PROBLEMATIKA TITIK SINGGUNG PERKARA PERDATA DI PERADILAN UMUM DENGAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN LAINNYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PROBLEMATIKA TITIK SINGGUNG PERKARA PERDATA DI PERADILAN UMUM DENGAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN LAINNYA

Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015

Oleh MOHAMMAD SALEH

PIDATO GURU BESAR

PROBLEMATIKA TITIK SINGGUNG...

MOHAMMAD SALEH


Printing by Airlangga University Press (AUP) OC 212/11.15/B7E

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


BETER LAAT DAN NOOIT

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang Terhormat • Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga • Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga • Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga • Para Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Airlangga • Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Para Guru Besar Tamu • Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga • Para Direktur, Badan, Pusat dan Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga • Para Teman Sejawat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia • Para Pejabat Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, DPR-RI dan Para Pejabat lainnya. • Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. Berkat rahmat Allah, kita berkumpul disini untuk menghadiri Sidang Universitas Airlangga dalam acara Pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Guru Besar sebagai jabatan akademik merupakan suatu amanah yang harus saya emban dan harus saya syukuri karena jabatan tersebut adalah anugrah dari Allah SWT. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan orasi saya mengenai “PROBLEMATIKA TITIK SINGGUNG PERKARA PERDATA DI PERADILAN UMUM DENGAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN LAINNYA”.

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Hadirin yang saya hormati, Manusia sebagai mahluk sosial senantiasa dalam kehidupannya berhubungan satu sama lainnya. Dalam berinteraksi sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan benturan atau konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya ataupun memaksa pihak lain itu untuk melaksanakan kewajibannya. Upaya mempertahankan hak itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak boleh main hakim sendiri (eigen rechting). Untuk menghindari terjadinya perselisihan perseteruan atau pertentangan tersebut diperlukan norma hukum yang mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Terhadap suatu cabang ilmu, hukum perdata harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam Peradilan Perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijke rechts orde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.1 Dalam peradilan perdata diperlukan hukum acara perdata yang mengatur tentang prosedur dan/atau tatacaranya. Dengan adanya Hukum Acara Perdata ini diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum perdata dalam masyarakat. Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan oleh karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti 1 R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet V, 1972, Halaman 12.

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


bagi peristiwa yang konkrit, segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan.2 Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan yaitu: Pertama: aturan hukum yang akan ditegakkan. Penegakkan hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai apabila hukum yang akan ditegakkan, demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakkan hukum adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Hukum dapat pula tidak benar dan tidak adil apabila pembuatannya tidak mengindahkan tata cara pembuatan peraturan yang baik (algemen beginselen van behoorlijk wet giving), karena akan menimbulkan keadaan seperti kerancuan dalam penerapan atau ketidakpastian hukum. Kedua: Pelaku Penegakan Hukum. Pelaku penegakan hukum dapatlah disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, di tangan pelaku penegakan hukum aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit berlaku terhadap pencari hukum atau keadilan. Ketiga: Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, hukum diakui dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat. Kepentingankepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi dan politik yang dominan dapat menentukan wujud penegakan hukum. Oleh sebab 2 L.J. Van Appeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1955, Halaman 30

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


itu, perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan benar.3 “Hukum yang baik tetapi dijalankan oleh orang-orang yang tidak jujur pasti/mesti menimbulkan ketidakadilan. Tetapi hukum yang kurang baik, tetapi berada ditangan pelaksana atau penegak hukum yang baik masih ada harapan kita menemukan keadilan”.4 Hadirin yang saya hormati, Topik ini perlu saya sampaikan karena berdasarkan pengalaman sebagai Hakim Agung telah beberapa kali menemukan perkara kasasi maupun perkara peninjauan kembali berupa adanya putusan perkara perdata yang diputus oleh Peradilan Umum berbeda dengan yang diputus oleh peradilan lain seperti putusan oleh Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan ada yang berbeda dengan putusan perkara pidana, putusan perkara kepailitan dan perkara hubungan industrial tentang suatu obyek yang sama atau dengan kata lain suatu obyek sengketa terdapat dua putusan yang berbeda. Tentunya bila terjadi hal seperti itu merupakan problem yang perlu pemecahan dalam menyelesaikannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah

Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) Mahkamah Agung RI, 2004, Halaman 10 - 12 4 Bagir Manan, Orasi Ilmiah Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2013, Halaman 2 3

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkungan Peradilan Umum telah dibentuk beberapa Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan HAM, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan yang berada dibeberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut: • Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. • Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. • Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


• Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jika kita perhatikan, masing-masing badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut sudah jelas kewenangannya masingmasing yang berbeda satu dengan lainnya. Timbul Pertanyaan: Mengapa bisa timbul persinggungan di antara perkara yang berbeda lingkungan peradilannya itu terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Permasalahan ini akan sampai ke Mahkamah Agung bila perkara tersebut diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan tugas dan wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Dalam perkara perdata putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri/Agama yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang tidak diajukan verzet atau banding, Putusan Pengadilan Tinggi/ Agama yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi.5 Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (in kracht van gewijsde) apabila tidak ada lagi upaya Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admintrasi Pengadilan, Buku II, cet. Ke 4, 2002, halaman 149. 5

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


hukum biasa tersedia. Yang termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus yaitu request civil (Peninjauan Kembali) dan perlawanan oleh pihak ketiga.6 Sejak Tahun 2011, Mahkamah Agung menerapkan Sistem Kamar dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan meningkatkan kualitas Putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi dari empat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut kemudian diadakan perubahan pertama dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012 dan perubahan kedua dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VII/2013. dan perubahan ketiga Nomor 213/KMA/SK/ XII/2014. Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibagi menjadi 5 kamar yaitu: Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama dan Kamar Militer. Masing-masing kamar dipimpin oleh Ketua Muda dan setiap Hakim Agung hanya dapat menjadi anggota dari salah satu kamar, sedangkan Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua Kamar. Dengan demikian perkara kasasi dan peninjauan kembali yang berasal dari masing-masing badan peradilan tersebut akan ditangani oleh masing-masing kamar sesuai dengan jenis perkaranya.

6 Mohammad Saleh, Penerapan Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, cet I, Graha Cendikia, halaman 85

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Definisi mengenai Sistem Kamar yang lebih komprehensif yaitu hakim-hakim yang memiliki keahlian atau spesialisasi di bidang hukum tertentu ditempatkan dalam satu pengelompokan. Hakimhakim yang telah dikelompokan berdasarkan keahliannya hanya mengadili perkara-perkara sesuai bidang keahliannya. Di dalam satu kamar terdapat satu atau lebih majelis sesuai banyaknya perkara dan pengelompokannya ada dalam satu lembaga. Hadirin yang saya hormati, Sebagai contoh adanya 2 putusan pengadilan yang berbeda tentang suatu objek perkara yang sama yaitu adanya Titik Singgung putusan perkara perdata dengan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Dalam Kasus ini terdapat putusan yang berbeda antara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pailit/2006/PN.Niaga Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2007 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/PDT/G/2008/PN.BDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 300/PDT/2012/PT.BDG dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Actio Pauliana/2008/PN Niaga Jkt Pst tanggal 6 Januari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2009 Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Januari 2007 dalam amar putusannya menyatakan Termohon PT IBIST Consult atau dikenal dengan nama PT Inter Banking Terencana beralamat di Jalan Mulyasari Nomor 1 Sukajadi, Bandung, pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/ PDT/G/2008/PN.BDG. tanggal 13 November 2008 dalam perkara antara dr. Nani Rahmania selaku Penggugat lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat I, Denny Azani B Latif,

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


SH., & Rekan (Kurator PT IBIST dalam pailit) sebagai Tergugat II yang dalam diktum putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya. Dalam Provisi : Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads). 3. Menyatakan sah dan berharga Akta Kuasa Jual Nomor 15 tanggal 23 Juli 2005 di hadapan Nirmalasari, SH Notaris di Kota Bandung dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juli 2005. Serta Akta Pengoperan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2006 Notaris Diastuti,SH. 4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/ Kelurahan Gegerkalong, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1065/1976 tanggal 6 Mei 1976 yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 234 RT 03 RW 08 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah milik Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan aset si pailit PT Ibist Concult. 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengaitkan aset Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 234 RT 03 RW 08 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung terhadap aset si pailit PT Ibist Consult yang diwakili oleh Tergugat II. 6. Menyatakan Surat Blokir Nomor 308/DN/VII/07 tanggal 20 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum. 7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp459.000,00. 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya Nomor 300/ Pdt/2012/PT.Bdg pada tanggal 6 Juli 2012. Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Kurator PT Ibist dalam pailit (Denny Azani B Latief,SH) mengajukan gugatan kepada DR Wandi Sofian, SE selaku Tergugat I, DR. Nani Rahmania sebagai Tergugat II dan Maria Elisabeth Iis Aisyah (Ny. Iis Aisyah) sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga Jkt Pst yang diputus tanggal 6 Januari 2009 yang dalam diktum putusannya menyatakan: 1. Mengabulkan gugatan Actio Pauliana Penggugat untuk sebagian. 2. Membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang berkaitan dengan pengalihan atau jual beli atas obyek sengketa seperti: a. Tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 916/ Kelurahan Geger Kalong atas nama Tergugat I seluas 688 m2 yang terletak di Jalan Abadi Raya Nomor 48 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 19 Juni 2006 mengenai Perjanjian Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat II. b. Perjanjian jual beli tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sukahaji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari wilayah Bojonagara, Bandung, masing-masing: • Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 m2. • Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 150 m2. • Sertifikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Sukasari atas nama Tergugat I seluas 800 m2.

10

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Masing-masing atas Akta Kuasa untuk menjual Nomor 06 Nomor 07 dan Akta Nomor 08 tertanggal 6 Januari 2006 yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan hukum penerbitan Akta Jual Beli Nomor 12/2007. Nomor 13/2007 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2007 masing-masing tertanggal 6 Juni 2007. c. Pengoperan dam pemasrahan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek Sertifikat Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong atas nama Iis Aisyah (Turut Tergugat) seluas 980 m 2 berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Nomor 01 tanggal 12 Oktober 2006. 3. Menyatakan seluruh Akta-Akta Otentik yang berkaitan dengan pengalihan hak atau jual beli atas obyek sengketa seperti Akta Nomor 1 tertanggal 19 Juni 2006, Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 06 Nomor 07 dan Akta Nomor 08 tertanggal 6 Januari 2006 serta Akta Pengoperan dan Pemasarahan Nomor 1 tertanggal 12 Oktober 2006 yang masing-masing dibuat oleh Notaris Diastuti,SH. Demikian pula terhadap Akta Jual Beli Nomor 11/2007, Nomor 12/2007, Nomor 13/2007 dan Akta Jual Beli Nomor 14/2007 masing-masing tertanggal 6 juni 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aji Badrutaman, SH adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah berupa: a. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 916/Kelurahan Gegerkalong atas nama DR Wandi Sofyan, SE dengan luas 688 m2 terletak di Jalan Abadi Raya Nomor 48 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung. b. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sukahadji Permai, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Bandung, yang masing-masing terdaftar dalam: • Sertifikat Hak Milik Nomor 2757/Kelurahan Sukarasa atas nama Tergugat I seluas 150 m2.

11

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


5.

6. 7. 8.

• Sertifikat Hak Milik Nomor 2758/Kelurahan Sukarasa atas nama Tergugat I seluas 150 m2. • Sertifikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Sukarasa atas nama Tergugat I seluas 800 m2. c. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong atas nama Ny. Iis Aisyah seluas 980 m2 yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 234 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Kota Bandung. Adalah harta/aset Debitor Pailit PT Ibist Consult. Menghukum Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan harta/aset budel pailit PT Ibist Consult tersebut di atas dalam keadaan baik kepada Kurator. Menghukum pula Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.613.000,00. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I Dr. Nani Rahmania dan II DR. Wandi Sofyan, SE tersebut yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2009. Dari putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tentang obyek perkara berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong terdapat perbedaan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2008/PN.Bdg. dengan Putusan Nomor 01/Actio Pauliana/008/PN Niaga Jkt Pst jo. Nomor 55/Pailit/006/PN.Niaga Jkt Pst. Dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut tidak dapat dilaksanakan. 12

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/PDT/ G/2008/PN.Bandung yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 300/PDT/2012/PT.BDG tanggal 6 Juli 2012 menetapkan bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Gegerkalong yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 234, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, adalah milik Dr. Nani Rahmania atas dasar Akta Kuasa Jual Nomor 15 jo. Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Juli 2005 jo. Akta Pengoperan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2006 yaitu transaksi yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sedangkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Actio Pauliana/2008/ PN Niaga Jkt Pst tanggal 6 Januari 2009 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2009 menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah asset Debitor Pailit PT Ibist Consult dengan pertimbangan bahwa pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II (DR. Nani Rahmania) yaitu mertua dari Tergugat I yang berkedudukan sebagai Nasabah atau Kreditor dari Debitor Pailit dengan demikian membuktikan adanya itikad tidak baik dan adanya conflict of interest (benturan kepentingan) yang berakibat merugikan kepentingan Kreditor maupun harta pailit dan oleh karenanya perbuatan hukum tersebut haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.7 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 7

Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan berbunyi: 1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan

13

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Pusat ini tentunya memperhatikan ketentuan Pasal 290 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan: “Apabila pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. Dari adanya fakta tersebut di atas di mana obyek sengketa terdapat adanya dua putusan pengadilan yang berbeda maka upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009. Dengan demikian adanya 2 putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena adanya ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang dapat dibuktikan di persidangan Pengadilan Niaga. Hadirin yang saya hormati, Peraturan perundang-undangan yang menimbulkan titik singgung kewenangan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama tersebut adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 terbut, dan seterusnya…..

14

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Dalam Undang-Undang tersebut di atas, yang menimbulkan titik singgung adalah Pasal 50 tentang sengketa milik, Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan: 1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. 2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, yang subyek hukumnya antar orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Warisan c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infak h. Sodaqoh dan i. Ekonomi Syariah Persinggungan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum bisa terjadi terhadap perkara kewarisan sebab perkara ini sudah lama menjadi perkara di pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, sehingga masyarakat terbiasa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri sendiri memutuskan tidak menerima gugatan kewarisan. Sengketa kewarisan oleh masyarakat yang beragama Islam masih dijumpai yang berkeinginan untuk mengajukan gugatan 15

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


warisnya di Pengadilan Negeri. Seperti di Bantul lebih sering diajukan dengan harapan pembagian waris berlaku sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.8 Berikut terdapat beberapa putusan yang berbeda antara putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Agama tentang obyek dan subyek yang bersengketa sama sebagai berikut: 1. Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 472/ Pdt.G/1999/PA-UB tanggal 15 Mei 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/PDT/2000/PTA-MTR tanggal 10 Januari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/AG/2001 tanggal 20 April 2005 berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 07/Pdt/2006/PN.SBB tanggal 3 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/Pdt/2007/ PT.MTR tanggal 14 November 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/2009 tanggal 19 November 2009. Hal ini bisa terjadi karena para Tergugat di Pengadilan Agama tersebut juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhadap perkara yang sama, subyek/obyek perkara yang sama, para pihaknya juga sama, serta obyek yang digugatnya masih dikuasai oleh para Tergugat dalam perkara di Pengadilan Agama tersebut. Dalam kasus ini terdapat dua putusan yang berkekuatan hukum tetap namun berbeda pertimbangan hukumnya sehingga eksekusi putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat pada tanggal 15 November 1999 dan pada saat itu berlaku UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat mengajukan gugatan tentang warisan berdasar pada Pasal 49 ayat (1) b sedangkan Tergugat di Pengadilan Agama tersebut juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010, TItik Singgung Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Laporan Penelitian halaman 51 8

16

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


50 yang menyatakan “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Akhirnya putusan dari Pengadilan Agama tersebut sampai putusan kasasi menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum Awad Salim Bajeber sedangkan Putusan Pengadilan Negeri sampai Putusan Kasasi menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat I dan jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat sah. Dengan adanya dua Putusan Kasasi tersebut maka eksekusi Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dijalankan. Kasus seperti di atas juga terjadi pada putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 05/ PDT/2004/PTA.MTR tanggal 21 Juni 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/AG/2005 tanggal 11 Januari 2006, dalam obyek perkara yang sama berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 53/Pdt.G/2006/PN.MTR tanggal 8 Januari 2007, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 26/PDT/2007/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/PDT/2008 tanggal 17 September 2008 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram tanggal 26 Juli 2013 Nomor 1127/600, 13-52, 71/VII/2013 perihal Permohonan Fatwa kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan adanya dua putusan pengadilan yang berbeda dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap obyek perkara yang sama, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Than 1985 tentang Mahkamah 17

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Agung. Bahkan sekalipun kedua putusan tersebut berupa Putusan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan di antaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Adanya dua putusan yang saling berbeda maka putusan tersebut eksekusinya tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable). Cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus putusan yang saling bertentangan adalah melalui upaya Peninjauan Kembali dan melalui perdamaian. Jika kedua hal itu tidak dilaksanakan maka putusan itu tidak bernilai apa-apa tak ubahnya seperti kertas sampah.9 Hadirin yang saya hormati, Terjadi pula pertentangan antara putusan perkara perdata agama dengan putusan pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/AG/2005. Dalam kasus ini permohonan Peninjauan Kembali diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/AG/2004 tanggal 2 Desember 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 228/ PDT/G/2003/PTA.SBY tanggal 3 Maret 2004 jo. Putusan Agama Mohammad Saleh, Penerapan Azas Peradilan Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Graha Cendekia, cet I, halaman 164. 9

18

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Surabaya Nomor 1429/Pdt.G/2003/PA.Sby tanggal 25 September 2009 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti berzina, sebaliknya putusan pidana Nomor 1824 K/Pid/2004 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 329/ Pid/2004/PN.Sby menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan zina berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Ke I huruf B KUHP.10 Suatu Putusan Pengadilan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan oleh Penggugat untuk mendapatkan penyelesaian jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan pihak yang dikalahkan secara sukarela melaksanakan amar putusan, maka selesailah perkara tersebut tanpa bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun dalam perkara yang diputus dengan adanya pihak yang kalah, maka sangat jarang sekali pihak yang kalah tersebut akan dengan sukarela mau melaksanakan bunyi putusan tersebut. Dalam hal demikian pihak yang menang harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut. Keengganan pihak yang kalah untuk melaksanakan dengan sukarela obyek sengketa akan mengakibatkan eksekusi tertunda sehingga menimbulkan rasa tidak puas dari pencari keadilan. Keluhan-keluhan maupun rasa tidak puas tersebut sering disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.11 Hampir setiap eksekusi yang akan diajukan akan dihadapkan kepada masalah baru yang mendadak muncul, jalan mulus dan licin jarang terjadi. Akan terasa menggores cukup tajam bagi seorang Ketua Pengadilan bahwa di sini hukum eksekusi benar-benar merupakan suatu seni

M. Yahya Harahap, SH., Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata, Sinar Grafika, Halaman 462. 11 Mohammad Saleh, Kajian atas Eksekusi Putusan Perkara Perdata dihubungkan dengan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sebagai upaya Pembangunan Negara Hukum, Desertasi, halaman 241-242. 10

19

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


yang menuntut syarat keterampilan dan kesabaran kebijaksanaan dan ketegasan.12 Jika pelaksanaan putusan perkara tersebut tertunda atau tidak dapat dilaksanakan hanya akan merugikan pencari keadilan sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan Justice Delayed Is Justice Denied ( Keadilan yang diberikan terlambat atau ditunda adalah sama dengan tidak atau sangkalnya keadilan itu). Pelaksanaan putusan perkara perdata yang tertunda ataupun yang Non Eksekutable tersebut selain disebabkan karena hukumnya yang mempunyai kelemahan juga disebabkan oleh penerapannya yang perlu dibenahi. Bagi Indonsia jelaslah hukum berperan sebagai sarana pembangunan yaitu bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang sehingga dapat diterapkan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancar pelaksanaan pembangunan.13 Di samping peraturan-peraturan hukum dan Aparatur Penegak Hukum, kesadaran hukum merupakan faktor penting lainnya yang perlu diperhitungkan dalam usaha membangun kehidupan hukum dalam masyarakat.14 Dalam praktek peradilan ternyata bahwa untuk mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang dijumpai hal-hal yang cukup memusingkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang memerintahkan eksekusi tersebut.15

Djazuli Bahar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Penerbit Akademi Pressindo, Jakarta 1987, halaman 72. 13 Komar Kanta Atmaja, Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam UndangUndang Perpajakan, Makalah dalam Seminar Hukum Pajak, IMNO-UNPAD, Juli 1985, Lihat Djuhaendah Hasan, halaman 3. 14 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, 1991, Bandung, halaman 178. 15 Purwoto S Ganda Subroto, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Kata Sambutan, Djazuli Bahar, Penerbit Akademika Pusindo. 12

20

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Hadirin yang saya hormati, Titik singgung putusan perkara perdata dengan putusan perkara pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 076/VIII/Pid.B/1986/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Oktober 1986 dalam diktum putusannya antara lain menetapkan barang bukti dirampas untuk Negara cq. PT Taspen (persero) berupa tanah di Jalan Jenderal Sudirman Kav. Nomor 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanag Abang, Jakarta Pusat seluas + 23.000 m 2 / halaman dan pelataran parkir gedung Arthaloka atas nama PT Mahkota Real Estate, sebelumnya atas nama PT Archipelago. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 339/Pid/1986/PT.DKI tanggal 2 Februari 1987 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987 begitu pula dalam putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) dalam perkara Nomor 25 PK/Pid/1988 tanggal 14 Agustus 1991 jo. Nomor 40 PK/ Pid/1988 tanggal 21 Agustus 1991, permohonan Peninjauan Kembali ditolak. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi. Berdasarkan putusan perkara perdata tanggal 28 Juni 2002 Nomor 472 PK/PDT/2000 dalam perkara antara PT MRE melawan PT Taspen (persero) dan PT Arthaloka dalam diktum putusannya antara lain menyatakan bahwa: • Tanah seluas 16.600 m 2 yang terletak di sebelah kiri/di sampingnya gedung Arthaloka di Jalan Jenderal Sudirman Kav. Nomor 2 Jakarta Pusat adalah milik Penggugat (PT Mahkota Real Estate). • Untuk luas selebihnya/sisanya (yang berada di belakangnya tanah 16.600 m 2) yaitu 23.185 m 2 – 16.600 m 2 adalah milik Tergugat II (PT Taspen).

21

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Dengan adanya dua putusan tersebut yaitu putusan dalam perkara pidana dan putusan dalam perkara perdata terhadap suatu obyek sengketa berbeda sebagaimana disebutkan dalam diktum kedua putusan tersebut di atas. Setelah PT Mahkota Real Estate mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lalu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan Nomor 018/2003/Eks tanggal 9 September 2003 menyatakan bahwa putusan Nomor 472 PK/Pdt/2000: Non Executable. Kemudian setelah ada penggantian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Ketua Pengadilan Negeri yang baru mengeluarkan Penetapan Nomor 018/2003 Eks tanggal 6 September 2004 mencabut dan membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 018/2003 Eks tanggal 9 September 2003. Selanjutnya terbit Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor WKMA/ YUD/05/ XII/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal perlindungan hukum atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 018/2003 Eks tanggal 6 September 2004 menyatakan bahwa “oleh karena tanah yang akan dieksekusi adalah milik Negara, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pihak manapun dilarang melakukan penyitaan”.16 Terhadap penetapan Eksekusi Nomor 018/2003 tanggal 6 September 2004, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengajukan perlawanan ke

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara berbunyi: “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada Instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah. c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah. e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai Negara/daerah yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas Negara. 16

22

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Register Perkara Nomor 395/PDT/ PLW/2004/PN.Jakarta Pusat dan amar putusannya: Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima”. Selanjutnya dalam tingkat banding perkara Nomor 510/ PDT/2005/PT.DKI dan amar putusannya sebagai berikut: • Mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding I,semula Pelawan I, untuk seluruhnya. • Menyatakan bahwa Pembanding I, semula Pelawan I, adalah Pelawan yang baik dan benar. • Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor 018/2004 Eks adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. • Menghukum Para Terbanding, semula Para Terlawan, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00. Kemudian PT Mahkota Real Estate mengajukan kasasi dengan perkara Nomor 2171 K/Pdt/2006 tanggal 19 April 2007 dengan amar sebagai berikut: • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ir. Rudi Pamaputra, dan Pemohon Kasasi II, PT Mahkota Real Estate. • Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00. Dalam tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 48 PK/Pdt/2009 dengan amar putusan: • Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PT Mahkota Real Estate. Selanjutnya PT Mahkota Real Estate mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kedua dengan register Nomor 377 PK/ Pdt/2011 dengan amar putusan: • Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Permohonan Peninjauan Kembali PT Mahkota Real Estase.

23

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Dengan demikian, putusan perkara perdata Nomor 472 PK/ Pdt/2000 tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sebelum adanya putusan perkara perdata tersebut obyek sengketa telah menjadi milik Negara yang berasal dari barang bukti yang dirampas untuk Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan barang milik Negara tersebut tidak dapat disita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 50 yang menyatakan barang milik Negara tidak boleh disita. Hadirin yang saya muliakan, Titik Singgung putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 115/Pdt/G/ PN.Mdo tanggal 5 April 2006 yang amar putusannya: • Menyatakan sah dan mengikat surat hak waris (hibah) dan surat keterangan warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jan Pieter Oroh pada tanggal 2 Mei 2004. • Menyatakan Juan Leroy Bernandino Oroh adalah pemilik sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi X,Nomor 12, Manado. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/ G.TUN/2005/P.TUN.Mdo tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan PT TUN Makassar Nomor 37/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks tanggal 14 Agustus 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/ TUN/2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Wenag Selatan tanggal 20 April 2004 adalah batal dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut dra. Meiske Margaretha Nangalun, S.E., M.M., orang tua Juan Leroy Bernandino Oroh yang masih di bawah umur (anak dari dra. Meiske Margaretha Nangalun, S.E., M.M., dengan drs. Jan Pieter Oroh, 24

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


M.Si.), mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 45/G.TUN/2011/PTUN.Mdo yang amarnya antara lain: • Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Wenag Selatan tertanggal 23 Maret 1985 gambar situasi Nomor 84/1985 luas 175 m2, atas nama drs. Max Oroh, S.E., yang dibalik nama menjadi atas nama Mieke Koagouw, Yoan Oroh, S.E., Michael Oroh, S.E., Yolanda Oroh, STH. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Nomor 113/B.TUN/2012/ PT.TUN.Mks tanggal 3 Oktober 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2013 tanggal 3 April 2013 dan akhirnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 PK/ TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya: • Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Mieke Koagouw cs. tersebut. Pertimbangan putusan Peninjauan Kembali tersebut antara lain bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maka sertifikat atas tanah tersebut diberikan kepada yang berhak (pemilik) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri tersebut yaitu Juan Leroy Bernandino Oroh. Selain itu terdapat pula putusan perkara perdata yang berbeda dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.28/PDT/G/2011/PN.Kag tanggal 11 Juli 2012 jo No. 130/PDT/2012/PT.Plg tanggal 18 Desember 2012 jo No. 2018/K/PDT/2013 20 November 2013 dalam perkara antara Hermanto Hidayat cs melawan Ny. Desima Harianja bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 38/ G/2012/PTUN.Plg tanggal 2 Mei 2013 jo No. 98/B/2013/PT.TUN-Mdn tanggal 26 Agustus 2013 jo No. 490/K/TUN/2013 tanggal 30 Januari antara Kori bin Nang Ubir cs melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Kamaring Ilir cs tentang Sertifikat Hak Milik No. 763, 965,780,992,938,906 yang mana dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dinyatakan sah milik Penggugat sedangkan 25

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dinyatakan batal dan diperintahkan Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Hilir untuk mencabut Surat Keputusan tersebut. Jika dalam putusan-putusan tersebut di atas terdapat dua putusan yang berbeda mengenai suatu obyek yang sama, akan membuat proses perkara menjadi tidak sederhana, tidak cepat penyelesaiannya, dan menjadi tidak murah biayanya sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya murah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain suatu obyek sengketa diajukan kepada dua macam pengadilan yang berbeda dan menghasilkan dua putusan yang berbeda masih terdapat juga suatu obyek sengketa yang diajukan kepada dua pengadilan tetapi menghasilkan putusan yang tidak bertentangan seperti contoh di bawah ini. 1. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2004 tanggal 16 Juli 2014 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keempat obyek sengketa belum bisa dinilai oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara selama masalah kepemilikan belum diselesaikan oleh Badan Peradilan yang berwenang. Dengan demikian, walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam obyek sengketa, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Dalam diktum putusannya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 dan mengadili menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dengan adanya putusan tersebut maka penyelesaian sengketa ini, akan tergantung pada putusan yang in krach yang menetapkan kepemilikan tanah tersebut. 26

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


2. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 562 K/Pdt. Sus/2009 tanggal 20 November 2009 dalam perkara perselisihan hubungan industrial tingkat kasasi antara Sri Handayani melawan 1. PT Griya Permata Hati (Perseroan) dan 2. Heni Listyani dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan penentuan status kepemilikan atas barang. Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut juga menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Sri Handayani tersebut ditolak. Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 608 K/Pdt.Sus-PHI/2014 dalam perkara antara H. Umar Said dengan PT Hotel Grand Kerinci (Tergugat) sesuai dengan bukti P1/T1, Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan Tergugat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak masuk pengertian pekerja karenanya Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 1 angka 1 dan 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak berwenang memeriksa perkara a quo sehingga Majelis mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat H. Umar Said dan membatalkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 39/G/2013/PHI.PBR tanggal 16 Juni 2014 dan mengadili sendiri: 1. Menggabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa perkara ini; Dari contoh putusan perkara Tata Usaha Negara dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial di atas yang memungkinkan objek sengketa tersebut bisa diajukan kepada 2 (dua) Peradilan yang berbeda namun dalam kasus tersebut dapat dicegah timbulnya 2 27

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


putusan yang berbeda dari 2 Peradilan tentang suatu objek perkara yang sama. Hadirin yang saya muliakan, Jika kita memperhatikan timbulnya 2 putusan yang berbeda dari 2 peradilan tentang suatu objek yang sama di atas disebabkan antara lain sebagai berikut: 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan suatu objek bisa menjadi sengketa yang diselesaikan oleh peradilan yang berbeda misalnya sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tentang kepemilikan atas tanah tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan bila menyangkut hak milik dalam perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarakan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama dan bila menyangkut prosedur timbulnya sertifikat hak atas tanah tersebut menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tersebut. 2. Adanya ketentuan dalam pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dapat menimbulkan adanya Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Putusan Pengadilan Niaga tentang suatu objek tanah sengketa seperti contoh tersebut di atas. 3. Juga terjadi karena menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan seseorang yang sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang warisan lawannya juga mengajukan ke Pengadilan Negeri, begitu pula Penggugat telah berpekara di Pengadilan Niaga Tergugat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai mana contoh kasus di atas. Jadi dapat disimpulkan penyebab terjadi adanya 2 putusan yang berbeda tersebut tentang suatu objek yang sama bukan semata-mata disebabkan karena kehilafan dari hakim tetapi juga disebabkan 28

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


faktor perundang-undangan yaitu peraturan yang menyangkut suatu hal diatur dalam beberapa perundang-undangan yang berbeda kewenangan mengadilinya bila terjadi sengketa, serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang tidak mendukung tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dengan tidak mau menyerah begitu saja jika perkaranya dikalahkan oleh suatu putusan pengadilan. Untuk menghindari timbulnya 2 putusan yang berbeda dari 2 peradilan tentang suatu obyek yang sama misalnya karena adanya perbedaan penafsiran tentang Pasal 50 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama antara Hakim Peradilan Agama dan Hakim Peradilan Negeri yang merasa sama-sama berwenang mengadili, jika perkara tersebut belum diputus, dapat ditempuh dengan jalan mengajukan permohonan sengketa kewenangan mengadili ke Mahkamah Agung berdasar Pasal 33 jucto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutus perkara tersebut pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung telah memberi petunjuk permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1996. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi jika: a. dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama, atau b. dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkat 29

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili: a. antar pengadilan dari lingkungan peradilan yang berlainan b. antar pengadilan dari lingkungan peradilan yang sama namun berada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan. c. antar Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan yang sama atau dengan lingkungan peradilan yang lain. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama: a. pihak berperkara atau dalam hal tidak diajukan pihak berperkara, Ketua Pengadilan karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili b. apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara atau diajukan oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, maka pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk “PENETAPAN” sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung c. Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut kepada pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama d. Pengadilan lain yang menerima salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut harus menunda pemeriksaan perkara dimaksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak berperkara dapat mengajukan 30

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagai contoh, Mahkamah Agung telah memutus sengketa kewenangan mengadili dengan Nomor Perkara 001/SKM/MA/2015 antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto yang diputus pada tanggal 5 November 2015. Dengan demikian dalam penegakan hukum di Indonesia agar tercipta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sangat tergantung pada tiga pilar dalam penegakan hukum, yaitu, adanya aturan hukum yang adil dan benar, adanya penegak hukum yang bermartabat, profesional, berintegritas dan terciptanya lingkungan sosial yang kondusif atau masyarakat yang sadar hukum. Setiap putusan hakim harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban seorang hakim ternyata tidaklah berhenti pada kehidupan duniawi saja tetapi di dalamnya tercakup juga pertanggungjawaban ukhrowi.17 Hadirin yang saya hormati, Adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yaitu terhadap suatu obyek perkara terdapat dua putusan yang berbeda menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum. hal ini tidak sesuai dengan teori Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum (Recht Zekerheids), keadilan (Gerechtigheid) dan kemanfaatan (Zweckmassigheid) Jika para pihak yang bersengketa tidak bisa berdamai maka upaya yang dapat ditempuh yaitu pihak yang merasa dirugikan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Ansyahrul, Pemulian Peradilan, dari dimensi integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah) Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hlm. 2 17

31

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari penegakan hukum yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan wajib memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditanganinya. Dengan adanya sistem kamar maka terhadap kasus perkara yang timbul akibat dua putusan yang berbeda dari dua lingkungan peradilan yang berbeda tentang suatu obyek yang sama, idealnya akan ditangani oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Lintas Kamar yang bersangkutan sebagai Hakim Anggota dan diketuai oleh Ketua/Wakil Ketua ataupun Hakim Agung Senior pada Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Mahkamah Agung yang mempunyai visi untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan sesuai dengan misi Mahkamah Agung yaitu: 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Maka dengan adanya penyempurnaan sistem kamar dalam penyelesaian perkara oleh para Hakim Agung dan diefektifkannya rapat-rapat kamar dan rapat pleno dalam mencari kesatuan pendapat dari para Hakim Agung tentang masalah-masalah penyelesaian perkara yang dihadapinya, serta ditingkatkannya pendidikan/latihan, pembinaan teknis dan administrasi yudisial kepada seluruh Hakim ditingkat pertama dan tingkat banding maka diharapkan tidak akan terjadi lagi disparitas putusan ataupun putusan yang berbeda antara dua peradilan tentang suatu obyek yang sama. Hadirin yang saya muliakan, Mengakhiri pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata perkenankan saya mengucapkan 32

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. DR. Moh. Nasih, SE., MT., AK. Rektor Universitas Airlangga dan Prof. DR. Fasich Apt, mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan kepada saya untuk mengemban Jabatan Mulia sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, Prof. DR. Muhammad Amin, dr,Sp.P(K), Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. DR. Eman Ramelan, SH., MS. dan Prof. DR. M. Zaidun, SH.,M.Si., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengusulkan dan memproses pengusulan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Perdata/ Kepailitan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga kepada saya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. H. Mohammad Nasir, Ph.D., AK., yang telah menyetujui pengangkatan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta Prof. DR. Ali Ghufron Mukti, MSc, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang telah merekomendasikan persetujuan pengangkatan saya tersebut. Dan ucapan yang sama saya sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan para Pimpinan serta Hakim Agung, Para Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Keluarga Besar Mahkamah Agung yang telah mendukung proses terlaksanakannya acara peresmian Jabatan Guru Besar ini. Begitu pula terima kasih saya haturkan kepada bapakbapak yang telah ikut memberikan rekomendasi atas pengusulan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Jaksa Agung RI, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI, Prof. Yoshiro Kusano dari Gakushuin University, Sozanuro Mitamayama (Kawata) dari Kobe University beserta teman-teman dan handai tolan yang tidak 33

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan atas terlaksanakannya acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar. Tak dapat saya lupakan jasa dari almarhum orang tua saya H. Hasan Basri dan Hj. Maani yang telah mendidik saya dan doa restunya. Terakhir juga pada istri tercinta Ny. Sri Murti Rahayu, SH. dan anak-anak dr. Arman Yurisaldi, MS.,SPs, Ny. Hj. Ratna Andamari Yuristina, SH., MH, Ny. Ratna Mutia Rinanti, SH.,MH, dan mantumantu: dr. Yeni Sulistiowati, dr. Pontjo Tjahyo Marwoto, Sp., KFR, Muhammad Amrullah, SH., MH., serta keenam cucu-cucu tersayang yang selama ini telah memberikan dukungan moral yang tak terhingga dan menjadi bagian penting dalam hidup saya. Hadirin yang saya muliakan, Dengan pengalaman selama 42 tahun sebagai hakim mulai dari Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Agung, Ketua Muda Perdata Khusus sampai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial serta pengalaman mengajar di berbagai Fakultas Hukum, terutama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini, mudah-mudahan saya tetap dapat memberikan kuliah yang bermanfaat bagi mahasiswa sekalipun nanti saya telah purna dalam tugas saya sebagai Hakim Agung/Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran hadirin mendengarkan pidato saya dan mohon maaf apabila ada halhal yang kurang berkenan. Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

34

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


DAFTAR BACAAN Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) Mahkamah Agung RI, 2004. Bagir Manan, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Bandung, 2013. Djazuli Bahar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Penerbit Akademi Pressindo, Jakarta 1987. Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Upaya Penaggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2001. Komar Kanta Atmaja, Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-Undang Perpajakan, makalah dalam Seminar Hukum Pajak, IMNO-UNPAD, Juli 1985. L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita Jakarta, 1955. Mahkamah Ag ung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cet ke-4, 2002. Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI Serta Badan Peradilan di Indonesia, 2004. Mahkamah Ag ung RI, Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2013-2014. Mohammad Saleh, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet Ke1, Graha Cendikia. Mohammad Saleh, Kajian atas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Sebagai Upaya Pembangunan Negara Hukum, Disertasi, 2006. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002. 35

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan Pertama, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Januari 2004. Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2010, Titik Singgung Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Laporan Penelitian. Purwoto S. Ganda Subrata, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Kata Sambutan Djazuli Bahar, Penerbit Akademika Pressindo. R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet ke-V, 1972. Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Sumaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, 1991, Bandung. Yahya Harahap M, Hukum Acara Perdata, Cet. ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2005. Yahya Harahap M, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Gramedia, Jakarta 1998. Yahya Harahap M, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

36

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

37

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Umum. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Agama. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tata Usaha Negara.

Perubahan Kedua tentang Peradilan Perubahan Kedua tentang Peradilan Perubahan Kedua tentang Peradilan

Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 472/Pdt.G/1999/ PA.SUB. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/Pdt.G/200/ PTA-MTR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/AG/2001. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Pdt/2006/ PN.SBB Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/Pdt/2007/PT.MTR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/Pdt/2009. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 504/Pdt.G/2003/PA.SEL Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 5/Pdt/2004/ PTA.MTR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/AG/2005. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 53/Pdt.G/2006/ PN.MTR. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 26/Pdt/2007/PT.MTR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt/2008. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pailit/2006/PN. Niaga Jkt Pusat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pdt/G/2008/ PN.BDG.

38

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 300/PDT/2012/ PT.BDG. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/ActioPaullina/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/VIII/Pid. B/1986/PN.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 339/Pid/1986/PT.DKI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pid/1987. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid/1988. Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pid/1988. Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 PK/PDT/2000. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 395/PDT/ PLW/2004/PN.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 510/PDT/2005/ PT.DKI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2171 K/PDT/2006. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/PDT/2009. Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 PK/PDT/2011. Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/TUN/2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/TUN/2012. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2537 K/PDT/2013. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 347/Pdt/2012/ PT.DKI Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 413/Pdt/G/2010/ PN.Jkt.Pst. Surat Edaran dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/ IX/2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. 39

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 17/KMA/SK/ II/2002 tentang Perubahan Pertama Sistem Kamar. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/ II/2013 tentang Perubahan Kedua Sistem Kamar. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/ XII/2014 tentang tentang Perubahan Ketiga Sistem Kamar. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/2003 eks tanggal 09-09-2003. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/2003 eks tanggal 06-09-2004. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial Nomor WkMA/Yud/05/XII/2004.

40

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 23 April 1946 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin NIP : 19460423 197104 1 001 Pangkat/Golongan : IV/E sejak 29 Desember 2005 Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Jenjang Jabatan Akademik : Doktoral Website : www.mahkamahagung.go.id : [email protected] E-mail Jumlah Keluarga : 5 Nama Istri : Sri Murti Rahayu, SH Nama Anak : 1. Dr. Arman Yurisaldi Saleh, MS., SPs 2. Ratna Andamari Yuristina, SH., MH 3. Ratna Mutia Rinanti, SH., MH Alamat Rumah : Jl. Denpasar Kav. 20, Kuningan Timur, Jakarta Selatan : 021. 5256018, 5207713 & 08111921277 Telp. Rumah & HP 41

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Alamat Kantor No. Telp Kantor No. Fax

: Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat : 021. 3810353 : 021. 3810353

Pendidikan Formal: · S.1: FH Universitas Airlangga Lulus tanggal 6 April 1970 · S.2: STIH IBLAM Lulus tanggal 8 Juni 2002 · Doktoral: UNPAD program Studi Ilmu Hukum Lulus tanggal 14 Agustus 2006 Pendidikan Non-Formal: · Penataran Hakim seluruh Indonesia tanggal 16 Oktober s/d November Tahun 1978 Jakarta · Kursus Pengenalan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Peraturan Perundangan, Surabaya tanggal 8 s/d 11 Juli 1987 · Kursus Pengenalan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup tanggal 8 s/d 11 Juni 1989 Surabaya · Penataran Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Kediri tanggal 31 Juli s/d 4 Agustus 1989 · Pelatihan Pemandu Temu Sadar Hukum tanggal 26 s/d 28 Juli 1990 Surabaya · Pengembangan Teknis PTUN, tanggal 13 – 14 Februari 1991 Malang · Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA DEPKEH) Tanggal 9 Desember 1991 sampai 25 Maret 1992 Jakarta · DIKLAT SPAMEN – LAN tanggal 12 Juni 1995 sampai 29 September 1995 Jakarta · Bimbingan Kerja Pengendalian Pembinaan Administrasi Organisasi dan Keuangan Peradilan 23 s/d 27 September 1996 Yogyakarta 42

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Training of English Legal Term for Judges, 18 - 24 Desember 1987 Surabaya · Pemantapan Wawasan Strateg is dibidang Teknis dan Administrasi Peradilan bagi KPN se Indonesia tanggal 10 s/d 13 Februari 1998 Jakarta · Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Hakim Pengadilan Umum, 29 April s/d 3 Mei 2001 Semarang · Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan bagi Profesionalisme Hakim Pengadilan Niaga tanggal 17 s/d 12 Juni 2001 Jakarta · Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Hakim Pengadilan HAM tanggal 16 s/d 18 Januari 2002 Jakarta · Diklat Hakim Peradilan Niaga tanggal 21 Oktober s/d 2 November 2002 Jakarta · Training For Commercial court Judges in Intelectual Property Right (IPR) tanggal 31 Maret 2003 s/d 25 April 2003 Jakarta · Trainning in Computer - Based Evidence Course 1-3 Mei 2006 Jakarta · Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Pemandu bagi Hakim 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi se Indonesia tanggal 14 s/d 16 Mei 1997 Jakarta · International Labour Standards and Freedom of Assosiation for Judges of the Supreme Court of Indonesia, Sri Langka and the Philippines, 17 – 20 June 2008 Jakarta · Legal Drafting on Commercial Court Draft Law, September 2008 – Agustus 2009 Jakarta Pelatihan Luar Negeri: · Studi Banding tentang “Perbandingan Hukum” ke Singapura Tahun 2002 Studi Banding tentang “Administrasi Peradilan” ke Melbourne & Sidney - Australia Tahun 2006 · Studi Banding tentang “HaKI” ke Tokyo tanggal 4 Desember 2010 s/d 11 Desember 2010 43

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Studi Banding tentang “Hukum Acara Perdata” ke Tokyo tanggal 12 November 2011 s/d 20 November 2011 · Studi Banding tentang ”HaKI” ke Washington and New York Tahun 2011 · Studi Banding tentang Pengadilan Hubungan Industrial di Melbourne – Fair Work Australia tanggal 21 s/d 28 Juli 2012 · Studi Banding tentang IT dan Administrasi Peradilan ke Washington and New York bulan November Tahun 2013 · The Course for Indonesian Human Rights courts on prosecution of crimes under international law, held by the Danish Institute for Human Rights on 3 – 12 November 2003, Denmark Pengalaman Kerja: · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Cakim PN Pasuruan 4 April 1971 Hakim PN Atambua tanggal 24 November 1973 Hakim PN Bangli tanggal 14 Juni 1980 Hakim PN Malang tanggal 3 September 1986 Wakil Ketua PN Temanggung tanggal 7 Desember 1991 Ketua PN Temanggung tanggal 27 Oktober 1993 Ketua PN Kodya Madiun tanggal 27 Oktober 1997 Wakil Ketua PN Jakarta Timur tanggal 5 Oktober 1998 Ketua PN Semarang Tahun 2000 s/d 2001 Ketua PN Jakarta Pusat Tahun 2002 s/d 2003 Hakim Tinggi/Sekretaris KMA Tahun 2003 s/d 2005 Hakim Tinggi Jakarta/Hakim Tinggi Tipikor Tahun 2005 s/d 2006 Wakil Ketua PT Tanjung Karang Tahun 2006 Hakim Agung tanggal 23 Juli 2007 Ketua Muda Perdata Khusus bulan April 2009 s/d Febr. 2013 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sejak bulan Maret 2013 s/d sekarang. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial merangkap

44

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


·

·

·

·

· · · ·

Pejabat Sementara Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI/Ketua Kamar Tata Usaha Negara sejak tanggal 3 April 2013 s/d 11 Juni 2013 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial merangkap Pelaksana Harian (PLH) Ketua Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 4 September 2013 s/d 11 September 2013 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial merangkap Pelaksana Harian (PLH) Ketua Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2013 s/d 11 Oktober 2013 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial merangkap Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sejak 11 Maret 2014 s/d 30 April 2014. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial merangkap Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI sejak tanggal 14 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014. Team Pengarah Pembaharuan Peradilan tanggal 28 November 2014 Pelaksana Harian (PLH) Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 12 Desember 2014. Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai tanggal 28 Mei 2015. Pelaksana Harian (PLH) Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 2015 s/d 3 Maret 2015 dan tanggal 7 sampai dengan 16 September 2015

Pengalaman Mengajar: · Dosen IKIP Negeri di Pamekasan 1 Januari 1970 s/d 1 April 1971 · Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga 30 Januari 1971 s/d 31 Desember 1973 · Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pasuruan tanggal 01 Januari 1971 s/d 31 Desember 1973 45

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 1989 s/d Tahun 1991 · Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 1989 s/d Tahun 1991 · Dosen Fakultas Hukum Widyagama Malang Tahun 1989 · Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Tahun 1989 s/d Tahun 1991 · Dosen Fakultas Hukum Univeritas Tarumanegara Jakarta Tahun 2010 s/d 2012 · Dosen Pasca Sarjana Univeritas Airlangga di Surabaya dan Jakarta sejak Tahun 2012 s/d sekarang · Koordinator Kelompok Kerja Diklat MARI dan sebagai penceramah dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh Diklat MARI sejak tahun 2006 s/d sekarang · Penceramah tentang “BPSK” yang diadakan oleh Departemen Perdagangan kepada Hakim – Hakim Pengadilan Negeri di berbagai daerah · Penceramah tentang “PERSAINGAN USAHA” yang diadakan oleh KPPU kepada Hakim Pengadilan Negeri di berbagai daerah · Penceramah tentang “Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial” yang diadakan oleh Depnaker kepada Para Hakim Pengadilan Negeri di berbagai daerah · Penceramah pada Diklat Mahkamah Agung RI sejak tahun 2006 s/d sekarang Publikasi Karya Ilmiah · Skripsi : Penyuapan di Indonesia · Tesis : Problematis Surat Edaran MA-RI No. 4 Tahun 2001 · Desertasi : K ajian atas Eksekusi Putusan Perkara Perdata dihubungkan dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sebagai upaya Pembangunan Negara Hukum 46

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Bunga Rampai Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni · Penerapan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dalam eksekusi putusan perkara perdata. Penerbit Graha Cendikia · Buku tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Jepang oleh “International Cooperation Department Research and Training Institute Ministry of Justice Japan” · Beberapa Karya tulis di Majalah Pengayoman dan Varia Peradilan dan Surat Kabar · Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya) Penerbit PT. Citra Adytia Bakti, Bandung. Beberapa Tulisan antara lain: · · · · · · · · ·

· · · ·

Selayang Pandang Bidang Perdata Khusus. Peradilan Niaga dan Kepailitan. Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia. Akibat Pernyataan Putusan Pailit. Actio Pauliana. Imbalan Jasa (Fee) Kurator. Titik Singgung Kepailitan dengan Hak Tanggungan dan Fiducia. Tinjauan Singkat Tentang Sengketa Merek di Indonesia. Penangguhan Sementara Berkaitan Dengan Undang-Undang Bea Cukai dan Penetapan Sementara Berkaitan Dengan UndangUndang HKI Melalui Pengadilan Niaga. Penyelesaian Permasalahan Perdata di Bidang Haki dan Penyelesaian Penetapan Sementara Pengadilan. Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian PHI Yang Tepat Waktu Bermanfaat dan Berdasarkan Perundang-Undangan. Eksekusi Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 47

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Hukum Acara Persaingan Usaha. · Hukum Acara Keberatan Terhadap Putusan KPPU. · Kesiapan Badan Peradilan Umum dalam Melaksanakan Penetapan Eksekusi serta Tindak lanjut Penaganan Kasus keberatan atas Putusan BPSK. · Hukum Acara Perdata. · Eksekusi Perkara Perdata & Masalahnya. · Prosedur Mediasi di Pengadilan. · Wanprestasi dan Penipuan dalam Perspektif Norma dan Putusan Mahkamah Agung RI. · Open Norms. · Ceramah Umum pada Pelatihan PHI dan Niaga. · Temuan dalam Perkara Perdata Khusus. · Penyelesaian PHI dalam Pengadilan Hubungan Industrial dan Masalahnya. · Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. · Permohonan Pembatalan Putusan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). · Ceramah Umum pada Pelatihan Tipikor 2014 Angkatan XV. · Rakor LPSK dengan unsur Aparat Penegak Hukum. · Peran Fakultas Hukum dalam Mencetak Penegak Hukum yang Profesional. · Sistem Presidensial ditinjau dari Perspektif Yudikatif. · Pemberian Grasi dari Segi Aspek Hukum. · Penguatan Fungsi dan Peran Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Paska 17 Tahun Reformasi. · Temuan dalam perkara perdata khusus. · Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keikutsertaan dalam Pertemuan Ilmiah · Seminar Hukum Nasional III Surabaya tanggal 7 Maret 1974 · Seminar Menyongsong UU Hukum Acara Perdata Indonesia yang baru tanggal 19 Februari 1990 Malang 48

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Seminar Nasional Permasalahan dan Kendala yang dihadapi sehubungan dengan telah dibentuknya Pengadilan TUN 12 Juni 1991 Surabaya Seminar Sehari Tindak Pidana Kesusilaan 1991, Pembicara tanggal 25 Februari 1991 Malang · Seminar Nasional Permasalahan dan Kendala sehubungan dengan Terbentuknya PTUN tanggal 12 Juni 1991 Surakarta · Seminar Nasional Problematika Subyek Hukum dalam Lalu Lintas Bisnis 1 November 1997 Surabaya · Seminar Pemberdayaan dan Tanggung Jawab Mahkamah Agung Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri tanggal 22 Maret 2000 Jakarta · Workshop Hukum Persaingan Usaha Indonesia tanggal 29 Agustus 2002 Jakarta · Workshop Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Independen, bersih, professional transparan, akuntabel, efektif efisien 12-13 Mei 2003 Jakarta · Sosialisasi RUU tentang Perubahan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, tanggal 13 Agustus 2003 Jakarta · Seminar Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Pembangunan Hukum dan Peraturan Perundang-undang 20-21 Oktober 2003 Jakarta · Seminar tentang Masalah Hukum Batas Laut Indonesia, tanggal 8 – 9 Juni 2005 Jakarta · Workshop Illegal Logging 5-6 Juli 2006 Jakarta · Lokakarya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. · Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke 58 Tahun 2011 tentang: “Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia.”

49

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


· Seminar Nasional HaKI bulan Februari 2012 sebagai Pembicara di Jakarta · Seminar Penegakan Hukum Merek yang diadakan Kementrian Hukum Jepang dan Dirjen HAKI, Jakarta 5 Desember 2012 sebagai Pembicara · Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke 59 Tahun 2012 tentang: “RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA” · Keynote Speaker membangun sistem perlindungan dan pemberian penghargaan kepada Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) pada Tindak Pidana Terorganisasi – Dalam Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Denpasar, 1 sd 4 Juli 2013. · UNODC – UNDP, High Level Judicial Integrity Expert Group Meeting, Bangkok Thailand, 11 sd 12 July 2013. · Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke 60 Tahun 2013 tentang: PERM ASA L A H A N GR ATIFIK ASI DA N PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM UNDANG UNDANG KORUPSI · S emina r “MODEL IDE A L M U TA SI DA N PROMOSI APARATUR PERADILAN (PENELITIAN LANJUTAN)” Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 November 2013; · Seminar Nasional tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, Merlyn Park Hotel, Jakarta 13 Februari 2014. · Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke 61 Tahun 2014 tentang: MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA · Keynote Speaker “Peran Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan 50

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


·

·

·

·

Pidana Anak dan Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak” disampaikan dalam Seminar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta 10 September 2014. Narasumber dalam Kegiatan Penyegaran Materi Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR Hotel J.W. Mariott, Jakarta 13–16 Februari 2015 World Congress On Justice, Governance and Law For Environmental Sustainability, diselenggarakan oleh United Nations Evironment Programme (UNEP), di Rio Je Janeiro dan Mangaratiba – Brazil 17-18 Juni 2012. Keynote Speaker dalam Konferensi Nasional Dosen Hukum Acara Perdata II di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 26 Agustus 2015. Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase di Universitas Tarumanegara Jakarta tanggal 22 September 2015.

Penguji Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Fakultas H ukum U ni v ersitas A irlangga atas nama Sunarto Tahun 2012 dan Sriti Hesti Astiti tanggal 15 Juni 2015. K eanggotaan Berorganisasi

P rofesi / P engalaman

· Ketua I Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unair Surabaya Tahun 1969. · Pembina IKAHI Cabang Tahun 1992 – 2003. · Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI tanggal 25 April 20122013. · Pembina PTWP sejak 2014. 51

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH


Tanda Jasa/Penghargaan: · Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun oleh Presiden, tanggal 29 Juli 1998 · Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun oleh Presiden, tanggal 6 Mei 2002

Jakarta, 1 Oktober 2015

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

52

PIDATO GURU BESAR


MOHAMMAD SALEH

PROBLEMATIKA TITIK SINGGUNG PERKARA PERDATA DI PERADILAN UMUM DENGAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN LAINNYA

Recommend Documents