SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
SU MATERA
1
Pekanbaru, 17 Desember 2015 KALIMANT AN
IRIAN
Layout design by Murtono: http://brasco-tigabelas.blogspot.com/ JAVA
JAYA
1.
2. 3. 4. 5.
Mengapa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah HARUS DILAPORKAN ? Kapan HARUS DISAMPAIKAN ? DATA apa yang harus dilaporkan ? Apa MANFAAT/tujuan pelaporan ? Apakah Kelengkapan ELEMEN DATA/dokumen yg disertakan ?
2
1. Mengapa HARUS DILAPORKAN ? MANDAT
UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan (5) Dalam melaks tugas dan wewenangnya, kepala daerah & wakil kepala daerah mempunyai kewajiban salah satunya adalah menyampaikan lap.penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah
sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
1. Disampaikan kepada Presiden mell. Mendagri unt Provinsi; 2. Disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur untuk Kab/Kota 3
MANDAT
UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 6 Ayat (1), (2), (3)
Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila tdk mampu menyelenggarakan otoda Penghapusan & penggabungan daerah otonom dilakukan stlh mell evaluasi thd penyelengg pemerintahan daerah
Pedoman evaluasi sbgmn dimaksud diatur dalam PP
4
Melahirkan aturan pelaksanaan : UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan (5)
PP 3 Tahun 2007 tentang LPPD kpd Pemerintah, LKPJ kpd DPRD, dan ILPPD kpd Masyarakat
SE Mendagri No:120.04/7303/OTDA tgl 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012
Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)
PP 6 Tahun 2008 tentang P-EPPD (EKPPD, EKPOD, EDOB)
Permendagri No. 73 Tahun 2009 ttg Tata Cara Pelaksanaan EKPPD
SE Mendagri No:120.04/4420/OTDA tgl 27 Juni 2013 perihal Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2013 terhadap LPPD Tahun 2012
5
1.
2.
3.
4.
Disampaikan 3 bulan setelah TA selesai oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah, Merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemda selama 1 tahun anggaran berdasarkan RKPD; LPPD sebagai bahan evaluasi utk pembinaan terhadap pemerintah daerah; Menggunakan prinsip : Akuntabel dan transparan.
6
1.
2.
3.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg sudah didesentralisasikan ke daerah (wajib & pilihan sbgmn PP 38/2007); Pelaksanaan urusan yg didanai melalui Tugas Pembantuan; Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.
Psl. 16 PP. Nomor 6 Tahun 2008 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa sumber informasi utama untuk melakukan EKPPD adalah LPPD.
7
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) BERDASARKAN PP 6/2008
EDOB EVALUASI DAERAH OTONOM BARU (S/D 3 TH)
EKPPD Dilakukan Tahunan Atas Lppd Utk Menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dlm Upaya Peningkatan Kinerja Berdasarkan Prinsip Tata Kepemerintahan Yg Baik. EKPOD Dilakukan Thdp Daerah Apabila 3 X Berturut2 Rendah Utk Menilai Kemampuan Daerah Dlm Mencapai Tujuan Otonomi Daerah Yg Meliputi Peningkatan Kesejahteraan Masy, Kualitas Pelayanan Umum, & Kemampuan Daya Saing Daerah. EDOB Dilakukan Utk Memantau Perkembangan Kelengkapan Aspek2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Daerah Yg Baru Dibentuk Dibawah Usia 3 Tahun. 8
4. MAKSUD DAN TUJUAN EKPPD Utk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemda dlm
memanfaatkan hak yg diperoleh daerah keluaran dan hasil yang telah direncaakan;
dgn
capaian
Utk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu
daerah dgn daerah lainnya dlm wilayah provinsi & nasional; Sbg umpan balik dan
rekomendasi bagi daerah utk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda;
Sbg dsr Pemerintah memberikan penganugerahan kepada
Pemda yg dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD thdp LPPD; Sbg dsr Pemerintah melakukan pembinaan dlm rangka
peningkatan kapasda, sbgmn Perpres No. 59 Tahun 2012 ttg Kerangka Nasional Pengembangan Kapasda. 9
1.
2.
Sumber informasi utama yg digunakan dlm melakukan EKPPD adalah LPPD. Informasi pendukung berupa: 1) Lap. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 2) Informasi keuangan daerah; 3) Lap. kinerja instansi pemerintah daerah; 4) Lap. hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemda; 5) Lap. hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemda; 6) Lap. KDH atas permintaan khusus; 7) Rekomendasi/Tanggapan DPRD thdp LKPJ kepala daerah; 8) Laporan yang berkaitan dgn penyelenggaraan Pemda yg berasal dari lembaga independen; 9) Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan 10) Laporan dan/atau informasi lain yg akurat dan jelas penanggungjawabnya.
10
RUANG LINGKUP EKPPD Ruang lingkup EKPPD Tahun 2013, meliputi Pemprov, Pemkab dan Pemkot yg sdh berusia di atas 3 tahun (KDH definitif). Evaluasi Dilakukan thdp LPPD Prov, Kab dan Kota (disampaikan paling lambat 3 bulan setelah T.A berakhir): Cakupan Penilaian; Tataran Pengambil Kebijakan (KDH dan DPRD) Tataran Pelaksana Kebijakan (SKPD) Menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja.
KINERJA PEMDA YG DIEVALUASI
EKPPD
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGAMBIL KEBIJAKAN YAITU DPRD DAN KDH
PELAKSANA KEBIJAKAN YAITU SKPD
DESENTRALISASI
T. PEMBANTUAN
PENILAIAN EKPPD Penilaian EKPPD Prov, Kab,dan Kota Tahun 2013, dilakukan dgn cara menghitung dan menilai total indeks komposit thdp 2 variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi : 1. Indeks Capaian Kinerja Penilaian thdp variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian: • Tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD, yg terdiri dari 13 aspek. • Tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan thdp SKPD yg terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 2.
Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dgn membandingkan materi yg disajikan dlm LPPD dgn materi yg seharusnya disajikan (sesuai PP No. 3 Tahun 2007 dan turunannya).
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
Tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dirinci ke dlm aspek, fokus dan IKK.
IKK adalah, indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK berfungsi sbg variabel penilai bagi fokus dan aspek tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan. IKK disusun berdsrkan usulan yg diterima dari Kementerian/LPNK dgn mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dan peraturan perUUan yg lebih tinggi serta kepentingan umum, yg digunakan dlm mengevaluasi penyelenggaraan pemda (Pasal 31 PP 6/2008 ttg P-EPPD).
ASPEK PENILAIAN: 1) TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAERAH (Psl. 18. PP 6/2008 ttg EPPD) 1. KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM DAERAH 2. KESELARASAN & EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH 3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH 4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD 5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD & TINJUTNYA 6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH & TINJUTNYA 7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU 8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY 9. TRANSP. DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN & PENYERAPAN DAU, DAK & DBH
10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI SUMBER PAD & PINJ/OBLIGASI DRH 11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN & PENGAWASAN APBD 12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 13. TEROBOSAN INOVASI BARU
15
ASPEK PENILAIAN : 2).TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH (Psl.19. PP 6/2008 ttg Pedoman EPPD)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2. KETAATAN THD PERATURAN / UU
3. TINGKAT CAPAIAN SPM 4. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 5. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6. PERENC PEMBANGUNAN DAERAH 7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9. FASILITASI THD PARTISIPASI MASYARAKAT
16
SUBSTANSI LAMPIRAN PADA LPPD PROVINSI
o o
o o o o o o
Tataran Pengambil Kebijakan (Lampiran 1) terdiri dari : 13 aspek 35 fokus 39 IKK Tataran Pelaksana Kebijakan (Lampiran 2) terdiri dari : 272 aspek Di x 34 Urusan 578 fokus 8 aspek Pemerintahan 714 ikk 17 fokus 21 IKK Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (Lampiran 3) terdiri dari : 26 Urusan Wajib terdiri dari 62 IKK 8 Urusan Pilihan terdiri dari 16 IKK 17
SUBSTANSI LAMPIRAN PADA LPPD KABUPATEN/KOTA
o o o o o o o o
Tataran Pengambil Kebijakan (Lampiran 1) terdiri dari : 13 aspek 35 fokus 43 IKK Tataran Pelaksana Kebijakan (Lampiran 2) terdiri dari : 272 aspek Di x 34 Urusan 8 aspek 578 fokus Pemerintahan 714 ikk 17 fokus 21 IKK Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (Lampiran 3) terdiri dari : 26 Urusan Wajib terdiri dari 79 IKK u/ Kab (di+urusan irigasi); dan78 IKK u/Kota 8 Urusan Pilihan terdiri dari 15 IKK 18
URUSAN WAJIB 1) PENDIDIKAN
8) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
15) KB DAN KS
22) SOSIAL
2) KESEHATAN
9) PENANAMAN MODAL
16) PERHUBUNGAN
23) BUDAYA
3) LINGKUNGAN HIDUP
10) KOPERASI DAN UKM
17) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24) STATISTIK
4) PEKERJAAN UMUM
11) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
18) PERTANAHAN
25) KEARSIPAN
5) TATA RUANG
12) KETENAGAKERJAAN
19) KESBANG DAN POLITIK
26) PERPUSTAKAAN
6) PERENCANAAN PEMBANGUNAN
13) KETAHANAN PANGAN
20) OTONOMI DAERAH
7) PERUMAHAN
14) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PILIHAN 1) KELAUTAN DAN PERIKANAN
3)
KEHUTANAN
5)
PARIWISATA
7)
PERDAGANGAN
2)
4)
ENERGI DAN SDM
6)
INDUSTRI
8)
TRANSMIGRASI
PERTANIAN
CONTOH ELEMEN DATA LPPD (aspek, fokus & IKK) Lampiran I Pengambil Kebijakan No.
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Rumus/ Perhitungan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
Keuangan
3
12
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Pelayanan Publik
Peta potensi daerah
Jenis Data (Tahun 2013)
Capaian KInerja
(6)
(7)
(8)
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya
- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012 sebanyak ------ Unit.
........ %
2
Rasio Rumah ber IMB
15
Waktu Tepat atau tidak tepat penetapan waktu penetapan PERDA APBD PERDA APBD 2012 2012
19
39
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Ada atau tidak adanya Publik sesuai standar pelayanan dengan publik peraturan perundangundangan Rasio realisasi Jumlah realisasi PAD PAD 2012 dibagi dengan 2012 terhadap potensi PAD potensi PAD X 100%
Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ----- tentang ----- APBD 2012. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2011).
Tepat/ tidak
Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya , PERDA Nomor ------ Tahun------ tentang -------- (standar pelayanan publik’)
Ada/tidak
- Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar Rp. ------ Potensi PAD pada APBD Tahun 2012 sebesar Rp. ---
.... %
Keterangan (9)
Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2011
LANJUTAN ... Lampiran II Pelaksana Kebijakan (34 Urusan Pemerintahan Daerah) No.
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
1
Kesesuaian dengan kebijakan KEBIJAKAN TEKNIS teknis yang PENYELENGGARA ditetapkan oleh AN URUSAN pemerintah cq PEMERINTAHAN Kementerian / LPNK Manajemen Aset SKPD
7
8
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
18
Penggunaan Aset 19 SKPD
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
Rumus/ Perhitungan (6)
Ada atau tidak ada
Jenis Data (Tahun 2013) (7)
Capaian KInerja (8)
Keterangan (9)
Apabila Ada, Ada --------- SOP harus sebutkan ada banyak ----SOP / memenuhi yang terdiri dari: Tidak Ada : NSPK yang 1.SOP ttg ----ditetapkan oleh 2.SOP ttg ----Menteri 3.SOP ttg ----pembina teknis 4.Dst -----
Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi Ada/ inventarisasi barang Sebutkan jenis barang atau tidak ada atau aset SKPD dokumennya. asset SKPD Nilai aset yang tidak Jumlah yang - Aset yang tidak digunakan SKPD tidak digunakan, senilai Rp ---. dibagi nilai aset yang ............. % digunakan - Aset yang dikuasai SKPD, dikuasai SKPD x 100 oleh SKPD senilai Rp ------. % Survey Ada atau tidak Keberadaan kepuasan adanya Hasil Survey Apabila Ada, sebutkan Survey Ada/ masyarakat/ Kepuasan Masyarakat survey kepuasan tentang -Kepuasan tidak ada pelanggan yang terhadap Pelayanan --Masyarakat dilakukan oleh publik Pemda.
LANJUTAN ... Lampiran III Urusan Pemerintahan NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS/PERSAMAAN
CAPAIAN KINERJA
KET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
7
Pertambangan tanpa ijin
8
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
11
Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri Industri terhadap --------------------------------------------------------- x100 PDRB Jumlah total PDRB
URUSAN PILIHAN
3
6
7
Energi dan SDM
Industri 12
Pertumbuhan Industri
13
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
14
Ekspor Bersih Perdagangan
Perdagangan
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan --------------------------------------------------------- x100 Luas area Penambangan Liar Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan --------------------------------------------------------- x100 Jumlah total PDRB
.............
……….... %
……….... %
Jumlah Industri tahun 2012 - Jumlah Industri tahun 2011 --------------------------------------------------------- x100 Jumlah Industri s/d tahun 2011
……….....
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan --------------------------------------------------------- x100 Luas area Penambangan Liar
……….... %
Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
US$ ...........
ASPEK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
PROVINSI : 13 ASPEK, 34 FOKUS, 40 IKK KOTA : 13 ASPEK, 35 FOKUS, 44 IKK KABUPATEN : 13 ASPEK, 35 FOKUS, 44 IKK ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
PROVINSI : 8 ASPEK, 18 FOKUS, 21 IKK KOTA : 8 ASPEK, 18 FOKUS, 21 IKK KABUPATEN : 8 ASPEK, 18 FOKUS, 21 IKK
Bagan Bobot Total Indeks Kinerja Pemda per Komponen EKPPD terhadap LPPD 2009 Tataran Pengambil Kebijakan (0,3)
(0,10
(0,06 )
Pendidikan
(0,06 ) (0,10
ICK (0,95)
)
Kesehatan
)
Lingkungan Hidup
(0,06 ) (0,06 ) Tataran Pelaksana Kebijakan (0,7)
Urusan Desentralisasi
Total Indeks Kinerja Pemda
(0,65
)
Tugas Pembantuan
1,00
(0,20) IKM (0,05)
Catatan : : Catatan IKM ==Indeks IKM IndeksKelengkapan KesesuaianMateri Materi ICK = Indeks Capaian Kinerja
ICK = Indeks Capaian Kinerja
Tugas Umum Pemerintahan (0,10) RPJMD & GUD (0,5)
Pekerjaan Umum
(0,06 )
Tata Ruang
(0,075 ) (0,075 )
(0,125)
(0,075 )
(0,125)
(0,125 )
(0,125)
(0,075 )
(0,125)
(0,075 )
(0,125)
Aspek Umum ( 0,40) Aspek Capaian Kinerja (0,60 )
(0,125) (0,125) (0,125) Urusan Wajib (0,80)
Urusan Pilihan ( 0,20)
Perumahan Ketahanan Pangan Kependudu kan dan Catatan Sipil Ketertiban Manajemen Umum dan Otonomi Ketentraman Daerah Masyarakat
Prioritas (0,50) Non Prioritas (0,50)
SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH EKPPD dilakukan oleh Tim Teknis Nasional dibantu Timda dgn menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja melalui tahapan : A. DESK EVALUATION 1. Penetapan IKK. 2. Pengumpulan Data Kinerja Prov, Kab/Kota yg dituangkan dlm LPPD. 3. Metodologi Pengukuran Kinerja. 4. Validasi/Verifikasi Data, Pembobotan, Analisis, & Interpretasi Kinerja
B. COMMON SENSE SURVEY Untuk mendukung objektivitas hasil pemeringkatan sementara EKPPD tahun 2014 thdp LPPD tahun 2013, Tim Teknis EPPD melakukan verifikasi lapangan (Common Sense Survey) thdp Pemerintah Daerah yg berprestasi terbaik dlm rangka penetapan peringkat secara Nasional bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota
PROSES PELAKSANAAN EVALUASI Evaluasi Pemerintah Provinsi : • Menginput elemen data LPPD ke dalam sistem aplikasi template individu, yang secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerja. • Elemen data kinerja harus sesuai dgn data pendukung yang ada, bila tidak ada data pendukung maka tidak ada informasi atau TDI, baik pada tataran pengambil kebijakan (Lampiran I), pelaksana kebijakan (Lampiran II) dan urusan pemerintahan (Lampiran III). • Mendokumentasikan data pendukung dari elemen data masingmasing IKK secara sistematis (sesuai dgn Manual Tata Cara EKPPD). • Membuat Notisi hasil evaluasi, rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan TDI pada aspek Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, dan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. • Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi data pendukung.
PELAKSANAAN EKPPD SAMPAI DENGAN 2014 1.
2.
3.
4.
Tahun 2011 :LPPD 2009 hasilnya ada & telah ditetapkan dgn KEPMENDAGRI Nomor. 120-276 Th 2011 Ttg Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Thdp LPPD Th 2009 dgn menghasilkan Total Indeks Kinerja Pemda dg Kategori Prestasi Kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang & Redah; Tahun 2012 :LPPD 2010 hasilnya ada & telah ditetapkan dgn KEPMENDAGRI Nomor 120-279 Th 2012 Ttg Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Thdp LPPD Th 2010 dgn menghasilkan Total Indeks Kinerja Pemda dg Kategori Prestasi Kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang & Redah; Tahun 2013 :LPPD 2011 hasilnya ada & telah ditetapkan dgn KEPMENDAGRI Nomor 120-2818 Th 2013 Ttg Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Thdp LPPD Th 2011 dgn menghasilkan Total Indeks Kinerja Pemda dg Kategori Prestasi Kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang & Redah; Tahun 2014 : LPPD 2012 hasilnya ada & telah ditetapkan dgn KEPMENDAGRI Nomor 120-251 Th 2014 Ttg Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Thdp LPPD Th 2011 dgn menghasilkan Total Indeks Kinerja Pemda dg Kategori Prestasi Kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang & Redah;
KEPMENDAGRI NO. 120-2818 TH 2013 & NO. 120-251 TH 2014,
(Psl 11 Permendagri 73/2009).
KEPPRES: 1. Satyalancana 2011 : No. 106/TK/tahun 2013; 2. Samkaryanugraha 2011 : No. 62/TK/tahun 2013; 3. Satyalancana 2012 : No. 4. Samkaryanugraha 2012: No.10/TK/tahun 2014
PENGANUGERAHAN OLEH PRESIDEN RI DI ISTANA NEGARA, TGL 25 April 2014
PENETAPAN, PENGUMUMAN & PEMBERIAN PENGHARGAAN PENETAPAN Ps. 27 ayat (5) PP No. 6/2008.
Dilakukan setiap tahun 3-10-10 : prov-kab-kota tetinggi Dan paling rendah Dengan Keputusan Mendagri
PENGUMUMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN Ps. 56 PP 6/2008 & PP No. 35 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009
Ps. 27 ayat (6) PP 6/2008.
•
setiap tgl 25 April Sbg Hari OTDA; • Diserahkan oleh Presiden
• • •
Piagam Penghargaan Mendagri unt ST Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha (3-10-10 tertinggi) Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha (3th berturutan)
TINDAK LANJUT HASIL EKPPD
Pemerintah dan Pemda menindaklanjuti Hasil EKPPD dengan Program Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja.
Dalam Rangka Pembinaan, Pemerintah memberikan Penghargaan (Award) Kepada Daerah yang mempunyai Kinerja Tertinggi guna memenuhi ketentuan sesuai dengan PP 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan. Pemerintah mempersiapkan Pembinaan & Fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yg mempunyai Prestasi Kinerja Rendah, sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
Bahwa kegiatan EKPPD dilaksanakan setiap tahun terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yg sudah berusia > 3 tahun dan dengan bahan informasi utama LPPD; Data pendukung terkait capaian kinerja untuk masing2 urusan sangat mempengaruhi penilaian LPPD ybs. Namun dengan memenuhi data saja tidak cukup % capaian kinerja juga harus diperhatikan; Peran LPPD Kab/Kota akan sangat mempengaruhi performance LPPD prov. ; Pemeringkatan kab/kota hasil EKPPD regional, belum tentu sama dengan pemeringkatan kab/kota secara nasional karena kab/kota akan terkena 2x pembobotan saat akan dilakukan penghitungan tk. Nas.; Pelaksanaan EKPPD oleh Timda dilaksanakan secara terpadu oleh 3 elemen utama anggota Timda (Ropem + Inspektorat+BPKP) dengan tetap melibatkan SKPD terkait .
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 32 SU MATERA
KALIMANT AN
IRIAN
Layout design by Murtono: http://brasco-tigabelas.blogspot.com/ JAVA
JAYA
