B U K U
S A K U
B A G I
ANGGOTA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA
Penyusun
: Tim ACILS dan ICMC
Desainer
: Marlyne S Sihombing
Dicetak oleh : MAGENTA FINE
PRINTING
Dikembangkan dengan dukungan dari : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Daftar Isi Daftar isi.....i Pengantar..iii Sambutan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.....v
Bab 1
Latar Belakang.....1
A. Tujuan Pembentukan Gugus Tugas.....1 B. Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait.....2
Bab 2
Perdagangan Orang.....4
A. Definisi.....4 B. Kejahatan Perdagangan Orang.....6 C. Identifikasi Pelaku.....8 D. Hukuman untuk Perdagangan Orang.....9
Bab 3
Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang.....10
A. Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan.....10
i
B. Struktur Gugus Tugas.....11 C. Mekanisme Kerja.....12 D. Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas.....13
Bab 4
Perlindungan Saksi dan Korban.....15 A. Hak-hak Korban dan Saksi.....15 B. Layanan Bagi Korban yang Diperdagangkan.....16 C. Alokasi Anggaran.....17
Bab 5
Pelaporan Data.....18
A. Tujuan Pelaporan Data.....18 B. Siapa yang Harus Melaporkan Data dan Bagaimana Melaporkan Data.....19 C. Data Apa yang Harus Dilaporkan.....20 D. Menggunakan Situs Web sebagai Sumber Data.....22
Bab 6
23 Penutup.....24
ii
Pengantar Tujuan dari dibuatnya buku saku ini adalah untuk mendukung anggota Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan informasi tentang latar belakang mendasar dari UU dan kebijakan mengenai perdagangan orang di Indonesia serta informasi tentang kegiatan dan tugas anggota Gugus Tugas. Buku saku ini dapat membantu anggota Gugus Tugas yang baru untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam pemberantasan TPPO dan peraturan perundangan dan kebijakan mengenai perdagangan orang serta untuk menyegarkan kembali pengetahuan anggota Gugus Tugas sebelumnya. Buku saku ini hanya menyajikan ringkasan dari peraturan perundangan dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Bentuk non fisik dari
iii
buku saku ini, sebagaimana sumber-sumber informasi lain bagi Gugus Tugas dan pemangku kepentingan yang lain dapat ditemukan di alamat www.gugustugastrafficking.org, situs web dari Gugus Tugas Nasional Pemerintah Indonesia untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Deputi Bidang Perlindungan Anak
Dr. Surjadi Soeparman, MPH
iv
Kata Sambutan Peraturan Presiden RI No.69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan pembentukan gugus tugas dan sub gugus tugas baik di tingkat nasional maupun ditingkat propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka koordinasi, kemitraan dan kerjasama antar berbagai kementerian/lembaga dengan LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Akademisi/Pakar Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan lembaga internasional ACILS/ICMC telah menyusun “Buku Saku bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan
v
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” untuk dijadikan pedoman dan rujukan cepat bagi para anggota Gugus Tugas. Buku saku ini telah dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dijadikan pedoman dan rujukan bagi para anggota gugus tugas, mengingat para anggota gugus tugas adalah para pejabat di kementerian/lembaga, ketua LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Akademisi/Pakar yang senantiasa penuh kesibukan oleh tugas pokoknya masingmasing. Pada kesempatan ini kami atas nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penyusun buku saku ini serta kepada ACILS/ICMC atas dukungannya sehingga terbit buku saku ini. Kepada para pembaca diharapkan keritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan buku saku ini, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat dan digunakan dengan baik oleh
vi
para anggota gugus tugas maupun pembaca pada umumnya.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono
vii
B a b
1
Latar Belakang Apa itu Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang ? UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan di dalam pasal 58 bahwa Gugus Tugas PTPPO dibentuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menurut UU ini pula, Gugus Tugas terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah yang terlibat dalam mencegah perdagangan orang, menuntut para pelaku dan melindungi serta menangani korban dan saksi perdagangan orang. Tujuan pembentukan gugus tugas adalah untuk membuat dan melaksanakan
1
hukum dan kebijakan terkait perdagangan orang dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemerintah nasional dan daerah serta pemangku kepentingan yang ditujukan untuk memberantas perdagangan orang.
Apa saja hukum dan kebijakan yang perlu diketahui oleh anggota Gugus Tugas ? Untuk menjadi anggota Gugus Tugas yang efektif, anggota Gugus Tugas harus mengetahui setidaknya 6 (enam) hukum dan kebijakan di tingkat nasional. Bentuk non fisik dari semua peraturan dan kebijakan tersebut tersedia di www.gugustugastrafficking.org. 1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang disahkan pada 19 April 2007. 2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian Negara RI.
2
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang. 4. Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 5. Rencana Aksi Nasional pemerintah Indonesia untuk Pemberantasan Perdagangan Orang periode 2009–2013. 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.
3
B a b
2
Perdagangan Orang Apa itu perdagangan manusia ? Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.
4
Perdagangan orang selalu memiliki 3 (tiga) unsur dasar : 1. Proses: Pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima mereka; 2. Cara: Lalu pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalah gunaan kekuasaan/ posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka; 3. Tujuan: dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan financial mereka sendiri. Eksploitasi disini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis
5
(kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.
Apa definisi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ? Menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang “merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia.” 1 UU ini juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa kedalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi 2 dan jika
6
ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi. 3 4 Tabel berikut ini telah dikembangkan untuk memudahkan dalam memahami kerumitan definisi diatas. Dalam hal korban berusia 18 tahun atau lebih, suatu kasus harus memiliki salah satu unsur dari tiap kolom untuk dianggap sebagai perdagangan orang menurut hukum di Indonesia. Namun jika korban berusia kurang dari 18 tahun, suatu kasus sudah dapat disebut sebagai perdagangan orang jika sudah memenuhi salah satu unsur dari kolom pertama (proses) dan kolom terakhir (tujuan).
6
Catatan:
Walaupun TPPO mempunyai ke-3 unsur di atas namun perlu diingat bahwa tidak ada satu manusiapun yang mau diperlakukan di luar batas kemanusiaan dan tereksploitasi. Karenya anggota gugus tugas diharapkan dapat lebih peka terhadap bentuk-bentuk kejahatan serupa perbudakan, sehingga tidak muncul penilaian-penilaian yang mendiskreditkan korban atau menempatkan korban pada posisi pelaku.
Siapa pelaku kejahatan perdagangan orang? Menurut hukum Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang atau secara sadar diuntungkan dari perdagangan orang akan dikenakan hukuman pidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan dapat menjadi pelaku perdagangan orang. 5 Terkadang, pelaku adalah keluarga, kerabat, teman atau tetangga dari korban sendiri.
8
Bagaimana hukuman di Indonesia untuk melakukan atau membantu pihak lain dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang? Pelaku perdagangan orang diancam hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000.6 Hukuman penjara dan denda ini dapat bertambah bilamana mengakibatkan timbulnya penyakit yang membahayakan jiwa atau bahkan kematian bagi korban. 7
9
B a b
3
Gugus Tugas PTPPO Apa dasar hukum yang mengatur pembentukan Gugus Tugas PTPPO ? 1. Gugus Tugas Nasional : Pasal 58(2) UU No. 21/2007 mengamanatkan kepada pemerintah nasional untuk membentuk Gugus Tugas PTPPO untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkahlangkah pemberantasan perdagangan orang. Peraturan Presiden No. 69 / 2008 menjelaskan mengenai struktur dan tugasnya.
10
2. Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pasal 58 (3) UU No. 21 mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk Gugus Tugas untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan perdagangan orang. Struktur dan tugas mereka juga dijabarkan di dalam Peraturan Presiden No. 69/2008.
Bagaimana struktur gugus tugas nasional, provinsi dan kabupaten/ kota? 1. Gugus Tugas Nasional : Peraturan Presiden No. 69/2008 Pasal 7 menyatakan bahwa gugus tugas beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi nonpemerintah, organisasi professional, akademisi/peneliti. Gugus tugas nasional terdiri dari 6 (enam) sub-gugus tugas yang bertanggung jawab untuk isu –isu berikut : penegakan hukum, rehabilitasi kesehatan, pemulangan dan reintegrasi
11
social, pencegahan, kerja sama dan koordinasi, dan program khusus untuk Eksploitasi Seksual Anak. 2. Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/ Kota: Peraturan Presiden No. 69/2008 Pasal 14 menyatakan bahwa gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota dibentuk dengan mengacu pada struktur gugus tugas nasional.
Bagaimana mekanisme kerja gugus tugas nasional, propinsi dan kabupaten/ kota? 1. Peraturan Presiden No. 69/2008 Pasal 16 menyatakan bahwa Gugus tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota perlu melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik, untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, 2. Peraturan Presiden No. 69/2008 Pasal 17 menyatakan jenis-jenis koordinasi Gugus
12
Tugas terdiri dari: koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, dan koordinasi khusus. 3. Peraturan Presiden No. 69/2008 Pasal 22 menyatakan bahwa Gugus tugas propinsi dan kabupaten/kota akan menggunakan hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat menjadi acuan bagi pelaksanaan tugasnya
Apa tugas dan fungsi Gugus Tugas PTPPO ? 1. Semua gugus tugas memiliki tugas untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang 8 Termasuk didalamnya berkoordinasi dengan gugus tugas lain di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta mengeluarkan laporan perkembangannya. 9 2. Semua gugus tugas memiliki tugas untuk melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama. 10 3. Semua gugus tugas harus memantau perkembangan dalam pelaksanaan perlindungan korban, termasuk rehabilitasi,
13
pemulangan dan reintegrasi sosial. 11 4. Semua gugus tugas harus memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum. 12 5. Semua gugus tugas memiliki tugas untuk melakukan pelaporan dan evaluasi dari kegiatan pemberantasan perdagangan orang.13 Termasuk didalamnya melaporkan informasi dan data seputar perdagangan orang. 6. Gugus tugas daerah harus memastikan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota dengan didasari peraturan daerah dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya. 14 Gugus tugas daerah juga harus memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan sarana, perlengkapan dan prasarana yang diperlukan untuk PPT. 15
14
B a b
4
Perlindungan Saksi dan Korban Apa saja yang menjadi hak-hak saksi dan/atau korban? 1. Seorang korban dan/atau saksi memiliki hak untuk menerima layanan rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi dari pemerintah Indonesia. 16 2. Seorang saksi dan/atau korban memiliki hak atas kerahasiaan identitas. 17
15
3. Seorang korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. 18 4. Seorang korban memiliki hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku sebagai bagian dari tuntutannya. 19 5. Seorang korban memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan/ atau pendamping lainnya selama penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dimana korban memberikan kesaksian/ keterangan. 20
Layanan apa yang harus disediakan bagi korban dan/atau saksi perdagangan orang ? Setiap daerah, melalui Pusat Pelayanan Terpadu, harus menyediakan layanan berikut ini : 21 1. Pemeliharaan kesehatan dan bantuan medis 2. Perlindungan sementara
16
3. Layanan hukum 4. Bantuan pemulangan ke daerah asalnya 5. Bantuan reintegrasi dan pemulihan dari trauma.
Dari mana anggaran untuk layanan tersebut berasal ? Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 / 2008 menyatakan bahwa anggaran untuk layananlayanan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Anggaran tersebut dimuat dalam peraturan daerah yang menyebutkan secara spesifik layanan apa yang akan disediakan, bagaimana layanan tersebut akan disediakan, dan lembaga mana yang bertanggungjawab untuk menyediakannya. 22
17
B a b
5
Mengirimkan Informasi dan Pelaporan Mengapa gugus tugas daerah harus melaporkan data mengenai perdagangan orang ? Sebagaimana dikemukakan dalam evaluasi atas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) 2002-2007 23 yang diadakan pada bulan Juni 2008 24 , salah satu tantangan terbesar dalam penanganan perdagangan orang adalah kurangnya ketersediaan data
18
dan informasi mengenai perdagangan orang di Indonesia. Pada 2009, Gugus Tugas Nasional melakukan upaya inisiasi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan data ini melalui sistem pengumpulan data berbasis situs web yang beralamat di www.gugustugastrafficking. org. Melalui situs web ini, semua gugus tugas dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan informasi terkait perdagangan orang di wilayah mereka. Untuk menjamin informasi dan data yang akurat terkirim dan tersedia, gugus tugas harus memprioritaskan untuk memastikan bahwa data dan informasi mengenai perdagangan orang dilaporkan secara teratur dan akurat melalui sistem ini.
Siapa yang harus melapor bagaimana data dilaporkan ?
dan
Data dapat dilaporkan oleh siapa saja yang terdaftar pada situs web tersebut. Proses pendaftarannya sederhana dan dijelaskan pada situs web tersebut. Gugus tugas nasional telah menunjuk operator data yang akan memasukkan data untuk kemudian digabungkan oleh sekretariat nasional. Di tingkat
19
provinsi dan kabupaten/kota, tiap gugus tugas harus menunjuk operator data yang akan bertanggungjawab untuk mengumpulkan, menggabungkan dan melaporkan informasi melalui situs web. Operator data ini juga akan memiliki ijin untuk menempatkan informasi secara langsung ke bagian provinsi atau kabupaten/kota pada situs web ini. Pemangku kepentingan lain juga dapat mendaftarkan diri namun hanya akan diberikan ijin untuk melaporkan dan tidak untuk memasukkan atau menempatkan informasi apapun. Informasi yang disampaikannya kemudian akan dipertimbangkan untuk ditempatkan oleh operator data nasional yang berlokasi di sekretariat gugus tugas nasional.
Data dan Informasi Apa yang Harus Dilaporkan ? Banyak ragam informasi berbeda yang dapat dilaporkan melalui sistem situs web. Sebagaimana dinyatakan diatas, tiap provinsi dan kabupaten/kota akan memperoleh bagianmereka sendiri dalam situs web untuk melaporkan perkembangan dan berita di daerah. Data yang dilaporkan oleh kabupaten/kota dan provinsi dapat 20
juga disisipkan ke bagian lain situs web oleh sekretariat nasional. Sebagai contoh, jika ada gugus tugas daerah yang mengirimkan modul untuk kegiatan peningkatan kesadaran, modul ini akan ditempatkan secara langsung di situs web, dalam sebuah perpustakaan elektronik untuk modul peningkatan kesadaran, untuk digunakan oleh pihak lain. Informasi yang dapat dapat dilaporkan ke situs web dapat termasuk : 1. Materi-materi Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat. 2. Modul pelatihan 3. Informasi mengenai program daerah. 4. Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, Rencana Aksi Daerah. 5. Pedoman Standar Operasional 6. Informasi kontak mengenai penyedia layanan. 7. Berita dan perkembangan terkini. 8. Statistik mengenai jumlah kasus, korban yang dilayani, penuntutan dan penjatuhan hukuman pada kasus perdagangan orang.
21
Menggunakan situs web sebagai perangkat sumber pencarian dan rujukan. Situs web Gugus Tugas Nasional bukan hanya sebuah cara bagi gugus tugas untuk melaporkan perkembangan kebijakan dan aktivitas, tetapi juga sebagai sebuah perangkat sumber pencarian dan rujukan bagi anggota gugus tugas. Semua UU, peraturan, dan kebijakan terkait perdagangan orang akan tersedia di dalam situs web.
22
Organisasi pemerintah dan nonpemerintah dapat berbagi alat-alat peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran yang dapat digunakan oleh gugus tugas nasional, provinsi dan kabupaten/kota di komunitasnya. Buku saku mengenai UU, serta pamflet, poster dan video juga akan tersedia untuk program pencegahan dan peningkatan kesadaran. Anggota gugus tugas juga dapat menggunakan situs web untuk mempelajari kebijakan dan aktivitas di daerah lain. Situs web ini diharapkan dapat membantu semua pemangku kepentingan dalam berkoordinasi dan saling belajar dari satu sama lain dalam upaya memberantas perdagangan orang.
23
B a b
6
Penutup Gugus tugas nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan komponen penting dalam strategi efektif bagi Indonesia untuk memberantas perdagangan orang dan menghukum pelakunya. Buku saku ini merupakan sumber pengetahuan yang dikembangkan untuk membantu anggota gugus tugas dalam mengemban tugas penting mereka. Banyak sumber-sumber lain yang tersedia dan dapat ditemukan dengan mengunjungi www.gugustugastrafficking.org dan/atau menghubungi sekretariat Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
24
Catatan Belakang 1
UU No. 21/2007, Pasal 2 UU No.21/2007, Pasal 3 3 UU No. 21/2007, Pasal 4 4 Dikembangkan oleh ACILS and ICMC dengan berkonsultasi kepada pihak pemerintah. . 5 UU No. 21/2007, Pasal 9-16. 6 UU No. 21/2007, Pasal 2(1). 7 UU No. 21/2007, Pasal 7. 8 UU No. 21/2007, Pasal 58 (4). 9 Peraturan Presiden No. 69/2008, Pasal 16. 10 UU No. 21/2007, Pasal 58 (4). 11 UU No. 21/2007, Pasal 58 (4). 12 UU No. 21/2007, Pasal 58 (4). 13 UU No. 21/2007, Pasal 58 (4). 14 Peraturan Pemerintah No. 9/2008, Pasal 6. 15 Peraturan Pemerintah No. 9/2008, Pasal 9. 16 UU No. 21/2007, Pasal 51. 17 UU No. 21/2007, Pasal 44. 18 UU No. 21/2007, Pasal 36 (2) 19 UU No. 21/2007, Pasal 48 (1). 20 UU No. 21/2007, Pasal 36 (1) 21 UU No. 21/2007, Pasal 51. 22 Peraturan Pemerintah No. 9/2008, Pasal 16(3). 23 Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2002. 24 Tersedia pada www.gugustugastrafficking.org. 2
25
“Bersama Kita Berantas Perdagangan Orang”
26
