PELAKSANAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (GTTPPO) oleh : Menteri PP & PA Selaku Ketua Harian Gugus Tugas PP-TPPO pada Rapat Koordinasi GT-PP TPPO Nasional Jakarta, 27 Januari 2016 1
2
3
4
5
6
7
8
SKEMA UNSUR-UNSUR TPPO Predicate Offence : Hasil dari mengeksploitasi orang
Unsur Subyektif (Mens re) : Setiap Orang
Unsur Obyektif (Acteus Reus)
PROSES
•Merekrut atau •Mengangkut atau •Menampung atau •Memindahkan atau •Menerima
CARA
Kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penipuan atau Penculikan atau Penyekapan atau Penyalahgunaan kekuasaan atau Pemenfaatan posisi rentan atau Penjeratan utang Memberi bayaran atau memanfaatkan walaupun memperoleh • persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain • • • • • • • •
TUJUAN • Eksploitasi atau • Perbuatan yang dapat tereksploitasi orang
UU No.21/2007 Penjara min 3 thn; Max 15 thn dan denda min Rp120 juta-Rp600 juta 9
KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PP TPPO DASAR HUKUM: 1. UU No21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Perpres 69/2008 Tentang Gugus Tugas PP -TPPO KETUA
MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KETUA HARIAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGOTA
1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Agama; 5. Menteri Hukum dan HAM; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Menteri Sosial; 9. Menteri Kesehatan; 10. Menteri Pendidikan Nasional; 11. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 12. Menteri Komunikasi dan Informatika; 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas; 14. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; 15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 16. Jaksa Agung Republik Indonesia; 17. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI; 18. Kepala Badan Intelijen Negara; 19. Kepala Badan Pusat Statistik.
10
11
6 SUB GUGUS TUGAS PP-TPPO DI TINGKAT NASIONAL SUB GT PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK • KOORDINATOR: KEMDIKBUD
SUB GT REHABILITASI KESEHATAN • KOORDINATOR: KEM.KESEHATAN
SUB GT REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI • KOORDINATOR: KEM.SOSIAL
SUB GT NORMA HUKUM • KOORDINATOR: KEM.HUKHAM
SUB GT PENEGAKAN HUKUM • KOORDINATOR: BARESKRIM, KEPOLISIAN RI
SUB GT KERJASAMA DAN KOORDINASI • KOORDINATOR: KEM. TENAGA KERJA
DI TINGKAT PROVINSI • DIBENTUK GUGUS TUGAS DI 31 PROVINSI DAN 191 KAB/KOTA
12
13
I. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
1
Di dalam buku II RPJMN 2015-2019 tertuang komitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang
2
Menyusun kebijakan, pedoman dan mekanisme untuk pencegahan
3
Melakukan pendidikan masyarakat (usaha ekonomi perempuan), pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan model pencegahan di 10 propinsi daerah pengirim (Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sumut, dan Kepri)
14
I. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
4
5
6
Penyusunan rencana aksi daerah yang mengintegrasikan isu TPPO dalam muatan lokal sekolah formal dan non-formal di 20 kab/kota Melaksanakan wajib belajar 12 tahun
Membangun sistem pengawasan efektif terhadap kinerja Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPT KIS)
15
I. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
7
Memperketat pengawasan arus imigrasi di daerah-daerah rawan (mis: Entikong, Batam, Nunukan, Medan)
8
Mengembangkan sistem pelayanan penanganan TKI (crisis centre)
9
Pembentukan satgas pencegahan TKI Non-Prosedural oleh Kem Naker, di 21 lokasi embarkasi
10
Peningkatan pengamanan dokumen perjalanan dan penanganan di imigrasi
16
II. PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SELAMA INI 1
Pelayanan terhadap korban TPPO dilakukan melalui:
123 pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit
33 P2TP2A Provinsi dan 247 P2TP2A Kab/Kota 24 citizen services di KBRI dan Konjen RI 649 puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap anak 1480 puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan
25 rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah 22 rumah perlindungan trauma centre 15 rumah perlindungan sosial anak
1 rumah perlindungan sosial wanita 510 unit UPPA di mapolres; satgas khusus perdagangan orang dan satgas
perlindungan anak Sejumlah lembaga masyarakat, bantuan hukum dan organisasi perempuan di desa Jumlah layanan saksi/korban di LPSK Januari sd. Agustus 2015, yaitu 209 layanan
17
18
II. PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SELAMA INI
2
3
Memberikan layanan rehabilitasi kesehatan kepada korban TPPO melalui permenkes 71/2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional
Memberikan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO
19
III. PENEGAKAN HUKUM TPPO Dalam kurun waktu 2015, perkara TPPO yang berhasil dibongkar adalah sebagai berikut: Oleh Kepolisian RI mencatat dari 89 kasus TPPO yang diselesaikan 58 kasus
1
Kejaksaan Agung menerima 95 perkara dan telah diselesaikan 64 perkara, proses sidang 18 perkara dan telah diputus 104 perkara, diantaranya banding 20 perkara dan kasasi 7 perkara.
2
3
Data-data kasus TPPO merupakan fenomena gunung es, banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga data-data TPPO tidak persis diketahui sesungguhnya 20
21
Jumlah Kasus TPPO yang Ditangani Kementerian Luar Negeri
Klasifikasi WN
2012
2013
2014
2015
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
TKI
579
185
272
326
1.362
ABK
155
0
8
67
230
WNI Non TKI
12
4
48
20
84
Jumlah
746
189
328
413
1.676
22
IV. KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TPPO DI DUNIA
1
Indonesia ikut menandatangani UN Convention Against Trans-Nasional Organized Crime dengan UU No.5/2009
Mengesahkan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement The UN Convention Against Transnational Organized Crime dengan UU dengan No. 14/2009
Mengesahkan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Suplement the UN Convention Against Transnational Organized Crime dengan UU No. 15/2009 Pengesahan Optional Protocol to The Convention on the Rights Of The Child On The Sale Children, Child Prostitution And Child Pornography Selain itu Indonesia telah menandatanagani ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children di tahun 2014 dan rencananya akan diratifikasi 23
IV. KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TPPO DI DUNIA
2
Kerjasama Multilateral • Indonesia ketua bersama Australia dalam Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Trans- Nasional Crime sebagai forum kerjasama (45 negara) • Menggagas pertemuan Special Conference on Irregular Movement of Persons tahun 2013 di Jakarta dengan hasil “JAKARTA DECLARATION”
3
Kerjasama Regional • Kerjasama melalui ASEAN Ministerial Meeting on Trans National Crime dan ASEAN Regional Forum
24
IV. KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TPPO DI DUNIA
4
Kerjasama Bilateral • MoU dengan Abu Dhabi • Jumlah kasus TPPO yang ditangani Kemlu di tahun 2015, 413 kasus • Menurut laporan Kemlu Amerika Serikat, Indonesia berada pada Tier 2 dalam penanganan dan pemberantasan TPPO artinya Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum The Trafficking Victim Protection Act 2000 tetapi berupaya secara signifikan.
25
HAL-HAL YANG PERLU DIKOORDINASIKAN/TANTANGAN
1
Belum semua sub Gugus Tugas PP-TPPO mempunyai program khusus pencegahan dan penanganan TPPO di dalam Renstra dan rencana kerja tahunan
2
Belum optimalnya mekanisme koordinasi sub gugus tugas di pusat dan di daerah
3
Belum optimalnya mekanisme pengumpulan data TPPO di pusat dan di daerah
4
Seringkali kurang bukti maupun petunjuk dalam penanganan kasus-kasus TPPO
5
Perbedaan persepsi diantara aparat penegak hukum terkait kasus-kasus TPPO 26
HAL-HAL YANG PERLU DIKOORDINASIKAN/TANTANGAN
6
Belum optimalnya pelayanan untuk korban TPPO, pelayanan pemulangan dan reintegrasi korban di daerah masing-masing
7
Masih adanya pemalsuan dokumen
8
Belum ada kepastian jaminan kesehatan bagi korban TPPO termasuk visum dalam konteks BPJS Kesehatan, karena BPJS berbasis kartu anggota.
9
Masih ada kebijakan yang menolak korban TPPO jika yang bersangkutan bukan penduduk setempat
10
Belum jelasnya alokasi anggaran di masing-masing daerah untuk mendukung penanganan TPPO 27
HAL-HAL YANG PERLU DIKOORDINASIKAN/TANTANGAN
11
Kurangnya keterampilan teknis sumber daya manusia
12
Sistem pembiayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak TPPO di luar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu advokasi
13
Masih terbatasnya jumlah RPTC, RPSW, RPSA dan lembaga lain yang menangani korban TPPO di daerah
14
Masyarakat sendiri seringkali tidak menyadari menjadi korban TPPO
15
Masih belum optimalnya kerjasama multilateral, bilateral, regional misalnya masih ada kesenjangan dalam hukum nasional masing-masing dengan komitmen-komitmen internasional. 28
PENUTUP
1
Untuk melaksanakan Gugus Tugas PP-TPPO setiap 5 tahun telah disusun Rencana Aksi nasional (RAN) PP-TPPO, saat ini sudah disusun RAN 20152019 yang berisi kegiatan-kegiatan untuk ke 6 sub-Gugus Tugas PP-TPPO
2
Perdagangan orang/trafficking merupakan “organized crime”, sehingga perlu meningkatkan kerjasama, koordinasi, sinergi yang terorganisir dengan baik dan konsisten
3
Perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan di abad modern yang perlu diberantas sampai ke akar-akarnya.
4
Perdagangan orang terjadi di dalam maupun di laur negeri. Di Indonesia, tidak ada daerah yang steril TPPO, untuk itu perlu upaya-upaya advokasi, peningkatan penanganan dan pencegahan. 29
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (GTTPPO)
30
