PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API DI PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TETANG KETENAGAKERJAAN)
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH : ALDI SOFIANDI NIM : 11340099
PEMBIMBING : 1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015
ABSTRAK Tenaga kerja merupakan salah satu faktor kelancaran pembangunan di dalam suatu negara, maka hak-hak yang menjamin kesejahteraan tenaga kerja seharus dinomor satukan di dalam pembangunan. Dari beberapa hak-hak tenaga kerja terdapat hak keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilindungi oleh pihak perusahaan yang dimana pelaksanaan perlindungan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. walaupun telah diatur dan dicantumkan di dalam undang-undang, tetap saja masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan hak-hak tenaga kerja tersebut dengan benar terutama di dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di perusahaan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta yang dimana dari hasil pra survey terdapat beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan kerja, salah satunya ialah penjaga pintu perlintasan kereta api yang terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelindung diri sangatlah penting digunakan seorang penjaga jalan lintas kereta di dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan lingkungan kerjanya yang berhubungan dengan mesin-mesin dan keadaan lingkungan kerjannya yang penuh dengan kebisingan dan polusi udara yang tidak baik untuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang dapat mengakibatkan human eror bagi pekerja yang sedang berkerja. Dari permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk melakukan tinjauan lebih dalam terkait permasalahan yang dialami pekerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasardasar Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI ( Persero) DAOP VI Yogyakarta. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta masih belum memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja dari sudut alat pengamanan diri, sarana keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Walaupun demikian, tetapi pihak perusahaan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta telah melakukan upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja di lapangan dengan cara memberikan pelatihan dan evaluasi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), mengontrol kondisi gardu-gardu pos jaga palang pintu perlintasan dua kali dalam waktu 1x24 jam dan mendaftarkan semua pekerjanya di dalam program Jamsostek.
ii
iii
iv
v
vi
Halaman Motto
ب ال ُْمتَ َوِّكلِين ُّ ت فَ تَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ يُ ِح َ فَِإذَا َع َزْم Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran ayat 159)
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan Ridha Allah SWT, ku persambahkan karya mungil ini untuk:
Umi dan Abah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
Kakanda dan adinda tercinta sebagai motivasiku, yang selalu memberikan dorongan yang luar biasa.
Almamaterku
tercinta
Ponpes
Darussalam
Sengkubang serta Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.
viii
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرحمن الرحيم ُّ َوبِ ِه نَ ْستَ ِع ْي ُن َعلَى أ ُُم ْوِر،ب ال َْعالَ ِم ْي َن السالَ ُم َّ َو،الدنْ يَا َوالدِّيْ ِن ِّ ْح ْم ُد هلل َر َّ الصالَةُ َو َ ال ِ ِ ِ َص َحابِ ِه ْ نَبِيِّ نَا ُم َح َّم ٍد صلى اهلل عليه وسلم َو َعلَى آل ِه َوأ،َعلَى أَ ْش َرف ال ُْم ْر َسل ْي َن ِ ٍ َوالتَّابِ ِع ْي َن َوَم ْن تَبِ َع ُه ْم بِِإ ْح : أما بعد،لى يَ ْوِم الدِّيْ ِن َ َ سان إ Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusanurusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul
yang
termulia,
ialah
Nabi
kita
Shallallahu‘alaihi
wasallam dan
keluargaNya, para Sahabat, para Tabi’in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonga-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
ix
Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada: 1.
Prof. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2.
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi. S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3.
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ach. Thahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4.
Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5.
Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6.
Segenap karyawan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum yang memberikan pelayanan dan kesabaran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7.
Abah Antong Sofiandi dan Umi Latifah tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang.
8.
Kakandaku tercinta Tanti Mahrifah Amd,Keb. dan Adiku tersayang Ridho Sukma Setiawan terima kasih atas doa, kesabaran dan semangatnya.
x
9.
Untuk Adinda Jepara terima kasih atas kasih sayangnya, perhatian dan kesabaran atas semangat dan inspirasinya.
10. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011 dan beserta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebahagiaan yang telah kita lalui. 11. Teman-teman KKN Angkatan 83 Ngabean Wetan Mas Didi, Mbak Oky, Mbak Fat, Ami Krik-krik, Nita, Bang dul, Isti. Terima kasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita. 12. Teman-Teman Rumah Gg. Wajar terkhusus Abangku Tersayang Sunardi My Inspirator terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. 13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin. Yogyakarta, 20 Januari 2015 Penyusun,
Aldi Sofiandi NIM. 11340099
xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
ABSTRAK ................................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..................................
iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I ....................................................
iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ....................................................
v
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................
vi
HALAMAN MOTTO ..............................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................
viii
KATA PENGANTAR ..............................................................................
ix
DAFTAR ISI .............................................................................................
xii
DAFTAR TABEL ....................................................................................
xv
BAB I: PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..........................................................................
5
C. Tujuan ............................................................................................
5
D. Manfaat Penelitian .........................................................................
6
E. Studi Pustaka ..................................................................................
7
F. Rangkaian Teoretik ........................................................................
10
G. Metode Penelitian ...........................................................................
13
H. Sistematika Pembahasan ................................................................
20
xii
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ..................................
22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan .........................
22
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ..........................................
22
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan ................................................
24
3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan ....................................................
25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja .........
26
1. Pengertian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja .........................
26
2. Tujuan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja ..............................
27
3. Norma- Norma Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.................
27
4. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Tenga Kerja ...................
29
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ........................................................................
31
1. Pengertian Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja ..........................................................................................
31
2. Pengawasan Dan Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Hukum Keselematan Dan Kesehatan Kerja ..............................
33
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja .............................................
35
4. Kecelakaan Kerja ............. .........................................................
37
5. Pelaksanaan Perlindungn Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja ...........................................................................................
xiii
41
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PT. KAI ( PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA..................................................................................... ..
54
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. KAI (Kereta Api Indonesia) ....
54
B. Letak Geografis Perusahaan...............................................................
57
C. Visi dan Misi .....................................................................................
57
D. Asas dan Tujuan Perusahaan .............................................................
59
E. Strategi Perusahaan ............................................................................
59
F. Struktur Perusahaan ...........................................................................
60
G. Sistem Pengoprasian Prasarana .........................................................
62
H. Ketenagakerjaan di PT. KAI (Persero) ..............................................
64
BAB IV: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API DI PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA. ...................................................................................... 68 A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta ........................................................................
68
B. Kendala dan Upaya PT. KAI ( Persero) DAOP VI Yogyakarta di Dalam Melaksanakan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Penjaga Pintu Perlintas Kereta Api..........................
84
BAB V: PENUTUP ..................................................................................
92
A. Kesimpulan .......................................................................................
92
B. Saran-Saran .......................................................................................
93
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
95
LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................... xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: Jumlah Sarana PT. Kereta Api Indonesia (Persero)........................ 63
Tabel 2
: Jumlah Pekerja Menurut Jenjang Pendidikan................................ 65
Tabel 3
: Jumlah Pekerja Menurut Umur ...................................................... 66
Tabel 4
: Pegawai PT. Kerta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta .............. 67
xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tenaga kerja adalah faktor yang memiliki peran utama dalam pembangunan.
Alasan
tenaga
kerja
memiliki
peran
penting
dalam
pembangunan adalah dikarenakan tenaga kerja sebagai subyek pengelola dan pengawasan alam dan modal dalam pembangunan nasional, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan tujuan negeri di dalam Undang-Undang Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,”1 di dalam pasal tersebut menyebutkan “untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,” dengan demikian dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peran tenaga kerja bagi pembangunan di negeri ini, tetapi, tetap saja seringkali ditemukan ada beberapa tenaga kerja yang masih saja diabaikan hak-haknya oleh pengusaha di tempatnya bekerja.
1
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
1
Di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dilindungi dari seorang pekerja diantaranya: 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral dan kesusilaan, dan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2 Di dalam pasal ini terdapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana di sini peneliti menganggap keselamatan dan kesehatan kerja, sangatlah penting untuk diperhatikan pemeritah dan badan usaha atau pengusaha di dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kelalaian di dalam aktivitas kerja (human eror),3 sehingga perusahaan tidak hanya menuntut dan menyalahkan pekerjanya atas kelalaian dan kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya. Seperti di balik tragedi tabarakan Kereta Api Senja Utama yang telah menewaskan 4 (empat) orang di perlintasan 732, Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2014, yang dimana berdasarka keterangan Bambang Setyo Prayitno selaku Manager Humas PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta mengatakan bahwa keadaan pintu 2
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3
Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1974)., hlm. 136.
2
perlintasan dalam keadaan normal dan tidak ada kesalahan jaringan listrik, namun pihak perusahaan juga belum bisa memastikan bahwa kesalahan ini dikarenankan kelalaian penjaga pintu perlintasan (human eror), semuanya masih diselidiki, baik oleh pihak berwenang maupun dari pihak perusahaan, “namun dapat dipastikan bahwa keadaan alat-alat di lokasi kejadian pada saat itu dalam keadaan baik-baik saja,” katanya.4 Perlu dipahami bahwa sebenarnya kejadian tersebut bukan kesalahan mutlak yang datang dari kelalaian pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api (human eror), kesalahan tersebut juga dapat terjadi karena pihak perusahaan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan dengan baik, diantaranya: kurangnya fasilitas penggunaan alat perlindungan diri yang diberikan perusahaan dan lingkungan kerja di perusahaan yang kurang baik sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” Akibat kurangnya pelaksanaan dari kedua faktor tersebut maka dapat terjadi kelalaian dan kecelakaan kerja yang di alami pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api
4
Muh Syaifullah, 4 Tewas Disambar Kereta PT. KAI Tak Beri Santunan, Tempo.co,
http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/058547675/4-Tewas-Disambar-Kereta-PT-KAI-TakBeri-Santunan, Diunggah Pada Kamis, 23 Januari 2014 | 14:22 WIB.
3
(human eror). Atas pernyataan tersebut peneliti menganggap bahwa permasalahan ini harus dilakukan pengkajian lebih dalam dengan melakukan pra survei di lapangan terkait permasalah yang mengatakan bahwa adanya unsur human eror di balik kecelakaan yang pernah terjadi tersebut. Dari hasil pra survei peneliti di pintu perlintasan kerata api di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa kejanggalan di dalam aktivitas pekerjaan tersebut, peneliti menemukan ada beberapa pintu perlintasan kereta api yang pekerjanya masih belum memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari penggunaan alat perlindungan diri, lingkungan kerja dan aktivitas kerjanya, peneliti menganggap masih banyak sekali kekurangnya yang tidak sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil pra survei tersebut juga banyak sekali pekerja penjaga pintu perlintasan yang mengaku bahwa seringkali mengalami gangguan pendengaran, penglihatan dan pernafasan akibat keadaan lingkungan kerja yang penuh dengan kebisingan dan polusi udara yang tinggi. Keadaan yang dialami pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api ini sangatlah mengkhawatirkan, karena pekerjaan tersebut membutuhkan konsentrasi tinggi untuk menjamin kelancaran tugasnya agar kecelakaan di pintu perlintasan kereta api tidak terjadi. Dari uraian di atas maka dapat ditemukan permasalahan bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Di PT. KAI (Persero) DAOP IV Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta? 2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. 2. Mengetahui kendala dan upaya yang terjadi di dalam memberikan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
5
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka peneliti dapat mengambil manfaat dari penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja penjaga perlintasan kereta api di Provinsi Yogyakarta, yaitu: 1. Manfaat teoretis a. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian baik secara observasi literatur maupun observasi lapangan dengan didukung wawasan yang didapat. b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian di lapangan selama penelitian berlangsung. c. Untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait bahan yang diteliti serta dapat menjadi acuan di dalam kehidupan selanjutnya berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan Hukum Perdata. 2. Manfaat Praktis a. Diharapkan dapat sebagai pertimbangan dalam tindakan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan hak-hak para tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin maju dan terus berkembang tampa hambatan atau kendala baik internal 6
maupun eksternal. Serta dapat bermanfaat bagi para tenaga kerja terkhusukan bagi pekerja penjaga pintu perlintasan rel kereta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Dapat menjadi refrensi atau pertimbangan dalam penelitian yang serupa dimasa yang akan datang nantinya.
E. Studi Pustaka Suatu penelitian dapat diakui sebagai karya original oleh seorang peneliti, maka dibutuhkanlah studi pustaka di dalamnya, untuk dapat meletakan penelitian tersebut di antara penelitian lainnya agar memberikan pandangan yang dapat menjadi refrensi yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, walaupun memiliki judul atau pembahasan yang hampir serupa. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti belum menjumpai penelitian yang membahas terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.. Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang terkait masalah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya Tesis Putu Yasa Adi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourching di PT.
7
Telkom Bondowoso,” yang dimana dalam penelitian yang dilakukannya lebih menekankan kepada perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh outsourching di PT. Telkom Bondowoso berdasarkan komponen outsourching di PT. Telkom Bondowoso dan sumber acuan ketidaksesuaian keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Telkom Bondowoso. Terdapat dua sumber acuan ketidaksesuaian yang diteliti peneliti di dalam penelitian tersebut, yang pertama berasal dari sumber acuan ketidaksesuaian terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Telkom Bondowoso dan Kopegtel Bondowoso dan sumber acuan ketidaksesuai yang kedua berasal dari sumber acuan ketidaksesuaian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kopegtel dengan Pekerja / Buruh Outsourching. Dengan dasar sumber acuan ketidaksesuaian yang dilakukan peneliti tersebut maka ditemukanlah beberapa faktor kendala di dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan pekerja tersebut, faktor tersebut adalah kendala dari pekerja atau buruh out sourching, kendala dari PT.Telkom Bondowoso dan faktor kendala yang datang dari Kopegtel, maka dengan demikian penelitian ini memberikan sumbangsi pemikiran hal-hal yang mempengaruhi kopetensi pekerja dalam kegiatan kerja terkhususkan pekerja atau buruh outsourching yang bekerja di PT. Telkom Bondowoso.5 Selanjutnya Tesis Dian Octaviani Saraswati yang berjudul “Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Musitex Kabupaten
5
Putu Yasa Adi, “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourching di PT Telkom Bondowoso”, Tesis, Universitas Jember, Pasca Sarjana Program Study Ilmu Hukum, 2006.
8
Pekalongan” di dalam tesis tersebut peneliti membahas terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Musitex Kabupaten Pekalongan serta upaya dan hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Musitex Kabupaten Pekalongan. Dari pembahasan itu maka penelitian tersebut menemukan atau mendapatkan titik terang bagiamana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Musitex. Di dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa PT. Musitex telah melakukan jaminan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerjanya dengan cara memberikan alat-alat untuk melindungi pekerjanya dari berbagai kecelakaan kerja yang tidak di kehendaki oleh semuanya, dengan menggunakan alat-alat bantu untuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang telah di sediakan PT. Musitek serta memberikan waktu-waktu istirahat yang cukup bagi tenaga kerjanya agar tenaga kerjanya dapat sehat dan selamat di dalam aktivitas kerjanya. 6 Selanjutnya Skripsi Natanael Riyanto yang berjudul “Perlindungan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Terhadap Pekerja Di Perkebunan Kelapa
Sawit”
skripsi
ini
menekankan
kepada
pertanggungjawaban
perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait jaminan sosial tenaga kerjanya terkhususnya masalah keselamatan dan kesehatan pekerjanya, dan
6
Dian Octaviani Saraswati, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan”, Tesis, Universitas Diponogoro Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, 2007.
9
kendala apa saja yang dialami dalam memenuhi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.7 Kemudian Skripsi Yan Erick Parulian Shihombing yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja dari Kabupaten Malang yang Menjadi Pekerja Konstruksi di Malaysia”, di dalam penelitian ini peneliti membahas terkait akan peran pemerintah Kabupaten Malang dalam menyeleksi para pekerja TKI (Tenaga Kerja Indonesia) agar para TKI dapat memiliki pengetahuan dalam menuntut hak-haknya di dalam masa kontrak kerja selama di Malaysia dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku negara tersebut.8 F. Rangkaian Teoretik 1. Hukum Ketenagakerjaan Ada beberapa pendapat para ahli terkait hukum ketenagakerjaan, salah satunya adalah pendapat dari Imam Soepomo yang memberi pengertian bahwa hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan 7
Natanael Riyanto, “Perlindungan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap
Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Studi Kesarjanaan Ilmu Hukum. 2012. 8
Yan Erick Parulian Sihombing, “Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari
Kabupaten Malang Yang Menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia (Studi Pelaksanaan Pasal 7784 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri)”, Skripsi, Univesitas Brawijawa Malang, Program Studi Kesarjanaan Ilmu Hukum, 2013.
10
menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan atau norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.9 Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja. 10 2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perlindungan Hukum Tenaga Kerja bertujuan untuk menghindari terjadinya unsur kapitalisme yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lebih dominan, secara harfiah Perlindungan Hukum tenaga kerja adalah perlindungan Hukum atas pekerja
yang
mengalami pelanggaran-
pelanggaran hukum yang menimpa dirinya sehingga hak-haknya tidak terpenuhi selama dalam masa kerjanya. 3. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ketentuan-ketentuan hukum, perUndang-undangan dan peraturan pemerintah yag perlu diperhatikan baik oleh pengusaha maupu oleh para buruhnya dalam pembinaan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higiene
9
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)., hlm. 45.
10
Ibid., hlm. 49.
11
perusahaan,11 tentang pembinaan perlindungan kerja ini ketentuan yang mewajibkan terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal yang harus dilindungi dari seorang pekerja diantaranya: a. Keselamatan dan kesehatan kerja. b. Moral dan kesusilaan, dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama.12 Di dalam hukum keselamatan dan kesehatan kerja terdapat sub-sub yang dibagi secara rinci di dalam pelaksanaan hukum tersebut diantaranya: a. Pengaturan jam kerja. b. Pengaturan cuti. c. Pengaturan pelatihan tenaga kerja. d. Pengaturan penyediaan alat-alat keselamatan. e. Pengaturan tempat kerja. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adaah penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian langsung melakukan peninjauan di lapangan serta 11
G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994)., hlm. 130. 12
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12
memperoleh data-data yang diinginkan terutama di titik-titik perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. b. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tengtang Ketenagakerjaan itu diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta., yaitu melalui wawancara dan observasi. 2. Subyek dan Obyek Penelitian Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam penelitian, yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang dijadikan penelitian. Maka yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah: 1). Manager Hukum PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. 2). Manager Kesehatan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. 3). Staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian Pengawasan K3. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, pemilihan informasi, maka informasinya bersifat purposive sampling, artinya peneliti tidak menentukan berapa jumlah informan yang diteliti, akan tetapi jumlahnya berkembang
13
sesuai kebutuhan yang dirasakan peneliti di lapangan, setelah data sudah dianggap jenuh, sehingga sudah mencukupi maka, tidak perlu menambah sampel yang baru. Tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sample. 13 Sedangkan obyek di dalam penelitian ini adalah sistem pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu Perlintasan kereta api yang diberikan pemerintah dan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. 3. Sumber Data a. Data Primer Data premier yaitu data yang peneliti peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancar dengan pihak yang terkait, adapun pihak yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini adalah: 1). Bapak Arif Kurniawan selaku Manager Hukum PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. 2). Bapak Wakhyo Komantri selaku Manager Kesehatan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. 13
Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI PRESS, 2008)., hlm. 196.
14
3). Ibuk Rusnarida., St. selaku Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian Pengawasan K3. Untuk mendapatkan data premier metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam perlindunagan Ketenagakerjaan, artinya peneliti melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.
Untuk
mendapatkan
data
sekunder
maka
peneliti
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan metode hukum sosiologis: 1) Bahan Hukum Premier, dalam bentuk: a) Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja c) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial e) Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 2) Bahan Hukum Sekunder
15
Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum premier dan dapat membantu penelitian dalam menganalisa dan memahami bahan hukum premier terkait pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta seperti: Literatur, atau hasil penyusunan yang berupa hasil penelitian,
peraturan
perUndang-undangan,
buku-buku,
makalah,
majalah, majalah tulis lepas, artikel, dan lain-lain. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang menunjang bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. 4. Teknik Pengumpulan data Teknik pengumpulan data meliputi 3 hal yaitu: a. Studi Pustaka Dalam mencari bahan pustaka, peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan dalam membantu peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya, 14 maka di penelitian ini peneliti malakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlakukan, seperti bahan-bahan premier, bahan-bahan sekunder, dan 14
Soerjono soekanto, penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan singkat), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2006)., hlm. 41.
16
bahan-bahan tersier yang terkait tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. b. Observasi Sebagai pengamatan
metode dan
ilmiah,
pencatatan
observasi dengan
yang
sistematis
dilakukan atas
berupa
pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. Dalam observasi dilakuakan baik langsung maupun tidak langsung.15 Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta dalam kenyataan..16 c. Wawancara dan Kuesioner Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, yang perlu dipegang oleh peneliti
15
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004)., hlm.151.
16
S. Nasution, Metode Reasearch (Penelitian Ilmiah), ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006)., hlm.
106.
17
dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:17 1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta. 2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh obyek dan peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penelitian kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penelitian tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta . Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, dan dilakukan melalui tatap muka (face to face).18 d. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel, yang berupa catatan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta, transkrip yang berhubungan dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang berhubungan 17
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2009)., hlm. 194. 18
Ibid.
18
dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta,19dan di dalam penelitian ini peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumendokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.. e. Analisis Data Analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusunan dengan metode analisi deskriftif, Yakni Usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh
diolah
dengan
menggunakan
metode
dedukatif
untuk
menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.dengan Presprektif UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. H. Sistematika Pembahasan Untuk Mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam
19
Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi),
(Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010)., hlm. 274.
19
penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagi berikut: Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbabsubbab latar belakang masalah terjadinya pelanggaran perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta. Tujuan dan kegunan penelitian, merupakan tujuan dan kegunaan yang dicapai atas terlaksananya penelitian ini. Kerangka teoritik, terkait pemikiran atau kerangka penelitian, berisi penjelasan langkah-langkah yang di ambil peneliti untuk menyajikan data-data yang didapat di lapangan dan menyesuaikan data atau mengevaluasi data untuk dianalisis di bab empat, sistematik pembahasan, merupakan rangkaian pembahasan secara sistematik di dalam penelitian ini. Bab Kedua merupakan tinjauan teoritik terkait sejarah perkembangan perlindungan hukum ketenagakerjaan, pemberlakuan hukum ketenagakerjaan, pelanggaran hukum Ketenagakerjaan, perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaanya dan hukum-hukum yang berkembang di Indonesia dan lainnya yang berhubungan dengan hukum keselamatan dan kesehatan kerja secara mendalam. Bab Ketiga membahas terkait hasil penelitian tentang gambaran secara umum dan terperici terkait sejarah, geografis, dan sistem penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta serta ha-hal lain yang bersangkutan dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
20
Bab Empat, di dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian diantaranya: perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta terkait alat perlindungan diri, lingkungan kerja dan waktu kerja. selain dari segi pelaksanaannya peneliti juga menganalisa dan menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan pihak perusahaan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta di dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api serta dan mengkorelasikannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab Kelima adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta, secara sederhana dan sistematis sehingga memberikan penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah di bab pertama, serta memberikan saran-saran yang membangun menurut pemikiran peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.
21
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan dari semua jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu. 1. Dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta terhadap pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api masih terdapat kekurangan
di
dalam
pelaksanaannya,
diantaranya
adalah
memberikan alat perlindungan diri berupa masker dan penutup telinga, tidak adanya alat pemadam kebakaran dan keadaan lingkungan kerja yang kurangnya pencahayaan di malam hari dan tingkat suhu kelembaban di lingkungan kerja. Selain dari permasalahan itu PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta telah melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Kendala yang dialami oleh pihak PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta di dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan 92
dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api adalah sistem pengoprasian yang mengharuskan tidak dipergunakannya alat pelindung diri seperti masker dan penutup telinga, kurangnya kesadaran pekerja di dalam menaati peraturan jam kerja shifting dan salahnya penafsiran masyarakat terkait tanggung jawab profesi penjaga pintu perlintasan kereta api. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta berupa memberikan pelatihan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
melakukan medical check up, dan
mengikutsertakan semua pekerjanya diprogram Jamsostek.
B. Saran-saran
Terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan atas permasalaha yang telah dijelaskan di atas, diantaranya: 1. Peneliti menyarankan bagi PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta agar mencari solusi terbaik di dalam menyempurnakan hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api dengan tampa menggangu sistem pengoprasian palang pintu. 2. Terjalinnya keharmonisan antara pihak-pihak perusahaan dan pekerja sehingga pekerja dapat menjalankan tugasnya masingmasing dengan tampa rasa terbebani.
93
3. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka peneliti menyarankan bagi para pakar hukum pembuat undang-undang agar menyempurnakan Undang-undang ketenagakerjaan,
sehingga
kesejahteraan
pekerja/buruh
dapat
terealisasikan secara merata sehingga pembangunan di negeri ini semakin berkembang pesat.
94
DAFTAR PUSTAKA A. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian B. Buku: Arikunto, Suharsimin, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi),Yogyakarta: Rineka Cipta. Asikin, Zainal, dkk, 2004, Dasar-dasar hukum perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bambang, R. Joni, 2013,Hukum Ketenaga Kerjaan, Bandung:Pustaka Setia. Hadi, Sutrisno, 2004, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi. Husni, Lalu, 2008, Hukum Ketenaga Kerjaan Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kartasapoetra G, 1994, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika. Nasution, S, 2006, Metode Reasearch (Penelitian Ilmiah),Jakarta: Bumi Aksara.
95
Sastrohadiwiryo,
Siswanto,
2002,
Manajemen
Tenaga
Kerja
Indonesia
(Pendekatan Administratif Oprasional), Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers. Soekanto, Soerjono, 2006, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta:Rajawali Pers. Soepomo, Iman,1974, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan. Suardi, Rudi, 2005, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Panduan Penerapan Berdasarkan Ohas180c1 Dan Permenaker 05/1966, Jakarta: PPM. Sugiyono, 2009,Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D), Bandung: Alfabeta. Uwiyono, Aloysius, dkk, 2014Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers. Wijayanti, Asri, 2010,Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika. C. Lain-lain: Adi Yasa Putu, 2006, “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourching Di Pt Telkom Bondowoso”, Tesis, Universitas Jember, Pasca Sarjana Program Study Ilmu Hukum. Saraswati Octaviani, Dian, 2007, “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan”, Tesis, Universitas Diponogoro Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan.
96
Riyanto, Natanael, 2012, “Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Diperkebunan Kelapa Sawit”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, Program Studi Kesarjanaan Ilmu Hukum. Sihombing, Parulian Erick Yan, 2013, “Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Kabupaten Malang Yang Menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia ( Studi Pelaksanaan Pasal 77-84 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penetapan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negri)”, Skripsi, Univesitas Brawijawa Malang, Program Studi Kesarjanaan Ilmu Hukum. Kamus Bahasa Indonesia (Edisi Revisi Lux 2010). Muh Syaifullah, 4 Tewas Disambar Kereta PT. KAI Tak Beri Santunan, Tempo.co,
http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/058547675/4-
Tewas-Disambar-Kereta-PT-KAI-Tak-Beri-Santunan, Kamis, 23 Januari 2014 | 14:22 WIB.
97
Diunggah
Pada
