PELAKSANAAN BLOCK GRANT DI KEMENDIKBUD DAN DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN
I.
PENDAHULUAN Dalam Era otonomi daerah diharapkan pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaan anggaran pendidikan masih dirasakan peranan pemerintah pusat masih dominan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran pendidikan, hal ini mungkin karena beberapa pertimbangan antara lain pemerintah pusat ingin secara langsung mengejar target RKP maupun RPJM yang sudah ditetapkan. Dan tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Anggota Dewan dalam menentukan kebijakan terbaik apakah anggaran pendidikan ini khususnya Dana Block Grand dan DAK akan dikelola oleh Kementerian atau didaerahkan
II.
DASAR HUKUM A. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14, menyebutkan bahwa : (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : ....f. penyelenggaraan pendidikan; B. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 108 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus”. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49, ayat (3) yang menyebutkan: “(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 128
pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. III.
PERMASALAHAN Masih adanya ketidaksinkronan antara UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 diamanatkan bahwa urusan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah kab/kota, sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan dana hibah/bansos langsung ke satuan pendidikan.
IV.
DANA ALOKASIH KHUSUS (DAK) DAN BLOCK GRANT A. Dana Alokasi Khusus DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. (Pasal 39 UU No 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah). Tujuan pengalokasian DAK Pendidikan adalah untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). B.
Sasaran Program DAK 1. Rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya. 3. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya 4. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya 5. Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya 6. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya. 7. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa /guru 8. Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya. 9. Pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah 3T. 10. Penyediaan buku teks/referensi. 11. Penyediaan peralatan pendidikan termasuk alat olahraga dan kesenian.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 129
C.
Block Grant Block grant adalah bentuk bantuan hibah atau bantuan sosial yang diberikan dari Kementerian Pendidikan kepada untuk lembaga pendidikan/panitia pembangunan sekolah yang digunakan untuk pembangunan fisik sekolah/lembaga pendidikan, program PAUDNI dan Kebudayaan. Block grant digunakan antara lain untuk Rehabilitasi Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sarana/Prasarana Laboratorium, Sarana Perpustakaan, Sarana/Prasarana Kebudayaan/Kesenian, Kegiatan Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan.
D.
Sasaran Program Block Grant 1. PAUD dan NI, antara lain : PKH PKM, Desa Vokasi, Bantuan BOP Paud, Bantuan Rintisan Paud Baru, Bantuan Penguatan Lembaga, Bantuan APE PAUD, Bantuan Ormit Kab/Kota, Bantuan Gugus PAUD, Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Bantuan Honor Guru Bantu, Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4, Tunjungan Khusus, Tunjangan Fungsional, Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Dasar Layanan Khusus (3T), Keaksaraan Usaha Mandiri, Bantuan TBM Rintisan. 2. Sekolah Dasar, antar lain : Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Belajar, Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar, Bantuan siswa Miskin SD, Pelaksanaan Kurikulum 2013, dan Peralatan Pendidikan. 3. Sekolah Menengah Pertama, antara lain : USD SMP (PHLN), Satap SD-SMP (PHLN), USB Berasrama, Bantuan Siswa Miskin SMP, Bapres (Beasiswa Prestasi), Bantuan Operasional SMP Terbuka, BOP Paket B, Layanan Pendidikan Di Daerah 3T DAN Cluster 4, USB SMP (RM APBN), Ruang Kelas Baru, Ruang Lab. IPA, Perpustakaan, Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Penunjang Lainnya (lab. Komputer), Alat Pendidikan, Alat IPA, Alat TIK 4. Sekolah Menengah Atas, antara lain : BOS SMA, BSM SMA, USB, RKB, LAB Komputer, Alat TIK. 5. Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain : BOS SMK, BSM SMK, USB, RKB, RPS, Alat Praktik. 6. PKLB Dikdas dan PKLK Dikmen, antara lain : Bantuan Operasional SLB, Bantuan Operasional Sek. Inklusif, Bantuan Operasional Sekolah CLBI, Bantuan Operasional Braille, BOS Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 130
7.
V.
PKLK Dikmen, BSM PKLK, USB, RKB, Rehabilitasi Ruang Kelas, Perpustakaan, Ruang Keterampilan. PTK PAUDNI, PTK Dikdas dan PTK Dikmen, antara lain : Tunjangan Profesi Pusat bagi Guru Non-PNS, Tunjangan Kualifikasi Akademik, Tunjangan Khusus, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Guru Bantu Dikmen.
ANALISIS A. Terdapat Undang-undang yang belum sinkron satu dengan yang lain, dimana UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah kab/kota, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih bersifat sentralistik dimana kewenangan penyelenggaraan pendidikan masih dikelola oleh Pusat/Kementerian. B. Bentuk pendanaan anggaran pendidikan ada dua yaitu pertama mekanisme pengelolaan langsung oleh Kemendikbud (block grant), dan yang kedua melalui mekanisme transfer ke daerah (DAK). C. Perbandingan besaran anggaran Hibah/Bansos dan DAK adalah 70% perbanding 30% rata-rata selama 3 tahun terakhir (2011-2013), ini artinya adalah anggaran pendidikan masih ditangani oleh Pemerintah Pusat. Grafik 1
Perbandingan Hibah/Bansos Pendidikan dng DAK Pendidikan (Milyar) Rp30,000.0 Rp25,000.0 Rp20,000.0 Rp15,000.0 Rp10,000.0 Rp5,000.0 Rp-
DAK BANSOS 2011
2012
2013
DAK
Rp10,041.3
Rp10,041.3
Rp10,089.7
BANSOS
Rp21,571.5
Rp22,917.7
Rp26,954.8
Sumber : Kemenkeu dan Kemendikbud diolah D.
Adanya kesamaan beberapa sasaran block grant dengan program melalui DAK Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 131
E. F.
VI.
Anggaran DAK hanya mampu membiayai kurang dari 20% dari kebutuhan sasaran fisik pendidikan. Dana Block Grant sebagai afirmasi layanan pendidikan yang belum dapat diselesaikan melalui dana DAK.
PENUTUP Demikian sekilas tentang sistem penganggaran anggaran pendidikan, selanjutnya apakah Dewan dan Pemerintah akan menggunakan mekanisme dari Kementerian yang berupa Bansos/Hibah ataupun melalui mekanisme transfer ke daerah melalui DAK, maupun akan dilakukan kebijakan sinkronisasi Undang-undang adalah hak Dewan dan Pemerintah untuk menentukan kebijakan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan kita.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 132
