PROBLEMATIKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DALAM KAPASITAS KOMANDAN SATUAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA
Oleh LETKOL CHK. BUDI PURNOMO, S.H., M.H. KADILMIL I-01 BANDA ACEH BANDA ACEH, APRIL 2014
I.
PENDAHULUAN Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum yang diatur dalam hukum dasar Negara Republik Indonesia tersebut adalah bahwa negara Indonesia itu negara demokratis dan kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dalam setiap kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara didasarkan atas hukum. Organisasi TNI sebagai alat perlengkapan negara diatur pada pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa : Ayat (2) usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat (3) TNI terdiri atas AD, AL, AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Tugas pokok yang diberikan dan dipercayakan oleh negara kepada TNI memang cukup berat tetapi tugas itu adalah mulia karena tidak setiap anak bangsa dapat mengabdikan diri kepada negara melalui TNI. Agar tugas pokok TNI tersebut dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik maka personel yang mengabdi dalam lingkungan TNI haruslah orang-orang atau Prajurit-Prajurit yang profesional, berdisiplin, dan taat hukum. Pembentukan dan pembinaan agar Prajurit menjadi prajurit yang tangguh, tanggap, trengginas dan taat hukum berada pada Komandan Satuan. Agar Komandan Satuan dapat melaksanaan tugas pokok TNI dengan baik maka kepada Dansat diberikan kewenangan untuk menggerakkan organisasi dan personel yang berada di bawah kewenangan atau Komandonya. Peranan Dansat adalah sangat penting karena hidup atau mati Prajurit dapat berada di tangan Dansat yang oleh karenanya dalam melaksanakan tugas kepada Dansat diberikan batasan atau aturan yang berlaku bagi atasan maupun bawahan agar Tupoksi masing-masing dapat terlaksana. Ketidaktaatan Prajurit terhadap perintah kedinasan atau hukum dapat menghambat kinerja organisasi TNI, termasuk di dalamnya menghambat Dansat dalam pencapaian tupok. Oleh karena tuntutan tugas dan kewajiban TNI ini bersifat khas atau khusus, maka kekhasan dan kekhususan itu diwadahi dalam aturan khusus yang berlaku untuk lingkungan TNI maupun Prajurit TNI yaitu :
2
UU NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI, KUHPM, HAPMIL, KUHDM, HUKUM TATA ADMINISTRASI MIL DLL.
Bahwa dalam Undang-undang tersebut diatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban Dansat maupun bawahan, yang oleh karena itu Komandan Satuan adalah sebagai bagian dari sistem hukum termasuk di dalamnya sistem hukum pidana. Permasalahannya sekarang adalah terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan bagi Komandan Satuan dalam penyelesaian suatu perkara yaitu di satu sisi Komandan Satuan menghendaki perkara yang berada di kesatuannya dapat segera diselesaikan dengan penerapan hukum secara profesional, sedangkan pada sisi yang lain lembaga penegak hukum dibatasi dengan prosedur atau proses yang harus dilalui. II.
PERMASALAHAN Dansat sebagai pemimpin dan pengendali kesatuan bertanggungjawab untuk membina dan mengendalikan organisasi, personil dan materiil . Sebagai bagian dari sisitem hukum khususnya sistem peradilan pidana Dansat mempunyai peran berupa : melimpahkan perkara atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya kepada POM, melakukan penahanan, menyerahkan perkara ke Pengadilan, melakukan pengawasan kepada orang yang dijatuhi pidana bersyarat, menjatuhkan hukuman disiplin, dll. Penyelesaian perkara yang cepat dan akurat dan adil adalah harapan bagi Dansat dan aparat Penegak hukum lainnya baik POM, Otmil, maupun Dilmil. Namun dalam kenyataannya harapan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga timbul permasalahan sbb : 1. Mengapa dalam penyelesaian perkara terkesan terlalu lama ? 2. Apa yang menyebabkan penyelesaian perkara itu perlu waktu ? 3. Bagaimana cara mengatasinya ?
3
III.
PEMBAHASAN Guna membahas tentang peranan Dansat dalam sistem peradilan pidana dan problematika dalam percetan penyelesaian perkara perlu dipahami terlebih dahulu tentang sumber kewenangan Dansat dalam sistem hukum, kemudian dibahas tentang proses penyelesaian perkara dan peranan Dansat dalam sistem peradilan pidana militer serta kendalanya.
1. Sistem Hukum. Kekuasaan dalam suatu negara agar dapat saling mengawasi sesuai dengan Teori Montesquieu dipisahkan dalam 3 kekuasaan yaitu :
LEGISLATI F TRIAS POLITIKA
EKSEKUTI F YUDIKATI F
4
LINGKUNGAN HUKUM
HK. PERDATA
HK. PIDANA
HK.TATA NEGARA
HK. MILITER
HK. ANTAR
HK.LINGK. HIDUP
TATA HK HK.TATA PEMERIN TAHAN
5
HUKUM MILITER Pada tiap-tiap bidang hukum ini Terdapat aturan tentang kewenangan, hak dan kewajiban Dansat HK.PIDANA MIL Pasal II aturan Peralihan UU 39/1947 HUKUM PERANG GENEVA CONV
HTN.MIL – UU 23/RP/1959
Roe,Sofa, Civic Mission
HUKUM MILITER HK.TUMIL UU TNI 34/2004, PP 39/2010
HDM UU 26/1997
6
2.
Proses penyelesaian perkara dan peranan Dansat dalam sistem peradilan pidana militer Tindak pidana mil.KUHPM dan HK.PID UMUM Pasal 2 KUHPM. Dasar: Pasal 24 (2)UUD, Pasal: 18UU 48/2009 Pokok keh, UU : 31/1997 Dilmil: 31/1997. 7
Hukum PIDANA Hk. Pid. Formil UU 31/1997, UU 8/1981 Hk. PidMateril KUHP KUHPM, UU Senpi, KDRT, dll. 8
9
10
11
12
3. Beberapa kendala dalam percepatan penyelesaian perkara : ○ 1. Perbedaan pendapat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
Ormil dan Papera Ps
127(1); 2. Perkara dilimpahkan ke Dilmil lain; 3. Penasihat Hukum belum tersedia; 4. Surat Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap; 5. Oditur Militer ajukan perlawanan ps 146 ayat (1); 6. Terdakwa atau Saksi berhalangan; 7. Terdakwa atau Saksi domisilinya jauh, tidak diketahui lagi domisilinya 8. Perlu Ahli, Saksi tambahan 9. Dalam tindak pidana Disersi perlu 3x panggil atau 6 bln. Utk in absensia cukup 3x panggil tidak perlu menunggu 6 (enam) bulan Dansat balas panggilan Otmil 10.Dalam tindak pidana narkotika diperlukan Labforensik Kepmenkes No.923/Menkes/SK/X/2009 tgl.19 Okt 2009 tentang Juknis Lab pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia. PP 40/2013 Ttg Pelaks UndangUndang 35 TH 2009 11. Upaya Hukum Banding, Kasasi.
13
IV. KESIMPULAN. Setelah diuraikan tentang sistem hukum, proses penyelesaian perkara dan kendala dalam penyelesaian perkara, maka permasalahan yang ada dapat dijawab sebagai berikut :
1.
Mengapa dalam penyelesaian perkara pidana lama ? 1. Penyelesaian suatu perkara pidana membutuhkan pembuktian materil.
2.
Apa yang menyebabkan penyelesaian perkara itu perlu waktu ? 2. Tahapan yang harus dilalui dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana formil (limitatif imperatif ).
3.
Bagaimana cara mengatasinya ? 3. Segera fasilitasi administrasi perkara, respon positif pemanggilan Terdakwa, Saksi dan perhatikan kelengkapan formil dalam perkara Narkotika.
14
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH TAHUN 2011
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA MASUK : 149
15
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH TAHUN 2011
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA PUTUS : 159 SISA AWAL PERKARA TA 2010 ADALAH 34
16
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH TAHUN 2012
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA MASUK : 158
17
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH TAHUN 2012
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA PUTUS : 185 SISA AWAL PERKARA TA 2011 ADALAH 46
18
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH TAHUN 2013
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA MASUK : 187
19
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH TAHUN 2013
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA PUTUS : 197 SISA AWAL PERKARA TAHUN 2012 ADALAH 19
20
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH BULAN JANUARI S/D APRIL 2014
KETERANGAN : JUMLAH PERKARA MASUK : 91
21
KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH BULAN JANUARI S/D APRIL 2014
J KETERANGAN : JUMLAH PERKARA PUTUS : 68 SISA AWAL PERKARA TAHUN 2013 ADALAH 9
22
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
23
