PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN JALUR 2 BYPSS KELURAHAN GAUNG KECAMATAN LUBEK BEGALUNG Oleh Ferry Prasetyo*, Slamet Rianto**,Elvi Zuriyani** *) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat **) Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat
ABSTRACT The purpose of this research is to get information, analyze and make description of data about : (1) The execution of land acquisition, (2) social economic and (3) problems from residents or goverment. This research was qualitatively by using interview technique. To answer this problem, used primary data was collected by observation, interview, discussion with resident and photos was taken on field, neanwhile secondary data was collected from related parties. Result of this research showed : (1) the influence of land acquisition execution for the resident, duration of the land acquisition process, thepayment of compensation to the resident and less financial of government, (2) since the execution of land acquisition, economic condition of resident is being dectrease, so that can’t fulfii their life needs (3) problems that faced by resident or goverment are duration of the land acquisition process, payment of compensation to the resident and less financial hes not finished yet, based on the kind of building related with it.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pada saat ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembagunaan di segala bidang, salah satu kepentingan umum, seperti : jalan raya, terminal, sekolah, sarana peribadatan, gedung kantor pemerintahan dan banyak lagi yang lainnya. Pembagunaan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Sebaliknya keberhasilan pembagunaan itu tergantung kepada partisipasi aktif seluruh rakyat yang dapat berupa sumbangan tenaga, pikiran maupun penyerahan sebagian haknya kepada negara untuk keperluan pembagunaan.
Dalam hal ini penulis mengambil sebuah studi kasus sebagai gambaran pelaksanaan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, yaitu Pembagunan Jalan jalur dua Baypas Kota padang, Maka dengan melihat dan mengingat rumitnya masalah pertanahan di atas yang apabila dibiarkan terus-menerus akan dapat menghambat kelancaran pembagunan.. Maka hal ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Jalur 2 Bypass Kota Padang”. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan jalur 2 bypass dari Simpang Duku Padang Pariaman samapai ke Teluk Bayur Padang belum tuntas Masih. Bangunan yang belum di selesaikan ada sebanyak 83 bangunan lagi. Dari jumlah itu sebanya 72 bangunan terletak di Kuranji, 8 bangunan yang belum di Pauh serta 3
bangunan di Koto Tangah. Kejelasan realisasi pembangunan jalur 2 bypass tak kunjung ada. Polemik pembebasan lahan yang menyisakan 72 persen lagi mengacam proyek yang di danai investor Korea Selatan senilai Rp 550 miliar. B. . Fokus Masalah Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka fokus masalah dapat dikembangkan sebagai berikkut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan jalur 2 Baypass Padang? 2. Bagaimana sosial ekonomi masyarakat di jalan jalur 2 Bypass Padang ? 3. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembagunaan jalan jalur 2 Baypas Padang serta solusi yang diambil untuk mengatasinya ? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan fokus masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan menganalisis data secara tentang : 1. Pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembagunan jalan jalur 2 Bypas Padang. 2. Sosial ekonomi masyarakat jalan jalur 2 Baypaas kota Padang. 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunaan jalan jalur 2 Bayapas Padang serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. D. Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka pernelitian berguna untuk : 1. Sebagai salah satu syarat strata memperoleh gelar sarjana Pendidikan di Perguruan Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumbar. 2. Masukan bagi Pemerintah dan masyarakat dalam mengambil
kebijakan pembagunan jalan jalur 2 Bypass.
TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori Kajian teori ini dimaksudkan sebagai sesuatu kerangka teoritis untuk merangkap dan menerangkan serta menggambarkan perspekti masalah penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini telah disusun kerangka teoristis yang akan menerangkan serta mengambarkan perspentif masalah penelitian: 1. Pengertian Pembebasaan Tanah Tanah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi, Indonesia yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadi persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainnya. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadanya, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah persedian tanah masih luas. Namun permasalahan tanah merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia saat ini telah banya dilekati dengan hak (tanah hak) sementara tanah negara sudah sangat terbatas persedianya. Pembebasan tanah adalah setiap kegiataan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. B. Penelitian yang Relevan Hasil penelitian yang relevan merupakan jawaban sementara yang menunjang dalam penelitian, dimana hasil penelitian ini merupakan jawaban sementara hasil penelitian orang lain
yang mendekati masalah penelitian. Oktarina ( 2003 ). Yang berjudul “ Dampak Pembangunan Jalan Bypass Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Non Pertanian DiKota Padang Fina Andriany ( 2011 ) dalam penelitiannya yang berjudul “ Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Bagan Sinambah Kabupaten Rotan Hilir”. Menjelaskan bahwa dampak pembangunan jalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat dan pengguna jalan lainnya. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini tergolong penelitian Kualitatif. Bentuk penelitian ini bertujuan untuk mendeskripskan fomena atau fakta yang dikemukakan dalam penelitian berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. B. Informan Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanahan kota Padang,BAPPEDA, lurah setempat, Camat, tokoh masyarakat, serta masyarakat disekitar Jalan Gaung. C. Lokasi Tempat berlangsungnya penelitian yaitu disepanjang jalan gaung yang meliputi 2 kecamatan yaitu, kecamatan Kuranji dan kecamatan Lubek Begalung dan 4 kelurahan yaitu, kelurahan Batung Taba Nan XX, Pengambilan Ampalu, Pampangan Nan XX, Gates ( gaung ) Nan XX. Jenis dan Sumber Data 1. Sumber data Sekunder Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yakni dari buku yang berkaitan dengan penelitian,
bagian Pertanahan Balaikota Padang, kantor kecamatan, BAPPEDA (Badan Perencanan Pembagunan Daerah), Dinas PU, dan situs internet. 2. Sumber data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dari wawancara terstrutur, observasi dilapangan dan dokumentasi. D. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dukumentasi G. Teknik Analisa Data Dan Keabsahan 1. Teknik analisis data a. Reduksi data Reduksi data bertujuan untuk memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. b. Display data Display data yaitu melakukan pengontrolan terhadap data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk chart, tabel, dan bentuk lainnya. c. Pengambilan keputusan dan Verifikasi data Pengambilan keputusan dan verifikasi data awal penelitian berusaha untuk mencari pola, model, tema, hubungan,persamaan dan sebagainya. 2. Keabsahan data a. Perpanjangan pengamatan Dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara
lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. b. Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat. A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 1. Letak, luas dan batas wilayah penelitian
Secara umum keadaan geografi sebuah daerah merupakan suatu gambaran mengenai gejala dan kondisi ke ruangan suatu daerah,serta gejala aspek dan bagian dalam kehidupan yang berlangsung pada sebuah daerah tersebut. Kecamatan lubuk begalung merupakan salah satu diantara 11 kecamatan yang ada di kota padang dengan posisi astronomi terletak di 0 0 58 ‘ lintang selatan dan 100 0 21 ‘ 11 “ bujur timur. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 30,91 km 2 dimana luas daratan kecamatan ini setara dengan 4,62 persen dari luas daratan wilayah kota padang. Ketinggian daerah ini adalah 8 – 400 m dpl diatas permukaan laut, suhu sekitar 22 31,7 derajat, curah hujan yang tinggi yaitu rata - rata 384,88 mm/bln ( BPS Sumbar,2014 ) Kecamatan Lubuk Begalung berbatasan dengan daerah sebagai berikut Utara berbatasan dengan kecematan padang timur dan kecematan pauh. Selatan berbatasan dengan samudera indonesia dan kecematan bungus teluk kabung. Timur berbatasan dengan kecematan lubuk kilangan dan kecematan bungus teluk kabung. Barat berbatasan dengan kecematan padang timur dan kecematan padang selatan. Secara administratif kecamatan Lubung
Begalung terdiri dari 15 kelurahan yaitu Kampung Baru Nan xx, Pampangan Nan xx, Koto Baru Nan xx, Tanjung Aur Nan xx, Gurun Lawas Nan xx, Banuaran Nan xx, Lubuk Begalung Nan xx, Cengkeh Nan xx, Gates ( Gaung ) Nan xx, Pangambiran Ampalu Nan xx, Kampung Jua Nan xx, Parak Laweh Pulau Air Nan xx, Pitameh Tanjung Saba Nan xx, Tanah Sirah Piai Nan xx, Batung Taba Nan xx. 2. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk di kecamatan lubuk begalung adalah 10,4886 jiwa.
B. Hasil penelitian Pertama, Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan jalur 2 by pas, pembebasan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Selain berdasarkan pelepasan hak, perolehan tanah untuk kepentingan umum juga dapat ditempuh melalui dengan cara lainnya Kedua, Sosial Ekonomi masyarakat jalan jalur 2 bypass kota padang, umumnya masyarakat kecamatan lubuk begalung berdagang, tetapi masyarakat umumnya mempunyai pekerjaan sampingan yaitu pertani. Masyarakat mengalami kerugian karena harus mencari tempat usaha lain sebagai penggantian. Schenk mengemukakan lebih lanjut bahwa orang yang dicabut haknya harus dalam situasi finansial yang sama sebelum haknya dicabut, dan tidak di bawah dari sebenarnya sehingga dia mendapat kerugian (A.P.Parlindungan, 2008:52-53). Tidak adanya kepastian soal pembangunan jalan jalur 2 bypass, mengundang masyarakat untuk kembali mendirikan bangunan liar ( Bangli ) di sepanjang jalan itu. Meski sudah ditertibkan tim Pemko Padang, kini bangunan liar milik masyarakat kembali liar.
Masyarakat kembali memanfaatkan lahan yang menganggur tersebut, untuk berjualan berbagai dagangan. Mulai dari minyak ketengan, sepatu dan lainnya. Seperti yang terlihat di Simpang Kampung Lalang, Kuranji. Ketiga, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembagunan jalan jalur 2 by pass padang serta solusi yang diambil mengatasinya, Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan : 1. Alasan masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal dirumah mereka sendiri yang terkena pembangunan jalan jalur 2 adalah karena tempat tinggal masyaraat udah ada semanjak lama, belum adanya lahan untuk mereka tepati. Pembebasan tanah sehingga tidak mampu membayar ganti kerugian dengan harga wajar baik bagi masyarakat yang terena pembebasan tanah dengan diberi ganti rugi yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya dan bagi Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk dapat memperoleh tanah serta perlindungan maupun kepastian hukum 2. Pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat disana memilih untuk menjual atau berdagang sepanjang jalan yang terkena pembangunan jalan agar bisa menghidupi keluarga.
3. Kendala yang dihadapinya oleh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah adalah lamanya proses pembebasan tanah masyarakat dan ganti rugi dengan harga tidak wajar. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah, masih ditemui pemilik yang menguasai tanah beranggapan pemilik tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat enggan melepaskannya walau dengan ganti rugi, karena, mereka bertahan meminta ganti rugi yang sangat tinggi, Kurangnya kesadaran pemilik yang menguasai tanah tentang pantasnya mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri. B. Saran 1. Dalam proses pembangunan jalan pemerintah harus perhatikan akibat atau akibat nampa negatif dari pembangunan tersebut, yang bisa terjadi pada masyarakat. Hal ini berdampak lebih buruk dimasa yang akan datang. 2. Masyarakat sekitar harus mendukung pekerjaan pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan oleh pemerintah, dengan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mempelancar proses pembangunan jalan. DAFTAR PUSTAKA
Achmad Rusyaidi H, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2009. Binsar Siombolon, Prinsip Dasar Pengaturan Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembagunan Untuk Kepentingan Umum, Materi Sosialisasi Tata Cara Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum, 2009 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Pembagunan. Maria S.W Sumardjono (2008: 277) dalam bukunya “Tanah dalam Perspektif Hak, Ekonomi, Sosial.
