyono SH MAP yang didampingi hakim anggota Purwanto SH MH dan Kamaruddin Simanjuntak SH mengatakan, untuk pemeriksaan saksisaksi yang lainnya, sidang akan dilanjutkan pada Selasa 01 September 2009. (Aston)

NO. 187. ! TH X SENIN, 7 - 20 SEPTEMBER 2009

Alamak…! Hakim Ketua Berpihak Kepada Terdakwa Trans, Jakarta: Sidang terhadap terdakwa Tan Harry Tantono alias Ayung bersama Rudy Santoso dan Kong Tju Yun yang merupakan pemegang saham di PT Sanex Steel Indonesia (SSI) ternyata menuai protes. Pasalnya, hakim ketua Eko Supriyono SH MAP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan ketiga terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM. Menurut Amin salah seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Forum Persaudaraan Bangsa (FPB), terdakwa Tan Harry Tantono alias Ayung sudah sering menjadi langganan di kursi panas dengan status pesakitan. Namun, dalam putusan majelis hakim selalu ditemukan keganjilan yang patut dipertanyakan. Bukan itu saja, terdakwa Tan Harry Tantono juga pernah menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus kepemilikan dokumen palsu. Namun, hanya dihukum ringan. Ada apa? Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM, bahwa perbuatan ketiga terdakwa Tan Harry Tantono alias Ayung, Rudy Santoso dan Kong Tju Yun telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 266 ayat(1)

KUHP jo pasal 55 KUHP tentang penggelapan. Karena itu, mereka dituntut pidana selama 1 tahun penjara. Senin (24 Agustus 2009) pukul 13.00 Wib, saat pembacaan putusan, hakim ketua Eko Supriyono SH MAP mengatakan, hakim anggota tidak lengkap, jadi sidang akan dilanjutkan kembali pada 26 Agustus 2009. Setelah sidang selesai, hakim anggota Purwanto SH MH yang tidak hadir saat pembacaan putusan itupun kelihatan. Salah seorang pengunjung sidang merasa kecewa berat. “Kalau tetap ditunda, kenapa tidak dikasih tahu dari tadi?” ucapnya sambil keluar dari persidangan. Rabu (26 Agustus 2009) pukul 12.20 wib, sidang yang sempat tertunda itu pun dibuka kembali. Hakimketua Eko Supriyono SH MAP mengatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM itu dinilai keliru. Oleh karena itu, ketiga terdakwa Tan Harry Tantono alias Ayung, Rudy Santoso dan Kong Tju Yun dinyatakan bebas dan membebankan segala biaya perkara kepada Negara dan mengembalikan nama baik terdakwa dihadapan masyarakat. Begitu mendengarkan keputusan hakim ketua Eko Supriyono SH MAP, Jaksa penuntut umum Apsari Dewi SH LLM hanya bisa terdiam dan tidak mengira kalau terdakwa yang dituntut 1 tahun penjara itu ternyata bisa dibebaskan. (Aston)

Peras Warga Sipil, 2 Perwira Polisi Diadili Trans, Jakarta: Tugas polisi sudah seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, namun tidak demikian bagi perwira menengah (pamen) AKBP Andi Susilo dan Komisaris Heriadi Rozak. Hanya karena sejumlah uang, tugasnya berubah 180 derajat. Dengan dibantu oleh Chairul Yahman alias Rendy, mereka melakukan pemerasan terhadap Frandy Zhung, Direktur Utama PT Lintas Buana Sentosa. Akibatnya, mereka pun dipaksa duduk di kursi panas Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pesakitan. Pemerasan itu terjadi pada 1 Desember 2007 pukul 10.00 Wib. Ketiga terdakwa, AKBP Andi Susilo, Komisaris Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendy datang ke PT Lintas Buana Sentosa. Di sana mereka mengaku sebagai anggota polisi dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dan ingin bertemu dengan Direktur Utama PT Lintas Buana Sentosa, Frandy Zhung. Mereka memperlihatkan surat penangkapan terkait tindak pidana korupsi. Karena takut dirinya ditangkap,Frandy Zhung akhirnya mau berdamai dan memberikan uang sebesar Rp.60 juta kepada ketiga terdakwa. Senin (24 Agustus 2009) pukul 15,10 wib saksi-saksi pun dihadirkan.Menurut Joko Susilo yang merupakan anggota polisi itu mengatakan bahwa ketiga terdakwa AKBP.Andi Susilo, Komisaris Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendy ditangkap karena melakukan pemerasan. Saksi Joko Susilo juga mengatakan saat bertugas di Bareskrim Mabes Polri,dirinya sempat

1(satu) ruangan dengan terdakwa. Menurut Frandy Zhung (saksi korban) bahwa ia kenal dengan ketiga terdakwa pada saat kejadian saja dan benar ketiga terdakwa datang ke kantornya sambil memperlihatkan surat penangkapan terhadap dirinya karena dianggap telah korupsi. Saksi Frandy Zhung akhirnya mengajak ke-3 terdakwa ke Rumah makan(RM) Garuda yang berlokasi di Kelapa Gading untuk melakukan negosiasi (berdamai). Dari hasil kesepakatan tersebut. Ketiga terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp.100 juta agar kasus tersebut tidak diperpanjang. Karena tidak mempunyai uang, Frandy Zhung akhirnya Cuma bisa memberikan sebanyak Rp.60 juta. Itu pun karena dincam oleh para tedakwa tuturnya kepada majelis hakim. Menurut saksi Ratna yang merupakan karyawan di PT Lintas Buana Sentosa mengatakan bahwa benar ketiga terdakwa datang ke kantor dan menemui direktur utama Frandy Zhung, tidak lama kemudian mereka keluar dari ruangan dan langsung pergi. Seputar pemberian uang itu, saksi Ratna mengatakan tidak tahu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ade Solehuddin SH mengatakan perbuatan ketiga terdakwa AKBP Andi Susilo, Komisaris Heriadi Rozak dan Chairul Yahman alias Rendy Itu telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 368 KUHP jo. pasal 55 dan pasal 333 KUHP jo pasal 55 KUHP. Majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto SH MH yang didampingi hakim anggota Eko Supriyono SH MAP dan Kamaruddin Simanjuntak SH mengatakan sidang akan dilanjutkaan kembali pada 31 Agustus 2009 mendatang. (Aston)

Dewan Penasehat : Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Syamsu Djalal, SH; Mayjen TNI (Purn) H. Asril H Tanjung; Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono; Letkol Art, Ir. Akhmad Luthfie. Msc; DR. A Hamid Hariantoni; Drs. H Muslim Kasim Dt Sinaro Basa AK MM; Alam P Simamora SH.MH;Marni Malay SH, H. Ismail Ibrahim SH; Fafinaldi. SH.MH; Aman Simamora SH. MH; A Rysanto Situmorang; Idris Koto; I Nyoman Redita SH. MH; H.Arifin Cokro Sasmita SE, KH. H Ujang Thamrin, Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Drs Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan : Ny Helfita Afianthy; Wkl Pimpinan Perusahaan: Elman Sihombing; Wkl Pempinan Umum: C Herry SL; Wkl. Pemimpin Redaksi : R. Akram SM; Redaktur Pelaksana : Ali Rahmat Siregar Dewan Redaksi: Syaiful Nazar; Elman Sihombing; C Herry SL; R Akram SM; Harris Fadhillah Abbas; Ali Rahmat Siregar; F.Safan Akom BA; Yeye Sutedja . Sekretaris Redaksi : Rofiq; Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Peter Tatangindatu. Redaktur Eksekutif : H. M Nursin HR; Iwan Koto; Wig SM; Ongen Geser; Syamsul Bachri S.sos; M. Rechan RR; Intan Geysa; Lendi Agustinus; Buddy A Towoliu, SE; Cecelia Siby, SH; T Maemun; T Jamal Oteng; M Zikri Alfurqon; Saskia Maulida, PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI : Syaiful Nazar; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKUMHAM : Elman Sihombing; KEJAKSAAN AGUNG : M Erzi Zulfian HB.SH, H. Suthrisna, SH. MABES POLRI : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKEU-RI; Ali Rahmat Siregar; ESDM: Rechan RR; M. Zikri Alfurqon; DEPDAGRI : Chaidir Arifin; Djon Firman MA; DEPNAKERTRANS/BPP2TKI : Syaki Chevalier; Syaiful Nazar; Hohom Purba; DEPSOS-RI : Fitri Novita; DEPARTEMEN AGAMA RI : Boy Budi Lubis; DPR-RI: Zuliadi; Yudi Efendi; DITJEN BEA &CUKAI : Dien Efendi; BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Meidi MM; Daniel Sasfen S; PENGADILAN TINGGI TIPIKOR : Gaus Kaisuku; INFOTAIMENT : Suryati ; BANDARA SOETTA: Dede Ardian; FOTOGRAFER : H. Zainal Abidin; Yudi Efendi; KONTRIBUTOR : Hartono; Firman Kelana; Rudy Suwandi; Zainal Abidin; S Hadiyanto Bachtiar. Penerbit : Bina Interaksi Ekonomi Pers. SK/MENPEN/1496/ SIUPP/22 Juli 1999. Alamat Redaksi: Jln. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595 Faximail 021-46828595 Kode Pos 13960 Jakarta Timur - Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3, E-mail [email protected]. WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PEMBERITAHUAN: Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro, Wartawan KORAN TRANSAKSI, Nama dan Wilayah Tugas Liputannya Tercantum Pada Boks Halaman Masing-masing. Harap Maklum Terimakasih.

HALAMAN 3


TRANS KOTA


Masya Allah, Pemkot Jakarta Timur Bongkar Masjid Nurul Jannah Trans, Jakarta: Sejumlah masyarakat di Perumahan Jatinegara Indah, Jatinegara, Cakung, merasa sudah sekuat tenaga mengetuk hati nurani Walikota Jakarta Timur, Murdhani. Namun, masjid yang mereka perjuangkan selama tiga tahun ternyata tetap digusur. “Yang lebih sedih lagi, pembongkaran dilakukan 10 hari menjelang bulan suci Ramadhan,” ujar Wakil Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Jannah Arif Farwan. Padahal, ujar Arif menjelaskan, dari hasil rapat antara warga dan PT Cakra Sarana Larasati

selaku pengembang sebenarnya telah tercapai kesepakatan. Persetujuan Pengembang Persetujuan pengembang terjadi pada tanggal 9 Nopember 2007, yang saat itu menempatkan rencana pembangunan masjid di atas lahan peruntukan PHT (Peruntukan Hijau Taman). “Rencana kami untuk pelaksanaan pengurugan tahap III pada bulan Februari 2008,” ujar Ir Seto Maharso, Project Officer PT Cakra Sarana Larasati. Selanjutnya, diadakan rapat antara management Perumahan Jatinegara Indah dengan pengurus masjid di kantor PT PT Cakra

Pembunuh ABK Dituntut 17 Tahun Penjara Trans, Jakarta: Terdakwa Rastiman alias Pitak Bin Wasdin yang merupakan pelaku tunggal atas pembunuhan terhadap korban Ropi’i yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) KM. Sinar Wijaya 2, akhirnya hanya bisa tertunduk lesuh saat jaksa penuntut umum (JPU) M Darwis SH menjatuhkan tuntutan pidana selam 17 tahun penjara. Ya, persoalannya hanya garagara minyak wangi (parfum). Ceritanya, saat itu terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdin baru selesai membongkar ikan (cumi) di KM. Sinar Wijaya 2, lalu membersihkan diri (mandi). Namun, selesai mandi, minyak wangi (parfum) miliknya yang dibungkus plastik itu hilang. Rastiman alias Pitak bin Wasdin menanyakan soal minyaknya itu kepada korban Ropi’i. “Pi, di mana minyak wangi (parfum) saya,”. Lalu korban Ropi’i menjawab, “tidak tahu.” Mendengar jawaban seperti itu, terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdin langsung emosi. Rastiman alias Pitak bin Wasdin akhirnya pergi ke dapur mengambil sebilah pisau. Setelah itu dia kembali mendatangi korban. Pisau yang sudah dipersiapkannya langsung diarahkan ke bagian kepala Ropi’i sambil berkata, “kamu, keras kepala amat sih”. Lalu ditusukkan ke bagian punggung sehingga korban Ropi’i terjatuh ke laut. Kini perbuatan Rastiman alias

Pitak bin Wasdin mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Beberapa saksi pun dihadirkan, di antaranya Masruri, Slamet, Irvan Novi, Mulyadi, Walu Bin Dono, dan Tasman. Namun, semua keterangan dari mereka, dibantah oleh terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdin. Bahkan, Jamaluddin Japri SH selaku penasehat hukum menerangkan bahwa Rastiman alias Pitak bin Wasdin saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di kantor polisi, juga membantah. Maka tidak heran, majelis hakim pun dibuat menggelng-gelengkan kepala, karena keterangan penasehat hukumnya sendiri dibantah oleh terdakwa. Selasa (25 Januari 2009) pukul 14.30 Wib, jaksa penuntut umum (JPU) M Darwis SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Rastiman alias Pitak bin Wasdin telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 17 tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh Torowa Daeli SH MH yang didampingi hakim anggota Muzaini Achmad SH MH dan Osmar Simanjuntak SH mengatakan untuk agenda pembelaan (pledoi), sidang akan dilanjutkan kembali pada selasa 01 September 2009 mendatang. (Aston)

2010, DKI Miliki Komisi Informasi Provinsi Trans, Jakarta: Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait kebijakan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk Komisi Informasi Provinsi. Langkah ini terkait amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang wajib dimiliki setiap provinsi. Pemprov DKI menargetkan tahun 2010 mendatang, Jakarta sudah memiliki Komisi Informasi Provinsi yang akan membantu masyarakat memperoleh segala informasi. Sebelum Komisi Informasi Provinsi terbentuk, Pemprov. DKI Jakarta melakukan sosialisasi terhadap seluruh pejabat kehumasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta. Ada 70 pejabat kehumasan yang mengikuti kegiatan ini yang diselenggarakan di salah satu hotel di bilangan Jakarta Pusat. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, mengungkapkan, Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat dua tahun sejak diundangkannya undangundang ini. Berarti, pada 30 April 2010, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah harus terbentuk. “Dengan terbentuknya Komisi Informasi Pemprov DKI Jakarta tentu akan menjadi nilai tambah untuk mewujudkan good governance,” kata Fadjar. Mengenai tujuan KIP sendiri, Fadjar memaparkan, untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik. Ini untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yakni, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. “Dengan adanya undang-undang ini, nantinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui pembuatan

kebijakan publik yang dibuat pemerintah,” jelas mantan Walikota Jakarta Barat ini. Hak atas informasi, lanjut Fadjar, menjadi sangat penting. Karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Ini tentu sejalan dengan komitmen dalam mewujudkan good governance yang sejak lama dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menjamin keterbukaan informasi untuk diketahui masyarakat luas. Fadjar mencontohkan, dampak positif adanya keterbukaan informasi di Pemprov DKI Jakarta dapat dilihat antara lain, publik semakin terbuka dalam memberi kritik, koreksi, dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan. “Penilaian terhadap pengelolaan keuangan Pemprov DKI juga semakin baik sehingga pada 2008 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),” ungkap Fadjar. Dengan dasar itu, Fadjar mengajak segenap pimpinan dan pejabat SKPD di lingkungan Pemprov DKI untuk melaksanakan UU KIP dengan baik. Caranya dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik setiap enam bulan sekali dan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. “Bahasa yang digunakan juga harus mudah dipahami,” terangnya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, Nurachman, menambahkan, melalui sosialisasi ini diharapkan pejabat kehumasan mampu dan siap dalam pelaksanaan UU ini tahun depan. Tujuan dilakukan sosialisasi ini, lanjutnya, agar aparat dapat menjelaskan dengan mudah kepada masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. “Makanya dalam sosialisasi ini juga kita hadirkan pula pakar dan praktisi kehumasan,” tukasnya. (Rofik)

Sarana Larasati, yang juga diketahui oleh Camat Cakung H Lukman Hakim. Hasil rapat itu, antara lain menyatakan bahwa pihak pengembang akan membuat berita acara penyerahan lahan fasilitas umum dan sosial (fasum fasos) untuk masjid selambat-lambatnya akhir Juni 2009. Atas dasar itulah, warga kemudian mulai membangun masjid dan mengumpulkan dana. Setelah dibangun, ternyata Masjid Nurul Jannah tetap digurur diiringi isak tangis warga yang menolak penggusuran. Rangka masjid yang telah berdiri sejak pembangunan dua bulan lalu dan telah menelan dana

sekitar Rp 70 juta diratakan dengan menggunakan alat berat elevator. Sejak dini hari, warga yang menolak sarana ibadah mereka dibongkar berkumpul di dalam bangunan masjid yang dibangun di atas lahan seluas 420 meter persegi itu. Mereka melakukan ibadah shalat sunah dengan memanjatkan doa dan salawat. Namun, pagi harinya, puluhan warga yang berada di dalam masjid tidak kuasa menahan perintah dari Camat Cakung Lukman Hakim untuk meninggalkan masjid. Pasalnya, sekitar 1.500 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur dan Polres Me-

tropolitan Jakarta Timur telah mengepung lokasi. Tindakan refresif aparat itu memupuskan harapan dan perjuangan warga kompleks selama lebih dari tiga tahun untuk mendapatkan sarana ibadah di perumahan elite itu. Akibat penggusuran tersebut, warga berencana melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan akan me-PTUNkan surat pemberitahuan pembongkaran masjid Nurul Jannah dari Walikota Jakarta Timur Murdhani. Upaya hukum dilakukan warga

Informatika dan kehumasan kota Jakarta Timur Yunus A mengatakan, pembongkaran terpaksa dilakukan karena lokasi masjid tidak sesuai dengan peruntukannya itu penyempurna hijau taman. “Warga mengurus IMB, tapi tidak sesuai dengan peruntukan, makanya kami bongkar,” tandasnya. Untuk kebutuhan warga selama Ramadhan, kata Yunus, pihak PD Pembangunan Sarana Jaya menyiapkan tempat ibadah sementara di fasum fasos yang diperuntukkan sebagai sarana olah raga. (Nazaruddin Jamil)

Izin Operasional 16 Angkutan Umum Dicabut

Beberapa angkutan umum yang dicabut izin operasionalnya adalah, Miniarta jurusan Pasarminggu-Depok dan 15 angkot jurusan Pasar Minggu-Pondok Labu. foto: doc

Dua Terdakwa Bukanlah Pemohon Kredit Korupsi PLTU Sampit Trans, Jakarta: Pengacara dua terdakwa, Farida Sulistyani, sudah menyiapkan amunisi untuk menyampaikan nota keberatannya (eksepsi) atas dakwaan penuntut umum di Pengadilan Jakarta Selatan terkait penyalahgunaan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Mandiri Tbk kepada PT Mosesa International. Seperti diketahui, penuntut umum mendakwa Brahmantyo Irawan Kuhandoko (Presiden Direktur PT Mosesa International) dan Achmad Fachrie (Direktur PT Mosesa International) Pasal 2 ayat (1) 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua pasal korupsi ini dikenakan penuntut umum karena kedua terdakwa dianggap telah bersama-sama empat tersangka lainnya melakukan penyalahgunaan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri). Fasilitas kredit yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan PLTU 2x7 MW (mega watt) di Sampit, Kalteng – sebagai realisasi perjanjian PT Karya Putra Powerin (KPP) dengan PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kaselteng)- malah digunakan untuk membiayai keperluan pribadi, perusahaan, dan anak-anak perusahaannya. Dan perbuatan kedua terdakwa dan keempat tersangka ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp49,59 miliar. Atas tudingan penuntut umum ini, Farida keberatan. Pasalnya, kedua terdakwa bukanlah pemohon kredit sebagaimana diungkapkan dalam dakwaan. “Mereka kan bukan pemohon kredit,” katanya. Memang, penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa kedua terdakwa telah mengajukan permohonan fasilitas kredit

melalui pengurus KPP, yakni Agus Wijayanto Legowo (Direktur Utama KPP) dan Hesti Andi Tjahyanto (Komisaris Utama KPP). Namun, Farida mempertanyakan dari mana penuntut umum bisa mendalilkan hal tersebut, mengingat Agus dan Hesti bukanlah orang yang berada di bawah pengampuan atau tidak dapat bertindak sendiri. Bukan hanya itu, penuntut umum juga tidak menguraikan secara detail apakah permohonan itu berdasarkan perintah atau permintaan kedua terdakwa. Karena, sudah sangat jelas, dalam surat permohonan KPP bernomor 0604/KPP-BNI/IV/04 tanggal 6 Mei 2004, yang mengajukan permohonan kredit adalah Agus dan Hesti. Kemudian, ketika permohonan itu belum disetujui pihak Mandiri, lagi-lagi kedua terdakwa dikatakan memerintahkan Agus dan Direktur KPP, Alfitra Ginting untuk mendapatkan surat dukungan dari General Manager PT PLN wilayah Kalseteng, Purnomo Willy. Tapi, pada kenyataannya, surat itu tidak jadi dimintakan karena ternyata Purnomo hanya memiliki kewenangan untuk menjamin pembelian listrik selama satu tahun. Lebih lanjut, Farida memaparkan, penuntut umum tidak menguraikan secara jelas peranan kedua terdakwa, apakah sebagai pleger (yang melakukan), mede pleger (turut serta melakukan), doen plegen (menyuruh melakukan), ataukah uitlokker (pembujuk). Padahal, terhadap kedua pasal yang dikenakan kepada kedua terdakwa, dijunctokan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, Farida menganggap dakwaan penuntut umum kabur (obscuur libel), karena dakwaan tidak disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Sehingga, layak dinyatakan batal demi hukum. Ketika dimintai tanggapannya, salah satu penuntut umum Lucia

Martha tidak mau berkomentar. “Jangan saya mbak,” ujarnya sambil berlalu. Dalam dakwaannya, penuntut umum menguraikan pula bahwa proses persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada KPP telah mengangkangi sejumlah peraturan internal Mandiri. Dian Siswanto (Relationship Manager) dan Rudy Wibisono (Commercial Banking Center Manager) dianggap penuntut umum tidak melakukan verifikasi sesuai buku pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Mandiri Tbk Tahun 1999 dan Surat Edaran PT Bank Mandiri Tbk Tahun No.024/KRD/RMN.POR/2003 tanggal 19 Desember 2003. Sehingga, mengakibatkan permohonan kredit itu disetujui Mandiri atas dasar bukti-bukti dokumen KPP yang ternyata fiktif. Dimana, kemudian berlanjut kepada proses pencairan kredit, yang menurut penuntut umum dilakukan atas persetujuan kedua terdakwa. Padahal, berdasarkan Surat KPP No.3906/KPP-DIR/VI/ 2005, yang dapat menandatangani cek dan giro atas nama KPP, maupun penggunaan dana yang terdapat dalam rekening, adalah Agus, Hesti, dan Achmad Fachri (terdakwa II). Sehingga, Farida menerangkan, pencairan kredit tersebut bukanlah atas kemauan ataupun kendali kedua terdakwa. Buktinya, dalam ketiga surat permohonan pencairan kredit, yang tertera adalah tanda tangan Agus dan Hesti. Dan atas permohonan pencairan kredit itu, yang berwenang untuk mengabulkan adalah Mandiri. Namun, karena adanya kesalahan prosedur, ketidak lengkapan syarat, dan penyalahgunaan fasilitas kredit oleh KPP, Farida berpendapat seharusnya penuntut umum mengacu pada ketentuan yang lebih khusus, yaitu dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (Ramli)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

70 pejabat kehumasan yang mengikuti sosialisasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi. foto: doc

karena tidak tahu lagi bagaimana mengetuk hati nurani walikota. “Yang lebih sedih lagi, pembongkaran dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan,” imbuh Arif. Dalam surat pemberitahuan Walikota Jakarta Timur nomor 2596/-1.758.11 yang dikirim sehari sebelumnya, Murdhani meminta warga membongkar sendiri tempat ibadah tersebut. Apabila tidak dilaksanakan selama 1 x 24 jam, tim penertiban terpadu dari Muspiko Jakarta Timur akan membongkar dan segala resiko yang timbul menjadi beban warga. Kepala Sudin Komunikasi

Pemda DKI Jakarta/DPRD DKI POLDA METROJAYA Walikota/Pengadilan Jakarta Pusat Walikota/Pengadilan Jakarta selatan Walikota/Pengadilan Jakarta Barat Walikota/Pengadilan Jakarta Utara Walikota/Pengadilan Jakarta Timur

: : : : : : :

Abu Darin, Freddy Fatinasa Maruhawa Meidi MM, Daniel Sasfen S Onangego Chandra Maruhawa, Ramly, Gaus Kaisuku Daniel Sasfen S Aston Darwin SP Nazaruddin Jamil

Trans, Jakarta: Menjelang lebaran, Suku Dinas perhubungan Jakarta Selatan gencar melaksanakan razia terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan. Seperti yang dilakukan kemarin, sekitar 50 petugas berjaga di depan pintu masuk Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hasilnya, 16 angkutan umum jenis minibus dan angkot dicabut izin operasionalnya karena tidak memenuhi kelaikan jalan. Angkutan umum yang dicabut izin operasionalnya adalah, Miniarta jurusan Pasarminggu-Depok dan 15 angkot jurusan Pasar Minggu-Pondok Labu. Mengenai sampai kapan izin operasionalnya dicabut, tergantung dari tingkat kesalahan yang diperbuat. Kasudin Perhubungan Jaksel Tedy Sutisna mengungkapkan, ke 16 angkutan umum yang dicabut izin operasionalnya adalah satu minibus dan 15 unit angkot. Angkutan yang izin terkena sanksi keras itu, karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas baik ketiadaan surat-surat kendaraan maupun masa berlaku kir-nya yang sudah habis. “Mereka kita tindak karena kendaraan yang digunakan tidak laik jalan. Tindakan yang kita berikan berupa penyetopan izin operasional dan oleh petugas, angkutan yang melanggar itu langsung diderek ke pool. Dengan dicabutnya izin operasional diharapkan mereka langsung mengurus ketentuan terkait kelaikan jalan kendaraan

mereka. Karena itu, berapa lama izin operasionalnya dicabut tergantung tingkat kesalahan yang diperbuat,” katanya. Tedy menambahkan, kegiatan pemberian sanksi ini didukung oleh 50 petugas. Dirinya berharap dengan pemberian sanksi ini memberi efek jera pengemudi angkutan umum yang lalai. Dengan begitu, masyarakat selaku pengguna angkutan umum bisa lebih nyaman karena didukung kendaraan yang laik jalan. “Saat ini fokus kita kepada angkutan umum non provinsi yang masuk terminal, karena mereka juga sebagai pendukung operasional mudik,” tegasnya. Untuk angkutan sejenis bus AKAP, Perhubungan Jaksel akan melakukan uji petik berupa pengecekan kelengkapan, ketersediaan alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan palu pemecah kaca jika terjadi kecelakaan pada H-8 hingga H+7. Sedangkan untuk H-7, pihaknya juga mengagendakan tes urine kepada para awak bus AKAP. Dalam pelaksanaan tes urine ini, Perhubungan Jaksel akan dibantu oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta. Pemeriksaan ini meliputi kandungan air seni dan kandungan darah terhadap para awak bus di Terminal Lebak Bulus dan Pasar Minggu. “Mereka yang terbukti menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine, kita tidak akan izinkan membawa pemudik” tegasnya. (Ramli)

Baznas Targetkan Zakat 2009 Rp1 Triliun Trans, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan mengumpulkan zakat sebesar Rp1 triliun sepanjang 2009 atau meningkat 44,5 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp850 miliar. Direktur Eksekutif Baznas, Emy Hamidiyah kepada pers di Jakarta, Jumat mengatakan, target pengumpulan zakat sebesar itu lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai Rp850 miliar. “Kita targetkan dana yang diterima Rp1 triliun dari 32 badan amil zakat tingkat daerah (bazda) dan 400 badan tingkat kabupaten di seluruh Indonesia,” katanya. Menurut Emy Hamidiyah , target itu juga ditetapkan didasarkan pada keyakinan dan kenyataan tentang makin tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke badan Amil zakat nasional. Padahal dana zakat masyarakat yang disalurkan ke berbagai lembaga seperti mesjid, per orangan secara langsung, dan organisasi Islam lainnya diperkirakan mencapai Rp11 triliun tiap tahunnya . Baznas hanya baru dapat menghimpun tujuh persen dari total pembayaran masyarakat sebesar Rp11 triliun, ucapnya. Karena itu, lanjut dia, Baznas terus berusaha melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mereka lebih mengerti mengenai pembayaran zakat itu seharusnya melalui badanbadan amil zakat di Indonesia. Dana dari hasil pengumpulan zakat itu oleh Baznas akan dikirim ke sejumlah kelompok penerima zakat antara lain fakir, miskin, orang yang tidak sanggup membayar utang, dan pengelola zakat, ucapnya. Ditanya berapa dana yang diperoleh kelompok penerima zakat itu, menurut dia , tergantung kebutuhannya. Jadi setiap kelompok kemungkinan berbeda satu sama lain tidak sama tergantung besar kecilnya kebutuhan. Menurut Emy, secara garis besar Baznas membuat lima program utama, yaitu Indonesia Peduli, berupa pemberian bantuan

kemanusiaan kepada warga korban bencana alam seperti saat tsunami di Aceh dan Yogyakarta. Kedua, Program Indonesia Cerdas berupa pemberian beasiswa kepada anak-anak warga miskin. Pada 2008, sebanyak 400 beasiswa diberikan kepada mahasiswa di berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ketiga, Program Indonesia Sehat, berupa penyediaan rumah sakit gratis dan puskemas keliling, yang saat ini dipusatkan di Rumah Sakit Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Keempat, Program Indonesia Makmur, berupa penyediaan pemeliharaan sapi dan kambing, yang saat ini dikembangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Maluku. Kelima, Program Indonesia Takwa, yaitu program mendidik ulama muda untuk meneruskan pendidikan program S-2 dan S-3. Saat ini, sebanyak 120 ulama muda mengikuti kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui program itu. Baznas didirikan pada 2001 berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Emmy Hamidiyah mengungkapkan bahwa meskipun Baznas dibentuk oleh presiden, pemerintah tidak pernah mengucurkan anggaran untuk biaya operasional Baznas sejak mulai berdiri tahun 2001. Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pemerintah harus membiayai seluruh operasional Baznas. Namun pada kenyataannya, Baznas tidak pernah menerima anggaran dan hanya berupa bantuan dari pemerintah yang disalurkan dari APBN melalui Departemen Agama. (Rofik)

HALAMAN 4


Sekitar 50 Warga, Carita Diserang DBD Trans, Pandeglang: Belum selesai penanganan kasus diare menimpa ratusan warga Kampung/Desa Curug, Kecamatan Cibaliung hingga menawasakan empat orang. Kali ini, dalam tiga pekan terakhir sekitar 50 warga Kampung Sanghiang /Desa Sukarame, Kecamatan Carita, diduga terserang wabah demam berdarah. Akibat penyakit disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aigepty ini menyebabkan sebagian dari korban tersebut dilarikan ke klinik (tempat pengobatan-red) Alfurqon Jaha, Kecamatan Labuan. Menurut informasi, dari tuhuh korban penderita DBD yang masih dirawat itu, seorang diantaranya Kepala Desa Sukarame, Supriyadi. Sedangkan lia korban lainnya masih sekampung dengan kepala desa, Saiman (30), Sumanto (32), Asnah (35), Endang (28), dan Ade (30). Semua korban dirawat di klinik Alfurqon. Menurut salah seorang korban penederita DBD, Asnah mengaku terserang wabah penyakit ini sejak dua pekan lalu. Waktu itu, dia mendadak merasa panas, mual dan mengigil. Setelah dilihat, tampak bintik merah pada bagian lengan dan tubuhnya. “Saya panik, melihat bintik merah di tangan. Tubuh terasa lemas, dan kepala pusing serta menggigil etika malam hari. Saya langsung di rawat ke klinik oleh keluarga,” katanya. Sejak kejadian menimpa dirinya dan tetangganya, sampai sekarang belum ada upaya berupa pengasapan nyarang nyamuk oleh pemerintah daerah. “Saya berharap, pemerintah daerah jangan

lambat mengatasi upaya pemberantasan penyakit demam berdarah. Saya cemas, karena penyakit ini sangat berbahaya,” katanya. Sementara itu, Kades Sukarame, Supriyadi sampai kemarin mengaku masih lemas. Dia termasuk sebagai salah satu korban penderita demam berdarah yang hingga kemarin masih di rawat di klinik tersebut. “Dari laporan staf saya, sampai sekarang penderita DBD di desa ini mencapai 50 orang. Sebagian pasien ada yang dirawat di puskesmas, dan lainnya di rawat di rumah oleh keluarganya,” katanya. Anggota DPRD Pandeglang, Iwan Coanda mengaku prihatin dengan penderita demam berdarah di daerah Carita. Pihaknya berharap pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan jangan tinggal diam. Penyakit demam berdarah ini sangat berbahaya, karena jika melihat korban puluhan itu bisa masuk katagori kejadian luar biasa. Sebagai anggota dewan, Iwan berharap pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan serius dan penuh perhatian. Selain itu, kejadian demam berdarah dengan jumlah korban puluhan orang, sudah harus diberikan pelayanan kesehatan gratis, mulai dari peratawan sampai pengobatan. “Kami sangat khawatir jika penyakit ini tidak segera ditangani. Sebab, penyakit ini jika sudah kelur daerah dari hidung bisa mengakibatkan kematian,” katanya. (Yus)

TRANS BANTEN

rikan mobil dinas itu,” katanya. Menurut Hapid, mobil dinas tersebut bukan mobil rentalan, namun mobil milik aset pemerintah daerah. Mereka hanya bersifat pinjam pakai, suatu saat habis masa jabatan mobil itu harus dikembalikan. “Saya melihat kelambatan penarikan mobil dinas ini bisa karena petugas aset yang lemah atau bisa karena pemilik inventaris yang nakal. Kedua faktor ini bisa saja terjadi,” ujarnya. Ketua LSM Komite Masyarakat Untuk Partisipasi (Kompast), A Nouvan menyatakan pemerintah daerah jangan mandul untuk menarik mobil dinas dewan yang lama. Sebab, kata Nouvan, jika masalah ini dianggap sepela, bisa mengakibatkan hal-hal buruk, karena bisa saja keberadaan mobil dinas itu digadaikan atau tidak jelas keberadaannya. “Berbagai hal bisa terjadi, sebab sebagian besar mobil dinas yang ditarik itu kondisinya rusak parah,” ujarnya. Kabag Rumah Tangga Sekwan DPRD Pandeglang, H Oon Syahroni menyatakan urusan penarikan mobil dinas dewan itu merupakan tugas dan wewenang bagian aset Pemkab Pandeglang. “Kamin sudah bantu bagian aset dengan menyerahkan data mobil dinas mantan dewan. Jadi, urusan penarikan mobil dinas itu tanggung jawab aset,” katanya. (Yus)

Kantor MUI Banten Dilempari Gelas Plastik Pendemo terus menyuarakan penolakan pengharaman debus. Trans, Serang: Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak fatwa pengharaman debus yang direkomendasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se Jawa-Lampung saat Rakorda di Serang beberapa pekan lalu, terus berlanjut. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fornt Aksi Mahasiswa (FAM) Banten dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Banten menggelar aksinya di depan kantor MUI Banten. Massa FAM dan IPNU itu tiba di halaman kantor MUI Banten sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka langsung berorasi menolak dengan tegas wacana pengharaman Debus. “Kami akan terus menyuarakan penolakan pengharaman debus. Debus milik Banten,” teriak orator. Selain berorasi, para aktivis juga berencana melakukan audiensi dengan pengurus MUI Banten. Tapi sayang tidak satupun pengurus MUI Banten yang menemui mahasiswa. Untuk melampiaskan kekesalannya, para aktivis melempari tugu papan nama MUI Banten dengan menggunakan gelas botol air mineral. Maki salah seorang peserta aksi mengatakan, sejumlah fatwa haram yang dikeluarkan MUI antara lain mengharamkan facebook, rokok dan sebagainya diduga ada motif dibalik fatwa haram tersebut.

“Jangan-jangan ada motif ekonomi untuk mengambil keuntungan dibalik fatwa-fatwa itu,” tandasnya melalui pengeras suara. Dalam aksi itu sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan puluhan anggota pengendali massa (Dalmas) Polres Serang. Ketika, para mahasiswa memaksa memasuki kantor MUI Banten yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Tapi kuatnya pagar betis anggota Dalmas tidak bisa ditembus mahasiswa. Tidak lama kemudian, mahasiswa pun membubarkan diri. Sementara itu, ditemui terpisah, salah seorang Ketua MUI Banten yakni Prof dr KH Aminudin Ibrahim mengatakan, pengurus MUI tidak tahu mahasiswa akan melakukan aksi dan audiensi. “Kami ngga tahu. Sebagian besar pengurus ada disini,” kata Aminudin ditemui seusai acara lembaga dakwah dan pondok pesantren di Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama (Depag) Banten yang juga dihadiri Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Aminudin menjelaskan, debus sebagai bagian dari tarekat Arafaiah sudah diterima oleh semua ulama. Namun, kemudian dalam perkembangannya tidak sedikit aliran debus yang mencampuradukan ayat suci Al-Quran dengan bahasa daerah

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fornt Aksi Mahasiswa (FAM) Banten dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Banten menduga sejumlah fatwa haram yang dikeluarkan MUI punya motif tertentu. foto: yus

dan budaya-budaya lokal pra Islam. “Inilah yang dilarang karena mendekati syirik. Agar tidak menimbulkan polemik dan kesimpang siuran, MUI akan segera mengundang pengurus debus untuk bicara bersama,” ujar Aminudin. Wacana pengharaman debus ini

Trans, Serang: Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah menyatakan, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan Kanwil Departemen Agama (Kanwil Depag) Banten, akan meninjau kurikulum yang diajarkan di pesantren-pesantren di wilayah Banten. Menyusul merebaknya tudingan negatif terhadap keberadaan Banten yang dijadikan wilayah rekrutmen anggota teroris. “Ada pemikiran kearah sana, kami hanya ingin tahu apa saja yang dipelajari di pondok pesantren,” ujar Atut, saat dijumpai usai menghadiri lokakarya lembaga dakwah dan pondok pesantren se-Banten di Kawil Depag Banten, baru-baru ini. Menurut Atut, meski persoalan Agama itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun sebagai kepala daerah, pihaknya ingin melindungi masyarakat Banten yang sering disebut-sebut terlibat aksi terorisme. “Kami memang harus mengawasi pondok-pondok pesantren salafi yang berada di kampung-kampung agar jangan sampai dijadikan ajang perekrutan aksi teroris,” katanya. Dijelaskan Atut, saat ini ba-

nyak pondok pesantren di Banten tidak terkontrol lagi keberadaannya. Hal itu, kata Atut, menjadi peluang terjadinya perekrutan seseorang menjadi anggota teroris. “Saya sangat prihatin, kenapa warga Banten yang sangat saya sayangi bisa terlibat teroris. Saya tidak ingin warga Banten selalu terlibat dalam aksi terorisme. Saat ini citra Banten sangat buruk ditingkat pergaulan nasional dan internasional akibat ulah beberapa orang Banten yang menjadi pelaku teror,” katanya. Menanggapi itu, Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten KH. Sulaiman Maruf menyatakan tak keberatan bahkan menyambut positif rencana itu. Menurutnya, di Provinsi Banten terdapat 2.635 pondok pesantren, 2/3 diantaranya terdapat di perkotaan dan sisanya di pedesaan. “Kami siap membuka diri jika pemerintah maupun kepolisian akan memeriksa kurikulum pondok pesantren. Kami siap bekerjasama,” ujarnya. Namun selama ini, kata Sulaiman, pondok pesantren di Banten baik yang modern maupun yang

tradisional tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran sesat dan anarki yang bertentangan dengan peraturan negara dan agama. Meski demikian, lanjut Sulaiman, dalam proses pemeriksaan nanti, pemerintah jangan sampai menggunakan kekerasan dan intimidasi seperti yang terjadi di era Orde Baru. “Kami siap diperiksa, tapi dengan cara yang baik,” kata pengasuh pondok pesantren Dar el Istiqomah, Serang ini. Senada dengan pengurus FSPP lainnya, yakni KH.Abror. Bahkan menurut Abror, pihaknya mengaku khawatir terhadap hiden kurikulum yang sulit diungkap. “Yang tersembunyi yang harusnya dikhawatirkan,” timpalnya. Sebagaimana diketahui, Beberapa aksi teror di Indonesia melibatkan warga Banten, seperti Imam Samudera alias Abdul Azis yang divonis hukuman mati karena terlibat dalam kasus bom Bali I pada tahun 2002. Selain Imam Samudera, eksekutor peledakan bom bunuh di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 17 Juli lalu adalah Nana Ikhwan Maulana warga Labuan, Pandeglang, Banten. (Yus)

Anggota DPRD Pandeglang Terpaksa Merental Mobil Trans, Pandeglang: Hampir sebagian anggota DPRD Pandeglang priode 2009-2010 , terpaksa merental kendaraan, karena sejak dilantik hingga sekarang mereka belum menerima mobil inventaris dari Pemkab Pandeglang. Sementara itu, proses penarikan mobil dinas dewan yang lama oleh bagian Aset Pemkab terkesan lambat. Menurut informasi di dewan, sesuai aturan mobil anggota dewan lama itu harus sudah diserahkan sejak mereka dilantik. Akan tetapi, dari 30 unit kendaraan inventaris dewan lama , sampai hari kemarin baru sekitar

15 unit yang ditarik oleh aset. Wakil Ketua DPRD Pandeglang sementara, Tengku Abdurohman kemarin mengaku sejak dirinya dilantik sampai sekarang masih memakai kendaraan pribadi. Hal ini terjadi karena Pemkab belum memberikan sarana kendaraan dinas untuk dewan baru. Ketua DPRD Pandeglang sementara, Roni Bahroni juga masih terlihat memakai kendaraan pribadi. Lebih prihatin lagi, sebagian anggota dewan yang tidak memiliki kendaraan pribadi terpaksa harus merental mobil untuk bisa menunjang tugasnya sebagai dewan. (Yus)

SENIN, 7 - 20 SEPTEMBER 2009

Demo Tolak Pengharaman Debus Berlanjut

Pemkab Dinilai Lemah Tarik Randis Mantan Pemprov Banten Segera Tinjau Wakil Rakyat Kurikulum Pesantren Trans, Pandeglang: Sejumlah aktivis di Pandeglang menilai Pemkab Pandeglang lemah mengambil sikap tegas untuk menarik puluhan Randis atau kendaraan dinas milik mantan anggota DPRD priode 20042009. Pasalnya, kata sejumlah aktivis, meski sudah jatuh tempo, sampai sekarang baru 15 randis yang ditarik, sedangkan sisanya sebanyak 15 unit lebih masih berkeliaran di Pandeglang. Ketua LSM Forum Kajian Sosial Budaya (Foksad), Hapid Asad Muqri, kemarin menyatakan, sesuai aturan mobil dinas tersebut harus sudah diserahkan oleh para anggota dewan sejak mereka habis masa jebatannya. Akan tetapi, meski mereka diberi jatuh tempo hingga 17 agustus kemarin untuk menyerahkan mobil dinas itu, sampai sekarang kabarnya masih menahannya. Bahkan menurut sumber di dewan, ada beberapa mantan anggota dewan yang masih mempertahankan mobil dinas itu. Mereka saat diminta mengembalikan mobil oleh petugas bagian aset, tidak mau menyerahkannya. “Kami aneh, apakah benar kabar mantan anggota dewan tidak mau menyerahkan, atau karena petugas asetnya yang lemah tidak mau bertindak tegas menarik mobil itu. Atau mungkin, ada hal-hal lain, ini perlu untuk segera dituntasakan soal pena-

NO. 187. ! TH X

juga mendapat perhatian serius Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. Menurut Atut, dalam sambutannya pada acara dialog dengan pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) itu mengatakan, fatwa MUI yang direkomendasikan pada Rakorda MUI Provinsi, Rabu (12/ 8) lalu justru untuk menyelamatkan

aset debus itu sendiri. Sebab, lanjut Gubernur, wacana fatwa haram itu dikeluarkan untuk meluruskan debus yang sudah mulai tercemar dengan adanya debus yang menggunakan sihir. Sementara debus yang selama ini berlangsung tetap harus dipelihara sebagai identitas budaya Banten. (Yus)

Korban Diare Menimpa 130 Orang Trans, Pandeglang: Ketua LSM Komite Masyarakat Untuk Partisipasi (Kompast), A Nouvan, mengaku prihatin atas musibah korban diare menimpa sekitar 130 orang dan empat tewas di Kampung/Desa Curug, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, beberapa hari lalu. Dia menilai pejabat teras di lingkungan Pemkab Pandeglang, mulai dari bupati hingga ketua DPRD Pandeglang sementara seperti alergi tidak mau menengok para korban diare ke lapangan. Padahal, saat ini para korban sangat membutuhkan sentuhan tangan dan bantua medis maksimal dari pemerintah daerah. “Kami aneh, kenapa belum ada pejabat teras yang datang ke lokasi. Kedatangan pejabat sangat dinantikan warga, karena mereka ingin sekali para pejabat bisa melihat langsung kondisi keresahan dan kesakitan warga korban diare,’ kata Opan. Opan mengaku ada beberapa tenaga medis dari Dinas Kesehatan melakukan upaya antisipasi serta pencegahan diare kepada para korban. Para petugas mulai Dinkes dan petugas puskesmas terus stanbay di lokasi untuk memberikan pengobatan dan perawatan korban diare. Bahkan, kemarin, petugas bagian kesehatan masyarakat, Dinkes Pandeglang telah memberikan kaporit atau obat penangkal racun untuk dimasukan kedalam air sungai yang dikonsumsi masyarakat. Sehingga, air itu bisa bersih dan terhindar dari bakteri. Bupati Pandeglang, HA. Dimyati Natakusumah mengaku sudah menurunkan tim medis dari Dinkes ke lapangan. Sebagian dari petugas masih stanby di lapangan untuk membantu pengobatan serta peratawan medis bagi korban diare. “ Insya Allah, saya juga sudah meren-

canakan akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi para korban diare. Saya juga prihatin dengan musibah wabag diare menyerang banyak korban di daerah Cibaliung, bahkan dikabarkan empat tewas akibat penyakit tersebut,” katanya. Bupati berharap pihak dinas kesehatan bisa memberikan perhatian penuh untuk memaksimalkan upaya pengobatan dan perawatan korban diare di sana. Oleh karenanya, bupati meminta warga tetap sabar, karena kejadian ini juga bagian dari musibah. Ketua DPRD Pandeglang sementara, Roni Bahroni yang dihubungi kemarin, telepon genggamnya mailbok. Wakil Ketua DPRD Pandeglang sementara, Tengku Abdurohman mengaku akan merencanakan turun ke daerah Cibaliung untuk menengok para korban diare. “Sebetulnya, kami berencana berangkat ke lokasi musibah kemarin pagi. Namun karena ada halangan, kami akan berusaha dalam waktu dekat ini akan pergi ke lokasi korban diare di Cibaliung,” ujarnya. Sementara dikabarkan, suasana korban diare di Cibaliung masih dalam peratawan medis. Dari ratusan penderita diare, sebagian sudah ada pulih, namun puluhan lainnya masih dalam perawatan medis di puskesmas setempat. “Ya, untuk sementara ini situasi masih aman, dan sebagian korban diare sudah ada yang sembuh. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya tetap stanbay di lokasi untuk memantau perkembangan para korban diare. Setiap hari, saya selalu memberikan informasi ke Pemkab, ketika ada situasi buruk. Saya berharap, tidak ada lagi korban tewas akibat musibah diare itu,” kata Camat Cibaliung, Mustandri, kemarin. (Yus)

Atut Dinobatkan Sebagai Gubernur Paling Visioner Ratusan mahasiswa yang menamakan diri, Aliansi mahasiswa peduli ramadhan Ampera), kemarin melakukan aksi demo, menuntut kepada semua pengelola tempat hiburan di Kota Cilegon, selain untuk menghormati pelaksanaan ibadah puasa, juga terkait Perda Nomor 2 tahun 2003 tentang perijinan penyelenggaraan hiburan, khususnya pasal 22 ayat (1), kegiatan tempat hiburan 3 hari sebelum dan 3 hari setelah bulan suci Ramadhan. foto: yus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan (Kepala Perw) HP 08179964870 Biro Kota, Kab Tangerang : ----------------Biro Serang Banten : Arson Nazar

Trans, Serang: Kepala Biro Humas Provinsi Banten H.Nandy Mulya menegaskan, Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Chosiyah menjadi salah satu nama yang dinobatkan menjadi Gubernur paling visioner. Penghargaan diberikan karena kebijakan-kebijakannya dinilai yang paling memiliki visi. “Penobatan dilakukan Rabu malam di Garden Terrace, Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta,” katanya. Selain Gubernur Banten, dalam kesempatan itu terdapat 10 gubernur lain yang dinobatkan,

diantaranya Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Terras Narang, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, Gubernur Riau, Ismeth Abdullah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdji, Gubernur Sulawesi Tenggara, H Nur Alam, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang. (Yus)

HALAMAN 5


Rumah Makan Sederhana Terapkan Pelayanan Prima Trans, Bandung: Semenjak dibangunnya jalan tol Cipularang, kini perjalanan Jakarta Bandung bisa ditempuh dalam waktu dua jam saja, jauh lebih cepat dari pada sebelumnya. Sehingga tidak heran kalau kota Bandung selalu ramai diserbu oleh turis turis lokal maupun mancanegara, terutama pada hari hari libur. Bahkan tidak jarang terjadi kemacetan lalu lintas, akibat banyaknya orang yang sengaja berlibur kekota kembang Bandung,terutama yang datang dari ibu kota Jakarta. Mungkin suasana seperti inilah, yang menjadi suatu bahan pertimbangan bagi pengusaha pengusaha khususnya yang bergerak dibidang kuliner, guna membuka usaha atau cabang usahanya di kota Paris Van Java Bandung. Salah satunya sebut saja H.Bustamam, salah satu putra dari Ranah Minang, kelahiran nagari Lubuak Jantan Lintau,Kab.Tanah Datar,Sumatera Barat. Semenjak tahun 1972 H.Bustamam, suami dari Hj. Fatimah dan ayah dari 6 orang putra putri yang berpenampilan parlente, selalu senyum dan rendah hati,cukup lama malang melintang dalam menggeluti usaha yang bergerak dibidang rumah makan masakan Padang. Dengan segala macam suka dan duka,serta berbagai tantangan, H.Bustamam terus menekuni usahanya, walaupun sampai jatuh bangun kondisinya. Berbekal niat tulus, kerja keras dan selalu mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, usaha yang dikelolanya ini, kini mulai menampakkan kemajuan yang signifikan,” ucap H.Bustamam memulai perbincangannya dengan Iwan Bsk salah seorang wartawan yang sama sama berasal dari Ranah Minang, sewaktu di rumah makan yang baru berdiri yang dikelolanya di jalan Setia Budi Bandung. Seperti disaksikan bersama, menjelang memasuki bulan suci Ramadhan,kini cabang rumah makan Sederhana kembali hadir dan berdiri megah, di jalan Setia Budi salah satu kawasan elit di kota kembang Bandung.Bangunan megah dengan arsitektur modern,namun penataannya tetap suasana Indonesia, dan terkesan sejuk ,nyaman,lapang dan asri seakan menebar pesona terhadap konsumen. Khususnya dibidang usaha kuliner,yang kini semakin marak terlihat disetiap ruas jalan dikota kembang Bandung bumi Pasundan ini. Persaingan usaha khususnya dibidang kuliner semakin ketat,terutama dalam penyajian makanan serta kiat untuk memikat selera konsumen.”Salah satunya adalah Rumah makan Sederhana yang ikut bersaing sehat dalam memberikan pelayanan prima. “Kalau diamati dari luar,rumah makan Sederhana sudah terkesan bersih,nyaman dan asri,dan ini baru rumah makan,” ujar H.Ahmad ketika diminta komentarnya saat setelah mencicipi hidangan dirumah makan Sederhana.”Dan yang menarik lagi dari pengelola rumah makan Sederhana adalah dalam perekrutan karyawan,walaupun rumah makan Sederhana rumah makan spesifik masakan Padang namun karyawannya tidak berasal dari orang Minang saja melainkan dari berbagai suku bangsa ada disini seperti Sunda, Jawa, Lampung, Betawi dan suku lainya,” ujar H.Ahmad menambahkan. Bahkan terhadap seluruh karyawan rumah makan Sederhana, secara rutin terus diberikan pembinaan dan pelatihan serta tidak lupa solat lima waktu, hal ini dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, terutama dalam penyajian dan cita rasa masakan serta kebersihan agar konsumen selalu puas. Disamping itu terhadap seluruh karyawan rumah makan Sederhana diinstruksikan harus selalu bersikap ramah dan senyum terhadap seluruh tamu. “Khusus kepada seluruh konsumen, atas nama pengelola rumah makan Sederhana yang tersebar diberbagai kota di Indonesia dan Malaysia,kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke rumah makan Sederhana. Dan Insyaallah kami akan terus meningkatkan pelayanan di seluruh Rumah Makan Sederhana di Indonesia dan Malaysia,” ucap H.Bustamam. (Iwan Bsk)

Bendung rentang ini akan terbantu dan dapat berfungsi optimal kalau bendung Jatigede selesai dibangun. Trans, Cirebon : Banyaknya bendung besar yang mengairi areal persawahan di Jawa Barat telah memantapkan daerah ini sebagai lumbung pangan nasional. Satu diantaranya adalah bendung Rentang. Bendung yang terletak di antara kabupaten Majalengka dan Indramayu, atau tepatnya di kecamatan Jatitujuh itu kalau berfungsi optimal dapat mengairi sekitar 90.000 hektare lahan sawah secara teknis. Sayangnya bendung rentang sekarang belum dapat berfungsi optimal karena belum tersedianya air secara maksimal, apalagi dimusim kemarau. Dari data yang diperoleh bendung Rentang sekarang hanya dapat mengairi sekitar 60 persen saja dari luas areal yang ada. Hal itu akibat sistim pembagian air sampai ke lahan petani sampai sekarang masih dilakukan secara golongan (bergilir). Kabid Irigasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) CimanukCisanggarung Ir Adisuroyo didampingi PPK Irigasi Ir H Bebi, saat ditemui tim Koran Transaksi di Kantornya di Cirebon beberapa

TRANS JABAR


Di Musim Kemarau Bendung Rentang Tidak Optimal waktu lalu membenarkan kondisi tersebut. “Yah, benar sekarang Rentang hanya dapat mengairi sekitar 60 persen saja dari luas areal yang ada,” kata Adisuroyo. Menurut Adisuroyo, bendung Rentang ini akan terbantu dan dapat berfungsi optimal kalau bendung Jatigede nanti selesai dibangun. (Bendung Jatigede yang berlokasi di kabupaten Sumedang dan Majalalengka itu sedang dalam tahap pembebasan lahan/pembangunan-Red). Hal itu diyakininya karena apabila bendung Jatigede selesai dan berfungsi, maka akan ada sufflesi air ke bendung Rentang. “Benar, kalau Jatigede selesai akan ada sufflesi ke Rentang hingga 90.000 hektare lahan sawah akan terairi semua. Dampaknya produksi tentu akan meningkat dan Jabar sebagai lumbung pangan nasional dapat dipertahankan. Jadi jangan bicara katahanan pangan dulu kalau Jatigede belum selesai. Intinya Jatigede harus segera diwujudkan karena fungsinya yang sangat vital,” tegas Adisuroyo. Review design

Bendung Rentang yang tidak optimal dimusim kemarau. foto: arso/iwan

Sementara itu H Bebi memaparkan secara teknis perlunya ada review design di bendung Rentang ke depan. Selain itu belum adanya dana operasional pemeliharaan (OP) secara konsisten menjadi kendala dalam mengoptimalkan operasional bendung yang memiliki 60 daerah irigasi (DI) sekunder dan tiga DI primer/induk ini. Diuraikan Bebi, DI induk di bendung Rentang adalah DI Ciwaringin dan DI Cikeusik di Kab

Sejumlah Situ & Waduk di Citarum Direhab

Situ Jungkur Kab Karawang. foto: arso/iwan

Trans, Curug : Situ dan waduk yang banyak terdapat di Jawa Barat umumnya sudah berumur tua. Bahkan fungsinya sebagai penampung air baik untuk irigasi maupun kebutuhan lainnya kini sudah tidak optimal lagi, sudah jauh berkurang. Hal itu di antaranya disebabkan adanya kebocoran dan pendangkalan pada sejumlah situ/ waduk. Oleh karena itu, untuk mengembalikan situ/waduk pada fungsinya maka perlu dilaksanakan rehab/perbaikan pada sejumlah bangunan penunjangnya dan pengerukan pada dasar situ/waduknya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PKSDA-BBWS Citarum Achmad Sadjidin, ST didamping Staf Teknik Imam Mulyono, BE dalam perbincangan dengan tim Koran Transaksi di Kantornya Curug Karawang, belum lama ini, sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya, memang kondisi situ/ waduk di Jabar khususnya situ/ waduk buatan yang berada dalam kewilayahan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum umumnya

NO. 187. ! TH X

sudah tua, atau berusia rata-rata di atas dua puluh tahunan dan sudah berkurang fungsinya. “Jadi selain perlu direhab juga sangat diperlukan dana operasional/pemeliharaan (OP) yang cukup besar,” ujar Achmad. Dikatakan Achmad, pada tahun 2009 ini pihaknya telah melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembangunan pada sejumlah situ/waduk. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi situ/waduk itu pada fungsi awalnya, di antaranya dengan cara melakukan pengerukan dan proteksi tanggul. Pengerukan, menurutnya, untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas daya tampung air. Sedangkan proteksi untuk memperkuat tanggul. Dijelaskan Achmad, pada tahun 2009 ini ada tiga situ yang ditingkatkan yaitu situ Jungkur di Karawang, situ Cikalong dan Sindangsari di Kab Subang. Selain itu kegiatan yang dilakukannya adalah memperkuat tanggul (proteksi) pada waduk Cipancung di Kab Indramayu yang dapat mengairi areal 6.300 hektare.

Keempat kegiatan tersebut, kata Ahmad, termasuk kegiatan yang menghabiskan biaya cukup besar, sedangkan lainnya lebih kecil. Mengenai batas kewenangan dalam penangan situ, Achmad mengakui, belum diatur oleh Undangundang sebagaimana pada irigasi. “Jadi kita sama-sama, bisa saja dalam satu lokasi masing-masing menangani, misalnya oleh Dinas PSDA Jabar. Namun untuk mencegah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kita selalu berkoordinasi dengan dinas terkait,” terangnya. Dalam kesempatan itu, Ahmad juga menjelaskan bahwa sejalan dengan perkembangan maka salah satu fungsi situ juga dapat digunakan untuk sarana wisata dan olah raga. Terkait dengan itu, maka pihaknya, setahun lalu sudah melakukan pengerukan pada situ Cipule di Kab Karawang dengan biaya Rp 600 juta. Namun karena banyaknya pekerjaan di situ Cipule, di antaranya harus membongkar dan mengeluarkan pulau-pulau kecil maka dana yang tersedia itu jauh dari mencukupi. Sangat kecil dibanding dengan kebutuhan. Oleh karena itu, lanjut Achmad, penanganan situ Cipule dilakukan secara bertahap hingga tahun 2010. Situ Cipule dengan luas sekitar 40 hektare ini sudah digunakan sebagai sarana olah raga dayung pada Porda 2009. Sekarang sedang dipersiapkan untuk arena dayung pada PON 2011. Karena itu, kata Achmad, situ Cipule ini terus ditata dan diperindah. Kegiatan yang akan dilakukan di antaranya adalah membangun jembatan penghubung, proteksi dan penataan keindahan. “Kesemua kegiatan itu, insya Allah akan diselesaikan pada 2010,” pungkasnya. (Arso/Iwan)

Cirebon, dan DI Brebes Malahayu di Kab Majalengka. Sedangkan luas arealnya terbagi 571 hektare di Kab Majalengka, 25.000 hektare di Kab Cirebon dan sebagian besar sisanya

di Kab Indramayu. Ditambahkan Bebi, pihaknya sekarang sedang melaksanakan rehab pada beberapa bagian dan untuk pekerjaan tahun anggaran

Di Citarum Areal Tanpa Irigasi Dibantu Sumur Pompa Trans, Karawang : Areal atau lahan sawah yang tidak memiliki irigasi di wilayah sungai Citarum dibantu sumur pompa. Pembuatannya dilaksanakan oleh kegiatan Pengelolaan Air Bawah Tanah (PAT) BBWS Citarum. Sampai sekarang tidak kurang dari seratusan pompa sudah dibangun di wilayah tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAT BBWS Citarum, Supardi saat ditemui di Kantornya di kawasan Curug, Karawang membenarkan kalau areal yang tidak memiliki irigasi akan dibantu dengan sumur pompa untuk pengairan sawahnya. “Bantuan tersebut berdasarkan usulan masyarakat dan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui BBWS Citarum,” jelasnya.

Dikatakan Supardi, untuk tahun 2009 pihaknya telah melaksanakan pembuatan sembilan titik sumur pompa yang tersebar di wilayah Kab Bandung dan Kab Indramayu dengan total biaya sekitar Rp 3,4 miliar. Menurutnya, dari jumlah yang sudah dibangun tentu saja belum mencukupi kebutuhan apalagi kalau dikaitkan dengan usulan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak. “Sampai sekarang usulan dari masyarakat jumlahnya bukan puluhan lagi, tapi ratusan. Namun tidak semua usulan kita penuhi karena selain dana yang terbatas juga kita lihat dulu secara teknis apa wilayah yang diusulkan itu mungkin atau tidak. Apa ada kandungan air bawah tanahnya dan apakah

Selesai sebelum lebaran Kasatker Rehab dan pemeliharaan Ruas Karawang-Cirebon, Ir Gatot Soerjatmodjo melalui Asisten Teknik Sutryanto YHS, ST saat ditemui di Kantornya di kawasan pintu tol Cikopo Cikampek, belum lama ini, membenarkan adanya pekerjaan penggalian di lokasi

tersebut. Namun demikian, menurutnya, pekerjaan penggalian itu tidak akan menggangu arus mudik karena akan diselesaikan sebelum lebaran nanti. “Memang benar ada galian di situ, tapi itu kerjaan recycleing bukan rigit. Jadi kita berani menggali karena sudah diperkirakan akan selesai sebelum lebaran. Bahkan targetnya akan selesai 14 hari sebelum lebaran. Nantinya tidak ada lagi bottle nick (penyempitan) di situ,” ujar Sutryanto yakin. Diutarakan Sutryanto, di ruas Pantura atau sepanjang KarawangLosari memang banyak terdapat pekerjaan jalan. Namun pekerjaan tersebut sebagian ditangani oleh kegiatan pembangunan dan sebagian lagi oleh preservasi. Meskipun kedua kegiatan tersebut kerap menyambung dalam satu lokasi namun Satkernya berbeda. Dije-

laskannya, untuk kegiatan pembangunan Satkernya Ir Agus Hendarto, yang berkantor di Bandung, Sementara kegiatan preservasi, lanjut Sutryanto, ada dari pemeliharaan dan ada dari peningkatan. Adapun kegiatan yang ditangani atau dibawahi oleh satuan kerja (Satker) pak Gatot yang masih berjalan sesuai dengan kontrak ada sepuluh paket yaitu paket rehab dan pemeliharaan. Selain itu ada dua paket jembatan yaitu jembatan Eretan CS dan jembatan Kanci CS. Ditambahkan kesepuluh paket tersebut di antaranya yaitu paket batas Bekasi/Karawang-Cikampek, paket Cikampek-Pamanukan, paket Pamanukan-Lohbener, paket LohbenerPalimanan. Lalu paket lainnya adalah Palimanan-Cirebon dan CirebonLosari ditambah satu paket di luar Pantura yaitu paket CibadakSukabumi-Cianjur. (Arso/Iwan Bsk)

Trans, Tasikmalaya: Kerja keras para petani Kabupaten Tasikmalaya dalam budi daya padi organik ternyata membuahkan hasil. Minggu lalu, di Gedung Pendopo Kab Tasikmalaya, Menteri Pertanian RI Ir Anton Apriantono meluncurkan ekspor beras organik sebanyak 18 ton ke Amerika Serikat. Menteri Pertanian RI Ir.Anton Apriantono menyatakan rasa bangganya atas prestasi Petani Kab Tasikmalaya dalam pengembangan tanaman padi organik tersebut. “Tidak mudah melaksanakan pengalihan kebiasaan memakai pupuk kimia ke organik. Pemkab Tasikmalaya saya harapkan terus mensosialisasikan program tanaman padi organik ini,” ujarnya. Di bagian lain, menteri yang

sengaja datang secara khusus ke Tasikmalaya ini memberikan penghargaan kepada Gapoktan Simpatik yang secara sungguh-sungguh membina para petani dalam mengembangkan tanaman padi organik. Hadir dalam acara tersebut Dirut Perum Bulog, Kadis Pertanian Prov Jabar, Bupati Tasikmalaya Drs HT Farhanul Hakim, MPd serta para anggota DPRD Kab Tasikmalaya. Dalam keterangannya kepada wartawan, Bupati Tasikmalaya Drs HT Farhanul Hakim MPd— yang akrab sapa Tatang, mengatakan bahwa pada peringatan Hari Jadi Kab Tasikmalaaya ke 898 tahun ini ditandai dengan eksport beras organik ke Amerika, “Alhamdulillah kita ekspor beras

Kota Bandung Biro Kab/Kota Tasikmalaya

: : : :

organik ini ke Amerika. Untuk pengiriman pertama kita kirim 18 ton,” ujarnya. Untuk itu, lanjut Tatang, ekspor beras organic tersebut sebagai bentuk keberhasilan para petani Kab Tasikmalaya dalam mengembangkan tanaman padi organik. Di samping itu juga Bupati kalem ini mengaku bangga, karena kerja keras para petani dalam mengembangkan tanaman padi organik dihargai oleh negara lain, dan ini merupakan pertama di Indonesia. Bupati meminta agar para petani agar terus berupaya mengembangkan tanaman padi organik, bahkan Pemkab Tasikmalaya terus menerus memerintahkan di semua kecamatan-kecamatan beralih ke tanaman padi organik. (Esu)

Setelah Direhab DI Barubuk Berfungsi Optimal

Bangunan penguras BBG 1A Barubuk Selesai di rehab. foto: arso/iwan

Trans, Curug : Daerah Irigasi (DI) Barubuk kini telah berfungsi optimal menyusul tuntasnya rehabilitasi pada 2008 lalu, hingga areal seluas 1.300 hektare dapat diairi secara sempurna. Demikian diungkapkan Ir H Achmad Muslihat, PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pada tim Koran Transaksi di Curug Karawang, belum lama ini. Menurutnya, DI Barubuk yang dibangun tahun 1949 ini, pada pertengahan 2006 lalu terkena bencana alam hingga sempat putus dan mengakibatkan BBG/I A (penguras) pada saluran sekunder

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa-Barat

cukup atau tidak,” terang Supardi. Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa bantuan pemerintah dalam pembuatan sumur pompa ini adalah mulai dari pengeboran, kontruksi bangunan sampai jaringan. Termasuk pemeliharaannya seperti perbaikan mesin dan jaringannya. Namun untuk operasinalnya, kata Supardi, seperti kebutuhan solar dan lainnya diserahkan pada kelompok petani pemakai. Ditambahkan, sumur pompa yang kedalamannya antara 120-160 meter dengan produksi debit air ratarata 7 liter/detik ini, dibuat pada lokasi yang tidak ada air permukaan dan bukan daerah irigasi. “Kalau daerah (areal) yang sudah ada irigasinya tidak akan dibuatkan sumur bor,” tegas Supardi. (Arso/Iwan)

Tasikmalaya Sukses Ekspor Beras Organik ke Amerika

Ruas Pantura Siap Antisipasi Arus Mudik Lebaran Trans, Karawang : Guna mengantisipasi padatnya arus mudik menjelang lebaran Idul Fitri 2009 ruas pantura terutama mulai dari simpang tiga Jomin, Cikampek Karawang sampai ke Losari Cirebon batas Jateng kini terus dibenahi baik berupa pelebaran, penebalam maupun preservasi. Beberapa minggu lalu saat tim Koran Transaksi akan memantau kelancaran lalulintas di ruas Pantura, tepatnya di Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Karawang atau sekitar jembatan timbang LLAJR sempat terjebak kemacetan akibat adanya pekerjaan perbaikan jalan. Kemacetan semakin menjadi karena selain adanya penyempitan akibat penggalian juga para sopir kendaraan berebut untuk saling mendahului.

2009 ini semuanya sudah berhasil dirampungkan. “Rehab akan berlanjut sampai tahun 2012 sesuai dengan target selesainya Jatigede,” pungkasnya. (Arso/Iwan Bsk)

Surasdi Arso (Kapala Perwakilan) Telp 022-7216621, 0818.02292797, Iwan Bsk, Elvin, Novianto Engkus Suhara HP 085320137895

(SS) Benggala, di Kab Karawang, ini jadi jebol. Akibatnya areal seluas 1.300 hektar yang sebagian besar berada di Kab Subang tidak terairi secara optimal. “Alhamdulillah sekarang setelah direhab dengan dana bencana alam selama dua tahun anggaran yaitu anggaran 2006 dan 2008 sebesar Rp 1,7 miliar, DI Barubuk sudah berfungsi optimal kembali,” terang Muslihat. Dalam kesempatan itu, Muslihat menjelaskan, selama tiga tahun anggaran mulai 2007 hingga 2009 telah banyak kegiatan yang dilaksanakan terutama rehab pada saluran sekunder. Menurutnya tahun 2009 ini saja ada 14 paket kegiatan rehab saluran sekunder yang menyebar di Karawang Timur, Subang dan Indramayu. Dari 14 paket tersebut ada dua paket yang biayanya cukup besar yaitu DI Cileley dan DI Leuwinangka di Kab Subang. Adapun progres fisiknya

sampai Agustus rata-rata sudah mencapai 70 persen, dan diharapkan selesai pada Nopember nanti. Kegiatan pada 2009, lanjutnya, jauh meningkat dibanding dua tahun sebelumnya karena ada tambahan dana stimulus. Tahun 2007 pihaknya melaksanakan rehab 12 paket dan 2008 hanya 8 paket. Dengan adanya kegiatan rehab ini maka saluran sekunder menjadi lebih bagus hingga distribusi air ke areal partanian jadi lebih optimal. Dikatakan Muslihat, rehab saluran sekunder ini bukan untuk meningkatkan debit air. Tapi untuk mengembalikan fungsi yang tadinya sudah menurun akibat adanya penyempitan dan pendangkalan karena sedimentasi serta kerusakan pada pintu-pintu air hingga distribusi air menjadi berkurang. Ia mencontohkan, misalnya pada Tarum Timur yang arealnya mencapai 90.000 hektare seharusnya mengalirkan air 90 m3/detik. Tapi karena adanya pendangkalan dan penyempitan pada saluran maka kemampuannya sekarang hanya 50 m3/detik. “Nah, kondisi seperti inilah yang perlu direhab besar-besaran oleh induk. Karena kalau saluran induk tidak optimal maka aliran air ke saluran sekundernya pun jadi berkurang,” jelasnya. Ditambahkan, areal yang ditangani oleh PPK Irigasi II BBWS Citarum seluas 124.000 hektare. Dengan rincian Tarum Utara Timur 34.000 hektare dari bendung Walahar dan Tarum Timur 90.000 hektare dari bendung Curug. (Arso/Iwan)

HALAMAN 6


Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kab. Disosialisasikan Trans, Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini BAPPEDA, menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bekasi, di Aula KH Noer Ali. Sosialisasi ini diikuti seluruh camat se-Kabupaten Bekasi sebanyak 23 orang, Kepala Desa sebanyak 182 orang, lurah sebagai 51 orang dan undangan lainnya sebanyak 40 orang. Sayangnya, sosialisasi dan konsultasi publik itu tidak dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati,serta Sekretaris Daerah (Sekda). Meskipun demikian, Kepala BAPPEDA Kab Bekasi H MP Jamary Tarigan, menyampaikan pesan dari bupati agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Bupati juga menyapaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah untuk periode lima tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek untuk periode satu tahun, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dikatakan, keberhasilan penyusunan RPJPD Kabupaten Bekasi tergantung pada komitmen bersama antara penyelengara pemerintah daerah dengan stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi. RPJPD dimaksud mencakup visi dan misi dan strategi utama sehingga menjadi ROADMAP Kabupaten Bekasi,

H MP Jamary Tarigan

arah kebijakan implementasi program serta monitoring dan evaluasinya. ”Untuk itu, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bekasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, antara lain berikan saran dan masukan yang positif dalam upaya pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan. Diharapkan dukungan serta kontribusinya dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan pembangunan, untuk menjawab aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama yang mendukung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Bupati. RPJPD Kabupaten Bekasi akan menjadi pedoman bagi sleuruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bekasi selama kurun waktu 20 tahun mendatang. (Kaslim)

pat. Seperti dikemukakan salah seorang tokoh masyarakat Kampung Kobak Baya, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani. “Kami sangt sangat mendukung razia yang dilaksanakan Muspika Kecamatan Karang Bahagia, apalagi saat ini umat muslim sedang melakukan ibadah puasa dan ibadah shalat tarawih di bulan suci Ramadhan,” katanya. Murna’ih, salah satu petugas Satuan Polisi Pamong Praja sasaran pertama operasi tersebut adalah yang menyangkut penyakit masyarakat (Pekat), termasuk Hotel Puyuh yang selama ini sangat meresahkan masyarakat di Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Karang Bahagia, terutama ibu-ibu majlis ta’lim yang berdekatan dengan tempat lokalisasi, seperti yang dialami majelis ta’lim sebelah sungai Kali Cikarang Kampung Kobak Baya. Anggota Polsek Cikarang yang berpakaian preman mengatakan kepada Koran Transaksi bahwa razia ini dilakukan selain untuk menertibkan wanita penghibur, juga memburu pelaku teror bom serta para curanmor juga akan bersembunyi di tempat-tempat hiburan. “Kepada masyarakat kami harapkan agar segera melapor ke kepolisian, jika menemukan gerakgerik yang mencurigakan. Jangan terlalu percaya kepada pendatang baru,” katanya. (Kaslim)

Dinas Koperasi UKM Indag Kota Bandung Sidak Sembako Trans, Bandung: Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya Pasal 8 menyatakan, setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang sudah kadaluwarsa (expayer) dan wajib menariknya dari peredaran. “Kewajiban kita Dinas Koperasi UKM Indag membina, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi pelaku usaha, jangan sampai barang dan atau jasa yang diperdagangkan merugikan apalagi membahayakan keselamatan konsumen, dalam hal ini masyarakat, “kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan (Dinas KUKM Indag) Kota Bandung, H Nana Supriatna, di kantornya di Jalan Kawaluyan Bandung terkait peran institusinya dalam pengawasan barang khususnya makanan dan minuman (mamin), Kamis (27/08/09) lalu. Nana mencontohkan perdagangan parsel, pelaku usaha pentingnya mencantumkan label nama dan alamat pengusaha. Ini sebagai upaya perlindungan konsumen, jangan sampai menerima sebagian isi parsel kemasannya sudah rusak atau kadaluwarsa. “Kalau dimakan atau diminum sakit perut biasa mungkin tidak masalah, tapi yang dikhawatirkan kalau sudah mengandung racun dan membahayakaqn jiwa,”. Menjelang lebaran 1430 H/ 2009, Nana menyatakan, meski persediaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lebaran lainnya Kota Bandung relative aman, namun Nana mengharapkan, masyarakat tidak melakukan aksi borong. Ini menurutnya akan menimbulkan ketidak stabilan, baik harga maupun distribusi. Nana me-


Kab. Tasikmalaya Berusia 898 Tahun, Bupati Raih “Bintang Jasa Pratama” Penghargaan diberikan atas pengabdian dan dedikasinya bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Muspika Karang Bahagia Razia Tempat Hiburan Trans, Bekasi: Untuk memberikan rasa nyaman dan tenang bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan shalat tarawih di bulan Suci Ramadhan, jajaran musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, belum lama ini, merazia warung remangremang, dan beberapa tempat hiburan di sepanjang Jalan Raya Cikarang-Sukatani, termasuk Hotel Puyuh di Kampung Blokang Warung Kacung, Desa Karanganyar. Sayangnya, razia gabungan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Cikarang, Serma Asbullah dari Koramil Cikarang, serta Kepala Trantib Triyono PH Kecamatan Karang Bahagia, itu sudah bocor duluan akibat ulah oknum. Akibatnya, para wanita nakal sudah tidak ada lagi di tempat. Mereka mengosongkan lokalisasi, karena sudah tahu ada razia. Salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan operasi tersebut sudah bocor duluan, tapi pihaknya mengaku tidak kehilangan akal. “Razia akan dilakukan gencar agar bulan suci ini tidak dinodai oleh manusia tidak bermoral. Dengan adanya razia secara rutin, mungkin wanita penghibur tidak akan melakukan aktifitasnya,” ujarnya. Padahal, razia seperti itu sangat didukung oleh masyarakat setem-

TRANS JABAR

NO. 187. ! TH X

nambahkan, konsumen juga pentingnya memahami jika mengkonsumsi barang barang produk impor. Sesuatu yang dapat dimakan atau diminum, harus sudah menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa asing. Masyarakat harus tahu apakah bisa dikonsumsi langsung atau harus dimasak lebih dahulu. “Masyarakat harus teliti sebelum membeli. Periksa keutuhan kemasan maupun masa kadaluwarsanya. Dilain sisi pelaku usaha juga harus memahami benar aturan-aturan tentang peredaran barang yang diperdagangkan. Kalau masyarakat menemukan barang rusak atau kadaluwarsa, segera lapor ke Dinas Koperasi UKM Indag atau ke lembaga perlindungan konsumen. Tapi kalau sudah merupakan pengaduan, itu bias disampaikan ke badan penyelesaian sengketa konsumen,”. Sebagai upaya perlindungan konsumen, tanpa menyebutkan waktu dan sasaran Nana mengatakan, dalam waktu dekat Dinas Koperasi UKM Indag berencana melakukan operasi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional, hipermart dan pengusaha parsel. Sidak dalam bentuk tim gabungan, melibatkan Sat Pol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). “Ini merupakan monitoring barang-barang langsung secara visual, kasat mata bahwa barang itu tidak diperbolehkan diperdagangkan. Barang-barang jika diduga mengandung unsur berbahaya apakah formalin, kaolin ataupun borax, kami akan mengkajinya dahulu di laboratorium,” kata Nana yang segera melaporkan rencana sidak ini ke Wali Kota Bandung H Dada Rosada dan Sekretaris Daerah (Sekda), H Edi Siswadi. (Novianto/Eys)

Trans, Tasikmalaya: Bupati Tasikmalaya Drs H T Farhanul Hakim MPd mampu membawa daerahnya selangkah lebih maju, bahkan bisa dikatakan sebagai kado manis pada hari jadi Kabupaten Tasikmalaya yang ke-898. Bahkan, Bupati juga mendapat penghargaan dari Presiden RI DR H Susilo Bambang Yudhoyono berupa Bintang Jasa Pratama, di Jakarta. Tanda penghargaan tersebut diberikan atas pengabdian dan dedikasinya selama ini bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya Pembangunan Daerah Kab Tasikmalaya. Ketika dimintai komentarnya, Bupati berkumis tebal ini mengaku sangat bangga atas keberhasilan meraih penghargaan tersebut, karena kepemimpinannya sebagai bupati diakui oleh Presiden Republik Indonesia.

Namun, Bupati mengatakan, keberhasilan tersebut hakikatnya adalah keberhasilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan birokrasi pemerintahan yang telah membantu di pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu Bupati menganggap bahwa pemberian penghargaan tersebut bisa dijadikan motivasi, baik untuk dirinya sendiri maupun jajaran birokrasi serta masyarakat untuk terus berjuang lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping tanda penghargaan tersebut, Drs HT Farhanul Hakim MPd selaku Bupati Kab Tasikmalaya telah meraih 245 tanda penghargaan dari Presiden dan Menteri, di antaranya: 1. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (2004); 2. Piagam Tanda

Bupati Kab.Tasikmalaya Drs. H. T. Farhanul Hakim, MPd saat menerima Bintang Jasa Pratama dari Presiden RI di Jakarta beberapa waktu lalu. foto: esu

Kehormatan Satya Lencana Wira Karya (2007). 3; Piagam Tanda Penghargaan Bidang Koperasi

(2008); 4. Penghargaan Adipura kategori Best Effort.(2009); 5. Piagam Penghargaan bidang Perta-

nian,yang telah mampu meningkatkan produksi beras di atas 5 %. (2009). (Engkus Suhara)

SMAN 5 Tambun Selatan Diharapkan Mampu Hasilkan SDM Yang Unggul

Bupati Bekasi Drs Sa’dudin MM saat meresmikan gedung SMA Negeri 5 Tambun Selatan. foto: kaslim

Trans, Bekasi: SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, diharapkan mapu menghasilkan lulusan yang bermutu, mengingat daerah ini memiliki kawasan industri yang memerlukan SDM terampil, handal dan unggul. ”Kabupaten Bekasi merupakan wilayah kawasan industri yang dalam kegiatan produksinya sudah tentu banyak memerlukan tenaga tenaga kerja yang terampil handal dan siap pakai, sebagai motor

penggerak mesin-mesin produksi yang menggunakan teknologi canggih dan modern,” ujar Bupati Bekasi Drs Sa’dudin MM saat meresmikan gedung SMA Negeri 5 Tambun Selatan, baru-baru ini. Menurut Bupati, kini diharuskan penyediaan sumber manusia yang terampil, handal dan siap pakai dalam menjawab tantangan tersebut. Maka lulusan SMA Negeri 5 Tambun Selatan harus bermutu dan berprestasi. Untuk memperoleh lulusan itu sudah tentu diperlukan adanya tanggung jawab, bekerja keras dan rasa kebersamaan dan saling bahu membahu antara masyarakat dan pemerintah, termasuk di SMAN 5 Tambun Selatan. ”Ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bekasi, yaitu manusia unggul yang agamis berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan,” kata Bupati. Menurut Bupati, hanya manusia unggulah yang akan mampu menjawab tantangan dan persaingan di dalam mengisi pembangunan, termasuk di Kabupaten Bekasi. ”Saya selaku Bupati Bekasi menyampaikan ucapan selamat dan

terima kasih kepada warga masyarakat Tambun Selatan yang telah memiliki gedung sekolah, karena kurang lebih tiga tahun sangat mendambakan adanya gedung sekolah yang layak,” katanya. Pada bagian lain, Drs Sa’dudin MM mengingatkan, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan sistem pemerintah dari era sentralisasi ke era desentralisasi. Perubahan ini disertai dengan pengalihan kewenangan yang pada awalnya segala keputusan ada di pemerintah pusat, sekarang kewenangan beralih kepada pemerintah propinsi atau kabupaten, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. ”Otonomi daerah di bidang pendidikan ini terkandung maksud agar terjadi percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,” katanya. Terima Kasih Sedangkan Ketua Komite SMAN 5 Tambun Selatan, Bambang Margono S.Sos MM mengu-

SMAN 13 Kota Bekasi Kebanggaan Warga Rawalumbu Trans, Bekasi: Meskipun banyak pihak yang sering menjelekjelekkannya, SMA Negeri 13 Kota Bekasi tetap merupakan sekolah kebanggan bagi warga di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kebanggaan tersebut sangat beralasan, salah satunya dibuktikan dengan berhasilnya sekolah yang dikepalai oleh Drs Lukman MPd meluluskan 100 persen siswa kelas III tahun ini. “Kalau ada pihak yang masih berupaya mencari kesalahankesalahan di sekolah ini, biarlah saya sendiri yang menanggung. Pastinya, saya akan terus bekerja semaksimal mungkin untuk memajukan sekolah ini. Apa yang bisa dibantu, saya bantu. Kalau yang dibantu pun mencari-cari kesalahan, terserahlah,” ujar Lukman kepada Koran Transaksi di ruang kerjanya, belum lama ini. SMA Negeri 13 tahun ini juga menerima siswa baru sebanyak 9 lokal, suatu prestasi yang perlu dihargai mengingat usia sekolah ini masih tergolong muda. Pembangunan gedung pun masih berjalan. “Pak Lukman itu termasuk kepala sekolah yang berpikiran maju, termasuk dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar. Prestasi yang ditorehkannya selama ini perlu dihargai,” ujar Rinto, staf di Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Bahwa SMA Negeri 13 Kota Bekasi saat ini menjadi kebanggan warga Rawalubu, juga bisa dibuk-

Siswa SMA N 13 Kota Bekasi saat melaksanakan kegiatan masa orientasi siswa (MOS). foto: ist

tikan dengan bersedianya Ir Agus Sofyan, Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi, sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 13. Bahkan, dia juga percaya menyekolahkan anaknya di sekolah yang dipimpin oleh Lukman tersebut. Karena itu, Camat Rawa Lumbu, Arkadi, mengimbau seluruh warga Rawalumbu agar mendukung keberadaan SMA Negeri 13. “Saya kenal Pak Lukman. Dia sangat serius untuk memajukan SMA Negeri 13. Kita lebih baik mendukung dia, daripada sekedar mencari-cari kesalahannya,” ujar Arkadi. Dari pantauan Koran Transaksi, hingga saat ini Lukman sebagai

kepala sekolah SMA Negeri 13 terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya. Hal itu terlihat saat melaksanakan masa orientasi siswa (MOS), yang dikuti lebih dari 360 siswa. Lukman mengatakan, materi MOS dirancang dengan matang tentang pengenalan lingkungan, proses kegiatan bejar dan mengajar (KBM), bagaimana siswa dapat belajar dengan baik dan benar, baik di sekolah maupun di rumah. Termasuk materi-materi lain yang bermanfaat bagi siswa seperti penyuluhan tentang HIV, AIDS dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi. (SN)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota Bogor Kota Kab Bogor Biro Kota Bekasi Biro Kab Bekasi Biro Purwakarta Biro Karawang

: : : : : :

Ahmad Yani, Lea A Yani -------------------------------Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang Kaslim Kusyairi HP 081511394566, M Abduh, Abdul Aziz. --- --- ------------------

capkan beribu-ribu terima kasih kepada Bupati Bekasi Drs. Sa’duddin, MM yang telah memberikan bantuan pada pembangunan gedung SMAN 5 Tambun Selatan. ”Sebelumnya SMAN 5 Tambun Selatan ini menumpang selama tiga tahun dan berpindah-pindah dari SD satu ke SD yang lain, sampai ke gedung SMPN 2 Tambun Selatan. SMAN 5 Tambun Selatan ini berdiri pada tanggal 03 Juli 2006 dan dinegerikan pada tanggal 27 Maret 2007,” kata Bambang Margono. Walaupun SMAN 5 Tambun Selatan baru serumur jagung, namun prestasi yang diraihnya sangat membanggakan. Di antaranya, masuk 10 besar dalam Olimpiade

Sains di Tingkat Kabupaten Bekasi hingga Tingkat Propinsi Jawa Barat. SMAN 5 Tambun Selatan juga sebagai Juara II LCT PKn di Tingkat Kabupaten Bekasi. Di bidang olah raga Karate meraih juara 1 (satu) tingkat propinsi dan di tingkat nasional. ”Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga sangat membanggakan. Kita patut bersyukur dan harus mempertahankan semua prestasi itu,” ujar bambang Margono, seraya menjelaskan bahwa semua prestasi itu dapat diraih tidak lepas dari peran Ibu Yuliani Hartiningsih, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan, selama ini. (Kaslim)

Untuk Pasien Gakin Pemegang Jamkesmas

Sekda Kota Bandung Minta RS Tidak Hentikan Pelayanan Trans, Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung minta, seluruh rumah sakit di Kota Bandung yang selama ini melayani pasien keluarga miskin (gakin) khususnya pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), tidak menghentikan pelayanan kesehatan gratis program Bawaku Sehat menyusul keterlambatan pencairan dana hibahnya. “Untuk memenuhi target pembiyaan Rp 30 milyar, APBD 2009 Kota Bandung dan bantuan Gubernur Jawa Barat tersedia anggaran Rp 22,1 milyar. Kekuranggannya Rp 8 milyar kita penuhi di APBD perubahan September ini. Jadi pihak rumah sakit tidak perlu khawatir dan takut klaimnya tidak dibayar, apalagi sampai menolak pasien gakin pemegang jamkesmas. Ini jangan sampai terjadi.” kata Sekretris Daerah (Sekda) Kota Bandung, H Edi Siswadi usai rapat evaluasi dengan 21 direktur rumah sakit se Bandung, terkait kebijakan pelayanan kesehatan gratis bantuan wali kota khusus kesehatan (Bawaku Sehat), di ruang rapat direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Jalan dr. Djoendjoenan Bandung, Selasa (25/08/09). Program Bawaku Sehat ditegaskannya akan berkesinambungan, paling tidak hingga 2013, hingga berkahirnya masa jabatan Wali Kota bandung, H Dada Rosada. “Kami percaya, rumah sakit didirikan bukan semata-mata Mengejar target provit tapi juga ada motif socialnya yang tidak hanya di rumah sakit negeri, terutama untuk pasien yang di Klas III. Paling tidak ada standar yang sama dalam pembiayaan pada kasus yang sama. Kami juga memahami apa yang diinginkan pihak rumah sakit terutama para direktur keuangannya, penagihan tidak susah, gampang cairnya, cepat dan tidak pakai lama,”. Edi menambahkan, untuk mensejahterakan warga Bandung di bidang kesehatan, selain terus meningkatkan kualitas infrastruktur, Pemkot Bandung juga berencana mengoptimalkan

sejumlah puskesmas yang ada. Meningkatkan tipenya agar bisa menerima pasien rawat inap termasuk obat-obatan yang digratiskan. “Tapi ini juga menyangkut sikap mental. Ketika ada pelayanan gratis, ada Bawaku sekolah, Bawaku Makmur dan Bawaku Sehat, keluarga pra sejahtera masih saja merasa statusnya belum meningkat, masih merasa miskin. Jika demikian jadinya, penduduk miskin Kota bandung tidak akan kunjung berkurang dan menyusut malah mungkin bertambah,” katanya. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandung, H Gunadi S Bhinekas menyebutkan 3 (tiga) sumber pendanaan, yaitu APBN berupa Jamkesmas, APBD Propinsi (Bantuan Gubernur) dan APBD Kota Bandung (Bawaku Sehat). Jumlah keluarga miskin ini dikatakannya, ada yang sudah ditentukan dengan SK Wali Kota, ada juga yang belum masuk kuota sehingga diberlakukan surat keterangan miskin (SKM) dan tidak mampu (SKTM). Di tahun anggaran (TA) APBD 2009, Gunadi menyebutkan, Kota Bandung memiliki anggaran lebih kurang Rp 12,1 milyar. Sudah dicairkan dan dibayarkan Rp 10 milyar untuk tagihan Januari, Pebruari dan Maret 2009 termasuk tunggakan Desember 2008. Sisanya Rp 2,1 milyar untuk pembayaran klaim April 2009. “Saat ini kita masih punya cukup dana Rp 10 milyar dari bantuan gubernur yang belum digunakan serupiahpun. Persoalannya kita tidak dapat mempergunakannya karena juklak dan juknisnya juga baru keluar,” ucapnya. Sesuai ketentuan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, mulai Agustus 2009 diseluruh Indonesia diberlakukan pola pembayaran INA DRG, khususnya untuk pasien yang dirawat di Klas III. Pembiayaan tidak perdiagnosa tapi menyeluruh setiap pasien dengan harus mengacu pada fungsi social rumah sakit. (Novianto/eys)

HALAMAN 7


SAMBUNGAN

Pemprov DKI Jakarta Lakukan Penertiban Peruntukan Domisili Trans, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban peruntukan domisili. Langkah ini dinilai baik untuk menegakkan supremasi hukum, namun juga dikhawatirkan bisa mematikan puluhan ribu usaha kecil yang menggunakan rumah mereka sebagai tempat usaha. Kini memang banyak perusahaan-perusahaan kecil itu yang terganjal Peraturan Daerah No.6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta dan Undangundang No.26/2007 tentang Penataan Ruang. Karena aturan itu, izin domisilinya tak bisa terbit. Perusahaan-perusahaan itu terancam tutup karena berdiri pada lokasi yang tak sesuai dengan peruntukkan. Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan bahwa dirinya tidak bisa asal memberikan izin bagi bangunan yang tidak sesuai peruntukan. “Nanti saya kasih izin di Kemang misalnya, bisa-bisa di Monas juga saya kasih izin (usaha),” katanya mencontohkan. Gubernur mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menyesuaikan izin untuk bisnis dengan Rancangan Tata Ruang

Kasus ................ dengan putusan Nomor 1003.K/ Pdt/2002 tanggal 28 Agustus 2002,” ujarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, demikian lebih lanjut isi surat Menkumham, “Kami mengajukan permohonan nebis in idem atas gugatan dimaksud dikarenakan telah memperoleh putusan kasasi yang inkraht atau telah mempunyai kekuatan hukum.” Sebelumnya, tanggal tanggal 6 Agustus 2009 Menkumham juga mengirim surat kepada Rasidi Mansur selaku Kepala Desa Gintung Tengah. Namun, baru dijawab Rasidi Mansur pada tanggal 26 Agustus 2009 dan menyebutkan bahwa para penggugat (Kasih Darwi dkk/33 orang) dalam sengketa lahan LP Khusus Narkotika Cirebon adalah pemilik yang sah dan tidak pernah merasa menjual kepada pihak PT Sinar Mutiara Indah (PT SMI). Rasidi Mansur juga menjelaskan dalam jawabannya kepada Menkumham bahwa Machdor Subagio (kasasinya ditolak MAred) mengajukan upaya hukum pidana dengan LP.No.Pol:STPL/ 130/VII/P.2003/SPK, tentang pemalsuan/merekayasa Surat Pelepasan Hak (SPH) yang berlanjut ke HGB, PT Sinar Mutiara Indah ke HGB Depkumham. SPH dalam penyitaan polisi dan ada dugaan mark up/Tipikor, SP2P yang diterima dari penyidik Polres Cirebon. Seperti diberitakan Koran Trans pada edisi sebelumnya bahwa masyarakat pemilik asal tanah seluas 63.910 meter persegi, yang

Investor ............ itu, dia juga punya Akte Kelahiran No. 392 Tahun 1965, yang dikeluarkan Catatan Sipil Manado, tanggal 27 Februari 1965. Dengan KTP aspal (asli tapi palsu) itu, Kim Hyun Chul mengajukan permohonan passport ke Kanim Jakarta Timur tanggal 3 Juli 2009 dan passport No. Paspor RI. T 463303 yang didapatkannya berlaku sampai dengan 27 Juli

Hakim ............... lam menangani perkara antara Gomay Cs dan Badrudin bin H Sanim. “Perkara ini akan mempertaruhkan lembaga peradilan Agama, jika majelis hakim PA Cikarang tidak cermat dan kurang adil. Terlebih perkara waris antara Gomay Cs dan Badrudin bin H Sanim ini menjadi perhatian publik dan para praktisi hukum,” tuturnya. Drs, Syaiful Nazar juga mengungkapkan, ralat, perbaikan, penggantian dan tambahan, perubahan gugatan waris yang diajukan pengacara penggugat, tertanggal 13 Agustus 2009, menjadikan gugatan yang diajukan penggugat kabur. Dia menyebutkan, merujuk pada Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M Yahya Harahap SH, ralat, perbaikan, penggantian dan tambahan, perubahan gugatan seperti yang diajukan pengacara tergugat tidak dapat

Wilayah yang saat ini sedang disusun. Sementara Ketua Kadin DKI Eddy Kuntadi menyebut pihak Kadin menginginkan toleransi bagi jenis-jenis kegiatan yang tidak mengganggu ketenteraman dan tidak berbahaya. “Kadang-kadang kan ada usaha perumahan yang tidak aman seperti mudah terbakar, limbahnya mengganggu, itu memang tidak diperbolehkan.Tapi mungkin untuk perusahaan yang sifatnya tidak mengganggu seperti dokter mungkin masih ada toleransi,” ujarnya. Eddy menyebut toleransi penting untuk diberikan karena banyak pengusaha pemula berasal dari daerah pemukiman yang sebetulnya dilarang. Kadin DKI Jakarta juga meminta agar Pemprov DKI mengeluarkan izin sementara bagi pengusaha kecil yang menyalahi peruntukan hingga Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) ditetapkan. “Usulan untuk Pemerintah Provinsi DKI agar SDKP untuk sementara diterbitkan sebagai masa transisi penerapan zona peruntukan ruang tempat usaha atau perdagangan sebelum ditetapkan RUTR dan RBWK yang baru,” kata

Ketua Kadin DKI Eddy Kuntadi dalam “coffe morning” bersama Gubernur DKI Fauzi Bowo di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (20/8). Eddy menyebut hingga kini 97 persen perusahaan di Jakarta tergolong perusahaan kecil yang diantaranya beroperasi di lingkungan perumahan. Kadin meminta kebijaksanaan Pemprov DKI untuk menerbitkan iin domisili sementara bagi perusahaan kecil yang tidak mengganggu ketenteraman lingkungan. “Di satu sisi, kita tahu ada usaha-usaha yang mengganggu ketenteraman dan keamanan. Tapi ada beberapa bidang usaha yang kita mintakan toleransi. Nantinya, setelah semua (RUTR) jelas, kita setuju untuk mengikuti aturan,” ujar Eddy. Kedepannya, untuk mengantisipasi terjadinya masalah serupa, Kadin DKI meminta dilibatkan dalam penyusunan tata ruang tersebut. “Memang payungnya dalam MoU (nota kesepahaman) Kadin dengan Pemprov DKI sekarang kita dilibatkan baik dalam penyusunan perda atau memberikan usulan-usulan,” sambung Eddy. (Nazarudin Jamil)

terletak di Blok Kampeng dan Blok Geneng, Persil No.13 dan Persil No.14, Desa Gintung Tengah, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, menggugat PT Sinar Mutiara Indah (PT SMI) dan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Gugatan itu diajukan terkait dengan pengadaan tanah dan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Narkotika Cirebon, yang berada di atas tanah masyarakat tersebut, yakni Desa Gintung Tengah, Kecamatan Ciwaringin. Untuk menyelesaikan masalah itu, para penggugat itu memberikan kuasa hukum kepada H Edy Setiadi SH MH. “Kami meminta pengadilan menghukum para tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara bersama-sama kepada para penggugat sebesar Rp 100 juta, untuk setiap harinya atas keterlambatan para tergugat,” ujarnya. Para penggugat itu adalah Kasih Darwi (penggugat I), Kadmi B Mail (penggugat II), Agung Wartem (penggugat III), Mastiya Narsa (penggugat IV), Karmisna Usman (Penggugat V), Nipem Munadi (penggugat VI), Rasmi Ruminah (penggugat VII), Amanah Kombali/ Aliyah (penggugat VIII), Amanah Kombali/Mangun (penggugat IX), Jaman Saturi (penggugat X), Ratna Asngari (penggugat XI), Turinah/ Ningkem (penggugat XII), Murnawi Rejan (penggugat XIII), Muksari Asnga (penggugat XIV), Sakrim/ H Salam (penggugat XV), Rosidi Ilham/Mangsur (penggugat XVI), Ropingi/ H Marngali (penggugat XVII), dan Dolina/


Walikota Jaktim Dilaporkan ke KPK & Presiden Trans, Jakarta: Walikota Jakarta Timur H Murdani dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden RI terkait penerbitan akte jual beli tanah seluas 1.881 meter persegi, di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akte jual beli bermasalah karena si pemilik tanah merasa tidak pernah menjual tanahnya dan si pembeli tidak pernah bisa mengusai tanah tersebut. “Akte jual beli dikeluarkan tahun 1997. Ketika itu Pak H Murdani masih menjabat sebagai Camat Pasar Rebo. Walikota diadukan ahli waris pembeli Ali Usman ke KPK dan Presiden,” ujar sumber Koran Trans. Dia menjelaskan, Akte Jual Beli yang melibatkan H Murdani

ketika itu adalah Akte Jual Beli Nomor 527/Pasar Rebo/1997 tanggal 25 Juli 1997 dari ahli waris alm Ranin bin Siran dijual kepada Ny Hamsani dari Girik C.120 persil 24.a.S.I seluas 1.881 meter persegi. Kemudian ada lagi Akte Jual Beli Nomor 390/Pasar Rebo/1997 tanggal 23 Juni 1997 kepada Ny. Hasmani dari Girik C.120 persil 24.a.S.I seluas 1.881 meter persegi. Selanjutnya, ada lagi Akte Jual Beli Nomor 581/Pasar Rebo/1997 tanggal 8 Agustus 1997 kepada Sdr Risman dari Girik C.120 persil 24.a.S.I seluas 1.881 meter persegi. Kemudian, Akte Jual Beli 459/ Pasar Rebo/1997 tanggal 4 Juli 1997 kepada Sdr Risman dari Girik C.120 persil 24.a.S.I luas 1.881 meter persegi.

Masih ada lagi, yakni Akte Jual Beli Nomor 493/Pasar Rebo/ 1997 tanggal 18 Juli 1997 kepada sdr Ali Usman dari Girik C.120 persil 24.a.S.I seluas 1.881 meter persegi; dan Akte Jual Beli Nomor 341/ Pasar Rebo/ 1997 tanggal 9 Juni 1997 kepada sdr Ali usman H Murdani dari Girik C.120 persil 24.q.S.I luas 1.883 meter persegi. “Melihat permasalahan ter-

sebut, Walikota Jakarta Timur bukan tidak mungkin akan segera diperiksa oleh KPK,” ujarnya. (SN)

KPK Ajak Pejabat Bogor Anti Korupsi Trans, Bogor: Komisi Pemberantasan Korupsi mewanti-wanti para pejabat dan aparat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor agar tidak melakukan korupsi. Komisi berharap setelah pertemuan, pemerintah daerah dapat menelurkan generasi anti korupsi. “Kami mengharapkan ke depan, Kota Bogor harus bisa

menghasilkan generasi muda anti korupsi,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dedi Rahim, saat memberikan sosialisasi anti korupsi kepada para pejabat Pemkot Bogor. Menurut dia, dari Bogor harus lahir generasi muda yang punya integritas, sehingga ketika nantinya mereka menduduki jabatan sudah menjadi orang-orang yang jujur dan tidak lagi berani melakukan korupsi.

Dedi mengakui, memberantas korupsi indah nama dari rupanya, artinya indah namanya tersebar di media. Tapi, kenyataannya tidak mudah. Oleh karena itu ketika KPK didirikan, kita tidak langsung menangkap pelaku Korupsi, tapi KPK mengumpulkan pegawai negeri sipil. “Sejauh ini kami kesulitan dalam memberantas korupsi karena lebih banyak jagoan yang korupsi dari pada

yang memberantasnya,” ujarnya. Sementara itu Walikota Bogor Diani Budiarto mengatakan, sosialisasi ini merupakan salah satu langkah yang strategis dan signifikan untuk menyikapi permasalahan ke depan. “Jadi, dengan sosialisai inilah, aparatur Pemerintah Kota Bogor akan diperkenalkan tentang apa itu korupsi,” jelasnya. (Red)

Makad (penggugat XVIII). Selanjutnya Cimo B Sena/Carmi Simo (penggugat XIX), Sanisa Jalekah/ Sanisa Tarini (penggugat XX), Mustara B Samiji (penggugat XXI), Misbahhul Munir/Rasmita Jen (penggugat XXIII), Sayila BT Tasir/Markunah (penggugat XXIV), Abdul Syukur/Karim Sawul (penggugatXXV), Mina/ Tajab Tasina (penggugat XXVI), Ramidi/Sinut Ramidi (penggugat XXVII), Sambudi/Sambudi Toyibun (penggugat XXVIII), Ramia B Rakim/Ramiah Ranyan (penggugat XXIX), Siman BH Sakim Juminah (penggugat XXX), Dulwahab Surti (penggugat XXX1), Ratina/Misti Ratina (penggugat XXXII), dan Murcaya B Ismail/Marsalim (penggugat XXXVIII). Sedangkan pihak-pihak yang digugat, selain PT Sinar Mutiara Indah (PT SMI) sebagai tergugat I, dan Menteri Departemen Hukum dan HAM (tergugat II), para penggugat juga menggugat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (tergugat III), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kabupaten Cirebon (tergugat IV), Kepala BPN Kabupaten Cirebon (tergugat V), Camat Ciwaringin (tergugat IV), Kepala Desa/Kuwu Desa Gintung Tengah (tergugat VII). “Para penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 63.910 meter persegi yang terletak di Blok kampeng dan Blok Geneng, Persil No.13 dan Persil No.14, Desa Gintung Tengah, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, di mana di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan LP Khusus Narkoba,” demikian salah satu bagian dari gugatan yang diajukan melakui kuasa hukum H Edy Setiadi SH MH, yang dibuat

tanggal 25 Mei 2009. Para penggugat tersebut mengajukan gugatan karena tidak merasa menjual tanahnya tersebut kepada PT SMI (Tergugat I) dan Depkumham (Tergugat II). Padahal sebelumnya para penggugat terlebih dahulu telah menjual tanah itu ke pihak lain, sehingga mereka khawatir terkena komplain/terkena gugatan dari pembeli yang sebenarnya, yakni H Mahdor. “Para tergugat tidak mau dituduh telah menjual dua kali tanahnya tersebut kepada dua piahk yang berbeda,” ujar H Edy Setiadi SH MH. H Edy Setiadi SH MH mengungkapkan dalam gugatannya, bahwa para penggugat merasa telah dibohongi/direkayasa oleh oknum dari PT SMI (tergugat I), oknum Camat Ciwaringin (tergugat IV) dan oknum Kepala Desa/Kuwu Desa Gintung Tengah (tergugat VII), yang dibantu oleh oknum Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam penerbitan SPH (surat Peralihan Hak) atas Tanah. “Para penggugat tersebut dalam hal penerbitan SPH atas tanah miliknya, oleh para para oknum telah disodori blanko SPH yang kosong, belum terisi dan juga telah disodori kuitansi kosong bermaterai,” ungkap H Edy Setiadi SH MH. Selain itu, para penggugat diminta/disuruh menandatangi blanko kosong SPH atas tanah serta mendatangi kuitansi kosong bermaterai, karena telah dikatakan oleh oknum Direktur Utama PT SMI (tergugat I) yang bernama Husen Tanuraharja (Juseng), Didi Suryadi sebagai Project Manager merangkap petugas lapangan PT SMI, dan Ir Irwan Effendi sebagai petugas lapangan PT SMI.

Ikut terlibat oknum Tergugat VI yang bersama Sumaryono sebagai Camat Ciwaringin saat itu, dan Oknum Tergugat VII yang bersama Achmad Goni sebagai Sekretaris Desa Gintung Tengah dan Murnawi sebagai Kepala Dusun I Desa Gintung Tengah, yang juga dibantu oleh oknum dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bernama Eka Hamdani. Para oknum tersebut ketika itu mengatakan bahwa menandatangi kuitansi kosong bermaterai adalah untuk kepentingan pihak pembeli yang sebenarnya. Dengan adanya kebohongan/perekayasaan dalam hal penerbitan Surat pelepasan Hak (SPH) atas tanah tersebut, para penggugat betul merasa keberatan. Sebab, dengan terjadinya hal tersebut telah diterbitkan HGB (Hak Guna Bangunan) No.1 Desa Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, atas nama PT SMI. Setelah itu, HGB beralih menjadi HGP (Hak Guna Pakai) atas nama Departemen Hukum dan HAM. Diungkap juga bahwa Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Tergugat III), pernah bersedia dan telah diangkat sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut sebagai tindak lanjut instruksi lisan Menteri Hukum dan HAM Ysril Ihza Mahendra (Tergugat II) pada saat kunjungan di LP Khusus Narkotika, Desa Gintung Tengah, tanggal 22 Oktober 2002. Selanjutnya, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Tergugat III) telah membentuk tim yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan mengupayakan diadakan tiga kali

pertemuan antara para penggugat dengan pihak Menkumham (Tergugat II), tetapi pihak PT SMI (Tergugat I) tidak pernah hadir, sehingga upaya penyelesaiannya menemui jalan buntu. Karena menemui jalan buntu, selanjutnya pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Tergugat III) yang pada saat itu Adi Suyatno, melimpahkan masalah ini kepada Depkumham (Tergugat II), yang diwakili saat itu oleh Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM yang bernama Hasanuddin, tembusan kepada Tergugat II yang saat itu dipegang oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra, dengan surat pelimpahan tertanggal 31 Oktober 2002. Akan tetapi, tidak ada penyelesaian, HGB malah beralih menjadi HGP (Hak Guna Pakai) atas nama Depkumham. Namun, dengan sangat disesalkan oleh para pengggugat. LP Khusus Narkotika Cirebon malah dioperasionalkan sejak tahun 2002, meskipun belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama antara

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kabupaten Cirebon dengan para penggugat. “Para tergugat telah merugikan para penggugat, baik secara materil maupun immaterial, dengan terbitnya HGB (Hak Guna Bangunan) No.1 atas nama PT SMI sebagai tergugat I dan HGP (Hak Guna Pakai) Departemen Hukum dan HAM sebagai Tergugat II,” ujar H Edy Setiadi SH MH. Karena itu, para penggugat melalui kuasa hukum, memohon kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas obyek gugatan, baik yang berupa tanah yang luasnya 63.910 meter persegi, maupun surat-surat yang sudah terbit berupa HGB maupun HGP. Para penggugat juga meminta agar pengadilan menyatakan bahwa penerbitan HGB No 1 atas nama PT SMI dan HGP atas nama Depkumham telah cacat hukum. Karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon harus mencabut dan membatalkan HGB dan HGP tersebut. (SN/Elman Sihombing)

Pengelola ..........

2014, yang ditanda tangani oleh Eddy Kamto selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Terungkap bahwa yang mengurus dokumen pengusaha asal Korea Selatan itu adalah mantan Kakanim Muara Enim, Zaenal, yang konon meremia uang Rp 30 juta untuk pengurusan passport tersebut. Singkat cerita, Kim Hyun Chul alias Andi Enoch tertangkap di Batam. Entah kenapa, Sudirman selaku Kepala kantor Imigrasi Batam membawa warga Negara asing

ini ke Jakarta dan langsung mendeportasikannya melalui Bandara Soekarno-Hatta, tanpa melaporkannya ke Direktorat Imigrasi sebagai atasannya. Hingga saat ini yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar Kepala Kantor Imigrasi Batam Sudirman menangkap Kim Hyun Chul? Kalau Sudirman mendapat informasi tentang masalah passport palsu, seharusnya terlebih dahulu diteliti ke kantor imigrasi yang membuat passport atau melakukan konfir-

masi data-data. Setelah itu passport yang diduga palsu diperiksa dan hasilnya kemudian dikirim ke Kanwil Imigrasi DKI Jakarta. Selanjutnya, dari Kanwil Imigrasi DKI Jakarta dikirim lagi ke Dirjen Imigrasi melalui Wasdakim. “Pendeportasian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam itu menyalahi prosedur. Dia terkesan mau mencari popularitas sekaligus membuka aib imigrasi, dengan cara tidak mengindahkan prosedur yang

berlaku,” ujar sumber Koran Trans di Direktorat Imigrasi RI. Dikatakan, saat ini Kim Hyun Chul alias Andi Enoch telah memiliki izin tinggal di Indonesia (Kitab II). Kim Hyun Chul alias Andi Enoch bahkan tidak perlu lagi mengalami kesulitan untuk mengurus kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, karena dokumen untuk pengurusan itu sangat mendukung. “Apalagi dia sekarang ini sangat fasih berbahasa Indonesia,” katanya. (Elman Sihombing/SN)

Pasar Baru, Jakarta Pusat. Surat Nomor: 1440/PR/Trans/IX/09, tanggal 2 September 2009, yang dilayangkan Koran Trans, juga belum dijawab hingga berita ini diturunkan. Menanggapi masalah ini, Pengamat Imigrasi Indonesia, Baron Nasution, mengatakan, dijadikannya Indonesia sebagai tong sampah bagi pelarian orang asing dari luar negeri terjadi, salah satunya disebabkan sistem keimigrasian di Indonesia masih kacau balau. “Sistem yang kacau balau itu dimanfaatkan oleh mafia trafficking. Mafia-mafia itu jelas sebagai perusak NKRI. Saya melihat pihak Imigrasi memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang asing di Indonesia yang dibekingi UNHCR, ” tandasnya. (SN)

dilakukan secara bersamaan. “Pengantian gugatan dan perubahan gugatan merupakan hal yang berbeda dan harus dilakukan secara terpisah,” terangnya. Menurut Drs, Syaiful Nazar, istilah penggantian gugatan tidak dikenal dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M Yahya Harahap SH. Jika penggantian gugatan dimaksud adalah mengganti seluruh atau sebagian gugatan yang telah diajukan, maka penggantian gugatan tidak dapat diajukan dengan serta merta ditengah proses persidangan. “Penggantian gugatan dapat dilakukan selama gugatan belum diperiksa dalam persidangan, melalui proses sebelumnya, penggugat mengajukan pencabutan gugatan terlebih dahulu. Setelah pencabutan gugatan disahkan, kemudian penggugat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru,” tuturnya.

Sementara itu, Firdaus, SH Pengacara tergugat menyatakan, syarat formil perubahan gugatan berdasarkan Buku Pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA), perubahan gugatan dapat dilakukan pada hari sidang pertama. “Sedangkan dalam perkara Gomay Cs melawan Badrudin bin H Sanim, pengacara penggugat mengajukan ralat, perbaikan, penggantian dan tambahan, perubahan gugatan bukan pada hari sidang pertama,” ujarnya. Firdaus, SH menambahkan, bahkan perubahan gugatan diajukan penggugat setelah majelis hakim mengeluarkan putusan sela pada sidang hari pertama dan setelah putusan sela sita jaminan atas objek perkara dilaksanakan. Menurutnya, perubahan gugatan tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, tapi harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur soal itu, yakni pasal 127 RV yang menyatakan, perubahan gugatan dapat

dilakukan selama tidak merubah pokok atau materi perkara. “Perubahan gugatan yang diajukan kuasa hukum penggugat pada sidang (Kamis, 13/08-Red) sudah masuk pokok atau materi perkara, bahkan merombak gugatan, sehingga merugikan tergugat. Terhadap perubahan gugatan seperti ini, secara hukum majelis hakim wajib untuk menolak,” terang Firdaus, SH. Seperti pada Koran Trans edisi sebelumnya, praktisi hukum, Marni Malay, SH mengatakan, perubahan gugatan tidak boleh menyentuh atau masuk pokok perkara. “Pihak tergugat harus melakukan bantahan atas perubahan perkara sehingga dengan demikian perubahan gugatan menjadi tidak sah,” ujarnya. Dia juga membenarkan, jika perubahan gugatan ditolak oleh pihak tergugat maka perkara harus kembali kepada gugatan awal. Menyinggung soal pembagian harta peninggalan alm H Sanim dan alm. Hj Rosidah, Marni Malay, SH

mengungkapkan, jika harta peninggalan itu merupakan harta bersama maka seluruh harta menjadi hak alm. H Sanim, karena Hj Rosidah meninggal lebih dahulu dan dari perkawinan keduanya tidak memiliki anak. Ketika ditanya apakah anak angkat memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, Marni Malay SH menyatakan, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. “Kelangitpun mereka mengadu tidak akan dapat,” terangnya. Dia menjelaskan, status anak angkat perlu dibuktikan secara hukum dan tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan semata. “Harus ada penetapan pengadilan ketika seseorang dinyatakan sebagai anak angkat,” ujarnya. Menurutnya, perkara waris sesungguhnya bagi yang beragama Islam telah memiliki ketentuan hukum yang jelas, sehingga tidak terlalu sulit bagi hakim untuk memutuskan perkara waris. (HM, Nursin, Ram,DSS)

ketiga sebagai negara tujuan, seperti Australia, Amerika, Canada dan Eropa. Namun, waktu pemberangkatan mereka sering diulur-ulur, lalu dibuat surat dari UNHCR sebagai status pengungsi. Pihak Imigrasi sudah pernah beberapa kali mencoba mengadakan inspeksi terkait masalah ini, seperti ke daerah sekitar Puncak, Bogor. Namun, pihak imigrasi tidak bisa menahan karena orang asing tersebut mempunyai surat staus pengungsi dari UNHCR. Mr Surdeev Singh sendiri belum memberikan keterangan resmi mengenai masalah ini. Ketika hendak dikonfirmasi Koran Trans, dia tidak berada di kantornya, Jalan

Penanganan ....... rasian, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengatur lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Kurangnya peraturan perundangan keimigrasian yang mengatur tentang penanganan pengungsian dan illegal migran. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan migrant. Belum adanya keseragaman dalam pemahaman dan tin-

Pengakuan ......... terhadap warga binaan baru dan warga binaan lama, dengan memperjualbelikan kamar, seperti tahanan operan dari Polsek atau Polres yang masuk ke penampungan. “Kalau tidak punya duit jutaan rupiah tidak turun kamar. Selanjutnya kepada warga binaan wajib membayar sewa kamar Rp 200 ribu per bulan. Sinyalemen yang berkembang hasil yang diperolehnya digunakan untuk berfoya-foya diluar dan membeli kendaraan baru jenis Jeep Suzuki Escudo yang terbaru,” katanya lagi. Kepala Lapas Bulak Kapal Bekasi, Basmanizar, terlihat

dakan dalam penanganan illegal migran. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri dan kurangnya kerjasama organisasi dengan organisasi internasional. Materi diskusi mencakup Dasar Hukum Penanganan Illegal Migrant, Kerjasama Regional dan Internasional ( Antar negara dan Organisasi Internasional ). Seminar diselenggarakan secara interaktif melalui ceramah dan diskusi, masing-masing pemberi materi diharapkan dapat memberikan masukan dan menjawab yang muncul. (Elman Sihombing) terkejut ketika masalah itu dikonfirmasikan Koran Trans. “Saya tidak tahu itu, nanti saya tanyakan kepada mereka. Habis saya tidak kebagian, jadi saya tidak tahu,” ujar mantan Kalapas Muaro Padang tersebut kepada Koran Trans, di rumah dinasnya, Rabu (26/8/2009) sore. Basmanizar yang mengaku baru dua bulan bertugas di Bekasi, mengatakan bahwa jika pungutan itu benar-benar dilakukan Her dan Yo, jelas hal itu tidak sesuai aturan dan akan kita proses sesuai aturan. “ Dan, Ini masukan bagi saya untuk melakukan pembenahan,” katanya seraya menyatakan Her sedang mengikuti ujian dinas SPAMA di Bandung, sehingga belum dapat dikonfirmasi ujarnya. (ZUL/ARS)

TRANS SELEBRITIS Marini Zumarnis

NO. 187. ! TH X SENIN, 7- 20 SEPTEMBER 2009

8

Maia Estianty

SEMPATKAN DIRI MAKAN BERSAMA DIPAKSA M MENANGIS B arini Zumarnis, artis masih nampak cantik itu masih tetap saja disibukkan dengan segudang kegiatan dan tetap eksis sebagai artis. Di balik status Marini Zumarnis sebagai artis dan aktivis sosial, dia adalah istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Dalam suasana kesibukannya, istri Denny Wardhana itu tetap menyempatkan untuk tetap makan bersama bersama suami dan anak, meski tidak setiap hari. “Saya alhamdulillah masih sempat untuk makan bersama, biasanya saya usahakan di week end untuk selalu makan bersama. Saya harus tahu tugas mulia sebagai seorang ibu rumah tangga itu mengajak anak dan suami untuk makan bersama,” ungkap Marini saat dijumpai di acara Royco. Ibu

Zivanna Letisha Siregar

Mohammad Daffa Wardana itu pun mengaku belum sepenuhnya berhasil mengajak anaknya untuk makan di belakang meja. Pasalnya sang anak kerap minta makan sambil nonton TV, bahkan sambil bermain bola. “Sebetulnya merupakan satu tantangan untuk makan bersama di meja makan, tapi kalau saya menyiasatinya dengan makan bersama di taman. Karena saya melihat tata krama zaman dahulu dengan tata krama zaman sekarang itu tidak sama sudah banyak mengalami perubahan,” terangnya. Meski diakui oleh Marini, mengajak sang anak makan di meja makan menjadi sesuatu yang sulit, namun pada esensinya bukan sekedar di meja makan. Tapi ada sebuah komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga. “Saya senang sekali dengan adanya acara yang digelarRoyco ini dan mendukung kampanye ini karena segala sesuatu berawal dari rumah, semoga Indonesia masih terpanggil bersama menjalankan gerakan Ayo Makan Bersama,” imbuhnya. (Suryati)

erakting di layar kaca bagi artis Maia Estianty memang hal biasa. Karena sebelumnya janda Achmad Dani pernah beberapa kali tampil di serial Ekstra Vaganza. Hampir segala peran pernah dan adegan pernah dilakoni Maia di serial itu. Tapi untuk adegan menangis, Maia memang tidak biasa. Untuk yang satu itu Maia harus dipaksa agar bisa mengeluarkan air mata. “Saya memang tidak biasa menangis. Dalam segala perjalanan kehidupan yang saya alami, saya hampir tidak pernah menangis.. Makanya ketika berperan sebagai Dania, saya harus dipancing untuk bisa menangis. Karena itu saya harus membayangkan hal-hal yang sedih, agar saya bisa menangis,” ujar Maia terharu. Itulah yang dilakukan Maia dalam film “Kata Maaf Terakhir”. Dalam film ini, ia berperan sebagai Dania, wanita yang dihianati suaminya, Tio Pakusadewo. Cerita film produksi Sinemart Pictures arahan sutradara Maruli Ara ini, terdapat satu kemiripan nasib antara Dania dan Maia. Keduanya berlatar belakang sama, broken home. Bedanya terletak pada sifat. Kalau Dania dituturkan sebagai wanita beranak dua yang lemah lembut, sedangkan Maia dalam kehidupan sehari-hari berwatak keras. “Itu salah satu tantangan saya dalam memerankan tokoh Dania dalam film ini,” ujar Maia semangat. Ibu dari Al, El, dan Dul ini mencoba memaknai film tersebut

sebagai pesan bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpikir seribu kali berbuat selingkuh, karena efeknya menjadikan anak-anak trauma di kemudian hari. Seperti yang terjadi dalam kehidupan pribadinya, Maia mengaku bukan sosok pendendam. “Saya selalu maaf dan memaafkan,” tuntasnya. (Suryati)

AOP Band

TERVAFORIT TAPI KALAH AH DIDUKUNG HELMY YAHYA

L

angkah Zivanna Letisha Siregar yang diunggulkan dalam polling situs resmi missuniverse.com akhirnya terjegal. Puteri Indonesia tahun 2008 ini harus bisa menerima kekalahannya setelah para dewan juri memilih langsung Miss Venezuela, Stefania Fernandez, sebagai pemenang Miss Universe 2009 dari 83 peserta, lewat ajang yang digelar di Kepulauan Bahama, Minggu (23/8) malam atau Senin (24/8) siang waktu Indonesia. Mahkota puteri tercantik sejagad itu diterima Stefania dari Miss Universe 2008, Dayana Mendoza. Dan yang paling unik di sini adalah pemenang Miss Universe berasal dari negara yang sama selama dua tahun berturut-turut. Baik Stefania maupun Dayana berhasil mengharumkan nama negaranya, Venezuela. Sementara itu, menempati posisi runner up diisi dari Republik Dominika bernama Ada Aimee de la Cruz, lapor Associated Press. Untuk Miss Congeniality diraih Wang Jingyao (Miss China) dan Miss Photogenic oleh Chutima Durongdej (Miss Thailand). Di acara yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi di seluruh dunia itu dimeriahkan oleh penampilan Flo Rida, Heidi Montag, David Guetta, dan Kelly Rowland. (Rechan)

Dhini Aminarti

MENIKMATI RAMADHAN TAHUN INI

D

i bulan Ramadhan kali ini, Dhini Aminarti rupanya

disibukkan dengan berbagai job. Tak seperti bulan puasa tahun lalu, dia hanya kuliah saja. Namun begitu, tampaknya Dhini lebih menikmati bulan puasa tahun ini. “Justru aku sangat menikmati bulan puasa itu saat gue kerja daripada puasa cuma di rumah. Kayaknya nggak enak gitu kan, tapi kalau syuting itu enak,” ungkapnya saat ditemui di rumah Adrie Subono di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Dia sendiri di situ menghadiri acara Buka Puasa Bareng Pengajian Kopaja. Dhini juga menuturkan jika Ramadhan saat ini dia lebih sibuk bekerja. Karenanya, saat ini dia mengaku lebih cinta dengan pekerjaan. “Alhamdulilah banget,” tuturnya. Mungkin tak hanya karena mendapat banyak job, namun juga karena saat ini, Dhini telah didampingi oleh sosok terkasih, Dimas Seto. “Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Duaduanya saling mengisi satu sama lain. Kita jalani aja mudah-mudahan yang terbaik,” harap Dhini tentang hubungannya dengan kekasihnya itu. Apalagi, saat ini dia tak lagi mendapatkan tekanan dari sang bunda untuk segera menikah. “Kalau Mama sih nggak neko-neko. Alhamdulilah baik, nggak terlalu nuntut segala macam. Ya bersyukur lah,” pungkasnya. (Saskia)

B

anyaknya Grup Band yang bermunculan memang memberi nuansa kreatifitas bagi anak muda untuk menyalurkan hobi dan karyanya. Untuk itu satu lagi grup band baru akan ikut meramaikan percaturan musik tanah air, AOP Band (Asterix, Obelix, Panoramix). AOP digawangi lima personil dan salah satunya adalah anak Helmy Yahya. Tentu saja band ini termasuk mujur dengan mendapat dukungan dari raja kuis itu dan juga produser handal, Bebi Romeo. Tetapi mereka tidak ingin mendompleng nama Helmy untuk meraih sukses. Berawal keinginan membuat album sendiri, grup yang memilih genre pop ini akhirnya mendapat kesempatan emas dengan dilirik Helmy. “Kita berpikir kalau musisi sudah punya karya ya harus punya album, dari sana terbentuknya band ini. Kita sempat mengalami transisi musik dari pop jazz ke pop karena kita sadar kalau pop jazz itu terlalu segmented kelasnya,” terang Andrew, vokalis. “Kita pernah main di beberapa cafe dan hotel. Dan akhirnya dapet job regular di Kemang sekitar dua bulan dan di sana kita sempat undang om Helmy Yahya untuk

melihat performance kita ternyata om Helmy suka,” tambahnya. Dengan turun tangannya Helmy dalam mengorbitkan band ini, menurut putranya, Tody tidak berarti mereka mendompleng nama besar presenter kondang itu. “Ini merupakan tanggung jawab. Bokap sudah mau mendukung gue di dunia band. Perjuangan gue

Ridho Rhoma

nggak gampang untuk bentuk band ini. Nggak sempat bilang ke Andrew kalau band ini nggak usah diharapkan. Tapi akhirnya bokap suka sama suaranya Andrew,” terang Tody, yang akan memakai strategi mengenal pasar untuk segmen musiknya. AOP Band yang kini digawangi Tody,Andrew, Handy, Tesar, Ilman,

sebenarnya sudah dibentuk sejak Juli 2007 dengan nama Noah. Namun di tengah perjalanan membuat album personilnya mengundurkan diri. Lalu band ini melanjutkan dengan berganti nama AOP (Asterix, Obelix, Panoramix) dengan sebutan fans Ghalia. (Suryati)

Ikke Nurjanah

RIBET PUNYA KELUARGA BESAR BERBAGI PENGALAMAN DENGAN ANAK P M

unya keluarga besar ternyata ribet juga, apalagi jika saatnya buka puasa bersama. Seperti halnya yang dialami oleh Ridho Rhoma. Jika saat Maghrib tiba, ia bersama kedua belas saudaranya berkumpul bersama dalam satu rumah untuk berbuka bersama. Walau ribet, tapi rupanya memunculkan kerinduan tersendiri bagi putra Marwah Ali itu. “Kalau zaman dulu sih yang aku inget itu selalu kumpul dalam satu rumah, semua 12 bersaudara berkumpul semua. Kan buka puasa ribet, tarawih semua kumpul di rumah sendiri. Sekarang puasa sendirian. Tapi buka puasa awal itu di rumah saya, semua kumpul. Minggu kedua itu di rumah siapa gitu,” kata Ridho saat ditemui di Studio Penta, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. “Tapi kalau kakak-kakak yang lain itu ada kesibukan sendiri. Kalau di keluarga ibu aku itu yang sibuk cuma aku doang, jadi ngikutin jadwal aku. Kalau sama mereka agak susah. Lebaran semua akan kumpul, kan ada yang di jarak jauh juga, keluar kota. Kita akan usahakan,” imbuhnya. Lebih jauh, Ridho mengaku dirinya jarang sekali dan bahkan tak pernah bertemu dengan keluarganya yang lain. Maklumlah, ayahandanya yang tak lain

engajarkan agama pada anak bukan sesuatu yang mudah. Apalagi jika anak tersebut masih masuk dalam kategori tumbuh kembang. Hal ini dialami pedangdut Ikke Nurjanah. Mantan istri Aldi Bragi tersebut mengaku butuh usaha ekstra dalam mengajarkan pendidikan, terutama agama, dalam keseharian berdasarkan pengalaman dirinya selama ini termasuk saat beribadah puasa. “Sebenarnya apa yang saya ajar seperti pada umumnya orang tua. Untungnya saya terbantu dengan pelajaran yang diberikan dari sekolah Dira. Dia kan di sekolah Islam. Jadi

adalah Si Raja Dangdut, Rhoma Irama, memiliki beberapa istri. Namun demikian, Ridho yang terhitung paling muda, sering berhubungan dengan kakak-kakaknya. Lalu, bagaimana dengan rencana pernikahan? Kabarnya Ridho akan segera naik ke pelaminan usai Lebaran tahun ini. “Ya masih jauh. Ini aja saya baru pencapaian karir awal yang bagus, masih panjang banget. Kalau nikah abis Lebaran, nggaklah, itu cuma berita karangan aja,” tukasnya. (Suryati)

saya nggak menyuruh dia supaya puasa, misalnya. Tapi saya kasihkan penjelasan yang mudah dipahami tentang puasa itu ke dia,” katanya. Selain itu pengalaman yang pernah Ikke alami, diceritakan pada Dira sehingga dapat dipetik manfaatnya. Pasalnya pendidikan agama merupakan dasar pegangan kala anak beranjak dewasa. “Saya juga ajarkan dari pengalaman. Makanya Dira saya sekolahkan di sekolah Islam dan itu basic sehingga dapat diterapkan untuk masa depan,” imbuhnya usai mengisi acara di Studio Penta, Jakarta Barat. (Ziqri)

EKONOMI & BISNIS

Perbarindo Minta PNM Dievaluasi Trans, Jakarta: Persaingan yang tidak seimbang masih menjadi hambatan bagi perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Untuk itu, belum lama ini, sebanyak tujuh pengurus Daerah (DPD) Perhimbunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) berkumpul menyampaikan harapan dan usulannya kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator. Enam DPD Perbarindo tersebut ialah DKI Jaya dan Sekitarnya, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Medan. “Kami masih berharap ada perbaikan,” kata Hiras Lumban Tobing, Ketua Umum Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya, kepada pers. Perbarindo antara lain, meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pemerintah di bidang pembiayaan modal ventura. Pada awalnya, PNM didirikan sebagai lembaga keuangan perantara antara Bank Indonesia dengan BPR. Namun ternyata, PNM mendirikan lembaga keuangan sendiri, yaitu Unit Layanan Masyarakat (Ulam) yang justru menjadi pesaing BPR. “Apalagi Ulam berdiri dengan mengambil nasabah BPR di berbagai wilayah,” kata Hiras. Kepada regulator Bank Indonesia, enam DPD Perbarindo meminta agar bank sentral membatasi pasar dengan mengatur skala kredit untuk kredit. Untuk BPR, skala kreditnya di bawah Rp 100 juta.

“BPR tidak boleh main Rp 100 juta ke atas, itu wilayah bank umum,” kata Hiras. Kedua, enam DPD Perbarindo meminta BI mewajibkan linkage program dari bank umum ke BPR. Selama ini, dana linkage program hanya bersifat himbauan, sehingga bank umum tidak berkewajiban menyalurkan dana kredit mikro ke BPR. Akibatnya, bank umum terjun sendiri memasuki pasar kredit mikro dan bersaing dengan BPR. Bila dikatakan potensi kredit UMKM yang belum tergarap masih besar hingga 30 juta orang, itu data yang masih bisa dipertanyakan. Tidak semuanya merupakan UMKM yang menjadi fokus BPR, karena berada di sektor pertanian atau perikanan. “Itu lebih banyak tanggungjawab pemerintah, bukan BPR,” kata Hiras. Ketua Perbarindo Jawa Timur FX Soegeng Notodihardjo menyatakan, apabila dana linkage program dari bank umum tidak wajib, BI membolehkan BPR menerima dana dari kewajiban sosial perusahaan atau CSR agar BPR bisa memberikan bunga murah seperti bank umum. “Kalau dana itu ke BPR, saya yakin kalau ke BPR tidak akan macet,” kata Soegeng. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR yang juga anggota Komisi XI bidang Perbankan DPR RI Harry Azhar Azis mendukung rekomendasi tujuh Perbarindo tersebut. “Industri BPR memang perlu dijaga agar tidak kalah dalam persaingan yang tidak seimbang,” kata Harry. (Suryati)

Mengais Rongsokan Demi Sesuap Nasi Trans, Cilegon: Rahman, itulah panggilan yang sering dilontarkan rekan-rekannya sesama pemulung rongsokan. Bocah putus sekaloh dasar ini, adalah warga Cilegon Banten, nampak asik mengumpulkan rongsokan didepan salah satu bengkel motor yang terletak persis disamping Bank BNI Cabang Cilegon. usianya 12 tahun, anak keempat dari 5 bersaudara. Usianya masih sangat belia untuk pekerjaan tersebut. Tak ada keluhan capek. Setiap hari bocah ini harus berkutat dengan sampah dan barang rongsokan, untuk kelansungan hidup keluarganya. “Saya memang tiap hari kayak gini, mulai pagi sampai sore mencari rongsokan. Meskipun capek, ya jalan terus, karena kalau tidak begini, mana bisa makan,” ucapnya. Terlebih, lanjutnya, setelah ayahnya sudah tidak ada. Beban hidup yang harus ditanggung ibunya semakin berat, terutama mencari nafkah untuk kelansungan hidup empat saudaranya. Bahkan, Rahman mengaku, ia terpaksa

putus sekolah. “Dulu waktu ayah saya masih ada, saya hanya bantu-bantu mencari barang bekas, sehingga tidak terlalu capek. Sekarang enggak bisa, karena harus menggantikan pekerjaan yang dulu dikerjakan ayah saya,” katanya sambil menambahkan, profesi pemulung bukan merupakan cita-citanya. Dikatakan Rahman, semasa hidup, ayahnya sempat menjadi buruh kasar selama empat tahun. Namun, karena kondisi fisik, pekerjaan buruh bangunan tidak bisa lagi, sehingga ayah yang meninggal sekitar 4 tahun lalu, beralih jadi pemulung. “Saat ayah saya jadi pemulung, saya tidak bersekolah lagi, dan sering di ajak untuk mencari rongsokan,” ujarnya. Dia mengakui, hasil penjualan barang rongsokan yang dikumpulkannya jauh dari mencukupi. Namun, dengan keyakinan bahwa usahanya halal, membuat ia menikmati hasilnya. “Meskipun pekerjaan sebagai pemulung, namun saya bangga, dan saya jalani saja dengan pasrah,” ucapnya. (Yus)

Mengais rejeki dikegelapan malam. foto: yus


Jelang Lebaran Lebaran, Waspadai Pengusaha “Cuci Gudang” Produk barang bermasalah seperti makanan tidak layak konsumsi, kadaluarsa, ilegal dan tanpa registrasi kesehatan dipasarkan walaupun tanpa izin edar. Trans, Medan: Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi pengusaha nakal melakukan ‘cuci gudang’ guna mengejar keuntungan dengan meningkatnya konsumsi selama puasa dan menjelang lebaran. “Masyarakat harus waspada terhadap kemungkinan semua isi gudang dipasok ke pasar tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan konsumen,” kata Direktur LAPK, Farid Wajdi di Medan, Selasa. Menurut dia, produk barang

bermasalah seperti makanan tidak layak konsumsi, kadaluarsa, ilegal dan tanpa registrasi kesehatan itu terkadang disisipkan di parsel atau dipasarkan walaupun tanpa izin edar. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, fenomena tersebut terjadi seiring dengan kenaikan harga kebutuhan saat Ramadhan dan menjelang lebaran. Kenaikan barang kebutuhan itu sendiri karena naiknya konsumsi masyarakat yang rata-rata menembus angka 200 persen sampai 500 persen. Lebih jauh dia mengatakan, kasus produk makanan bermasalah

cukup banyak terjadi di Indonesia. Masalah utama keamanan pangan, obat dan kosmetika di negara ini, dapat dikelompokkan antara lain, banyak ditemukan peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. LAPK juga mencatat, kasus penyakit dan keracunan melalui makanan, obat dan kosmetika yang sebagian besar belum dilaporkan dan belum diidentifikasi penyebabnya. Selain itu, banyak ditemukan sarana produksi dan distribusi pangan, obat dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan terutama di industri kecil/rumah tangga, industri jasa boga dan penjual makanan jajanan. Persoalannya lanjut Farid, karena lemahnya kredibilitas pengawasan oleh lembaga pemerintahan yang telah ditunjuk untuk

Kidzania Gandeng SilverQueen

Andhie Saad (ke-2 kiri duduk) dan Susilawati Tjahjo (ke-3 kiri duduk). foto: suryati

Trans, Jakarta: Banyak cara untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Dan, bisa berpartisipasi dalam perayaan itu tentu memberi arti dan warna, terlebih bagi anak-anak. Biasanya anak-anak akan menangis apabila ada kotoran di wajahnya, tapi bocah yang berkumpul di Kidzania malah tertawa riang meski wajahnya berlepotan coklat. Tak hanya wajah, baju dan celana mereka pun berlumur coklat. Ayah dan ibu mereka pun tertawa senang meski harus repot membersihkan dan mengganti baju putra-putrinya. Lomba 17-an berupa menarik koin yang diselipkan di dalam buah jeruk Bali yang dilumuri arang saja bikin heboh, apalagi kalau dilumuri coklat! Ada anak yang mengabaikan ‘tugas’ menarik koin dengan gigi, karena asyik menikmati rasa manis dari coklat yang menempel di wajah

dan kedua tangan mereka. ‘’Tujuan dari acara ini adalah memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan mengajak anak-anak berpartisipasi pada aneka lomba bernuansa kemerdekaan seperti halnya di dunia nyata. Tapi hanya di KidZania perlombaan yang diselenggarakan menggunakan coklat SilverQueen,’’ kata Susilawati Tjahjo, Brand Manager Silver Queen kepada pers di KidZania beberapa waktu lalu. Kegiatan unik ini, menurut Susilawati, sesuai konsep KidZania sebagai tempat hiburan sekaligus pendidikan khusus untuk anak. Sebuah kota mini yang memiliki fasilitas dan kegiatan seperti halnya kota sungguhan. ‘’Di setiap paviliun di Kidzania, anak-anak bisa berperan menjadi orang dewasa dan bekerja di lebih dari 70 jenis pekerjaan se-

perti koki, mekanik, model, dokter, wartawan, pelukis, aktor dan lainlain,’’ kata Andhie Saad, Marketing Director KidZania. Keterangan foto: Andhie Saad (ke-2 kiri duduk) dan Susilawati Tjahjo (ke-3 kiri duduk)]Khusus di SilverQueen Chocolate Factory, tambah Andhie, anak-anak akan diajarkan tentang proses pembuatan coklat dari masih berupa kakao sampai menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Anak mendapat pengalaman langsung dari kehidupan nyata dalam lingkungan kerja yang dirancang seperti pabrik sesungguhnya di paviliun seluas 45,41 m2. ‘’Di pabrik coklat SilverQueen sebanyak 10 anak yang bekerja selama 20 menit akan mendapatkan gaji sebesar 5 KidZos sebagai mata uang KidZania,’’ ungkap Susilawati. (Suryati)

Stock Beras Bertahan Hingga November Trans, Pangkal Pinang: Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Bangka memastikan pasokan beras untuk rumah tangga sasaran (RTS), TNI/POLRI dan HAM menjelang Ramadhan dan lebaran nanti di pastikan aman. Stock beras yang ada di gudang Bulog masih mampu bertahan hingga November mendatang. “Saat ini stock beras raskin sekitar 1.175 ton, yang diperkirakan bertahan hingga akhir November mendatang” kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Bangka , Wasingun. Pasokan beras bulog yang disalurkan setiap bulan keseluruh RTS, TNI/POLRI dan HAM sekitar 400 ton. Bilapersediaan saat ini mencapai 1.175 ton. Diperkirakan dapat bertahan hingga tiga bulan ke depan.

Jenis Beras

> TR > Gareng > Putri Soleha

Harga Beras

Rp. 6.000 Rp. 85.000 / 15 kilogram Rp. 60.000 / 10 kilogram Rp. 32.000 / 5 kilogram

Sumber : Toko Kelontong Wulan (SPA) Ia mengucapkan, saat ini bulog sedang menetapkan beras dari Palembang yang diperkirakan akan tiba bulan depan. “Beras yangn akan didatangkan sekitar 2.000 ton” ungkap Wasingun. Disinggung bila harga beras naik, ia menyatakan, Bulog akan menggelar Operasi Stabilitas Harga Beras (OSHB). Di tingkat pengecer, disalah satu took

kelontong dijalan Kampung Melayu, Pangkal Pinang Wulan menyatakan, stock beras saat ini tidak masalah termasuk dengan harga beras. “Untuk jenis TR di jual sekitar Rp.6000 per kilogram” kata Wulan. Menurutnya, jika harga beras turun ia akan mengikuti harga pasar dengan ikut menurunkan harga beras. (Rita)

H-4 Lebaran Angkutan Barang Distop Trans, Serang: Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten Harry Purwanto menuturkan, sejak H-4 Lebaran hingga H+1, angkutan barang dilarang melintas di jalan raya. Kecuali angkutan yang mengangkut sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu ditempuh untuk menghindari kemacetan arus mudik Lebaran. “Angkutan barang juga dilarang memasuki kawasan wisata. Khusus untuk angkutan terbuka, mereka

sama sekali tidak diperkenankan mengakut penumpang karena membahayakan keselamatan. Kami berharap aparat kepolisian bisa lebih tegas menindak jika ditemukan hal seperti itu,” kata Harry kepada pers, di ruang kerjanya, Kamis (20/8). Hal lain yang menyangkut kesiapan sarana dan prasarana transportasi Lebaran, kata Harry, adalah penetapan rest area yang bisa digunakan oleh para pemudik motor. Tiga titik rest area itu adalaha di Batu Ceper di Kota Tangerang;

9

Cikande di Kabupaten Serang; dan Cimanuk di Kabupaten Pandeglang. Harry lantas menginformasikan perihal rencana instansi yang dipimpinnya memasang 3 unit closed circuit television (CCTV) guna memantau arus mudik Lebaran, baik yang terjadi di Banten maupun luar daerah. CCTV itu akan dipasang pada H-10 Lebaran. “CCTV itu akan dipasang di 3 titik, yakni Rumah Makan (RM) Simpang Kapau di Kota Cilegon, Pendopo Gubernuran, serta rumah

Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Ini untuk memudahkan gubernur memantau arus mudik Lebaran tanpa harus terjun langsung ke lapangan,” Harry mengulas. CCTV itu nantinya akan merekam situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, pintu tol Cikupa, Pelabuhan Bakahueni Lampung, dan Pantura. “Khusus yang di Bakahueni itu yang pertama dilakukan tahun ini. Tujuannya guna memantau arus balik ke

Banten. Direncanakan, kami akan menyiapkan 100 bus cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.” Untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dari dan menuju Pelabuhan Merak, Dishubkominfo Banten telah menyiapkan kantoung parkir di sepanjang pintu tol Cilegon Barat. “Kendaraan boleh menjadikan bahu jalan sebagai tempat parkir hingga menuju fly over. Yang penting, lajur menuju pintu tol Cilegon Barat jangan sampai terhambat.” (Yus)

melindungi konsumen. Kondisi ini, diperparah dengan rendahnya pengetahuan dan kepedulian konsumen tentang keamanan pangan, obat dan kosmetika. Keberadaan produk bermasalah ini sangat mengkhawatirkan karena tidak ada jaminan bagi pemenuhan hak-hak konsumen. Selain itu, tidak ada pula jaminan kualitas produk, seperti menyangkut keamanan, kenyamanan, jaminan purna-jual ataupun gantirugi kepada konsumen. Guna meminimalisasi masalah tersebut, Farid berharap, Badan POM dan pemerintah daerah memberikan sanksi dan tindakan administratif kepada swalayan, supermarket yang telah memperdagangkan produk barang bermasalah. Pemerintah perlu melakukan advokasi atau menertibkan berbagai praktik bisnis yang cenderung me-

ngabaikan hak-hak konsumen. Pemerintah mesti bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kepentingan dan hak konsumen terjamin, katanya. Dia juga menghimbau agar konsumen lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Temuan survei menunjukkan meskipun produk terdaftar (kode resmi) dan berada di tempat retail modern yang pengawasannya cukup ketat, ternyata bermasalah secara langsung dengan keamanan pangan. Konsumen perlu memilih barang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan serta memperhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa, katanya. (Zuliadi)

Pajak Ke Pelabuhanan Dihapuskan Trans, Cilegon: Dengan telah disahkannya UU Pajak dan Retribusi Daerah, besar kemungkinan pajak kepelabuhanan yang diberlakukan Pemkot Cilegon akan dihapuskan. Penghapusan ini akan berdampak terhadap berkurangnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Namun, berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak ini diakui Plt Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Cilegon, Septo Kalnadi tak akan berdampak besar terhadap kondisi keuangan Pemkot Cilegon. “Secara kasat mata memang di UU itu kemungkinan pajak kepelabuhanan akan dihapuskan, tapi ini tidak akan berdampak besar karena kita masih surplus dari pemasukan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan pajak-pajak lain yang menurut UU tersebut akan lebih banyak masuk ke kas daerah,” ungkapnya, kemarin. Dalam hal ini mencontohkan besaran bagi hasil PBB yang besarannya mencapai 64 persen untuk pemerintah daerah. “Untuk PBB masih ditambah 5 persen dari upah pungutnya,” ujarnya. Tak hanya itu, disahkannya UU Pajak dan Retribusi Daerah juga membuka peluang pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan dari pajak rokok. Sedang di bidang kepelabuhanan, katanya, masih diperbolehkan mengutip retribusi jasa ke pelabuhanan. “UU itu masih memperbolehkan daerah memberlakukan retribusi jasa kepelabuhanan yang setiap tahunnya bisa kita kumpulkan sekitar Rp 6 miliar, sedang pajak kepelabuhan hanya Rp 4 miliar setahun. Jadi ada plusminusnya pemberlakukan UU ini,” ungkapnya. Meski UU tersebut belum disosialisasikan dan belum dilengkapi dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP), pihaknya yakin hal ini tak akan berdampak besar terhadap keuangan Pemkot Cilegon. “Keuangan kita tetap aman, nggak ada masalah. Lagipula kami sendiri masih menunggu PP UU tersebut untuk diberlakukan di daerah,” ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Cilegon Arif Rivai Madawi yang juga anggota panitia anggaran. “Tidak ada masalah, karena pendapatan dari PBB kita akan meningkat juga dengan adanya UU tersebut. Belum lagi pendapatan retribusi dari jasa kepelabuhanan kita cukup optimal dan dapat terus ditingkatkan,” ujarnya. Walikota & KS akan Temui Meneg BUMN Sementara itu, dalam waktu, Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at bersama mana-

jemen PT Krakatau Steel berencana menemui Menteri Negara (Meneg) BUMN Sofyan A Djalil. Pertemuan yang akan membahas rencana pembangunan Pelabuhan Kubangsari ini rencananya juga akan diikuti perwakilan Pelindo II. Informasi ini disampaikan Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at.”Rencananya akhir Agustus ini, sesuai kesepakatan kami dengan Pak Fazwar (Dirut PT KS Fazwar Bujang-red) saat pertemuan 13 Agustus lalu. Saya berharap masyarakat dapat bersabar dan tidak terpancing provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Aat. Seperti diberitakan sebelumnya, memanasnya hubungan PT KS dengan Pemkot Cilegon sendiri terjadi paska pembatalan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemkot Cilegon dengan PT Pelindo II dalam rangka pembangunan Pelabuhan Kubangsari oleh Meneg BUMN. Disebut-sebut, hal ini terkait dengan masih tercatatnya lahan Kubangsari sebagai aset PT KS yang mengakibatkan izin Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) lahan Kubangsari belum juga turun dari BPN. Dikatakan Aat, pertemuan dengan Meneg BUMN ini sebagai upaya pembangunan pelabuhan di lahan Kubangsari. “Upaya kerjasama dengan PT KS untuk duduk bersama dalam kerjasama membangun Pelabuhan Kubangsari sebenarnya sudah dilakukan sejak awal, namun sampai sekarang belum ada kepastian konkrit. Mudah-mudahan dari pertemuan dengan Meneg BUMN nanti ada pencerahan dalam kerjasama ini. Tentunya dengan harapan ada keputusan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari persoalan ini,” ungkapnya. Kepada wartawan, Aat pun membantah bahwa hubungan Pemkot Cilegon dengan PT KS renggang paska pembatalan MoU Pemkot dengan Pelindo II. “Hubungan pemkot dengan KS tidak renggang kok, hanya ada sedikit perbedaan pendapat saja. Dan itu wajar, apalagi dulu saat KS ingin dijual ke pihak asing pemkot juga turun menentang rencana itu,” ujarnya. Pada bagian lain, Kabag Kominfo Pemkot Cilegon Soleh menyoal pernyatan sejumlah pihak yang menuding sikap tegas pemkot dalam persoalan ini dapat memperburuk iklim investasi di Cilegon. “Pernyataan itu sama sekali berlebihan, yang mungkin terjadi malah dengan dibangunnya Pelabuhan Kubangsari pemkot membuka peluang usaha bagi investor menanamkan modalnya di Cilegon,” ungkapnya. (Yus)

HALAMAN 10


Pelantikan Sucipto Di-pending Trans, Jember: Ada hal menarik dari pelantikan anggota DPRD Jember periode 2009-2014, pada hari Jumat (21/8/2009) lalu. Mujiburrahman Sucipto, dari Golkar tidak turut serta dilantik, pasalnya surat dari Gubernur hanya menyebutkan 49 dari 50 nama anggota DPRD Jember yang bakal dilantik. “Satu calon anggota Dewan ditunda dengan alasan yang belum dapat dikonfirmasi, kami hanya melaksanakan Surat Keputusan Gubernur,” kata Ketua DPRD Jember Madini Farouk. Namun pihaknya mempersilakan kepada Sucipto jika ingin hadir. Sampai berita ini diturunkan, Tidak ada penjelasan resmi, Bahkan saat ditelusuri ke KPU Jember, hanya ada jawaban dari Anggota KPU Jember Mohammad Habib Rohan, jika Sucipto belum mendapat rekomendasi untuk pelantikan dari KPU Jatim. “Alasan tidak dijelaskan dalam surat rekomendasi itu,” ujarnya. Namun pihaknya mengatakan, Kendati bukan kewenangan sepenuhnya, KPU Jember tetap akan berupaya menanyakan hal ini kepada KPU Jatim. “Tidak ada batas waktu mengenai penyelesaian masalah ini, kami hanya menerima tembusan surat KPU Jatim. surat rekomendasi KPU Jatim sendiri ditujukan ke gubernur,” jelasnya. Penetapan Sucipto sebagai angoota DPRD Jember memang sempat memunculkan aksi unjuk rasa dari sejumlah kader Golkar sendiri. Pasalnya Sucipto telah divonis

3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jember pada 13 April 2009 lalu. Walau hanya divonis masa percobaan, berdasarkan penilaian para kader Golkar, ancaman hukuman untuk Sucipto adalah 6 tahun, dan dalam undang-undang pemilu dinyatakan caleg yang pernah divonis bersalah dengan ancaman pidana 5 tahun tak berhak mencalonkan diri. Sucipto sendiri adalah menantu Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan Kaderisasi Partai Golkar Jawa Timur Machmud Sardjujono, yang juga wakil ketua DPRD Jember, yang saat ini harus merelakan posisinya ditempati oleh orang lain. Berdasarkan putusan majelis hakim yang diketuai Aminal Umam, Sucipto terbukti melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 56 ayat 1 dan UU nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Ia menempatkan keterangan palsu pada surat keterangan ahli waris sebagai dasar penerbitan akta hibah. Atas permasalahan ini, KPU Jember sempat berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri Jember. Hasilnya, keluarlah surat pengadilan bernomor W14-U3/1023/Hkm/VII/ 2009-01 tertanggal 27 Juli 2009, dan ditandatangani Ketua PN Singgih Budi Prakoso. Isinya menegaskan ancaman pidana terhadap Sucipto adalah empat tahun. Dengan demikian, Sucipto tidak melanggar Undang-Undang Pemilu. (frans)

Pelantikan DPRD Jember Dijaga Ketat

TRANS JATIM

Aksi unjuk rasa tersebut sempat membuat kewalahan aparat keamanan. Salah satu aktivis dari GMNI sempat lolos dari pagar besi yang memisahkan antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. Saking ketatnya, akses jalan menuju kantor DPRD Jember di Jalan Bengawan Solo ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan. Sementara itu, saat pidato di ahir jabatannya, ketua DPRD Jember Madini Farouk sempat beberapa kali menitikan air mata. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab dipanggil Gus Mamak itu, meminta maaf. “Bila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ujarnya. Menurutnya setiap pemimpin pasti ada masanya dan setiap masa memiliki pemimpin. Dirinya menganggap, pengabdian sebagai anggota DPRD Jember boleh berakhir. Tapi pengabdian kepada rakyat Jember, tidak boleh berakhir. Gus Mamak juga mengatakan jika DPRD Jember sudah berupaya memperjuangkan keinginan rakyat Jember. Namun, jasa dan perjuangan DPRD ini kerap tertutupi oleh jasa eksekutif. “APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislative, tapi karena pelaksanaan APBD dilakukan oleh eksekutif, kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” kilahnya. (frans)

Badan Pertanahan (BPN) Jember lalai dan mengeluarkan sertifikat ganda atau tumpang tindih. Trans, Jember: Sertifikat tanah merupakan bukti kuat bagi warga Negara Indonesia atas kepemilikan asset tanah di Negara ini. Dalam aturan hukum, tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak bisa dijual atau dijaminkan ke Bank. Seringkali masalah tanah masih menjadi sengketa, mengingat jual beli tanah ataupun penjaminan ke Bank masih terjadi. Namun bukan berarti memiliki sertifikat akan tetap tidak memunculkan sengketa…!. Di Bank Mandiri Jember, terdapat banyak kasus terkait sengketa tanah yang dijaminkan ke Bank walaupun ada sertifikatnya. Hal ini disebabkan Badan Pertanahan (BPN) Jember lalai dan mengeluarkan sertifikat ganda atau tumpang tindih. Salah satunya adalah sertifikat bernomor 0071 dengan atas nama Yulianti Kurnia Dewi, salah seorang Karyawan RSUD dr. Soebandi Jember, yang di Jaminkan di BPR Cindewilis akan disita jaminan karena ketidakmampuan nasabah membayar hutang. Saat menerima surat sita jaminan, beberapa ahli waris dari Almarhum H. Samak sangat kaget,

karena lokasi sita jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember atas permintaan dari BPR Cindewilis adalah lahan milik keluarga H. Samak. Apalagi mereka juga memiliki sertifikat yang sah bernomor 8 dan saat ini dijaminkan ke Bank Mandiri Jember. Pihak Bank Mandiri melalui bagian recovery, Rafael Tjatur, menyatakan jika yang berhak atas jaminan atas tanah tersebut adalah Bank Mandiri. “Kami pastikan, jaminan atas tanah tersebut telah kami daftarkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan lelang,” ujarnya memastikan. Lalu bagaimana dengan Permohonan lelang sita jaminan oleh Bank Cindewilis kepada KPKNL..? Rafael menegaskan jika KPKNL pasti telah mengetahui hal tersebut. Lebih jauh Rafael menjelaskan, jika masalah tersebut hanyalah salah satu kasus dari ribuan kasus tanah yang dijaminkan ke Bank Mandiri. “Sayangnya BPN sepertinya tidak perduli dengan hal itu, ahirnya dalam hal ini pihak Bank-lah yang dirugikan dan harus menyelesaikan permasalah tersebut,” ujarnya menyayangkan. Rafael juga memprihatinkan tentang Kinerja BPN yang seharusnya lebih teliti dalam mengeluarkan sertifikat sehingga tidak asal terbit atau menyetujui permohonan sertifikat tanpa ditelusiri lebih jauh. “Bukan hanya Bank, masyarakat yang tidak tahu apa-apa ahir-

nya juga dirugikan seperti keluarga almarhum H. Samak,” jelasnya. Rafael juga menjelaskan, bila pada ahirnya yang digunakan dasar kebenaran sertifikat adalah sertifikat nomor 00171 atas nama Yulianti Kurnia Dewi, maka keluarga H. Samak tetap harus menanggung hutang kepada Bank Mandiri, sehingga tidak ada kepastian hukum atas jaminan kepada Bank. Menyikapi hal itu, Kepala BPN Jember Siswo Prayitno bersikeras jika kedua sertifikat itu tidak tumpang tindih. Pihaknya tetap menyatakan jika sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Jember tidak pada objek yang sama, karena posisinya bersebelahan. “Yulianti Kurnia Dewi mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan akta hibah tertanggal 23/06/1999/114/Ajs/VI/1999 yang dibuat dan dihadapan Notaris/ PPAT Yun Yanuaria SH,” ujar Siswo, Kepala BPN Jember. Yuliati Kurnia Dewi, menurut Siswo juga menunjukkan akte wasiat tertanggal 8/01/2001 yang juga dibuat dan dihadapan Yun Yanuaria yang menjelaskan, tanah yang memiliki sertifikat bernomor 8 telah dihibahkan kepada Yulianti Kurnia Dewi, Anik Yuliawati Ningsih, Prakoso Rudi Hariyanto dan Prakoso Yudo Wardoyo. Bahkan BPN menunjuk jika penerbitan sertifikat bernomor 00171 berdasarkan Buku Tanah Hak Milik no 29/Candijati. Di. 301.no.4367/II/1999. Seakan lepas tangan dengan permasalahan ter-

menentukan. SK-nya akan menyusul enam jam sebelum dilantik anggota DPRD Jember,” tambahnya. Totok berharap, agar keputusan DPP PD Pusat didukung oleh semua pihak. Sebab itu keputusan terbaik dari DPP. Semua pihak harus menerima dan mendukungnya dan menata Partai Demokrat agar lebih baik kedepan. Saptono sendiri saat dikonfirmasi usai pelantikannya untuk kedua kali, mengaku optimis jika dirinya bakal menggantikan Madini Farouk sebagai ketua DPRD Jember. “Yang akan duduk sebagai ketua dewan sudah pasti,” ujarnya optimis. Dirinya bersama ayub Khan Mengaku sudah bertemu dengan tim sembilan di kantor DPD Partai Demokrat Jatim. Hasil dari pertemuan tersebut, menurut Saptono, tim sembilan mempercayakan posisi ketua DPRD Jember kepadanya. Kalaupun sebelumnya secara internal terjadi perebutan posisi ketua DPRD Jember antara dirinya

sebut, BPN menganggap masalah itu sudah bukan kompetensi pihak BPN dan disarankan untuk mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan. Perlu diketahui, pada tahun 1988, tanah tersebut dijadikan anggunan kredit pada Bank Eksport Import, yang sekarang berubah menjadi Bank Mandiri. Sampai meninggalnya H. Samak pada tahun 2002, kredit yang diajukan hingga saat ini masih belum terlunasi dan sertifikatnya masih dalam status menjadi anggunan Bank Mandiri. “Anehnya, pada tahun 1999, atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik bernomor 00171 atas nama Yulianti Kurnia Dewi, yang kemudian oleh kakak Yulianti Kurnia Dewi bernama Hermanto dijaminkan ke BPR Cindewilis dan saat ini statusnya kredit macet,” ujar perwakilan keluarga H. Samak, Sunarko. Terkait dengan adanya hibah maupun surat wasiat yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Yun Yanuaria, pihak ahli waris juga mempertanyakannya, sebab H. Samak tidak memiliki seorang anakpun, sehingga yang memiliki semua harta peninggalan H. Samak adalah saudara kandungnya dan atau keponakan-keponakannya. Sedangkan dengan Yulianti Kurnia Dewi tidak ada pertalian saudara sama sekali. “Anehnya lagi, sertifikat dengan hak milik H. Samak masih berstatus anggunan kredit di Bank Mandiri, otomatis tidak mungkin

ada perpindahan hak kepada pihak lain,” imbuhnya. Ahli waris H. Samak juga mempertanyakan atas dasar apa, Notaris/PPAT Yun Yanuaria mengeluarkan akta Hibah dan Surat wasiat yang menjadi dasar diterbitkannnya sertifikat tanah bernomor 00171 oleh BPN itu. Sementara itu pihak Notaris Notaris/PPAT Yun Yanuaria menolak dikonfirmasi oleh wartawan media ini, bahkan tidak bersedia menemui dengan alasan yang tidak jelas dan terkesan ada kebenaran yang disembunyikan atau ada dugaan kongkalikong dengan BPN atau Yulianti Kurnia Dewi untuk merebut tanah warisan milik H. Samak. Kepala desa Candijati, Ngasto Aji, saat dikonfirmasi tentang hal itu mengakui jika sertifikat tanah bernomor 00171 atas nama Yulianti Kurnia Dewi yang berada di Dusun Krajan Barat Desa Candijati Kecamatan Arjasa sampai saat ini tidak ada dalam daftar buku letter C yang ada di kantornya. “Selama ini berdasarkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Yulianti Kurnia Dewi tidak pernah melakukan pembayaran atas tanah itu,” tegasnya. Lebih lanjut Ngasto Aji menjelaskan jika PBB yang dibayarkan selama ini masih atas nama H. Samak. Ngasto Aji bahkan membantah jika di lokasinya juga terdapat di data kantornya terdapat buku tanah hak milik bernomor 29/ Candijati. Di.301.no.4367/II/1999 yang dijadikan salah satu dasar penerbitan sertifikat bernomor 00171. (Frans)

Anggota DPRD Kab. Blitar Masa Bhakti 2009-2014 Dilantik

Anggota dewan yang dilantik. foto: fauzy

Trans, Blitar: Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar masa bakti 2009-2014 dilantik di Gedung DPRD Kab Blitar. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.409/84/011/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab Blitar. Pelantikan anggota DPRD Kab Blitar tersebut dihadiri oleh Bupati Blitar H. Herry Noegroho SE MH, Wakil Bupati H Arif Fuadi MM MH dan suluruh jajaran Muspida, Muspika, serta para simpatisan berbagai partai politik yang ada di Kabupaten Blitar dan tokoh

masyarakat. Meskipun pelantikan anggota dewan bertepatan dalam suasana Bulan Ramadhan, akan tetapi tidak mengurangi kekhitmatan dari acara tersebut. Pelantikan berjalan lancar kendati terkesan sangat sederhana. Padahal, pengamanan acara pelantikan anggota DPRD Kab Blitar melibatkan 400 personil dari Polres Blitar dan 50 personil Satpol PP. Kabag Ops Polres Blitar Kompol Samsudini mengatakan, pengerahan personel sebanyak itu semata-mata hanya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan dilakukan oleh sekelompok massa yang ku-

rang puas. “Sebelum acara dimulai sekelompok massa yang tidak jelas menyebar-nyebarkan tulisan,” ungkap Kompol Samsudini. Ketua DPRD sementara Kab Blitar Guntur Wahono SE saat dikonfirmasi Koran Trans di sela-sela acara ramah tamah mengatakan bahwa dia selaku anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat dan otomatis menjadi wakil masyarakat Kab Blitar, akan mengajak seluruh rekan-rekan anggota dewan masa bhakti 20092014 untuk bekerja lebih profesional dan transparan dalam menjalankan. “Tentu tujuannya agar pembangunan Kabupaten Blitar bisa dilaksanakan secara merata dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan,” ujar Guntur Wahono Kepada Trans. Adapun 50 anggota dewan yang dilantik sebagai beriktu: PDIP: Nanang Widi W SH, Moh Yuhana, Edy Sutikno, Marhaenis UW S Sos, Guntur Wahono SE, Pandi, Bakat Ali Suprapto, M Sulistiono, Taufich, Sugeng Suroso S Kom, Endar Soeparno SH MH, Suwito SH, Gatot Darwoto S.Pd MM, Dharini Bowo D, Abdul Syukur. Partai Demokrat: Tri ahndoko Arief S, Edy Haryono, Aklinggo

Saptono Optimis Ganti Madini Farouk Trans, Jember: Partai Demokrat memang memiliki mekalaznisme tersendiri dalam menentukan kadernya yang duduk sebagai pimpinan DPRD. Menurut Totok Sumianta selaku wakil sekretaris DPC Partai Demokrat Jember, Empat caleg terpilih sudah melakukan pertemuan dengan tim sembilan. Selain Saptono Yusuf dan Ayub Khan, muncul nama Anang Murwanto dan Suprapto yang mendaftar dalam tim sembilan. “Komposisi pimpinan dewan periode 2009-2014 untuk Partai Demokrat telah diketahui figurnya, yaitu Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Jember Saptono Yusuf untuk menggantikan posisi Zadini Farouk yang akan purnatugas,” ujarnya di sela-sela palantikan anggota DPRD Jember Jumat (21/8/2009). Ayub Khan sendiri rencananya akan diplot menjadi ketua fraksi yang akan dibentuk Partai Demokrat. Hanya saja, surat keputusan dari DPP Partai Demokrat baru akan turun ke Jember enam jam sebelum pelantikan. “DPP sudah


Ratusan Sertifikat Ganda Dijaminkan Ke Bank

Madini Farouk : Pengabdian Kepada Rakyat Tidak Boleh Berahir Trans, Jember: Pelantikan anggota DPRD Jember periode 2009-2014, Jumat (21/8/2009), dijaga oleh aparat kepolisian. Sebanyak 300 personil dari Polres Jember diterjunkan untuk mengamankan tempat pelantikan. Saking ketatnya, beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Jember dan legislator periode lama maupun yang akan dilantik dilarang masuk arena pelantikan, jika tak membawa surat undangan. Di tempat pelantikan di lantai 2 selain diharuskan menunjukkan undangan, tamu yang membawa tas juga diperiksa dengan metal detector. Namun ketatnya pengamanan tidak mengurungkan niat mahasiswa maupun beberapa aktivis untuk terjun melakukan aksi unjuk rasa. Puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi mengepung gedung DPRD Jember. Para mahasiswa berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu unjuk rasa juga dilakukan oleh sejumlah perwakilan organisasi massa dari NU, Gerakan Peduli Perempuan, Alam Hijau, dan beberapa organisasi lainnya ikut berkoalsi dalam Gerakan Rakyat Anti Tambang.

NO. 187. ! TH X

dengan Ayub Khan, dinilainya sebagai dinamika dalam berorganisasi dan berpolitik. “Itulah Partai Demokrat yang terbuka terhadap perbedaan,” kilahnya. Sepanjang masih dalam koridor dan aturan partai, sah-sah saja semua kader Partai Demokrat berlomba menjadi yang terbaik dan berebut posisi puncak. Saptono memastikan, meski ada perbedaan, seluruh kader Demokrat diyakininya tetap solid. Bila Figur Ketua DPRD Jember sudah muncul, bagaimana dengan posisi Wakil Ketua…? Untuk posisi wakil ketua DPRD Jember tampnya juga mulai bermunculan. PDIP yang menduduki peringkat

kedua pileg 9 April 2009 lalu merekomendasikan seorang wartawan. Lukman Winarno yang notabene adalah reporter salah satu radio swasta di Jember, dipercaya oleh PDIP untuk menjadi salah satu wakil ketua DPRD Jember. “Yang dicalonkan PDIP teman seperjuanganmu,” ujar Ketua PDIP Kusen Andalas kepada sejumlah wartawan yang mengkonfirmasinya. Menurutnya, keputusan itu sudah diambil melalui rapat pengurus DPC PDIP. Sementara, DPC PKB yang berada di peringkat ketiga perolehan suara dalam pileg, mempercayakan posisi Wakil Ketua Dewan kepada Miftahul Ulum yang nota-

bene adalah ketua DPC PKB Jember. Hal itu diungkapkan oleh Ayub Junaedi, sekretaris DPC PKB Jember. “Dalam rapat kemaren, Ketua DPC PKB Miftahul Ulum yang direkomendasi jadi wakil ketua DPRD Jember,” ujarnya. Sedangkan PKNU yang merebut 6 kursi di gedung DPRD Jember mempercayakan posisi wakil ketua dewan kepada H Marzuki. Sayangnya tidak satupun anggota Dewan dari PKNU yang bias memberikan kepastian tentang hal itu. Namun jika benar, H Marzuki berhasil menyisihkan dua anggota DPRD Jember lama yang kini terpilih lagi, yakni Jufriyadi dan Wahid Zaini. (frans)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Riau

: Syahdan Yudi Harahap (Kep Perwakilan) Jln Pinang No. 48 Kec Marpoyan Dumai Pekan Baru HP 08371170931. Joko Santoso, Munarlis, OC Yoseph. Provinsi Kepri (Batam) : Ferry Simamora, Jl. Tiban Kampung Batam HP. 081277565986 Parlindungan Simamora, Marihot Napitupulu SE, Reinhard Simangungsong.

Purnomo SE, Rudi Subagyo, Sutantri SH, Ir Edy Masna Nurochman MM, Sukamdi SH, Fatoni, Ir Agung Didik SWP. Partai Kebangkitan Bangsa: Ir H Lutfi Aziz, Drs Idris Marbawi, Abdul Munib S.IP, Candra Purnama SH, H Ahmad Tamim S.Hi, M Rifai S.Ag, Maskur S.Pd, H Hari Wiyono. Partai Golongan Karya: Muhamad Sihid, Edi Muchlison S.Sos, Alif Mustafa Dieng, Karjono

SH, Dra EC Suswati MM MH. Partai Amanat Nasional: Kalimi, Ir Hery Romadhon MM, Panoto, Susi Narulita KD S Ip, M Ansori SE. Partai Keadilan Sejahtera: Imam Jauhari, Ahmad Ali Muhsin. PPP: Drs Anshori Baidlowi, SH, Syafi Zam–Zami SH. Partai Patriot: Wijiono, Nur Fatoni ST. Partai HANURA: Drs Imam Masrokan. GERINDRA: Sugianto (Fauzi)

Novum Djoewito Tak Terbukti Trans, Jember: Pengadilan Negeri (PN) Jember hari Rabu (26/ 08) kemarin, kembali menyidangkan pengajuan PK (peninjauan kembali) Sekkab nonaktif Djoewito terkait kasus korupsi dana kasda dan bankum. Jadwal sidang dimajukan dari yang telah terjadwalkan karena alasan Pengacara Djoewito Cholily pada hari Kamis ada sidang lain di luar kota. Djoewito sebagai terpidana kasus korupsi kas daerah (kasda) dan dana bantuan hukum (bankum). Alasan PK dilakukan karena ditemukannya bukti baru (novum) yang ditemukan sesudah sidang pertama yang menjatuhkan vonis dua tahun terhadap Djoewito. Menurut Cholily, majelis hakim akan membatasi pemeriksaan novum saja. bukan mengulang sidang sebelumnya. “Jika lancar, hasil sidang di PN Jember segera dikirim ke Mahkamah Agung (MA) untuk dikaji lagi, jadi klien kami tinggal menunggu hasil PK saja,” ujarnya. Dalam sidang sebelumnya, kliennya telah membeber tentang aliran dana Kasda Rp 1,7 miliar yang telah menjeratnya dalam tahanan lapas. Pihaknya optimistis, novum baru itu akan akan banyak menjadi bahan referensi bagi majelis hakim. Sebab novum tersebut terkesan tak disentuh sama sekali oleh MA. Novum baru yang tak tersentuh oleh MA itu adalah adanya pertemuan dua hari Sabtu-Minggu tanggal 11-12 Oktober 2003. dalam pertemuan itu, dihadiri beberapa pejabat terkait diantaranya Sahuri, Sunardi, Herwan Agus, Suprapto, Mulyadi, Tita Fajar, dan Bupati Samsul sendiri yang memimpin pertemuan tersebut. Saat itu diputuskan jika Bupati Samsul siap mengembalikan seluruh hutangnya, diantaranya dengan meminjam kredit di Bank Jatim. Paska pertemuan itu, Bupati Samsul memerintahkan Herwan Agus agar mengajukan permohonan kredit atas nama pemkab kepada Bank Jatim dan pada tanggal 25 Maret 2004 uang itu disetor ke kasda, sehingga tak ada lagi penyimpangan, dan kerugian negara akibat kebocoran kasda senilai Rp

1,7 M tersebut. “Bukti baru inilah yang belum diketahui oleh MA terkait kasasi jaksa,” jelasnya. Namun tampaknya atas novum tersebut, jaksa berpendapat lain. Jaksa menilai bukti baru itu adalah bukti lama. Djoewito juga tak bisa membuktikan pengembalian pinjaman daru kas daerah, Oleh sebab itu, jaksa meminta permohonan PK ditolak. “Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember, telah diperiksa keterangan ahli Emanuel Sujatmoko, Haryono Mintarum, dan petugas BPKP Hadiyono, yang menerangkan kas bon kas daerah adalah kebijakan bupati yang harus tertulis atau ada disposisi,” ujar Awaluddin. Pihaknya juga menilai, buktibukti yang disodorkan Djoewito tak ada yang baru. Bukti adanya rapat penghitungan utang kasda di Pendapa Wahyawibawagraha pada masa Bupati Samsul Hadi Siswoyo juga sudah diperiksa. “Di sidang, terdakwa tidak bisa membuktikan pengembalian pinjaman, kalaupun telah terjadi pengembalian tidak otomatis menghapuskan pidana pelaku,” imbuhnya. Ahirnya hakim memutuskan penandatanganan berkas untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung dilakukan Senin pekan depan. Menyikapi sikap jaksa, Achmad Cholily, menuduh jaksa mengkorupsi fakta di persidangan hanya untuk mengalahkan kliennya. “Saya keberatan kalau jaksa mengkorupsi fakta hukum, fakta hukum boleh ditafsiri, tapi jangan dikorupsi,” lanjutnya. Fakta hukum yang dimaksud adalah adanya aliran uang kasda ke rekening milik Samsul Hadi Siswoyo, bupati Jember 2000-2005. Ada juga aliran yang jelas menyebutkan pengembalian uang Rp 7,6 miliar ke kas daerah dari Samsul. Bukti baru novum itu seharusnya berhak ditafsiri oleh hakim, bukan jaksa. Ia membenarkan adanya peminjaman uang kasda melalui kliennya. Tapi substansi yang pinjam bukan kliennya, melainkan Bupati yang menjabat saat itu. “Klien saya sama sekali tidak melakukan peminjaman, tapi malah minta agar itu segera dikembalikan,” katanya. (Frans)

HALAMAN 11


Ratusan Kades di Kab. Blitar Ngeluruk Kantor Badan Pertanahan Trans, Blitar: Ratusan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Blitar mendatangi kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Blitar. Kedatangan para kades itu untuk meminta penjelasan dari BPN terkait masalah pungutan liar sebesar Rp.195.000 yang dilakukan oleh beberapa kepala desa dan lurah kepada pemohon sertifikat dalam program persertifikatan massal Suwanto (ajudikasi) yang dilaksanakan Kepala BPN Kab Blitar tahun 2005, 2006 dan 2007. Seperti diketahui, akibat pungutan liar tersebut Kades Karangsono Kecamatan Kanigoro sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Blitar. Selain itu, mantan Luarah Bence Kecamatan Garum sampai sekarang masih mengikuti proses peradilan di Pengadilan Negeri Blitar. Dalam orasinya, salah satu perwakilan kepala desa dari Kecamatan Bakung Tugiyat meminta agar BPN Kab Blitar menjelaskan kepada masyarakat, khususnya kepada aparat penegak hukum, tentang pengertian gratis dalam program ajudikasi. Menurut Forum Komunikasi Perangkat Desa, pihak BPN Kab Blitar dalam kasus yang menimpa Kades Karangsono maupun Kepala Keluranhan Bence, saat memberikan keterangan di depan aparat penegak hukum—baik polisi, kejaksaan maupun pengadilan , selalu mengatakan program ajudikasi gratis. Namun, pihak BPN juga memberikan sebuah famlet/brosur kepada aparat penyidik, yang dianggap oleh para kepala desa sangat memojokan panitia yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Semetara itu, dalam setiap rapat sosialisasi yang diadakan di Kantor Pemkab Blitar maupun sosialisasi di balai desa masingmasing desa/kelurahan selalu dihadiri oleh pihak BPN, sehingga sangat mustahil kalau pihak BPN tidak tahu menahu dalam hal pungli yang dilakukan oleh panitia di tingkat desa dan kelurahan, yang waktu itu ada ada 38 desa/kelurahan ketempatan program ajudikasi. Kepala BPN Kabupaten Blitar Suwanto S.Sos MM.ketika menerima perwakilan FKPD, di ruang kerjanya, ternyata tidak bisa berkomentar lebih banyak, karena Suwanto masih beberapa bulan menjabat sebagai kepala BPN Kabupaten Blitar. Suwanto hanya berjanji akan berkordinasi dengan para stafnya. Perlu diketahui bahwa pihak BPN kabupaten Blitar dalam suratnya Nomor:08/1-35.05.100/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009, guna menindaklanjuti surat dari FKPD Nomor: 73/ Pemb.FKPD/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009, perihal pemberitahuan UNRAS, yang ditujukan kepada Kapolres Blitar ada beberapa penjelasan yang perlu dicermati. Di antara penjelasan itu sebagai berikut: 1). bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 600-620 tanggal 20 Maret 2006 tentang kegiatan Land Management and Policy Development Program [LMPDP] merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis, dengan penjelasan sebagai berikut: a). Pembiayaan berasal dari dana bantuan Bank Dunia yang penganggarannya disediakan oleh (APBN) dengan sistem Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga pembiayaan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kerja (POK) masing masing satuan kerja. b). bahwa untuk menghindari terjadinya duplikasi penggunaan biaya/anggaran, kegiatan pendaftaran tanah sistematik yang dilaksanakan melalui Land Manegement and Policy (LMPDP), untuk biaya kegiatan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran hak atas tanah ditetapkan Rp.0 (nol rupaih) termasuk uang pemasukan sesuai pasal 21 ayat(3) Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2002. 2). bahwa meskipun kegiatan LMPDP pembiayaan berasal dari dana bantuan Bank Dunia yang penggarannya disediakan oleh pemerintah dengan sistem Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tetapi ada kewajiban yang harus dipenuhi atau ditanggung oleh pemohon, antara lain biaya peralihan hak (Akta-Akta yang diterbitkan pejabat pembuat akta tanah), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), patok batas, materai dan fotocopy/ legalisasi/penggandaan berkas permohonan. (Fauzy)

Ratusan kepala desa saat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar. foto: fauzi

TRANS JATIM

Menurut Kepala Sekolah SMPN 7 Jember, sebenarnya untuk mendapatkan software pengelolaan dana BOS tidak perlu membeli laptop, cukup beli saftwarenya saja. “Sebaiknya sekolah membeli software BOS saja, karena hampir semua sekolah sudah mempunyai computer,” ujarnya Disinyalir, pengadaan itu diproyekkan dengan harga lebih dari mahal dari harga pasar hanya dengan alsan adanya software untuk membuat laporan dana BOS. “Dipasaran harga laptop sejenis hanya sekitar Rp 6 jutaan, namun dengan alas an ada softarenya, diwajibkan membeli seharga Rp 10,5 juta,” imbuhnya. Bisa jadi indikasi pembelian laptop itu, diproyekkan, karena untuk penyalurannya dila-


Pawai Mobil Hias Warnai HUT Kabupaten Blitar Ke 685 Peserta pawai menampilkan replikareplika situs bersejarah asal Kabupaten Blitar. Trans, Blitar: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Blitar ke-685, mulai dari bupati, badan, dinas, kantor di lingkungan Pemerintahan kabupaten (Pemkab) Blitar hingga Muspida setempat, mengadakan pawai dengan mobil hias. Pawai mobil hias yang dihadiri oleh Bupati Blitar H Herry Noegroho SE MH, diikuti lebih kurang 150 peserta, yang dimulai (start) dari di lapangan Brubuh Kecamatan Sutojayan dan finish di Pendopo Kabupaten Blitar. Para peserta pawai tampak menampilkan replika-replika situs sejarah dan asal muasal Kabupaten Blitar, seperti replika Candi Penataran, Arca Ganesha Boro, dan prasasti-prasasti. Selain itu ditampilkan juga produk-produk unggulan dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar Dengan tema: “Kita Bertekad Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat,” pawai yang diselenggarakan tanggal 4 Agustus 2008 itu, benar-benar berlangsung meriah. Dan, yang tidak kalah menariknya, dalam pawai tersebut Camat beserta Muspika ikut ambil bagian sambil mengendarai mobil dinasnya, sehingga pawai mobil hias ini terlihat jauh lebih meriah dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ketua Panitia Hari Jadi Kab Blitar, Herry Bintarto, ketika ditemui di sela-sela kegiatan pawai mengatakan bahwa untuk tahun-tahun mendatang pawai juga akan di laksanakan di tiap–tiap eks kawedanan yang ada di Kabupaten Blitar, agar seluruh masyarakat seKabupaten Blitar ikut merayakan Hari Jadi Kabupaten. “dengan demikian, masyarakat yang jauh dari pusat Pemkab Blitar bisa menyaksikan acara pawai tersebut,” ujar Herry Bintarto. Sebagai rangkaian kegiatankegiatan dalam menyemarakan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-685, sebelumnya beberapa kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan seperti melakukan kegiatan KB gratis, PAP smears gratis, sepeda santai, grand final Gus dan Jeng Kab Blitar Tahun 2009, sunatan massal, dan lari protar 10 K. Sebagai bentuk rasa kepedulian Bupati Herry Noegroho dan seluruh pejabat kepada masyarakat Kabupaten Blitar, juga diadakan donor darah yang memecahan Rekor MURI, yang diikuti 685 pendonor. Pada saat yang bersamaan juga diadakan bhakti sosial yang melibatkan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Muspida dan masyarakat.

Mobil hias yang digunakan menyemarakan hari jadi Kabupaten Blitar ke-685. foto: fauzi

Puncak acara dalam memperingati Hari Jadi Kab Blitar ke-685 adalah menggelar Kirap Panji– Panji, Kirab Sejarah, Kirab Huru Hambangun Praja, foto-foto Bupati-Bupati terdahulu, di samping menggelar beberapa kesenian tradisional seperti seni jaranan dan seni karawitan. Sedangkan, acara pamungkasnya mengadakan pagelaran wayang kulit, pada malam hari tanggal 5 agustus di Pendopo Kabupaten Blitar. (Fauzy)

Terkait Pengadaan Mobil Pusling Dinas Kesehatan

Kepala Inspektorat Kab Blitar Tak Mau Temui Wartawan Trans, Blitar: Di Kabupaten Blitar rupanya masih ada yang menerapkan gaya birokrasi era sebelum reformasi yang terkenal tidak transparan dan bersikap tertutup, khususnya bagi wartawan dalam menggali, mencari dan mengkonfirmasikan masalah tertentu tentang kebenaran suatu berita. Celakanya hal seperti itu justru dilakukan oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Blitar Sudarto. Hal itu terjadi tanggal 10 Agustus 2009 lalu ketika wartawan Koran Trans hendak mengkonfirmasikan seputar Pengadaan Tiga Unit Mobil Ambulance Pusling Tahun 2008 senilai Rp 1,185 miliar, yang tidak bisa digunakan alias mangkrak. Proyek senilai Rp 1,185 miliar ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendamping dari APBD Kab Blitar. Ternyata Sudarto waktu itu menyarankan lewat sekertarisnya agar wartawan Koran Trans menemui anak buahnya yang menjabat sebagai Kabid Ekonomi dan Pembangunan, Zainal Abidin. Ketika ditemui, Zainal ternyata tidak mau memberikan keterangan, dengan alasan kasus tersebut bukan bidang pekerjaannya. “Takut kalau salah, tetapi bila berkaitan masalah pengawasan fisik pembangunan saya bisa memberikan keterangan apa adanya. Kalu soal mobil ambulance, itu ke Pak Hadi yang membidangi masalah keuangan,” ungkap Zainal Abidin. kepada Trans. Saat itu Pak Hadi ternyata tidak berada ruanganya. Dalam Pengadaan Mobil Ambulance Pusling sebanyak tiga unit di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar diduga kuat terjadi persengkongkolan antara oknum Dinas

Laptop Dispendik Belum Bisa Dipergunakan Trans, Jember: Penolakan yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan paguyuban UPTD untuk membeli laptop dari dana BOS memang dituruti oleh Dispendik Jember. Yang awalnya setiap sekolah diwajibkan untuk membeli laptop dari dana BOS, oleh Kepala Dispendik Jember Achmad Sudiono diputuskan untuk tidak diwajibkan memiliki laptop. Penolakan itu disebabkan harga yang cukup berbeda dengan yang ada di pasaran. Laptop yang dijual Dispendik seharga Rp 10,5 juta. Sementara harga di pasaran sebuah setara dengan yang dijual dispendik harganya tidak lebih dari Rp 5,23 juta rupiah. Apalagi didalam laptop tersebut hanya ada tambahan software pengelolaan dana BOS saja.

NO. 187. ! TH X

kukan oleh CV Tri Putra Wicaksana. Bisa dibayangkan, berapa dana BOS yang harus dialirkan jika lembaga SD dan SMP penerima BOS di Jember sebanyak 1.282. Berarti Dispendik bakal membeli laptop sebanyak 1.282 buah dan wajib dibeli oleh masing-masing KS

Kantor Dinas Kesehatan. foto: fauzy

Kesehatan selaku pengguna barang dengan Direktur CV Anugerah Mitra Perdana H Edy Subekti selaku penyedia barang, yang berkedudukan di Surabaya. Pihak Itwilkab Blitar disebut-sebut mengetahui masalah ini. Karena sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah pihak Itwilkab melakukan pengawasan setiap paket proyek baik fisik maupun non fisik. Ya, kuat dugaan terjadi persengkongkolan dalam paket Pengadaan Kendaraan Mobil Pusling tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum birokrasi yang berkompenten, seperti bendahara penerima barang, PPTK/Pimpro, kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengguna anggaran (PA). Terbukti, sampai saat ini ketiga kendaraan tersebut belum bisa dioperasikan sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan faktur kedua mobil pusling sampai saat ini belum diberikan kepada pihak dinas kesehatan, serta yang satu unit mobil lagi tidak ada perlengkapan

medisnya. Sedangkan keuangannya sudah terserap 100 % oleh pihak CV. Anugerah Mitra Perdana. Mengacu kepada SPK yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, batas akhir penyerahan ketiga unit mobil pusling tersebut adalah tanggal 8 Desember 2008. Tetapi kenyatannya mobil pusling tersebut baru diserahkan kepada Dinas Kesehatan tanggal 28 Feberuari 2009 sebanyak satu unit, dan dua unit lagi diserahkan tanggal 9 Maret 2009. Hal ini yang memunculkan dugaan bahwa terjadi konsfirasi antara pengguna barang dan penyedia barang, yang ujung-ujungnya merugikan keuangan negara. Persoalan ini sekarang tergantung kepada pihak aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pihak kepolisiaan untuk menyikapi kasus pengadaan mobil pusling tersebut. Pasalnya, pengawasan intern Pemkab Blitar seperti Itwilkab tidak bisa berbuat banyak alias tidak berdaya untuk menyelamatkan uang negara ini. (Fauzy)

dengan menggunakan dana BOS. Saiful sendiri terlanjur membeli laptop dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sayangnya, menurut Saiful, mahalnya harga laptop yang mencapai Rp 10,5 juta tidak sebanding dengan spesifikasinya. Padahal setelah diperbandingkan dengan harga pasaran, laptop Acer Extensa 4630z tidak lebih dari Rp 5,8 juta. Berarti harga software system pelaporan keuangan BOS

dihargai senilai Rp 4,7 juta saja. Walaupun telah telah terlanjur beli Laptop made in Dispendik Jember, Laptop tersebut belum bias dipergunakan. Pasalnya, dalam pengoperasian software BOS itu menggunakan password, dan password tersebut belum diberikan kepada pembeli laptop. “Saya beli, tapi tidak bisa digunakan, ada passwordnya, inikan aneh,” ungkapnya. (frans)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Surabaya : ------------------------------------------------------Biro Jember : Frans Bahy (Ka Biro) HP 081234636664 Biro Blitar : Fauzy Efendy, ( Ka Biro) HP 081334980169 Biro Malang Raya : Gunawan ( Ka Biro) Hp 08125296443 Biro Solo : Kun Prastowo HP 085229202020 Palur Sragens, Solo Biro Magelang : Arief Simon A (Ka Biro) HP 081380698135, Jl Raya Magelang Kopeng, Desa Tepus Wetan, Surodadi, Candi Mulyo Magelang.

Siapa yang Patut Dipersalahkan Dalam Kasus Ajudikasi? Trans, Blitar: Proyek persertifikatan tanah massal atau Ajudikasi Tahun 2006 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dengan aparat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar, sudah jelas melibatkan Kepala Desa/ lurah, Camat dan Tim Tanah yaitu dari Bagian Pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, proyek ajudikasi itu memakan korban seperti yang dialami Ach Saiku mantan Lurah Bence, Kecamatan Garum. Setidaknya Ach Saiku kini sudah dijadikan terdakwa oleh pihak kejaksaan di Pengadilan Negeri Blitar. Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa Ach Saiku telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memungut uang senilai Rp.195.000 kepada setiap pemohon. Sedangkan di Kelurahan Bence ada 915 pemohon pemohon sertifikat ajudikasi. Ach Saiku di persidangan mengaku bahwa uang dipungut dari pemohon sertifikat berdasarkan musyawarah di kelurahan yang dihadiri para pemohon dan pihak BPN Kabupaten Blitar, dalam acara sosialisasi program persertifikatan massal itu. Dikemenakan uang pungutan tersebut? Ach Saiku mengaku sudah dibagi-bagikan kepada pejabat-pajabat yang terkait dengan program ajudikasi. Hal itu dibuktikan dengan kwitansi dan bisa ditunjukkan oleh Ach Saiku. Melihat kasus ajudikasi, yang juga terjadi di kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang juga menjadi pesakitan adalah Kepala Desa/ Lurah, karena merekalah yang bersinggungan langsung ke masyarakat pemohon sertifikat. Di Kabupaten Blitar, sejak tahun 2005 hingga 2009, terdapat 38 Desa/Kelurahan yang mendapat program persertifikatan massal (ajudikasi). Diketahui bahwa semua desa /kelurahan juga melakukan hal yang sama, yaitu memungut uang dari para pemohon sertifikat massal (ajudikasi) yang melebihi ketentuan. Dalam kaitan ini Koran Transaksi melakukan investigasi dengan sebagai nara sumber: pemohon sertifikat ajudikasi, camat dan beberapa kepala desa/lurah yang mendapatkan program ajudikasi. Ternyata seluruhnya kepala desa/ lurah yang ditemui mengatakan bahwa uang yang dipungut dari pemohon sertifikat ajudikasi itu sebagian dipergunakan untuk biaya operasional dan akomodasi panitia ajudikasi di tingkat desa/kelurahan, seperti untuk kebutuhan rapat sosialisasi yang tidak cukup hanya satu kali rapat, honor RT, RW (karena mereka yang mendata pemohon), petugas pembantu ukur (karena petugas ukur pihak BPN Kab Blitar sangat terbatas, sehingga pihak desa/kelurahan berinisiatif merekrut beberapa orang warga untuk dijadikan petugas pembantu ukur sekaligus menunjukan letak masing-masing bidang. Selain itu uang itu juga digunakan sebagai biaya operasional dan honor perangkat desa/kelurahan, di mana waktu itu semua perangkat dilibatkan. Akomodasi dan ‘uang bensin’ petugas dari BPN yang waktu itu di setiap kecamatan juga, bahkan mereka punya base camp (tanpa

didukung oleh bukti yang sah atau kwitansi). Sisanya uang yang dipungut dari masyarakat kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah program djudikasi Perlu diketahui bahwa mereka yang terlibat di dalam Tim Ajudikasi tidak mendapatkan honor dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Pusat. Patut disayangkan bahwa program sertifikat massal ajudikasi/LMPDP yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional tidak sepenuhnya di Danai oleh Bank Dunai melalui APBN Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan di bawah sangat rawan terjadinya pungutan, yang dilakukan oleh panitia desa/ kelurahan. Tetapi pihak yang tergabung dalam Tim Ajudikasi seperti kecamatan, bagian pemerintahan, dan petugas BPN yang menangani program ajudikasi secara otomatis mengetahui bahwa dalam realisasinya di lapangan pihak panitia desa/ kelurahan memungut dana melebihi ketentuan yang berlaku. Jika seluruhnya di biayai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat termasuk seluruh beban biaya yang ditanggung oleh pemohon sertifikat seperti patok batas, materai dan fotocopy/penggandaan berkasberkas, serta segala macam keperluan untuk operasional panitia yang ada di desa dan kelurahan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, maka kecil kemungkinan terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh panitia desa dan kelurahan. Rupanya dalam kasus ajudikasi yang terjadi di Kabupaten Blitar mulai tahun 2005-hingga tahun 2009, pihak BPN Kabupaten Blitar tidak mau menjadi tumpuan kasalahan atau dibuat kambing hitam oleh kepala desa dan kelurahan yang mendapatkan program ajudikasi tersebut. Sesuai dengan surat Ketua UPP Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Zikri Tanjung, yang ditujukan kepada Edy Pramano selaku Ketua Solidaritas Masyarakat Kecamatan Selopuro Nomor:78/ LMPDP/X/2005,tanggal 19-102005, menyatakan bahwa dalam program ajudikasi yang dibiayai oleh Bank Dunia hanya mengenai pendaftaran hak sampai dengan penerbitan sertifikatnya. Sedangkan kelengkapan pendaftaran ditanggung oleh pemohon. Ujung tombak pelaksanaan di lapangan dilaksanakan oleh suatu panitia/tim ajudikasi, di mana teknis pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997. Selanjutnya poin (7) dihimbau bahwa masyarakat/tokoh masyarakat diminta turut mensukseskan pelaksanaanyaBila keadaan di lokasi yang ditunjuk (desa/kelurahan) tidak kondusif, maka dialihkan kepada desa lain/lokasi yang memenuhi persyaratan, baik teknis maupun non teknis. Melihat isi surat tersebut jelas pihak BPN Kab Blitar sudah melakukan apa yang menjadi tugas pkok dan fungsinya, sekarang tinggal langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menyikapi kasus pungutan liar tersebut. (Fauzy)

HALAMAN 12


TRANS SUMBAR


Walikota Berikan Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LP mengalami kelebihan kapasitas serta terbatasnya sarana dan prasarana. Trans, Padang Panjang : Peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang selalu dilaksanakan setiap tahun, hendaknya bukan hanya seremonial atau sekedar mengenang jasa para pahlawan yang telah tulus dan ikhlas mengorbankan harta benda, bahkan segenap jiwa raganya dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Akan tetapi, lebih dari itu adalah bagaimana seluruh elemen bangsa dapat ikut terlibat dan merasakan makna pembangunan yang dilakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, demi mencapai apa yang dicita-citakan dan diamanatkan Pancasila dalam melaksanakan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu adalah suatu keharusan yang mesti dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan dan tanpa henti sebagai generasi penerus, baik sebagai individu, warga negara maupun sebagai masyarakat dan bangsa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk menunaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, masing-masing dituntut untuk dapat berperan aktif

Walikota Padang Panjang dr. Suir Syam Mkes MMR, memberikan Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP). foto: fakhri

di dalam pembangunan dan justru bukan sebaliknya menjadi penghambat pembangunan. “Pada peringatan hari ulang tahun kemer-

Pemko Padang Panjang Adakan Pesantren Ramadhan Trans, Padang Panjang : Penyelenggaraan pesantren ramadhan merupakan penanaman nilai-nilai ketauhidan dan keagamaan bagi anak-anak, di mana nantinya akan bermuara pada penciptaan kaderkader penerus bangsa yang beriman, bertaqwa serta memiliki kejiwaan yang Islami, karena sesungguhnya menjadi harapan dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak untuk mengenali Alqur’an secara lebih dini. “Di samping berbagai program pembelajaran pra sekolah lainnya yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan lainnya yang bermuatan ibadah. Salah satu bentuk nyata yang dapat disampaikan pada kesempatan ini dengan metode Iqra’ yang dikenal mampu menjadi program pembelajaran secara lebih cepat terhadap Alqur’an,” ujar Walikota Padang Panjang dr Suir Syam M Kes MMR pada acara Apel Akbar Didikan Subuh dan pembukaan Pesantren Ramadhan se-Kota Padang Panjang, belum lama ini. Walikota mengatakan, dengan bekal keagamaan yang diiringi dengan bekal keimanan dan ketaqwaan, maka hal ini akan menjadi penting dan bernilai strategis, karena sesungguhnya masa depan adalah milik anak-anak kita dan bukan lagi milik orangtua. Maka untuk itu, kewajiban orangtua mempersiapkan anak-anak agar memiliki bekal yang cukup, sehingga kelak mereka memiliki kesiapan untuk menjalani masa depan tersebut yang diyakini akan semakin sarat dengan berbagai persoalan dan tantangan.

Berbagai persoalan yang dirasakan sekarang ini, sesungguhnya adalah gambaran awal kompleksitas persoalan masa depan. Berkembangnya berbagai penyakit masyarakat, apakah dalam bentuk perjudian, minuman keras, narkoba, pergaulan bebas maupun dalam bentuk visualisasi informasi yang mampu menembus setiap batas ruang dan waktu tentang gambaran anakanak kita dimasa depannya. “Oleh sebab itu, menjadi tanggungjawab kita bersama saat ini untuk membekali anakanak lebih awal, sehingga mereka tidak akan gamang menghadapi berbagai tantangan dan persoalan kehidupan di masa depan tersebut,malah sebaliknya mereka menjadi generasi yang Alqur’ani yakni, generasi yang selalu menjadi Alqur’an sebagai pedoman dan sandaran dalam menjalani kehidupannya,” kata Suir Syam. Walikota menghimbau, khusus pengasuh TPA dan TPSA serta para guru,mulai pada tingkat SD, SMP dan SMA Se-Kota Padang Panjang untuk bersungguh-sungguh membimbing dan memberikan pembelajaran dalam kegiatan pesantren ramadhan ini, sehingga anak-anak kita tidak akan terkontaminasi dengan nilainilai yang amoral dan menyesatkan, akan tetapi mereka lebih berbudi luhur, santun dalam bertutur kata dan hormat pada orangtua dan yang sangat penting tidak akan pernah buta baca tulis Alqur’an sampai mereka mandiri dan hidup berumah tangga nantinya. (Fakhri)

Bupati Berharap PNS Tak Ada Yang Dipecat Trans, Padang Pariaman: Berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)m ada sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antaranya mentaati ketentuan jam kerja dan memberikan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing. Dalam hal ini, Kepala Daerah diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar PP

tersebut. Antara lain memberhentikan dengan tidak hormat untuk PNS golongan ruang IV/b ke bawah. “Saya harapkan tidak ada PNS di Lingkungan Pemkab Padang Pariaman yang diberhentikan dengan tidak hormat. Misalnya akibat “kawin batambuah”, atau cuti tanpa pemberitahuan,” kata Muslim Kasim, seraya menambahkan dirinya masih melihat adanya PNS yang malas dan tidal disdiplin. (Bas)

dekaan RI ini, bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mengalami kelebihan kapasitas pada akhir tahun 2009, diperki-

rakan telah berjumlah sekitar 140.000 orang. Sementara yang tersedia 90.000 orang, dengan kondisi ini,

maka akan berdampak kurang optimalnya pelayanan, bimbingan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, karena terbatasnya sarana

dan prasarana yang ada serta akan berdampak pada kerawanan keamanan dan ketertiban,” ujar Walikota Padang Panjang dr Suir Syam M Kes MMR pada acara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan, Senin (17/ 8) yang lalu. Walikota menegaskan, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 174 tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang remisi pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-64 ini,bagi narapidana dananak pidana diberikan remisi (pengurangan pidana). Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Melalui remisi ini diharapkan memberikan kesadaran kepada kita semua khususnya kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan agar selalu patuh dan taat pada hukum yang ada sebagai bentuk tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha pencipta maupun kepada sesama manusia. Untuk para narapidana yang mendapatkan remisi menurut jenis remisi dan besarnya perolehan remisi dan menurut jenis kejahatan yang dilakukan berjumlah 27 orang yang diberikan remisi pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang Panjang. (Fakhri)

Kabupaten Pasaman Sebagai Sentra Komoditi Kakao di Sumbar Trans, Pasaman: Kabupaten Pasaman yang memiliki luas wilayah lebih kurang 3.947,63 Km persegi mempunyai beberapa komoditi unggulan. Salah satu di antaranya yang sedang berkembang sekarang adalah komoditi kakao sekitar 13.201 Ha dan sudah menghasilkan sekitar 12.609 ton kakao pertahun. “Kita mengetahui selama ini bahwa komoditi unggulan Propinsi Sumbar dari daerah Kabupaten Pasaman adalah kakao dan perikanan darat,” ujar Wakil Bupati Pasaman Drs Hamdy Burhan MSi saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Sambung Rasa Peningkatan Mutu Bahan Olah Komoditi Kakao, baru-baru ini. Dalam acara itu, tampak hadir antara lain Kepala Dinas Koperindagkop Propinsi Sumbar, Para Asisten, Kepala Dinas Perindagkop Kab. Pasaman H Asnil M SE MM, Kepala Dinas Perkebunan diwakili Maisir, para Kepala SKPD, Camat, Walinagari, Ketua Asosiasi Komoditi Kakao Muzli M Nur S.Pd, yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan itu Hamdy

Burhan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Perindagkop Propinsi Sumatera Barat yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sambung rasa peningkatan mutu bahan olah komoditi kakao, termasuk kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan. “Mari kita ambil manfaat dari seluruh rangkaian kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan kita, guna meningkatkan hasil ekspor kita di bidang komoditi unggulan kakao ini,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Pasaman H Asnil M SE MM didampingi Endrianto Chaniago SH, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat dalam melaksanakan program-programnya memberikan subsidi bibit kakao, peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani dan pembina, pelatihan-pelatihan teknis, serta memberikan bantuan bangunan untuk pengolahan kakao dan study banding. Ketua Pengurus Asosiasi Komoditi Kakao Muzli M Nur SPd saat di mengungkapkan bahwa banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, apalagi kakao

yang dihasilkan oleh petani selama ini belum memiliki kualitas maksimal sesuai dengan standar ekspor. “Kita masih berorientasi pada perdagangan local. Selain itu, para petani kita cenderung menjual kakao mentah, padahal apabila kita biasa mengolah kakao menjadi berfermentasi ataupun kakao yang sudah diolah menjadi bubuk coklat, maka coklat atau pasta coklat para petani kita tentu bisa mendapatkan harga jual yang jauh lebih tinggi,” ujarnya. Muzli juga mengungkapkan, pengetahuan para petani kakao juga perlu ditingkatkan tentang teknik – teknik pemanenan yang baik, perendaman dan pengeringan, sehingga kakao yang dihasilkan adalah kakao yang berkualitas. “Apabila kita terus menerus membina dan meningkatkan mutu bahan olah kakao ini, kita yakin dan optimis para petani kita kedepan dapat menembus pasar internasional,” katanya. Belum lama ini Dinas Perindagkop Propinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perindagkop Kabupaten Pasaman juga telah mengadakan kegiatan pelatihan fermentasi pengolahan biji

Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis. foto: ismed

kakao (coklat) di Kabupaten Pasaman, yang bertujuan agar para petani kita dapat meningkatkan daya saing produk ekspor yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sesuai peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 tahun 2006 Kabupaten Pasaman diharapkan menjadi penghasil kakao terbesar di Sumatera, mengingat Kabupaten Pasaman telah menjadi salah satu sentra kakao di Sumatera Barat. (Ismet Badun)

Warnet Di Bulan Puasa Dilarang Buka Situs Porno Trans, Padang : Pemakaian internet di setiap Warung Internet (Warnet) sering kali kurang adanya pengawasan. Hal ini akan mengundang perbuatan maksiat terselubung di Warnet, sehingga di samping adanya adanya peraturan yang ketat dari pemilik Warnet tersebut untuk memberikan aturan dan memback-up berbagai macam situs porno di bulan ramadhan ini, sehingga akan terhindar dari segala macam perbuatan maksiat yang dilakukan tampa diketahui oleh pemilik Warnet tersebut. Masalah ini ditegaskan oleh pemuka masyarakat di Kelurahan Kuranji Kota Padang,dimana anakanak yang mengikuti pesantren ramadhan, kadangkala tidak langsung pulang kerumah, malah keluyuran ke sana-ke sini bersama teman-temannya. Namun hal ini perlu disikapi oleh Pemko Padang untuk dapat mengawasi kegiatan yang merusak akhlak dan moral anak-anak kita di bulan ramadhan ini dengan melakukan razia oleh Sat Pol PP Kota Padang disetiap warnet yang ada,sehingga anakanak kita terjaga puasanya dan terhindar dari segala macam perbuatan maksiat lainnya. Salah seorang pemilik Warnet Gaul Yanto (20) mengatakan, kalau disini kami selalu mengawasi tindak tanduk pengunjung di warnet ini dan situs porno disini ditiadakan dan diback-up dan tidak dapat dibuka atau disajikan. “Kami melayani bagi pengunjung yang butuh informasi,bukan malah berindehoi di Warnet,apalagi di bulan puasa ini,” katanya. Menurut salah seorang ulama menegaskan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT,maka di harapkan adanya kebijaksanaan orangtua dalam melakukan pengawasan anak-anaknya dalam pergaulan kesehariannya dan ditanamkan nilai-nilai agama yang religius didalam sanubarinya terhadap perbuatan dosa yang dilakukan,sehingga akan takut terhadap perbuatan dosa yang dilakukannya. Di samping itu, para guru pembimbing pada pesantren ramadhan juga memberikan bimbingan yang lebih, sehingga anak-anak kita dapat memprotap segala pengaruh lingkungan disekitar mereka. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara orangtua, para guru dan pembimbing mereka untuk dapat memberikan arahan dalam pergaulan mereka sehari-hari kearah yang lebih baik,demi menjaga penerus kita yang berakhlakul karimah dan berbudi luhur dan patuh pada perintah orangtua dan melahirkan anakanak yang berjiwa Islami dan diridhoi Allah SWT. (Fakhri)

Koperasi, Solusi Mewujudkan Ekonomi Rakyat Trans, Padang Pariaman: Sejarah mencatat bahwa selama kurun waktu 62 tahun, gerakan koperasi telah melalui berbagai pertumbuhan dan perkembangan, yang tidak bisa dilihat sepotong– sepotong. Sebab, yang dibangun adalah manusia, bukan benda mati. “Kita semua perlu meyakini bahwa koperasi bukan saja sistem usaha yang potensial bagi pelaku usaha kecil dan menengah, juga badan usaha yang strategis untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, belum lama ini. Untuk mewujudkan fungsi dan peran tersebut, perlu ditumbuhkembangkan gerakan koperasi secara konseptual dan kontekstual. Secara konseptualnya melaksanakan kewajiban konstitusional. Secara kontekstualnya melaksanakan aksi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia yang sebagian besar masih berekonomi lemah. “Di samping itu perlu pula kita yakini akan dimensi koperasi. Bukan saja berdimensi sosial dan

ekonomi, juga berdimensi kekerabatan dan kekeluargaan,” tandas H Muslim Kasim. Sejarah membuktikan, bahwa koperasi satu-satunya badan usaha yang bertahan dari badai krisis moneter sepuluh tahun lalu. Pertumbuhan dan perkembangan Gerakan Koperasi di negara ini, tak lepas dari berbagai masalah klasik. Kesulitan akses permodalan, keterbatasan informasi dan pasar, minim manajerial, dan gagap teknologi. Untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mendorong percepatan pemberdayaan koperasi secara bertahap dan terarah. Kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek kelembagaan, permodalan, kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, pemasaran dan jaringan usaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan akses terhadap permodalan, mengadakan pendidikan, pelatihan dan pembinaan kelembagaan koperasi. Pendanaannya diberikan bertahap. Dimulai dari skema hibah untuk peningkatan keterampilan

usaha, dana bergulir, pinjaman lunak, modal ventura, pinjaman kredit, dan linkage program. Secara terarah, program ini dapat menyentuh segala aspek usaha. Bertujuan jangka pendek dan panjang. Jangka pendeknya peningkatan pendapatan per unit usaha dan per unit tenaga kerja. Selanjutnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan seluruh input faktor produksi, yaitu anggota koperasi sebagai pemilik modal dan karyawan. Jangka panjangnya mendorong koperasi mampu bersaing dalam iklim persaingan usaha yang semakin kompetitif seiring dengan globalisasi. “Selanjutnya koperasi diharapkan dapat berperan sebagai “countervailing power” atau kekuatan penyeimbangan, termasuk di daerah kita, Kabupaten Padang Pariaman,” kat H Muslim Kasim. Menurut Bupati, koperasi adalah solusi untuk mewujudkan ekonomi rakyat yang adil. Karena koperasi tidak menempatkan rakyat sebagai korban eksploitasi pasar bebas. “Untuk itu diperlukan

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Sumatera Barat

Kota Padang

: Fakhri Sani Amd ( Kepala Perwakiln), : HP 085263122356, Mudawar Panyalai HP 081374640400, : Nursal Tanjung HP 081374864670.

daya pendukung internal yang kuat dan sanggup bersaing. Yang dapat diperoleh melalui partisipasi ekonomi aktif anggota dan kreativitas manajemen koperasi dalam memanfaatkan setiap peluang usaha,” katanya. Pemerintah menyadari koperasi memerlukan bimbingan, dorongan dan stimulan melalui APBN dan APBD. Pemerintah juga meyakini koperasi mampu menunjukkan kemandirian dan keunggulannya dalam mengembangkan usaha. “Kita dapat mengkategorikan dua problem koperasi. Yang pertama problem dalam arti pengembangan, kemudian yang kedua koperasi dalam arti pemberdayaan,” ujarnya. Sifat pemberdayaan koperasi adalah memberdayakan masyarakat yang belum berdaya. Kelemahan koperasi terletak pada belum dimilikinya modal, keterampilan, pendidikan, kemampuan me-manage, pemasaran, dan kemampuan membuat produk. Di Padang Pariaman koperasi juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dapat dilihat melalui indikator-indikator yaitu bahwa satu tahun terakhir jumlah koperasi mencapai 204 unit dengan jumlah anggota 21.685 orang, adanya peningkatan modal sendiri dari 22,2 miliar rupiah menjadi 27 miliar rupiah , adanya peningkatan volume usaha dari

49,6 miliar rupiah menjadi 77,4 miliar rupiah dan penambahan modal luar dari 15,3 miliar rupiah menjadi 27,1 miliar rupiah serta Sisa Hasil Usaha dari 3,5 miliar rupiah menjadi 3,7 miliar rupiah. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Padang Pariaman ini perlu kita syukuri. Karena Gerakan Koperasi masih tegak berdiri di situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ke depan kita harapkan koperasi benar-benar dapat menjadi soko guru perekonomian rakyat yaitu : Mampu merencanakan dan mengelola usaha yang berorientasi kepada kepentingan anggota; Menyediakan dan memanfaatkan permodalan dengan sehat; Melayani kebutuhan ekonomi anggota dengan mudah dan murah; Memasarkan hasil produksi anggota dengan harga yang layak, dan mampu meningkatkan partisipasi aktif anggota terhadap koperasinya. Di samping itu, Gerakan Koperasi diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan kontribusi yang memadai dalam pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman. “Kepada setiap Kepala SKPD dan Pimpinan TNI/Polri, Pemerintah Kecamatan dan Nagari diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi substansi koperasi di tengah-tengah masyarakat,” kata Bupati. (Bas)

HALAMAN 13


Pengentasan Kemiskinan Dilaksanakan Secara Konsisten Trans, Padang Pariaman: Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim menyatakan pembangunan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan pembangunan yang sangat strategis dan menjadi barometer dari pembangunan nasional. “Semakin maju suatu negara, maka permasalahan sosial-pun menjadi semakin komplek dan ini perlu penanganan yang serius dan berkelanjutan. Dan apabila dipandang sebelah mata maka akan sulit untuk mencapai negara adil dan makmur,” ujar H Muslim Kasim pada suatu apel gabungan, belum lama ini, di Padang Pariaman. Pemerintah Padang Pariaman melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kata Bupati, tetap komit dan terfokus untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di tengah - tengah masyarakat, pengurangan penganguran dan mempersiapkan tenaga kerja terampil dan siap pakai serta pelayanan dan penanganan tentang kebencanaan. Program dan kegiatan Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berlangsung sebagai berikut :Bantuan Usaha KK Miskin, Bantuan Usaha Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bantuan Usaha bagi Pekerja Migran, Perbaikan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi,

Pelatihan Keterampilan bagi Anak Nakal, Rehab Panti Asuhan/Panti Jompo, Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo, Bantuan Beras Panti Asuhan Panti Jompo, Bantuan Subsidi Tambahan Permakanan, Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia ( 300.000/Bln), Bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (300.000/Bln), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Selain itu Pemberian Makanan Tambahan Lanjut Usia, Penyaluran Wanita Tuna Susila (WTS) ke Panti Sosial Andam Dewi Sukarami Solok, Pelatihan Keterampilan bagi Eks.Narapidana, Bantuan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ( GNOTA), Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar, Penanganan, Pemulangan Anak,Orang dan Mayat terlantar ke daerah asal, Pelatihan Keterampilan bagi Anak Cacat, Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar, Pemberdayaan Karang Taruna, dan Bakti Sosial Karang Taruna Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSM). Selanjutnya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Bantuan UEP Orang Tua Anak Jalanan. Bantuan UEP Pengembangan Anak Jalanan, Bantuan Bea Siswa Anak Jalanan, Padat Karya Produktif, Penempatan Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja. (Bas)

Bupati Pasaman Resmikan Sarana dan Prasarana di Mapat Tunggul

Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH Msi saat berkunjung di Kecamatan Mapat Tunggul. foto: ismed

Trans, Pasaman: Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH Msi dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Mapat Tunggul, belum lama ini, meresmikan berbagai sarana dan prasarana, yakni jalan yang menghubungkan antara Simpang Tiga Benai – Kampung Tangah dan Muara Tais, yang dibangun melalui dana PNPM Mandiri tahun Anggaran 2008 dan Swadaya Masyarakat dengan volume 3 X 3.585 meter. Bupati juga meresmikan pembangunan Mesjid Nurul Iman Jorong Sungai Belut dan Gelar Pucuk Pemangku Adat Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul. Turut hadir dalam kesempatan itu, Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesra Drs MN Susilo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari diwakili Marzal SH, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Ir Sudirman HS, Kepala Dinas Kominfo Drs Antoni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ewilda ST, Kepala SKPD/Badan, Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, Anggota DPRD, Camat Mapat Tunggul Khairul Efri SH, Wali Nagari dan perangkatnya serta undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati Pasaman Yusuf Lubis menegaskan bahwa dengan telah diresmikannya pembangunan berupa sarana dan parasarana tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. “Suksesnya pelaksanaan berbagai pembangunan di daerah kita, berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya,” katanya.

Dengan dibangunnya jalan itu, kata Bupati, hubungan transportasi yang selama ini menjadi harapan dan dambaan bagi masyarakat setempat benar-benar lancar. Hal ini sejalan dengan Progran Pembangunan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2006 – 2010 yaitu Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui sumber daya yang ada oleh pemerintahan yang baik. Bupati Yusuf Lubis di Nagari Muara Tais, juga menjalin tali silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, menjemput aspirasi pembangunan yang akan dilaksanakan maupun tengah berjalan. Menurut bupati, program prioritas pembangunan lainnya juga akan akan terus ditingkatkan, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (sarana dan prasarana jalan, pengairan, pertanian, perkebunan, perikanan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Ewilda, ST, setiap program pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. “Ke depan kita akan lebih memperhatikan aspirasi pembangunan, baik sarana maupun prasarana berupa jalan sebagai sarana transportasi, pengairan dan yang lainnya ,” ujar Ewilda. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Ir Sudirman HS berharap pembangunanan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terus dilaksanakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ismet Badun)

TRANS SUMBAR Kerukunan Antar Umat Beragama Harus Dijaga

Walikota Padang Drs. H. Fauzi Bahar MSi, memberikan cinderamata kepada Dirjen Hindu Depag RI diruang kerjanya. foto: ist

Pemko Padang tidak membeda-bedakan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Trans, Padang : Walikota Padang Drs H Fauzi Bahar Msi menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang selama ini memperlakukan umat Hindu sama dengan pemeluk agama lainnya, seperti Islam, Kristen, Protestan dan Budha. Pemko Padang tidak pernah membeda-bedakan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. “Pemeluk agama Islam, meskipun jumlahnya cukup besar, akan tetapi pimpinan daerah tetap memperlakukan sama dengan semua agama,” kata Fauzi Bahar pada acara silahturahmi dengan Parisada Hindu Darma Indonesia Provinsi Sumbar, di ruang kerja Walikota, Rabu (26/8). Pada kesempatan tersebut tampak hadir Dirjen Agama Hindu Indonesia Prof. DR. IBG. Yudha Trigma, Direktur Urusan Agama Hindu Ketut Lancer, Ketut Budha Raya, Made Abadi, I Made Adi Wijaya, Kakandepag Padang Drs H Syamsul Bahri MM. Karena dengan adanya kerukunan antar umat beragama suasana

kondusif akan tetap langgeng di daerah ini. Bahkan, setiap program Pemko selalu sukses, berkat adanya saling pengertian satu sama lain dan selalu menjaga hubungan harmonis antar sesama umat beragama. Walikota menambahkan, pernyataan itu bukanlah basa-basi, tetapi apa yang dilontarkan tersebut merupakan sebuah kenyataan. Apalagi terbukti tidak ada terjadi gontok-gontokkan antar umat beragama, seperti yang terjadi di daerah lain sampai melakukan pembunuhan dan dendam tiada henti. “Pertumpahan darah di daerah tersebut tidak akan terjadi di Kota Padang, apabila kita mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan saling hormat-menghormati. Saya selaku Kepala Daerah selalu mendorong umat beragama selalu hidup rukun dan damai untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila NKRI terjaga dengan baik,apapun tantangan,baik yang datang dari luar maupun dari dalam bisa dituntaskan secara bersamasama,” tegas Fauzi Bahar. Lebih jauh dikatakan, sejak lima

tahun terakhir hormat-menghormati dalam pelaksanaan ibadah semakin berkembang. Misalnya, saat bulan ramadhan ini setiap tahun semua tokoh-tokoh agama yang ada di daerah ini menyampaikan ikrar menjaga kesucian bulan ramadhan,bahkan itu diekspos secara besar-besaran oleh media massa. Ikrar kesepakatan mengamankan dan menghormati umat muslim melaksanakan ibadah tersebut dilakukan oleh tokoh agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, LSM, Ormas dan berbagai organisasi lainnya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baikdan sampai saat ini tetap langgeng,bahkan dalam bulan ramadhan ini semua siswa pemeluk agama diberi kesempatan mengikuti pemahaman agamanya masing-masing di tempat ibadah yang bersangkutan. Pemko menyediakan dana sebesar Rp 2 miliar lebih,masing-masing siswa dibantu Rp 15.000, sedangkan jumlah keseluruhan 135.000 siswa. Dirjen Agama Hindu Departemen Agama RI Prof. DR.I BG. Yudha Trigma merasa kagum dan bangga dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Padang dibawah kepemimpinan Fauzi BaharMahyeldi Ansharullah. (Nursal Tanjung/Fakhri/Richard)

Dalam Diri Setiap Anggota DPRD Melekat Tanggung Jawab Moral Trans, Padang Pariaman: Gubernur Sumatera Barat H Gamawan Fauzi berharap pengambilan Sumpah/ Janji anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Terpilih Periode 2009 – 2014, menjadi renungan dan bahan perhatian yang sungguhsungguh bagi setiap anggota dewan. Sebab, anggota DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Di dalam diri setiap Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman melekat tanggung jawab moral untuk mendukung dan mensukseskan tugas-tugas pemerintahan serta kemasyarakatan di Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Gubernur Sumatera Barat H Gamawan Fauzi, dalam sambutannya pada pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Terpilih Periode 2009 – 2014, beberapa waktu lalu. Gubernur mengingatkan, sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan mitra dari Pemerintah Daerah. Sebagai unsur Pemerintah Daerah, masing-masing lembaga mempunyai wewenang dan fungsi yang jelas antara Kepala Daerah sebagai Lembaga Eksekutif dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai Lembaga Legislatif. “Hal ini berarti bahwa kedua lembaga tersebut mem-

puyai kedudukan yang sama tinggi, tidak ada yang paling mengatasi dan tidak ada pula yang membawahi serta tidak boleh pula saling mencampuri urusan yang merupakan kewenangan masingmasing, akan tetapi antara satu dengan yang lain merupakan partner in progress atau mitra dalam kemajuan, membawa masyarakat Kabupaten Padang Pariaman kepada yang lebih maju,” ujar H Gamawan Fauzi. Menurut gubernur, penyelenggaraan Pemerintah Daerah hanya akan dapat terwujud dengan baik apabila antara Kepala Daerah terjalin kerjasama yang serasi serta dengan sikap kebersamaan dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, serta bertitik tolak dari landasan yang sama yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa didalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak: 1. Meminta pertanggungjawaban Bupati; 2. Meminta keterangan Pemerintah Daerah; 3. Mengadakan penyidikan; 4. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah; 5. Mengajukan pernyataan pendapat; 6. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah; dan 7. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD. Setara dengan hak yang dimiliki dewan, ia memiliki pula kewajiban: 1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia; 2. Mengamalkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta mentaati Peraturan Perundang-Undang; 3. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan 5. Memperhatikan keluhan dan aspirasi, menerima keluhan dan pengadukan masyarakat serta menfasilitasi tidak lanjut penyelesaiannya. Berdasarkan pengalaman di waktu yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelanggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah berserta jajarannya. Tahap demi tahap pola kerjasama serta hasil yang telah dicapai semakin meningkat. “Harapan ini akan semakin besar apabila kita mengacu kepada keberhasilan kita dalam penyelenggaraan Pemilu yang lalu termasuk juga dalam Penetapan Perda No. 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Nagari Parikmalintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman,” katanya. Namun, ujar gubernur menambahkan, tidak dipungkiri bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan di sana sini. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Gubernur H Gumawan Fauzi juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dharma bakti yang telah diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2004 – 2009 terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. (Bas)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Kab Padang Pariaman/ Kota Pariaman : Bastani Nazar HP 081266839502, Pasaman Timur : Ismed Badun HP 085274385814 Padang Panjang/ Bt Sangkar : ----------------------------------------------Bukittinggi : ----------------------------------------------Agam : ----------------------------------------------Payakumbuh/Limapuluh kota : ----------------------------------------------


Landasan Pacuan Kuda Padang Pariaman Terbaik Di Sumbar Trans, Padang Pariaman: Landasan pacu kuda di Padang Pariaman merupakan yang terbaik dari sekian banyak gelanggang yang ada di Sumatera Barat. Hanya saja masih perlu dilakukan pembenahan dan penambahan tribun sekelilingnya, agar masyarakat dapat menonton dengan tenang, aman dan nyaman. Apalagi jarak tempuh gelanggang ini dari Bandara Internasional Minangkabau hanya 30 menit, sehingga sangat mudah dijangkau wisatawan. “Insyaallah dalam waktu dekat ini, kita akan memperluas dan memperpanjang lintasan sesuai standar internasional. Dengan demikian, Gelanggang Duku Banyak ini akan dapat kita tingkatkan statusnya menjadi standar internasional,” ujar Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, pada acara pembukaan Pacu Kuda Tradisional dan Terbuka Putaran I Seizoen 2009 2010, belum lama ini, di Gelanggang Pacuan Kuda Duku Banyak Nagari Balah Aie, Padang Pariaman. Bupati mengungkapkan, untuk mewujudkan hal itu akan bentuk sebuah Badan atau Yayasan yang akan mengurus dan mengelola Gelanggang Pacu Kuda Duku Banyak secara professional, dengan melibatkan peran niniak mamak dan anak nagari. Selain itu, seluruh potensi yang ada di Nagari Balah Aie akan dimanfaatkan. “Sebagai sebuah permainan tradisional yang telah berkembang sejak lama, pacu kuda memiliki makna yang sangat strategis. Di satu pihak kita dapat melestarikan nilai budaya daerah, yang akan menim-

bulkan daya tarik bagi para wisatawan. Dan di pihak lain, penyelenggaraan event ini merupakan salah satu upaya pengembangan bibit yang diharapkan mampu menciptakan prestasi di tingkat nasional dan internasional,” ujar H Muslim Kasim. Karena, disadari bahwa di Padang Pariaman juga ada dan tersedia gelanggang pacuan kuda yang sangat potensial karena memiliki karakteristik berbeda dari gelanggang-gelanggang lain yang ada di Sumatera Barat. Gelanggang ini dikatakan memiliki karakteristik yang berbeda, karena posisi daerah kita berada di daerah pesisir pantai. Maka, landasan pacu gelanggang ini didasari dengan pasir pantai yang sangat halus dan sangat baik untuk kuda berpacu karena dasarnya sangat lembut,” ujarnya. Di sisi lain, Bupati menjelaskan, sebagai sebuah kegiatan yang sifatnya sangat merakyat, Pacu Kuda memiliki nilai strategis dan multi dimensional, baik dari segi pemeliharaan nilai-nilai budaya tradisional, terjadinya kegiatan ekonomi masyarakat, adanya hiburan yang murah dan merakyat, serta menjadi ajang evaluasi sistem pembinaan dan pemeliharaan bagi pemilik dan peternak kuda. Pacu kuda ini juga Alek Anak Nagari Balah Aie dengan menampilkan kesenian Indang setiap malam, dalam upaya menghidupkan dan memperkenalkan kembali kesenian tradisional kepada generasi muda khususnya dan masyarakat secara umum. (Bas)

Landasan Hukum Yang Dibuat Pemerintah Daerah Harus Jelas Trans, Padang Pariaman: Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat membuat landasan hukum yang jelas serta dapat menjamin kepasatian hukum dalam melaksanakan kewenangan yang telah dimilikinya itu sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. “Landasan hukum dimaksud, berupa produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai sumber pengaturan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah,” ujar Wakil Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, pada pelaksanaan Sosialisasi Peranan Naskah Akademis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, di Gedung Saiyo Sakato, Kabupaten Padang Pariaman, baru-baru ini. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan dapat meningkatnya pemahaman mengenai peranan naskah akademis dalam penyusunan peraturan perundangundangan, khususnya produk hukum daerah Kabupaten Padang Pariaman. Peranan Naskah Akademis dalam penyusunan produk hukum ini adalah untuk mengetahui dasar lahirnya suatu produk hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian akademis. Kajiankajian akademis ini merupakan pra sosialisasi, survei, kajian hukum dan hal-hal lain yang menjadi latar belakang lahirnya suatu produk

hukum. Sehingga nantinya semua Peraturan Daerah dapat berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami serta pada akhirnya dapat mematuhi ketentuan yang diatur dalam produk hukum daerah tersebut. Menurut Ali Mukhni, dengan adanya landasan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan daerah, maka ada jaminan kepastian hukum di daerah. Hal ini akan membarikan dampak yang baik dan positif bagi perkembangan pembangunan daerah terutama bagi masyarakat dan pihak yang ingin berkerjasama dengan Pemerintah Daerah. Produk hukum daerah merupakan bagian dan hirarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sehingga pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan harus mencerminkan Nilai-Nilai Hak Azazi Manusia (HAM) supaya produk hukum daerah tetap berada dalam Sistem Hukum Nasional. Sedangkan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) bertujuan untuk membentuk peraturan dan perundang-undangan daerah yang terencana, terarah, terpadu serta untuk harmonisasi dan sikronisasi baik dari segi teknis penyusunan maupun dari materi muatan peraturan daerah dan mencerminkan nilai-nilai Hak Asazi Manusia. (Bas)

Pasaman Juara II Lomba Konservasi Alam

Trans, Pasaman: Kabupaten Pasaman kembali mengukir prestasi untuk tingkat nasional, melaui Masril-warga Jorong I Padang Laweh Sungai Pandahan, Nagari Sundatar, Kecamatan Lubuk Sikaping. Dia berhasil meraih Juara II Tingkat Nasional dalam lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Bidang Lomba Kontes Pohon. Masril juga menerima hadiah serta piagam penghargaan dari Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono, pada peringatan HUT RI ke-63 di Jakarta, baru-baru ini. Untuk Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman juga berhasil meraih Juara I Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam, kategori Wali Nagari Peduli Kehutanan. Prestasi membanggakan itu diukir oleh Walinagari Panti atas Nama Yefrialdi SP. Sedangkan prestasi dari Kelompok Tani Hutan diraih oleh Kelompok Tani Sepakat Binubu, Kecamatan Panti, yang diketuai oleh Makmur S. Ketiga orang tersebut telah diundang untuk Temu Ramah dan Temu Karya oleh Menteri Kehutanan, MS Ka’ban dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta pada tanggal 15 hingga 19Agustus 2009 lalu. Bupati Pasaman Yusuf Lubis

SH M.Si saat menerima para pemenang lomba Penghijauan dan Konservasi Alam itu, di samping menyematkan tanda penghargaan yang diperoleh ketiga pemenang tersebut, juga memberikan bantuan masing-masing sebesar Rp.2.000. 000,- (dua juta rupiah). Yusuf Lubis berharap, prestasi yang diperoleh itu dapat ditingkatkan lagi di masa mendatang. Sedangkan Kabid Bina Hutan Kabupaten Pasaman, Elviwardi SH M.Si. didampingi Kasi RHL, Terra Dharma S.Hut M.Si menjelaskan bahwa Kabupaten Pasaman telah dua kali berturut-turut meraih prestasi seperti itu, yakni sejak tahun 2008 mengukir prestasi di Tingkat Propinsi dan Nasional di Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada Lomba Penghijuaun dan Konservasi Alam, di antaranya Kategori Bupati/Walikota Peduli Kehutanan atas nama Yusuf Lubis (Bupati Pasaman) sebagai peringkat I Propinsi Sumatera Barat dan peringkat V Nasional Tahun 2008, kategori Kelompok Tani Hutan atas nama Kelompok Bukit Sarana Kecamatan Rao, dengan Ketua Kelompok Usman Syarif, dan Kelompok Pecinta Alam Bukit Banio Kecamatan Lubuksikaping. (Ismet Badun)

HALAMAN 14


Pertambangan Masih Primadona Trans, Manggar: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertekad memperahankan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD tanpa mengabaikan peran dan konstribusi dari sector pertambangan yang menjadi primadona dalam PAD. “Kegiatan intensifikasi yang dilakukan secara intensif dengan mendayaagunakan sumber daya yang ada, baik dari segi personil peraturan perundanga-undangan, anggaran, sistem administrasi dan prosedur pemungutan setta lainnya dengan melibatkan satuan kerja terkait “ ujar Bupati H.Khairul Efendi saat meyempaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur, terhadap penyampaian nota keuangan perubahan APBD tahun 2009 dan Raperda Pembentukan Kecamatan Kabupaten Belitung Timur, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung Timur. Lebih lanjut ia mengatakan adanya surat perintah penghentian operasi bagi 13 perusahaan yang berda di dalam kawasan hutan produksi pada prinsipnya pemerintah daerah tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada Pasal 38, dengan tetap mengedepankan fungsi pembinaan. Hal ini dilakukan agar ke 13 perusahaan tidak terlena dengan mengurus izin pinjam pakai ke Menteri Kehutanan RI. Hal lain yang disampaikan terhdap jawaban tas pemandanganh umum Fraksi mengenai pembangunan fasilitas lapangan Volly dan Futsal di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Bupati, pemeangunan tersebut sudah sesuai dengan master plan kawasan perkantoran terpadu dan sebagai sarana olah raga bagi internal pegawai Pemkab Beltim. Sedangkan untuk pembangunan gedung olah raga multifungsi tingkat Kabupaten sudah di siapkan lahan 31,5 Hektar di Desa Sukamandi. Perencanaan pembangunan (DED) sudah dilaksasnakan dan pengerjaannya pada tahun mendatang. Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan dan di upayakan melaui dana APBN. Berkaitan dengan pelayanan RSUD Kab. Beltim menuturkan pelayanan RSUD terus di tingkatkan baik medis, non medis. Termasuk meyediakan layanan pengaduan terhadap pelayanan di rumah sakit. Dalam hal penyusunan, Raperda perubahan APBD 2009 sudah secara obyektif, nilai yang tercantum dalam raperda di peroleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dari laporan keuangan Pemkab Belitung Timur hasil pemeriksaan BPK. Juru bicara Fraksi Merah Putih (FMP) Purnamawati Kristina pada kesempatan itu mempertanyakan kembali atas jawaban yang disampaikan Buipati, diantaranya berkaitan dengan masalah lampu pengaturan lalu lintas yang mati dan lampu taman dibeberapa tempat, sementara masih banyak warga masyarakat belum menikmati aliran listrik. Dalam hal pengadaan kendaraan dinas sudah melalui proses analisa kebutuhuan dan telah mendapatkan persetujuan perdama an-

tara tim anggaran pemrintah daerah maupun panitia anggaran DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Beltim Masri Sadeli selaku pimpinan rapat meminta agar berkaiatan dengan hal yang kurang jelas maupun ada yang perlu di pernyakan lagi agar dapat di bahas kembali pada Rapat Komisi bersama dengan mitra dari satuan kerja terkait. PAD Beltim Turun Fraksi DPRD Kabupaten Beltim menyoroti masalah penyusunan maupun penganggaran kegiatan, serta terjadinya penurunan pendapatan asli daerah dalam rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Tentang Perubahan Anggran Pendapatan Belanaja Daerah (RAPBD) Kabupaten Beltim tahun anggraan 2009. Juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang Mislan Kadir mengungkapkan tentang kecenderungan penuurnan penerimaan pendapatan asli daerah, seperti dalam nota keuangan RAPBD Tahunn Anggaran 2009 yang disampaikan Bupati Beltim H. Khairul Efendi. Untuk itu diminta penjelasanya, upaya dari pemerintah daerah kedepan dalam mempertahankan angka PAD agar tidak terjadi penurunan yang signifikan. Sementara itu juru bicara fraksi Partai Golkar (FPG) Japri meminta pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan keghiatan yang dapat meningkatan pendapatan daerah. Selain itu juga FPG menyoroti masalah pelayanan di RSUD Kabupaten Beltim, serta pembangunan sarana gedung untuk menunjang fasilitas rumash sakit tidak hanya mengejar peningkatan tipe rumah sakit. Namun lebih kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan juru bicara Fraksi Merah Putih Purnamawati Kristina mengungkapkan masalah keakuratan dalam penyususnan asumsi anggaran pembiayaan APBD Kabupaten Beltim tahun angaran 2009 untuk itu dimintra agar tahun mendatang pemerintah daerah dapat meyusun anggaran lebih terencana dan terarah. Sehingga tidak ada kegiatan yang terbelengkalai, tidak tepat waktu dalam pengerjaannya dan kurang dalam memberikan damapak dalam masyarakat. Fraksi kami meminta dalam pembahaasn raperda pemekaran kecamatan ini lebih hati-hati, karena pemekaran kecamatan, bukan hal yang sederhana. Sementara itu Komisi B DPRD Kab. Beltim mempertanyakan adanya penghentian terhadap aktivitas penambangan dari perusahaan agalian golongan c, berdasarkan surat Bupati No.522//854/BPK/2009 tanggal 15 Juni 2009 terhadap 22 perusahaan, serta surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabuipaten Beltim No.450/ 177/DPE/2009 Tanggal 23 Juni 2009, terhadap 13 perusahaan. Ada penghentian ini, berdampak pada iklim investasi serta tidak adanya kepastian hokum maupun berusaha bagi pihak perusahaan dalam menjalankan dalam halm ini ada beberapa perusahaan yang dieberikan toleransi, namun hal ini memberikan ketidakapastian para pengusaha dalam menjalankan usaha, ungkap Ketua Konisi B DPRD Kabupaten Beltim Iskandar, Nurhastuti, Darmawan Bakti. (Rita)

TRANS BABEL Jangan ada lagi prostitusi! Di bulan Ramadhan yang sangat suci dan dihormati umat Islam.

Trans, Pangkalpinang: Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Bangka Belitung, H. Hasan Rumata mengingatkan bahwa prostitusi dalam bentuk apapun tidak diperkenankan apalagi pada bulan Ramadhan. Makanya Hasan Rumata mewakili BKPRMI Babel meminta aparat terkait yang ada di Bangka Belitung. “Bulan Ramadhan sangat disucikan dan dihormati u m a t Islam, makanya siapapun harus saling menghormati. Jangan ada lagi prostitusi!” tegas H Hasan Rumata kepada Trans, di Masjid Al Falah Pangkalpinang. Dalam Operasi Cipta Kondisi menyambut Ramadhan 1430 H yang dilakukan PM Subdenpom II/

ngan saksi ahli dari Dinas Kehutanan, di ketahui papan tersebut di peroleh dari hasil penebangan di dalam hutan produksi yang berada dis desa Cendil. Tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen maupun perizinan” kata Kasat Reskrim Polres Beltim AKP.Nasriadi seizin Kapolres Beltim AKBP Mardiyanta. Nasriadi mengemukakan pihaknya mengungkapkan pengangkutan kayu itu setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian menemukan truck sedang mengangkut kayu olahan menuju Kelapa Kampit pada hari sabtu (1/8). Sementara itu Teguh Santoso mengaku kayu itu di hutan desa tempat tinggalnya dan mendapatkan izin secara lisan dari pihak desa. Kayu itu sudah lama disimpan di kediamannya. Kayu olahan jenis papan itu merupakan pesanan rekannya. Namun Teguh tidak bersedia menyebutkan harga jual dari papan tersebut. Sedangkan Junaidi mengaku mengangkut kayu itu sekedar membantu rekannya. Ia juga enggan menyebutkan berapa biaya untuk pengangkutan tersebut. (Rita)


BKPRMI Ingatkan Berantas Prostitusi

4-2 Bangka, Kepolisian mulai Polda hingga Polsek, Dinsosnaker provinsi/kota/kabupaten berhasil menjaring sejumlah wanita. Seperti di Pangkalpinang, Jumat (21/8) hingga Sabtu (22/8) dini hari, tim berhasil mengiring 20 warga baik wanita maupun pria dari dua tempat berbeda. Bahkan terdapat anak di bawah umur yang bekerja sebagai tukang pijat di Hotel Grand Milenium. Selebihnya ditangkap wanita yang sedang melayani tamu serta warga tanpa k a r t u identitas di lokalisasi Parit Enam dan Teluk Bayur. Hasan menegaskan, semestinya daerah lain mencontoh Pemerintah Kabupaten Bangka yang dengan tegas menutup tempat prostitusi di wilayahnya. “Daerah

Foto bersama pengurus BKPRMI usai melakukan rapat Pleno. foto: ist

manapun di Bangka Belitung semestinya bersikap yang sama. Ambil langkah-langkah bijaksana pun prostitusi tidak boleh ada, kalau masih ada mari lakukan langkah-langkah bijak untuk menghilangkan penyakit masyarakat seperti itu,” tegas Hasan. Sebelumnya, Kamis (21/8) Ketua MUI Kota Pangkalpinang, H Abdul Karim Syamsuddin suri

juga mengingatkan agar selama Ramadhan tidak melakukan tindakan mubazir seperti menyembunyikan petasan atau sejenisnya yang menimbulkan kebisingan. “Itu kerja penjajah dulu, mereka sengaja petasan yang ditonjolkan. Malah dilakukan saat orang sedang menunaikan ibadah Salat Tarawih dan Witir yang kadang-kadang membuat kaget jemaah yang sedang

salat, “katanya. Abdul Karim juga mengingatkan agar tidak membangunkan sahur dengan cata-cara yang tidak bagus. Ia juga menyinggung tata cara berpuasa yang baik. “Hendaknya berbuka di awal waktu dan sahurnya pada kahir menjelang memasuki waktu Imsyak tapi harus masih ada waktu yang leluasa untuk persiapan salat Subuh,” katanya. (Rita)

Dana TKI dan BOP DPRD Babel Serap Aspirasi Pemerintahan Desa, Bupati Gelar Rakor 7 Orang Belum Lunas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Telah Dikembalikan Belum Dikembalikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Mohd Munir Saleh Rp.105.400.000 Rp. 170.000.000 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Maryono Haris Rp. 50.000.000 Rp. 41.800.000 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hendri Dunan Rp. 50.000.000 Rp. 41.800.000 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Rp. 50.000.000 Rp. 41.800.000 Sukardi Idris 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Anwar Mahruf Rp. 75.000.000 Rp. 16.800.000,12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Dana TKI dan BOP tahun 2009

Trans, Pangkalpinang: Tujuh anggota DPRD Babel belum mengembalikan dana TKI dan Belanja Operasional Pimpinan (BOP). Padahal berdasarkan PP No.21 tahun 2007 batas pengembaliannya sebulan sebelum masa bakti berakhir, yaitu tanggal 22 Agustus kemarin. Mereka yang belum lunas berdasarkan data di sekretaris DPRD Babel per 21 Agustus 2009 adalah H Maryono Haris, Hendri Dunan, Sukardi Idris, Hidayat Bayazid, Anwar Mahruf dan ketua dewan Mohd Munir Saleh. Sekretaris Dewan, Marwan Muchtar kepada Trans mengakui masih ada beberapa anggota dewan yang belum melunasi dana TKI. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi urusan pribadi masingmasing anggota. “Saya tidak mau berkomentar banyak, yang jelas mereka sudah memiliki itikad baik, lihat saja sekarang sudah banyak yang lunas. Kita selaku sekretariat sifatnya menunggu kapan akan setor,” katanya. Namun Marwan berharap masalah pengembalian dana TKI dan BOP ini selesai sebelum masa

pelantikan dewan yang baru. Sementara Wakil Ketua DPRD Babel, Farid Effendi menyatakan, belum semua dewan mengembalikan dana TKI lebih disebabkan keyakinan individu masing-masing. Salah satunya kerena masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang yudisial review dan berharap dimenangkan. “Kalau saya melihat dari peraturan dan perundang-undangan tidak ada yang melanggar karena uang tersebut diberikan ada aturannya, dan hanya perdata bukan pidana,” jelasnya seraya mengakui, bukan sanksi hukum yang ditakutkan tetapi sanksi moral karena malu terhadap masyarakat. “Kita di Babel ini sudah bagus karena banyak yang mengembalikannya,” katanya. Munir Saleh mengakui berdasarkan pemahamannya masalah tersebut tidak termasuk pidana. Alasannya, bukan peraturan tetapi masih dalam bentuk surat. Mengenai peraturan batas akhir pembayaran sebulan sebelum masa tugas dewan berakhir, soal ini menjadi pertimbangan asosiasi DPRD se Indonesia. Mereka meminta

waktu diperpanjang sampai keluar putusan MK. “Tentang TKI inkan kita diberi berdasarkan aturan, jadi tidak ada pelanggaran, apalagi sekarang masih dibahas di MK, belum finis. Yang nantinya akan ada pertemuan dengan Kapolri, Kejagung membahas rencana penambahan batas waktu pelunasan,” ungkapnya. Apresiasi Di sisi lain, karena telah menerima dana TKI sebesar Rp.91.800. 000, maka almarhum Tjik Agus Salim pun diharuskan mengembalikannya. Beban ini menjadi tanggungan ahli warisnya. Sekretaris DPRD Babel, Marwan Muchtar memberikan apresiasi kepada keluarga almarhum karena berdasarkan laporan bendahara, dana TKI almarhum sudah dilunasi. “Sudah lunas dibayar oleh anaknya, jadi tidak ada masalah,” kata Marwan seraya mengucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum. “Bagi yang belum melunasi secara penuh, maka kita masih tetap menunggu,” imbuhnya. (Rita)

Dua Warga Ditahan Pemkab Belitung Bentuk Dispora Terkait Kayu Trans, Manggar: Hutan lindung maupun hutan produksi di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit rentan terhadap penebangan liar. Jajaran Polres Beltim awal bulan lalu misalnya mengamankan truck nomor polisi B 9419 RJ bermuatan 3 kubik kayu olahan jenis papan oleh jajaran Polres Beltim di ruas jalan Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit. Hasil penyelidikan satreskrim Polres Beltim berdasarkan keterangan saksi ahli dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Beltim, tiga kubik kayu olahan tersebut dari hasil penebangan dalam kawasan hutan produksi sekitar desa tertinggal, Kecamatan Kelapa Kampit. Polis pun menahan sopir truck Junaidi (27) alias Armin alias Minfa Warga Desa Pembeharuan, Teguh Santoso (43) warga Desa Cendil di duga sebagai penyidik kayu olahan, keduanya mendekam di ruang tahanan Polres Beltim guna menjalani proses hukum. “Kasus ini masih dalam proses pemyelidikan. Tersangka masih di tahan, barang bukti truck dan papan sudah di amankan. Ketera-

NO. 187. ! TH X

Trans, Tanjungpandan: Pemerinah Kabupaten Belitung akan membentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dipora) Kabupaten Belitung. Pembentukan Dispora dipandang perlu untuk menjawab permasalahan pemuda yang kian komplek. Demikian pula bidang olehraga, dirasa harus di tangani dengan serius. Bupati Belitung H Darmansyah Husein dalam jawaban eksekutif atas pemandangan umum anggota DPRD Kab. Belitung terhadap peyampaian empat raperda Kab Belitung tahun 2009 tentang organisasi peragkat daerah di gedung DPRD Kab. Belitung. Urusan pemuda dan olahraga merupakan urusan wajib yang di jalankan pemerintah daerah. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang organisasi peragkat darerah, Pasal 2 Ayat 4 huruf r Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentangf Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Popinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota “kata Bupati. Masalah generasi muda, lanjut Bupati, memiliki tantangan yang sangat komplek dan banyak permasalahan yanmg harus ditangani. Sedangkan dalam bidang olah raga., harus di tingkatkan secara optimal yang bukan hanya dalam olah raga prestasi tapi juga olah raga masyarakat. Artinya bidang keolahragaan bisa di tingkatkan dengan optimal untuk meningkatkan olah raga tradisional masyarakat maupun olah raga prestasi yang bisa menjadi andalan dayab tarik para wisata. Pemebentukan Dipora dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi pembahasan di tigkat eksekutif dan koordinasi ke Biro Orgasnisasi Sekjen Departemen Dalam Negeri RI. Dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat

daerah. Selain pemebertukan Dispora Pemkab Belitung juga melakukan penataan organisasi. Urudan penanaman modal yang selama ini menjadi urusan di bawah struktur organisasi BAPEDDA dan Penanaman Modal Kab. Belitung. kembali kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kab. Belitung. Kabag Humas Setda Kab. Belitung Suharyanto mengatakan, penyerahan urusan penanaman modal ke Dinas Perindustrian, Pedagangan dan Koperasi dimaksudkan agar urusan penanaman modal dapat berfungsi secara efisen dan efektif. Pemkab Belitung juga akan membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dulu BKD perbah ada, namun di bubarkan sehubungan dengan adanya pemekaran Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Yang berdampak dengan berkurangnya jumlah pegawai. (Rita)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Bangka Belitung

: Rita Monica SH (Ka Perwakilan) HP 081365777987, RT 09/RW 02 No. 3 Dusun Pilang, Kel Dukong, Kec Tanjung Pandan, Kab Belitung

Trans, Manggar: Bupati Belitung Timur (Beltim) H Khairul Efendi menggelar rapat koordinasi dengan kepala desa, BPD dan sekretaris desa se-Kabupaten Beltim, Selasa (18/8). Rapat ini untuk menyerap berbagai aspirasi dari pemerintahan desa berkaitan dengan pembangunan yang direncanakan desa, maupun sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini perangkat desa maupun BPD se Kabupaten Beltim yang hadir dibagi dalam empat kelompok dengan koordinasi kepala satuan kerja dilingkungan Pemkab Beltim. Setiap desa harus menyusun visi, misi maupun program pembangunan desa untuk kedepan. Kemudian dilakukan pembahasan secara bersama-sama dengan segala permasalahannya. “Dalam rapat koordinasi setiap koordinator dari kepala satuan kerja memberikan arahan ke setiap perangkat desa, agar desa mengetahui fungsi dari organisasi pemerintahan desa terutama berkaitan dengan masalah pembangunan di desa,” ungkap bupati kepada Trans diruang kerjanya usai membuka

rapat koordinasi. Dengan demikian menurutnya, kedepan desa sudah memiliki perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan. Apalagi keberadaan pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Ia mengatakan, tujuan diadakannya rapat koordinasi dengan perangkat desa tersebut untuk menyerap aspirasi dari pemerintahan desa, untuk kedepan nantinya pemerintahan desa harus lebih visioner dalam segala hal termasuk masalah pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurut bupati, program pembangunan yang disampaikan oleh desa dari hasil rapat koordinasi ini nantinya akan dimasukkan dalam usulan anggaran 2010 mendatang bila dimungkinkan, untuk pelaksanaannya. “Rakor ini juga kita adakan agar tidak terjadi lagi miskomunikasi antara pemerintah desa dengan kecamatan maupun Kabupaten. Sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai rencana,” ujar Bupati. (Rita)

Dua Mesin Rusak, Pemadaman Berlanjut Trans, Pangkal pinang: Pemadaman listrik bergilir akan terus berlanjut. Pasalnya dua unit mesin pembangkit di PLTD Merawang milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Bangka belum selesai di perbaiki. PT. PLN hanya berusaha mengurangi pemadaman listrik yang terjadi “dua mesin kita di Merawang alami kerusakan. Dua mesin yang mengalami gangguan itu memiliki daya 2X4 megawat. Prinsipnya PT.PLN akan melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya” Kata Gathut Rudi W. manager PT.PLN (Persero) Cabang Banhka di dampingi Asmen Distribusi dan Asmen Pembangkitan PT. PLN. Wilayah Bangka. Gathut mengungkapkan, saat ini PT.PLN sedang melakukan uci coba mesin baru relokasi dari Bengkulu jika uci coba mesin memiliki daya 4 MW berhasil mengurangi frekuensi pemadama bergilir. “Jadi kekurangan yang semula sekitar 8 MW dan baru terpenuhi sekitar 4 MW. Tentunya masih akan terjadi pemadaman bergilir, namun frekuensinya dapat dikurangi, “kata Gathut. Ia menjelaskan, saat kondisi normal kemampuan daya sekitar 49-50 MW. Tapi yang terjadi sekarang ini daya yang mampu hanya sekitar 41 MW. “ Dua mesin yang mengalami kerusakan itu memerlukan perbaikan sekitar dua bulan “ujarnya. Guna menghindari beban puncak yang kan terjadi khusunya di bulan ramadhan, pihak PT.PLN (Perserio) Cabang Bangka meminta agar masyarakat menghemat energi. Jika tidak pemadaman akan lebih besar.

“Dihari biasa beban puncak itu terjadi sekitar pukul 17.00 – 12.00 WIB, tapi saat ramadhan nantyi beban puncak akan terjadi dua kali saat menjelang magrib da subuh. “Jelasnya. Agar pemadaman listrik tidak sering terjadi, pihaknya berharap masyarakat dapat memaklumi dan menghemat listrik apalagi dua mesin yang ada megalami kerusakan. ”Mesin yang ada di Merawang untuk memen’uhi kebutuhan lisrtrik, Sungailiat Pangkal Pinang dan sebagian Bangka Tengah serta Bangka Selatan, Jika Tidak hemat energi akan terjadi pemadaman listrik”ujarnya. Asmen pembangkitan PT.PLN Widji Narko menambahkan, saaat ini jumlah pelanggan yanga ada di Bagka sekitar 51.000 pelanggan. “Kita berharap masyarakat mengerti dan bersabar” ujarnya. Sementara itu seorang warga Pangkal pinag Tiwi mengaku, sudah beberapa hari ini terjadi pemadaman listrik yang tidak sesuai dengan jadwal “kita minta agar PLN dapat memberikan pelayanan terbaik. Jika terus di lakukan pemadaman tanpa jadwal bisa-bisa semuanya tergangu “ujarnya. Menurutnya PLN harus segera melakukan pembenahan jangan sampai masyarakat yang dirugikan akibat pemadaman listrik yang tidak menentu. Karena salah satu dampaknya alat-alat elektronik bisa rusak. PLTU 2x30 untuk Bangka sedang di bangun PLTU di Air Anyir Kecamatan Merawang. Hanya saja di perkirakan selesai 2010 sementara PLTU 2x30 akhir 2011 atau awal 2012. (Rita)

HALAMAN 15


Masyarakat Pulai Lakuak Kekurangan Air Bersih Trans, Agam: Masyarakat Pulai Lakuak Jorong Sungai Jaring, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, kekurangan air bersih untuk mandi dan berwudhu. Mereka mengambil air cukup jauh berjalan kaki ke sawah, yang jauh dari pemukiman, dan hal ini telah berlangsung lama. Daerah yang terletak di sebelah barat pembangunan Sport Center Bukik Bunian itu dulunya menurut masyarakat tidak pernah kering seperti saat ini. Dulu sebelum pembangunan Sport Center air melimpah, tetapi setelah pembangunan dimulai aliran air ke arah desa menjadi terganggu. “Sekarang ini sawah-sawah yang dahulunya merupakan lumbung padi di Lubuk Basung, kini air kurang untuk mengairi sawah penduduk, apalagi untuk diguanakan sebagai air minum, dan sumur-sumur juga kering,” ujar SH Musyafir, masyarakat Pulai Lakuak. Sedangkan air dari PDAM tidak sampai ke wilayah mereka, meskipun dekat dengan pusat kota Lubuk Basung. Masyarakat memperkirakan, kalau arena sport center sudah jadi dan dipakai, maka wilayah merekan tidak sehat lagi. Pasalnya, air sangat dibutuhkan masyarakat. (Fakhri Sani)

Distamben Harus Jemput Bola Trans, Padang Pariaman: Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2008 dan 2009 telah melaksanakan program dan kegiatan Pembinaan tambang rakyat yang dilaksanakan di Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Penyuluhan dan rehabilitasi sumur bor di daerah yang sulit mendapatkan air bersih, Survey Sumber Energi Listrik serta Memberikan rekomendasi pemberian izin usaha di bidang kelistrikan, energi, dan pertambangan. Melaksanakan Pengembangan Listrik Pedesaan Berbasis Nagari diantaranya program listrik gratis untuk KK miskin sebanyak 410 KK pada tahun 2007, dan sebanyak 480 KK pada tahun 2008. Pemanfaatan energi alternatif untuk daerah tertinggal melalui bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sebanyak 125 unit pada tahun 2006, 100 unit pada tahun 2007, dan 155 unit pada tahun 2008. Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, Drs.H. Musli Kasim, AK, MM saat melaksanakan apel gabungan yang diikuti oleh Dinas Pertambangan dan Energi di lapangan upacara halaman kantor Bupati Padang Pariaman Senin (24/08). Khusus kontribusi untuk Pendapatan Asli daerah (PAD) lanjut bupati, dari pajak Golongan C, pada semester pertama tahun anggaran 2009 telah mencapai Rp. 368.238.500,-. Diharapkan pada akhir tahun 2009 realisasinya mencapai Rp 1,2 miliar sebagaimana ditargetkan. “Saya harapkan karyawan Dinas Pertambangan dan Energi meningkatkan loyalitas dan bekerja ekstra keras dan bila perlu ”menjemput bola” ke lapangan. Hal ini demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman, serta meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pertambangan dan energi.” tuturnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, kata Muslim Kasim, tanggal 14 Agustus 2009 telah dilantik Anggota DPRD Periode 2009-2014 DAN tanggal 17 Agustus 2009 lau, Kabupaten Padang Pariaman juga meraih Penghargaan Kinerja Pelayanan Publik Terbaik se-Sumatera Barat. Atas prestasi itu banyak pujian yang datang, salah satunya dari Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) dan Sesepuh Minang baik yang ada di dalam maupun luar Sumatera Barat. Mereka memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi tersebut. “Ini membuktikan soliditas dan sinergi seluruh stakeholders dan masyarakat dalam memajukan daerah begitu tinggi.” tutupnya. (Mudawar)

Polsek Pulomerak Ungkap 2 Kasus Penganiayaan Trans, Cilegon: Polsek Pulomerak berhasil mengungkap dua kasus penganiayaan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Pulomerak. Dua tersangka penganiayaan tersebut telah berhasil diamankan di Mapolsek Pulomerak. Data di unit reserse dan criminal Polsek Pulomerak, kasus penganiayaan pertama dengan tersangka David Anggiawan (20), warga Babakan Sring, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak. Karyawan pelayaran PT Bangun Putra Remaja yang bekerja sebagai operator di dalam kapal feri KMP Lautan Teduh II itu, dilaporkan telah menganiaya Suhendra alias Igay, wiraswasta yang tinggal di Kelurahan Suralaya. Penyebabnya karena kesalahpamahaman masalah wanita. Diduga tersangka cemburu karena wanita idamannya yang bekerja sebagai pramugari di kapal feri KMP Lautan Teduh, memiliki hubungan dengan korban. Atas dasar itu, tanpa basa-basi, tersangka menusuk korban dengan sebuah badik. Lokasinya di sekitar Alfamart, dekat Mako Lanal Banten, Merak, Sabtu (15/8) sekitar pukul 19.30 WIB. (Yus)

Dipertanyakan Rehab MI Tanpa Papan Nama Proyek Trans, Pandeglang: Sejumlah warga masyarakat Kampung Ciupas, Desa Suakarame, Kecamatan Pagelaran mempertanyakan proses pengerjaan rehab gedung madrasah ibtidaiyah (MI) Masryiqul Anwar. Pasalnya, proyek tersebut tidak memakai papan nama proyek, sehingga warga mencurigai terjadi penyimpangan anggaran pembangunan yang tidak transfaran. Tokoh pemuda Pagelaran, Ipit Supriyatna, menyatakan pembangunan MI tersebut selain tidak transfaran juga tidak terlihat ada papan nama proyek. Sehingga , masyarakat tidak tahu berapa besar angaran pembangunan itu. Senada dikatakan Suherman, warga setempat, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah dan anggota dewan agar turun ke lapangan untuk mengawasi program pembangunan yang di danai pusat. Jangan sampai hasil pembangunan itu terbengkalai dan asal-asalan. Kepala Kantor Depag Pandeglang, Faturohman mengatakan, proyek rehab MI memang tidak memakai papan nama proyek. Karena rehab itu dari dana blockgrant, yakni dana langsung dari pusat. ”Kami sedang memantau pembangunan itu, dan jika masyarakat menemukan ada kejanggalan laporkan ke kandepag,” ujarnya. (Yus)

Bulan Ramadhan, Jam Kerja PNS Dikurangi Trans, Serang: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Acid Syamsuri mengungkapkan, mulai tanggal 1 Ramadhan nanti, jam kerja PNS di lingkungan Pemprov Banten dikurangi satu jam. Pengurangan jam kerja itu secara resmi dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ir.Muhadi. PNS sendiri menurut Acid akan masuk pada pukul 08.00 WIB dan pulang pada pukul 15.00 WIB. Selain itu, waktu istirahat ditambah menjadi satu jam dari pukul 12.00 WIB menjadi pukul 13.00 WIB. “Ini masih sesuai dengan surat dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (MenPAN),” katanya. Untuk hari Jumat, istrirahat menjadi dua jam yakni dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. (Yus)

TRANS REGIONAL


PKDP Rindukan Rang Piaman Jadi Gubernur

Trans, Padang Pariaman: Bertaburnya prestasi yang diraih oleh Padang Pariaman dan pesatnya pembangunan yang telah dilaksanakan semasa pimpinan Bupati Muslim Kasim merupakan kebanggaan masyarakat Piaman, untuk melanjutkan pembangunan yang masih terbengkalai kita harus dukung Putra Piaman untuk maju sebagai Gubernur Sumbar priode 2010-2015. Hal tersebut disampaikan Afrizal selaku Pengurus Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Propinsi Sumatera Barat pada malam syukuran menyambut bulan suci Ramadhan 1430H di Pendopo Bupati Padang Pariaman (20/08). “Untuk memuluskan niat baik tersebut diperlukan soliditas antara orang Piaman yang ada diseluruh

tanah air khususnya yang berada di Sumatera Barat. PKDP memberikan apreseasi yang tinggi pada Pemkab Padang Pariaman dan Pemkot Pariaman yang sama-sama mendapat penghargaan dari Presiden RI yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolalaan keuangan daerah.” jelasnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim, sesepuh tokoh masyarakat Sumbar Mayjen TNI Syamsu Djalal, SH, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pariaman, Muspida, SKPD, Camat, Wali Nagari, wartawan media cetak, elektronik dan media online yang bertugas di Piaman serta seluruh PNS dilingkungan Pemkab Padang Pariaman.

Mayjen TNI Syamsu Djalal, SH pada acara malam syukuran menyambut bulan suci Ramadhan 1430H di Pendopo Bupati Padang Pariaman (20/ 08). foto: mudawar

Bupati Muslim Kasim dalam sambutanya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. “Mari kita maknai ramadhan ini dengan

Tim Safari Ramadhan Kunjungi Masjid & Surau Trans, Padang Pariaman: Sudah menjadi tradisi tahunan oleh Pemkab Padang Padang Pariaman mengadakan kunjungan ke surau dan masjid yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman setiap bulan suci Ramadhan. Di tahun 1430H ini tim terbagi atas XXIII. Setiap tim beranggotakan 20 s/d 25 orang. Tim I dipimpin langsung Bupati Padang Pariaman, Drs.H. Muslim Kasim, Ak, MM yang akan turun ke Masjid Raya Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Selasa malam (25/08). Menurut Bupati Padang Pariaman, Drs.H Muslim Kasim Ak. MM Dt.Sinaro Basa dalam acara Buka Bersama Selasa (25/08) di Pendopo Bupati Padang Pariaman mengatakan, disamping bersilahturrahmi, tujuan utama dari Tim Safari Ramadhan ini adalah untuk mensosialisasikan program-program Pemkab Padang Pariaman

kepada masyarakat. Dan yang lebih utama lagi, pemerintah bisa melihat dan merasakan secara lebih dekat kondisi yang dialami oleh masyarakat Padang Pariaman pada saat sekarang ini. Pada kunjungan Tim Safari Ramadhan tahun ini, Wartawan Koran Transaksi (Mudawar) bergabung pada tim Tim XXII yang mengunjungi Masjid Nurul Islam Sikayan, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung dan Masjid Raya Sungai Kasikan, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan. Tim ini di ketuai oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Ir.H. Abdul Latif dengan sekretaris Kepala Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Hj Miswarty, SH dan anggota, Drh. Rita, Yusri, S.Hut, Darman Lubis, Drs. Karmaini, Budi Hendriadi, ST, Nuzirwan, S.Sos, Ir. Basiruddin, Marpuddin, SP, Drs. Hattawirsa, Syofyan, S.Pd, M. Syafri, S.Sos, Suzana

Mahdalena, S.Si, A.Pt, Hari Purnama Kini, SE, Ermida Yusi, SE dan Khairul Wartawan Radio Dhara, 88,8 FM Pariaman. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Padang Pariaman, Syofrion, SE, M.Si mengatakan, tujuan dari kegiatan Tim Safari Ramadhan Pemkab Padang Pariaman untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat yang dikunjungi. “Dengan adanya kunjungan Tim Safari Ramadhan ini, agar terlaksana pembinaan keagamaan oleh pemerintah, sebagai salah satu tugas dan fungsi Pemkab Padang Pariaman. Serta terjalinnya hubungan parsitiptif yang harmonis antara Pemkab dengan masyarakat” ungkapnya. Untuk memotivasi kegiatan keagamaan, Pemkab Padang Pariaman memberikan bantuan kepada masjid dan surau yang dikunjungi, tambah Camat V Koto Timur tersebut. (Mudawar)

Target Pajak Daerah Meleset 7 Persen Trans, Jakarta: Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta hingga bulan kedua semester II Tahun 2009 belum mencapai target. Betapa tidak, hingga akhir Agustus 2009, penerimaan pajak daerah baru 60 persen atau sebesar Rp 5,16 triliun dari target 8,6 triliun. Padahal, idealnya penerimaan pajak pada semester I/2009 (Januari-Juni) harus meraih 67 persen atau sekitar Rp 5,762 triliun. Jadi perolehan ini mengalami ketertinggalan sebesar 7 persen. “Target kita pada semester pertama tahun 2009 tidak tercapai. Karena itu, perolehan pada semester II ini mengalami ketertinggalan 7 persen dari target yang ditentukan. Karena itu, kita harus bekerja keras untuk menggenjot pencapaian pajak daerah, khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor,” kata Reynalda Madjid, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Tidak maksimalnya penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan adanya penurunan peneri-

maan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hingga hari ini, PKB baru mencapai Rp 1,792 triliun dari target Rp 1,876 triliun pada semester I/2009 atau ketinggalan 3 persen dari target 67 persen. Sedangkan, pada sektor pajak BBNKB baru tercapai 49 persen dari target 67 persen pada semester I/2009. Artinya, pajak BBNKB baru terealisasi Rp 2,010 triliun, namun per Agustus terjadi peningkatan Rp 1,47 triliun. “Pajak BBNKB yang paling parah pencapaian targetnya. Sekarang BBNKB lagi drop sekali. Itu diakibatkan transaksi penjualan mobil juga drop 3 persen. Padahal BBNKB dan PKB termasuk pajak yang menjadi tulang punggung dalam PAD. Karena itu kita akan kejar dari pajak-pajak lain,” kata Reynalda Madjid. Turunnya sektor pajak daerah ini juga memengaruhi APBD Perubahan tahun 2009, sehingga

Pemprov DKI Jakarta menargetkan realiasasi PAD tahun ini sebesar Rp 19,37 triliun atau menurun Rp 1,3 triliun dari target semula sebesar Rp 20,67 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena tidak tercapainya target PAD sebesar Rp 771,11 miliar pada dalam PAD 2008. Ditambah lagi adanya pengurangan pajak daerah dalam APBD Perubahan 2009 sebesar Rp 782 miliar, yakni dari Rp 9,397 triliun menjadi Rp 8,615 triliun. Serta adanya penurunan dana perimbangan sebesar Rp 531,60 miliar, yakni dari Rp 9,54 triliun menjadi Rp 9,008 triliun. Target PAD 2009 berasal dari sektor pajak daerah Rp 8,615 triliun dan retribusi daerah Rp 384 miliar, sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 180 miliar. Untuk target pajak daerah berasal dari PKB Rp 2,8 triliun sedangkan BBNKB ditargetkan Rp 3 triliun. Sisanya akan diperoleh dari pajak restoran, tempat hiburan, hotel dan reklame. (C. Hery SL)

meningkatkan kepedulian sosial terhadap kaum dhuafa” ujarnya. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Padang Pariaman atas berhasilnya meraih prestasi nasional baru-baru ini yaitu penghargaan WTP dari Presiden RI dan kinerja pelayanan terbaik seSumatera Barat yang diserahkan oleh Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi. Bupati juga memaparkan, kegiatan program pembangunan selama sembilan tahun kepemimpinannya seperti kabupaten pertama yang membebaskan biaya pendidikan SD dan SMP pada tahun 2003 sehingga mendapatkan Widyakarma dari Presiden RI dan dilanjutkan dengan biaya berobat di Puskesmas bagi masyarakat.

Selanjutnya pembangunan kawasan ibukota kabupaten yang baru, pembangunan Madrasyah Bertaraf Internasional, Sport Centre, Gedung KPU, Kantor Polres, Sport Hall dan juga telah beroperasinya TK/SD Model Internasional dan kelanjutan pembangunan kawasan wisata regilius Makam Syekh Burhanuddin. Semua program program pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Syamsu Djalal juga sependapat dengan PKDP Sumbar bahwa masyarakat Piaman sangat bangga dengan apa yang telah diraih bupati dan walikota termasuk prestasi yang diraih oleh Muslim Kasim. “Kami akan selalu mendukung program yang diluncurkan oleh pemerintah” terangnya. (Mudawar)

203.268 Calhaj Lunasi BPIH Trans, Jakarta: Hari ke 28 pelunasan BPIH, Selasa (25/8) calhaj yang telah melunasi BPIH berjumlah 203.268 orang, terdiri dari jemaah regular 188.105 orang dan BPIH Khusus 15.163 orang. “Calhaj propinsi Jawa Barat yang terbanyak melunasi BPIH, 36.852 orang, disusul Jawa Timur 33.534 orang, Jawa Tengah 29.132 orang, Banten 8.374 orang, Sumut 7.923 orang, Sulsel 6.792 orang, DKI Jakarta 6.913 orang, dan Sumsel 6.233 orang,” ujar ujar Kasubdit Pendaftaraan Jemaah Cepi Supriatna, di Jakarta. Lampung 6.068 orang, Riau 4.903 orang, NTB 4.419 orang, Sumbar 4.299 orang, Kalsel 3.424 orang, NAD 3.472 orang, Yogya 3.023 orang, Kaltim 2.735 orang, Kalbar 2.303 orang, Jambi 2.556 orang, Sulteng 1.721 orang, Bengkulu 1.618 orang, Sultra 1.654 orang, Sulbar 1.421 orang, Kalteng 1.324

orang, Kepri 976 orang, Babel 902 orang, Maluku Utara 979 orang, Gorontalo 867 orang, Sulut 613 orang, Maluku 598 orang, Papua 519 orang, NTT 413 orang Papua Barat 288 orang, dan Bali 209 orang. Hari ke Dua puluh delapan pelunasan BPIH, Selasa ini, kata Cepi, nilai tukar US dollar ke rupiah, sebesar Rp 10.060,- Perpanjangan pelunasan BPIH berlangsung hingga Rabu ini, 26 Agustus 2009. Bagi jemaah calon haji yang telah melunasi BPIH, selanjutnya mendaftarkan diri di Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota tempat jemaah berdomisili, paling lambat 1 minggu setelah pelunasan BPIH. “Saat pendaftaran ke Kantor Depag tersebut jemaah akan memperoleh buku manasik, jadwal manasik, dan informasi yang terkait dengan pembuatan paspor haji, serta infoinfo lainnya,” tambahnya. (Rofik)

Apa Benar Nilai Pembangunan SD Kayu Pasak 114%? Trans, Agam: Sejumlah pemuka masyarakat mempertanyakan nilai renovasi pembangunan SD 026 Kayu Pasak, Kabupaten Agam, sebesar 114 %. Angka itu dinilai sangat mengejutkan, karena menurut perhitungan mereka dana yang terpakai hanya sekitar 65 %. “Kami masyarakat awam tidak dapat dikibuli oleh orang-orang yang merasa pintar. Kami menuntut ditegakkan kebenaran dan tidak mengada-ada. Karena biaya pembangunan sekolah berasal adalah dana DAK, yang diturunkan untuk merenovasi gedung dan pada akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Dimas Sutan Mahimpuni (55), salah seorang pemuka masyarakat setempat. Salah satu yang dipertanyakan dalam pembangunan sekolah tersebut tentang tanah timbunan 120 meter kubik. “Kalau benar tanah ,diambil dari mana dan dibawa pakai apa? Kayu yang dipakai apakah madang kelas I? Silakan melihat dengan mata kepala sendiri, apa benar kayu yang dipakai kayu seperti dalam laporannya itu?” katanya.

Menurut Dimas, laporan nilai pembangunan SD 026 Kayu Pasak, jelas merupakan rekayasa. “Ini menyangkut dana-dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” katanya. Dimas juga mempertanyakan soal tukang yang tidak bekerja sesuai ketentuan, karena pemasangan lisplang bengkang-bengkok dan pemasangan atap berantakan seperti habis dihantam angin puyuh. “Kalau di antara bapak melihat langsung dan mengatakan pemasangan atap dan lisplang itu bagus, kami masyarakat merasa ragu akan penglihatan mata bapak, atau mungkin ada faktor lain yang mengganjal, makanya jelek dikatakan bagus,” tandasnya. Dimas menambahkan, seluruh masyarakat Kayu Pasak memohon kepada pihak berwenang untuk menyikapi masalah ini. “Tolonglah nagari kami dari kehancuran ini dan lepaskanlah nagari kami dari cengkeraman koruptor-koruptor. Sehatkanlah pemikiran dari orang yang telah diberi kepercayaan menjadi pemimpin, agar mutu pendidikan dari SD dapat ditingkatkan,” pungkas Dimas. (Fakhri Sani)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Trans, Tapsel: Pemba- terhadap lahan warga secara gratis yang diinginkan pihak pemerintah Sipirok, 60 warga yang mem- luar mengeluh tidak menerima 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ngunan jalan lingkar luar Si- itu—seperti dilansir beberapa menyangkut kerjasama yang baik punyai lahan yang harus merelakan ganti rugi, akan tetapi mereka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pirok sepanjang 4 kilometer media massa sebelumnya, dike- dengan warga, guna mendukung pembukaan jalan, bisa dikatakan tidak berani menghalang123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dengan lebar 20 meter yang mukakan Kepala Bidang (Kabid) kelancaran pembangunan atau hampir semuanya sudah me- halangi karena dalam pem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menghubungkan Simpang Pengendalian dan Pengawasan pembukaan jalan lingkar luar yang nyetujui dengan membubuhkan bukaan jalan tersebut ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Bulumario Desa Purbatua Dinas Kimprasda Tapsel, Demson dimaksud, warga dari berbagai desa tandatangan dalam sebuah surat oknum polisi yang terlibat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Tidak benar warga ikhlas yang lahannya terkena pem- pernyataan bersama. sampai Desa Padang Bujur, Batubara. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Semuanya sekitar 60 orang merelakan tanahnya tanpa “Menyangkut pembebasan bangunan jalan baru siap memKecamatan Sipirok, yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 warga, menurut pendataan pihak ganti rugi,” ujarnya. menelan biaya sekitar Rp2,99 lahan warga yang ada sepanjang berikan sepenuhnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kecamatan yang lahannya dilewati Sementara itu Kepala lintasan pembukaan jalan lingkar “Masyarakat mendukung semiliar, diharapkan jangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sampai merugikan masyarakat luar, kami dari pihak pemerintah penuhnya pembangunan jalan jalur pembukaan jalan, semuanya Dinas Kimprasda Tapsel Ir H 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 setempat. meminta kepada warga berupa lingkar luar, dan tidak merasa menyetujui berdasarkan data yang Arwin Siregar MM menga123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Harapan seperti itu me- dukungan demi kelancaran pem- keberatan atas pembukaan jalan hadir pada pertemuan. Namun takan pembangunan jalan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ngemuka karena pembukaan bangunan, yang tentunya sangat tersebut yang melewati tanah sampai saat ini tinggal 7 orang lagi lingkar luar Sipirok sepanjang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jalan otomatis akan melintasi besar manfaatnya, baik dari segi mereka dan tidak menuntut ganti yang belum berhasil ditemui, 4 kilometer dengan lebar 20 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 berbagai lahan warga dari pengembangan ekonomi, pertanian rugi kepada Pemerintah Tapsel,” mudah-mudahan sebelum pelak- meter itu merupakan salah satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sanaan pekerjaan semuanya sudah upaya Pemkab Tapsel untuk beberapa desa. Namun, pihak dan lain sebagainya terhadap warga begitu kata Demson. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dikatakan juga bahwa pada rampung,” kata Camat Sipirok, mempercepat pengembangan Pemerintah Kabupaten Sipirok khususnya dan masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Kota Sipirok menuju ibukota (Pemkab) Tapanuli Selatan Tapsel pada umumnya,” ujar pertemuan antara warga dengan Amir Syam. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Namun, sumber Koran TranKabupaten Tapanuli Selatan, Demson. pihak pemerintah terkait yaitu PU (Tapsel) berkeinginan tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Tapsel yang didampingi Camat saksi di Sipirok menyatakan bahwa selain melancarkan akses jalur dikenakan ganti rugi terhadap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lahan warga yang terkena pemBohong Sipirok, Amir Syam SSos, Kapol- masyarakat justru mengeluh transportasi pengguna jalan ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bangunan jalan lingkar terPembohongan terhadap publik sek Sipirok AKP S Nainggolan serta tanahnya tidak dibayar. “Ma- depan. Benarkah? 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sebut. pun terjadi. Ada pemberitaan yang Danramil Sipirok, Kapten F syarakat yang tanahnya terkena 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (Ali Siregar) Keinginan pembebasan menyatakan bahwa menyikapi apa Batubara di Aula Kecamatan proyek pembukaan jalan lingkar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Terkait Pembukaan Jalan Lingkar Luar Sipirok

Warga Rela Berikan Lahan Tanpa Ganti Rugi?

TRANS SOROT


16

Karyawan Tempat Hiburan Tuntut Bupati Bekasi Trans, Bekasi: Sekitar lima ratus orang karyawan tempat hiburan, pub dan karoke di Kawasan Lippo Cikarang dan sekitarnya, Jum’at (8/8) unjuk rasa di Kantor Bupati Bekasi, mereka menuntut agar tempat mereka bekerja tetap beroperasi selama Bulan Ramadhan.

P

ara pengunjuk rasa yang didominasi oleh para wanita muda ini, tiba di Komplek Perkantoran Bupati Bekasi, Pukul 10.30. Kedatangan mereka langsung dihadang oleh Satpol PP di pintu gerbang, sehingga pengunjuk rasa gagal masuk Kantor Bupati. Kesal dengan ulah Satpol PP yang menghadang, para pengunjuk rasa berteriak-teriak minta bupati menemui. Mereka juga membentangkan sejumlah poster yang diantaranya bertuliskan, Kami Juga Manusia Butuh Makan Untuk Hidup, Bupati Jangan Sengsarakan Kami dan Trans, Jakarta: Mantan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Ir Soni Harsono disinyalir terlibat mafia tanah. Pasalnya, terjadi penyimpangan dalam menentukan kebijakan tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Karabha Digdaya, di atas tanah yang sudah lama dikuasai oleh PT Mantan Indonesia Indah (PT MII) seluas 19 hektar. Penyimpangan kebijakan pemberian HGB atas nama PT Karabha Digdaya di Kabupaten Bogor itu, tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor: 831/ HGB/BPN/1993 tanggal 27 Juli 1993. HGB tersebut letaknya diberikan di atas tanah yang sudah lama dikuasai oleh PT Mantan Indo nesia Indah seluas 19 hektar sesuai Surat Keputusan Menteri dalam Negeri RI No: 01/HGU/1983 tanggal 21 Pebruari 1983. Akibatnya, secara administratif, tanah yang dikuasai dan dikelola oleh PT Mantan Indonesia Indah sejak tahun 1983 tersita. Hal ini telah menimbulkan rasa kecewa yang sangat berat dan mendalam bagi keluarga almarhum H Adam Malik (mantan Wakil Presiden RI), termasuk para ahli warisnya, yang seharusnya mendapat perlakuan dan perlindungan

sejumlah kalimat yang bernada menghujat. Massa kemudian membubarkan diri setelah enam utusan pengunjuk rasa dipersilahkan masuk Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutannya. Sebelumnya, Bupati Bekasi mengeluarkan surat edaran yang isinya berupa himbauan agar pengusaha tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi menutup tempat usahanya selama Bulan Ramadhan. Surat edaran bupati itu, ditanggapi oleh sejumlah pengusaha tempat hiburan malam dengan menutup tempat usahanya. Salah seorang juru bicara pengunjuk

Petugas Satpol PP melakukan pemasangan segel di sejumlah tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan. foto: ist

rasa, Wandi mengungkapkan, dengan adanya surat edaran bupati, sejumlah

tempat hiburan malam menghentikan kegiatan selama Bulan Ramadah. Namun

akibatnya karyawan tempat hiburan, baik karyawan tetap maupun karyawan lepas, menjadi kehilangan pekerjaan. Dia menyesalkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebelumnya tidak mengajak unsur pengusaha atau pengelola tempat hiburan untuk membicarakan masalah hiburan di Bulan Ramadhan. “Kami tiba-tiba menerima surat edaran bupati yang menghimbau usaha kami ditutup selama Bulan Ramadhan. Mestinya sebelum surat edaran dikeluarkan, kami dilibatkan dalam pembahasannya. Tapi ini justru pihak lain yang dilibatkan,” terangnya. Menurut Wandi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, juga harus tegas dalam menyikapi suatu persoalan. Seperti penutupan tempat hiburam malam di Bulan Ramadhan, mestinya dasari oleh peraturan yang jelas. “Selama ini kan yang digunakan hanya surat edaran yang isinya berupa himbauan, agar tempat hiburan

Kepala BPN RI Terlibat Mafia Tanah

yang layak dan terhormat, mengingat jasa dan pengabdian almarhum H Adam Malik kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia sangat baik dan mulia. Kronologis Tanah yang menjadi sengketa itu berawal dari sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1, Surat Ukur Nomor 384 tahun 1929. Kemudian berlanjut keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 124/DJA/1982, Pemeriksaan Tanah Panitia B Provinsi Jawa Barat, tanggal 9-12-1980, Surat Bupati KDH Tk. II Bogor, tanggal 26-1-1981 No. Pm. 014/ 3/147/1981, Surat Gubernur KDH Tk. I Up. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Maret 1982 No. 4608/DA/PHT/HGU/1982, surat keterangan pendaftaran tanah tanggal 8-

7-1981 No. 216/1981 dan tanggal 22 Mei 1980 No. 192/1980. Dalam perkembangan selanjutnya keluar keputusan bahwa bahwa HGU No. 1 PT. Perkebunan Tapos berakhir masa berlakunya tanggal 23 September 1980. Dengan demikian, pada saat itu lahan perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai negara. Dengan adanya keputusan tersebut, diinstruksikan kepada Bupati KDH Tk. II Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor/ Seksi Pendaftaran Tanah untuk menghapus dari daftar umum Hak Guna Usaha No. 1 (sebagaimana tersebut pada Diktum I) dan selanjutnya mencatatnya sebagai tanah yang dikusai langsung oleh negara. Tanah perkebunan Tapos sebagaimana tersebut pada Diktum I tidak diberikan pembaharuan hak kepada bekas

pemegang haknya, karena akan digunakan untuk keperluan pembangunan pemerintah. Sebagian dari tanah perkebunan tersebut kurang lebih 50 hektar untuk pembangunan Pangkalan Sattama Satwa Komapta Polri. Sebagian lagi digunakan untuk pembangunan lain, sesuai dengan perencanaan dari pemerintah. Rinciannya sebagai berikut: 1. Sebagian tanah 50 hektar yang dimaksud pada diktum ketiga, Polri dipersilahkan mengajukan hak; 2. Kepada PT. Mantan Indonesia Indah sesuai keputusan Mendagri tanggal 21 Februari 1983, No. 01/HGU/1983, 19 HA; 3. Rencana tempat latihan teknis Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, 10 HA. Kemudian keluar Surat Depdagri No.

593.42/3734/Agr tanggal 4 Juni 1984, yang ditujukan kepada Gubernur Tk. I Jawa Barat, up. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat. Atas bagian sisa tanah lainnya, 60 hektar sambil menunggu pelaksanaan peruntukan atas tanah tersebut, penguasaanya diserahkan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor dan Kepala Dinas Perkebunan Cabang Kabupaten Bogor. Kepada bekas pemegang HGU akan diberikan ganti rugi. Timbul Masalah Pada tanggal 22 Mei 1989, Direktur PT Tapos mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yakni

menghentikan kegiatan selama Bulan Ramadhan. Surat edaran seperti ini tidak kuat. Artinya jika tidak diindahkanpun tidak menjadi persoalan,” ungkapnya. Dalam pertemuan dengan utusan para pengunjuk rasa, Bupati Bekasi yang diwakili Kepala Satpol PP setempat, tetap bersikeras agar tempat hiburan menutup usahanya selama Bulan Ramadhan. Sementara itu, seorang wanita yang mengaku pemandu lagu di salah satu tempat hiburan Karoke mengaku, kehilangan mata pencaharian selama bulan puasa karena tempat dia mengais rejeki ditutup. “Ya terpaksa biaya hidup selama bulan puasa menggunakan uang yang ada secukupnya,” ujarnya. Dilain pihak, sejumlah pengusaha Panti pijat di sepanjang Jalan Kali Malang Tambun hingga kini tetap menjalankan kegiatannya, demikian juga PSK dan Waria tetap terlihat menjajakan diri di jalanan, tanpa tersentuh oleh Satpol PP. Atau cara menyentuhnya lain? (Aziz/Ram) permohonan HGB atas tanah sisa dari 110 hektar seluas kurang lebih 31 hektar menunjuk pada surat Depdagri cq. Direktur Jendral Agraria tanggal 4 Juni 1984. Pada intinya juga mengakui atas tanah 50 hektar, yang digunakan oleh Sattama Satwa Kamapta Polri 50 hektar, PT Mantan Indonesia Indah 19 hektar, Rencana Latihan Teknis Direktorat Jendral Agraria Depdagri 10 hektar. Surat terebut ditandatangani oleh D.A Gandaatmadja, Direktur PT Tapos Pada tanggal 21 September 1992 Tn D.A Gandaatmadja Direktur PT Tapos melepaskan hak atas tanah yang dimohonkan melalui suratnya tanggal 22 Mei 1989 kepada PT. Karaba Digdaya selaku pihak kedua. Setelah terbit SPH dari PT Tapos kepada PT Karaba Digdaya, Menteri Negara Agraria mengeluarkan SK. No. 831/HGB/BPN/93 tanggal 27 Juli 1993. SK tersebut pada intinya tentang penerbitan sertifikat HGB No. 205 PT. Karaba Digdaya tanggal 4 September 1993. Inilah permainan yang dilakukan Menteri Negara Agraria pada perampas tanah berdasi. Perbuatan Menteri Negara Agraria tersebut sekarang ini dilaporkan oleh ahli waris almarhum Wakil Presiden RI ke Presiden RI, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. (SN)

Kasus Lahan LP Khusus Narkotika. Menkumham Intervensi Jalannya Persidangan di PN Sumber

Recommend Documents