28/05/2015
REVITALISASI POTENSI KEKUATAN PERTAHANAN NIR MILITER DI WILAYAH PERBATASAN Disampaikan Oleh: Drs. MARHABAN IBRAHIM, M.Sc. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perhatasan
Pada Acara : Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jogyakarta Tanggal, 27-28 Mei 2015
PENDAHULUAN
1
28/05/2015
SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS
(NAWACITA) VISI
No
MISI
AGENDA PRIORITAS
SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)
1
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.
2
Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.
3
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9
MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA. 3
2
28/05/2015
LANDASAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 1. UU NOMOR 43 TAHUN 2008 TTG WILAYAH NEGARA. 2. PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2010 TTG BNPP. 3. PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015 TTG RPJMN TAHUN 2015-2019. 4. PERPRES TTG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA (RTR KPN): a.
NOMOR 179 TAHUN 2014 TTG RTR KPN DI PROVINSI NTT;
b.
NOMOR 31 TAHUN 2015 TTG RTR KPN DI KALIMANTAN;
c.
NOMOR 32 TAHUN 2015 TTG RTR KPN DI PROVINSI PAPUA;
d.
NOMOR 33 TAHUN 2015 TTG RTR KPN DI PROVINSI MALUKU, DAN
e.
NOMOR 34 TAHUN 2015 TTG RTR KPN DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.
5. PERATURAN BNPP NOMOR 1 TAHUN 2015 TTG RENCANA INDUK PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2015-2019. 5
Menggambarkan BAGAIMANA VISI & MISI
GRAND DESIGN
perbatasan sesuai RPJP 2010 - 2025 akan dikelola dan diwujudkan dalam jangka panjang
RENCANA INDUK
RENCANA AKSI
Menggambarkan APA YANG AKAN DILAKSANAKAN utk jangka lima tahunan dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (2015 – 2019) Mengambarkan APA YANG AKAN DILAKSANAKAN setiap tahunnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
Dokumen ini menjadi acuan BNPP dan BPP Daerah , serta K/L terkait perbatasan
3
28/05/2015
VISI DAN MISI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2015-2019 VISI: TERWUJUDNYA KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA YANG BERDAYA-SAING MENUJU INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.
MISI: 1. MENYELESAIKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA, SERTA MENINGKATNYA UPAYA PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN. 2. MEMBANGUN SISTEM PENGELOLAAN AKTIVITAS LINTAS BATAS NEGARA YANG TERPADU. 3. MENINGKATKAN UPAYA-UPAYA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA MELALUI PEMANFAATAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN. 4. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS TATA KELOLA PERBATASAN NEGARA MELALUI PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN. 7
ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BEFOKUS PADA UPAYA PENGUATAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI DAN PENGATASAN KETERISOLASIAN DAN KETERTINGGALAN KAWASAN; DIMENSI DAN ASPEK/FOKUS PENGELOLAAN. BERKONSENTRASI PADA LOKASI YANG SECARA GEOGRAFIS DAN FUNGSIONAL MENDUKUNG FOKUS TERSEBUT PD NOMOR 1; LOKASI PENGELOLAAN (PKSN DAN LOKPRI). BERTUMPU PADA KONSEPSI KETERKAITAN FUNGSIONAL DAN KONEKTIVITAS JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTAR LOKASI; KETERKAITAN PKSN-LOKPRI. 8
4
28/05/2015
TIGA DOMAIN PENGELOLAAN PERBATASAN I Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI (Penanganan Batas) II Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan (Pembangunan Kawasan Perbatasan) K/L Prosperity
BNPP
(HOW)
(Major Policy Input dan Output)
K/L Security (Major Input, Outputs dan Outcomes)
III Keamanan dan ketertiban Perbatasan (Pengamanan Perbatasan)
(Major Input, Outputs dan Outcomes)
ASPEK/FOKUS PENGELOLAAN (PROBLEM FOCUS) 1. PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA 2.
PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM
3. PEMANTAPAN PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA 4. PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN 5. PENINGKATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN 6. PENGEMBANGAN/PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN 7. PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR KAWASAN PERBATASAN 8. PENGUATAN/PENATAAN KELEMBAGAAN
10
5
28/05/2015
KONSENTRASI PENGELOLAAN (AREA FOCUS) 10 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) SBG KONSENTRASI PENGEMBANGAN, DITAMBAH 16 PKSN DALAM TAHAPAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN. 187 KECAMATAN SBG LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) DI 41 KABUPATEN/KOTA PD 13 PROVINSI.
11
ARAH PENGEMBANGAN PKSN MENJADI PUSAT PERKOTAAN DENGAN FUNGSI SEBAGAI POS LINTAS BATAS NEGARA . MENJADI PUSAT PERKOTAAN DENGAN FUNGSI SEBAGAI PINTU GERBANG INTERNASIONAL/PINTU EKSPOR-IMPOR. MENJADI PUSAT PERKOTAAN DENGAN FUNGSI SEBAGAI SIMPUL UTAMA TRANSPORTASI YANG MENGHUBUNGKAN WILAYAH SEKITARNYA, TERMASUK DENGAN NEGARA TETANGGA. MENJADI PUSAT PERKOTAAN YANG MERUPAKAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DAPAT MENDORONG PERKEMBANGAN KAWASAN DI SEKITARNYA. 12
6
28/05/2015
SEBARAN 26 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) (PP 26/2008 MENGENAI RTRWN) Sabang
Jayapura
Tahuna
Nanga Badau
Melonguane
Paloh-Aruk
Tanah Merah Saumlaki
Long Nawang
Daruba
Ranai Long Midang
Dobo
Jagoi Babang
Simanggaris
Entikong
Dumai Batam
Belu
Nunukan
Long Pahangai
Jasa
Ilwaki
Kefamenanu Merauke
Kalabahi
SKEMA PENANGANAN PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) 10 PKSN Konsentrasi Pengembangan 2015-2019 PKSN Darat 1. 2. 3. 4. 5.
Paloh-Aruk Entikong Nanga Badau Atambua Jayapura
16 PKSN Tahapan Persiapan Pengembangan
PKSN Laut 1. 2. 3. 4. 5.
Sabang Ranai Nunukan Tahuna Saumlaki
PKSN Darat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jagoi Babang Jasa Long Nawang Long Midang Long Pahangai Simanggaris Kefamenanu Merauke Tanah Merah
PKSN Laut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dumai Batam Melonguane Kalabahi Ilwaki Dobo Daruba
14
7
28/05/2015
PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN 10 PKSN KONSENTRASI PENANGANAN 2015-2019: 1. Potensi pengembangan lokasi sebagai PKSN (dengan empat fungsi utamanya) cukup besar dan kuat . 2. Merupakan prioritas pengembangan PLBN dalam Pemerintahan Jokowi-JK (Kabinet Kerja) Tahun 2015-2019. 3. Potensi sebagai pusat pertumbuhan dan pengungkit bagi kawasan, termasuk bagi Lokpri sekitar, sangat besar. 4. Mengakomodasi pemerataan pembangunan kawasan perbatasan darat dan laut, serta barat dan timur Indonesia 15
BEBERAPA AGENDA STRATEGIS DAN MENDESAK DALAM PENANGANAN LOKPRI MENYELESAIKAN 9 OBP (OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEMS) DAN 2 UNRESOLVED SEGMENTS DI DARAT, SERTA BEBERAPA SEGMEN BATAS DI LAUT.
MENGOPTIMALKAN PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DARAT, LAUT, DAN UDARA. MENINGKATKAN PENYEDIAAN KAWASAN PERBATASAN.
INFRASTRUKTUR
MENINGKATKAN NILAI TAMBAH KOMODITAS DAN PRODUKSI LOKAL, SERTA PELAYANAN SOSIAL DASAR. MENGEFEKTIFKAN SISTEM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA (ASPEK KEBIJAKAN, TERMASUK PENGANGGARAN, KELEMBAGAAN, DAN TATA KELOLA).16
8
28/05/2015
SKEMA PENANGANAN LOKPRI Keterangan: TA : TAHAP AWAL; TL : TAHAP LANJUTAN; TP: TAHAP PEMANTAPAN KAWASAN PERBATASAN Darat
Laut
2015
2016
2017
2018
2019
29 (TA)
29 (TL)
29 (TP-1)
29 (TP-2)
29 (TP-3)
18 (TA)
18 (TL)
18 (TP-1)
18 (TP-2)
16 (TA)
16 (TL)
16 (TP-1)
19 (TA)
19 (TL) 32 (TA)
10 (TA)
10 (TL)
19 (TP-1)
19 (TP-2)
19 (TP-3)
32 (TL)
32 (TP-1)
32 (TP-2)
34 (TA)
34 (TL)
34 (TP-1)
26 (TA)
26 (TL) 2 (TP-3) 1 (TL)
Darat dan Laut
2 (TA)
2 (TL)
2 (TP-1)
2 (TP-2) 1 (TA)
JUMLAH PER TAHAPAN
50 (TA)
50 (TL) 50 (TA)
50 (TP-1) 50 (TL) 50 (TA)
50 (TP-2) 50 (TP-1) 50 (TL) 37 (TA)
50 (TP-3) 50 (TP-2) 50 (TP-1) 37 (TL)
50
100
150
187
187
JUMLAH KESELURUHAN
17
TUGAS BNPP Undang-Undang 43/2008 tentang Wilayah Negara
Pasal 15 ayat (1) Badan Pengelola bertugas: a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pasal 15 ayat (2) Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9
28/05/2015
Pasal 15 UU 43/2008 berimplikasi pada Desain STRUKTUR BNPP PSL 6 PERPRES 12/2010 Ketua Pengarah
:
Menteri Koordinator Keamanan
Wakil Ketua Pengarah I
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua Pengarah II
:
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kepala BNPP
:
Menteri Dalam Negeri
Anggota Pengarah
:
1. Menteri Luar Negeri 2. Menteri Pertahanan 3. Menteri Hukum dan HAM 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Pekerjaan Umum 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Kehutanan 8. Menteri Kelautan dan Perikanan 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas 10.Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 11.Panglima Tentara Nasional Indonesia 12.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13.Kepala Badan Intelijen Negara 14.Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 15.Gubernur Provinsi terkait
(Pasal 8 dan16 Perpres 12 / 2010)
5/28/2015
Bidang
Politik,
Hukum
dan
19
KEPALA BNPP
STRUKTUR ORGANISASI (Birokrasi) BNPP
(Pasal 15 UU 43/2008, Pasal 10, 11,12,13, 20 Perpres 2010)
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara 5/28/2015
Sekretaris BNPP
Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
Biro Adm. Umum
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 20
10
28/05/2015
KEWENANGAN BNPP (STEERING ROLE)
KEWENANGAN PEMERINTAH
Psl 15 ayat (1) UU 43/ 2008 dan Psl 3 Perpres No. 12/ 2010: a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
KEMENTERIAN TEKNIS/ LPNK
(ROWING ROLE)
Psl 15 ayat (2) UU 43/ 2008 dan Psl 5 Perpres No. 12/ 2010: Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 5/28/2015
21
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB XV Bagian Kedua Kawasan Perbatasan Negara Pasal 361 (1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.
11
28/05/2015
(6) Dalam memberikan bantuan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan. (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. (8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 362 (1) Pembentukan Kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN BERBASIS POTENSI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN PERTAHANAN NIR MILITER DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
12
28/05/2015
• Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter. • Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan melalui usaha tanpa menggunakan kekuatan senjata dengan pemberdayaan faktorfaktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. • Keterlibatan warga negara dalam pertahanan nirmiliter diwujudkan melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan dalam pembangunan nasional dan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, sehingga merupakan daya tangkal bangsa.
13
