PEMBINAAN TERITORIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL. Oleh: Prof. Ir. Mansur Ma shum, Ph.D. Rektor Universitas Mataram

PEMBINAAN TERITORIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL

Oleh: Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. Rektor Universitas Mataram

Pendahuluan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago country) di dunia yang amat luas dengan ± 13.662 pulau, spesifik,

memiliki masalah teritorial yang sifatnya

sehingga memerlukan penanganan yang juga sifatnya spesifik.

Berbabagai faktor yang terindikasi berpengaruh terhadap kekhasan masalah teritorial Indonesia tersebut,

diantaranya adalah faktor geografi,

demografi,

sosial, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Secara geografi, Indonesia terletak diantara posisi silang strategik dua benoa Asia dan Australia yang dihuni oleh bangsa-bangsa dengan karakteristiknya masing-masing;

demikian juga

Indonesia berada di antara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) yang menjadi jalur lintas penghubung berbagai negara di dunia. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap masalah dan penanganan teritorial laut dan udara Indonesia. Saat ini penduduk Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 212 juta jiwa dengan indeks pembangunan manusia (Human Decvelopment Index)-nya yang masih berposisi pada urutan ke-110 dari 175 negara pada tahun 2002, posisi 112 di tahun 2003, dan posisi 111 dari 177 negara di tahun 2004. Tahun 2005, posisi Indonesia naik ke urutan 110,

namun posisi ini masih cukup jauh

2 dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia (urutan 59 tahun 2004 dan 61 tahun 2005),

Thailand (urutan 76 tahun 2004 dan 73 tahun 2005),

Filipina (urutan 58 tahun 2004 dan 84 tahun 2005), dan Vietnam (urutan 111 tahun 2004 dan 108 tahun 2005).

Pada tahun 2006 Indonesia mengalami

kemajuan dengan angka IPM mencapai 0,711 dan berada urutan ke-108, mengalahkan Vietnam yang mempunyai nilai 0,709 (urutan 109). Pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun terus membaik, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi, yakni 34% pada tahun 1998, 17% tahun 2005 dan sekitar 18% tahun 2006. Dalam APBN 2009, laju inflasi ditargetkan 6,2% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Pada posisi ini, jumlah penduduk Indonesia yang miskin mencapai 27,755 – 32,382 juta orang atau tingkat kemiskinan setara dengan 12 – 14%.

Masih besarnya angka kemiskinan ini akan mewarnai

masalah teritorial Indonesia 1 . Permasalahan teritorial Indonesia juga dicirikan oleh keadaan iklim,

kekayaan sumberdaya alamnya,

dan sosial politik

masyarakat Indonesia. Kekhasan tersebut menyebabkan Indonesia merupakan daerah penyangga (bufferzone) dari beberapa gatra, diantaranya: 1. Politik.-- Indonesia berada diantara dua sistem politik yang berbeda, yakni sistem demokrasi Australia dan sistem demokrasi Asia Selatan; 2. Ekonomi.-- Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia; 3. Ideologi.-- Indonesia berada diantara ideologi kapitalisme di Selatan dan ideologi komunis di sebelah utara; 4. Sistem Pertahanan.-- Indonesia berada diantara sistem pertahanan maritim di selatan dan sistem pertahanan kontinental di sebelah utara. Untuk itulah maka masalah teritorial dan penanganannya di Indonesia membutuhkan sesuatu pendekatan yang spesifik melalui suatu prosedur ‘geostrategi’ yang baik, agar diperoleh: (a). pembinaan wilayah yang dapat menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif di berbagai bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan keberlanjutan pembangunan nasional), (b). faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa, dan (c). Pembinaan teritorial yang menitikberatkan pada penyusunan potensi pertahanan dan keamanan (Hankam). 1

Kompas (13 Februari 2009) - “Kemiskinan Bertambah”.

Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional, MansurMa’shum (2009)

3 Ditinjau dari perspektif kritik isu aktual tersebut,

topik kajian yang

diberikan kepada penulis memang menarik dan gayut untuk dikaji secara mendalam guna mencari titik temu yang menguntungkan bagi terselenggaranya Ketahanan Nasional Pembinaan Teritorial bagi TNI adalah upaya,

pekerjaan dan tindakan,

baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan matra darat, laut dan udara; yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI dan Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI. Apabila dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.

Dasar Hukum Dasar hukum yang berkait dengan pembinaan teritorial dalam mendukung ketahanan nasional tersebut, adalah: a. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara: “Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan Utama, dan rakyat sebagai Kekuatan Pendukung”. b. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (2): “Sistem

Pertahanan

Negara

dalam

menghadapi

ancaman

militer

menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh cadangan dan Komponen Pendukung”. c. UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8d, tentang tugas TNI AD : “Angkatan Darat bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat”.


4

Maksud dan Tujuan : a. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dan Binter TNI AD pasca keluarnya UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. b. Mewujudkan pemahaman yang sama tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dan penyelenggaraan Binter TNI AD pasca UU RI Nomor 34 Tahun 2004 bagi para prajurit TNI AD, sehingga pelaksanaan Binter TNI AD sebagai pelaksanaan tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dapat

diimplementasikan

sesuai

Perundang-undangan,

dan

tidak

menimbulkan keragu-raguan bagi prajurit TNI AD dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai ketatalaksanaan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Tugas Angkatan Darat ada 4 (empat) sesuai Pasal 8 UU RI No. 34 tahun 2004 : a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat. d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Dalam melaksanakan sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai dengan UU RI. (UU RI No. 34 Tahun 2004) tentang TNI pasal 1 menjelaskan Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah

dan

diselenggarakan

secara

total,

terpadu,

terarah,

berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,


5 mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan negara UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 10 ayat (3):

“Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah

sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional serta agama”. Upaya untuk melaksanakan pembinaan teritorial yang berhubungan dengan perundang-undangan,

adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah

pertahanan diseluruh wilayah NKRI,

sehingga mampu disiapkan sebelum,

selama dan sesudah dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka kepentingan pertahanan negara.

Tinjauan Sishanta Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diadopsi dari pengalaman perang kemerdekaan, dimana pada saat itu secara konsepsional seluruh rakyat dikerahkan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Namun pada situasi sekarang, pemahaman tersebut tidak relevan lagi karena tuntutan situasi kondisi di era dewasa sudah berbeda, sehingga secara fundamental konsepsi sishanta adalah membangun kesemestaan dalam rangka pertahanan sedemikian rupa sehingga sinergi dalam suatu sistem sederhana tetapi komperehensif, efektif dan efisien. Mencermati perkembangan kawasan dan analisa kajian lingkungan strategis baik global, regional dan nasional, maka ancaman yang paling mungkin terhadap integritas nasional adalah

Gerakan Separatis, Pemberontakan

bersenjata, aksi teror, bencana alam, isu pelanggaran HAM, demokratisasi yang berujungpada intervensi asing, pencurian sumber daya alam, sektarianisme dan fanatisme golongan. Bagi TNI pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan cara pembinaan teritorial. Adapun dalam Implementasi, kita masih mendapatkan hambatan/kendala :


6 a. Konsepsi

Sishanta

masih

bergerak

pada

tataran

filosofis,

belum

implementatif. b. Keterbatasan anggota untuk melengkapi alut sista dan keterbatasan dana, khususnya minimnya gaji prajurit dan anggaran untuk latihan, pendidikan dan lain-lainnya. c. Tingkat kedewasaan sebagian politisi sipil yang belum matang antara lain masih cenderung menarik-narik TNI/unsur TNI untuk ikut politik praktis. d. Masih lemahnya kesadaran bela negara di kalangan masyarakat terutama kaum muda, padahal kesadaran tersebut merupakan fundamen Sishanta. e. Bagi masyarakat luas wacana/pembahasan masalah Hankamnas dipandang seolah barang asing,

sehingga masalah ini belum disentuh/diperhatikan,

bahkan juga oleh komunitas intelektual/akamedisi. f. Secara kuantitatif masih kurang pakar sipil yang mendalam maslah Hankam oleh karena itu perlu dibuka program studi kajian pertahanan di perguruan tinggi nasional sehingga menghasilkan pakar dengan muatan nasional yang tebal bukan mengusung teori-teori akademis dari luar negeri/barat.

Permasalahan Berttitk tolak dari uraian di atas dan mencermati kondisi aktual di lapangan, maka kita dapat mengidentifikasi dan menginventarisir beberapa permasalahan di antaranya adalah : a. Kurangnya pemahaman tentang Binter bagi komponen bangsa lainnya. b. Belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan masing-masing departemen atau pemerintah daerah melakukan secara konkrit

pembangunan

di

bidang

masing-masing

yg

terkait

dengan

kepentingan pertahanan. c. Khusus dalam upaya mengoptimalisasi peran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara (dalam hal Binter). Apakah jumlah dan kualitas personil (SDM) yg ada sudah memadai. Apakah Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sudah memadai sesuai dengan perkembangan senjata teknologi modern.


7

Solusi/arah kebijakan Beberapa arah kebijakan yang perlu diformulasikan sebagai solusi, dianataranya: 1. Menumbuh-kembangkan kesadaran dan pemahaman setiap warga negara tentang bela negara, kecintaan terhadap Tanah Air (Sishaneg dan Binter). 2. Mendorong kemauan Politik Elit (pengelola dan penyelenggara negara). Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum (keterlibatan setiap departemen dan pemerintah dalam bidang pertahanan). Dana/Anggaran Bidang Pertahanan. 3. Memperkokoh dan memelihara integritas dan kemanunggalan internal antar komponen TNI, serta TNI dan Rakyat. 4. Membangun TNI yang tangguh/profesional, efektif, dan modern. Peran Binter TNI AD sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan mewujudkan kemanunggalan TNI – Rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD dalam sistem pertahanan negara. Hakikat Binter TNI AD adalah kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat.

Sasaran Binter TNI AD a. Ruang juang yg tangguh berupa wilayah pertahanan aspek darat yg siap sebagai mandala perang atau mandala operasi b. Alat juang yg tangguh berupa tersedianya Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang sudah terorganisir secara nyata c. Kondisi juang yg tangguh berupa kondisi dinamis masyarakat dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara d. Kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh berupa ikatan yg kokoh dan kuat serta bersatu padunya TNI-Rakyat


8

Fungsi Binter TNI AD a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat, meliputi : wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. d. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan, menanggulangi

akibat

bencana

alam,

pengungsian,

merehabilitasi

infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal. e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI – Rakyat.

Sasaran Pembinaan kemampuan Binter TNI a. Tingkat Satuan (1). Terwujudnya kemampuan Binter Satkonwil secara terukur dalam menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian Binter (Sisrendal Binter) dan penerapan ” Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan” untuk Kowil, meliputi : a. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat b. Kemampuan manajemen Teritorial. c. Kemampuan penguasaan wilayah. d. Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat. e. Kemampuan komunikasi sosial. (2). Terwujudnya kemampuan Satuan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas. (3).

Terwujudnya keterpaduan kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Satkowil dan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas.

b. Tingkat Perorangan (1). Terwujudnya profesionalisme prajurit Teritorial sesuai bidang tugas dan jabatannya (2).

Terwujudnya kemampuan ”Lima Kemampuan Teritorial tingkat perorangan” bagi prajurit Satkowil, meliputi : a. Kemampuan mendapatkan informasi dan melaporkan dengan cepat


9 b. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat disekitar. c. Kemampuan mendata geografi, demografi dan kondisi sosial terkait per-tahanan negara. d.

Kemampuan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat

sekitar. e. Kemampuan penguasaan medan sekitar. (3). Terwujudnya sikap Teritorial setiap prajurit dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Obyek Binter TNI AD a. Aspek Geografi → disiapkan sebagai wilayah pertahanan yg mampu memberikan ruang gerak bagi pasukan sendiri dlm rangka memenangkan peperangan. b. Aspek Demografi → disiapkan sbg kekuatan pendukung yg memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk diorganisir dlm Komponen cadangan dan Komponen Pendukung. c. Kondisi Sosial, merupakan aspek kehidupan manusia yang terdiri dari unsur Ipoleksosbud Hankam disiapkan sebagai kekuatan pendukung.

Maksud Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sesuai penjelasan UU TNI Nomor 34 / 2004 a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan untuk melaksanakan OMP (Operasi Militer untuk Perang) b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kekuatan pertahanan mengandung 2 (dua) unsur yaitu : a. Unsur wilayah pertahanan → aspek geografis b. Unsur kekuatan pendukung terdiri dari rakyat meliputi 2 aspek : aspek demografi dan aspek kehidupan berupa kondisi sosial. 1. Aspek “demografi”:

alat juang→ “komponen cadangan dan komponen

pendukung”.


10 2. Aspek “kehidupan”:

kondisi juang yg tangguh → “ideologi,

politik,

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan”. Makna yg tersirat dari Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta tersebut, mengandung nilai-nilai yg bersifat : •

Kerakyatan:

adanya keikutsertaan seluruh warga negara sesuai dengan

kemampuan dan keahlian dalam Sistem Pertahanan Negara. •

Kesemestaan: seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilsasi diri guna menanggulangi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

•

Kewilayahan: seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan agar dapat

didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara

berlanjut.

Sifat dan Lingkup Fungsi Binter TNI AD a. Sifat. 1. sebagai kegiatan yang terkoordinasikan, lintas sektoral, terkait dan terpadu. 2. Sebagai kegiatan untuk kepentingan pertahanan negara dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat. b. Lingkup. 1. Sistem Pertahanan semesta. Fungsi Binter diarahkan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan dan mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta. 2. Pembangunan Nasional. Fungsi Binter diarahkan untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan Pembangunan Nasional. 3. Sisbin TNI AD. Fungsi Binter diarahkan untuk memberikan batas-batas ruang lingkup yang harus dilaksanakan TNI AD dalam melaksanakan Binter.


11

Tujuan Binter TNI AD a. Dalam perspektif kepentingan Hankamneg, bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dlm rangka memenangkan peperangan. b. Kepentingan masyarakat, bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat. c. Kepentingan TNI AD, bertujuan untuk tercapainya Tugas Pokok TNI AD.

Metode Binter TNI AD a. Komunikasi Sosial.-- Untuk penyampaian pikiran dan pandangannya terkait dengan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat. b. Bhakti TNI.--

Untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan

Instansi terkait dan atau inisiatif sendiri dan terkoordinasikan. c. Binwanwil.--

Mewujudakan kekuatan pertahanan aspek darat, baik yg

menyangkut wilayah pertahanan maupun kekuatan pendukung yg memliki ketahanan dlm semua aspek kehidupan dan memiliki kemampuan dan ketrampilan serta upaya bela negara Implementasinya bukan hanya tanggung jawab TNI – Polri melainkan kewajiban setiap warga negara dalam menghadapi ancaman nasional, hal ini bukan berarti semua rakyat wajib memegang senjata untuk melawan musuh seperti pada zaman revolusi dulu, tetapi segenap komponen bangsa dikerahkan untuk kepentingan pertahanan sesuai dengn fungsi dan profesi masing-masing. Bangsa Indonesia tidak akan melaksanakan aneksasi atau penyerangan terhadap negara lain, dan dalam sishanta ini bangsa Indonesia akan berperang di wilayah sendiri. Untuk berperang perlu disiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh yg dilaksanakan dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan oleh seluruh komponen bangsa sesuai fungsi dan tugas masingmasing.


12 Ada tiga masalah utama pembangunan : 1. Pengangguran 2. Ketimpangan distribusi pendapatan 3. Kemiskinan dalam arti luas Cita-cita dan tujuan dipengaruhi oleh tiga unsur : 1. Letak geografis wilayah 2. Sumber daya alam 3. Sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Tradisi (nilai dan kaedah) tradisionalisme = sikap pandangan menuju dan mempertahankan. 2. Pendidikan untuk menilai apakah budaya tidak sesuai lagi,

bersifat

mengubah, perlu sistem pendidikan yang kondusif untuk mencapai tujuan. 3. Kepemimpinan.-- Perlu kepemimpinan yg kuat dan berwibawa. 4. Tujuan sebagai unsur pengarah, pemersatu motivasi, identitas, falsafah 5. Kepribadian.--

Merupakan hasil pengembangan sejarah dan cita-cita.

Kepribadian penting untuk menjadi daya tangkal. Tujuan yang dicapai : a. Meningkatkan empati-kepedulian b. Terapan ipteks teamwork-interdisipliner c. Nilai kepribadian : 1. Nasionalisme dan jiwa Pancasila 2. Keuletan, etos kerja, 3. Tanggung jawab 4. Kemandirian, 5. Kepemimpinan 6. Kewirausahaan d. Meningkatkan daya saing e. Menanamkan jiwa pengabdian 1. Learning community and learning society


13 Membangun karakter bukan pada sumberdaya alam, tetapi pada kualitas ssumberdaya manusia: 1. Managemen organisasi 2. Money 3. Metode 4. Machine 5. Material 6. Marketing 7. Aparatur 8. Tabiat 9. Akhlak, dan lain-lain Pasal 10 UU Nomor 3 tahun 2002 : 1. TNI sebagai alat pertahanan negara RI 2. TNI : AD – AL – AU 3. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara : –

Mempertahankan kedaulatan Negara & keutuhan Wilayah

–

Melindungi kehormatan & keselamatan bangsa

–

Melaksanakan operasi militer selain perang

– Ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

Konsepsi Tannas 1. Merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa. 2. Mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. 3. Mampu mengatasi a t h g.

Hakekat Tannas Keuletan

&

ketangguhan

bangsa

yang

mengandung

kemampuan

mengembangkan kekuatan nas. Utk dpt menjamin kelangsungan hidup bgs & neg. Dlm mencapai tunas.


14

Hakekat konsepsi Tannas Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan & keamanan secara seimbang, serasi, selaras dlm seluruh aspek kehidupan nas.

Asas-asas tannas 1. Kecerdasan kesejahteraan & keamanan 2. Konprehensif integral = menyeluruh terpadu 3. Mawas kedlm & mawas keluar 4. Kekeluargaan

Sifat-sifat Tannas : 1. Mandiri 2. Dinamis 3. Wibawa 4. Konsultasi & kerjasama

Pedoman pembinaan Tannas : 1. Pancasila, UUD 1945, dan wasantara 2. Kesatuan pola pikir, sikap, tindak yang integratif 3. Diperlukan apresiasi secara tepat tentang kekuatan dan kelemahan kondisi sistem kehidupan nasional. 4. Ditumbuhkembangkan dangan mawas ke dalam dan ke luar. 5. Polstranas yang arif bijaksana berpijak pada sikon yang nyata. 6. Dilakukan secara serentak/simultan, utuh menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan ke atas dan ke bawah secara sinergik 7. Memperhatikan efisiensi.

Keamanan nasional 1. Kepentingan “ vital ” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Kepentingan “ major ” memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


15 3. Kepentingan “pheripheral” ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan keamanan nasional 1. Terciptanya kondisi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Terciptanya kondisi hubungan dan kerjasama yang saling menghormati dan menguntungkan antara negara-negara didunia.

Langkah yang perlu dilakukan 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. 2. Kualitas sumberdaya manusia meningkat dapat dimanfaatkan untuk menggali sumberdaya alam demi kesejahteraan masyarakat 3. Tingginya kesejahteraan masyarakat akan mengurangi tingkat kriminalitas atau konflik 4. Tercipta kondisi keamanan yang stabil dan kondusif 5. Kondisi wilayah yang aman akan menarik minat investor menanam modal lapangan kerja terbuka.

Kesimpulan Keberadaan TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,

pada

hakekatnya melaksanakan perannya dalam upaya pertahanan negara, sekaligus merupakan

gelar

Pembangunan

komando

Nasional

dan

kewilayahan TANNAS.

(KOWIL) Kemudian

untuk TNI

menunjang

dibangun

dan

dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, ketentuan hukum nasional,

supremasi sipil,

HAM,

dan internasional yang telah dikelola secara

transparan dan akuntabel. Tugas

TNI

adalah

untuk

menegakkan

kedaulatan

negara,

mempertahankan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara


16

CURRICULUM VITAE H. Mansur Ma’shum, lahir di Rensing 18 November 1951 dari Ayah Tuan Guru Haji Ma’shum (alm. 1995) dan Ibu Sitti Ramlah (alm. 1969). Menyelesaikan Sekolah Dasar di Rensing (SD 2 dan SD 1) tahun 1964, SMPN Selong dan SMPN 1 Mataram (1970), dan SMAN Mataram (1970). Sarjana Muda (B.Sc.) diselesaikan di Fakultas Pertanian Unram (1974), Sarjana (Ir.) Pertanian diselesaikan tahun 1978 dari UGM dengan predikat cum laude. Doktor (Ph.D.) diselesaikan dari University of Adelaide Australia tahun 1989. Beristri Hj. Ida Rosanti dan telah memiliki empat orang putri dan putra, yakni Agrina Ika Wahidayati, S.Psi., M.Psi (saat ini telah bekerja di PT Cussons Indonesia, Jakarta), Agrian Isnanta Hidayat (alm. 1979), Agriana Rosmalina Hidayati, S. Farm., Apt., dan Agriananta Fahmi Hidayat, S.T. Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram diperoleh tahun 2004, dengan Pangkat Pembina Utama dan Golongan IVe. Saat ini menduduki jabatan sebagai Rektor Unram Periode II (2005 – 2009), dan Periode I (2001- 2005). Prof. Mansur Ma’shum mengajar mata kuliah Kesuburan Tanah, Biologi Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Hidrologi Pertanian; telah mempublikasikan sebanyak 37 karya ilmiah yang dimuat baik di jurnal dalam dan luar negeri; telah menerbitkan 6 buku teks bidang ilmu tanah, pupuk, dan iklim, diantaranya ”Will It Rain? The Effect of Southern Oscillation and El-Nino in Indonesia (co editor Ian Patridge, Queensland Centre for Climate Application), Department of Primary Industries, Queensland, Australia, (2002), telah menghadiri 31 kegiatan Seminar/Simposium/ Workshop/Training; terlibat dalam beberapa organisasi profesi ilmiah (HITI, PERHIMPI, PERAGI, ICMI, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan); dan di samping juga berperanserta dalam beberapa organisasi kemasyarakat seperti WASIAT NUSANTARA, STI, Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Mataram. Penghargaan yang pernah diterima adalah K. P. Barley Prize (1987) sebagai The Best Postgraduate Research, The University of Adelaide, Australia, dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 014/TK/Tahun 2003 tanggal 15 April 2003). Alamat komunikasi: [email protected].

[email protected]


dan

PEMBINAAN TERITORIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL. Oleh: Prof. Ir. Mansur Ma shum, Ph.D. Rektor Universitas Mataram

Recommend Documents