AJI DEDI MULAWARMAN Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ajidedim.wordpress.com
KORUPSI DALAM LINGKARAN NEOLIBERALISME Seminar Kebangsaan: Anti Korupsi untuk Keselamatan Bangsa dan Negara Widyaloka, Universitas Brawijaya 2 April 2015 Kerjasama Keluarga Alumni dan Akademisi UB (KL-UB) dan UPT MKU UB
PENDAHULUAN
EKONOMI: DALAM RUANG SOSIAL PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
TUJUAN NASIONAL
AGAMA
PENDIDIKAN
BUDAYA
SINERGI DALAM RUANG SOSIAL (RAKYAT) EKONOMI
KEAMANAN
KESEJAHTERAAN NEGARA
POLITIK
AMBIGU PEREKONOMIAN NASIONAL PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA RUANG SOSIAL LUAR ASEAN ASIA ASIA PASIFIK DUNIA
L I B E R A L I S A S I
DENGAN IDEOLOGI, TUJUAN DAN KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN ? SENDIRI
A T A U
K E R A K Y A T A N
TUJUAN NASIONAL
AGAMA
PENDIDIKAN
BUDAYA
RUANG SOSIAL (RAKYAT) EKONOMI
KEAMANAN
? KESEJAHTERAAN NEGARA
POLITIK
PILIHAN LIBERALISASI RUANG SOSIAL LUAR ASEAN ASIA ASIA PASIFIK DUNIA DENGAN IDEOLOGI, TUJUAN DAN KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN SENDIRI
P E R T U M B U H A N
S E B A G A I P A N G L I M A
IDEOLOGI BANGSA ADAPTIF?
TUJUAN NASIONAL ADAPTIF?
AGAMA
PENDIDIKAN
BUDAYA
RUANG ADAPTIF (RAKYAT)? EKONOMI
KEAMANAN
KESEJAHTERAAN SIAPA?
POLITIK
NEOLIBERALISME SEBAGAI IDEOLOGI POPULER
SCIENTIFIC METHODS
Education and Profession’s
Positivism Anti Religious Process
Soft-colonialism’s Phase Intelectual Corporatocration
Secularism
NEOLIBERALISM CORE VALUES
MODERNISM
Washington Concensus
Business Corporatocration
Anthropocentrism
Politic’s Domain
Economic’s Mindset
Deregulation and Free Market Law
Neoliberalism MNC
Dependency & Kuasa Liberal Penyeragaman Value dan Model Ekonomi-Bisnis berbasis MNC’s dan Washington Consensus
-
MNC’s Teknologi Produk Going Concern Perluasan Pasar Membawa Value
Perbankan dan Lembaga Internasional (WHO, IMF, WB,etc)
-
Eksekutif, Yudikatif, dan Legistatif dalam bentuk: Ratifikasi Pengamanan Kebijakan dan Ijin APBN dan Pajak Politik dan Kekuasaan
Perguruan Tinggi dalam bentuk: - Kurikulum - Pembelajaran - Brain-washing - Pembagian Kerja - Technical Thinking
Bisnis dan Profesi dalam bentuk: - Standarisasi - Lembaga Profesi - Pelatihan-pelatihan
Pasar dan Sumber Daya Negara Berkembang
Distribusi Kekayaan dari Negara Berkembang ke Negara Maju
KONSENSUS WASHINGTON Fiscal policy discipline, with avoidance of large fiscal deficits relative to GDP; Redirection of public spending from subsidies toward broad-based provision of key progrowth, pro-poor services like primary education, primary health care and infrastructure investment; Tax reform, broadening the tax base and adopting moderate marginal tax rates; Interest rates dictated by market forces; Competitive exchange rates; Trade liberalization: liberalization of imports, with particular emphasis on elimination of tariffs; Liberalization of inward foreign direct investment; Privatization of state enterprises; Deregulation: abolition of regulations that impede market entry or restrict competition, except for those justified on safety, environmental and consumer protection grounds, and prudential oversight of financial institutions; Legal security for property rights.
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG 2015 MENINGKAT ITU BAIK? Depresiasi Nilai Tukar Rupiah? 13.000?
Tingkat Bunga? Inflasi? Defisit Transaksi Berjalan?
Ekspor hanya bertumpu pada energi dan komoditas yang “dependen” cenderung turun
2015 Indonesia 5,8? Atau 5,3?
Data pertumbuhan negara berkembang berasal dari World Bank
2014 4,4%
2015 4,8%
2016 5,3%
2017 5,4%
Harga Minyak Turun Menguatnya Ekonomi AS Suku Bunga Global Rendah Momentum Reformasi Fiskal dan Struktural utk meningkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang?
ANÁLISIS PASAR MODAL INDONESIA (SETIAWAN 2012) Liberalisasi sektor jasa terutama Pasar Modal Indonesia per tahun 2010 berada pada level menengah dan menempati peringkat 2 di Asean Keterbukaan menduduki peringkat menengah Asean bersama Singapura dan Asean Sayangnya bila dilihat dari perspektif daya saing kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari: Stock Market Turnover Ratio dan Turnover Velocity (peringkat 4) Nilai Kapitalisasi Pasar terhadap GDP (peringkat 5) Aktivitas/Likuiditas hanya 18,34% (peringkat 5)
KORPORATOKRASI Istilah yang digunakan pertama kali oleh John Perkins (2004) dalam buku kontroversialnya: Confession of an Economic Hitman Menurut Perkins bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka MNC dengan seluruh perangkatnya baik dari Lembaga Keuangan Internasional, Perbankan sampai dengan seluruh organ Pemerintahan suatu negara bersepakat untuk menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat mengikuti kehendak mereka.
SIAPA SAJA KORPORATOKRASI Rais (2010) mendefinisikan Korporatokrasi sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik melalui 7 pintu. Korporasi Besar Pemerintah Perbankan dan Lembaga Keuangan Internasional Militer (dan Kepolisian) Media Massa Intelektual Pengabdi Kekuasaan Elite Nasional bermental Inlander
SEPERTI APA? Kebijakan ekonomi nasional perlu mengarah pada kedaulatan berdasarkan amanat rakyat yang dijalankan oleh pemerintah, dan bukan oleh pemerintah saja, apalagi bila dikendalikan oleh kebijakan neoliberal Indonesia bukan “pasar” potensi seperti dilaporkan McKinsey Global Insitute (2012) yang hanya melihat potensi konsumsi, investasi pertanian-perikanan-SDA, maupun tenaga kerja “terpelajar” asing, sedangkan SDM kita menjadi “buruh” di negeri sendiri dan menjadi “batur” di negeri orang.
EKONOMI NASIONAL VERSI MGI Kita patut berbangga Ekonomi Nasional saat ini berada di peringkat 16 Dunia dan diprediksi oleh McKinsey (2012) akan menembus peringkat 7 Dunia 2010
KAPASITAS E KONOMI D UNIA
2030
$0,5T
Market Opportunity*
$1,8T
45 juta
Members of the Consuming Class
135 juta
55 juta
Skilled workers
113 juta
74%
Sumbangan terhadap PDB
86%
*(consumer services, agriculture and fisheries, resources, and education)
INDONESIA 2030
POTENSI NASIONAL 2030 Pasar 135 juta konsumen baru nasional: $1070 triliun. Potensi produksi pertanian dan perikanan meningkat 6% per tahun mencapai $450 miliar Pasar energi Indonesia $ 270 miliar Potensi pendidikan meningkat empat kali lipat dari $ 10 miliar per tahun menjadi sekitar $ 40 miliar
ANALISIS KRITIS TERKINI Indikator McKinsey meninggalkan beberapa hal yang dapat menghilangkan Kedaulatan Ekonomi: Kreativitas Teknologi dan Industri Nasional yang Mandiri Kedaulatan Pangan dan Energi Penguatan Produktivitas Ekonomi Rakyat Keberpihakan Ekonomi Perdesaaan dan Kelautan
KORUPSI: TAKTIK KORPORATOKRASI Proses korporatokrasi dapat berjalan salah satunya yang paling progresif adalah melalui Korupsi. Korupsi memang ada di jaman pasca kemerdekaan. Tetapi relatif praktik korupsi dapat dipangkas tanpa mengganggu kinerja politik, hukum dan pembangunan negeri. Hiruk pikuk Kriminalisasi dan Pelemahan KPK saat ini, sebenarnya adalah puncak dari praktik Korporatokrasi di negeri ini. Tidak berperannya pintu-pintu hukum dan politik dengan ambigunya negara (baca pemerintah) adalah bentuk dari terjepitnya kekuasaan yang sudah akut sejak Indonesia mengikuti pola Neoliberalisme
KORUPSI NEOLIBERAL Benih-benih telah dimulai sejak jaman Soeharto pasca 1965, dan makin menggurita dengan Liberalisasi tak terbendung. Kuasa Kapitalisme Semu, kekuatan Kapitalisme Kroni Soeharto telah membentuk gurita tak terbendung sampai kini. Puncaknya adalah ketika Soeharto terpaksa menandatangani LoI 1997 dan deregulasi akibat internasionalisasi hukum-hukum internasional dan kebijakan ekonomi yang mengacu pada Washington Consensus. Tidak cukup itu saja, Revisi besar-besaran UUD 1945, pelemahan MPR, demokrasi liberal, revitalisasi pajak, privatisasi BUMN, desentralisasi pemerintahan, dan program lainnya telah membentuk pola KORUPSI yang tak berkesudahan lewat pintu NEOLIBERALISME
Bahkan dijelaskan Baswir (2007) bahwa regulasi di Indonesia memang merupakan pesanan kartel Neokolonial: Mereka bekerja melalui institusi yang namanya World Bank, IMF, Asian Development Bank. Undang-undang kita itu kebanyakan mereka itu yang membuat, misalnya Undang-undang Migas, di situ jelas peranan World Bank; Undang-undang BUMN di situ yang memainkan peranan Price Waterhouse Coopers, Undang-undang kelistrikan – di sini lagi-lagi ketemu peranan Asian Development Bank.–Nah, mereka-mereka itulah yang bermain.
Mengapa minyak kita dikuasai asing? Apakah itu mungkin hanya seperti proses bisnis biasa? Mengapa pertanian kita dikuasai asing? Apakah mungkin hanya proses bisnis biasa?
EXISTING PERTANIAN DUNIA INDUSTRI INPUT PERTANIAN Penjualan 10 besar; USD 40 M 5 MNC’s Besar: Syngenta Monsanto Bayer Corp BASF AG Dow Agro
USAHA TANI Nilai Tambah Pertanian: USD 1.952 M
PENGOLAH AN PANGAN dan PEDAGANG
Jumlah Usaha Tani: 450 Juta
Penjualan 10 besar; USD 409 M
Distribusi Luas: >100 Ha: 0,5% <2 Ha: 85%
5 MNC’s Besar: Nestle Cargill ADM Unilever Kraft Foods
PENGECER PANGAN
KONSUMEN USD 6,5 M
Penjualan 10 besar; USD 1091 M 5 MNC’s Besar: Wal Mart Carrefour Metro Group Tesco Seven& I
PETANI YANG TERSUNGKUR
Empirical evidence shows how Tukirin, Suprapto, Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Ali dan Nurrochman, who were peoplebased farmers from Kediri, East Java, Indonesia, were imprisoned in 2005 because of their corn seed production that were not certified as ‘legal’ corn seeds that were usually produced by agricultural MNCs, one which is Charoen Pokphand.
FREEPORT TAMBANG EMAS TERBESAR DUNIA • • • • •
Grasberg (Freeport McMoRan-Indonesia) Lokasi: Papua, Indonesia (527.400 hektar) Produksi emas 2011: 1.444.000 ons atau 40.936 kg Kepemilikan pemerintah Indonesia 9% dari nilai total cadangan yang masih ada sekitar 1200 Trilyun (30 tahun sebelumnya?) Kenyataan: Masyarakat Papua masih terbelakang; Indonesia masih berhutang 1600 Trilyun saat ini...
PT.Indosat 41,94 % ST Telemedia (STT) anak perusahaan Temasek Singapore, PT.Telkomsel 35% SingTel anak perusahaan Yemasek Singapore, PT.Excelcomindo 66,98% Telekom Malaysia Apakah ini hanya bisa terjadi tanpa ada proses korporatokrasi? Dan di sana pasti terjadi korupsi?
SHOCK DOCTRINE •
Naomi Klein dalam bukunya yang berjudul “Shock Doctrine” bahkan menegaskan cara paling efektif menanamkan agenda Neoliberalisme bagi negara-negara yang berbeda pandangan secara ideologis adalah dengan pola “Disaster Model” •
Economic Disaster Indonesia - 1997 - Business Buying Bazaar (Business Week - Wibowo 2010) - 186 Mergers and Acquisition (M&A) di Asia Tenggara termasuk Indonesia dilakukan oleh HP, Seagram’s, Nestle, Interbrew, Novartis, Carrefour, Tesco, Ericsson, dll
•
Tsunami Disaster - Aceh 2004, bagaimana Jogja? bagaimana gunung meletus di Sulawesi? dll?
KORUPSI NEOLIBERAL LEWAT DISASTER MODEL UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi dibiayai USAID dan World Bank 40 juta dolar AS. UU No. 20/2002 tentang kelistrikan dibiayai Bank Dunia dan ADB 450 juta dolar AS. UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dibiayai Bank Dunia 350 juta dolar AS. (Sumber: Abdullah Sodik, SP Pertamina, ?Pengelolaan Migas Amburadul?? Jakarta, 12 Juni 2008) http:// www.berpolitik.com/static/myposting/2008/07/myposting_14350.html UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan - masuknya Kerja Kontrak dan Outsourcing UU No. 25.2007 tentang PMA UU Badan Hukum Pendidikan 2008 Sumber: I. Wibowo. 2010. Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi. Penerbit Kanisius. Jogjakarta
Post-disaster Neoliberalization
Milton Friedman (Bosnya Neoliberalisme) Ketika sebuah krisis menimpa, harus sesegera mungkin diambil tindakan untuk mengadakan perubahan yang tidak bisa diubah, sebelum mereka yang tertimpa krisi kembali kepada tirani status quo. Pemerintahan yang baru dapat memakai waktu 6-9 bulan untuk mengadakan perubahan besar. Kalau kita tidak segera mengambil kesempatan ini maka tidak akan ada kesempatan itu. (The Wall Street Journal - Klein 2007)
Shock Doctrine 2015 Another Disaster Model? •
Apabila Krisis Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial tahun 2015 ini tidak cepat selesai, maka sesungguhnya telah terjadi Shock Doctrine yang kita sadari sedang beroperasi
•
Perubahan apa yang akan terjadi dalam kurang dari 6 bulan dari sejak krisis ini dimulai?
•
Apa agenda yang sedang bekerja untuk menggeser Indonesia? Yang jelas adalah persiapan menghadapi ledakan potensi pasar masyarakat menengah 2030 sebagaimana ditengarai oleh McKinsey…
SIMPULAN Penyelesaian masalah KPK, Polri dan Kejaksaan hanyalah satu tugas dari kita semua. Tetapi sekali lagi menyelesaikan 3 institusi ini tidak menyelesaikan masalah besarnya. Ini hanyalah puncak gunung es. Gunung Es sebenarnya adalah Neoliberalisme Penyelesaian masalah lanjutan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 dalam koridor Kebangsaan, Politik Kerakyatan, Ekonomi Kerakyatan, dan Hukum Kerakyatan. Keberanian Presiden menegakkan Nawa Cita sebenarnya adalah jawaban dari seluruh masalah. Tetapi apabila Nawa Cita hanya berbentuk teknis, tanpa diterjemahkan pada ranah kenegaraan, politik tingkat tinggi, kebijakan ekonomi nasional terdalam memang akan menyisakan masalah yang nantinya akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan pasca Jokowi-JK. Seperti kata Amien Rais, Sejarah Berulang… Wallahu a’lam.
•
KALAU ANDA SUDAH TIDAK PERCAYA TUHAN, AGAMA, DAN KEBERPIHAKAN PADA NEGERI SENDIRI DAN NILAI-NILAI NUSANTARA PRAKTIKNYA DALAM BISNIS, MAKA SEGERA DEKLARASIKAN UNTUK MEMBUANG PANCASILA KE TEMPAT SAMPAH
“Kemandirian itu bukan hanya milik “kompetensi masif” individual atau kelompok… tetapi merupakan pilihan dan dijalankan bersama.” –Ajidedim
