PEMANFAATAN POTENSI SATUAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN SERBUAN TERITORIAL MILITER DI LINGKARAN KEKUASAAN, MUNGKINKAH?

MILITER DI LINGKARAN ‘KEKUASAAN’, MUNGKINKAH? MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL MELALUI SERBUAN TERITORIAL

N A U T A S I S N E T O P N A T PEMANFAA N A A N A S K A L E P G N U K U DALAM MEND L IA R O IT R E T N A U B R E S

Koramil 09/Kaliwungu, Kodim 0722/Kudus menggelar kegiatan bersih-bersih di Pasar Jetak untuk menciptkan lingkungan yang sehat

Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

06

Memberdayakan Serbuan Teritorial Guna Meningkatkan Hasil Pangan di Desa Tertinggal Oleh: Kolonel Inf FX . Hary Moelyono, S.E.

26

Serbuan Teritorial, Tindakan Cemerlang TNI AD Mewujudkan Pertahanan Negara Oleh: Kolonel Czi I Nyoman Parwata, S.E., M.Si.

40

Kemampuan Komunikasi Sosial (Komsos) Prajurit di Satuan Teritorial (Satter) Oleh: Kolonel Inf Supriono, S.I.P., M.M.

52

18

Militer di Lingkaran ‘Kekuasaan’, Mungkinkah? Oleh: Kolonel Inf Dr. Tirton Neﬁanto, S.SOS., M.A.P.

32

Satu Tahun Kerjasama Pertahanan RI - Arab Saudi Oleh: Kolonel Chb Roedy Roemin, M.A.

46

Menyelamatkan Ketersediaan Air Bersih Melalui Kegiatan Teritorial TNI AD Oleh: Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo

60

Pemanfaatan Potensi Satuan dalam Mendukung Pelaksanaan Serbuan Teritorial

Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional Melalui Serbuan Teritorial

Oleh: Letkol Inf Bangkit Rahmat Tri Widodo, M.Si. (Han), M.A.

Oleh: Mayor Kav Suteja, S.H.


3

Kata Pengantar Susunan Redaksi

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Kasahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Caj Drs. Sumirat Kriswasana, M.M. DEWAN REDAKSI : Kolonel Inf Drs. Mu’tamar, M.Sc. Kolonel Arh Hamim Tohari, M.A. Letkol Inf Benny Bintoro Letkol Inf Fadjar Tjahyono Letkol Kav Aloysius Nugraha Santoso, S.E., M.Si. KETUA TIM EDITOR : Letkol Inf Efran Gunawan SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Inf Drs. N. Ertoto, M.Si. ANGGOTA TIM EDITOR : Letkol Caj Drs. James W. Sondakh Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd. Mayor Inf Dodi Fahrurozi, S.Sos. Kapten Inf Candra Purnama, S.H. Kapten Cku M. Hasim DISTRIBUSI : Kapten Inf Hartono DESAIN GRAFIS : Sertu Munawir TATA USAHA : Serda (K) Tien Giantini, PNS Listin REDAKTUR FOTO : Letda Inf Moch Holil ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

4


COVER: Pengenalan profesi militer sejak dini kepada anak sekolah, Joyride bagi Mahasiswa HMI dan Mahasiswa UNJ belajar menyemai bibit sayuran

uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, redaksi dapat kembali hadir di hadapan pembaca sekalian dengan beberapa tulisan menarik untuk menambah perbendaharaan pengetahuan dan memperluas wawasan, melalui penerbitan Jurnal Yudhagama Volume 35 Nomor II Edisi Juni 2015. Melanjutkan topik bahasan di edisi sebelumnya, kita masih mengangkat beberapa tulisan menarik dari para Perwira yang bertugas di satuan jajaran TNI Angkatan Darat (TNI AD) tentang aktivitas para prajurit matra darat, khususnya yang berada di Satuan komando kewilayahan (Satkowil) dalam menyukseskan program Pemerintah RI dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui aksi serentak di seluruh Indonesia, yakni Serbuan Teritorial. Program yang dicanangkan Bapak Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ini terbukti ditanggapi secara antusias dan penuh harap oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, sekaligus telah membawa

P

manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya para petani. Dinamika pelaksanaan Serbuan Teritorial dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan inilah, yang ingin disampaikan para Perwira penulis dalam Jurnal Yudhagama edisi kali ini, dalam rangka berbagi pengamatan dan pengalaman mereka dalam memberikan penilaian maupun melaksanakan secara langsung berbagai bentuk kegiatan teritorial, yang merupakan implementasi dari aksi Serbuan Teritorial. Materi Jurnal Yudhagama Edisi Juni 2015 ini diawali oleh tulisan tentang Kajian yang dilakukan Kolonel Inf FX. Hary Moelyono, S.E. (Paban Sahli Bid. Kumhan Pok Sahli Bid. Hukum, Sahli Kasad) tentang “MEMBERDAYAKAN SERBUAN TERITORIAL GUNA MENINGKATKAN HASIL PANGAN DI DESA TERTINGGAL DALAM RANGKA MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN NASIONAL”. Tidak kalah menarik, tulisan yang disajikan Kolonel Czi I Nyoman Parwata, S.E., M.Si. (Pamen Denma Mabesad, Abit Dikreg XLI Sesko TNI) yang menilai bahwa Serbuan Teritorial adalah kegiatan teritorial yang sangat tepat dilakukan oleh TNI AD, melalui tulisannya “SERBUAN TERITORIAL TINDAKAN CEMERLANG TNI AD MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA”. Masih terkait langsung dengan Serbuan Teritorial, juga terdapat tulisan Danyonif Mekanis 201/JY, Kodam Jaya/ Jayakarta, Letkol Inf Bangkit Rahmat Tri Widodo, MSi (Han). MA. dengan judul “PEMANFAATAN POTENSI SATUAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN SERBUAN TERITORIAL”. Juga, tulisan Pabandya Wanwil Sterdam IX/Udayana, Mayor Kav Suteja,S.H. “MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL MELALUI SERBUAN TERITORIAL”.

Dalam cakupan yang lebih luas tentang kegiatan Teritorial TNI AD, Kolonel Inf Supriono, S.IP., M.M. (Asops Kasdam III/ Siliwangi) menulis “UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SOSIAL PRAJURIT DI SATUAN TERITORIAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBERHASILAN TUGAS POKOK”. Tidak ketinggalan, meskipun sebagai komandan dari Satuan tempur, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo (Danbrigif 15 Kujang II Kodam III/Siliwangi) berkontribusi dalam berbagi materi tulisan teritorial kepada para pembaca Jurnal Yudhagama, melalui tulisannya yang berjudul “MENYELAMATKAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH MELALUI KEGIATAN TERITORIAL TNI AD”. Pembaca yang budiman, selain tentang kegiatan Teritorial, kami juga sajikan tulisan dari Dosen Utama dari Sekoad, Kolonel Inf Dr.Tirton Nefianto, S.Sos, M.A.P. yang layak untuk kita baca dan fahami maksudnya, dengan judul tulisan “MILITER DI LINGKARAN ‘KEKUASAAN’, MUNGKINKAH?”. Satu lagi tulisan sangat menarik dari seorang penulis yang saat ini masih menjalankan tugas di luar negeri, yaitu tentang “MEMPERINGATI SATU TAHUN PASCA PENANDATANGANAN DCA RI - ARAB SAUDI”, yang ditulis oleh Atase Pertahanan RI di Riyadh, Arab Saudi, Kolonel Chb Roedy Roemin, M.A. Selamat membaca !

i s k a Red

Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat. Redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat. Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun dari luar lingkungan TNI Angkatan Darat, dengan syarat merupakan tulisan asli dari penulis. Topik dan judul tulisan ditentukan oleh penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.


5

Jurnal Yudhagama

MEMBERDAYAKAN SERBUAN TERITORIAL GUNA MENINGKATKAN HASIL PANGAN DI DESA TERTINGGAL

Kolonel Inf FX . Hary Moelyono, S.E. ( Pabanlisahli Kasad)

“Satgas Serbuan Teritorial” sebagai suatu bentuk kepedulian TNI AD kepada pemerintah dan masyarakat petani dalam rangka membantu untuk mewujudkan Swasembada Pangan kurun waktu 3 tahun kedepan serta dapat membuktikan bahwa tahun 2017 Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, bahkan berbalik menjadi negara pengekspor beras. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia seutuhnya karena Indonesia masih merupakan negara Agraris. Peran pembangunan di sektor pertanian dapat berpengaruh dan berdampak secara langsung pada sendi kehidupan masyarakat seperti misalnya dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PBD), menambah sumber devisa, membuka lapangan kerja, penyediaan bahan pangan,dan

6


merupakan perbaikan sumber pendapatan masyarakat. Sedangkan peran secara tidak langsung adalah dapat mempunyai efek atau berdampak pada pengganda aktivitas sektor pertanian melalui keterkaitan input dan output antar industri pertanian, komsumsi dan investasi. Negara juga menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Pertanian di Indonesia saat ini sedang dalam proses peningkatan hasil dalam rangka swasembada pangan terutama padi. Saat ini isu swasembada pangan merupakan masalah yang sangat diperhatikan dan selalu dalam topik pembahasan oleh pemerintah karena Presiden kita menghendaki Indonesia harus bisa berswasembada pangan terutama pada swasembada padi/beras dalam tempo waktu 3 tahun kedepan. Dikarenakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Indonesia selalu mengimpor beras dari negara sahabat dengan iming - iming harga lebih murah dari harga beras hasil produksi petani lokal. Harga dapat diatur oleh mafia beras dan sangat berperan dalam permainan harga impor beras. Apabila pemerintah membuka keran impor beras, hal ini akan berakibat bagi petani akan banyak kehilangan ketrampilan dan pengetahuan cara bercocok tanam serta berkurangnya lahan pertanian karena akan banyak berubah menjadi lahan pemukiman/perumahan yang pada akhirnya menjadikan suatu bencana buat pertanian Indonesia. Selain dari permasalahan tersebut di atas, salah satu penyebab lain berkurangnya hasil pertanian adalah pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan hasil pertanian yang semakin berkurang, diperkirakan jumlah pertambahan penduduk Indonesia hasil sensus BKKBN menurut Fasli Jalal pada 30 April 2014 diperkirakan berjumlah sekitar 248 juta jiwa dengan angka pertumbuhan sekitar 1,49% pertahun. Dengan pertambahan penduduk yang demikian, maka penghasilan pangan juga harus dapat ditingkatkan dengan melindungi lahan pertanian yang berkelanjutan. Berkurangnya lahan pertanian yang banyak berubah fungsi menjadi lahan/daerah pemukiman, salah satu sebab lemahnya penerapan UU Pertanian No.41 Tahun 2009. Pembahasan tulisan ini terbatas pada peningkatan produksi pangan padi di daerah tertinggal di wilayah kawasan Indonesia Timur, yang tercatat 70% masyarakatnya cara bercocok tanam secara berpindah-pindah (nomaden) serta

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

sulit terjangkau oleh aparatur pemerintah terutama penyuluh pertanian lapangan dari Dinas Pertanian.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN Potensi sumber daya alam pertanian di wilayah Indonesia sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik karena faktor alam yang relatif mendukung, namun belum banyak diberdayakan sehingga belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Faktor- faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan itu antara lain sikap mental, modal, pasar, kelembagaan dan aspek latar belakang pendidikan. Semoga dengan adanya program “Satgas Serbuan Teritorial“ secara intensif dan berkelanjutan akan mampu mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan petani. Perlunya pembentukan “Satgas Serbuan Teritorial”, dengan sasaran Desa Tertinggal guna meningkatkan penghasilan petani dengan memajukan sektor pertanian dengan tujuan Indonesia dapat berswasembada pangan. Saat ini Indonesia menghadapi banyak berbagai tantangan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar di sektor pertanian itu sendiri, misalnya hambatan dari kalangan para petani itu sendiri yaitu semakin terbatasnya sumber daya manusia petani dalam pengelolaan pertanian didapat dari turun temurun,

Danramil dan Babinsa jajaran Korem 162/ WB mendapat pelatihan dan pemantapan swasembada pangan

sulit menerima perubahan dalam hal pemakaian teknologi modern, sedangkan faktor hambatan yang datang dari luar adalah semakin berkurangnya lahan pertanian seiring dengan bertambahnya penduduk (1,7% pertahun) menjadikan lahan pertanian berkurang karena dialih fungsikan menjadi lahan/ daerah pemukiman penduduk atau pembangunan pabrik wilayah industri, termasuk adanya harga beras impor yang dapat dibeli dengan harga yang cukup murah. Bantuan TNI kepada Pemda. TNI AD dalam pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan UU RI nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu mengemban pelaksanaan tugas OMP dan OMSP, di masa damai. TNI AD mengemban tugas OMSP (pasal 7 ayat 2) yang terdapat 14 point di antaranya penugasan membantu Pemerintah Daerah di bidang teritorial atau kemasyarakatan. Untuk itu, TNI AD atas perintah Kasad harus bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan negara dapat berswasembada pangan, terutama swasembada beras/padi. Saat ini TNI AD sudah berperan aktif membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan terutama dilaksanakan oleh Satuan komando kewilayahan (Satkowil) atau lebih dikenal Satuan Teritorial (Satter)


7

Jurnal Yudhagama

Aparat Teritorial dan PPL bersama-sama turun ke sawah di wilayah Kab. Pekalongan

dengan keberhasilan yang cukup memuaskan. Namun guna lebih mengoptimalkan hasil dan mencapai apa yang telah ditargetkan oleh Bapak Presiden RI, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun ke depan Indonesia harus bisa terwujud menjadi negara swasembada pangan dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional maka dicoba menyarankan membuat konsep “Satgas Serbuan Teritorial”. Adanya Mafia Beras. Perilaku para mafia beras yang tidak menginginkan bila Indonesia berhasil dalam swasembada pangan sehingga berupaya melemahkan usaha tersebut, salah satunya yang tercermin pada wawancara disampaikan oleh Kasad saat berkunjung ke Kab. Sleman (DIY) sebagai berikut: Kasad sempat didatangi seseorang yang meminta beliau untuk mempengaruhi pemerintah membuka keran impor beras. Mereka akan memasukkan 2 juta ton beras dari Thailand dengan harga beli Rp 4000/ kg akan dijual dengan harga Rp 6000/kg dengan janji akan memberikan fee ke beberapa instansi terkait, yaitu kepada media peliput, DPR, Mentan, Menperindag dan keuntungan importir itu sendiri. Dilihat dari permasalahan yang telah disampaikan oleh Kasad tersebut, dapat disimpulkan bahwa begitu beratnya tantangan buat Bangsa Indonesia guna mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. 8


DATA/FAKTA & PERMASALAHAN PERTANIAN YANG MENONJOL Potensi sumber daya alam pertanian di wilayah Indonesia sangat menjanjikan karena faktor alam yang relatif mendukung, namun belum banyak diberdayakan secara maksimal sehingga belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup petani. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan petani itu antara lain sikap mental, modal, pasar, kelembagaan dan aspek latar belakang pendidikan. Apabila dibantu dengan adanya program “Satgas Serbuan Teritorial “ secara intensif dan berkelanjutan dimungkinkan akan mampu mengangkat kesejahteraan, harkat dan martabat bagi petani. Semakin berkurangnya Lahan pertanian. Menurut data dari Pusdatin Kementan (yang diambil dari data BPS) dengan publikasi yang berjudul : Statistik lahan pertanian th 2008-2013, di halaman 3 (gambar 1) dan halaman 4 (tabel 1) Pusdatin menyatakan bahwa luas lahan pertanian adalah 39,5 Juta Ha, dengan pembagian lahan sawah 8,1 Juta Ha, Tegal/Kebun 11,9 Juta Ha,Ladang 5,25 Juta Ha dan lahan yang sementara tidak diolah (lahan tidur) 14,25 Juta Ha. Apabila dibiarkan akan semakin berkurang seiring dengan pertambahan penduduk, terutama sekali lahan pertanian yang ada di Pulau padat penduduk seperti: P. Jawa, P. Sumatera dan P. Sulawesi yang padat penduduknya, ini disebabkan karena

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD kurangnya implementasi dan sosialisasi UU No.41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. UU No.41 Tahun 2009 ini dibuat guna mencegah dan melindungi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan menjadi lahan perumahan ataupun pembangunan pabrik industri. Sedangkan dalam Undang-Undang ini ada kelemahannya seperti misalnya; Pertama, Tertulis di pasal 44 ayat (1) lahan pertanian tidak boleh dialih fungsikan. Kedua, lahan pertanian masih bisa dialih fungsikan harus melalui kajian yang matang dan atau dengan kemudahan konversi lahan pengganti. Karena lemahnya pengawasan di lapangan berakibat masih banyak para cukong tanah berspekulasi jual beli di lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan keuntungan pribadi karena tidak ada dampak hukum dari UU tersebut. Masih menurut penjelasan Menteri Pertanian, saat ini, konversi lahan pertanian ke non pertanian mencapai 100.000 Ha pertahun, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lahan baru hanya maksimal 30.000 Ha, sehingga setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian. Sikap mental petani dan para generasi penerus petani. Salah satu hambatan yang turut mempengaruhi kehidupan petani Indonesia adalah masalah sikap mental, sehingga menyulitkan untuk berkembang. Kondisi ini terjadi karena para generasi muda beranggapan bahwa jadi petani itu pekerjaan yang tidak cocok buat mereka. Mereka lebih senang bercita-cita menjadi pegawai negeri atau tentara,

sedang petani tuanya mayoritas petani miskin karena tidak memiliki lahan sawah sendiri kalau punya itupun sempit dan selalu mendapat tekanan untuk terus terkonversi, tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan, sehingga suatu kewajaran bila jumlah petani akan semakin berkurang, karena semakin sedikitnya ketersediaan lahan pertanian yang telah banyak beralih fungsi, yang mengakibatkan saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor beras ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan India. Terbatasnya pengetahuan petani dan terbatasnya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Untuk mensukseskan program pemerintah dalam swasembada pangan sangat diperlukan tenaga penyuluh pertanian lapangan yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya yang saat ini dirasa masih kurang. Sebagai contoh data yang didapat di daerah yang terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat yaitu Tasikmalaya, menurut keterangan Sekretaris Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tasikmalaya M.Yayan Royan mengatakan dari 350 desa sementara tenaga penyuluh pertanian lapangan baru sekitar 200 orang yang berarti bahwa 1 orang penyuluh melakukan penyuluhan dan binaan di dua sampai tiga desa atau bahkan 1 Kecamatan hanya ada 1 orang tenaga penyuluh. Ini akan berakibat kurang maksimal memberikan penyuluhan, padahal tenaga penyuluh diperlukan terutama dalam teknis budidaya pertanian dan

Koramil 09/Kaliwungu, Kodim 0722/Kudus menggelar kegiatan bersih-bersih di Pasar Jetak untuk menciptkan lingkungan yang sehat


9

Jurnal Yudhagama melaksanakan hubungan secara terus menerus mulai dari penanaman sampai pasca panen dan bahkan purna jualnya dalam rangka menghindari permainan harga oleh para tengkulak. Situasi seperti ini yang membuat pengetahuan petani tidak berkembang bahkan semakin bodoh dan menjadi permainan para tengkulak. Disinilah diharapkan adanya peran tenaga PPL, maupun kelembagaan lain yang masih terbatas. Faktor permodalan, bagi petani modal merupakan suatu hal yang krusial, karena rendahnya faktor permodalan akan berpengaruh pada tingkat produktivitas bagi usaha tani. Seyogyanya pihak pemerintah mampu melibatkan pihak perbankan dengan selektif memberikan kredit kepada petani miskin, kenyataannya yang mendapat kepercayaan kredit petani yang sudah mapan sehingga petani tradisional jauh dari harapan untuk dapat bantuan modal yang akan menjadi faktor penghambat dalam beraktivitas usaha tani. Paling tidak petani tradisional dapat perhatian dan bantuan dari pemerintah melalui kelembagaan masyarakat petani seperti KUD yang sudah lama mati suri peranannya. Pemasaran/pasar dan kelembagaan, merupakan kunci terakhir dalam pembangunan dan pengembangan usaha bagi aktivitas usaha tani, saat ini dipandang kurangnya tempat pemasaran untuk hasil panen sebagai tempat penjualan padi pasca panen tidak berpihak pada petani, mengakibatkan apabila hasil panen sudah berlimpah dan tidak ada pasar yang siap menampung hasil panen secara otomatis harga akan jatuh. Situasi demikian sangat menguntungkan tengkulak sebagai pembelinya dengan harga murah karena petani didesak dengan kebutuhan hidup. Kurangnya campur tangan pemerintah mengakibatkan harga gabah kering selalu tidak stabil, akibatnya para petani yang selalu menanggung rugi dengan kalkulasi biaya penanaman, perawatan sampai panen tidak tertutupi dengan hasil panen.

ANALISA Analisa ini akan mencoba mengupas apa dan bagaimana bisa terjadi petani miskin/petani tradisional semakin terpuruk dalam kemiskinan kemudian menjual lahan pertanian secara terpaksa demi menutupi kebutuhan hidup karena tergerus oleh permainan harga para tengkulak. Di lain pihak tuntutan petani itu harus bisa bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Disinilah perlunya campur tangan pemerintah guna membantu para petani untuk dapat keluar dari pengaruh dan himpitan para tengkulak/pengijon yang mencari umtung ditengah penderitaan petani. Kenapa semakin berkurangnya lahan pertanian? Dalam pembahasan fakta dan data di atas menurut penulis utamanya terjadi disebabkan karena masih lemahya penerapan dan sosialisasi UU No.41 Tahun 2009 yaitu tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU ini bertujuan melindungi terhadap perubahan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan menjadi lahan perumahan ataupun pembangunan pabrik industri yang dilakukan oleh masyarakat petani itu sendiri dengan berbagai alasan seperti misalnya di 10


bangun rumah tempat tinggal dan atau dijual kepada orang lain dengan alasan petani tersebut sudah tidak mampu membiayai biaya operasional bercocok tanam padi yang dirasa semakin lama biayanya semakin mahal mulai dari biaya pembelian gabah kering sebagai bibit, pembelian pupuk saat musim tanam serta pasca panen yang terkadang selalu merugi karena mereka selalu ketergantungan dan dikuasai oleh tengkulak/pengijon. Perlunya penerapan UU tersebut secara tegas tentang konsekuensi hukum dan resiko bagi pelanggaran UU ini cukup berat, baik yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian atau bahkan pejabat yang memberi ijin pengalihan fungsi tersebut.Namun dalam kenyataannya, sanksi berat tidak bisa diterapkan bahkan terkesan masih diabaikan oleh pemilik lahan pertanian berkelanjutan


maupun pejabat yang memberi ijin. Tidak pernah ada yang mendapat sanksi sesuai perundangan, yaitu pasal 72&73 UU No 41 yang mencantumkan denda 1 s.d 5 miliar rupiah, bagi pejabat yang merestui alih fungsi yang tidak sesuai aturan. Kenyataannya masih banyaknya praktek jual beli dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan itu tanpa ada resiko termasuk penyediaan lahan konversi ganti rugi dan pejabat yang memberi ijin tidak dikenai sanksi tindakan administrasi. Sehingga para cukong tanah masih dapat menjual belikan lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan lahan perumahan atau industri pabrik lainnya. Ini adalah sebagian kecil dari analisa yang didapat berdasarkan pengamatan dan kenyataan di lapangan.

Karya Bakti membuat talud sepanjang 600 meter di daerah Sleman Jateng untuk membantu masyarakat agar terhindar dari bencana longsor di musim penghujan.

Ada apa dengan sikap mental petani dan para generasi penerusnya ? Menurut data statistik BPS, apabila dihitung dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2013, Indonesia telah kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani yang dari semula 31,17 juta menjadi 26,13 juta. Selain itu pula tingkat kesejahteraan para petani juga masih rendah, rata-rata dengan kepemilikan lahan 0,2 Ha hanya bisa menghasilkan produksi di bawah Rp 500 ribu perbulan, yang menurut Sekjen Asosiasi Petani Indonesia (API) M.Nur Udin mengatakan bahwa ada 15 juta petani yang hidup Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

11

Jurnal Yudhagama

seperti itu, karena kehidupan para petani hanya di permainkan oleh tengkulak/pengijon padi, permasalahan lain, dengan harga gabah kering dan pupuk yang sulit didapat dan tidak terjangkau saat musim tanam, dan sebaliknya jatuhnya harga gabah kering saat paska panen. Fenomena ini selalu berulang dari tahun ke tahun, maka tidak heran jika para petani mulai beralih profesi dengan bekerja pada sektor perdagangan, industri dan jasa/buruh. Dengan adanya program “Satgas Serbuan Teritorial” diharapkan dapat memutus mata rantai peran tengkulak/pengijon dan meningkatkan penghasilan petani dari hasil pasca panen yang selama ini dikuasai serta dinikmati oleh para tengkulak dengan memberdayakan BUUD, KUD sebagai wujud bantuan pemerintah kepada petani atau melibatkan koperasi satuan yang ada di wilayah. Kenapa pengetahuan petani dan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terbatas? Kalimat pertanyaan tersebut di atas apabila dianalisa merupakan suatu lingkaran sebab akibat, pengetahuan dan ketrampilan petani dapat ditingkatkan oleh tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ada. Sedangkan untuk tenaga PPL itu sendiri sangat terbatas jumlahnya seperti yang sudah tertulis di fakta/data. Padahal tugas seorang tenaga PPL termasuk salah satu “Agent Perubahan/ Agent of Change” yang langsung berhubungan dengan para petani, fungsi utama penyuluh pertanian lapangan adalah merubah perilaku petani melalui pendidikan non formal sehingga petani memiliki kehidupan 12


Koramil -07/Baturiti, Kodim 1619/Tabanan dan masyarakat setempat melaksanakan ‘Serbuan Teritorial’ melalui pembersihan sampah di area wisata Danau Beratan, Bedugul.

yang lebih baik secara berkelanjutan, dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani, hendaknya para petani juga lebih proaktif juga dalam menjalin kerjasama dengan petugas penyuluh pertanian lapangan guna mengenal banyak program, teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Diharapkan pula kinerja petugas Penyuluh Pertanian Lapangan meningkatkan peranannya terhadap keberhasilan program-program yang telah disusun dengan sasaran peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani. Untuk jumlah petugas PPL yang terbatas, dapat digandakan/ penebalan jumlah dengan melibatkan TNI AD yang tergabung dalam “Satgas Serbuan Teritorial” bekerja seiring dengan para Babinsa yang terlebih dahulu sukses membantu petani. Faktor Pemasaran/pasar dan kelembagaan, merupakan kunci terakhir dalam pembangunan dan pengembangan usaha bagi aktivitas usaha tani, karena apabila hasil panen sudah berlimpah dan tidak ada pasar yang siap menampung hasil panen tersebut niscaya tidak akan dapat memberikan manfaat dan kontribusi guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ikut campur tangan pemerintah sangat diharapkan sekali dengan memberdayakan kelembagaan yang

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dulunya sudah aktif berperan namun belakangan perannya seolah berkurang seperti BULOG dan DOLOG sebagai bentuk subsidi/bantuan pemerintah dengan membeli gabah hasil panen dengan demikian dapat terpeliharanya harga yang stabil pasca panen, serta bantuan kredit melalui KUD maupun BUUD. Apabila dimungkinkan membuka peluang kepada koperasi koperasi satuan jajaran KOWIL yang mempunyai modal cukup besar ikut dilibatkan dalam pembelian gabah beras.

KONSEPSI SERBUAN TERITORIAL DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL Apabila ketahanan ekonomi dan pangan sudah hancur maka ketahanan nasional akan rapuh, apabila ketahanan nasional rapuh maka tunggulah saatnya kehancuran akan melanda keberadaan bangsa dan negara tersebut guna mencermati amanat dan perintah Kasad agar dapat membantu petani untuk meningkatkan hasil pangan dalam rangka membentuk ketahanan pangan nasional tersebut maka perlunya konsepsi pembentukan “Satgas Serbuan Teritorial”. Peran Mabes TNI AD utamanya berkoordinasi membuat perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pertanian, namun dapat dikembangkan perjanjian kerjasama dengan kementerian lainnya, seperti; Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi, yang nantinya harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat Provinsi oleh Pangdam/Danrem, ke tingkat Kabupaten/Walikota oleh para Dandim dan tingkat Kecamatan dan Desa oleh para Danramil dan Babinsa. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian terkait, maka akan menjadi dasar bagi “Satgas Serbuan Teritorial” dalam melaksanakan Misinya di daerah tertinggal dengan membantu instansi pemerintah serta Komando Kewilayahan (Kowil) yang telah ada di wilayah agar lebih terkoordinasi lagi dalam kerjasamanya guna mencapai hasil yang maksimal di lapangan. Serta membantu memberdayakan dan mengembangkan peran kelembagaan petani yang ada seperti KUD dan BUUD bermitra kerja dengan koperasi satuan di jajaran TNI AD yang ada dengan di modali oleh Mabes AD semacam dana tanggap satuan untuk pertanian sebagai terobosan membantu bidang pemasaran hasil panen guna menghindari perilaku tengkulak yang mengais keuntungan di atas penderitaan petani Dalam penugasannya Mabes AD membentuk “Satgas Serbuan Teritorial” dengan kekuatan kisaran 1000 orang (Ko Satgas, Ki-A ,Ki-B, Ki-C, Ki-D) yang disiapkan sebagai petugas Penyuluh Lapangan Pertanian (PPL) yang terwadahi dalam “Satgas Serbuan Teritorial” yang mempunyai tugas pokok membantu pemberdayaan petugas PPL yang sudah ada serta bersandar pada aparat Koter setempat, dengan adanya PPL Kegiatan Komsos dengan Tomas dan Toga di Kab. Pamekasan dalam rangka Serbuan Teritorial


13

Jurnal Yudhagama dari TNI yang telah disiapkan dan dibekali pengetahuan dan ketrampilan, maka diharapkan petugas ini dapat memberi penyuluhan lebih merata kepada petani dan masyarakat desa dengan perbandingan rasio 1 orang petugas membina hanya di 1 Desa saja atau demi keamanan bisa 2 orang 1 desa agar bisa “Buddy System”, dengan harapan semua petani/ masyarakat desa dapat dimotivasi, ditingkatkan keterampilan dan pengetahuan terutama di sektor Pertanian/ Peternakan oleh PPL tersebut. Sebenarnya petugas PPL merupakan salah satu bentuk “Agen Perubahan/ Agent of Change”” yang langsung berhubungan dengan para petani, karena fungsi utama penyuluh pertanian lapangan untuk merubah perilaku petani melalui pendidikan non formal sehingga petani memiliki kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Dalam 1 Kompi “Satgas Serbuan Teritorial” yang telah disiapkan personel sudah dibekali dan dilatih Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Sosial budaya Masyarakat setempat, tempat dimana Satgas tersebut akan ditugaskan ke seluruh wilayah NKRI dengan prioritas desa tertinggal di laksanakan secara tersebar dengan target menguasai dan membina desa binaan minimalnya 2 orang petugas PPL disiapkan membina dan menguasai 1 Desa/Kelurahan saja, serta direncanakan agar lebih menyatu dengan masyarakat binaanya diwajibkan tinggal dan tidur di rumah masyarakat/ penduduk bertujuan menghilangkan jarak antara petugas PPL dengan masyarakat Petani/ Peternak agar cepat mengetahui permasalahan di lapangan. Program penugasan “Satgas Serbuan Teritorial” ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan layaknya sebagai program penugasan Batalyon ke Daerah Operasi Penugasan Tempur, namun Satgas ini Daerah Operasi tempurnya yaitu masyarakat petani/peternak binaan dengan tujuan membantu meningkatkan hasil pertanian/peternakan rakyat di desa yang masuk kategori desa tertinggal. Dengan harapan, setelah berjalannya program ini niscaya dalam kurun waktu 3 tahun penghasilan masyarakat petani dan peternak akan meningkat hasilnya karena ada program “Serbuan Teritorial” yang berkelanjutan. Penugasan “Satgas” ini dapat dikembangkan lebih luas dengan pembinaan program ke sektor peternakan, perikanan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sasaran pemberantasan Buta Aksara agar masyarakat desa tertinggal dapat membaca dan menulis. Peluang a. Jalur Komando TNI AD yg sudah terstruktur dan terkoordinasi. Hal ini akan memudahkan TNI AD dalam melaksanakan “Serbuan Teritorial” di seluruh wilayah NKRI terutama di daerah terpencil dengan memanfaatkan Satker/Satkowil sebagai satuan sandaran 14


perintis di wilayah, sehingga daerah yang berpotensi dijadikan lahan penghasil pangan dapat dengan cepat terciptanya swasembada pangan, baik itu peningkatan pangan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dilaksanakan oleh “Satgas Serbuan Teritorial” yang personelnya sudah disiapkan dan siap diperintahkan ke daerah tertinggal sesuai dengan kriteria penetapan dari pemerintah tentang DesaTertinggal.

Satgas BKO Yonarmed 13/2/1 Kostrad melaksanakan kegiatan karya bakti di Dusun Mahu (Yali) Kecamatan Tehoru, Maluku. (http://kodam16pattimura.mil.id)

b. TNI AD mudah digerakkan ke seluruh pelosok wilayah NKRI. Dengan adanya asas kesatuan Komando, terstruktur dan terorganisasinya TNI AD maka akan memudahkan pelaksanaan “Serbuan Teritorial” dalam rangka melaksanakan tugas pokok meningkatkan swasembada pangan khususnya padi/beras oleh “Satgas Serbuan Teritorial” di seluruh Wilayah NKRI serta selalu bekerja sama dengan Satuan Teritorial/Kowil sebagai satuan sandaran. c. Adanya Program TMMD. Dengan adanya Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang sudah berjalan sampai saat ini TMMD yang ke 94 (Th 2015), program ini juga sangat menunjang terlaksananya “Satgas Serbuan Teritorial” dengan misi yang sama yaitu dalam rangka membangun dan memajukan Desa Tertinggal serta mendukung mewujudkan program pemerintah dalam berswasembada pangan karena memang kedua program TNI tersebut bertujuan untuk membangun wilayah Indonesia yang tertinggal agar dapat menyentuh

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD kebutuhan rakyat yang diperlukan secara hakiki. Kendala dan Upaya mengatasinya. a. TNI AD terbatas dengan waktu penugasan. Dengan adanya tugas pokok prajurit TNI yang dituntut selalu siap bertempur guna menjaga kedaulatan NKRI,maka terbatas pula waktu penugasan yang diemban oleh “Satgas Serbuan Teritorial” maka upaya mengatasinya disarankan kepada MABESAD membuat perencanaan penugasan layaknya penugasan TNI AD ke daerah Operasi Militer namun penugasan yang ini sasarannya ke daerah pemukiman masyarakat Desa Tertinggal dengan program penugasan Koramil 02/Jati, Kodim 0722/Kudus bersama-sama warga Desa Jati Wetan Rt 3/III Kecamatan Jati Kudus memperbaiki tanggul Sungai Wulan, untuk mengantisipasi banjir. (http://kodimkudus.blogspot.com)

selama kurun waktu antara 6 s/d 9 bulan dilakukan rotasi dengan Satgas pengganti berikutnya yang diambil dari satuan batalyon jajaran TNI AD. b. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Prajurit TNI AD di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan (sektor ini yang dapat dibudidayakan langsung oleh masyarakat) maka upaya mengatasinya Mabes AD membuat perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait tersebut diatas untuk bersedia membekali para prajurit dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan para prajurit sebagai penyuluh lapangan dadakan dapat membantu dan memperbesar kemampuan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di pemerintahan

agar nantinya dapat berdaya guna bagi masyarakat kelompok petani binaan guna meningkatkan hasil pangan serta dapat berbuat sesuatu yang menghasilkan secara optimal dan bekerja sama dengan petugas lapangan dari TNI sebagai penjabaran perjanjian kerja sama yang telah dibuat antara TNI AD dan Kementerian terkait mulai dari penyiapan bibit sampai dengan pemasaran hasil panen. c. Terbatasnya Anggaran. Membahas masalah anggaran, tentunya sesuatu yang sangat diperlukan dalam setiap suatu kegiatan. Namun dengan menggunakan tenaga prajurit yang sudah dibekali Ilmu sebagai penyuluhan lapangan, tentunya anggaran dapat di hemat sedemikian rupa karena mayoritas menggunakan tenaga PPL dari TNI yang sudah disiapkan, hal ini akan menghemat anggaran dari sektor uang saku, uang makan para petugas PPL, dan Upaya mengatasi masalah anggaran, yang cukup besar disarankan agar dapat dimasukkan/diprogramkan ke anggaran pemerintah dari APBN. d. Terbelakangnya kondisi sosbud masyarakat. Dikarenakan sasaran dari ”Satgas Serbuan Teritorial” ini adalah daerah tertinggal, maka tidak heran apabila masyarakat di sektor pendidikan terutama dibidang IPOLEKSOSBUD pasti juga akan terbelakang. Upaya mengatasinya, personel TNI AD dalam pelaksanaan Serbuan Teritorial selain dibekali pengetahuan tentang pertanian, peternakan juga harus belajar dan dibekali ilmu pengetahuan tentang pengetahuan sosial budaya masyarakat yang akan dituju supaya program Serbuan Teritorial dapat diterima oleh masyarakat Desa Tertinggal tersebut sehingga tidak terjadi penolakan program yang akan dicanangkan. Kesimpulan. a Indonesia sebagai Negara Agraris suatu keharusan bagi pemerintah untuk melindungi, dan memajukan pertanian secara menyeluruh serta memperhatikan kesejahteraan para petani agar terhindar dari praktek lingkaran setan para tengkulak/pengijon. b Apabila pertanian Indonesia ingin maju dan para petaninya sejahtera dapat menikmati jerih payahnya, Pemerintah harus dapat memberdayakan kembali peran dari institusi lapangan seperti: Bulog, Dolog, KUD, BUUD dan badan lainya yang kiprahnya berkaitan dengan kebutuhan petani sebelum dan saat musim tanam, dan membantu serta memasarkan bahkan membeli hasil panen agar harganya tidak jatuh. c. Eksistensi SatKowil/Koter tetap mempunyai peranan penting sebagai satuan sandaran “Satgas Serbuan Teritorial” di daerah, agar program Serbuan Teritorial dapat berjalan sesuai dengan target yang dicanangkan Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

15

Jurnal Yudhagama dengan tetap mengedepankan metoda Binter ( Bhakti TNI, Binwanwil, Komsos) d. Berkat kerjasama semua pihak, Ketahanan Pangan Nasional harus terwujud dengan adanya Program “Serbuan Teritorial” pada kurun waktu 3 Tahun, selebihnya Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras, dengan demikian Indonesia terhindar dari prediksi banyak kalangan yang mengatakan pada tahun 2017 Indonesia akan mengalami krisis pangan. e. Pentingnya realisasi Perjanjian Kerja sama antara pihak TNI AD dengan Kementerian terkait dalam membentuk Kemandirian Pangan di Daerah Tertinggal, agar terhindar dari stigma bahwa TNI bekerja sendiri dan tidak ada keterlibatan dari Institusi Pemerintah di daerah. Saran a. Perilaku para mafia beras ada kemungkinannya diperankan oleh negara lain yang tidak menginginkan Indonesia berhasil dalam swasembada pangan harus dikikis habis dengan tidak memberi kesempatan dan membuka peluang untuk mengimpor beras, sekalipun dengan harga murah. b. Tetap perlu membina hubungan kerjasama, selain dengan kementerian terkait juga dengan para akademisi serta Badan Penelitian Pembangunan (Balitbang) Pertanian untuk mencari dan mengembangkan varietas bibit unggul padi yang lebih ramah lingkungan. c. Perlunya memberikan pemahaman kepada semua Institusi Pemerintah tentang pemberdayaan “Satgas Serbuan Teritorial” untuk membantu Pemerintah Satkowil/Satker dalam rangka mencapai Ketahanan Pangan Nasional.

Penutup Demikian pemikiran penulis untuk memberdayakan “Satgas Serbuan Teritorial” sebagai suatu bentuk kepedulian TNI AD kepada pemerintah dan masyarakat petani dalam rangka membantu untuk mewujudkan swasembada pangan kurun waktu 3 Tahun kedepan serta dapat membuktikan bahwa Tahun 2017 Indonesia tidak akan mengalami Krisis Pangan, bahkan berbalik menjadi Negara Pengekspor Beras. Pengertian Pengertian 1. Swasembada Pangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan pangan,sedangkan arti pangan itu sendiri adalah bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian, perkebunan, dan lain lain. Swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar, dan terhindarnya suatu negara dari kelaparan. 2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga,yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UU No.7 Th 1996) 3. Serbuan Teritorial. Belum ada pengertian secara khusus tentang serbuan teritorial. Untuk arti serbuan adalah mendatangi secara bersama-sama atau beramai-ramai 16


menuju kesatuan tempat. Untuk serbuan teritorial sendiri dapat diartikan tentang pelaksanaan Binter secara cepat, serentak lebih serius masuk ke semua ini kehidupan masyarakat melalui serbuan teritorial dilakukan secara nyata dan menyentuh masyarakat. 4. Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (Menurut UU No.41 Th 2009) 5. Desa tertinggal adalah daerah dalam lingkup desa yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan desa lainya dalam skala nasional dengan memakai pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu mendiskripsikan nilai pada setiap variabel dalam kriteria utama yang dijadikan dasar penilaian. 6. Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Dengan 7 cara usaha tani yaitu (pengolahan tanah yang baik, pengairan/ irigasi yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pasca panen dan pemasaran. 7. Ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia, sasaranya adalah ke lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, atau bentuk lain lahan marginal (terpinggirkan). 8. Penentuan daerah tertinggal ada 6 kriteria yaitu ; a. Tingkat perekonomian masyarakat. b. Sumber Daya Manusia (SDM) c. Infrastruktur d. Eksesibilitas. e. Karakteristik daerah dan f. Kemampuan keuangan lokal. 9. Bulog (Badan urusan logistik). Peran Bulog untuk mendistorsi mekanisme harga beras dengan manipulasi untuk memelihara pasar yang lebih kuat, menaikkan harga dasar beras untuk petani, saat surplus beras Bulog mengekspor beras untuk mencegah jatuhnya harga, sehingga stabilitas harga terpelihara. 10. BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit Desa). Kedua lembaga koperasi tingkat desa dan kabupaten ini dibentuk guna membantu petani dari jerat lingkaran tengkulak/pengijon saat musim paceklik. Endnotes: i. UU No.41 Tahun 2009 dalam pasal pembukaan ayat c ii. News Update Techno (Jumlah penduduk Indonesia Terbaru) iii. Data BPS 2014 & KementerianPDTT dalam seminar membangun Indonesia 15/11/2014. iv. Media Indonesia terbitan selasa tgl 21 April 2015, (Halaman Ketahanan Pangan) v. Litbang Kementerian Pertanian 2013 vi. Sidikaurora.wordpress.com vii. www.academia.edu/5 viii. Amanat Kasad pada upacara bulanan, 17 Februari 2015 tersebar di kesatuan.


RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I

DATA POKOK 1. NAMA (LENGKAP) 2. PANGKAT, KORPS 3. NRP 4. JABATAN 5. TMT JABATAN 6. TANGGAL LAHIR 7. TEMPAT LAHIR 8. KESATUAN 9. SUMBER PA 10. TMT PA 11. SUKU / BANGSA 12. AGAMA 13. BENTUK RAMBUT 14. WARNA RAMBUT 15. KUALIFIKASI PSI

II.

: : : : : : : : : : : : : : :

FX . HARY MOELYONO, S.E KOLONEL INF 30458 KOMANDAN 21-03-2012 24-04-1962 JEMBER PUSSIMPUR KODIKLAT TNI AD AKMIL 28-09-1985 JAWA KATHOLIK LURUS HITAM B+

PENDIDIKAN UMUM 1. 2. 3. 4.

III.

SD SMP SMA STIE

1. 2. 3.

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

18.

19. 20. 21. 22.

WARNA KULIT NAMA ISTERI a. TEMPAT TGL LAHIR b. PEKERJAAN JUMLAH ANAK a. NAMA/TTL

: : : : ; :

c. NAMA/TTL

:

TINGGI BADAN BERAT BADAN GOL DARAH NAMA ORANG TUA a. AYAH c. IBU

: : :

SAWO MATANG Dra.VERONICA S MALANG, 9-5-1964 IBU RUMAH TANGGA 2 (DUA) ALBERTHA Y.A SINGKAWANG, 29-01-1994 ANASTASYA CINDYA. A MALANG, 2-11-1995 67 kgcm 165 SAWO 67 kg MATANG O

: :

M. SOEKARNO (ALM) VA. SOESMIATI (ALMH)

MILITER TH 1974 TH 1977 TH 1981 TH 2004

BANGUM 1. AKABRI 2. SUSSARCAB IF 3. SUSLAPA I 4. DIKLAPA II 5. SESKOAD 6. SESKO TNI

KECAKAPAN BAHASA

VI.

16. 17.

A. 1.

ASING INGGRIS

AKTIF

B. 1. 2.

DAERAH JAWA SUNDA

AKTIF PASIF

PENUGASAN LUAR NEGERI MACAM TUGAS THN PENUGASAN 1992 PENUGASAN 2008 KKLN 2010

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TH 1985 TH 1985 TH 1992 TH 1996 TH 2000 TH 2010

TANDA JASA SL. KEST VIII TAHUN SL. KEST XVI TAHUN SL. GOM VIII / DHARMA PALA SL. GOM IX / RAKSAKA DHARMA SL. DWIDYA SISTHA SL. SEROJA

NEGARA TUJUAN MALAYSIA AUSTRALIA KOREA SELATAN

BANGSPES 1. TAR PERS BINPERS SOSPOL 2. SUS DANYONIF 3. SUS DANDIM 4. SUS STAF RENSTRA 5. SUS OPS GAB 6. SUS PIM JEMEN DEPHAN V. 1. 2.

RIWAYAT PENUGASAN OPERASI OPS MALIRJA TH. 1987 OPS TIM-TIM TH. 1992

VII. RIWAYAT KEPANGKATAN PANGKAT TMT 1. LETDA 28-09-1985 2. LETTU 01-04-1989 3. KAPTEN 01-04-1992 4. MAYOR 01-10-1996 5. LETKOL 01-10-2001 6. KOLONEL 01-10-2009

RIWAYAT JABATAN DANTON II YONIF-642/KPS DANTON I YONIF- 642/KPS DANTON I YONIF- 641/BRU DANKI A YONIF - 641/BRU KASILOG YONIF - 641/BRU WADAN YONIF- 744 KASDIM-1630/VIQUEQUE GUMIL GOL V DEPJUANG PUSDIKIF DANYONIF 721 / MKS KASI OPS REM 072/PMK DANDIM 0708/PWR REM-072 WADAN RINDAM IV/DIP WADAN PUSSIMPUR PAMEN DEPHAN TAFUNG GOL –IV/ KOL DITPOTHAN KEMHAN RI PAMEN MABES TNI (SESKO TNI) PAMEN MABES TNI AD (SELESAI SESKO TNI) PAMEN AHLI GOL IV BID TAKTIK/NIK SECAPA AD DANPUSSIMPUR KODIKLAT TNI AD PABAN SAHLI BID. KUMHAN POK SAHLI BID. HUKUM SAHLI KASAD

TMT 01-11-1985 19-01-1987 01-01-1989 01-08-1990 10-02-1994 27-01-1996 15-11-1997 01-06-2000 01-08-2000 01-11-2001 01-08-2002 01-08-2003 01-08-2007 27-03-2009 30-03-2009 08-12-2010 08-12-2010 25-03-2011 21-03-2012 05-02-2915

TH 1999 TH 2001 TH 2002 TH 2006 TH 2007 TH 2009

NO. SKEP/SPRIN KEP/09/ABRI/1985 SKEP/179/IV/1989 SKEP/146/III/1992 SKEP/321/IX/1996 SKEP/61/III/2001 KEP/35/TNI/2009

NO. SKEP/SPRIN SKEP/843/IX/1985 SPRIN/14/I/1987 SKEP/03-06/II/1989 SKEP/171-06/IX/1990 SKEP/38-06/II/1994 SKEP/281/I/1996 SKEP/580/XII/1997 SKEP/206/V/2000 SKEP/302/VIII/2000 SKEP/340/XI/2001 SKEP/102/III/2002 SKEP/208/VIII/2003 SKEP/65/III/2007 KEP/211/III/2009 SKEP/47/III/2009 KEP/817/XII/2010 KEP/817/XII/2010 KEP/56/III/2011 KEP/59-1/III/2012 KEP/43/II/2015


17

Jurnal Yudhagama

Militer di Lingkaran ‘Kekuasaan’, Mungkinkah?

Kolonel Inf Dr. Tirton Nefianto, S.SOS., M.A.P. (Dosen Utama Seskoad)

Dari sejarah yang kita pelajari, sudah seharusnya militer bisa menduduki tampuk pemerintahan, dengan maksud membenahi secara institusi semua instansi pemerintah sipil maupun militer untuk menuju Indonesia yang lebih jaya dan maju ... PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA: PERSPEKTIF KESEJARAHAN DAN MASA DEPAN Pengalaman kaum militer dalam mempertahankan stabilitas negara, dapat dijadikan pedoman bagi upaya pemahaman cita-cita dan nilai khas untuk memproyeksikan peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara Pancasila yang dilahirkan di era perang dan revolusi hingga saat ini, bertemu dengan tantangan di era pembangunan. Secara objektif dan rasional, sudah seharusnya TNI menjadi pendukung bagi perkembangan demokrasi serta kelangsungan berjalannya semua sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Cara TNI melaksanakan tugasnya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam Negara Pancasila tidak hanya berkaitan dengan tubuh internal TNI saja, melainkan turun dalam porsi yang memengaruhi perkembangan serta pertumbuhan bangsa Indonesia terhadap permasalahan nasional yang lain. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh alur historis yang penuh pergolakan, sehingga tempaan perang 18


kemerdekaan membentuk pembangunan bagi kaum militer sebagai salah satu kekuatan politik. TNI sebagai Angkatan Bersenjata bagi Indonesia yang lahir ketika perang, mengalami dinamika sesuai dengan redefinisi perang akibat perkembangan keadaan dunia. Bahkan ahli strategi perang Jerman Carl von Clausewitz menyatakan bahwa perang merupakan aktivitas yang menyesuaikan dengan lingkungan atau konstelasi dunia. Hal tersebut berarti, bagi TNI dimana tempat dan peranan Angkatan Bersenjata bahkan dalam suatu kebudayaan, ditentukan oleh corak dan sifat politik dari negara yang bersangkutan. Perbedaan peranan di berbagai tempat dan masa, kemudian dikenal dengan istilah time tunnel, dimana dapat dilihat pergeseran peranan sesuai dengan lokasi dan masa yang sedang berlangsung (Simatupang, 1995: 57). Sehingga harus terdapat harmoni dari Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan politik dengan pemegang kekuasaan politik dalam negara itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di masa lampau Angkatan Bersenjata belum memiliki profesionalisme, sehingga pemilik kekuasaan politik yang tinggi dalam sebuah negara mampu bertransformasi menjadi militer atau panglima. Permasalahan tersebut terletak pada belum adanya ketegasan terkait efisiensi dalam pelaksanaan tugas TNI maupun cita-cita pengembangan demokrasi dalam rangka pengamalan Pancasila. Kemudian era modernisasi datang dan merubah cara berpikir, cara hidup, cara berpolitik, cara berperang, cara berdagang hingga cara melihat lini masa sejarah untuk dijadikan pembelajaran bagi masa depan. Salah satu pembelajaran yang didapat sesuai dengan pandangan Nicollo Machiavelli, yang mengatakan bahwa di era moderen diperlukan tentara-tentara yang melalui proses wajib militer, bukan hanya tentara sewaan atau tentara bayaran yang bersifat kontemporer. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat Machiavelli, terdapat hubungan erat antara politik dan keadaan Angkatan Bersenjata, dimana tidak mungkin ada perundang-undangan yang baik apabila tidak ada Angkatan Bersenjata yang baik, karena dasar pertahanan suatu negara adalah organisasi militer yang baik. TNI sebagai tentara Indonesia tentu memiliki sejarah yang berbeda dengan Angkatan Bersenjata bangsa Eropa atau negara berkembang yang lain, karena melalui proses peperangan kemerdekaan, sehingga Indonesia cenderung berhati-hati dalam mengatur kehidupan militer sebagai salah satu basis kekuatan politik (Simatupang, 1995: 65). Namun apabila dilihat dari segi perspektif time tunnel, militer di Indonesia memiliki peranan terhadap perkembangan politik, kemajuan masyarakat serta pembangunan bangsa dengan mengikuti modernisasi dan transformasi tubuh militer yang ada.


Presiden RI Joko Widodo dengan seragam dan baret Kopassus di Lapangan Merah, Mabes TNI Cilangkap, Kamis (16/04/2015)

Untuk melihat peranan militer di negara Pancasila, maka perlu dikaji bagaimana hakekat dan ciri khas dari TNI itu sendiri. Di Indonesia, TNI bukan hanya sekedar alat militer teknis saja, melainkan sebuah manifestasi bersenjata dari perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan untuk membangun suatu masyarakat sesuai dengan cita-cita yang diungkapkan dalam kandungan Pancasila. Sehingga sejak masa lampau atau zaman peperangan kemerdekaan, interaksi antara negara Pancasila dengan TNI sudah dikatakan kuat. Di satu pihak, corak negara Pancasila yang menentukan sifat TNI, sedangkan di pihak lain TNI juga merasa ikut bertanggung jawab dalam menavigasi sifat perkembangan negara Pancasila. Di masa lampau, TNI merupakan ujung tombak dalam perjuangan bangsa, khususnya Generasi Angkatan 1945 yang telah menjalankan fungsi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, sudut pandang militer Indonesia lebih condong pada upaya pergerakan menuju

kemerdekaan, sehingga sisi pertahanan belum terlalu dimatangkan. Alumni Akademi Militer yang diselenggarakan oleh Belanda ataupun Jepang menjadi kekuatan utama dalam pembentukan batalyon militer bagi pergerakan nasional. Namun sejak Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945, generasi baru militer muncul dengan mengutamakan sudut pandang pertahanan kedaulatan melalui pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan memiliki otonomi untuk memilih Panglima Besar dalam organisasi militer negara tersebut (Pangsar Soedirman). Tantangan terhadap pertahanan negara diuji oleh peristiwa Agresi Militer yang menuntut militer Indonesia untuk maju ke medan perang gerilya, menghadapi gerakan separatisme GAM di Aceh, OPM di Irian Jaya/Papua dan separatis Timor Timur (sekarang Timor Leste) hingga pemberontakan PKI atau yang dikenal dengan G-30-S/PKI. Dari sini terlihat bahwa militer atau TNI merupakan modal bangsa, sebagai satu-satunya lembaga nasional yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan kontinyu selama proses memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan politik dari subjek militer sejak era revolusi, Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

19

Jurnal Yudhagama merupakan tonggak kekuatan pertahanan bangsa yang turut menjaga stabilitas negara serta layak untuk dikonsolidasikan dengan pemegang ‘Kekuasaan’. Di bagian lain, hal yang juga perlu dikaji adalah bagaimana perspektif militer masa depan dapat berkembang bagi Indonesia. Perspektif masa depan dari tubuh militer tidak terlepas dari cita-cita negara Pancasila yang hendak membangun masyarakat yang moderen, adil dan makmur. Dekrit Presiden tahun 1959 memulai perjalanan re-thinking tempat dan peranan TNI di Indonesia, karena adanya kesadaran bahwa TNI seharusnya memainkan peran yang lebih luas untuk menjaga stabilitas dan kemajuan dalam masyarakat Indonesia agar tetap mempertahankan dasar negara. Pembangunan TNI dipengaruhi oleh perspektif negara Pancasila, mengenai bagaimana tingkat kesuksesan pembangunan Indonesia. Sukses dalam ekonomi namun gagal dalam kehidupan politik atau pembangunan berjalan lancar dengan meleburkan semua sila dari Pancasila. Jalur ketiga yang tentunya menjadi tujuan Indonesia yakni kemajuan berdasarkan dasar negara Pancasila, dan untuk menjaga nilai-nilai tersebut maka pemerintah Indonesia memilih bentuk negara demokrasi sebagai sistem yang memperjelas kewenangan militer, yakni sebagai penjamin keamanan negara sebagai entitas politik, sementara pemerintahan digantikan dengan sistem pemerintahan sipil. Porsi yang kemudian dimiliki militer adalah kekuatan politik yang berhak melakukan aksi pertahanan kedaulatan negara dengan menggunakan Alutsista atau senjata, hingga dikatakan sebagai peranan stabilisator dan dinamisator. TNI dalam hal ini menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang diemban di masa depan adalah sebagai tugas bersama, sehingga perlu adanya sinergitas antara TNI dengan pihak lain dalam memahami arah, isi dan pembatasan bagi tiap porsi peranan serta hubungannya terkait kekuatan sosial politik yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan TNI di masa lampau hingga masa depan dapat dilihat sebagai relasi peranan dengan negara yang bersifat positif.

RELASI MILITER DAN KEKUASAAN POLITIK: REFORMASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Seperti yang telah digambarkan di atas bahwa pada era perang kemerdekaan, militer merupakan pihak yang memiliki kekuasaan sebagai petinggi negara. Namun hal tersebut mulai berkurang pasca Proklamasi Kemerdekaan. Namun di era Orde Baru, militer menjadi instrumen utama bagi dukungan untuk mempertahankan kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun dan memiliki posisi yang strategis. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang menempatkan militer sebagai tonggak kemerdekaan bangsa, sehingga Orde Lama pun sudah kental akan adanya politik militer dimana jenderal-jenderal petinggi militer mampu menjadi pemegang kekuasaan politik. Pembentukan Dewan Nasional dan pencanangan UU Darurat Perang memberikan ruang yang besar bagi militer untuk mengatasi permasalahan negara dengan mengangkat senjata. Oleh 20


Reformasi juga berlaku di institusi TNI, sebagai institusi pengawal kedaulatan NKRI.

karena itu kemudian muncul konsepsi “jalan tengah”, militer tidak hanya bisa ditempatkan sebagai penjaga keamanan, melainkan harus dilibatkan dalam pengelolaan negara. Tetapi militer juga tidak bisa dipakai sebagai alat penguasa militer. Namun hal tersebut yang kemudian terjadi di era Orde Baru, dimana pengaruh militer mengalami penguatan, ketika Indonesia memasuki fase otoritarianisme. Runtuhnya rezim Soeharto di era Orde Baru berimplikasi pada normalisasi pengaruh militer sebagai tentara pertahanan dan masifnya gelora demokrasi sebagai bentuk supremasi sipil. Lantas bagaimana tentang relasi militer dan politik di era Orde Baru, Reformasi dan prospeknya ke depan?.


Karakteristik militer dalam suatu negara tidak dapat dilepascan dari sistem politik yang dicanangkan di negara tersebut. Di negara-negara totaliter, pengaruh militer dalam kehidupan sangat besar, yakni sebagai bagian terpenting dari kekuasaan atau penguasa itu sendiri merupakan junta militer. Sedangkan di negara-negara demokratis, pengaruh militer cenderung mengecil karena adanya paradigma supremasi sipil, sehingga militer berada di bawah politisi sipil. Gelombang demokratisasi pada dekade-dekade terakhir abad ke-20, pengaruh militer di banyak negara juga mengalami penurunan (Diamond & Flattner, 1996; Maniruzzaman, 1987; Stepan, 1988 dalam Marijan, 2010). Meskipun demikian, tidak berarti kalangan militer tidak memiliki pengaruh politik, bahkan

termasuk tiga utama pihak yang berpengaruh besar, pengaruh tersebut khususnya pada bidang strategi dan pertahanan yakni terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan politik luar negeri (Mills, 1956 dalam Gaffar, 2002). Ditambah lagi di negaranegara yang mendapatkan pengaruh kekuasaan melalui kudeta militer, pada akhirnya militer menjadi pemegang kekuasaan absolut. Salah satu konsep yang dikenal mengaitkan relasi militer dengan politik adalah praetorian, yaitu situasi dimana anggota militer merupakan aktor politik utama karena menggunakan kekuatan nyata atau ancaman yang mereka miliki (Nordlinger, 1977: 2). Namun demikian, derajat keterlibatan militer di satu negara dengan negara yang lain memiliki perbedaan Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

21

Jurnal Yudhagama sesuai dengan konstelasi politik yang ada. Derajat ini dapat dikategorikan menjadi tiga yakni moderators, guardians dan rulers. Dalam moderators, militer tidak menjadi penguasa penuh, melainkan berbagi dengan pihak lain, hanya saja kekuasaan militer tetap besar karena adanya hak veto untuk melindungi status quo yang ada. Yang kedua kategori guardians, dimana militer cenderung ikut mengontrol pemerintahan secara langsung dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan serta pemborosan negara. Dan yang terakhir adalah rulers, dimana militer ikut mendominasi kekuasaan dengan tujuan untuk melakukan perubahan di bidang sosial maupun politik. Di era Soeharto, pengaruh militer justru menguat ke arah rulers karena tarik-menarik kekuatan-kekuatan lama yang belum terselesaikan dan masih menjadi bagian-bagian penting dalam pemerintahan, bahkan presiden pun adalah seorang Jenderal militer. “..militer memiliki kesempatan untuk mengambil posisi politik ketika pertahanan dan kedaulatan negara dianggap dalam bahaya..” Berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi merupakan indikasi dimana kekuatan politik militer mengalami perubahan yang masif. Hal itu ditandai dengan penyerahan pemerintahan yang dikendalikan militer oleh Jenderal Soeharto kepada pemerintahan yang dikendalikan sipil dengan B. J. Habibie sebagai simbolis. Meskipun dikenal sebagai orang kepercayaan Soeharto di era Orde Baru, diangkatnya B.J.Habibie sebagai presiden memberikan peluang bagi tuntutan agar ABRI atau TNI melakukan reformasi besar-besaran dalam tubuh lembaga (Asfar, 2003; Fattah, 2005; Honna, 2003; Machfud, 2001 dalam Marijan, 2010 : 250). Hal tersebut dilakukan karena TNI dianggap terlalu jauh mengintervensi keputusan politik dan justru menghambat jalannya demokrasi, bahkan bertanggung jawab atas persoalan-persoalan HAM di TimTim, Aceh dan Papua. Keterlibatan militer juga dianggap bermasalah di dunia bisnis karena banyak bisnis para militer yang justru lebih menguntungkan para mitra dan kantong pribadi dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit (Widoyoko et al., 2005: 102 dalam Gaffar, 2002). Sehingga di era Reformasi, militer dituntut untuk kembali ke barak dan menjalankan tugas secara profesional tentang masalah-masalah pertahanan saja. Oleh karena itu pada tahun 1998 dilakukan perumusan paradigma baru bagi militer dan diresmikan menjadi dokumen Mabes ABRI pada tahun 1999, bukan hanya memangkas kursi anggota militer di parlemen saja. Paradigma tersebut meliputi, posisi yang tidak mendominasi, mengubah konsep menduduki menjadi memengaruhi, cara memengaruhi langsung menjadi tidak langsung dan kesediaan untuk melakukan pengambilan keputusan penting negara bersama-sama dengan pemerintah (political role and sharing). Kemudian setelah tahun 2000 era Reformasi, banyak ketetapan yang semakin memperjelas kewenangan TNI seperti penghapusan peran sosial politik, meninggalkan tugas aparat keamanan pada Polisi juga pemberhentian konsepsi Dwifungsi ABRI. Reformasi ini pada dasarnya juga dilakukan 22


Panglima TNI menjawab pertanyaan wartawan, usai menggelar olahraga bersama dengan ribuan prajurit TNI, di Brigif 2 Marinir, Cilandak, (Selasa (14/04/2015). (http://mebinews.com)

atas kesadaran internal lembaga nasional TNI untuk lebih berkomitmen menjawab tantangan masa depan bangsa dalam era globalisasi, dimana terdapat persaingan antar bangsa. “..sudah saatnya militer di Indonesia diberikan hak untuk memilih pemimpin politik sebagai bentuk upaya penyempurnaan demokrasi di Indonesia secara substansial..” Melalui pemaparan di atas, terlihat bahwa militer memiliki tempat dan dinamika yang tidak dapat dilepascan dari konstelasi pelaksanaan negara Pancasila. Secara konseptual peran politik TNI kemudian berubah hingga yang saat ini dilaksanakan. TNI berusaha mendekonstruksi peran politik TNI menjadi “politik negara”, yang mana militer menarik diri dari gelanggang kontestasi perebutan kekuasaan politik, namun militer memiliki kesempatan untuk mengambil posisi politik ketika pertahanan dan kedaulatan negara dianggap dalam bahaya. Dalam zona merah atau siaga, TNI berhak untuk memengaruhi secara langsung proses pengambilan keputusan. Hal tersebut memang diperlukan karena militer merupakan garda terdepan sebagai pasukan pertahanan keamanan negara dari ancaman-ancaman yang ada terhadap kedaulatan negara.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Isu pemberian hak pilih bagi militer hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Sudah saatnya militer di Indonesia diberikan hak untuk memilih pemimpin politik sebagai bentuk upaya penyempurnaan demokrasi di Indonesia secara substansial. Sejumlah alasan yang pada awalnya dikemukakan untuk menunda pemberian hak pilih bagi militer adalah reformasi di tubuh internal TNI belum cukup matang dan kekhawatiran akan pengulangan sejarah rezim Orde Lama dan Orde Baru, dimana militer terseret ke ranah politik praktis. Namun di era kekinian, perlu untuk diwujudkan pemberian hak pilih terhadap TNI mengingat peranan militer yang besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, reformasi internal dalam tubuh TNI sudah dapat dikatakan matang karena perkembangan sistem regulasi kelembagaan yang terbilang maksimal. Dan analisis yang penting juga karena pemberian hak pilih tersebut mendapat dukungan dari kelompok prodemokrasi yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Bahkan kelompok pro demokrasi tersebut beranggapan bahwa militer mampu menjadi jembatan antara para purnawirawan dengan masyarakat sipil agar tidak terjadi perebutan kekuasaan yang tidak sehat. Sehingga sudah saatnya Indonesia mengikuti langkah Amerika Serikat dan Singapura yang dalam hal ini memberikan kepercayaan bahwa memberikan hak pilih bagi militer merupakan proses perkembangan pada demokrasi yang lebih baik. HARUSNYA MEMAKSIMALKAN SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA Konsepsi “politik negara” lahir dari penolakan TNI atas Dekrit Presiden tanggal 22 Juli 2001, yakni oleh Presiden Abdurrahman Wahid dikarenakan deadlock dalam Sidang Istimewa MPR yang akan meng-impeach Gus Dur (Haramain, 2004: 303 dalam Marijan, 2010: 258). Penolakan tersebut tidak dimungkiri hadir karena resistensi beberapa jenderal TNI yang menentang kebijakan-kebijakan Gus Dur karena terlalu mencampuri urusan internal TNI. Namun secara formal, dekrit tersebut tidak diterima karena dinilai bukan sebagai jalan terbaik bagi kemelut politik saat itu. Hak kursi untuk TNI di parlemen pada akhirnya dihapuskan untuk menjaga netralitas militer dalam politik kenegaraan yang sedang memerintah. Meskipun demikian, menurut penulis, bagaimanapun militer ditempatkan dalam sebuah posisi dalam pemerintahan, tidak dapat dimungkiri bahwa militer merupakan sebuah kekuatan politik yang powerfull. Hal tersebut didasari oleh kelahiran dan perkembangan militer di Indonesia sebagai negara yang berdaulat melalui perang kemerdekaan, serta dinamika kompleks yang dialami dalam tubuh TNI selama berkembang. Selain itu, pemilihan umum untuk presiden di tahun 2004 pernah diwarnai oleh persaingan dua purnawirawan TNI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto, sehingga muncul wacana pemberian hak pilih pada militer pada pemilu selanjutnya di tahun 2009.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Tri-Matra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil. Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

23

Jurnal Yudhagama Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Beberapa uraian di atas adalah poin-poin mengenai sistem pertahanan yang Indonesia anut. Namun celakanya meskipun menerapkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, Indonesia justru tidak benar-benar menerapkan poin-poin ulasan di atas. Indonesia sendiri malah dikenal sebagai satu-satunya negara penganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di dunia yang tidak menerapkan wajib militer. Cukup ironis. Perekrutan Komponen Cadangan dirasa tidak akan berkontribusi apa-apa mengingat sistem perekrutannya secara sukarela. Kita tak perlu memungkiri jika rakyat Indonesia adalah masyarakat yang “harus digugah” kesadarannya. Alangkah lebih baik jika

ada sedikit unsur paksaan dalam hal ini. Kenapa? Karena ini menyangkut persoalan bela negara, dan itu menjadi tugas wajib bagi semua warga negara tanpa terkecuali.Berita baik pun muncul, perekrutan komponen cadangan kini diwacanakan secara wajib melalui RUU Komponen Cadangan. Warga negara Indonesia laki-laki berusia 18 tahun ke atas akan terkena wajib militer bila Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan, yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2012 disahkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan pada RUU ini diperkirakan akan selesai dibahas dalam tahun depan. “Semua negara punya komponen cadangan. Biayanya rendah karena dilatih selama sebulan dan selama dilatih gaji dari pekerjaan yang ditinggalkan akan dibayar negara. Ini bukan militerisme tapi pelatihan nasionalisme,” Akhirnya pada pertengahan tahun 2013, RUU ini disahkan menjadi UU. Kini sesuai UU Komponen Cadangan Pertahanan tersebut, warga sipil dipersiapkan untuk mendapat pelatihan militer. Selanjutnya, sewaktu-waktu mereka dapat dikerahkan dan dimobilisasi untuk memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia serta mampu meraih kembali tampuk pemerintahan kita . Dengan adanya pemberlakuan dari sipil menjadi wajib militer dan dari militer mempunyai hak pilih seperti warga sipil lainnya maka akan semakin kuat apabila tampuk pemerintahan ini disandang oleh orang dari militer, yang memang sudah menguasai medan dan tentunya tidak terlepas dari taktik dan strategi yang ada. Dari sejarah yang kita pelajari, sudah seharusnya militer bisa menduduki tampuk pemerintahan, dengan maksud membenahi secara institusi semua instansi pemerintah sipil maupun militer untuk menuju indonesia yang lebih jaya dan maju, seperti di jaman kebesaran Kerajaan Singosari, Kerajaan Sriwijaya, dan yang lainnya. Merengkuh dan mempersatukan seluruh wilayah Indonesia adalah menjadi tujuan utamanya, bukan menjajah namun memperkokoh dan mempererat persatuan dan kesatuan.

Quote : Ada dua type manusia; siapa yang benar benar bekerja dan yang hanya mencari nama, coba pilih yang pertama ... karena disana kompetisinya sedikit. Referensi: 1. http://aan-amirudin.blogspot.com/2013/07/sistempertahanan-negara.html 2. http://strategi-militer.blogspot.com/2012/11/sipil-tidakkomitmen-terhadap.html 3. http://serbasejarah.wordpress.com/201 v2/03/07/politikmiliter-pasca-kemerdekaan-1950-1952/ 4. http://pertahanandankeamanannegara.blog

24



RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. 1. NAMA

: Dr. TIRTON NEFIANTO, S.SOS., M.A.P. 2. PANGKAT/CORPS : KOLONEL INF 3. N R P : 32369 4. TMP/TGL.LHR : JAKARTA / 22-10-1963 5. NILAI PSI :6. BENTUK RAMBUT : LURUS 7. WARNA RAMBUT : HITAM 8. WARNA KULIT : SAWO MATANG 9. TINGGI BADAN : 175 CM 10. BERAT BADAN : 80 KG 11. GOL DARAH : “AB”

II. PENDIDIKAN : UMUM : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SD SMP SMA S1 S2 S3

TH. 1976 TH. 1980 TH. 1983 TH. 1997 TH. 2010 TH. 2015

OPS TIM-TIM OPS IRJA OPS TIM-TIM OPS IRJA

VII. RIWAYAT JABATAN : JABATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

: DOSEN UTAMA SESKOAD 13. GOL. JABATAN : IV 14. TMT. JABATAN : 16-12-2014 15. KATAGORI : AKTIF 16. TMT KATAGORI : 01-08-1988 17. SUKU BANGSA : JAWA 18. SUMBER PA : AKMIL 19. AGAMA : ISLAM

MILITER :

TH. 1989 TH. 1991 TH. 1993 TH. 1997

20. TMT DI SESKOAD : 30-12-2014 21. NAMA ISTRI : RINA SETYA H. a. TEMPAT TGL LAHIR : JEMBER, 01-02-1976 b. PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA 22. JUMLAH ANAK : 02 ORANG a. VITO SAVERO / JEMBER, 02-11-1997 b. FAHMY REYHANSYAH/ JAKARTA, 05-01-2002 23. NAMA ORANG TUA : a. AYAH : SOEPRAPTO b. IBU : NANI MULYANI

SPESILALISASI :

1. AKMIL 2. SUSSARCAB IF 3. SUSLAPA-I IF 4. SUSLAPA IF 5. SESKOAD

IV. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI : 1. 2. 3. 4.

12. JABATAN

TH. 1988 TH. 1989 TH. 1995 TH. 2000 TH. 2006

1. TAR KORBANTEM 2. TAR KADER BTP 3. SUSPATIH IF 4. SUS DANDIM 5. INTELSTRAT

V. TANDA JASA :

DANTON STTB KIBAN 509/9/2 01-05-1989 DANTON 1/C YONIF 509/9/2 01-05-1994 DANKI C YONIF 509/9/2 KOSTRAD 01-05-1995 KASI-1/LIDIK YONIF 509/9/2 01-04-1996 DANKIPAN A YONIF 509/9/2 01-10-1996 KASI-4/LOG BRIGIF-1/PIK JS 22-04-2000 WADANYONIF-202/TM DAM JAYA 01-07-2001 KASDIM 0503/JB REM 053/WKR 01-09-2002 PS.DANDODIKJUR/GUMIL RINDAM 01-10-2004 JAYA 10. DANDODIKJUR/GUMIL RINDAM 01-10-2004 JAYA 11. KASITER REM 051/WKT DAM JAYA 01-07-2005 12. PAMEN DAM JAYA (DIK SESKOAD) 15-03-2006 13. PBDYAGAL SINTELDAM VI/TPR 08-11-2006 14. PBDYA KUMPLINTATIB DAM VI/ 15-10-2007 TPR 15. DANDIM 1006/MTP DAM VI/TPR 01-10-2008 16. IRDYA-4/KHUSUS IRINTEL IRUM 29-09-2011 17. ASINTEL DIVIF 2/VIRA CAKTI 28-03-2012 YUDHA 18. KAJASDAM IM 26-07-2013 19. SAHLI PANGDAM V/BRW BID 21-08-2014 EKONOMI 20. DOSEN UTAMA SESKOAD 15-12-2014

NO SKEP/SPRINT/ST/RDG SKEP/262/IV/1989 SKEP/238/V/1994 SKEP/188/V/1995 SKEP/254/IV/1996 SKEP/354/X/1996 SKEP/183/IV/2000 SKEP/183/V/2001 SKEP/1915/IX/2002 SKEP/349/X/2004

TH. 1996 TH. 1997 TH. 2001 TH. 2008 TH 2012

ASING

:

1. INGGRIS

AKTIF

DAERAH

:

1. JAWA

PASIF

VI. TMT KEPANGKATAN : TMT PANGKAT

1. SL. KESETIAAN VIII TH 2. SL. DWIJA SISTA 3. KESETIAAN XVI TH 4. KESETIAAN XXIV TH 5. SEROJA RAKSAKA DHARMA

TMT

III. KECAKAPAN BAHASA :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

LETDA LETTU KAPTEN MAYOR LETKOL KOLONEL

01-08-1988 01-04-1992 01-04-1995 01-10-2000 01-04-2007 01-10-2012

NOMOR/SPRINT/ST/RDG KEPRES/40/ABRI/1988 SKEP/147/III/1992 SKEP/102/III/1995 SKEP/331/IX/2000 SKEP/88/III/2007 SPRIN/1930/IX/2012

VIII. PENUGASAN LUAR NEGERI : MACAM TUGAS TAHUN NEGARA TUJUAN -

-

SKEP/349/X/2004 SKEP/174/VII/2005 SKEP/419/XI/2006 SKEP/265/X/2007 SKEP/271/X/2008 SKEP/291/IX/2011 SKEP/72/III/2012 SPRIN/1298/VIII/2013 SKEP/409/VIII/2014 KEP/736/XII/2014


25

Jurnal Yudhagama

SERBUAN TERITORIAL, TINDAKAN CEMERLANG TNI AD MEWUJUDKAN PERTAHANAN NEGARA

Kolonel Czi I Nyoman Parwata, S.E., M.Si. (Pamen Denma Mabesad)

Dengan adanya keberhasilan yang telah dicapai, bukanlah suatu hal yang berlebihan dan sudah sewajarnya jika program Serbuan Teritorial tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian maka penguatan perekonomian dan pembangunan nasional yang pada akhirnya bermuara pada kuatnya pertahanan negara di wilayah akan dapat diwujudkan. erekonomian di Indonesia semakin merosot, harga kebutuhan pokok masyarakat semakin melambung”, demikian diberitakan dalam salah satu media nasional. Kenapa hal itu bisa terjadi padahal Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang subur makmur, “gemah rimpah loh jinawi”, yang merupakan kata bijak leluhur yang selalu dikumandangkan kepada kita sejak kecil dan masih di tingkat pendidikan dasar.

“P

26


TNI AD sebagai institusi yang merasa ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian nasional, karena dengan kuatnya perekonomian akan meningkatkan kemampuan pertahanan Negara yang bersifat semesta. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari amanat UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Serbuan Teritorial merupakan kegiatan yang dilaksanakan TNI AD dalam menjalankan tugas OMSP sesuai amanat UU. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah mencanangkan program Serbuan Teritorial sebagai bentuk kepedulian TNI AD dalam memajukan perekonomian dan pembangunan nasional sehingga dapat mewujudkan pertahanan negara yang kuat. Serbuan Teritorial merupakan program TNI AD yang cemerlang dan membumi, yang dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI AD khususnya Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil). Perjanjian Kerjasama (MoU) antara TNI AD dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional merupakan legalitas TNI AD dalam melaksanakan Serbuan Teritorial. Melalui MoU antara TNI AD dengan K/ LPNK tersebut, TNI AD dan K/LPNK secara bersama-sama melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh instansi K/LPNK, di mana TNI AD berperan sebagai pendukung untuk mensukseskan program tersebut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional. Terdapat tujuh MoU yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2013, enam MoU pada Tahun 2014 dan tujuh MoU pada Tahun 2015 sebagai legalitas TNI dalam melaksanakan tugas Binter. Dari tujuh MoU di Tahun 2015, enam di antaranya dilaksanakan dengan Kementerian Pertanian dan perusahaan yang terkait dalam bentuk Ketahanan Pangan, yaitu: 1. Nota Kesepahaman antara Kasad dengan Menteri Pertanian RI tanggal 8 Januari 2015 tentang upaya bersama mewujudkan kedaulatan Pangan Nasional; 2. Nota Perjanjian Kerjasama antara Aster Kasad dengan Dirjen PSP Kementerian Pertanian RI tanggal 8 Januari 2015, tentang program kerjasama dalam mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya; 3. Pakta Integritas antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan para Pangdam TNI AD tanggal 8 Januari 2015, tentang upaya bersama mewujudkan kedaulatan Pangan Nasional; 4. Nota Kesepahaman antara Kasad dengan Dirut PT Shang Hyang Seri tanggal 21 Januari 2015, tentang upaya bersama

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD pengamanan distribusi bibit; 5. Nota Kesepahaman antara Kasad dengan Dirut PT. Pupuk tanggal 21 Januari 2015, tentang upaya bersama pengamanan distribusi pupuk; 6. Nota Kesepahaman antara Kasad dengan Dirut PT Pertani tanggal 21 Januari 2015, tentang upaya bersama pengamanan distribusi bibit dan pupuk. Pertimbangan dari MoU tersebut adalah karena dalam kehidupan manusia, pangan merupakan kebutuhan yang paling pokok. Dengan ketersediaan pangan yang baik dan mampu mendukung kebutuhan nasional, akan mempengaruhi peningkatan sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan Serbuan Teritorial lain yang dilaksanakan TNI AD adalah Pelatihan Kader Bela Negara dan Pembinaan Generasi Muda. Sasaran Kegiatan Pelatihan Kader Bela Negara adalah Instansi Pemerintah/Swasta, Komponen Masyarakat, Perguruan Tinggi, SMA dan Organisasi Masyarakat, dalam bentuk kegiatan outbond yang dilaksanakan di lingkungan

Kasad, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UMM dan menyerahkan cinderamata kepada Pembantu Rektor II UMM Drs. Fauzan, M.Pd. di, Kampus UMM (06/04/2015)

perguruan tinggi dan sekolah masing-masing ataupun di luar lingkungan perguruan tinggi dan sekolah. Sedangkan sasaran kegiatan Pembinaan Generasi Muda adalah pelajar tingkat SD, SMP dan SMA dengan menugaskan Babinsa, Danramil dan Dandim sebagai Irup untuk memberikan amanat pada saat upacara bendera di lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari salah satu tugas OMSP yaitu memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Pasal 7 Ayat (2) b poin 8). Dalam Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

27

Jurnal Yudhagama

Kasad menyampaikan ceramah tentang “Peran Pemuda Dalam Menghadap Proxy War”, dalam Acara Bincang-bincang dengan Mahasiswa dan Mahasiswi se-DIY di Gedung Graha Sabha UGM, Yogyakarta (Kamis, 18/09/14)

penjelasan UU TNI, yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah : 1. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 2. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 3. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan dikeluarkannya instruksi Kasad untuk mengimplementasikan program Serbuan Teritorial tersebut di seluruh Kotama, seluruh Satuan TNI AD khususnya Satkowil dengan sigap berupaya secara optimal dalam mewujudkannya. Saat ini sudah terpampang dengan jelas keberhasilan dari program yang dicanangkan oleh Kasad tersebut. Sudah

28


banyak lahan sawah baru yang dicetak oleh TNI bersama Dinas Pertanian di daerah. Penyalahgunaan dalam pendistribusian pupukpun sudah dapat diredam. Bahkan hasil pertanian yang dihasilkan pada pelaksanaan panen raya di beberapa daerah sudah dapat menjadi bukti dari keberhasilan program tersebut. Banyak yang mempertanyakan dan mengeluarkan suara minir tentang langkah yang diambil oleh Pimpinan TNI AD tersebut. “Kenapa TNI ditugaskan pada tugas yang bukan merupakan tugas prajurit?”. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang wajar bagi orang yang berpikiran sempit. Mungkin mereka lupa, atau bahkan mungkin mereka tidak tahu bahwa sesuai UU TNI, TNI memiliki tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selain tugas Oprasi Militer Perang (OMP). Pada tugas OMSP, Satuan teritorial yang melaksanakan tugas Pembinaan Teritorial (Binter) menjadi ujung tombak. Dan Binter merupakan salah satu fungsi utama TNI AD, sehingga harus dimiliki oleh seluruh prajurit TNI AD sebagai kemampuan, selain kemampuan sesuai fungsi utama pertempuran dan dukungan. Keberhasilan Satkowil dalam menyukseskan program tersebut tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah daerah. Dengan berlandaskan tugas TNI dalam mendukung Pemerintah Daerah sesuai amanat UU TNI dan adanya MoU, program tersebut memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Yon Armed 17/10 Trk bersinergi dengan Pemda Pidie meninjau lahan tidur untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam. (http://www.tniad.mil.id)

Para prajurit dari Pangkalan TNI AL (Lanal), Kodim 1619/ Tabanan bersama Menwa Ugrasena menggelar kegiatan Serbuan Teritorial berupa pembersihan Pantai Yeh Gangga, Bali.(http://baliolnews.com)

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, tidak jarang Komandan satuan kewilayahan (Dansatkowil) mengalami kebingungan karena tidak jarang Pemda merasa terdadak dalam melaksanakannya. Hal tersebut terjadi karena : 1. Instruksi sesuai MoU belum diterima oleh pejabat daerah. 2. Pelaksana program di daerah berbeda dengan Instansi yang menandatangani MoU. Hal ini terjadi karena adanya kewenangan Otonomi Daerah, dimana pejabat Pemda merasa tidak bertanggung jawab langsung dengan

instansi pusat, tetapi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Contoh: Masalah pendistribusian pupuk yang ditandatangani dalam MoU oleh PT. Pupuk dan PT. Pertani didampingi oleh Kementerian Pertanian, pendistribusian pupuk di daerah bukan menjadi tanggung jawab SKPD Pertanian, tetapi merupakan tanggung jawab SKPD Perdagangan dan Perindustrian. Penanaman padi perdana di Kampung Yaba Maru, dengan menggunakan Transplanter dan Seed Seeder dalam pencanangan Gerakan Penerapan Pengolahan Tanah Terpadu (GP-PTT), yang diselenggarakan Pemerintah Kab. Merauke, Papua dalam rangka upaya peningkatan swasembada pangan. (https://www.tniad.mil.id)


29

Jurnal Yudhagama

Untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut, hubungan emosional yang baik antara pejabat Dansatkowil dengan Pejabat Kepala daerah menjadi kunci utama. Mengapa demikian? Karena mekanisme hubungan kerja antara Dansatkowil dengan Pemda saat ini, cenderung masih bersifat pendekatan personal antara pejabat (Personal Aproach) bukan berdasarkan pendekatan kesisteman (Systemic Aproach). Apabila hubungan baik sudah terjalin antara Dansatkowil dengan Kepala Daerah, maka seluruh kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan sebaliknya, semua urusan akan menjadi sulit dan berbelit apabila tidak ada hubungan yang baik antara Dansatkowil dengan Kepala Daerah, walaupun sistem yang ada sudah mengaturnya.

Babinsa Koramil 01/Rengat, Korem 031/Wirabima aktif melakukan pendampingan kepada petani, di Ds. Teluk Sungkai, Kec. Kuala Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Riau. (https://www.tniad.mil.id)

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi personel yang mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Dansatkowil di suatu Wilayah. Seorang Komandan Kodim (Dandim), yang baru selesai menjabat sebagai Komandan Batalyon (Danyon), harus bisa segera menyesuaikan karakter dari peran sebagai Komandan Satuan Tempur (Dansatpur) menjadi Dansatkowil yang dituntut antara lain:

Karya Bakti Kodim 0111/Bireuen dengan sasaran pengecetan dan pembersihan meunasah di Desa Alue, Kecamatan Peudada, Provinsi Aceh. (https://kodim0111.wordpress.com)

Prajurit Yonif 643/Wanara Sakti bersama warga masyarakat dan peserta Bela Negara dari Indoagro, tengah melaksanakan kegiatan Karya Bhakti di Desa Anjongan Dalam, Kec Anjongan, Kab Mempawah, Kalbar. (http:// www.tniad.mil.id)

30


Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 1. Tidak memposisikan diri sebagai seorang Komandan pasukan tempur, 2. Menyesuaikan diri dengan budaya setempat 3. Bersifat merakyat 4. Mengembangkan inovasi, kreasi dan gagasan yang mendukung kepentingan masyarakat.

Babinsa Koramil 09/Kaliwungu melaksanakan pendampingan pada kegiatan panen padi di Dukuh Mandaran Desa Mijen RT 8/II, Kudus, Jateng.

Apabila Dandim selaku Dansatkowil dapat melaksanakan perannya seperti itu, maka seluruh tugas kewilayahan akan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Tugas untuk mensukseskan program Serbuan Teritorial akan dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga tujuan mulia dari program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik di wilayah. Dengan adanya keberhasilan yang telah dicapai, bukanlah suatu hal yang berlebihan dan sudah sewajarnya jika program Serbuan Teritorial tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian maka penguatan perekonomian dan pembangunan nasional yang pada akhirnya bermuara pada kuatnya pertahanan negara di wilayah akan dapat diwujudkan. Terakhir, kesimpulan bahwa Serbuan Teritorial adalah suatu tindakan cemerlang TNI AD dalam mewujudkan pertahanan Negara telah dirasakan dan terbuktikan melalui pengamatan dan pengalaman sebagai seorang prajurit TNI AD, disaat menjabat Dandim, Pabandya Anev Data Spaban 1 Staf Umum Teritorial hingga sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kodam. ****

(kodimkudus.blogspot.com)

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS Nama Pangkat /Corp NRP

: I Nyoman Parwata,S.E., M.Si. : Kolonel Czi : 1900022610868

Pengalaman Jabatan 1. Danton Denzipur 3 Kodam Jaya Th. 1991 2. Kasi Intel Ops Denzipur 3 Kodam Jaya Th. 1994 3. Kaprim Kopad Denzipur 3 Kodam Jaya Th. 1995 4. Dankizi Jihandak Ditziad Th. 1997 5. Kasinikzi Departemen Tiknikzi Pusdikzi Th. 2000 6. Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Th. 2000 7. Dandenzipur 3 Kodam Jaya Th. 2002 8. Pabandya Prog Srendam XVI/Ptm Th. 2004 9. Danden Deteksi (Dandensi) Paspampres Th. 2006 10. Danyon Zikon 11/DW Menzikon Ditziad Th. 2009 11. Dandim 1423/Soppeng Korem 141/TP Th. 2010 12. Pabandya 2 Anev Data Spaban 1/Ren Sterad Th. 2011 13. Aster Kasdam II/Swj Th. 2013 14. Pamen Denma Mabesad Th. 2014

Pengalaman Pendidikan Militer (Diktuk, Dikbangum) 1. AKMIL Th. 1990 2. Sussarcabzi Th. 1991 3. Suslapa I Zeni Th. 1997 4. Selapa Zeni Th. 2000 5. Dikreg XLII Seskoad Th. 2004 6. Dikreg XLI Sesko TNI Th. 2014. Pengalaman Pendidikan Militer (Dikbangspes) 1. Sus Bahasa Inggris Th. 1993 2. Susjurpa Perusakan Th. 1994 3. Sus Bahasa Inggris Th. 1996 4. Demolition Supervisor Course (New Zealand) Th. 1997 5. EOD/IED/IEDD (Germany) Th. 1997 6. Diksar Para Th.1999 Pengalaman Pendidikan Umum 1. SD Th. 1981 2. SMP Th. 1984 3. SMA Th. 1987 4. S-1 (S.E) Th. 1999 5. S-2 (M.Si) Th. 2013


31

Jurnal Yudhagama

satu Tahun Kerjasama Pertahanan RI - Saudi arabia militer secara umum sangat terbatas. Interaksi kedua negara khususnya institusi militer masih bersifat pasif dan situasional misalnya pembukaan Kantor Atase Pertahanan di masing-masing negara, bantuan memfasilitasi dan pelayanan Kapal Perang RI yang transit di Jeddah ataupun bantuan pengamanan bagi anggota TNI yang melaksanakan ibadah umroh. Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang begitu pesat dalam berbagai bidang, kedua negara pada akhirnya menyadari akan penting dan perlunya menjalin hubungan serta kerja sama di bidang pertahanan/militer ke taraf yang lebih formal dan prinsipal. Adanya kesamaan pandang khususnya dalam hal religi, dimana Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan poin yang sangat penting bagi KSA dalam merealisasikan kerja sama pertahanannya dengan Indonesia.

Kolonel Chb Roedy Roemin, MA (Atase Pertahanan RI di Saudi Arabia)

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) adalah sebuah lembaran sejarah baru hubungan bilateral khususnya dalam bidang pertahanan - bagi Negara RI dan Kerajaan Saudi Arabia (KSA), karena peristiwa tersebut baru terjadi sejak kedua negara secara resmi membuka hubungan diplomatik pada 1950. atut disyukuri bersama bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan KSA sudah setahun berjalan. Tepatnya pada 23 Januari 2014, naskah DCA sepakat ditandatangani oleh pemerintah kedua negara, dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan KSA. Dari Indonesia, penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan RI) saat itu, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan dari KSA diwakili oleh Saudi Deputy Defense Minister (Wakil Menteri Pertahanan KSA) Pangeran Salman bin Sultan Abdulaziz Al Saud. Adapun DCA ini meliputi pelatihan, pendidikan, kontra-terorisme, dan kerja sama industri pertahanan. Sebelum penandatanganan DCA tersebut, hubungan serta kerja sama kedua negara di bidang pertahanan atau

P 32


KILAS-BALIK HUBUNGAN BILATERAL KEDUA NEGARA Pada 4 November 1947, KSA secara resmi pada fora internasional memberikan pengakuan atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh. Pengakuan ini merupakan bentuk dukungan awal KSA terhadap Indonesia serta menjadi momentum penting dalam perkembangan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang. Selanjutnya, pada 1 Mei 1950 kedua negara secara resmi membuka hubungan diplomatik. Untuk mengawalinya, Perwakilan RI di Cairo, Mesir diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan, dengan merangkap juga sebagai Perwakilan RI untuk KSA. Empat tahun kemudian (1954), Indonesia membuka secara resmi Kantor Perwakilan RI di Jeddah yang dipimpin oleh seorang Duta dengan istilah diplomatik sebagai Kuasa Usaha Tetap atau Kutap. Pada 1984, status Perwakilan RI di Jeddah ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang dipimpin oleh seorang Duta Besar. Kemudian di tahun


Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Aziz AL Saud, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Saudi Arabia (KSA) atau Defense Cooperation Agreement (DCA), Kamis (23/1/2014) di kantor Kemhan RI, Jakarta. (http://militerindonesiamy.blogspot.com)

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memperlihatkan bentuk senjata tipe SS 2 kepada Wakil Menteri Pertahanan Kerajaan Saudi Arabia (KSA), Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Aziz AL Saud (kiri)di kantor Kemhan RI, Jakarta (23/1/2014). (http://nasional.tempo.co)


33

Jurnal Yudhagama

Foto bersama, usai penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, di kantor Kemhan RI, Jakarta (23/1/2014).

berikutnya (1985), seiring dengan keputusan KSA untuk memindahkan ibu kotanya dari Jeddah ke Riyadh, maka KBRI Jeddah dipindahkan ke Riyadh dan status Perwakilan RI di Jeddah diubah menjadi Konsulat Jenderal RI (KJRI), sampai dengan sekarang.

SEJARAH KERJA SAMA PERTAHANAN RI – KSA Sejak terbukanya hubungan diplomatik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kerajaan Saudi Arabia (KSA) di tahun 1950, kedua negara telah menjalin hubungan dan kerja sama dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, sosial budaya dan ketenagakerjaan. Secara umum hubungan bilateral tersebut terus mengalami perkembangan yang signifikan hingga saat ini. Namun demikian patut disayangkan dalam kurun waktu sejak 1950 hingga 2013, kedua negara dapat dipastikan belum memiliki hubungan di bidang pertahanan/militer yang diimplementasikan secara resmi dan konkrit. Kerja sama Pertahanan Republik Indonesia dengan KSA dirintis pertama kali pada pertengahan 2011. Patut dicatat bahwa Kemhan RI saat itu bertindak selaku inisiator guna memulai ‘’mengetuk pintu’’ kerja sama pertahanan kedua Negara. Sebagai langkah konkrit awal, dimulai dengan permohonan kunjungan delegasi Kemhan RI ke KSA pada 34


awal 2011. Setelah menunggu visit approval dari Kemhan KSA selama hampir tiga bulan, maka akhirnya pada April 2011, Wamenhan RI, Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin memimpin delegasi guna berkunjung ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Dengan penuh kehangatan, delegasi Kemhan RI diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan Saudi Arabia saat itu, Pangeran Khalid bin Sultan di Kompleks Istana Raja Saudi Arabia di Riyadh. Adapun hasil utama yang dicapai pada kesempatan itu yakni kedua pihak sepakat untuk menjalin kerja sama pertahanan secara formal yang meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, latihan bersama dan pengembangan industri pertahanan. Selain itu akan dibentuk Working Group atau Military Joint Committee (WG/MJC) dengan tugas melakukan inventarisasi ruang lingkup kerja sama yang akan dibangun. Guna menindaklanjuti hasil pertemuan antar Wamenhan tersebut, pada 2012 Kemenhan RI mengirimkan delegasi ke Riyadh, Saudi Arabia untuk menyusun draft perjanjian kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA). Pada pertengahan 2013, Kementerian Pertahanan kedua negara melaksanakan program finalisasi terhadap draft DCA yang berlangsung di Riyadh. Sebagai realisasi dari kegiatan tersebut, maka kedua pihak akhirnya menemui kata sepakat serta diputuskan bahwa penandatanganan DCA RI-Saudi Arabia dilaksanakan di Jakarta pada 2014. Setelah melalui berbagai koordinasi, maka pada 23 Januari 2014, dilaksanakan penandatanganan DCA RI-Saudi Arabia di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Pihak Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin sedangkan pihak KSA diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Saudi Arabia, Pangeran Salman bin Sultan. Pada kesempatan itu, Pangeran Salman bin Sultan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD berkesempatan melaksanakan kunjungan ke Mako Kopassus di Cijantung dan menyaksikan demonstrasi kemahiran pasukan khusus TNI AD, Kopassus, sekaligus mencoba senjata yang digunakan oleh pasukan elit tersebut. Dalam kunjungannya ke Mako Kopassus tersebut, Wamenhan Saudi Arabia juga berkesempatan menyaksikan display beberapa kendaraan taktis/tempur yang diproduksi oleh PT. Pindad, seperti Anoa. SEKILAS POTENSI ANGKATAN BERSENJATA (AB) Saudi Arabia Mengetahui sekilas tentang potensi AB Saudi Arabia kiranya dapat memberi gambaran kepada kita akan potensi dan kapabilitasnya. Keterangan singkat terkait AB Saudi Arabia ini, kiranya dapat memberikan pertimbangan bahwa kerja sama di bidang pertahanan tersebut merupakan sebuah interaksi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Di antara enam negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk (Gulf Cooperation Countries/ GCC), kualitas dan kuantitas AB Saudi Arabia merupakan yang terbaik dibandingkan dengan Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Saudi Arabia secara ekonomi, geografi dan populasi merupakan yang terbesar di antara negara GCC lainnya. Jumlah personel Putra Mahkota Kerajaan Saudi Arabia (KSA) saat menghadiri acara resepsi peringatan HUT Ke-69 Kemerdekaan RI di KBRI Riyadh

AB Saudi Arabia saat ini + 350.000 orang yang terdiri dari lima angkatan/matra yakni Royal Saudi Land Forces (150.000 pers), Royal Saudi Naval Forces (15.000 pers), Royal Saudi Air Forces (18.000 pers), Royal Saudi Air Defense ( 40.000 pers), Royal Saudi Strategic Missile Forces (7000 pers), dan Saudi Arabian National Guard (100.000 pers). Dalam hal Alutsista, AB Saudi Arabia selama ini membeli berbagai Alutsista canggihnya dari negara-negara Barat khususnya Amerika, Inggris, dan Perancis, seperti Tank M1 Abrams dan AMX, Helikopter Apache serta Black Hawk, Kapal Perang Fregate Lafayette Class, pesawat tempur terbaru F-15 SA, Eurofighter Thypoons serta Tornado dan BAe Hawks, serta Pesawat AWACS dan Hercules terbaru type H dan J. Itulah beberapa Alutsista yang menjadi andalan AB Saudi Arabia saat ini. Dengan status sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia, diprediksi AB Saudi Arabia akan terus melakukan pengadaan Alutsistanya. Hal ini tentu bisa membuka peluang yang besar bagi Indonesia untuk ikut memanfaatkan potensi yang dimiliki Saudi Arabia ini, termasuk peluang dalam meningkatkan agenda kerja sama pada level operasional dan taktis kearah yang lebih kuantitatif.

ISI KERJA SAMA PERTAHANAN RI-SAUDI ARABIA Isi kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam DCA, sebagai berikut: a. Kerja sama untuk melakukan dialog yang bersifat strategis


35

Jurnal Yudhagama

b.

c.

d. e.

di bidang pertahanan/militer, yang diwujudkan melalui program exchange visit kedua belah pihak. Program kerja sama dalam hal pertukaran informasi berbagai lingkup /bidang pertahanan, yang dapat dilakukan melalui workshop,, kajian akademis ataupun simposium. Kerja sama bidang pendidikan dan latihan, yang dapat direalisasikan melalui pertukaran siswa atau personel, pelatihan, studi banding ke Lemdik atau Pusdiklat maupun program latihan bersama. Kerja sama di bidang Industri pertahanan, melalui program pengembangan teknologi pertahanan, progam penelitian bersama, marketing hingga alih teknologi bersama. Kerja sama di bidang pemberian bantuan kemanusiaan, disaster relief dan peace keeping operation,, serta kerja sama di bidang militer lain yang disepakati bersama.

KERJA SAMA PERTAHANAN YANG TELAH TERLAKSANA Setelah adanya penandatangan naskah DCA, kedua belah pihak langsung segera melakukan interaksi guna mengimplementasikan poin-poin kerja sama yang telah disepakati. Dalam kurun waktu lebih kurang setahun, beberapa kegiatan dan agenda penting yang telah dilaksanakan, di antaranya: > Bidang Pendidikan dan Latihan Pada tahun ajaran 2013-2014, dua orang Pamen (Perwira Menengah) TNI (AD dan AL) berpangkat Mayor telah mengikuti pendidikan di Sesko AB (Angkatan Bersenjata) Saudi Arabia di Riyadh dan dua Perwira Menengah AB Saudi Arabia mengikuti pendidikan di Sesko TNI AU dan Sesko TNI di Bandung. Kemudian pada Oktober 2014 lalu, Kemhan RI juga mengirim seorang Pamen untuk mengikuti kursus bahasa Arab di Riyadh selama enam bulan. Adanya pertukaran Perwira Siswa ini merupakan sebuah tindak lanjut yang mengawali diterapkannya beberapa agenda dari DCA RI-Saudi Arabia. > Bidang Latihan Militer Bersama Pada 22 November 2014, KRI FKO-368 yang telah selesai melaksanakan penugasan Maritime Task Force di bawah misi perdamaian PBB di Lebanon, terlibat dalam latihan bersama (Passing Exercise atau Passex) dengan Kapal Perang AL Saudi Arabia yakni HMS Dammam-814 di Perairan Laut Merah, di sekitar Pelabuhan Jeddah. Dalam latihan tersebut, kedua AL sepakat melakukan materi latihan seperti Simple Manuver, Vertical Replenishment dan Leaprog. Latihan Passex ini patut dicatat sebagai “pertama dalam sejarah” kerjasama pertahanan RI-Saudi Arabia, sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara secara resmi pada 1950. > Bidang Pengembangan Industri Pertahanan Pada September 2014, Delegasi Kemhan Saudi Arabia melaksanakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka 36


penjajakan kerja sama bidang pengembangan industri pertahanan, dengan mengunjungi PT. Pindad, PT. PAL, PT. Dirgantara Indonesia, dan PT Jangkar. Di bagian lain, Kemhan RI juga mengirimkan delegasinya untuk mengikuti kegiatan Indo Defence 2014 dan Middle East Update on Strategic Industries in Indonesia/MEUSINDO 2014. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, Kemhan Saudi Arabia telah mengajukan permohonan cheklist atas spare-parts dari berbagai produk Industri Pertahanan RI. Sebagai goal-nya, diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk pembelian Alutsista milik Industri Pertahanan RI oleh KSA. > Bidang lainnya 1. Setiap dua tahun sekali, Kementerian Pertahanan Saudi Arabia melaksanakan Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) bagi anggota militer negara-negara Islam. Sejak kegiatan ini dimulai pada 2006, Indonesia selalu berpartisipasi dengan mengirimkan delegasinya yang dikoordinasikan oleh Pusbintal TNI. Keikutsertaan delegasi TNI pada lomba MHQ yang ke-8 tahun 2014 lalu mendapat apresiasi yang sangat baik karena kualitas hafalan Qurán para prajurit-prajurit TNI yang tampil di arena MHQ tersebut mendapat nilai mumtaz yang berarti sempurna. 2. Pada 23 November 2014, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Dr. Marsetio melaksanakan kunjungan kepada Kasal Saudi Arabia dan Kepala Staf Gabungan AB Saudi Arabia serta berkesempatan mengunjungi Command Control Centre AL Saudi di Riyadh, kunjungan ke Armada Barat Angkatan Laut dan Divisi Satuan Penerbangan Angkatan Laut Saudi Arabia yang berlokasi di Jeddah. Patut dicatat


Wakil Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Aziz AL Saud saat mencoba senapan mesin ringan MP5 dan pistol di lapangan tembak Makopassus Cijantung, Jakarta Timur (22/1).

bahwa kunjungan Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio ini merupakan kunjungan kerja resmi yang pertama setingkat Kepala Staf dari TNI ke Saudi Arabia. Kunjungan ini mendapat apresiasi yang sangat positif bagi kedua Angkatan Bersenjata dan kedua pihak berharap program senior high level visit tersebut dapat berlanjut secara intensif dan resiprokal.

KERJA SAMA PERTAHANAN YANG AKAN DILAKSANAKAN Pada saat kunjungan kehormatan kepada Kasal Saudi Arabia, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Dr. Marsetio meminta kesediaan Angkatan Laut Saudi Arabia untuk menerima Perwira Pertama TNI AL guna mengikuti pendidikan Navigasi di Sekolah AL Saudi Arabia di Jeddah serta Latihan bersama bagi Pilot/Crew Helicopter Angkatan Laut.

PROSPEK KERJA SAMA PERTAHANAN KE DEPAN >> Kerja sama di bidang pengembangan Industri Pertahanan. Diharapkan Saudi Arabia dapat membeli peralatan militer

dari Industri Pertahan RI seperti Panser Anoa, Pesawat Angkut militer, senjata ringan maupun suku cadang peralatan militer. Delegasi dari Kemhan Saudi Arabia telah dua kali melakukan kunjungan ke semua fasilitas Industri Pertahanan RI saat ini khususnya PT. Pindad, PT.PAL dan PT. DI. >> Latihan Bersama antara TNI dengan AB Saudi untuk setiap matra. Sebagai obsesi ke depan, maka terwujudnya latihan militer bersama untuk tingkat masing-masing matra merupakan prioritas utama atas implementasi dari DCA kedua negara. Melalui latihan antar matra tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan interoperability masing-masing angkatan. Hal ini sangat positif bagi Indonesia mengingat Saudi Arabia termasuk memiliki kemampuan Angkatan Bersenjata yang cukup kuat dan modern diantara kekuatan militer negara-negara di Timur Tengah. >> Asops Kasad dan Counterpart-nya telah sepakat untuk menjajaki kerja sama matra darat melalui forum Army to Army Talk sebagaimana yang telah berjalan dengan lancar dengan berbagai Negara ASEAN dan Pasifik. Dengan adanya rencana kunjungan Asops Kasad beserta rombongan ke Riyadh pada Tahun 2015, maka agenda kerjasama pertahanan kedua Negara akan semakin meluas dan nyata. >> Patut disyukuri bahwa momentum penandatanganan DCA RI-Saudi Arabia terus memberikan makna positif bagi Indonesia khususnya bagi Kemhan dan TNI. Hal ini ditandai dengan disetujuinya bantuan/hibah melalui pembangunan


37

Jurnal Yudhagama

Rapat pembahasan lanjutan agenda kerja sama Pertahanan kedua negara (RI-KSA) di Riyadh

sebuah Laboratorium Bahasa Arab dari Kemhan Saudi Arabia kepada Kemhan RI. Selanjutnya, pada akhir Februari delegasi Kemhan RI yang dipimpin oleh Kabadiklat Kemhan RI dan rombongan berkunjung ke Riyadh guna menandatangani naskah bantuan berupa hibah sebuah laboratorium bahasa arab yang nantinya akan dibangun di dalam kompleks Pusdiklat Bahasa Kemhan RI di Jakarta. >> Peningkatan Kerjasama Pertahanan RI-Saudi Arabia sangat potensial mengingat beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendorong, antara lain bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk pemeluk agama Islam terbesar dan melaksanakan ibadah haji maupun umroh ke Saudi Arabia sehingga hubungan emosional berdasarkan agama menjadi terasa erat. Selain itu dengan kemampuan ekonomi, perekonomian Saudi Arabia yang cukup kuat dikaitkan dengan terujinya kualitas produksi persenjataan oleh Industri Pertahanan RI maka sangat dimungkinkan penjualan peralatan persenjataan tersebut ke Saudi Arabia. Saat ini sebagian besar Alutsista yang dimiliki Saudi Arabia umumnya dibeli dari Amerika dan Eropa.

38


KENDALA DAN HAMBATAN SERTA IMPLIKASINYA BAGI PERWAKILAN RI 1. Bahasa. Sejak berlangsungnya kerja sama pertahanan RI-Saudi Arabia, maka faktor bahasa masih menjadi kendala utama bagi kedua negara. Cukup lamanya waktu yang dibutuhkan waktu untuk memahami bahasa negara masing-masing, merupakan pertimbangan utama dalam melakukan akselerasi dan pengembangan berbagai agenda kerja sama ke depan. 2. Kultur. Adanya perbedaan kultur Saudi Arabia yang cukup tertutup patut diakui dapat menjadi kendala berarti. Dari beberapa kali melakukan koordinasi dan komunikasi, diperlukan kesabaran dalam memahami kultur tersebut. Terkait itu, dibutuhkan sikap proaktif dari pihak kita dalam mempercepat berbagai proses agenda kerja sama. 3. Implikasi bagi Perwakilan RI di Saudi Arabia. Dengan telah disepakatinya perjanjian kerja sama pertahanan kedua negara, maka secara langsung berimplikasi positif bagi peningkatan citra Indonesia di mata Saudi Arabia. Implikasi positif tersebut sangat dirasakan manfaatnya, khususnya bagi Perwakilan RI yang ada di Saudi Arabia.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Beberapa aktivitas kerja sama telah diliput media dan dipublikasikan, sehingga dapat bermanfaat sebagai balancing news atas berita-berita lain yang marak beredar di Saudi Arabia, terkait isu di bidang ketenagakerjaan. Pada akhirnya, publikasi melalui media terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di Saudi Arabia terkait dengan realisasi dari isi DCA, akan menghasilkan citra positif Indonesia dihadapan Pemerintah dan Rakyat Saudi Arabia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Semoga kerja sama Negara RI - Saudi Arabia dapat terus ditingkatkan sehingga membawa kemajuan dan memberikan dampak positif yang lebih besar lagi bagi kedua pihak di bidang pertahanan, guna makin mempererat hubungan bilateral kedua Negara, aamiin. *** Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) atau Lomba Menghafal Al-Qur’an yang diikuti anggota TNI, dalam ajang MHQ tingkat internasional khusus personel militer. (http://isykarima.com)

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS 1. Data Pribadi a. Nama : Roedy Roemin, M.A. b. Pangkat/Korps/NRP : Kolonel Chb NRP 1910051070568 c. Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 4 Mei 1968 d. Status : K-3 e. Agama :Islam 2. Pendidikan Militer a. Akmil 1991 b. Sussarcabhub 1992 c. Suslapa-I Hub 1997 d. Selapa Hub 2000 e. Seskoad 2007 f. Sesko Komparatif, Australia 2009 3. Pendidikan Umum

: S-2, MA in Security Studies

1999

4. Riwayat Jabatan a. Danton Hubyan Kihub REM - 173/PVB - DAM VIII/Trikora b. Dankihub REM - 173/PVB - DAM VIII/Trikora c. Gumil Gol VI Pusdikhub Kodiklat TNI AD d. Pabanda Hublu Spamad Mabesad e. Pabandya B-22 Dit B Bais TNI f. Pabandya B-51 Dit B Bais TNI g. Athan RI Riyadh, Arab Saudi periode 2012-2015

1992 1996 2001 2003 2007 2010

5. Pendidikan Luar Negeri a. Dik Signal ROC, Australia 1995 b. Dik Program Master, Univ Birmingham, UK 1999 c. Dik Sesko Komparatif di Australian Command and Staff College 2009


39

Jurnal Yudhagama

KEMAMPUAN KOMUNIKASI SOSIAL (KOMSOS) PRAJURIT DI SATUAN TERITORIAL (SATTER)

Kolonel Inf Supriono, S.I.P., M.M. (Asops Kasdam III/Slw)

Untuk dapat memelihara kemampuan Komsos yang baik, selain dengan meningkatkan wawasan dan pengetahuan, juga dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan komunikasi sosial dengan masyarakat. ebagai bagian Integral dari TNI, TNI AD mempunyai tugas pokok sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan OMP dan OMSP, salah satunya dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya di darat melalui Pembinaan Teritorial (Binter). TNI AD menyelenggarakan Binter melalui metode Bhakti TNI, Pembinaan ketahanan wilayah dan Komunikasi sosial (Komsos). Komsos yang dilaksanakan oleh TNI AD bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara prajurit TNI AD dengan segenap komponen bangsa untuk kepentingan pertahanan negara, sehingga akan terwujud saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara. Setiap aparat Satuan Teritorial (Satter) hendaknya dibekali kemampuan Komsos guna mendukung keberhasilan tugas Binter TNI AD. Namun pada kenyataannya kemampuan Komsos aparat Satter saat ini perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat

S 40


dengan adanya berbagai macam persoalan yang mengemuka di wilayah, baik pada elemen masyarakat, aparat pemda dan instansi lainnya, yang disebabkan karena kurangnya kemampuan didalam menjalankan Komsos. Penerapan kemampuan Komsos yang sesuai dengan kebijakan pimpinan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan yang timbul di wilayah guna mendukung keberhasilan tugas Binter dengan harapan timbulnya partisipasi masyarakat dalam pertahanan negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas aparat Satter dalam Komsos sosial dipandang sangat perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks. Beberapa landasan operasional yang merupakan norma bersifat tetap dan harus senantiasa dipegang teguh oleh aparat Satter dalam mengimplementasikan Komsos di masyarakat, sehingga akan berujung pada terbentuknya opini positif masyarakat terhadap TNI secara keseluruhan, yaitu Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Sedangkan landasan hukum yang berpengaruh terhadap optimalisasi Komsos aparat Satter adalah Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

KEMAMPUAN KOMSOS APARAT SATTER Memperhatikan situasi saat ini, dalam memantapkan sistem pertahanan negara masih terdapat kelemahan dan kekurangan, terutama mengenai pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh Satter, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya dalam penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung serta kurangnya pemahaman penjabaran Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oleh karena itu, kemampuan Komsos aparat Satter perlu ditingkatkan guna mempererat kemanunggalan TNI-Rakyat. Salah satu metoda untuk meningkatkan Komsos adalah dengan menginventarisir pelaksanaan kegiatan Komsos Satuan agar dapat dijadikan acuan dan pedoman guna peningkatan kemampuan Komsos aparat Satter kedepan. Untuk dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraan Komsos, maka setiap prajurit TNI AD harus mampu menerapkan penjabaran dari kemampuan Komsos yang telah dilaksanakan oleh aparat Satter saat ini dengan seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintah daerah maupun instansi lainnya. Saat ini, permasalahan kemampuan Komsos aparat Satter dalam rangka mendukung tugas Binter di antaranya belum optimalnya penerapan pelaksanaan kemampuan Komsos aparat Satter dengan seluruh komponen masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari :


Menjalin komunikasi yang bersahabat dengan masyarakat di setiap kesempatan

1. Aspek Pengetahuan. Kemampuan berkomunikasi dan berdialog yang dimiliki oleh aparat Satter saat ini masih minim apabila dihadapkan pada pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Sering dijumpai aparat merasa kesulitan untuk mengimbangi daya pikir masyarakat yang menjadi binaannya, mengingat tingkat pendidikan dan wawasan yang dimiliki aparat Satter jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi binaannya. Di samping itu juga masih ditemui Satter yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menyingkapi berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentu saja mengganggu kelancaran tugas-tugas aparat Satter di lapangan. 2. Aspek Keterampilan. Masih banyak aparat Satter yang kurang mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungannya, sehingga dapat mengganggu dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai pembina teritorial di daerahnya. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki,

aparat Satter masih harus melaksanakan pembinaan terhadap wilayah yang kondisi masyarakatnya beraneka ragam, baik ditinjau dari segi status sosial, tingkat kesejahteraan dan latar belakang pendidikan. Beban tugas aparat Satter ini semakin terasa bagi mereka yang bertugas di perkotaan, khususnya dalam melaksanakan anjangsana dan bergaul dengan para tokoh masyarakat. Kemampuan teritorial mereka, khususnya dalam hal temu cepat dan lapor cepat kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Akibatnya semakin banyak permasalahan teritorial yang tidak tertangani secara tuntas. 3. Aspek Perilaku. Kuantitas personel yang ada, dihadapkan pada luas wilayah tanggung jawab dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, menjadi kendala bagi aparat Satter dalam pelaksanaan Binter di wilayahnya. Kendala ini akan menjadi lebih berat dan sulit, apabila terdapat perilaku aparat Satter yang menyimpang disaat melaksanakan tugasnya, yakni menyakiti dan bersikap tidak ramah dalam menghadapi masyarakat di lingkungannya. 4. Aspek Anggaran. Anggaran sebagai pendukung terselenggaranya Komsos


41

Jurnal Yudhagama

Bahu membahu bersama aparat pemerintahan membantu masyarakat di wilayah binaan. Menjalin kerjasama harmonis dengan aparat keamanan (Polri) guna menjaga keamanan wilayah

aparat Satter perlu ditingkatkan. Anggaran kegiatan Komsos kreatif perlu ditambah dan diadakan selama satu tahun program anggaran berjalan, karena pelaksanaan kegiatan Komsos terus berjalan guna mengatasi permasalahan yang muncul di wilayahnya.

MEMELIHARA KEMAMPUAN KOMSOS Seperti kita ketahui bahwa perkembangan lingkungan strategis telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Interaksi antar kelompok dalam masyarakat menjadi semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan tersebut, peranan aparat Satter menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, kegiatan Komsos dengan masyarakat harus ditingkatkan dalam rangka mendukung keberhasilan tugas Binter. Untuk mendukung kegiatan tersebut, perlu adanya ketentuan dan kejelasan kriteria tentang aparat Satter dalam berkomunikasi sosial, yang tentunya dengan selalu memperhatikan kondisi masyarakatnya. Untuk dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraan Komsos dengan seluruh komponen masyarakat, maka setiap prajurit Satter harus mempunyai kemampuan Komsos dengan baik. Dihadapkan dengan tugas rutin sehari-hari ada kemungkinan kemampuan Komsos prajurit Satter akan luntur. Untuk itu, kemampuan tersebut harus selalu dipelihara, dengan didukung ketersediaan SDM aparat Satter yang profesional dan penerapan pelaksanaan kemampuan Komsos yang benar. Mengingat hal tersebut maka pemeliharaan kemampuan Komsos secara perorangan dengan meningkatkan kemampuan Komsos melalui pembekalan di satuan masing-masing. Disamping pembekalan pengetahuan tentang Komsos dari satuan, setiap aparat Satter dapat meningkatkan wawasan

42


dan pengetahuan secara perorangan dengan membaca buku, surat kabar dan mengamati perkembangan keadaan secara global, sehingga tidak ketinggalan informasi. Hal ini penting karena Komsos bukan hanya sekedar menjaga hubungan yang baik dengan komponen bangsa saja, namun juga harus dapat mensosialisasikan berbagai hal terkait dengan pertahanan negara. Untuk dapat memelihara kemampuan Komsos yang baik, selain dengan meningkatkan wawasan dan pengetahuan, juga dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan komunikasi sosial dengan masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan, antara lain dengan: 1. Tegur sapa teritorial. Untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka Binter, maka tegur sapa mempunyai makna sebagai awal komunikasi yang baik sekaligus memberikan kesan awal dalam menjalin hubungan erat. Selain itu, tegur sapa juga dimaksudkan sebagai suatu ajakan untuk saling mengenal, karena setelah teguran atau sapaan tersebut dapat dilanjutkan dengan perkenalan atau silaturahmi selanjutnya.


2. Sikap menghargai. Dalam berkomunikasi sosial dengan komponen masyarakat hendaknya dilandasi dengan sikap saling menghargai satu dengan yang lain, yang dapat diwujudkan dengan sikap menempatkan orang yang kita ajak berkomunikasi pada posisi yang baik secara ikhlas. 3. Tatakrama. Dengan tatakrama yang diterapkan dalam berkomunikasi sosial diharapkan dapat mempererat hubungan dengan masyarakat. Sikap tatakrama ini dapat diwujudkan setiap aparat komando kewilayahan dengan cara tetap menjaga etika, kesopanan, kesusilaan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, saling menghormati dan menjaga untuk tidak melanggar adat, kebiasaan masyarakat serta norma agama yang berlaku. 4. Penyesuaian diri/Adaptasi. Dengan proses penyesuaian diri/adaptasi akhirnya diperoleh komunikasi dan interaksi yang baik untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat. Wujud penyesuaian diri terhadap lingkungan masyarakat adalah

Aparat Satter membina potensi Pramuka di wilayahnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara

dengan cepat menyesuaikan diri terhadap situasi, keadaan dan kondisi dimana aparat Satuan Teritorial berada. Penyesuaian diri dapat segera terwujud jika dalam interaksi yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat di lokasi tersebut.


43

Jurnal Yudhagama c. Kegiatan lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan komunikasi yang bersifat kreatif dengan berbagai instansi Pemda, dengan cara: 1) Menghilangkan sikap diri sebagai komponen bangsa yang paling berperan dalam upaya bela negara.; 2) Menghilangkan komunikasi yang dilatarbelakangi hirarki militer yang kaku, yang berdampak pada komunikasi dengan aparat Pemda bersifat menggurui, dan; 3) Memanfaatkan kegiatan bersama seperti kegiatan agama pada sholat Jumat maupun sholat berjamaah, kegiatan di Gereja, Pura, kegiatan olah raga bersama dan lainnya.

Hadir ditengah-tengah masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

5. Sosialisasi. Penerapan pelaksanaan Komsos dengan masyarakat adalah menyampaikan materi-materi yang dapat menggugah kesadaran masyarakat akan kewajiban bela negara. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal dalam bentuk seminar, ceramah, diskusi, dan dialog interaktif maupun secara non formal, yang dilakukan pada saat silaturahmi dan anjangsana. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat Satter dalam Komsos juga dapat dilakukan dengan: a. Meningkatkan pembekalan pengetahuan dan wawasan kepada aparat Satuan Teritorial sebagai penyelenggara Komsos di daerah dengan cara mengikutsertakan prajurit di lingkungan satuannya untuk mengikuti pendidikan manajemen komunikasi, baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan TNI AD maupun di luar lingkungan TNI AD. b. Mengadakan penataran di lingkungan Satter untuk mempertajam pemahaman dan kemampuan teknik, taktik, penguasaan Iptek, dan ilmu komunikasi, sehingga memungkinkan aparat satuan Satter memiliki kepribadian, kemampuan, dan menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang komunikasi sosial yang baik. Penataran yang diselenggarakan oleh satuan atau Komando Atas ini, dapat dilakukan secara terprogram maupun tidak terprogram dengan mengundang seorang pakar dalam ilmu komunikasi sebagai pembicara. Penyelenggaraan penataran ini dapat dilakukan pada saat kegiatan satuan relatif tidak padat. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan dana, penataran dapat dilakukan pada saat jam kerja. Materi dalam penataran tersebut meliputi teori dan teknik Komsos sekaligus cara mempraktekkannya dalam berinteraksi dengan masyarakat.

44


Peranti lunak merupakan produk tertulis untuk menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan komunikasi sosial aparat Satter dalam meningkatkan kemanunggalan TNI Rakyat. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi terbatasnya peranti lunak yang ada di satuan, antara lain dengan: 1. Mengadakan koordinasi yang baik dengan Instansi terkait yang ada di wilayah masing-masing, untuk mendapatkan buku-buku petunjuk yang berhubungan dengan komunikasi sosial, pembinaan teritorial atau pemberdayaan wilayah. 2. Merevisi dan memperbaharui buku-buku petunjuk yang ada, sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Binter sesuai perkembangan. 3. Mengajukan penambahan dukungan Buku petunjuk (Bujuk), Buku Prosedur Tetap (Protap) yang baku dalam penyelenggaraan Binter kepada Komando Atas, guna melengkapi buku-buku maupun protap-protap yang sudah ada khususnya dalam berkomunikasi sosial. 4. Menyiapkan perpustakaan di tiap-tiap Satter, dengan menyediakan buku-buku pengetahuan militer maupun pengetahuan umum sebagai sarana pendukung untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi aparat Satkowil sesuai dengan perkembangan, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan berkomunikasi dengan seluruh elemen lapisan masyarakat sekitarnya.

SARAN Penerapan kemampuan komunikasi sosial masih terdapat kendala antara lain kemampuan personel aparat komando kewilayahan, peranti lunak maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, perlu disarankan: 1. Peninjauan kembali program pendidikan bagi aparat Satter, yang dititikberatkan pada peningkatan kemampuan Komsos. 2. Memperbaiki pola pembinaan karier dan penempatan personel aparat Satter, melalui penelusuran bakat klasifikasi psikologi dan memenuhi prinsip “the right man on the right place”.


RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. DATA POKOK 14. SUMBER PA : AKMIL/1991 15. TMT PERWIRA : 27-07-1991 16. JABATAN : ASOPS KASDAM III/SLW 17. NO. KEP JAB : KEP/343/VIII/2013 18. TMT JABATAN : 27-08-2013 19. KESATUAN : DENMADAM III/SLW KODAM III/SLW PENDIDIKAN MILITER DIK BANG SPES DIK BANG UMUM

1. NAMA LENGKAP : SUPRIONO, S.IP., M.M. 2. PANGKAT/CORPS : KOLONEL INF 3. NRP/NBI : 1910038540367 4. TEMPAT TGL LHR : KEDIRI, 15-03-1967 5. TMT TNI : 27-07-1991 6. KATAGORI : AKTIF 7. TMT KATAGORI : 27-07-1991 II. RIWAYAT PENDIDIKAN DIK UMUM 1. SD THN 1981 2. SMP THN 1984 3. SMA THN 1987 4. S-1 THN 1996 5. S-2 THN 2013 III. KECAKAPAN BAHASA

AKTIF DAERAH

1. JAWA 2. SUNDA 3. MAKASSAR

1. SUSSARCABIF 2. SELAPA II IF 3. SESKOAD

THN 1991 THN 2000 THN 2005

IV. RIWAYAT TANDA JASA

ASING 1. INGGRIS

8. SUKU BANGSA : JAWA 9. AGAMA : ISLAM 10. TINGGI BADAN : 170 CM 11. BERAT BADAN : 76 KG 12. WARNA KULIT : S MTG 13. GOL DARAH : B

AKTIF AKTIF AKTIF

1. SL. SEROJA 2 X 2. SL. KES VIII, XVI THN 3. SL. DWIJA SISTHA 4. SL. DHARMA NUSA

1. SUSSARPARA THNTHN 19911991 2. AIR BORNE THNTHN 19961996 THN 1997 3. TARPAKOR BANTEMTHN 1997 4. SUSPASENBAN THNTHN 19981998 5. KIBI DEPHAN THNTHN 20022002 6. TAR MILOBS THNTHN 20022002 7. RAIDER MOBUD THNTHN 20032003 8. SUSDANYON THNTHN 20062006 9. SUSDANDIM THNTHN 20082008 V. RIWAYAT PENUGASAN OPS 1. OPS TIM TIM 2. OPS TIM TIM 3. OPS NAD

VII RIWAYAT KEPANGKATAN

VI. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI

TMT

PANGKAT MACAM TUGAS 1. PEP 2. KUNJA PA SENIOR

TAHUN 2011 2013

THN 1993 THN 1996 THN 2004 NO. SKEP/SPRIN/ST/RDG

NEGARA TUJUAN 1. LETDA 2. LETTU 3. KAPTEN 4. MAYOR 5. LETKOL 6. KOLONEL

THAILAND KAMBOJA

VIII. RIWAYAT JABATAN JABATAN

TMT

27-07-1991 01-04-1995 01-10-1997 01-10-2002 01-10-2007 01-04-2014

KEPPRES/37/ABRI/1991 SKEP/103/III/1995 SKEP/496/IX/1997 SKEP/322/X/2002 SKEP/190/IX/2007 KEPPRES/08/TNI/2014

NO. SK/SP IX. RIWAYAT KELUARGA

1. DANTON YONIF L-700/BS 3. DANTON III/A YONIF L-700/BS 4. DANTON II/A/YONIF L-700/BS 5. DANTON I/A/YONIF L-700/BS 6. DANKIMA/YONIF L-700/BS 7. DANKIBANT/YONIF L-700/BS 8. PASIOPS DIM 1409/GW REM 141 9. PASIINTEL DIM 1409/GW REM 141 10. DANKLAS SUSJUR PA PUSDIKIF 11. GUMIL GOL VI/DEPTIK PUSDIKIF 12. WADANYONIF 400/R DAM IV/DIP 13. PS PABANDYA GAR SRENDAM IX/UDY 14. KASIOPS REM 162/WB 15. DANYONIF 500/RAIDER 16. KASIOPS REM 084/BJ DAM V/BRW 17. DANDIM 0830/SU REM 084/BJ 18. PABANDYA 1/PROGDALWASGAR SPABAN I/REN SOPSAD 19. ASOPS KASDAM III/SLW

23-04-1992 SP/160/IV/92 01-11-1992 SK/506-07/XII/92 10-09-1994 SK/246-07/IX/94 01-01-1995 SK/39-07/I/95 01-07-1996 SK/132-07/VI/96 01-06-1997 SK/246-07/VII/97 01-09-1998 SK/ 10-09-1999 SK/157-07/IX/99 18-02-2000 SK/458/II/00 01-09-2001 SK/226/IX/01 01-02-2003 SK/399/II/03 27-10-2005 SK/373/X/05 15-02-2006 SK/44/II/06 01-08-2007 SK/79/VIII/07 15-02-2008 SK/385/XII/08 01-06-2009 SK/122/VI/09

STATUS KAWIN JUMLAH ANAK AYAH IBU ISTRI PEKERJAAN

: : : : :

KAWIN TIGA ORANG RUSIDI (ALM) SUPIN (ALM) W. INDRAWATI, S.SI., A.Pt TGL LHR, 11-09-1968 : -

NAMA ANAK : 1. AULIA DEWI P , 14-06-1996 2. ALFIAN BAGUS S.I , 19-08-1998 3. ALFIRA WAHYU P , 02-01-2012

20-02-2011 KEP/297/II/11 27-08-2013 KEP/343/VIII/13 Daftar riwayat hidup singkat ini dibuat dengan sebenarnya


45

Jurnal Yudhagama

MENYELAMATKAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH MELALUI KEGIATAN TERITORIAL TNI AD

Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo (Danbrigif 15 Kujang II)

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk air sebagai penopang utama keberlangsungan kehidupan. Sekitar 6% persediaan air di dunia atau 21% persedian air di Kawasan Asia Fasifik dimiliki oleh Indonesia. Lebih dari ribuan sungai dan ratusan sungai-sungai besar serta danau begitu banyak tersebar di wilayah Indonesia, bahkan diperkirakan jumlahnya hampir 308 juta meter kubik (Indonesia Natural Environment Status Book 2009)

etersediaan air yang cukup bagi penduduk negeri ini ternyata tidak sebanding lurus dengan kebutuhan air bersih. Di beberapa wilayah di Indonesia, justru malah mengalami masalah kurangnya ketersediaan air bersih. Sebagai contoh, Bogor yang disebut sebagai kota hujan, saat ini justru telah terjadi krisis air di beberapa desanya. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Tengah, dimana 23 kabupaten/kota mengalami krisis air setiap musim kemarau tiba. Demikian pula

K

46


banyak daerah di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, seringkali mengalami krisis air bersih. Dari kondisi itu, muncul pertanyaan “kenapa krisis air di Indonesia bisa terjadi?” bukankah ini seperti pepatah yang mengatakan “tikus mati dilumbung padi?” atau “bau busuk di tengah pohon kasturi?”. Sebuah pepatah yang menggambarkan kondisi ketersediaan air bersih di Indonesia saat ini. Timbulnya masalah krisis air bersih tentu bukan berarti tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengatasinya. Justru pemerintah telah memberikan perhatian penuh dan sangat serius untuk menghadapi persoalan ketersediaan air bersih, antara lain dengan melahirkan banyak kebijakan mulai dari regulasi hingga pengalokasian jabatan Dirjen Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPera). Bahkan di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, dibentuk Dinas yang mengurusi masalah pengairan. Berbagai upaya itu menunjukkan bahwa pemerintah dan kita semua sepakat masalah air bersih merupakan masalah yang sangat penting dan sangat prioritas. Jika tidak segera diatasi, akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini.

PERMASALAHAN AIR BERSIH DI INDONESIA Permasalahan air bersih di Indonesia disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain: Perilaku manusia Kita menyadari bahwa segala kerusakan di dunia ini sebagian besar disebabkan karena ulah manusia termasuk krisis air bersih juga adalah bagian dari ulah manusia yang kurang pengetahuan dan serakah untuk menggunakan air bersih secara berlebihan. Masih banyak kita temukan masyarakat dengan tanpa beban dan rasa bersalah membuang sampah sembarangan ke sungai. Demikian pula banyak perusahaan swasta yang membuang limbah-limbah pabrik ke sungai tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, pengeboran air oleh perorangan maupun perusahaan secara berlebihan seringkali tidak mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perilaku masyarakat indonesia saat ini dihadapkan dengan masalah krisis air yang terjadi sangatlah berbanding lurus. Kerusakan lingkungan yang semakin parah. Ketersediaan air bersih yang layak konsumsi semakin langka saat ini, juga disebabkan adanya kerusakan lingkungan. Hutan-


Kondisi aliran sungai dan sumber air saat ini

hutan yang dulunya ditumbuhi pohon-pohon, kita rusak akibat pembalakan liar yang akhirnya mengakibatkan global warming yang memicu peningkatan suhu bumi. Meningkatnya suhu bumi, mengakibatkan melelehnya es di kutub utara dan selatan, berkurangnya ketersediaan air, meningginya permukaan air laut, serta menguapnya air tanah. Ditambah lagi, pembangunan perumahan/perkantoran di tanah yang merupakan resapan air, pencemaran atau polusi udara yang disebabkan pabrik dan kendaraan serta pembuangan sampah domestik ke sungai yang tidak terkendali, mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin parah. Populasi penduduk yang semakin meningkat. Konsekuensi logis dari pertambahan penduduk adalah konsumsi air bersih juga secara otomatis akan bertambah pula. Jika pertambahan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan pertambahan jumlah ketersediaan air bersih, maka timbul masalah besar berupa terjadinya krisis air bersih, seperti yang kita rasakan saat ini di beberapa wilayah di Indonesia. Jika permasalahan ini terus menerus tidak mendapatkan solusi,

maka bukan hanya sebagian wilayah Indonesia saja yang akan terancam mengalami krisis air tetapi bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tata kelola sumber daya air bersih yang belum baik. Pengelolaan atau manajemen itu biasanya sangat berkaitan dengan regulasi dan aturan. Apabila aturan tentang pemanfaatan sumber air bersih itu tidak ada atau aturan/regulasi sudah ada tetapi tidak ditegakkan secara konsekuen, maka akan terjadi eksploitasi penggunaan air bersih yang tidak proporsional


47

Jurnal Yudhagama Upaya TNI dan Masyarakat untuk menyelamatkan sumber air

(khususnya oleh kalangan industri). Kondisi ini jelas akan merugikan masyarakat yang juga membutuhkan ketersedian air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Aturan pemerintah tentang air bersih ini sebenarnya telah ada, seperti Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyedian air minum; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/ M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum dan peraturan-peraturan lain yang sangat banyak jumlahnya. Dari berbagai aturan yang ada, tinggal keberanian dari pemerintah untuk menegakkan aturan tersebut, yang tentunya harus didukung oleh aparatur kepolisian serta aparatur TNI AD, dalam hal ini aparatur komando kewilayahan setempat.

PERAN TNI AD DALAM BERPARTISIPASI MENGATASI KETERSEDIAAN AIR BERSIH Peran Pembinaan Teritorial TNI AD Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini TNI Angkatan Darat (TNI AD) sebagai Institusi negara, selain memiliki fungsi utama untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga memiliki fungsi lainnya dalam menjaga dan menyelamatkan wilayah/teritorial. Salah satu fungsi yang diemban oleh TNI AD selain perang adalah berpartisipasi dengan memberikan solusi dalam menghadapi masalah krisis air agar tidak menjadi ancaman besar yang berimbas terhadap stabilitas negara. TNI AD telah menetapkan teritorial sebagai fungsi utama pertahanan Negara, baik dalam kondisi perang maupun selain perang. Untuk itulah, pembinaan teritorial menjadi penting dan strategis melalui berbagai langkah pembinaan dan kegiatan 48


sebagai berikut: 1. TNI AD membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat. Pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan membuat data potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sumber Daya Manusia yang dapat digunakan dalam pertahanan negara. Pendataan tersebut dilakukan pada masa damai yang disiapkan secara dini yang antara lain meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya. 2. TNI AD Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Warga negara yang sudah terlatih tersebut menjadi kekuatan cadangan yang sewaktu-waktu dapat diorganisasikan untuk memperkuat komponen utama. 3. TNI AD membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung sehingga memiliki potensi untuk membangun komponen utama dan cadangan atau berdasarkan keahliannya dapat membantu sesuai profesinya. 4. TNI AD membantu tugas pemerintah untuk memberi bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal dengan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD tersebut adalah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketersediaan air, yang masih belum mendapat perhatian serius. Hal ini membutuhkan upaya bersama untuk memecahkan masalah yang mengakibatkan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas air tersebut. Strategi yang dapat dilakukan TNI AD sebagai solusi dari permasalahan ini antara lain: 1. Mengubah perilaku sosial masyarakat agar memiliki kearifan dalam pemanfaatan air; 2. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; 3. Menekan angka kelahiran melalui program KB; 4. Memperbaiki tata kelola sumber daya air bersih.

mengorganisasikan kekuatan berdasarkan satuan tugas yang dibentuk pemerintah. 5. TNI AD membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat melalui penanaman karakter sejak dini kepada seluruh prajurit TNI AD yang berjiwa Sapta Marga dan selalu menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dimanapun bertugas dan berada. (Buku Naskah sementara tentang Doktrin Teritorial TNI-AD No kep/495-4/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013) Dari lima langkah pembinaan territorial di atas, maka poin keempat dalam hal membantu tugas pemerintah untuk memberi bantuan kemanusianan dan menanggulangi akibat bencana alam, maka TNI AD memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mengatasi kesulitan masyarakat, salah satunya menyediakan ketersediaan air bersih. Strategi dan Upaya TNI AD dalam Ikut Mengatasi Persoalan Air Bersih Dari pemetaan masalah-masalah penyebab keterbatasan ketersediaan air bersih dan krisis air bersih serta peran pembinaan teritorial yang diemban oleh TNI AD, kita dapat menarik benang merah bahwa intinya dari semua penyebab

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh TNI AD khususnya aparatur komando kewilayahan mulai tingkat Kodam sampai dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, antara lain: 1. Pendataan sumber mata air yang masih layak konsumsi. Pendataan dapat dilakukan di wilayah daerah binaan Babinsa untuk menghitung secara riil perbandingan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dengan ketersedian air di desa tersebut sehingga dapat memberikan informasi valid dan up to date untuk dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Informasi itu selanjutnya ditindaklanjuti, dengan perlu dan tidaknya desa tersebut mendapatkan pembinaan prioritas dalam penyedian air bersih yang dibantu pemerintah setempat, baik berupa penyuluhan tentang pemanfaatan air bersih maupun penyediaan fasilitas untuk mengatasi krisis air dari pemerintah setempat. 2. Penggalangan Komunitas-Komunitas, LSM Lingkungan Hidup, Akademisi dan Pemerhati Lingkungan. Penggalangan komunitas ini, sebagaimana pernah disampaikan oleh Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam paparan Proxy War-nya bahwa krisis yang perlu diwaspadai di Indonesia saat ini ada tiga yaitu: krisis pangan, krisis energi dan terakhir adalah krisis air. Pernyataan tersebut cukup beralasan, karena jika hal tersebut dibiarkan akan menjadi ancaman menyeramkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Masalah krisis air juga merupakan masalah yang kompleks, yang harus melibatkan semua komponen masyarakat baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang punya visi sama untuk bergandengan tangan memecahkan permasalahan krisis air ini. Dalam kaitan inilah, Komando kewilayahan dapat menjadi mediator, fasilitator, dan pelopor untuk membuat kesepakatan pemecahan masalah krisis air, baik melalui Kodam, Korem, Kodim maupun Koramil. Kegiatannya dapat berupa penjadwalan rutin sosialisasi, penyuluhan, seminar, diskusi, dan karya bhakti untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya air bersih bagi kehidupan saat ini maupun bagi masa depan kehidupan anak cucu kita. 3. Melibatkan pihak swasta masyarakat dan pemerintah dalam penghijauan. Penghijauan sangatlah penting, karena salah satu penyebab Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

49

Jurnal Yudhagama

krisis air adalah akibat penebangan hutan liar yang berakibat pada pemanasan global atau Global Warming. Penebangan pohon yang tidak terarah, menyebabkan berkurangnya pengikat tanah untuk menahan air. Untuk itulah, penghijauan menjadi penting untuk mengembalikan kehijauan hutan kita. Dalam gerakan penghijauan ini, keterlibatan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah melalui penanaman pohon secara terpadu sagatlah penting. Melalui penghijauan, fungsi pohon sebagai penjaga bumi dari krisis air, dapat dikembalikan lagi. Bisa kita bayangkan jika satu orang saja Warga Negara Indonesia menanam satu pohon, maka lebih dari 230 juta pohon akan tertanam. Kemudian jika perusahaan swasta kita gugah untuk menanam pohon minimal 10 batang saja setiap bulan, maka yakinlah Indonesia akan terbebas dari krisis air.

4. Mendorong pemerintah dan pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Sanksi tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang menimbulkan terjadinya penyebab krisis air bersih. Sanksi tegas dapat diberikan kepada pabrik yang membuang limbah ke sungai tanpa adanya proses pengolahan; terhadap masyarakat pembuang sampah sembarangan; terhadap penghuni/ pemilik perumahan, industri, vila yang didirikan ditempat resapan air; serta terhadap pengusaha nakal yang melakukan eksploitasi air bersih dengan pengeboran diluar kewajaran. 5. Melakukan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin tentang pentingnya air bersih serta bahayanya ancaman krisis air jika terjadi di indonesia, dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai arti penting air bersih dan penghijauan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh aparatur Kowil setempat, melalui pembinaan Pramuka Saka Wira Kartika, kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat maupun mengalokasikan waktu secara khusus untuk pengarahan/pembekalan tentang krisis air bersih di sekolah-sekolah maupun kampus serta lingkungan masyarakat. Dengan cara itu, anak-anak muda dari sejak usia sekolah telah mengetahui dan memahami pentingnya menjaga sumber air bersih. Materi yang disampaikan dapat berupa materi sederhana yang terjadi sehari-hari di sekitar kita, misalnya : bagaimana menghemat penggunaan air untuk keperluan sehari-hari dengan tidak membiarkan air menetes secara percuma dari kran atau bak mandi yang bocor, mendaur ulang barang bekas, menampung air yang masih bisa digunakan untuk hal lain seperti menyiram tanaman, menggunakan mesin cuci yang irit penggunaan airnya, mandi menggunakan shower, mematikan air kran ketika gosok gigi, menanam pohon di pekarangan rumah karena terbukti dapat mempercepat resapan air oleh tanah, serta menghentikan kebiasaan untuk membuang sampah domestik maupun detergen pada sumber air baku. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui ajakan mencintai lingkungan dan pelestarian sumber air bersih, baik melalui sosial media yang saat ini digandrungi semua kalangan 50


maupunm media lain yang lebih menarik, sehingga dapat memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan dalam rangka menjaga dari terjadinya krisis air bersih. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa air adalah sumber kehidupan dan merupakan unsur yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Artinya, tanpa air dipastikan bahwa manusia tidak dapat hidup. Begitulah pentingnya air bagi kita. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah tetapi yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari sangatlah terbatas. Dari keseluruhan air hanya 5% saja air minum layak konsumsi sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu kecenderungan yang terjadi dewasa ini, antara lain berkurangnya persediaan air dari waktu ke waktu serta semakin bertambahnya populasi penduduk, justru berbanding terbalik dengan ketersediaan air bersih layak konsumsi. Semakin padat penduduk maka ketersediaan air bersih semakin menipis. Sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih (suara pembaharuan – 23 Maret 2007). Demikian pula penduduk Indonesia yang bisa mengakses air untuk kebutuhan sehari-hari baru mencapai 20 % saja dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Adapun penyebab dari krisis air bersih tersebut antara lain adalah perilaku manusia yang serakah dan kurang pengetahuan terhadap arti pentingnya air bersih untuk kehidupan. Ditambah lagi kerusakan lingkungan yang sangat parah, populasi penduduk yang terus bertambah, serta tata kelola sumber daya air yang belum baik. Akibatnya, krisis air bersih dapat menimbulkan dampak yang semakin parah bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. TNI AD melalui pembinaan teritorialnya yang di implementasikan dalam kegiatan Serbuan Teritorial, mencoba memberikan solusi atas permasalahan krisis air tersebut yaitu dengan membantu pemerintah setempat baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingya ketersediaan air bersih. TNI AD juga bersinergi dengan swasta, kalangan akademisi, LSM, pemerhati lingkungan dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengentasan krisis air melalui tahapan kegiatan mulai dari pendataan sumber air bersih, penggalangan komunitas lingkungan, LSM dan pemerhati lingkungan. TNI AD juga menjadi pelopor terdepan dalam melaksanakan penghijauan serta sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat tentang kegiatan sederhana yang harus dilakukan agar kita dan anak cucu kita kelak masih dapat menikmati air bersih. Dalam berbagai upaya tersebut, maka keberadaaan aparatur Kowil setempat dalam hal ini Bintara pembina desa (Babinsa) sebagai aparatur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, harus cukup memiliki pengetahuan untuk meyakinkan agar masyarakat mengikuti ajakannya, sekaligus menjadi pelopor terdepan dalam memberi keteladanan baik dalam upaya penghijauan maupun menjaga dan melestarikan air bersih di daerah binaannya.***


RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. DATA POKOK 1. NAMA LENGKAP : BAGUS SURYADI TAYO 15. WARNA KULIT : SAWO MATANG 2. PANGKAT/KORPS : KOLONEL INF 16. NAMA ISTRI : ANNE SARVITRI 3. NRP : 11930092200871 A. TEMPAT TGL LAHIR : MALANG, 15-05-1974 4. JABATAN : DANBRIGIF 15 KUJANG II B. PEKERJAAN : PNS DEP PU 5. TMT JABATAN : 01-09-2014 17. JUMLAH ANAK : 1 ORANG 6. TANGGAL LAHIR : 23-08-1971 - NAMA/TTL : ADITYA SURYADI BANDUNG, 26-11-2000 7. TEMPAT LAHIR : BANDUNG 8. SUMBER PA : AKMIL 1993 18. TINGGI BADAN : 170 CM 9. TMT PA : 27-07-1993 19. BERAT BADAN : 70 KG 10. TMT TNI : 27-07-1993 20. GOL DARAH :O 11. SUKU BANGSA : SUNDA 21. NAMA ORANG TUA : 12. AGAMA : ISLAM A. AYAH : TAYO TARMADI 13. BENTUK RAMBUT : LURUS B. IBU : ENENG LELASARI 14. WARNA RAMBUT : HITAM II. PENDIDIKAN UMUM BANGUM BANGSPERS 1. SD 1983 1. AKMIL 1993 RANGKING 4 1. SUS SARPARA 1994 2. SMP 1986 2. SESSARCAB ZI 1994 RANGKING 1 2. SUS RAIDER 2003 3. SMA 1989 3. SESSARCAB IF 1998 RANGKING 2 3. SUS DANYONIF 2009 4. SELAPA INF 2002 RANGKING 3 4. SUS DANDIM 2011 5. SESKOAD 2008 RANGKING 4 III. KECAKAPAN BAHASA IV. TANDA JASA ASING 1. SL. KESETIAAN VIII THN 1. BAHASA INGGRIS AKTIF 2. SL. KESETIAAN XVI THN 3. SL. SANTI DHARMA DAERAH 4. SL. RAKSAKA DHARMA 1. JAWA PASIF 5. UN MEDAL UNPF 2. SUNDA AKTIF 6. UN MEDAL UNTAES

V. RIWAYAT PENUGASAN 1. PS PAPUA 2000

VI. PENUGASAN LUAR NEGERI VII. RIWAYAT KEPANGKATAN MCM TUGAS TAHUN NEGARA TUJUAN PANGKAT TMT 1. KONGO XIV/C 1995 BOSNIA 1.LETDA 24-07-1993 2. KARTIKA EXCHANGE 1997 AUSTRALIA 2. LETTU 01-10-1996 3. SATKAR INDOPURA 1999 SINGAPURA 3. KAPTEN 01-10-1999 4. MAYOR 01-10-2004 5. LETKOL 01-10-2009 6. KOLONEL 01-10-2013 VIII. RIWAYAT JABATAN JABATAN TMT 1. DANTON ZIPUR-9/KOSTRAD 02-07-1994 2. DANTON-II/C ZIPUR-9/KOSTRAD 01-01-1995 3. DANTON-I/C ZIPUR-9/KOSTRAD 01-12-1997 4. DANTON-III/A YONIF 515/9/KOSTRAD 01-12-1998 5. PASI-1/LIDIK YONIF 515/9/KOSTRAD 01-12-1999 6. DANKIPAN-A YONIF 515/9/KOSTRAD 01-12-2000 7. PS. KASI-5/TER BRIGIF 9/KOSTRAD 19-11-2002 8. KASI OPS SOPS DIVIF-2/KOSTRAD 01-06-2003 9. WADAN YONIF-412/6/2/KOSTRAD 01-10-2005 10. GUMIL GOL IV DEPTIK PUSDIKIF 13-11-2008 11. DANYONIF 514/R/9/2/KOSTRAD 01-06-2009 12. DANDIM 0811/TUBAN 27-05-2011 13. PABANDYA-4/MINPRASLAT SPABAN-II/BINLAT SOPSAD 27-03-2012 14. ASISTEN SPRI PRESIDEN 25-03-2013 15. DANBRIGIF 15 KUJANG II DAM III/SLW 01-09-2014

NOMOR SKEP/SPRIN KEPPRES/46/ABRI/1993 SKEP/323/IX/1996 SKEP/544/IX/1999 SKEP/308/IX/2004 SKEP/614/IX/2009 KEPRES/55/TNI/2013


51

Jurnal Yudhagama

PEMANFAATAN POTENSI SATUAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN SERBUAN TERITORIAL

Letkol Inf Bangkit Rahmat Tri Widodo, MSi (Han). MA.

(Danyonif Mekanis 201/JY)

Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu “kasta” yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu.

S

Maklumat TKR Yogyakarta 17 Pebruari 1946

ering mengemuka dalam fikiran masyarakat maupun di benak prajurit suatu persepsi bahwa “Tentara berasal dari masyarakat, kemudian bergabung dengan TNI, dan akan kembali ke masyarakat saat berhenti dari dinas kemiliteran.” Pandangan ini menyiratkan seolah TNI adalah suatu kelompok yang terpisah dari masyarakat. Persepsi tersebut sangat tidak relevan dihadapkan dengan realita, sebagaimana amanat Panglima Besar (Pangsar) Sudirman bahwa tentara hanyalah “salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu.” Atau dengan kata lain tentara adalah “masyarakat biasa” yang memiliki “profesi militer.” Sedangkan profesi militer itu sendiri, merupakan salah satu profesi yang ada di masyarakat sama seperti profesi lainnya seperti guru, pengusaha, petani, 52


nelayan dan aneka ragam profesi lainnya. Dengan demikian terkandung makna bahwa tidak pernah ada proses keluarnya tentara dari masyarakat, karena berprofesi sebagai militer. Hubungan tak terpisahkan antara tentara dan masyarakat juga dikemukakan oleh ahli strategi perang dunia. Carl Von Clausewitz (1780-1831), seorang ahli perang dari Prussia yang pemikirannya sangat berpengaruh hingga saat ini, mengungkapkan dalam bukunya Vom Kriege bahwa aspek dari perang yang saling mempengaruhi dan tidak terpisahkan adalah: masyarakat (People), Tentara (Army), dan Pemerintah (Government). Sedangkan Mao Zedong (1893-1976), sebagai pendiri Republik Rakyat China, dalam tulisannya Aspects of China’s Anti-Japanese Struggle (1948) mengatakan bahwa “Masyarakat diibaratkan sebagai air dan tentara sebagai ikan”, sehingga mustahil bagi ikan dapat bertahan hidup tanpa adanya air sebagai media kehidupannya, begitu pula antara tentara dan masyarakat. Relevansi dari pemikiran tersebut juga mempengaruhi konsep operasi maupun Kampanye Militer Modern yang mengedepankan suatu Interagency Operation yakni terintegrasi antar institusi termasuk masyarakat di dalamnya, sehingga bukan hanya berupa suatu operasi antar kecabangan (Combined Arms) ataupun Operasi Gabungan (Joint Operation). Konsep ini didasari fakta dari berbagai konflik maupun peperangan di berbagai belahan dunia yang tidak dapat diselesaikan atau dimenangkan dengan menggunakan pendekatan kekuatan militer belaka. Perlu suatu pendekatan komprehensif dari berbagai komponen kekuatan nasional lainnya yaitu: Intelijen, Diplomasi, Hukum, Infrastruktur, Keuangan serta Ekonomi yang mensyaratkan dukungan maupun peran serta aktif masyarakat di dalamnya. Sebagai bangsa, pelajaran terpenting selama Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) harus kita pegang teguh, yaitu meleburnya TNI dengan masyarakat sehingga berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan NKRI dari agresi, intervensi asing serta berbagai rongrongan pemberontakan dari dalam negeri. Pelajaran berharga itu bermakna pula bahwa sinergi, keselarasan visi dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat tetap mutlak diperlukan hingga kapanpun juga, utamanya dalam mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional. Namun demikian, sepatutnya hal ini bukan hanya menjadi slogan maupun ungkapan retorika semata tetapi harus diimplementasikan secara nyata dan menyeluruh di segenap lapisan masyarakat maupun TNI. Serbuan Teritorial merupakan suatu langkah esensial guna mempererat dan meleburkanTNI dengan masyarakat. Agar


Pengenalan profesi militer sejak dini kepada masyarakat

mencapai tujuan dan sasarannya, perlu diimplementasikan secara optimal, mulai dari tingkatan strategis berkaitan dengan penyusunan kebijakan, tingkatan operasional maupun taktis di lapangan, hingga ujung tombak pelaksana Serbuan Teritorial yaitu segenap satuan TNI dan setiap individu prajurit. Disamping itu, kegiatan Serbuan Teritorial bukan hanya bersandar kepada Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) tetapi juga memerlukan peran aktif dari Satuan Non Komando Kewilayahan (Satnonkowil), di antaranya seperti satuan setingkat batalyon maupun detasemen. Sebagai Satnonkowil, Yonif Mekanis 201/JY yang bermarkas di Jalan Raya Bogor Km 28 Gandaria Pasar Rebo Jakarta Timur wajib berpartisipasi aktif untuk menyukseskan program Serbuan Teritorial. Hal ini terwadahi dalam beragam kegiatan di wilayah binaan maupun di dalam satuan. Khusus untuk kegiatan Serbuan Teritorial yang dilaksanakan di dalam satuan, pemanfaatan secara optimal beragam potensi yang dimiliki batalyon merupakan kunci penting keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Yonif Mekanis 201/JY antara lain berupa lokasi yang strategis,

yakni dekat dengan pemukiman padat penduduk dan mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga memudahkan akses masyarakat menuju satuan. Potensi berikutnya adalah seluruh Kendaraan Tempur (Ranpur) maupun persenjataan diproduksi di dalam negeri oleh PT. Pindad. Oleh sebab itu, Yonif Mekanis 201/JY dapat dikatakan sebagai Batalyon “Made In Indonesia” atau “Buatan Indonesia”, yang tentunya sangat menarik minat serta menyimpan potensi untuk menginspirasi masyarakat tentang rasa cinta tanah air maupun cinta produksi dalam negeri. Potensi lainnya berupa pangkalan beserta fasilitasnya, yang dapat dimanfaatkan untuk beragam kegiatan kreatif untuk memberikan tambahan pengetahuan positif bagi prajurit, keluarganya maupun masyarakat sekitar. Akan tetapi, potensi tersebut dihadapkan kepada tantangan berupa adanya tembok imaginer tebal antara satuan dan masyarakat - yang harus dikikis habis - berupa adanya kesan bahwa satuan tempur menakutkan bagi masyarakat. untuk mengikisnya adalah dengan membuka satuan untuk publik dan menata pendekatan yang lebih tepat bagi setiap masyarakat yang memasuki pangkalan. Apabila semula pendekatan yang dikedepankan hanyalah “keamanan” maka selanjutnya ditambahkan dengan pendekatan “kenyamanan.” Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

53

Jurnal Yudhagama

Masyarakat dengan antusias menyaksikan kegiatan demo manuver panser

Keramahan tanpa mengabaikan kewaspadaan di pintu masuk satuan merupakan solusi praktis untuk membuang rasa takut yang tidak perlu bagi masyarakat. Selanjutnya pengawasan, baik secara langsung dengan keberadaan pasukan pengaman maupun secara tidak langsung melalui fasilitas CCTV terhadap instalasi vital satuan, selain merupakan jaminan keamanan bagi satuan sekaligus juga dapat memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat yang mengunjungi satuan. Ibarat kata pepatah “Tak kenal maka tak sayang,” kurangnya pemahaman mengenai profesi militer bagi masyarakat juga merupakan kendala yang harus diatasi. Selama ini masyarakat khususnya pelajar kurang memanfaatkan keberadaan satuan TNI dalam rangka pengenalan profesi militer.Mereka lebih sering diarahkan untuk mengunjungi Kantor Pemadam Kebakaran, Kantor Pos, Kantor Kepolisian dan sebagainya. Mulai Bulan Oktober 2014, Yonif Mekanis 201/JY membuka kegiatan pengenalan profesi militer bagi masyarakat umum, pelajar maupun mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi. Kegiatan ini berupa pengenalan kendaraan tempur (Ranpur) Anoa dan persenjataan buatan PT. Pindad, pengenalan kegiatan prajurit dan pangkalan, serta kegiatan Joy Ride Ranpur keliling pangkalan. Khusus bagi pelajar dilaksanakan mulai hari 54


Senin hingga Jumat setiap minggunya hanya dengan berbekal surat resmi dari masing masing sekolah. Sedangkan untuk masyarakat umum dilaksanakan setiap Sabtu pagi. Kegiatan ini tidak merubah jadwal kegiatan satuan karena mengikuti jadwal rutin pemanasan Ranpur. Selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengemudi serta pemeliharaan rutin Ranpur melalui pemanasan dinamis (bergerak), kegiatan ini dirasakan sangat efektif dalam memupuk rasa cinta tanah air dan kesadaran masyarakat dalam bela negara. Komentar menarik bermunculan dari peserta kegiatan pengenalan profesi militer ini. Banyak yang tergugah hatinya untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, namun banyak pula yang mengkhawatirkan bahwa Ranpur tersebut utamanya digunakan untuk menghadapi aksi unjuk rasa yang marak terjadi di ibu kota atau dengan kata lain untuk menghadapi masyarakat. Kekhawatiran ini diluruskan melalui penjelasan fungsi Ranpur dalam berbagai situasi keamanan serta melalui pelaksanaan demonstrasi Ranpur dalam Pertempuran Kota. Hasilnya, kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa keberadaan Ranpur bukanlah untuk memerangi masyarakat namun justru memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan menjaga keamanan Ibu kota dan menjamin kedaulatan NKRI. Berawal dari kegiatan pengenalan profesi kemiliteran, kegiatan mulai berkembang menjadi Pembinaan Bela Negara


Para pelajar ikut Joyride Panser

Penyandang cacat pun memiliki kesempatan untuk mengikuti joyride ranpur

Joyride bagi Mahasiswa HMI


55

Jurnal Yudhagama

Mahasiswa UNJ belajar menyemai bibit sayuran Para pelajar sambut gembira kegiatan belajar beternak kambing

56


Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Murid TK Ketapang belajar menyemai benih sayur

yang diikuti oleh pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga RT/RW, serta Satpol PP sehingga semakin menjangkau segenap lapisan masyarakat. Kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika juga kembali diaktifkan berupa pelaksanaan latihan rutin setiap minggunya dengan penambahan kegiatan khusus berupa perkemahan Jumat-Sabtu-Minggu (Perjusami) yang dilaksanakan setiap awal Triwulan. Dalam Perjusami tersebut diadakan beragam perlombaan antar sekolah serta pemberian materi yang diadopsi dari pengetahuan militer untuk menambah wawasan dan pengetahuan pramuka. Materi tersebut berupa: pengenalan ranpur dan senjata, teknik mengesan jejak, navigasi alam, membaca peta, tali temali, lempar pisau & kapak, pertolongan pertama lapangan, kedisiplinan, serta kepemimpinan. Potensi berupa lahan tidur maupun halaman rumah prajurit juga diolah dan dikembangkan menjadi lahan pertanian, peternakan dan perikanan secara terintegrasi dengan pengolahan sampah organik satuan. Dalam waktu dekat, diharapkan selain memproduksi kebutuhan sayur, buah buahan, daging serta ikan murah bagi anggota satuan maupun masyarakat sekitar, program ini juga dapat menginspirasi serta mengedukasi masyarakat bahwa pertanian dan peternakan

bukan merupakan hal yang tabu di ibu kota. Bahkan, besar harapan bahwa pertanian, peternakan, dan perikanan dapat menjadi gaya hidup maupun hobi bagi masyarakat ibu kota melalui penerapan pertanian perkotaan (urban farming). Selain mendukung program ketahanan pangan, pertanian perkotaan juga bertujuan untuk estetika atau keindahan, serta yang lebih penting dapat melembutkan (soften) kondisi psikologis masyarakat yang mudah tersulut emosi akibat ketegangan (stress) dari pekerjaan maupun kerasnya kehidupan ibu kota. Sebagian lahan tidur juga tengah dipersiapkan sebagai lahan konservasi tanaman langka Jakarta dan program penghijauan yang melibatkan pelajar maupun masyarakat, guna meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa tidak akan dapat terwujud suatu pembangunan yang berkelanjutan maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tanpa adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Sisi edukasi bagi masyarakat juga dikembangkan melalui penataan manajemen pengetahuan (knowledge management). Selain itu juga diperlukan pembangunan sarana pusat pengetahuan berupa perpustakaan publik bagi prajurit, keluarganya dan masyarakat sekitar. Pembangunan perpustakaan publik yang dilengkapi fasilitas internet dan multimedia merupakan suatu kebutuhan utama, terlebih lagi terkait dengan berdirinya SDN Pekayon 05, SDN Pekayon 06 dan SMPN 91 Jakarta Timur, serta dua sekolah berupa TK dan PAUD yang dikelola oleh satuan di atas tanah batalyon. Selain meningkatkan kualitas pengetahuan, perpustakaan publik ini diharapkan juga dapat mempererat hubungan antara satuan dengan masyarakat sekitarnya. Potensi satuan berikutnya adalah lahan yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka publik. Selain menjadi sarana rekreasi, ruang terbuka publik juga sangat vital dalam

Perpustakaan publik untuk prajurit, keluarga dan masyarakat


57

Jurnal Yudhagama

Suasana ceria saat para pramuka usai mengikuti joyride Panser Kegiatan Pembinaan Pramuka Saka Wira Kartika

membangun komunikasi yang positif antar warga batalyon maupun dengan masyarakat sekitar. Pembuatan danau mini yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi air serta taman bermain di tepinya merupakan ruang terbuka publik yang juga berfungsi sebagai lokasi budidaya perikanan. Namun demikian, masih banyak potensi lain yang perlu digali dan dikembangkan lebih lanjut, sehingga lebih optimal dalam mendukung program Serbuan Teritorial Satuan. Keseluruhan program tersebut dirancang dengan konsep dasar bahwa tentara harus dekat dan melebur dengan masyarakat secara natural, bukan karena keterpaksaan maupun formalitas belaka, sehingga diharapkan tumbuh pengertian dan kasih sayang tulus antara masyarakat dan TNI, dalam rangka saling menjaga dan bersinergi dengan optimal sesuai tugas maupun fungsi masing masing. Konsep dasar berikutnya adalah Satuan TNI harus menjadi satuan yang “bermanfaat”, bukan justru menjadi “parasit” bagi masyarakat sekitarnya. Satuan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pusat kegiatan bersama, pusat edukasi yang memberikan inspirasi positif, serta mampu mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat demi kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan nasional bangsa.

58


Selanjutnya, sustainability atau keberlanjutan dari pelaksanaan Serbuan Teritorial dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh satuan perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini dapat dirintis melalui pengembangan model kerjasama yang melibatkan berbagai kalangan, misalnya Kementerian, Pemda, Akademisi, Lembaga Pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat yang berujung pada terwujudnya “kegiatan bersama” yang menjadi “milik bersama” bagi TNI dan masyarakat. Satu hal penting adalah seluruh kegiatan tersebut harus tersosialisasikan dengan baik dan menggelinding ibarat bola salju yang semakin membesar serta meluas guna menciptakan sinergi positif antara TNI dan Rakyat, sehingga pada akhirnya slogan “Bersama Rakyat TNI Kuat, Bersama TNI Rakyat Damai dan Sejahtera” dapat terwujud secara nyata.***


RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS Nama : Bangkit Rahmat Tri Widodo, MSi (Han). MA. Pangkat : Letnan Kolonel Infanteri NRP : 11970044250576 Tempat/Tgl Lahir : Malang/ 20 Mei 1976 Jabatan : Danyonif Mekanis 201/JY Agama : Islam Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY Pendidikan Militer: 1. AKMIL (1997) 2. Sesarcab Infanteri (1998) 3. Company Tactic Course Singapura (2006) 4. Advanced Infantry Officer Course Singapura (2006) 5. Selapa Infanteri (2008) 6. US Army Command And General Staff College (2013) 7. Susdanyon Multi Korps (2014) Pendidikan Umum: SD (1998) SMP (1991) SMA (1994) S2 Manajemen Pertahanan Unhan (2011) MA in International Relations Webster University (2013) Riwayat Jabatan 1. Danton 2/C Yontar Madya Akmil (1999-2000) 2. Danton 3/B Yonif Linud 502 (2000-2001) 3. Danton 1/B Yonif Linud 502 (2001-2003) 4. Pasi-2/Ops Yonif Linud 502 (2003-2005) 5. Dankipan C Yonif Linud 503 (2005-2006) 6. Pasi 2/Udara Brigif Linud 18 (2006-2008) 7. Kasi-4/Log Brigif 1 PIK/JS (2009) 8. Kepala Sub Program Studi Manajemen Bencana Bidang Akademik SKPS Unhan (2010-2013) 9. Pembantu Asisten Pada Staf Khusus Presiden Bid. Ketahanan Pangan Dan Energi (2014) 10. Danyonif Mekanis 201/JY Brigif 1 PIK/JS Dam Jaya (2014-Sekarang) Riwayat Penugasan 1. Cadet Exchange Turkey (1996) 2. Ops Pam Perbatasan Atambua (2000) 3. Opslihkam Darmil dan Darsip NAD (2003-2004) 4. Ops Kontingen Garuda 23 A UNIFIL Lebanon (2006-2007) 5. Summer Course Giessen/Humbold University Jerman (2009) 6. Summer Course Giessen-TU Dortmund University Jerman (2010) 7. Fellowship Research Program Jerman (2010) 8. RSIS Visit Singapore (2011) 9. Collin East Award Australia (2011) 10. NPS Defense Resources Management Course Amerika Serikat (2012)


59

Jurnal Yudhagama

MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL MELALUI SERBUAN TERITORIAL

Mayor Kavaleri Suteja, S.H. (Pabandya Wanwil Sterdam IX/Udayana)

“..Whoever has access to world oil, they will be able to control many countries in their hand. Whoever has access to food, they will be able to control people…” (“..Barangsiapa yang memiliki akses minyak dunia, maka mereka akan dapat mengendalikan banyak negara dalam genggaman tangannya. Barangsiapa yang memiliki akses pada makanan, maka mereka akan dapat mengendalikan rakyat...”)

F

Henry Kissinger, Menlu AS, 1970

ungsi Binter merupakan fungsi utama TNI AD disamping fungsi pertempuran dan fungsi dukungan, dalam mendukung Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Pada dasarnya fungsi Teritorial yang dilaksanakan oleh TNI AD tersebut sejalan pada teori perang Karl Von Clausewitz tentang gagasan Paradoxical Trinity, yaitu: politik pemerintah, kualitas profesional tentara dan sikap masyarakat. Ketiganya merupakan komponen yang memainkan peran yang sama pentingnya dalam perang. 60


Seiring dengan perkembangan global yang menghadirkan hakikat ancaman yang beragam dan kompleks antara ancaman militer dan ancaman non-militer, semakin disadari bahwa pertahanan negara tidak cukup didekati dari aspek militer semata. Dengan demikian, pembangunan pertahanan militer dan non-militer harus dilaksanakan secara bersama-sama sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki efek penangkalan dalam menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI. Inilah yang selanjutnya menjadi tujuan Binter masa kini, yakni terciptanya sinergitas pertahanan antara militer dan non-militer, dengan sasaran terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh dan terjalinnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat. Kedaulatan pangan atau Swasembada Pangan adalah merupakan salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Melalui Swasembada Pangan maka negara beserta seluruh rakyat dan tentaranya akan dapat melaksanakan perang berlarut. Namun ternyata keadaan saat ini sungguh ironis. Indonesia sebagai negara agraris dan memiliki lahan yang subur, ternyata masih tergantung pada pangan impor untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bahan-bahan makanan pokok mulai dari beras, jagung, kedelai, tepung terigu, gula pasir hingga daging sapi masih diimpor dari sejumlah negara. Swasembada Pangan atau pun ketahanan pangan hingga kini masih menjadi cita-cita. Kedaulatan pangan pun masih sangat jauh dari harapan. Pada masa kini dan masa depan bahwa tantangan memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia kian berat. Salah satu tantangan utama adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sekitar 1,1 % per tahun atau 2,5 juta orang, permintaan pangan pun terus meningkat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, ketergantungan terhadap impor pangan akan terus terjadi. Indonesia sudah tergantung pada impor pangan dalam 10 tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor pangan pada 2003 tercatat US$ 3,34 miliar, sedangkan pada 2013 impor pangan mencapai US$ 14,90 miliar, atau tumbuh empat kali lipat. Melonjaknya nilai impor tersebut karena produksi pangan di dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) pun terus turun dari waktu ke waktu, yaitu 15,19 persen pada 2003 dan menjadi 14,43 persen pada 2013. Indonesia mempunyai peluang besar untuk wewujudkan Swasembada Pangan. Hal ini dapat dilihat dari lahan


Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar BT saat menjawab pertanyaan wartawan, usai membuka Rakor Peningkatan Ketahanan Pangan Se-Provinsi Bali, NTB dan NTT di Kodam IX/Udayana, Jumat (16/1/2015).

yang luas dan subur untuk dijadikan sentra-sentra produk beras, jagung dan kedelai. Negara kita terletak di wilayah tropis dan memiliki curah hujan yang cukup sehingga memungkinkan ragam tanaman pangan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Peluang lainnya adalah adanya sumber daya lain yang bisa dioptimalkan untuk mewujudkan Swasembada Pangan. Mewujudkan Swasembada Pangan adalah suatu keharusan. Ketergantungan pada impor pangan harus terus dikurangi sampai dengan Swasembada Pangan Nasional terwujud. Namun, Swasembada Pangan Nasional hanya akan tercipta jika semua pihak dilibatkan. Menghimpun seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan dan bisa mendukung program swasembada pangan adalah mutlak dilakukan, termasuk memanfaatkan tenaga Babinsa yang dilibatkan sebagai tenaga penyuluh pertanian seperti saat ini. Menyandingkan Babinsa dengan Sarjana Pertanian dalam hal teknis ‘bertani’ tentu tidak seimbang, sama tidak sebandingnya Babinsa dengan Sarjana Pertanian jika dikaitkan dalam sistem pertahanan keamanan negara. Tetapi bukan berarti sama

sekali tidak dapat dikelola untuk saling melengkapi atau bahkan mensubstitusi dalam kondisi tertentu. Melibatkan Babinsa adalah cara cerdas menutup ‘ketiadaan Sarjana Pertanian’ pada wilayah-wilayah pertanian yang tidak/ belum terjangkau. Ingat, Babinsa adalah satuan yang saat ini eksis dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana tidak semua tempat Sarjana Pertanian mau ditempatkan. Untuk itu,yang harus dilakukan adalah perlunya proses pembekalan dan transformasi teknis dan keterampilan ‘bertani’ untuk melengkapi keterampilan Babinsa. Terkait dengan “Serbuan Teritorial” yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh seluruh jajaran TNI AD pada wilayahnya masing-masing dapat berdampak positif terutama pada akselerasi pelaksanaan Program Swasembada Pangan Nasional. Hal ini pernah dikatakan oleh Kasad dalam sambutannya pada acara Pencanangan Penanaman Padi Menggunakan Tehnologi Modern Dan Manual Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat di Dusun Dekko Desa Mappesangka Kecamatan Ponre, Jumat (19/12/2014) bahwa “Target Swasembada Pangan Nasional akan tercapai apabila dilakukan dengan sungguhsungguh, kerja keras dan sinergi antara kebijakan pemerintah di bidang pertanian dengan kebutuhan masyarakat petani serta pemberdayaan potensi yang dimilki oleh daerah".


61

Jurnal Yudhagama

Penandatanganan Pakta Integritas Kodim 1608/Bima dengan Dinas Pertanian Kota Bima, Provinsi NTB, Selasa (20/2/2015)

SERBUAN TERITORIAL TNI AD SEBAGAI SUATU GERAKAN Presiden RI Ir. Joko Widodo pada awal pemerintahannya telah mencanangkan Program Swasembada Pangan dalam tiga tahun ke depan, yaitu pada tahun 2017. Presiden RI telah menginstruksikan kepada para prajurit TNI AD, para Pangdam, Danrem dan Dandim serta seluruh peserta apel Danrem/ Dandim di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, awal Desember 2014 lalu, untuk membantu tugas-tugas pemerintahan, baik di kota maupun kabupaten, utamanya dalam tugas membantu mewujudkan pencapaian pada Program Swasembada Pangan Nasional tahun 2017. Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI tersebut, Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menegaskan bahwa komitmen TNI AD untuk membantu pemerintah mencapai Swasembada Pangan Nasional tahun 2017. Pencapaian itu dilakukan dengan mengoptimalkan pemberdayaan Babinsa beserta seluruh prajurit dan satuan jajaran TNI AD. Kasad juga telah memerintahkan kepada para Pangkotama, Kabalakpus dan seluruh prajurit untuk senantiasa memelihara komunikasi sosial, bekerja sama dan bergandeng tangan dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bahu membahu menyukseskan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara

62


Buku Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Babinsa di bidang Pertanian yang dibuat Kodam IX/Udayana

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD khususnya dalam Program Swasembada Pangan Nasional tahun 2017. Swasembada Pangan Nasional merupakan hal yang sangat penting, karena tidak mungkin Ketahanan Nasional bisa tercapai tanpa Ketahanan Pangan dan tidak mungkin Ketahanan Pangan terwujud tanpa Swasembada Pangan Nasional. Oleh karena itu seluruh komponen TNI AD terutama di tingkat Koramil seperti Babinsa harus dapat menjadi ujung tombak yang baik, selalu berkoordinasi dengan dinas terkait serta menjalin keakraban dengan masyarakat demi mewujudkan swasembada pangan di wilayahnya masing-masing. Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat perlu adanya gerakan yang mampu meningkatkan kinerja dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan ditunjang instansi lain dan seluruh elemen masyarakat. Gerakan ini dinamakan “Serbuan Teritorial” TNI AD di bidang Swasembada Pangan. Serbuan Teritorial yakni melakukan pendekatan kepada warga dengan berbagai program-program yang langsung mengena bagi masyarakat. Program-program tersebut di antaranya adalah Karya Bakti, Bakti Sosial, Penyuluhan Bela Negara, Penyuluhan Peran Pemuda menghadapi Proxy War dan lain-lain termasuk dengan mendukung program Buku Pedoman Tanam Padi, Jagung dan Kedelai yang dibuat Kodam IX/Udayana Koramil 1611-01 Denpasar Timur melaksanakan kegiatan penyemprotan hama Tungro (OPT) di Munduk Bekul Subak Dalem Kec. Denpasar Utara. (20/1/2015).


63

Jurnal Yudhagama pemerintah untuk mewujudkan Swasembada Pangan Nasional melalui program Pengawalan dan Pendampingan. Serbuan Teritorial dalam program Pengawalan dan Pendampingan ini dilakukan secara masif dan serentak di seluruh wilayah NKRI dengan mengerahkan seluruh kemampuan serta kekuatan TNI AD terutama di jajaran aparat Komando Kewilayahan. Program Pengawalan dan Pendampingan telah dituangkan dan disepakati bersama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat bernomor : 01/MoU/RC.120/M/1/2015, tanggal 8 Januari 2015 tentang kerja sama dalam program pembangunan pertanian. Ruang lingkup kesepakatan tersebut antara lain pada penyiapan lahan pertanian, bimbingan dan penyuluhan, penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi , fasilitas pasca panen dan bebagai kerjasama dalam bidang lainnya. Dalam hal ini TNI AD sangat serius mendukung dan akan membantu sepenuhnya dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan demi terwujudnya Swasembada Pangan Nasional. Menurut Bupati Tuban, H. Fathul Huda bahwa TNI memiliki tiga kunci kesuksesan dalam melaksanakan program ini

yaitu Disiplin, Mandiri dan Berbagi. TNI sudah terdidik untuk Disiplin dan mandiri baik dalam waktu ataupun pekerjaan, TNI juga pada praktek di lapangan selalu berbagi dengan masyarakat, bisa dilihat dalam pengerjaan rehab rumah yang dilakukan oleh TNI, dengan anggaran hanya 6 Juta bisa serupa hasilnya dengan anggaran 20 Juta yang dibangun oleh Pemerintah. Program Pengawalan dan Pendampingan menuju Swasembada Pangan, TNI AD diharapkan dapat menjadi pengawal kelangkaan pupuk, terutama dari usaha nakal para toko ilegal dan toko yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

IMPLEMENTASI SERBUAN TERITORIAL DALAM SWASEMBADA PANGAN Produksi pangan di Indonesia, pada umumnya dihadapkan pada sejumlah masalah atau kendala seperti adanya kondisi cuaca dan iklim yang semakin sulit diprediksi, adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan, terbatasnya Alat Mesin Pertanian (Alsintan), terbatasnya penyediaan bibit unggul serta penyelewengan distribusi pupuk maupun adanya pupuk oplosan yang beredar di tengah

Pencanangan Gerakan Perbaikan Jaringan Irigasi Kodim 1619/Tabanan dalam rangka Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2015 di Kabupaten Tabanan-Bali, dihadiri oleh Staf Ahli Mentan RI Dr.Mat Syukur. (23/1/2015).

64



Bimbingan Teknologi Budidaya Padi, Jagung dan Kedelai bagi personel Kodim 1603/Sikka oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka - Maumere, Sabtu, (24/1/2015).

masyarakat terkait harga yang lebih murah dari pupuk aslinya. Menyikapi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu rangkaian upaya dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan. Implementasi Serbuan Teritorial yang dilaksanakan secara masif dan serentak dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional tentunya sangat diperlukan. Rangkaian upaya khusus dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional diantaranya sebagai berikut: Pertama; Melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah masing-masing guna penyamaan visi dan misi serta teknis pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi. Kedua; Membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) maupun Pakta Integritas dengan Pemerintah Daerah secara berjenjang sampai dengan tingkat Kodim di wilayah masing-masing. Ketiga; Membuat Buku Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Babinsa di bidang Pertanian se wilayah Kodam masing-masing. Keempat; Membuat Buku Pedoman Teknis Penanaman Padi, Jagung dan Kedelai di wilayah Kodam masing-masing.

Kelima; Meningkatkan kerja sama dengan petani dengan melakukan gerakan tanam serentak sesuai kondisi iklim dan ketersediaan air serta mengurangi dampak serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Keenam; Melakukan gerakan pembuatan maupun perbaikan jaringan irigasi. Ketujuh; Meningkatkan kerjasama penyuluhan kepada masyarakat petani, antara para aparat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kedelapan; Meningkatkan pemasangan pompa hidrolik di wilayah yang membutuhkan. Problematika Ketahanan Pangan akan berdampak pada Ketahanan Nasional suatu bangsa. Hal Ini menjadi sangat urgen karena masyarakat dari sebuah bangsa sangat bergantung pada pangan, khususnya pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai. Ketahanan Pangan juga merupakan salah satu tolak ukur kekuatan negara. Dengan Ketahanan Pangan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Sebaliknya apabila Ketahanan Pangan lemah, maka kedaulatan dan stabilitas negara bisa terganggu. TNI AD memiliki organisasi yang tertata dengan baik. Gelar Komando Kewilayahan sampai ke pelosok desa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air (para Babinsa) serta diawaki para prajurit yang berdedikasi tinggi serta dilengkapi peralatan yang tergolong memadai, maka upaya TNI AD melalui “Serbuan Volume 35 No. II Edisi Juni 2015

65

Jurnal Yudhagama Teritorial” untuk membantu program pemerintah dalam mewujudkan Swasembada Pangan Nasional dalam tiga tahun ke depan , tahun 2017, akan dapat diwujudkan. Endnotes: 1. Michael Howard (1991), Clausewitz: Mahaguru Strategi Perang Modern, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hal. 32-33 2. http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3947-wujudkanswasembada-pangan.html, diakses pada tanggal 16 Februari 2015, pukul 23.05 Wita. 3. http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2015/01/19/ perlukah-babinsa-dalam-program-swasembadapangan-717884.html_Muhammad Day (Diakses pada tanggal 16 Februari 2015, pukul 23.40 Wita) 4. http://www.tubankab.go.id/home/public/c_news/ news_detail/262.shtml (Diakses pada tanggal 17 Februari 2015, pukul 08.15 Wita)

Pemasangan Pompa Hidrolik di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem oleh Kodim 1623/Karangasem, Senin (26/1/2015).

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS 1. N a m a : Suteja,S.H. 2. Pangkat / NRP : Mayor Kav / 11980054131074. 3. Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 7 Oktober 1974. 4. Agama : Islam. 5. Status : K-2. 6. Jabatan : Pabandya Wanwil Sterdam IX/Udayana. 7. Riwayat Pendidikan : a. Umum : S-1. b. Militer : 1) Akmil 1998. 2) Sesarcabkav 1999. 3) KIBI 1999. 4) Sussa Jerman 2002. 5) Susdankikav 2003. 6) Selapa Kav 2008. 7) Garuda Shield (FTX) 2009. 8) Peace Keeping Operation Seminar 2009. 9) Tar Gumil/Tih 2010. 10) Garuda Shield (CPX) 2010. 11) Seskoad 2014. 8. Riwayat Jabatan : a. Pama Yonkav-6/Serbu Dam I/BB 1999. b. Danton Yonkav-6/Serbu Dam I/BB 2000 s.d 2004. c. Dankikavbu 63 Yonkav-6/Serbu Dam I/BB 2004. d. Pasi-2/Ops Yonkav-6/Serbu Dam I/BB 2005. e. Danramil 03 Dim 0316/Batam Dam I/BB 2006. f. Gumil Gol VI Deptive Pusdikkav 2008. g. Kasimin Pusdikkav 2010. h. Dansatdikta Pusdikkav 2013. i. Dandendemlat Pusdikkav 2013. j. Pabandya Kumtaltibprot Spersdam IX/UDY 2014. k. Pabandya Binwanwil Sterdam IX/UDY 2015.

66


Aparat Teritorial (Apter) TNI AD, senantiasa menjalin kerjasama harmonis Aparat Keamanan (Apkam) Polri dan elemen masyarakat guna menjaga keamanan wilayah.

Putra Mahkota Kerajaan Saudi Arabia (KSA) saat menghadiri acara resepsi peringatan HUT Kemerdekaan Ke-69 RI di KBRI Riyadh

PEMANFAATAN POTENSI SATUAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN SERBUAN TERITORIAL MILITER DI LINGKARAN KEKUASAAN, MUNGKINKAH?

Recommend Documents