Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Pertama
PROGRAM
BLOCK GRANT PEMBANGUNAN USB Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat
The German-Indonesia Debt Swap II for Junior Secondary Education
Jakarta, 24 Maret 2011
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Pendidikan Dasar
German-Indonesia Debt SwapII for Junior Secondary Education
PEMBANGUNAN USB Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat
UMUM Dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, makaDitjen Manajemen Peneidikan Dasar, Kemendiknas, melalui Kegiatan Perluasan SMP Jakarta, dengan bantuan Pemerintah Jerman,berdasarkanSeperate AgreementNovember2004 pada The amending Agreement No.1 pertaining to the Consolidation Agreement, oktober 2002 antara Pemerintah Indonesia dan Jerman tentang Program Debt Swap II,melaksanakan pembangunan sejumlah100 USB SMP yang tersebar di 36 kabupaten/kota pada 10 propinsi di kawasan Indonesia Bagian Timur.Pelaksanaan pembangunan ini dilakukan melalui Program Block Grant Pembangunan USB dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat.Dimana dana Block Grant (subsidi) dari Pemerintah Pusat diberikan langsung kepada masyarakat,dan pengelolaannya dilakukan oleh suatulembaga yang dibentuk dari dan oleh masyarakat secara demokratis dan transparan yang disebut sebagai Komite Pembangunan USB (KP USB). Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional danRencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah-Panjang s/d tahun 2025, dengan maksud agar masyarakat bisa lebih berperan-serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia termasuk tanggung jawab atas terwujudnya USB beserta kegiatan kependidikan di dalamnya. Biaya pembangunan akan ditalangi dulu oleh Pemerintah Indonesia dan apabila implementasi program pembangunan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati yaitu mengacu pada Juklak1, maka Pemerintah Jerman akan menghapuskan hutang Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Jerman sebanyak 2 (dua) kali dari nilai pembangunan yang telah dilaksanakan. CAKUPAN WILAYAH PROGRAM Sesuai dengan perjanjian, maka cakupan kegiatan program debt swap Jerman adalah pembangunan 100 unit sekolah baru (USB) pada 36 Kabupaten di 10 Propinsi di wilayah Indonesia bagian timur (lihat Tabel 1) yang memenuhi syarat. Program ini dikhususkan bagi di kabupaten-kabupaten dengan APK di bawah 70% (Tahun 2002)di wilayah Indonesia Timur, diwilayah atau daerah-daerah yang belum mendapatkan bantuan program dari Institusi Keuangan Internasional lain. Propinsi-propinsi tersebut adalah: (1).Propinsi Kalbar, (2).Kalteng, (3).Sulsel, (4).Sulteng, (5).Gorontalo, (6).Maluku Utara, (7).Papua, (8).Irjabar, (9).NTB dan (10).NTT. Lokasi pembangunan USB diseleksi oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Dit.PSMP) dari proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sesuai yang telah diatur dalam Juklak.
1
Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Buku I dan II.
INPUT PROGRAM Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP lengkap dengan sarana dan prasananya, yaitu USB tipe C1 minus, beruparancangan sekolah dengan tipe 6 ruang kelas tetapi sementara dibangun terlebih dahulu 3 ruang kelas. Sekolah dilengkapi dengan furniture, peralatan dan buku-buku yang diperlukan untuk operasional sekolah yang tersebut.Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mengembangkannya menjadi tipe C1 penuh atau tipe yang lebih tinggi apabila pembangunan sekolah berhasil baik, terisi siswadan kapasitas sekolah yang terbangun sudah tidak memadai lagi. Program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) berorientasi pada fungsi kegiatan belajar mengajar. Pembangunan USB dimulai dengan pembangunan fisik Unit Gedung Baru (UGB); kemudian pengadaan furniture, buku, alat; penempatan kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi; kelembagaan; penyediaan biaya operasional sekolah; sampai terjadinya kegiatan pembelajaran dan pendidikan di sekolah tersebut. Tabel 1 Program BG-USB TA 2005/2007, Debt Swapt Pemerintah Jerman Distribusi Lokasi, Input dan Besaran Input No.
Propinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KALBAR KALTENG SULSEL& SULBAR SULTENG GORONTALO NTB NTT MALUKU UTARA PAPUA&IRJABAR Seluruhnya Rata-rata
Kab 10 3 10 3 1 2 2 2 3 36
USB (Unit) 35 5 25 9 1 6 4 10 5 100
Gedung Baru (Rp) 44,614,137,000 5,774,386,000 30,604,800,000 10,656,511,000 1,192,500,000 6,549,439,000 4,399,460,000 12,998,630,000 7.426.360.000 124,216,223,000 1.242.162.230
Alat & Buku (Rp) 6,125,000,000 875,000,000 4,375,000,000 1,575,000,000 175,000,000 1,050,000,000 700,000,000 1,750,000,000 875,000,000 17,500,000,000 175.000.000
Grafik 1 Program Debt Swap Jerman-Indonesia Distribusi Jumlah BG-USB TA 2005/2007
Total (Rp) 50,739,137,000 6,649,386,000 34,979,800,000 12,231,511,000 1,367,500,000 7,599,439,000 5,099,460,000 14,748,630,000 8.301.360.000 141,716,223,000 1.417.162.230
Input program dalam BG-USB Debt Swap ini, terdiri antara lain: 1. Unit Gedung Baru. Unit Gedung Baru yang dibangun adalah SMP tipe C1 minus yaitu (i).3 (tiga) ruang kelas, (ii).kantor administrasi, (iii).perpustakaan, (iv).laboratorium IPAserta fasilitas penunjang lain misalnya (v).kamar mandi/toilet siswa, (vi).ruang OSIS/BP/UKS,(vii).kantin dan (viii).rumah kepala sekolah. Sekolah dibangun diatas lahan seluas minimal 6.000 m2 dan rancangan ruang/gedung dilaksanakan sesuai dengan Pembakuan Gedung dan Perabot SMP2.Rancangan Proptotipe unit sekolah baru disediakan oleh Dit.PSMP. 2. Furniture. Jumlah furniture yang diadakan disesuaikan dengan tipe sekolahnya dengan patokan jumlah siswa perkelas 40 siswa, 10 orang guru, 1 orang laboran disetiap laboratorium IPA, dan satu orang pustakawan untuk setiap sekolah. Jenis dan jumlah furniture yang diadakan mengacu pada Pembakuan Gedung dan Perabot SMP2. 3. Buku Teks dan Perpustakaan. Buku-buku yang diadakan adalah buku teks untuk mata pelajarandan buku perpustakaan maupun buku referensi.Buku-buku ini diharapkan bisa dipinjam oleh para siswa ataupun oleh masyarakat disekitar sekolah yang membutuhkan.Panduan judul buku yang diadakan adalah daftar buku yang diterbitkan oleh BSNP, namun demikian sekolah diperbolehkan untuk membeli buku diluar daftar yang telah diterbitkan oleh BSNP. 4. Alat Bantu Pembelajaran. Peralatan ini diadakan sesuai kebutuhan pembelajaran berbasis kurikulum yang telah diprogramkan, meliputi peralatan percobaan ilmiah, alat olah raga untuk menunjang latihan fisik dan pendidikan kesehatan, alat-alat kesenian dan peralatan penunjang program pendidikan life skills.Direktorat PSMP menerbitkan daftar dan jumlah alat yang harus dibeli. Daftar tersebut dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang harus diikuti oleh seluruh penerima Block Grant 5. Alat Mesin Kantor. Melalui program ini, sekolah juga dilengkapi dengan peralatan penunjang kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah antara lain komputer, mesin ketik, dlsb disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah. Paralel dengan kegiatan pengadaan input-input itu, Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan (i).kelembagaan sekolah, (ii).penempatan kepala sekolah, (iii).penyediaan guru dan staf dan (iv).biaya operasional sekolah. Proses persiapan untuk operasionalisasi USB yaitu penempatan personil dan penyediaan biaya operasional sekolah dilaksanakan simultan dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik USB. SELEKSI PENERIMA BG-USBDEBT SWAP JERMAN 1. Alokasi Jumlah Sekolah dan Kabupaten Sasaran. Alokasi kabupaten target penerima program BG-USB dan jumlah USB Debt Swap yang akan dibangun dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP berdasarkan pada perkembangan APK dan indeks kemiskinan sesuai dengan daftar dan jumlah sasaran yang telah tercantum dalam Perjanjian Debt Swap antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman.
2
Pembakuan Gedung dan Perabot SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas Tahun 2004
2. Kriteria Seleksi. Penerima BG-USB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2.1. Pemerintah Kabupaten/Kota, (i).Bersedia menjamin beroperasinya USB minimum 20 tahun dengan mengacu SPM, (ii).Menyediakan lahan siap bangun minimum 6.000 m2, (iii).Menjamin dapat merekrut siswa baru minimum 30 siswa setiap tahun, (iv).Menjamin kelancaran operasional USB melalui Penyediaan Guru, Kepala Sekolah dan Staf Administrasi serta mengalokasikan dananya pada APBD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, (v). Menjamin kelancaran operasional USB melalui penyediaan biaya operasional sekolah, (vi).Mendapat dukungan tertulis darimasyarakat. 2.2. Persyaratan Lokasi USB. (i). Terletak di daerah miskin, pedesaan dan terpencil, (ii). Berada di kabupaten dengan APK <70%, (iii). Sesuai dengan rencana umum tata ruang kecamatan, (iv). Sesuai dengan prioritas pembangunan USB SMP Kabupaten/kota, (v). Tidak ada SMP/MTs dalam radius 5 KM dari lokasi USB yang dibangun kecuali terdapat calon siswa yang jumlahnya paling tidak 30% melebihi daya tampung yang ada dicatchment area USB yang akan dibangun, (vi). Secara teknis lahan USB harus memenuhi berbagaikriteria teknis antara lainkemiringan kurang dari 10%; mudah dijangkau oleh siswa; bebas dari banjir dan atau genangan air; tersedia sumber air bersih; tersedia jalan masuk yang memadai; terletak disekitar pemukiman penduduk; bebas dari gangguan bau, visual, pendengaran dll. 2.3. Mekanisme Seleksi.Proses seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (i).Sosialisasi program dilakukan oleh Dit PSMP dalam berbagai kesempatan kepada Dinas Pendidikan Propinsi (Disdikprop) dan Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdikkab), (ii).Praseleksi lokasi sekolah dilakukan oleh Disdikprop, dan usulan yang memenuhi syarat diteruskan ke Direktorat PSMP, (iii).Dit PSMP, bersama dengan Disdikprop melakukan verifikasi lapangan atas usulan yang diajukan. (iv).Apabila hasil verifikasi hasilnya positif dan persyaratan sudah dipenuhi, maka Dit PSMP menerbitkan SK Penetapan Lokasi Sekolah, dan (v).Nota Perjanjian (Memorandum of Agreement) antara Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dengan Bupati/Walikota yang berisi kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pembangunan USB dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat ditanda-tangani. MEKANISME PELAKSANAAN Pelaksanaan program BG-USB dilaksanakan dalam 2 (dua tahap) yaitu tahap pembangunan fisik USB dan pengadaan furniture sebagai Tahap Pertama dan Tahap Kedua adalah pengadaan alat-alat sekolah dan buku untuk guru dan siswa. Tahap kedua dimulai setelah tahap pertama selesai 100%. 1.Tahap Pertama3: Pekerjaan pembangunan fisik unit sekolah baru SMP dan pengadaan furniture dimulai ketika pembayaran termin 1 BG USB diterima oleh KP USB.Selanjutnya dengan pendampingan dari konsultan Construction Management (CM), KP USB melaksanakan pembangunan konstruksi fisiknya di lapangan. Pekerjaan kontruksi dan pengadaan furnituredinyatakan selesai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Dit PSMP dan KP USB.
3
Setelah SK Penetapan Lokasi Sekolah Penerima BG-USB dari Direktorat PSMP diterima oleh KP USB, proses dilanjutkan dengan penanda tanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Dirjen Mandikdasmen (sekarang Dirjen Dikdas) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin USB dibangun di lokasi yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan menurut Petunjuk Pelaksanaan. Sesuai Juklak, maka pengelolaan program dilakukan oleh sebuah forum yang disebut dengan Forum Komunikasi Pembangunan USB (FKP-USB), sedangkan implementasi program sehari-hari berada dibawah tanggung jawab Komite Pembangunan USB (KP-USB). FKP dan KP-USB dipilih dan dibentuk secara demokratis serta transparan oleh masyarakat.. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap program dan tata-kelola pelaksanaannya, maka KP USB telah dilatih dalam serangkaian kegiatan workshop di propinsi dengan narasumber terdiri dari: (i).Dit.PSMP Jakarta, (ii).Dinas Pendidikan Propinsi dan (iii).KonsultanConstruction Manajemen (CM). KP-USB mengajukan proposal teknis dan biaya BG-USB (pembangunan UGB dan pengadaan furniture) kepada Dit PSMP Jakarta, dilanjutkan dengan penanda tanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) setelah rincian teknis dan biaya disepakati.
2..Tahap Kedua4: Pengadaan/pembelian alat pembelajaran, alat-alat sekolah dan buku, dilaksanakan setelah pekerjaan pembangunan tahap pertama selesai dan kegiatan pembelajaran disekolah tersebut sudah berjalan dengan kelembagaan sekolah baru, manajemen sekolah yang sudah definitive, guru dan staf administrasi memadai, serta siswa sudah sepenuhnya direkrut. Kepengurusan KP USB dengan ditambah unsur guru dan orang tua siswa berubah formatnya menjadi Panitia Pengembangan Sekolah (P2S) yang diketuai oleh Kepala Sekolah definitive USB tersebut., PELAKSANAAN PROGRAM Program BG-USB Debt Swap Pemerintah Jerman, direncanakan selesai dalam 3,5 tahun yaitu tahun anggaran 2004s/d 2007. Kegiatan pada tahun pertama adalah persiapan proyek (project preparation) yang meliputi proses inisialisasi program sampai pada ditanda tanganinya perjanjian debt swap antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia, kemudian pada tahap berikutnya di TA 2005 dan 2006 pembangunan diarahkan pada pembangunan fisik unit gedung baru SMP dan seluruh perabot/furniture. Pengadaan peralatan penunjang pembelajaran termasuk pengadaan buku-buku, maupunpelembagaan sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, penyelesaian program dan operasionalisasi sekolah yang dibangun diselesaikan pada tahun anggaran 2007. Kegiatan pembangunan konstruksi terlaksana dengan baik sesuai jadual waktu yang direncanakan.Dalam pelaksanaan beberapa sub kegiatan non konstruksi yaitu proses pengadaan buku dan alat pembelajaran agak terlambat. Peralatan yang dibeli oleh beberapa sekolah ditemukan kurang berkualitas, sehingga kegiatan sempat dihentikan sementara, untuk memberikan kesempatan pada Dit PSMP untuk melakukan re-sosialisasi proses pengadaan dan standar kualitas yang dikehendaki. Catatan Hambatan dalam Implementasi. Beberapa catatan hambatan yang dialami selama masa pembangunan dan bisa segera diatasi antara lain: (1).Hambatan musim hujan mulai bulan November 2005 dan mencapai puncaknya pada bulan JanuariFebruari 2006. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir sehingga mobilisasi bahan bangunan ke lokasi menjadi sulit, (2). Konflik sosial sempat terjadi pada beberapa sekolah berkenaan dengan pertentangan kepentingan antar kelompok masyarakat yang menghendaki agar lokasi sekolah di tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya (kasus SMPN Wonosaridan SMPN Paguat, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo maupun di SMPN 3 Kuripan, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB). (3). Hambatan karena hal-hal diatas, diperberat dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat tinggi sekitar 87,50%-104% pada Oktober 2005. Bahan bangunan menjadi sulit dan mahal, mengakibatkan sasaran pembangunan tidak bisa dicapai sebagaimana yang direncanakan.Kebijakan eskalasi harga SPPB dari Pemerintah tidak ada, namun Komite Pembangunan Unit Seklah Baru (KP USB) diperbolehkan melakukan pengurangan sasaran dengan tetap mempertahankan kualitas, untuk itu telah dilakukan re-kalkulasi danperubahan pekerjaanyang disyahkan oleh Direktorat PSMP. 4
Kegiatan pengadaan buku dan alat pembelajaran dilaksanakan setelah pembangunan fisik selesai, dan sekolah sudah beroperasi penuh dengan institusi kelembagaan baru, manajemen sekolah baru, guru dan staf baru, serta siswa-siwa sudah direkrut. Organisasi Komite Pembangunan Sekolah Baru (KPUSB) disesuaikan menjadi Panitia Pengembangan Sekolah (P2S) dengan ditambah unsur guru dan orang tua siswa. P2S dipimpin oleh kepala sekolah USB definitive, menjadi pelaksana pengadaan buku dan alat yang dibiayai dengan program Debt Swap II Pemerintah Jerman. Pada tahap persiapan pelaksanaan tahap kedua implementasi program, seluruh ketua P2S dari 100 USB, diundang ke Jakarta untuk dilatih tentang tata cara pemilihan dan pembelian alat & buku untuk sekolah, termasuk tata carea pertanggung jawaban pelaksanaan programnya. Dalam kesempatan pelatihan tersebut, Ketua P2S sekaligus menanda-tangani SPPBBG Pengadaan Alat dan Buku ini. Dana BG Buku dan Alat, dialokasikan sebesar Rp.175.000.000 persekolah, dibayarkan dalam 2 termin yaitu termin pembayaran pertama sebesar Rp.130.000.000 pada saat SPPB di tanda tangani dan sisanya sebesar Rp.45.000.000 dibayarkan setelah seluruh pengadaan alat selesai dilaksanakan dan diterima baik oleh Dit.PSMP.
(4). Kegiatan pengadaan buku dan alat pembelajaran dilaksanakan setelah pembangunan fisik selesai,
dan sekolah sudah beroperasi penuh (lihat catatan kaki no.4). Karena ditemukan bahwa kualitas alat bantu belajar yang diadakan oleh beberapa sekolah di Kalimantan Barat kurang memadai, maka dipandang perlu untuk dilakukan re-sosialisasi langsung kesekolah-sekolah yang belum mendapatkan pembayaran tahap 2, agar peralatan yang akan diadakan bisa mempunyai kualitas yang lebih baik dan memadai. Penundaan realisasi pembayaran tahap 2 pengadaan buku dan alat sebagai konsekuensi dilakukannya re-sosialisasi ini menyebabkan bergesernya jadual pelaksanaan. PROSES PENGHAPUSAN HUTANG. Sebagaimana disyaratkan dalam Debt Swap Agreement, maka completion audit terhadap seluruh hasilimplementasi program dilaksanakan pada tahun anggaran 2008. Dijadualkan pada tahun anggaran 2008 tersebut audit bisa selesai dan selanjutnya penghapusan hutang bisa diajukan kepada Pemerintah Jerman pada tahun anggaran 2009. Namun jadual tersebut tidak bisa dipenuhi. Proses Audit baru selesai pada tahun 2009, karena dalam perjalanan proses audit tersebut, pada awalnya banyak ditemui hambatan karena adanya beberapa perbedaan data rencana dan realisasi di lapangan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan pekerjaan yang kurang terdokumentasikan dengan baik oleh masyarakat pelaksana kegiatan (KP-USB). Permohonan pengajuan penghapusan hutang kepada Pemerintah Jerman diajukan melalui Departemen Keuangan pada oktober 2009, namun demikian setelah melalui proses revisi akhirnya pada tanggal 8 Maret 2011 Surat Konfirmasi Penghapusan Hutang dari Pemerintah Republik Federasi Jerman sebesar EURO 23,000,000.00 telah diterima oleh Pemerintah Indonesia.
